Thursday, April 23, 2026
26.5 C
Mataram
Home Blog Page 98

Antisipasi Kenaikan Harga Jelang Nataru

0
 Pedagang daging ayam di Pasar Mandalika baru-baru ini menunggu pembeli. Kenaikan harga daging ayam perlu diantisipasi terutama menjelang Natal dan Tahun Baru 2026. (ekbis NTB/cem)

Lombok (ekbisntb.com) – Kebutuhan bahan pokok menjelang perayaan Hari Raya Natal dan Tahun Baru (Nataru) , diprediksi mengalami peningkatan. Hal ini berpotensi terjadi kenaikan harga. Langkah antisipasi perlu dilakukan agar tidak menimbulkan gejolak harga di tengah masyarakat.

Kepala Bidang Barang Pokok dan Penting Dinas Pariwisata Kota Mataram, Sri Wahyunida mengatakan, pihaknya akan mengundang seluruh distributor di Kota Mataram, untuk menghadapi tingginya kebutuhan menjelang Perayaan Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2026. Saat ini, perlu diantisipasi adalah daging ayam segar dan telur ayam.

Harga dua komoditi tersebut, tidak pernah mengalami penurunan sejak tiga bulan terakhir. “Iya, harga telur ayam di pasar tradisional sampai Rp60 ribu per terai. Kalau daging ayam bisa mencapai Rp43 ribu per kilogram,” sebutnya.

Nida membandingkan harga telur ayam di tingkat distributor relatif sangat murah, sehingga akan dicek ke pasar tradisional penyebab pedagang menjual dengan harga tinggi.

Ia tidak memungkiri harga ayam dan telur ayam mahal, karena tingginya permintaan untuk pemenuhan makan bergizi gratis. “Kita sadari bahwa tingginya permintaan untuk MBG ini,” pungkasnya.

Langkah antisipasi menekan gejolak harga jelang Nataru dengan menggelar pasar murah. Selain itu kata Nida, kenaikan harga minyak goreng juga perlu diantisipasi. Pasalnya, bantuan minyak subsidi dari pemerintah dikhawatirkan akan dimanfaatkan oleh pedagang untuk menaikan harga dengan alasan stok terbatas.

Hal ini berpotensi menimbulkan kepanikan bagi masyarakat, sehingga terjadi gejolak harga. “Padahal ada minyak goreng merk lain, tetapi masyarakat selalu mencari minyakita dan ini yang perlu diantisipasi,” pungkasnya.

Oleh karena itu, masyarakat diingatkan tidak perlu khawatir bahwa kebutuhan barang pokok aman. Selain itu, pedagang maupun distributor diingatkan tidak memanfaatkan momen untuk menaikan harga. (cem)

Gubernur NTB dan FWE Tebar 1 Juta Ikan di Perairan Lombok

0
Gubernur NTB, Dr. H. Lalu. M. Iqbal bersama FWE dan stakeholder melepas simbolis 1 juta ikan di Bendungan Meninting

Lombok (ekbisntb.com)- Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal melaksanakan kegiatan tebar benih ikan di Bendungan Meninting, Lombok Barat, Sabtu (29/11/2025). Acara yang diinisiasi Forum Wartawan Ekonomi dan Bisnis (FWE) NTB itu menebar hampir 1 juta benih ikan yang terdiri dari nila, patin, hingga karper.

Gubernur Iqbal menyampaikan terima kasih kepada FWE NTB serta para mitra yang telah berkolaborasi mendukung upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar bendungan.

“Alhamdulillah bisa hadir di Bendungan Meninting. Terima kasih kepada teman-teman FWE yang sudah menginisiasi kegiatan ini. Bendungan Meninting semakin indah, tertata, dan siap menjadi tujuan ekowisata,” ujar Gubernur dalam sambutannya.

Mantan Duta Besar Indonesia untuk Turki ini menegaskan bahwa kegiatan tebar benih sejalan dengan fokus pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, yakni memperkuat ketahanan pangan melalui sektor pertanian, peternakan, dan perikanan.

Menurut Iqbal, penebaran benih ikan menjadi bagian dari upaya menjaga ekosistem sekaligus membuka peluang ekonomi baru bagi warga.

“Nanti kalau ikan sudah besar, masyarakat bisa memancing, menangkap ikan, dan mengembangkan kuliner ikan, hingga membuka UMKM. Ini pemberdayaan ekonomi jangka panjang,” katanya.

Menebar ikan menurutnya bagian dari upaya menjaga ekosistem air, karena itu, tidak hanya menebar ikan, masyarakat juga diingatkan untuk tetap menjaga kelestarian alam dengan menanam pohon, dan menjaganya agar keberadaan bendungan sebagai sumber air bisa bertahan dalam jangka panjang.

Gubernur bahkan mendorong masyarakat untuk mengembangan pesantren berbasis pelestarian lingkungan, khususnya pondok pesantren di sekitar bendungan.

“Bila perlu ponsep di sekitar bendungan ini jadikan sebagai ponpes berbasis pelestarian dan menjadi sekolah lapang. Sehingga Ketika mereka sudah lulus di pesantren, mereka sudah bisa menikmati dampak ekonominya dan bisa menciptakan lapangan kerja di sekitarnya,” tandasnya.

Perwakilan FWE NTB, Ahmad Yani, menjelaskan bahwa program tebar benih ikan sudah memasuki tahun kelima. Dimulai dari 100 ribu benih di tahun pertama, program ini terus meningkat hingga mencapai setengah juta, dan dua tahun terakhir menembus angka 1 juta benih.

“Pelepasan dengan target 1 juta ekor ini tidak dilakukan sekaligus, tetapi bertahap. Semoga tahun depan bisa lebih dari 1 juta,” ujar Yani.

Ia menambahkan, tebar benih ikan tahun ini dilakukan tidak hanya di Bendungan Meninting, tetapi juga di Bendungan Pandanduri Lombok Timur, Bendungan Gunung Jae Lombok Barat, dan beberapa perairan umum lainnya.

Kegiatan tebar benih ikan ini adalah kegiatan sosial tahunan yang terus dilaksanakan FWE NTB bersama stakeholder, untuk memperkuat cadangan ikan di perairan umum sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan masyarakat.

“Karena itu, program penebaran benih secara berkala kami anggap penting untuk memulihkan ekosistem dan membantu ketersediaan pangan bagi masyarakat agar konsumsi ikan masyarakat bisa ditingkatkan, selain untuk membantu perekonomian masyarakat penangkap ikan,” tandasnya.

Pada kegiatan tebar benih ikan tahun 2025 ini, sejumlah pihak yang turut berpartisipasi diantaranya, Dinas Kelautan Perikanan NTB (Pemprov NTB), Bank Indonesia NTB, OJK NTB, Bank NTB Syariah, BPR NTB, Bank Mandiri, Telkomsel, PLN UIP Nusra, MIM Foundation, Bank Dinar, PLN UIW NTB, Asosiasi Pengusaha Hiburan Senggigi, Perbarindo NTB, Badan Musyawarah Perbankan Daerah (BMPD) NTB, Bank Amali, PT. AMNT, Sumbawa Timur Mining,Hiswana Migas NTB, Kanwil Bulog NTB, Lombok Taksi (Blue Bird), BPP MHKP Mataram.

Kanwil Kemenag NTB, BPTN Syariah, APPI NTB, Dharma Lautan Utama, BRI, Astra Motor NTB, Indosat, Alfamart, Jamkrida NTB Syariah, LWC.  Dan didukung oleh juga oleh Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Nusa Tenggara I. Dan Pemkot Mataram.

Kegiatan tebar benih ikan tahun 2025 ini juga menjadi rangkaian peringatan HUT NTB ke -67 (tahun 2025), yang diisi juga dengan kegiatan sosial dengan pembagian telur omega untuk membantu penanganan stunting. Dan penyaluran paket sembako, bagi masyarakat sekitar Bendungan Meninting.(bul)

Dilepas Gubernur, Bank Mandiri Sumbang 40 Ribu Benih Ikan untuk Pelestarian Perairan Lombok

0

Lombok (ekbisntb.com)- Bank Mandiri menyalurkan bantuan sebanyak 40 ribu ekor benih ikan dalam program Tebar 1 Juta Benih Ikan yang digelar bersama Forum Wartawan Ekonomi dan Bisnis (FWE) NTB dan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kegiatan ini dilaksanakan di Bendungan Meninting, Desa Bukit Tinggi, Kecamatan Gunung Sari, Lombok Barat, Sabtu (29/11/2025).

Acara tersebut dihadiri Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal, jajaran pemerintah daerah, perwakilan Bank Mandiri, serta anggota FWE NTB yang sekaligus melakukan penebaran ikan. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pelestarian lingkungan sekaligus penguatan ketahanan pangan berbasis perairan darat.

Ketua Panitia kegiatan, Lukmanul Hakim, menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi menyukseskan program tersebut, khususnya Bank Mandiri yang secara konsisten ambil bagian setiap tahun.
“Kami mengapresiasi dukungan semua pihak, termasuk Bank Mandiri, yang terus menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan melalui program tebar benih ikan ini,” ujarnya.

Lukmanul menjelaskan, program Tebar 1 Juta Benih Ikan tahun 2025 menandai tahun kelima pelaksanaan kegiatan yang diinisiasi FWE NTB. Program ini tidak hanya bertujuan menjaga ekosistem perairan, tetapi juga memberi manfaat ekonomi jangka panjang bagi masyarakat sekitar.

Sementara itu, partisipasi Bank Mandiri dalam kegiatan ini merupakan wujud komitmen perusahaan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan pelestarian lingkungan di NTB. Melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah dan insan pers, Bank Mandiri berharap program ini dapat memberikan dampak positif yang berkelanjutan.

Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal dalam kesempatan tersebut menyambut baik sinergi antara dunia usaha, media, dan pemerintah daerah. Ia menilai kolaborasi semacam ini penting untuk menjaga keseimbangan lingkungan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Program Tebar 1 Juta Benih Ikan di Bendungan Meninting diharapkan mampu menjaga kelestarian sumber daya perairan serta memperkuat kesadaran bersama akan pentingnya menjaga lingkungan hidup di Nusa Tenggara Barat.(r)

Pembangunan Gerai dan Gudang, Sejumlah KDMP di Kabupaten Bima Kesulitan Lahan

0
Salah satu KDMP di Desa Ntonggu, Kecamatsn Palibelo, Jumat 28 November 2025.(ekbis NTB/ist)

Bima (ekbisntb.com) – Rencana pembangunan gerai dan gudang Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Kabupaten Bima menghadapi kendala serius. Sejumlah koperasi desa belum memiliki lahan sesuai standar pemerintah pusat, sehingga pembangunan fisik gerai terancam tertunda.

Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bima, H. Dahlan H. Muhammad, mengatakan pemerintah pusat mensyaratkan setiap KDMP wajib menyiapkan lahan seluas 10 hingga 20 are atau sekitar 20 kali 30 meter untuk pembangunan gerai dan gudang. Namun di lapangan, tidak semua desa memiliki aset tanah yang siap digunakan.

“Setiap KDMP harus punya gerai. Makanya kami akan koordinasi di tingkat kabupaten karena tidak semua KDMP siap lahannya,” ujarnya, Jumat (28/11/2025).

Ia menjelaskan, hanya KDMP yang telah memiliki lahan sesuai ketentuan yang akan langsung masuk tahap pembangunan. “KDMP yang memiliki tanah 10 sampai 20 are akan langsung dilakukan pembangunan,” katanya.

Sementara itu, KDMP yang belum memiliki lahan menjadi perhatian serius pemerintah daerah. “Masih ada beberapa desa yang belum punya lahan. Ini perlu dikoordinasikan dengan pemerintah desa dan kabupaten,” tuturnya

Pemerintah Kabupaten Bima kini aktif mendampingi koperasi desa dalam proses pemenuhan syarat lahan tersebut. Koordinasi intensif dilakukan agar desa dapat memanfaatkan aset desa, hibah, atau mekanisme lain yang sah secara hukum. “Kita yang membina dan koordinasi intens terkait kesiapan KDMP,” tegasnya.

Ia juga menyebut, pembangunan gerai dan gudang KDMP merupakan proyek nasional dengan skema top-down. “Menurut Kementerian, KDMP ini sifatnya dari atas ke bawah. Kita di daerah hanya memberikan pembinaan, sosialisasi, dan pencerahan kepada KDMP,” katanya.

Untuk pembangunan fisik, pemerintah pusat menggandeng unsur militer dan BUMN pangan. “Dari pusat sudah memerintahkan kesiapan lahan, lalu pembangunan gerai dan pergudangan akan dilakukan oleh TNI bekerja sama dengan PT Agrinas Pangan Nusantara Persero,” jelasnya.

Ia menambahkan, Kementerian Koperasi menargetkan KDMP mulai beroperasi Maret 2026. Karena itu, kesiapan lahan menjadi syarat utama agar koperasi tidak tertinggal dari desa lain. “Menurut Kementerian Koperasi, KDMP akan beroperasi Maret 2026. Kalau lahan belum siap, otomatis pembangunan tertunda,” ujarnya.

Selain persoalan lahan, para pengurus koperasi juga masih menunggu regulasi teknis dari pusat. Meski dihadapkan pada berbagai tantangan, pemerintah daerah optimistis pembinaan berkelanjutan dapat mendorong koperasi desa segera beroperasi. (hir)

Sumbawa Ikhtiarkan Kelanjutan Proyek RSUD Ditangani Melalui Inpres

0
Syarafuddin Jarot(ekbis NTB/ils)

Sumbawa Besar (ekbisntb.com) – Bupati Sumbawa Ir. Syarafuddin Jarot terus mengikthiarkan kelanjutan pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) melalui instruksi presiden (Inpres), mengingat untuk sementara ini belum ada alokasi anggaran yang disiapkan.

“Di Kementerian Kesehatan (Kemenkes) memang tidak ada anggaran yang disiapkan, tetapi kami tetap berikhtiar supaya ada inpres sehingga pembangunan rumah sakit tersebut tetap berlanjut,” kata Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, kepada wartawan, Jumat 28 November 2025.

Jarot meyakinkan, pemerintah akan tetap berusaha supaya pembangunan rumah sakit tersebut tidak terhenti. Karena rumah sakit yang berada di Jalan Garuda sudah tidak lagi memungkinkan untuk terus dikembangkan.

“Kami ikhtiarkan bisa ditangani melalui inpres. Kalau untuk inpres masih ada peluang yang bisa dimanfaatkan agar pembangunan rumah sakit ini berlanjut,” ujarnya.

Ia juga berharap apa yang diperjuangkan tersebut bisa membuahkan hasil yang baik bagi peningkatan pelayanan kesehatan di Sumbawa. Bahkan belum lama ini Menteri Kesehatan (Menkes) sudah datang ke Sumbawa untuk melakukan pengecekan lebih lanjut termasuk melalui proposal.

“Pak Menteri sudah datang melihat sendiri ke sini, saya juga sudah ke Kementerian untuk melakukan presentasi terkait kondisi rumah sakit yang eksis saat ini (RSUD jalan Garuda),” sebutnya.

Apalagi kondisi rumah sakit yang berada di jalan Garuda, lanjut Jarot tidak bisa lagi dikembangkan. Hal itu terjadi karena berada di lokasi lahan yang sangat sempit sehingga harus dipindahkan ke RSUD yang berada di Sering. “Di RSUD Sering kita punya lahan seluas 9 hektare dan sangat representatif untuk terus dikembangkan cuman anggaran kita yang sangat terbatas,” jelasnya.

Jarot tidak menampik pelayanan yang tidak maksimal yang dilakukan RSUD selama ini karena dianggap terlalu kumuh. Bahkan tidak ada tempat parkir sehingga dianggap sangat representatif untuk terus dikembangkan dan menganggu pelayanan kesehatan.

“Karena kita anggap sangat penting untuk keberlanjutan pembangunan RSUD Sering, sehingga kami berharap pemerintah pusat bisa membantu dengan mengalokasikan anggaran,” ucapnya.

Jarot menyebutkan, untuk menuntaskan pembangunan rumah sakit tersebut, pemerintah masih membutuhkan anggaran sebesar Rp300 miliar. Karena masih ada beberapa gedung yang dibangun termasuk sarana penunjang pelayanan kesehatan ke masyarakat.

“Saat ini progres pembangunan RSUD Sering baru di angka 27 persen di akhir tahun 2025 nanti kita targetkan 37 persen. Kami sangat berharap agar pembangunan tidak terhenti demi pelayanan maksimal ke masyarakat,” tukasnya. (ils)

Pro Kontra, Pencairan Bansos UMKM di Lotim Senilai Rp20 Miliar

0
Baiq Farida Apriani (ekbis NTB/rus)

Lombok (ekbisntb.com) – Pencairan bantuan sosial (bansos) untuk stimulan modal usaha senilai Rp20 miliar bagi 31.000 pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) menuai pro dan kontra di masyarakat. Isu utama yang mencuat adalah tuduhan bahwa bantuan ini banyak diterima oleh kalangan yang bukan pelaku UMKM.

Menanggapi hal ini, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lombok Timur, Baiq Farida Apriani, menegaskan seluruh proses penyaluran telah mengikuti prosedur dan mekanisme yang ditetapkan pemerintah.

“Dinamika di lapangan wajar terjadi mengingat jumlah usulan yang masuk sangat besar, sementara kemampuan verifikasi terbatas,” ujarnya, belum lama ini.

Farida mengakui dalam proses verifikasi yang sedemikian besar, kemungkinan terjadinya ketidaktepatan data bisa saja terjadi. “Yang tidak layak bisa saja dianggap layak, dan yang layak tidak mendapatkan, karena ini kan sudah barang jadi. Kalau kita kembali mengulang dari awal, hal ini tidak akan pernah selesai,” jelasnya.

Dia berpesan agar masyarakat yang belum menerima bantuan pada program kali ini tetap bersabar. Menurutnya, rezeki setiap orang sudah diatur dan masih terbuka peluang untuk memperoleh program bantuan lain di masa mendatang. “Bisa saja hadir dalam bentuk berbeda dan mungkin lebih baik,” imbuh Farida.

Farida memaparkan bahwa proses penerimaan usulan dilakukan secara terbuka. Dinas telah mengirim surat resmi kepada seluruh desa dan kelurahan pada Maret lalu yang berisi pemberitahuan mengenai bantuan modal UMKM dan imbauan agar masyarakat mengajukan proposal tanpa dipungut biaya.

“Semua usulan penerima bantuan dari Pemkab Lotim ini dari desa. Desa yang membuatkan surat keterangan usaha dan dilakukan verifikasi oleh tim dari Dinas Koperasi,” bebernya.

Menanggapi isu bahwa terdapat kerabat pejabat desa atau pihak tertentu yang memperoleh bantuan, mantan Kepala Satpol PP Lotim ini menegaskan bahwa proses verifikasi tidak didasarkan pada hubungan keluarga.

“Saat verifikasi, kita tidak melihat itu kerabat siapa. Yang penting ada usaha dan memenuhi persyaratan, maka bisa tercover dalam verifikasi,” tegas Farida.

Dijelaskannya, jumlah usulan awal calon penerima bantuan mencapai puluhan ribu. Setelah melalui proses verifikasi, akhirnya ditetapkan 31.000 calon penerima. Dia mengakui bahwa dalam verifikasi, tim memiliki keterbatasan sebagai manusia.

Terkait teknis pencairan, Farida menyebutkan bahwa proses dilakukan per kecamatan dan diajukan ke PPKA setelah Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dinyatakan lengkap. “Begitu selesai satu kecamatan, kita langsung ajukan. Karena ini kan masuk ke rekening pribadi masing-masing,” ujarnya.

Mengenai kemungkinan data Nomor Induk Kependudukan (NIK) tidak cocok saat pencairan, Farida mengatakan hal itu telah diminimalisasi melalui sinkronisasi data saat penandatanganan SPJ. Jika terdapat rekening yang bermasalah, pemilik bantuan wajib memperbaikinya, karena dana ditransfer langsung ke rekening masing-masing penerima tanpa melalui perantara dinas.

Adapun nilai bantuan modal UMKM yang diterima masyarakat berada dalam kisaran Rp600.000 hingga Rp640.000 per orang, dengan nilai rata-rata sebesar Rp630.000. (rus)

 SPAM Bendungan Meninting akan Suplai Air Bersih 15 Ribu Jiwa dan Irigasi

0
Bupati Lobar H. Lalu Ahmad Zaini saat mengecek Bendungan Meninting, Kamis 27 November 2025. (ekbis NTB/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Bendungan Meninting yang menelan anggaran satu triliun lebih telah rampung dibangun pada Maret lalu. Sesuai perencanaan proyek strategis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) oleh PT Air Minum Giri Menang (AMGM) bisa dimanfaatkan potensi air dari bendungan tersebut untuk SPAM.

Diperkirakan SPAM Meninting ini mampu menyuplai air bersih bagi 15 ribu jiwa dan diharapkan menjadi solusi mengatasi defisit pasokan air bersih di Lombok.

Selain itu, bendungan ini akan menyuplai Irigasi. Disamping mendukung  daya saing sektor pariwisata premium NTB. Dengan target realisasi penuh pada tahun 2027, proyek ini akan menjamin ketersediaan air bersih di wilayah yang terus mengalami peningkatan populasi dan kebutuhan layanan publik.

Bupati Lobar H. Lalu Ahmad Zaini mengatakan bahwa sesuai perencanaan peruntukannya untuk irigasi mensuplai jaringan HLD Sesaot, sebagian untuk irigasi di bawah. “Yang paling penting (ini bendungan Meninting) untuk 150 liter per detik dan perencanaan masih sesuai,” terangnya, kemarin.

Bupati terlibat mulai dari perencanaan di mana rencananya suplai air 150 meter per detik itu untuk menyuplai air bersih wilayah Gunungsari dan Batulayar.

Sebab sesuai konsep awal daerah ini disuplai dari tengah, sehingga ketika masuk suplai air bersih dari Bendungan Meninting pasokan dari tengah dihentikan. “Karena nanti Gunungsari dan Batulayar disuplai dari Meninting,”imbuhnya.

Sementara itu Direktur PTAM Giri Menang Sudirman mengatakan pihaknya sudah mengajukan proposal teknis kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Fokus utama dari perencanaan ini memastikan pemanfaatan volume air dari Bendungan Meninting dapat didistribusikan secara efisien dan berkelanjutan.

Sudirman, menegaskan proposal yang telah disampaikan mencakup volume air untuk mengatasi defisit pasokan di area Mataram bagian utara dan Lobar bagian utara.

“Kami telah mengajukan (proposal) ke Kementerian PU, dan yang sudah kami ajukan itu 150 liter per detik,” tambahnya.

Angka 150 liter per detik (L/s) merupakan representasi kemampuan layanan yang besar. Dengan volume tersebut, proyek SPAM Meninting mampu melayani tambahan basis pelanggan yang sangat luas.“150 liter per detik itu kurang lebih mampu melayani 15.000 pelanggan baru,” tegasnya.

Menurutnya, dampak positif proyek ini akan dirasakan oleh ribuan keluarga dan pelaku usaha di wilayah sasaran. Hal ini secara langsung menepis anggapan bahwa Bendungan Meninting tidak akan memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang berarti bagi masyarakat. (her)

Mayoritas Terkendala Aset

0
Adi Purmanto (ekbis NTB/ari)

MAYORITAS pemerintah desa di Kabupaten Lombok Utara (KLU) belum dapat membangun fisik bangunan yang menjadi tempat usaha Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Dari 43 desa yang ada, tercatat hanya 9 desa yang notabene bersiap membangun KDMP tahap pertama.

Project Management Officer (PMO) KDMP, Adi Purmanto, SE., Jumat 28 November 2025 mengungkapkan pembangunan gedung dan gerai KDMP di KLU telah berprogres secara positif. Ia menyebut, 9 desa telah ditetapkan untuk pembangunan gedung serta gerai tahap pertama. Terdiri dari 1 desa di Kecamatan Pemenang yaitu Desa Malaka. Kemudian, 3 desa di Kecamatan Tanjung yaitu Desa Tanjung, Desa Sokong, dan Desa Teniga, 1 desa di Bayan yakni Desa Mumbul Sari; 1 desa di Kecamatan Kayangan yaitu  Desa Gumantar. Serta 3 desa di Kecamatan Gangga, meliputi Desa Genggelang, Desa Rempek dan Desa Rempek Darussalam.

“Di 9 desa ini, seperti Sokong, Gumantar, dan Rempek, pembangunan sudah dimulai dengan aktivitas perataan dan pemadatan lahan. Material bangunan juga sudah mulai didatangkan,” kata Adi.

Mantan Ketua Bawaslu KLU ini menjelaskan, mayoritas desa belum dapat memenuhi syarat pembangunan KDMP. Pasalnya, bangunan KDMP mengharuskan kepemilikan aset desa minimal 600 meter persegi hingga 1.000 meter persegi. Aset tersebut harus bersertifikat milik desa dan berstatus siap bangun.

Kondisi aset desa di tingkat Pemdes se KLU, 18 desa tidak memiliki aset desa untuk KDMP, 8 desa masih menempati aset berstatus milik kabupaten/provinsi, serta 17 desa memiliki aset desa tetapi syarat luas lahan belum terpenuhi. “Kondisi ini membuat 34 desa tersebut belum bisa masuk dalam tahap pembangunan gedung koperasi,” imbuhnya.

Menurutnya, KDMP merupakan program strategis nasional yang tercantum dalam RPJMN 2025 – 2029. Lembaga usaha ini ditujukan untuk memperkuat fondasi ekonomi rakyat berbasis desa melalui pembentukan koperasi modern, mandiri, dan berdaya saing.

Sebagai dasar pelaksanaan, pemerintah pusat telah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025, yang bertujuan untuk mempercepat pembentukan dan penguatan kelembagaan KDMP.

Regulasi tersebut kembali diperkuat dengan Inpres Nomor 17 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan, dan Kelengkapan Koperasi Merah Putih. Pada ketentuan ini, Kepala Daerah diwajibkan menyediakan lahan dari aset pemerintah daerah atau aset desa minimal 1.000 m², atau dapat menyesuaikan dengan kondisi ketersediaan lahan di desa masing-masing untuk mendukung desa-desa yang belum memenuhi syarat lahan minimal.

“Dengan adanya Inpres ini, pemerintah daerah harus segera melakukan pertemuan dan koordinasi untuk memastikan semua desa terpenuhi lokasi pembangunannya tahun berikutnya,” tegas Adi.  (ari)

Penanaman 5.000 Mangrove, Contoh Nyata Pembangunan Berkelanjutan

0
Wabup Lotim H. Moh. Edwin Hadiwijaya dan jajaran PLN UIP NTB menanam mangrove di pesisir Lotim selatan, Jumat 28 November 2025. (ekbis NTB/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur (Lotim) memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada PT. PLN Indonesia (Persero) wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB) atas inisiatif program penanaman mangrove di kawasan pesisir selatan. Program yang dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Menanam Pohon Nasional pada Jumat 28 November 2025 di Dusun Poton Bakau, Desa Jerowaru ini, dinilai sebagai contoh nyata dari pembangunan berkelanjutan.

Wakil Bupati (Wabup Lotim H. Moh. Edwin Hadiwijaya, menyatakan kekagumannya terhadap transformasi yang terjadi di lokasi tersebut. Ia menceritakan awalnya kawasan ini dipenuhi dengan sampah, namun berkat sinergi antara pemuda lokal dan PT. PLN, kawasan ini kini telah bertransformasi menjadi salah satu objek wisata yang menarik.

Menurut Wabup, Ketika PLN sudah mulai masuk hari ini, ini membawa dampak yang tidak hanya sampai di situ, tetapi dampak ke masyarakat sangat besar. Kegiatan ini menjadi contoh nyata pembangunan berkelanjutan.

Lebih lanjut, Wabup Edwin menjelaskan bahwa kehadiran Bale Mangrove tidak hanya sebagai kawasan konservasi, tetapi juga telah mampu mendukung geliat Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) setempat, menciptakan multiplier effect yang signifikan bagi perekonomian lokal.

Pemkab Lotim pun turut mendukung dengan berkontribusi dalam perbaikan infrastruktur, termasuk rencana perbaikan lampu jalan secara bertahap. Ia menekankan pentingnya menjaga hubungan yang harmonis antara masyarakat, lembaga mitra, dan pemerintah agar program berkelanjutan seperti ini dapat terus berjalan.

Sementara itu, General Manager PT. PLN ULW NTB, Sri Heny Purwanti, menegaskan aksi penanaman ini merupakan perwujudan filosofi PLN untuk berjalan selaras dengan alam.

“Mencintai bumi dan sekitarnya adalah satu hal yang memang tidak boleh kita lupakan atau tinggalkan. Program ini bukan hanya yang penting menanam saja, tetapi ini adalah bentuk kepedulian kami terhadap cinta bumi, memperkuat keberlanjutan sistem, dan mendukung green energy,” ujarnya.

Sri Heny Purwanti menjelaskan, program yang dinamai ‘Roots of Energy’ ini merupakan simbol komitmen PLN dalam menghadapi isu perubahan iklim. Penanaman 5.000 pohon mangrove yang terbagi di dua lokasi, yakni 1.000 pohon di Jerowaru dan 4.000 pohon di Sujian, diharapkan memberikan manfaat ganda yang luar biasa.

Kegiatan penanaman  diawali dengan penyerahan simbolis bibit mangrove dari perwakilan PLN kepada Wabup Lotim, yang kemudian dilanjutkan dengan aksi penanaman bersama. Turut hadir dalam kesempatan tersebut Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Dinas Perhubungan, jajaran manajemen PLN ULW NTB dan PLN Group, serta Ketua Pokdarwis Bale Mangrove Jerowaru. Program penanaman 5.000 mangrove ini menandai komitmen bersama untuk membangun kawasan pesisir yang hijau, berkelanjutan, dan sejahtera. (rus)

Lakukan Penilaian Kelayakan Bangunan Pasar dan Mataram Mall

0
Irawan Aprianto(ekbis NTB/ist)

KETUA Komisi II DPRD Kota Mataram, Irawan Aprianto, ST., meminta Dinas Pekerjaan Umum (PU) melakukan penilaian menyeluruh terhadap kondisi bangunan sejumlah fasilitas publik, terutama Pasar Cakra dan Mataram Mall, guna memastikan keamanan dan kelayakan struktur bangunan.

Permintaan tersebut disampaikan setelah kunjungan lapangan yang dilakukan Komisi II DPRD Kota Mataram baru-baru ini. Dalam kunjungan tersebut ditemukan indikasi kerusakan parah pada sebagian struktur bangunan Pasar  Cakra, tidak hanya pada bagian atap, tetapi juga pada elemen beton penyangga.

“Ketika kami turun bersama, ternyata bukan hanya atap yang rusak, tetapi struktur betonnya juga sudah terbuka dan retak,” ujar Irawan. Ia menegaskan bahwa kerusakan tersebut berpotensi membahayakan pengunjung maupun pedagang karena menyangkut kekuatan struktur utama.

Politisi PKS ini menilai kondisi itu tidak bisa dibiarkan, sehingga diperlukan analisis mendalam untuk memastikan apakah bangunan masih layak digunakan atau justru perlu dilakukan rehabilitasi total. “Kita meminta Dinas PU melakukan penilaian secara resmi, supaya jelas apakah bangunan itu masih layak atau tidak,” lanjutnya.

Selain pasar, Komisi II juga meminta Dinas PU melakukan kajian kelayakan terhadap Mataram Mall, terutama untuk melihat kondisi bangunan tersebut dalam jangka panjang. Hal ini berkaitan dengan masa berakhirnya perjanjian kerja sama pengelolaan mal itu sekitar 20 tahun mendatang.

“Perlu ada kajian apakah ketika masa kerja sama berakhir nanti, bangunan Mataram Mall masih layak kita terima. Secara informasi, saat ini kondisi bangunan masih cukup baik, tetapi tetap membutuhkan kajian teknis agar menjadi bahan dalam proses negosiasi ke depan,” jelasnya.

Langkah ini dinilai penting untuk memastikan keselamatan publik serta mempersiapkan rencana pengelolaan aset daerah secara lebih matang di masa mendatang. (fit)