Thursday, April 23, 2026
26.5 C
Mataram
Home Blog Page 97

Penyaluran Bantuan Capai 95 Persen

0
Erma Suryani(ekbis NTB/pan)

PROGRES penyaluran bantuan pangan untuk warga di Kelurahan Ampenan Selatan, Kecamatan Ampenan, hampir rampung. Pemerintah kelurahan melaporkan bahwa hingga awal Desember 2025, penyaluran bantuan berupa beras dan minyak goreng telah mencapai sekitar 95 persen.

Bantuan tersebut merupakan bagian dari program pangan cadangan pemerintah yang disalurkan melalui Perum Bulog untuk alokasi Oktober–November 2025. Setiap keluarga penerima manfaat (KPM) memperoleh 20 kilogram beras dan 4 liter minyak goreng untuk kebutuhan dua bulan.

Lurah Ampenan Selatan, Erma Suryani mengatakan, dari total 704 KPM, hanya empat orang yang belum mengambil bantuan. “Sampai hari ini, yang belum mengambil ke kantor tinggal empat orang dari 704 penerima. Selebihnya sudah tersalurkan,” ujarnya, Senin 1 Desember 2025.

Penyaluran bantuan dilakukan secara terpusat di aula Kantor Lurah Ampenan Selatan. Warga datang sesuai jadwal yang telah diatur melalui sistem pembagian kupon untuk menghindari antrean panjang dan kerumunan.

Erma menilai mekanisme tersebut membuat proses pendistribusian jauh lebih tertib. “Penyaluran terbilang lancar karena masing-masing kepala lingkungan berperan aktif mengoordinir warganya. Pembagian dilakukan langsung oleh petugas Bulog, sementara pihak kelurahan membantu teknis pelaksanaannya,” jelasnya.

Selain progres penyaluran, Erma juga mengungkapkan adanya perubahan jumlah penerima. Pada alokasi Agustus–September 2025, Ampenan Selatan tercatat memiliki 716 KPM. Namun, pada alokasi terbaru jumlahnya berkurang menjadi 704 KPM.

“Secara umum, memang terjadi penurunan jumlah penerima bantuan di Kota Mataram. Untuk Ampenan Selatan sendiri ada pengurangan sekitar 12 orang,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa perubahan data ini merupakan hasil verifikasi dan validasi pemerintah pusat melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Pendataan itu dilakukan untuk memastikan bantuan tepat sasaran serta menghindari tumpang tindih penerima.

Erma menegaskan bahwa pemerintah kelurahan terus memastikan agar warga yang berhak mendapatkan bantuan tidak terlewat. Bagi empat KPM yang belum datang mengambil bantuan, pihak kelurahan telah menghubungi mereka melalui kepala lingkungan.

“Kami berharap mereka bisa segera mengambil bantuannya karena ini menyangkut kebutuhan dasar mereka,” pungkasnya. Dengan tingkat penyaluran yang hampir tuntas, pemerintah kelurahan menilai program bantuan pangan ini sangat membantu warga dalam memenuhi kebutuhan pokok, terutama menjelang akhir tahun. (pan)

Kebijakan Sewa Mobil Listrik, Ini Pertimbangan Pemprov NTB

0
ilustrasi mobil listrik.

Lombok (ekbisntb.com) –

Pemprov NTB melalui Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfptik) Provinsi NTB kembali menegaskan terkait kebijakan penggunaan mobil listrik sebagai kendaraan dinas dengan sistem sewa. Menurut Kepala Diskominfotik Provinsi NTB H. Yusron Hadi, ST., MUM., terkait kebijakan sewa mobil listrik oleh Pemprov  didasari dua pertimbangan.

Dasar pertama, ujarnya, adalah merupakan upaya efisiensi yang dilakukan pemerintah. Menurutnya, sekarang ini APBD 2026 sedang dihadapkan dengan tekanan, karena berkurangnya pos dana transfer ke daerah. Untuk itu, ujarnya, pemerintah provinsi harus mencari kiat dan upaya agar APBD tetap berupaya untuk meraih target pembangunan sesuai RPjMD.

‘’Langkah penghematan di sektor belanja operasional, termasuk pemeliharaan kendaraan dinas telah lama menjadi catatan evaluasi APBD. Hal ini tentu sudah dikaji secara mendalam dari berbagai aspek,’’ ungkapnya dalam penjelasannya, Senin (1/12/2025).

Mantan Pelaksana Tugas Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTB ini mengilustrasikan, jika biaya pemeliharaan kendaraan dinas per tahun sekitar Rp19 miliar ditambah rata-rata belanja modal pengadaan mobil baru per tahun antara Rp9 miliar hingga Rp14 miliar per tahun.

‘’Artinya kisaran Rp28-33 miliar harus kita siapkan untukk operasional mobil dinas per tahun. Sementara biaya sewa dan lain-lain yang terkait dengan penerapan kebijakan tersebut sekitar Rp25 miliar. Jadi dipastikan bisa menghemat miliaran yang bisa dioptimalkan untuk membiayai program strategis dan unggulan,’’ terangnya.

Dasar kedua, tambahnya, adalah semangat memperbaiki tata kelola kendaraan dinas. Dijelaskannya, Gubernur NTB Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal ingin menyelesaikan temuan dan rekomendasi BPK bertahun-tahun mengenai buruknya tata kelola randis ini.

Untuk itu, jelasnya, dengan kebijakan sewa ini maka randis lama sebagian besar akan dihapus melalui mekanisme yang sesuai aturan. Selain menghasilkan pendapatan juga menyelesaikan rekomendasi BPK.  

”Dalam konteks inilah hadirnya kebijakan Bapak Gubernur terkait mobil listrik Pemprov dapat dimaklumi. Penggunaan  mobil listrik selain menghemat, perbaikan tata kelola juga kita menunjukkan keberpihakan NTB mendukung program blue energy yang ramah lingkungan. Jadi semua kebijakan ini dijalankan dengan penuh perhitungan,’’ tegasnya. (ham)

BPPD NTB akan Promosi Pariwisata di Malang, Dukung Dibukanya Rute Penerbangan Baru Lombok–Malang

0
Ketua BPPD NTB, Sahlan M . Saleh

Lombok (ekbisntb.com) – Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Provinsi NTB menyiapkan langkah strategis untuk memaksimalkan peluang pembukaan rute penerbangan baru Lombok–Malang–Lombok yang mulai dilayani Lion Group pada 15 Desember 2025.

Menyambut momentum tersebut, BPPD NTB bersama pelaku industri pariwisata dan Dinas Pariwisata NTB akan menggelar misi promosi terpadu di Kota Malang pada minggu pertama Desember 2025 ini.

Ketua BPPD NTB, Sahlah M. Saleh, menjelaskan bahwa agenda promosi ini menjadi langkah penting agar rute baru yang menghubungkan Lombok dan Malang dapat berjalan secara berkelanjutan dan memberi dampak ekonomi signifikan bagi daerah. Ia menegaskan, konektivitas udara merupakan salah satu kunci utama dalam memperkuat daya saing pariwisata NTB.

“Kami dari BPPD akan melakukan promosi di Kota Malang tanggal 7 Desember 2025 guna mendukung penerbangan langsung Lombok–Malang–Lombok yang akan mulai dilayani Lion Group pada 15 Desember 2025,” ujarnya.

Sahlah menyebutkan, pembukaan rute baru tersebut menjadi peluang besar bagi NTB untuk meningkatkan arus wisatawan, baik domestik maupun mancanegara, terutama melalui bandara-bandara di Jawa Timur yang selama ini menjadi hub penting perjalanan wisata di Indonesia bagian tengah dan timur.

“Upaya ini adalah bagian dari langkah bersama BPPD dan industri untuk mendongkrak kunjungan wisatawan. Peluang ini harus segera kita sambut agar rute ini bisa berkelanjutan dan memberikan peluang bagi NTB untuk meningkatkan ekonomi, khususnya di sektor pariwisata,” jelasnya.

Promosi Budaya dan Publikasi Rute Penerbangan di CFD Ijen Malang

Sebagai strategi memperluas jangkauan publik, BPPD NTB juga akan menggelar parade budaya NTB di kawasan Car Free Day (CFD) Jalan Ijen, Kota Malang. Kegiatan tersebut akan menampilkan seni, budaya, dan kekayaan tradisi Lombok–Sumbawa sebagai daya tarik utama untuk menggaet wisatawan.

“Kunjungan ke Malang akan diikuti oleh BPPD bersama industri pariwisata serta Dinas Pariwisata NTB. Kami akan melakukan promosi berupa parade budaya NTB di kawasan CFD Jalan Ijen agar masyarakat mengetahui keunggulan destinasi Lombok dan Sumbawa. Selain itu, rute Malang–Lombok juga akan kami publikasikan di CFD,” terang Sahlah.

Ia menilai, pendekatan langsung kepada masyarakat melalui ruang publik seperti CFD akan membantu meningkatkan awareness terhadap daya tarik NTB sekaligus memperkenalkan akses penerbangan baru yang lebih efisien untuk berwisata ke Lombok dan Sumbawa.

Dukung NTB sebagai Destinasi Berkelas Dunia

Sahlah menambahkan, kerja kolaboratif yang dilakukan BPPD NTB bersama pemerintah dan pelaku industri merupakan bagian dari upaya besar untuk menjadikan NTB sebagai destinasi berkelas dunia. Baginya, konektivitas udara yang semakin terbuka akan memperluas pasar wisata dan memperkuat posisi NTB sebagai tujuan unggulan di Indonesia.

“Kerja ini merupakan upaya besar BPPD NTB mendukung pemerintah menjadikan NTB sebagai destinasi berkelas dunia melalui semua konektivitas. Harapan kami, semua pihak terus bergerak bersama untuk menjaga dan membuka rute-rute baru ke kota-kota lainnya,” katanya.

Dengan adanya rute langsung Lombok–Malang, NTB berharap dapat memaksimalkan potensi kunjungan wisata dari Jawa Timur yang memiliki pasar wisatawan cukup besar. Selain itu, promosi budaya dan destinasi di Malang diharapkan mampu meningkatkan minat masyarakat untuk menjadikan Lombok dan Sumbawa sebagai tujuan wisata utama selama liburan akhir tahun dan seterusnya.(bul)

Bank NTB Syariah Raih Penghargaan “Bank Dengan Sinergi Program Akselerasi QRIS Terbaik”

0
Direktur Utama Bank NTB Syariah, Nazaruddin menerima penghargaan Bank Dengan Sinergi Program Akselerasi QRIS Terbaiksaat PTBI 2025 di Mataram ​

Lombok (ekbisntb.com)- Bank NTB Syariah menorehkan prestasi dengan meraih penghargaan sebagai “Bank Dengan Sinergi Program Akselerasi QRIS Terbaik” dalam acara Anugerah BI NTB 2025, yang merupakan bagian dari rangkaian Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) 2025 Kantor Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat.

​Penghargaan ini diserahkan langsung pada malam puncak PTBI 2025 yang bertema “Tangguh dan Mandiri: Sinergi Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Lebih Tinggi dan Berdaya Tahan,” di Ballroom Prime Park Hotel & Convention, Mataram.

Komitmen Digitalisasi untuk Akselerasi Ekonomi Daerah
​Direktur Utama Bank NTB Syariah, Nazaruddin, menyampaikan rasa syukur dan bangga atas apresiasi yang diberikan oleh Bank Indonesia.

​“Penghargaan ini adalah buah dari kerja keras dan komitmen seluruh Insan Bank NTB Syariah, serta sinergi yang erat dengan Bank Indonesia dan Pemerintah Daerah dalam mewujudkan ekosistem pembayaran digital di NTB,” ujarnya.

​Penghargaan ini menegaskan peran strategis Bank NTB Syariah sebagai agent of development di Nusa Tenggara Barat.

Bank NTB Syariah dinilai telah berhasil menjalankan program akselerasi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) secara masif dan terintegrasi, mencakup berbagai sektor mulai dari UMKM, pariwisata, retribusi daerah, hingga transaksi di pondok pesantren, dan lembaga pendidikan lainnya.

QRIS Sebagai Pilar Inklusi dan Efisiensi

​Pengembangan QRIS oleh Bank NTB Syariah bertujuan untuk:

Mendorong Inklusi Keuangan

  • Memudahkan masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan dan pelaku UMKM, untuk bertransaksi secara non-tunai dan aman.

Mendukung Perekonomian Daerah:

  • Menciptakan efisiensi dalam sistem pembayaran, yang tujuannya meningkatkan transparansi dan mempercepat perputaran roda perekonomian daerah.

Memperkuat Ketahanan Daerah

  • Mendukung program percepatan dan perluasan digitalisasi daerah (P2DD) dalam rangka mewujudkan NTB yang tangguh dan mandiri sesuai dengan tema PTBI 2025.

​Nazaruddin menambahkan, Bank NTB Syariah berkomitmen untuk terus berinovasi dan bersinergi, menjadikan teknologi digital sebagai sarana utama untuk memberikan layanan terbaik, memperluas jangkauan, dan bersama-sama Bank Indonesia serta Pemerintah Provinsi NTB, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan.

​Penghargaan ini menjadi motivasi bagi Bank NTB Syariah untuk terus meningkatkan kualitas layanan digitalnya, memastikan bahwa seluruh masyarakat NTB dapat merasakan kemudahan dan manfaat dari sistem pembayaran modern.(bul)

Meriahkan Hari Guru, SDN 43 Mataram Gelar Pagelaran Budaya

0

Lombok (ekbisntb.com) –

Halaman SDN 43 Mataram berubah menjadi panggung megah perayaan budaya pada Sabtu, 29 November 2025. Pagelaran Budaya Sasak yang digelar untuk memperingati Hari Guru Nasional itu kembali mencuri perhatian publik, memasuki tahun pelaksanaannya yang kedua. Mengusung tema “Kagumi dan Lestarikan Budaya Sasak”, acara ini tidak hanya menghadirkan hiburan, tetapi juga menjadi ruang edukasi budaya bagi ratusan siswa, orang tua, dan masyarakat Kota Mataram.

Acara dibuka secara resmi dengan pemukulan bedug begubah bedug oleh Camat Selaparang, Mulya Hidayat, S.STP., yang menandai dimulainya rangkaian penampilan seni dan tradisi yang digarap apik oleh tim guru dan siswa-siswi SDN 43 Mataram.

Hadir pula Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Mataram, Naufal Aldian, S.Pt.; Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan Kota Mataram, Ahadi Hudaya, SE.; perwakilan Dinas Pariwisata Kota Mataram, Harun Jayadi; pemerhati budaya H. Ramiun, S.Pd.; Lurah Rembiga; serta Kepala SDN 43 Mataram, Ima Nadia Ningsih, S.Pd.

Pagelaran budaya tahun ini menampilkan deretan pertunjukan khas Sasak, mulai dari drama tari legenda Putri Mandalika, parade Pemucuk dan Sesatang, Cupak Gerantang, Rudat, Jaran Kamput (Praje Sunat), barisan pembawa dulang, hingga tradisi Jurakan yang kini mulai jarang diperlihatkan. Denting musik Gule Gending mengalun meriah, sementara parade Ecobrick memamerkan kreativitas siswa lewat busana plastik daur ulang dan wayang botol.

Tak hanya seni, pengunjung juga disuguhkan bazar UMKM siswa dan wali murid yang dipadati sejak pagi. Beragam jajanan tradisional Sasak seperti Kelepon, Cerorot, Gegulik, hingga Serebat dan Cendol tersaji di setiap stan yang ditata rapi oleh orang tua siswa kelas I hingga VI.

Kepala SDN 43 Mataram, Ima Nadia Ningsih, S.Pd., menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang mendukung terselenggaranya acara. “Kegiatan ini bertujuan menyiapkan anak-anak yang tidak hanya mengenal budaya dari media sosial, tetapi sungguh-sungguh mencintai dan menjaganya. Ini adalah ruang belajar yang hidup,” ujarnya.

Dukungan juga disampaikan oleh Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan Kota Mataram, Ahadi Hudaya, SE., yang menekankan pentingnya pendidikan karakter sejak dini.

“Siswa tidak melulu mengejar prestasi akademik. Mereka adalah calon pemimpin bangsa yang harus dibekali akhlak, kreativitas, dan kecintaan terhadap warisan leluhur,” tegasnya.

Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Mataram, Naufal Aldian, S.Pt., bersama perwakilan Dinas Pariwisata Kota Mataram turut mengapresiasi gelaran ini. Mereka memandang Pagelaran Budaya SDN 43 Mataram sebagai langkah nyata dalam pelestarian budaya di tengah perkembangan teknologi.

“Kita tidak anti teknologi, namun budaya harus dikenalkan sejak dini. SDN 43 Mataram menjadi satu-satunya sekolah yang menggelar acara budaya sebesar ini,” ungkapnya.

Hadir pula Fatia Nur Zahira, mahasiswa Universitas Mataram yang tengah menjalankan program Project Volunteer. Bersama sepuluh rekannya, ia membuka stan edukasi kewirausahaan bagi siswa kelas V sebagai bagian dari pembelajaran ekonomi kreatif.

Sementara itu, dua wali murid kelas V, Kartika Candra dan Sumianti, mengaku terharu dan bangga menyaksikan pertunjukan budaya yang disajikan.

“Rasanya seperti belajar melalui visual, bukan sekadar teori. Musik saat pembukaan Putri Mandalika saja sudah membuat saya merinding. Saya sangat bangga menjadi bagian dari budaya Sasak yang begitu kaya,” ungkap Kartika sambil berkaca-kaca.

Pagelaran ditutup dengan tradisi Begibung sebagai simbol kebersamaan dan persatuan masyarakat Sasak. Suasana hangat dan penuh kekeluargaan menjadi penutup kegiatan yang meninggalkan kesan mendalam bagi seluruh peserta.

Dengan suksesnya penyelenggaraan tahun kedua ini, Pagelaran Budaya SDN 43 Mataram tidak hanya menjadi perayaan Hari Guru, tetapi juga momentum penting pelestarian identitas budaya Sasak di tengah pesatnya era modern. Semangat kolaborasi antara guru, siswa, dan orang tua semakin memantapkan pagelaran ini sebagai ikon budaya sekolah dasar di Kota Mataram. (ham)

Belanja Diperketat ke Layanan Dasar, APBD Kota Bima 2026 Dikunci Rp704,72 Miliar

0
A. Rahman(ekbsi NTB/ist)

Kota Bima (ekbisntb.com) – Pemerintah Kota (Pemkot) Bima resmi mengunci Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna ke-7 DPRD Kota Bima, pada Jumat 28 November 2025 malam. Pengesahan ini menandai dimulainya kebijakan fiskal yang lebih ketat, setelah adanya penyesuaian kebijakan nasional terhadap transfer ke daerah.

Total anggaran Kota Bima tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp704,72 miliar. Dari jumlah tersebut, Pendapatan Asli Daerah (PAD) diproyeksikan mencapai Rp98,65 miliar, sedangkan sisanya sebesar Rp606,06 miliar bersumber dari dana transfer pemerintah pusat, termasuk Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dan nonfisik, serta Dana Bagi Hasil.

Badan Anggaran DPRD Kota Bima menegaskan bahwa struktur APBD 2026 disusun dalam kondisi fiskal yang ketat. Pemerintah daerah tidak memiliki ruang untuk belanja longgar, sehingga sejumlah pos kegiatan yang tidak memiliki dampak langsung kepada masyarakat dipangkas.

Belanja daerah diarahkan untuk sektor prioritas, khususnya pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan infrastruktur pelayanan publik. Banggar juga menekankan agar pemerintah daerah lebih selektif dalam belanja pendukung, termasuk perjalanan dinas, kegiatan seremonial, serta belanja administratif yang tidak bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat.

Ketua DPRD Kota Bima, Syamsurih, S.H., menegaskan bahwa DPRD tidak hanya mengesahkan APBD, tetapi juga akan mengawal implementasinya sepanjang tahun anggaran berjalan. Ia meminta seluruh organisasi perangkat daerah bekerja berbasis hasil dan dampak, bukan sekadar realisasi anggaran.

DPRD Kota Bima meminta pemerintah memperketat pengendalian belanja pegawai agar tidak membebani struktur keuangan daerah dalam jangka panjang. Selain itu, pemerintah daerah didorong menggali sumber PAD baru tanpa menambah beban masyarakat.

Sementara itu, Wali Kota Bima, H. A. Rahman, S.E., menyatakan bahwa APBD 2026 disusun dalam situasi fiskal yang menuntut efisiensi tinggi. “APBD 2026 kita susun dengan semangat efisiensi yang tidak mengurangi pelayanan, dan penghematan yang tidak mengurangi kepedulian. Setiap rupiah harus dipastikan sampai kepada masyarakat yang membutuhkan,” tegasnya.

Ia mengakui ruang fiskal Kota Bima semakin sempit, sementara tuntutan pelayanan publik terus meningkat. Pemerintah pun tidak lagi memiliki keleluasaan membiayai kegiatan yang tidak berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.

“Persetujuan bersama atas Raperda APBD tahun 2026 ini merupakan bukti sinergi kuat antara DPRD dan pemerintah dalam merespons kondisi keuangan daerah,” tambahnya.

APBD 2026 selanjutnya akan dievaluasi oleh Gubernur NTB sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Pemerintah berharap evaluasi tidak menghambat pelaksanaan program awal tahun. Dengan anggaran yang telah dikunci sejak akhir November, Pemkot Bima dituntut bergerak cepat mengeksekusi program. APBD 2026 tidak boleh berhenti sebagai dokumen formal, tetapi harus hadir sebagai pelayanan nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat. (hir)

Baru Ruas Jalan Batudulang-Tepal Ditangani Melalui IJD

0
Muhammad Sofyan(ekbis NTB/ils)

Sumbawa Besar (ekbisntb.com) – Dinas Pekerjaan Umum (PU) Sumbawa memastikan dari tiga ruas jalan yang ditangani melalui Inpres Jalan Daerah (IJD) hanya ruas Batudulang- Tepal disetujui pemerintah dengan skema Multi Years Contract (MYC). Sementara dua ruas jalan lainnya masih berproses.

“Dari tiga yang kita usulkan yang sudah disetujui baru ruas jalan Batudulang-Tepal dan duanya belum. Kami juga akan terus berupaya agar dua ruas jalan itu bisa ditangani melalui IJD,” kata Kepala Dinas PU, Muhammad Sofyan, kepada Suara NTB, pekan kemarin.

Selain ruas jalan tersebut, pihaknya juga menerima kunjungan dari tim dari Balai Jalan Nasional (BJN). Kunjungan ini berkaitan dengan rencana penanganan ruas jalan Tepal- Baturotok sepanjang 12 kilometer dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp282 miliar.

“Ruas jalan ini (Tepal-Baturotok) rencananya akan ditangani melalui direktif Menteri pekerjaan umum. Kami juga sudah menyerahkan desain ruas jalan itu dengan harapan bisa terealisasi,” ucapnya.

Sebelumnya Gubernur NTB Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal saat kunjungannya di Sumbawa, meyakinkan bahwa pembangunan tiga ruas jalan tersebut akan dilakukan melalui Inpres Jalan Daerah (IJD) dengan skema Multi Years Contract (MYC).

“Tiga ruas jalan ini selama puluhan tahun tidak memiliki kondisi yang memadai. Target kami, dalam dua tahun ke depan, ketiganya sudah selesai dibangun sehingga konektivitas antar kecamatan di Sumbawa dapat terwujud,” ujar Gubernur, beberapa waktu lalu.

Perjuangan untuk memastikan ruas jalan-jalan ini masuk IJD tidaklah mudah karena kondisi keuangan negara yang terbatas. Tetapi karena komitmen yang kuat Pemerintah Provinsi bersama Pemda Sumbawa terus berjuang agar pembangunannya masuk skema multi years.

“Saya bersama Bupati Sumbawa harus mengejar Pak Menteri hingga jam satu pagi. Akhirnya, pembangunan ketiga ruas ini disetujui untuk dilaksanakan dengan skema multi years contract,” ucapnya.

Selain pembangunan tiga ruas jalan utama, Gubernur Iqbal juga menyebutkan satu pekerjaan rumah lain, yaitu kelanjutan jalan Samota, yang memerlukan pembangunan jembatan penghubung. “Skemanya masih diusulkan, apakah berupa jembatan layang atau penimbunan. Ini masih menjadi PR kami,” tukasnya. (ils)

HKN Ke 61 dan HUT Korpri Ke 54, Pemkab Lobar Launching Desa Siaga TBC

0
Peringatan HKN ke-61 yang dirangkai dengan HUT Korpri ke 54 Tahun 2025 digelar Dikes Lobar di Pasar Seni Sesela ini diisi berbagai kegiatan. Salah satunya launching desa Siaga TBC (ekbis NTB/her)

Lombok (ekbisntb.com) – Peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-61 yang dirangkai dengan HUT Korprii ke 54 Tahun 2025 digelar Dinas Kesehatan (Dikes) Lombok Barat (Lobar) di Pasar Seni Sesela, Kecamatan Gunungsari, Jumat (28/11/2025). HKN ini tidak sekadar kegiatan seremonial namun diisi berbagai kegiatan mengena dan menyasar masyarakat.

Wakil Bupati Lobar Hj. Nurul Adha  menghadiri kegiatan tersebut bersama para Asisten, Staf Ahli Bupati. Kadis kesehatan Lobar Hj. Erni Suryana, para kepala OPD, Ketua DWP Lobar, para camat, para kepala desa, Kepala UPT BLUD Puskesmas, para tenaga medis dan tim kesehatan, serta masyarakat Desa Sesela.

Dalam sambutannya, Wabup Hj. Nurul Adha menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Dikes Lobar serta seluruh pihak yang telah berkontribusi dan berpartisipasi dalam menyukseskan peringatan HKN tahun ini.

Menurutnya, HKN bukan sekadar seremoni atau agenda tahunan, tetapi merupakan momentum penting untuk merefleksikan capaian sekaligus memperkuat komitmen bersama dalam membangun kesehatan masyarakat, baik di tingkat nasional maupun khususnya di Kabupaten Lobar.

Tahun ini, peringatan HKN mengangkat tema “Generasi Sehat, Masa Depan Hebat.” Tema tersebut memiliki makna strategis bagi pembangunan bangsa, terutama dalam menyongsong Bonus Demografi tahun 2045.

Wabup menegaskan bahwa generasi muda tidak akan mampu menjadi motor perubahan apabila tidak dibekali kesehatan yang kuat, baik fisik, mental, maupun sosial.“Oleh karena itu, pada kesempatan yang baik ini, saya ingin menegaskan kembali prinsip penting dalam pembangunan bangsa, bahwa kesehatan adalah fondasi utama produktivitas. Tanpa kesehatan yang kuat, mustahil kita mencapai kemajuan yang berkelanjutan,” ujarnya.

Selain itu, ujarnya, kesehatan merupakan modal dasar yang menentukan kualitas hidup masyarakat, daya saing generasi muda, serta kemampuan setiap individu dalam bekerja, belajar, dan berkontribusi bagi pembangunan nasional.

Ketika masyarakat sehat, roda ekonomi bergerak lebih cepat dan pelayanan publik berjalan lebih optimal. Ia juga memberikan penghargaan dan apresiasi kepada seluruh tenaga kesehatan dan kader yang selama ini menjadi garda terdepan dalam pelayanan kesehatan masyarakat.

Sementara itu Kepala Dikes Lobar Hj. Erni Suryana dalam laporannya menyampaikan tema peringatan HKN tahun ini adalah “Generasi Sehat, Masa Depan Hebat.” Tema tersebut selaras dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Lobar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, berdaya saing, dan berkarakter. Ia menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk selalu hadir dan memberikan pelayanan tanpa pengecualian kepada seluruh masyarakat.

Kegiatan peringatan HKN rencananya diawali dengan gowes bersama. Namun, karena kondisi cuaca kurang mendukung, tidak seluruh peserta dapat mengikuti kegiatan tersebut. Meski demikian, beberapa kepala OPD tetap bersepeda di tengah hujan sebagai bentuk semangat, dan hal ini mendapat apresiasi dari seluruh peserta. Selain gowes, rangkaian acara juga mencakup jalan sehat, senam bersama, serta edukasi kesehatan yang difokuskan di Pasar Seni Desa Sesela.

Seluruh rangkaian acara yang berlangsung meriah dan penuh kebersamaan tersebut turut dirangkaikan dengan deklarasi komitmen atau launching Desa Siaga TB. Sebanyak 27 kepala desa menyatakan komitmennya untuk mewujudkan Desa Siaga TB. Langkah ini menjadi bagian penting dari peringatan HKN sekaligus bentuk keseriusan pemerintah daerah dalam menekan kasus tuberkulosis (TB) dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Selanjutnya di berikan penghargaan kepada Posyandu terbaik se Kabupaten Lombok Barat, dan pemberian satu unit ambulan untuk lima puskesmas di Lombok Barat. (her)

Raperda APBD 2026 Lotim Ditetapkan Senilai Rp 3,72 Triliun

0
Suasana Rapat Paripurna DPRD Lotim dalam membahas RAPBD kerap banyak tidak dihadiri penuh oleh para wakil rakyat. (ekbis NTB/rus)

Lombok (ekbisntb.com) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) akhirnya menetapkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk tahun 2026 sebesar Rp 3,72 triliun. Penetapan yang dilakukan pada Sabtu (29/11/2025) malami, menyelesaikan pembahasan anggaran sebelum batas waktu akhir 30 November.

Wakil Bupati Lotim, H. Edwin Hadiwijaya, menyampaikan apresiasi atas kerja cepat para wakil rakyat. “Penetapan ini dilakukan sebelum batas waktu akhir 30 November 2026. Kami menyampaikan terima kasih kepada para wakil rakyat Lotim yang telah membahas APBD,” tegas Edwin.

Meski waktu pembahasan relatif singkat, pemerintah daerah meyakini bahwa kualitas perencanaan tetap tidak berkurang.

Berdasarkan laporan gabungan komisi yang dibacakan oleh Hj. Nirmala Luksanti, RAPBD 2026 memiliki postur pendapatan dan belanja yang seimbang. Pendapatan daerah sebesar Rp3,72 triliun bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp584 miliar, Pendapatan Transfer Rp2,4 triliun. Lain-lain PAD yang Sah Rp 500 miliar.

Sementara Belanja Daerah dialokasikan untuk Belanja Operasi Rp2,3 triliun, dengan rincian Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp927 miliar. Belanja Modal Rp267 miliar, yang akan dipergunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana ekonomi daerah. Belanja Tidak Terduga (BDT) Rp10 miliar, dialokasikan khusus untuk penanggulangan bencana alam.

Penyusunan RAPBD 2026 disebutkan sebagian besar untuk menyesuaikan dengan program pemerintah pusat, yang telah menetapkan arah penggunaan anggaran transfernya. Dewan juga memberikan sejumlah rekomendasi dan saran kritis kepada pemerintah daerah untuk pelaksanaan APBD 2026. Beberapa poin pentingnya antara lain, percepatan dan efisiensi: Pemda diminta mempercepat realisasi belanja fisik dan pendapatan, serta menghentikan sistem manual untuk menghindari kebocoran anggaran.

Kedua, dewan menyarankan melakukan penataan birokrasi. Bupati didorong untuk menata personalia melalui sistem penataan birokrasi guna mengejar ketertinggalan. Dewan meminta penanganan serius pada sejumlah isu, seperti penurunan stunting, antisipasi inflasi dan kelangkaan pupuk, serta pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang kesehatan dan pendidikan.

Guna meningkatkan perekonomian masyarakat , dewan meminta Bupati terus didorong untuk mendukung Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan pemberian modal. Selanjutnya, Pemda diharap segera melakukan mitigasi bencana, mengatasi masalah sampah untuk mencegah banjir, serta menyiapkan langkah antisipasi penyakit musim hujan.

Dengan telah dilakukan koreksi dan penyempurnaan, Raperda APBD 2026 dinyatakan telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta mempertimbangkan kondisi daerah. Raperda ini kini tinggal menunggu pengesahan menjadi Perda oleh Bupati Lotim. (rus)

Target PAD Digenjot Lewat PBB dan Pajak Restoran

0
 H. Muhammad Ramayoga (ekbis NTB/pan)

Lombok (ekbisntb.com) – Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram menargetkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2026 mencapai Rp656 miliar. Target tersebut naik Rp40 miliar dari target PAD tahun 2025 sebesar Rp616 miliar. Peningkatan ini difokuskan pada optimalisasi penerimaan dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta pajak restoran, yang dinilai memiliki ruang pengembangan cukup besar.

Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram, H. Muhammad Ramayoga, mengatakan penyusunan target PAD 2026 dilakukan dengan memperhitungkan tren peningkatan sejumlah jenis pajak daerah.

“Target PAD kita tahun 2026 Rp656 miliar, atau meningkat Rp40 miliar dari target sebelumnya Rp616 miliar,” ujarnya, Minggu 30 November 2025.

Menurut Ramayoga, sektor-sektor pajak yang diproyeksikan naik meliputi PBB, pajak restoran, pajak hiburan, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), pajak pelayanan kesehatan, pajak pasar, pajak parkir hingga pajak kebersihan. Seluruhnya menjadi bagian dari strategi intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah.

Ia merinci, PBB ditargetkan naik Rp1 miliar, pajak restoran naik Rp2 miliar, pajak hiburan naik Rp1 miliar, PKB naik Rp5 miliar, serta pajak pelayanan kesehatan ikut naik Rp5 miliar. Adapun kenaikan pada pajak pasar, parkir, dan kebersihan saat ini masih dalam tahap penyesuaian dan perhitungan teknis. “Kenaikannya bervariasi,” jelasnya.

Meski demikian, Pemkot Mataram memutuskan tidak menaikkan target pajak hotel. Menurut Ramayoga, sektor tersebut berpotensi menurun seiring kebijakan efisiensi perjalanan dinas dari pemerintah pusat yang berdampak pada berkurangnya jumlah tamu hotel.

“Kalau hotel itu kita tidak naikkan. Dengan adanya kebijakan pusat ini, pendapatan hotel otomatis berkurang karena tamu juga berkurang,” terangnya.

Sebelumnya, Kepala Bidang Pelayanan Penagihan dan Penyuluhan BKD Kota Mataram, Achmad Amrin, telah memaparkan proyeksi kenaikan sejumlah sektor pajak. Ia menyebut PBB P2 diproyeksikan naik Rp1 miliar, dari target Rp29 miliar menjadi Rp30 miliar. Selain itu, pajak restoran menjadi salah satu penyumbang kenaikan tertinggi, dengan target baru Rp43 miliar dari sebelumnya Rp40 miliar.

Dengan kenaikan target di berbagai sektor tersebut, Pemkot Mataram optimistis realisasi PAD 2026 dapat tercapai. Pemerintah daerah menyiapkan sejumlah strategi, mulai dari penguatan pengawasan, optimalisasi penagihan, hingga percepatan digitalisasi layanan pajak untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas. (pan)