Beranda blog Halaman 96

Uji Petik Satu Kafe di Senggigi, Ditemukan Indikasi Kebocoran Pajak Hiburan

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Uji Petik Satu Kafe di Senggigi, Ditemukan Indikasi Kebocoran Pajak Hiburan
(EKBIS NTB/her) H. Husnan Wadi

Giri Menang (EKBIS NTB) DPRD Lombok Barat dalam hal ini Komisi II menemukan indikasi kebocoran pajak hiburan malam di Senggigi Kecamatan Batulayar. Temuan ini dari hasil uji petik Komisi II terhadap satu lokasi kafe atau hiburan malam di kawasan wisata tersebut beberapa hari lalu. Pihak dewan pun meminta OPD pengelola PAD ini dievaluasi oleh pimpinan daerah.


Ketua Komisi II DPRD Lobar H. Husnan Wadi mengungkap hasil uji petiknya pada tanggal 22 Agustus 2026 lalu ke salah satu hiburan malam di kawasan Senggigi. Saat uji petik kodisi Kafe diakui masih belum ramai, kerana masih pukul 22.00-23.00 Wita. Kafe itu biasanya ramai pada waktu tengah malam pukul 00.00 Wita ke atas.


“Hasil uji petik kami ke salah satu kafe notabene kafe besar, per bulan pajaknya Rp4 juta, masak segitu. Masuk akal nggak satu kafe hanya dapat Rp40 juta satu bulan,” tegasnya mempertanyakan Senin (31/8/2026).


Politisi Perindo itu mempertanyakan penghasilan kafe yang dinilai tidak masuk akal, padahal itu tergolong kafe besar. Dalam sebulan dengan penghasilan Rp40 juta, dipotong pajak 10 persen sebesar Rp4 juta ke Pemkab. Dari sisi biaya operasional saja kata dia, tidak mencukupi dari penghasilan tersebut. Dari temuan tersebut, ia menduga terjadi kebocoran pajak di kafe-kafe lainnya.


Karena itu, pihaknya meminta kepada pimpinan daerah dalam hal ini Wabup untuk mengevaluasi jajaran Bapenda. “Kami minta kepada Bu Wabup supaya segera mengevaluasi Bapenda, supaya tidak lagi seperti itu. Belum kita turun sidak ke yang lain,” tegasnya.


Pihaknya pun berencana turun uji petik ke beberapa wajib pajak lain. Apalagi kalau dilihat Senggigi yang ramai harusnya relevan dengan pajak hiburan dan lainnya di daerah itu.


Untuk itu pihaknya mendorong agar penggunaan tapping box dimaksimalkan lagi di masing-masing wajib pajak. Ia menilai tapping box ini belum efektif.


Sementara itu, Sekretaris Bapenda Lobar, Aria Damarulan S.Sos., menyampaikan bahwa terkait hasil uji petik Komisi II DPRD, yang menemukan indikasi kebocoran, pihaknya telah menyiapkan mekanisme pemeriksaan yang ditindaklanjuti dalam bentuk surat Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB).


“Ada mekanismenya, dari hasil uji petik kalau ditemukan ada indikasi kurang setor atau kurang bayar melalui proses pemeriksaan. Nanti teman-teman bidang yang turun,” tegasnya.


Jika ditemukan data kurang bayar dari hasil pemeriksaan, selanjutnya diterbitkan SKPKB. Sejauh ini dari hasil pemeriksaan BPK, ditemukan kurang bayar, sehingga ditindaklanjuti oleh pihaknya.


Diakui, ada tunggakan pajak hotel yang terus diupayakan ditagih Bapenda. Berdasarkan data, target pajak hiburan tahun ini di bawah Rp1 miliar. (her)

Gandeng Anak Perusahaan Garuda, ITDC Siapkan Program ‘’Bundling’’ Tiket MotoGP

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Gandeng Anak Perusahaan Garuda, ITDC Siapkan Program ‘’Bundling’’ Tiket MotoGP
(EKBIS NTB/ist) Troy R. Warokka

Praya (EKBIS NTB) – InJourney Tourism Development Corporation (ITDC) terus menggenjot penjualan tiket nonton MotoGP Mandalika 2026. Tidak hanya menjual secara satuan, ITDC juga kini memulai program penjualan tiket terintegrasi atau bundling.

Salah satu dengan mem-bundling tiket nonton MotoGP dengan tiket pesawat udara lengkap dengan akomodasi penginapan dan lainnya selama tiga hari balapan.


Untuk program bundling tersebut ITDC menggandeng PT Aero Globe Indonesia –anak perusahaan Garuda Indonesia. “Untuk program ini kini menawarkan paket perjalanan dengan harga mulai Rp 7 hingga 9Rp,58 juta per orang,” sebut Chairman Grand Prix of Indonesia 2026 ,Troy R. Warokka, dalam keterangannya, Senin (31/8).


Paket tersebut mencakup tiket pesawat Garuda Indonesia rute Jakarta–Lombok pergi-pulang, tiket MotoGP selama tiga hari kategori Premium Grandstand, akomodasi hotel hingga transportasi dan layanan perjalanan lainnya. Bagi yang ingin meng-upgrade jenis tiketnya, penonton tinggal menambahkan Rp1,75 juta untuk mendapatkan tiket Premium Grandstand A.


Sedangkan bagi yang ingin menonton di VIP Luxury Tent cukup menambahkan Rp7,75 juta dan Rp 15 juta untuk VIP Hospitality Deluxe serta Rp 25 juta untuk VIP Hospitality Premiere. “Kehadiran berbagai pilihan paket tersebut bisa memberikan alternatif yang lebih praktis bagi wisatawan dalam merencanakan perjalanan ke Mandalika,” sebut Troy.


Dengan begitu masyarakat dapat merencanakan perjalanan dengan lebih mudah. Karena selain mendapatkan tiket balapan juga memperoleh layanan transportasi dan akomodasi dalam satu pengalaman perjalanan sekaligus. Hal ini sejalan dengan upaya ITDC untuk menjadikan MotoGP Mandalika sebagai motor penggerak pariwisata Indonesia.


Tidak kalah penting, lanjutnya, pengembangan paket bundling tersebut juga diharapkan dapat mendorong wisatawan untuk tinggal lebih lama atau length of stay-nya. Sekaligus meningkatkan tourism spending (belanja wisatawan) selama gelaran balapan.


“Integrasi berbagai layanan ini merupakan bagian dari pendekatan From Event to Ecosystem. Dengan menempatkan MotoGP Mandalika bukan sekadar menjadi event olahraga selama tiga hari. Tetapi juga sebagai pintu masuk untuk menggerakkan ekosistem pariwisata secara lebih luas,” tegas Troy. (kir)

APBD Diestimasi Naik Rp109 Miliar, Wabup Lobar Paparkan Target Pembangunan 2027

Penulis
ekbisntb.com
-
0
APBD Diestimasi Naik Rp109 Miliar, Wabup Lobar Paparkan Target Pembangunan 2027
(EKBIS NTB/her) SERAHKAN - Wabup Lobar, Hj. Nurul Adha (empat dari kiri) menyerahkan KUA PPAS APBD 2027 kepada ketua DPRD Lobar, Lalu Ivan Indaryadi (tida dari kiri), dan pimpinan DPRD Lobar, Senin (31/8/2026).


Giri Menang (EKBIS NTB) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Barat (Lobar) menyampaikan rancangan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027 dalam Rapat Paripurna DPRD Lobar, Senin (31/8). Pada rancangan KUA-PPAS tersebut, APBD Lobar diestimasi bertambah Rp100 miliar lebih dibanding APBD Perubahan tahun 2026.


Sesuai arah kebijakan pemerintah pusat dan provinsi, tema pembangunan pada APBD 2027 fokus pada pembangunan SDM masyarakat Lobar. Dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Lobar, Lalu Ivan Indaryadi dihadiri Wakil Ketua dan anggota serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Wabup Lobar, Hj. Nurul Adha menyampaikan bahwa dalam rancangan KUA-PPAS 2027, Pemkab Lobar memproyeksikan pendapatan daerah sebesar Rp2,229 triliun.


Sementara itu, pemerintah memproyeksikan belanja daerah mencapai Rp2,324 triliun. Dengan komposisi tersebut, APBD 2027 mengalami defisit sekitar Rp95,30 miliar.

Pemerintah akan menutup defisit tersebut melalui pembiayaan neto. Penerimaan pembiayaan diproyeksikan mencapai Rp100,30 miliar lebih. Sedangkan pengeluaran pembiayaan mencapai Rp5 miliar. Dengan skema tersebut, pemerintah memproyeksikan SiLPA tahun 2027 berada pada posisi nol.


Lebih lanjut dikatakan, rancangan KUA-PPAS menjadi instrumen untuk menerjemahkan arah pembangunan daerah. Menurutnya, pemerintah akan menghubungkan arah pembangunan dalam RKPD dengan alokasi fiskal.

Pemerintah juga mengusung “optimalisasi kualitas sumber daya manusia” sebagai tema pembangunan 2027. Kebijakan tersebut akan diselaraskan dengan agenda pembangunan nasional dan Pemerintah Provinsi NTB.


“Penyusunan rancangan KUA dan PPAS 2027 merupakan instrumen strategis untuk pembangunan daerah,” ujar pimpinan daerah dari PKS tersebut.


Ia menyebut, pemerintah menetapkan beberapa arah kebijakan untuk mencapai target tersebut. Diantaranya adalah, pertama, pemerintah akan memperkuat program kesejahteraan masyarakat dari desa.


Kedua, pemerintah akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memperluas kesempatan kerja. Lalu pemerintah juga akan mengembangkan ekonomi produktif dan mempercepat pemerataan pembangunan infrastruktur.Selain itu, pemerintah akan menjaga daya beli masyarakat dan memperkuat kemandirian fiskal daerah.


Wabup juga memaparkan sejumlah target pembangunan daerah Lobar pada 2027. Pemkab Lobar menargetkan penurunan tingkat pengangguran terbuka menjadi 2,70 persen pada tahun tersebut. Pemerintah juga menargetkan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) hingga 75,09. Sementara itu, pemerintah menargetkan angka kemiskinan turun menjadi 11,24 persen.


“Dengan seluruh target tersebut, kita ingin pertumbuhan ekonomi Lobar mencapai 5,94 persen di 2027,” kata UNA dalam rapat paripurna, Senin (31/8/2026).


Penyampaian ini baru menjadi pengantar rancangan KUA-PPAS 2027. Selanjutnya, pemerintah akan membahas dokumen tersebut bersama DPRD Lobar. Pemerintah berharap DPRD memberikan dukungan dalam proses pembahasan hingga mencapai kesepakatan. “Kami berharap mendapat dukungan dan kerja sama dari pimpinan dan anggota dewan,” ujarnya.


Kesepakatan KUA-PPAS nantinya menjadi dasar bagi penyusunan rancangan APBD Lobar 2027. Karena itu, pembahasan DPRD akan menentukan bagaimana target pembangunan tersebut diterjemahkan dalam belanja daerah. (her)

Gubernur dan Wali Kota Tinjau Rekayasa Lalu Lintas Simpang Empat Rembiga

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Gubernur dan Wali Kota Tinjau Rekayasa Lalu Lintas Simpang Empat Rembiga
TINJAU - Gubernur NTB H. Lalu Muhamad Iqbal, Wali Kota Mataram H. Mohan Roliskana meninjau pelaksanaan MRLL sistem satu arah di kawasan Simpang Empat Rembiga, Kota Mataram, Senin (31/8/2026) sore. (EKBIS NTB/pan)


Mataram (EKBIS NTB) – Gubernur NTB H. Lalu Muhamad Iqbal bersama Wali Kota Mataram Dr. H. Mohan Roliskana meninjau pelaksanaan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas (MRLL) sistem satu arah di kawasan Simpang Empat Rembiga, Kota Mataram, Senin (31/8/2026) sore.


Peninjauan tersebut dilakukan setelah sebelumnya sejumlah warga membongkar water barrier atau pembatas jalan yang dipasang dalam skema rekayasa lalu lintas di kawasan tersebut pada Minggu (30/8/2026).


Rekayasa lalu lintas sempat dihentikan setelah pembongkaran pembatas jalan tersebut. Pemerintah Provinsi NTB, Pemerintah Kota Mataram, dan Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda NTB kemudian menggelar rapat evaluasi dengan mengundang perwakilan masyarakat di sekitar kawasan rekayasa. Rapat digelar di ruang rapat Ditlantas Polda NTB, Senin (31/8/2026).


Usai rapat, Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal bersama Wali Kota Mataram meninjau langsung kondisi lalu lintas di Simpang Empat Rembiga sekaligus memastikan rekayasa lalu lintas kembali berjalan.


Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal mengaku prihatin atas tindakan sejumlah orang yang membongkar pembatas jalan dalam rekayasa lalu lintas tersebut. Menurutnya, kebijakan rekayasa lalu lintas dilakukan pemerintah sebagai respons atas keluhan masyarakat mengenai kemacetan yang selama ini terjadi di kawasan Rembiga.


“Sangat prihatin karena ada yang membongkar beberapa orang. Padahal ini dilakukan Pak Wali berdasarkan pengaduan masyarakat sejak lama karena kemacetan dan yang dirugikan banyak. Anak sekolah telat masuk sekolah, orang kerja dimarahi atasan karena telat,” ujarnya saat ditemui di lokasi, Senin (31/8/2026).


Ia menegaskan, kepentingan segelintir pihak tidak seharusnya mengorbankan kepentingan masyarakat yang lebih luas. Jika terdapat warga yang merasa dirugikan dengan penerapan rekayasa lalu lintas tersebut, persoalan tersebut seharusnya disampaikan melalui pemerintah setempat agar dapat dicarikan solusi bersama.


“Kalau ada yang merasa dirugikan, komunikasikan lewat pemerintah setempat, RT, kepala lingkungan, atau lurah. Nanti kita carikan solusinya,” katanya.


Iqbal juga menanggapi kekhawatiran mengenai dampak rekayasa lalu lintas terhadap aktivitas ekonomi masyarakat di sekitar kawasan tersebut. Berdasarkan hasil peninjauan dan komunikasi langsung dengan warga, ia menyebut masyarakat justru merasa lebih nyaman dengan penerapan rekayasa tersebut.


“Justru tadi saya tanya masyarakat, mereka mendukung. Mereka lebih nyaman karena pembeli bisa berhenti dan parkir,” ujarnya.
Sementara itu, Wali Kota Mataram Dr. H. Mohan Roliskana bersyukur rekayasa lalu lintas di kawasan Simpang Empat Rembiga kembali dilanjutkan sesuai dengan skema awal yang telah dikomunikasikan bersama masyarakat setempat.


Mohan mengatakan, pemerintah akan menyiapkan sejumlah skenario sebagai bahan evaluasi untuk menentukan pola rekayasa lalu lintas yang paling efektif. Evaluasi tersebut diharapkan dapat menjadi dasar untuk penerapan rekayasa lalu lintas secara permanen ke depan.
“Nantinya akan ada beberapa skenario yang akan disiapkan supaya ke depannya bisa dipermanenkan,” ucapnya. (pan)


Persiapan Magang di Jepang, Dikpora Siapkan 31 JLC di NTB

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Persiapan Magang di Jepang, Dikpora Siapkan 31 JLC di NTB
Ilustrasi Dinas DIkpora NTB siapkan 31 JLC bagi siswa SMK magang ke Jepang. (EKBIS NTB/Artificial Intelligence)

Mataram (EKBIS NTB) – Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Dikpora) NTB tengah mempersiapkan Japan Language Center (JLC) di 31 titik di NTB. Pembangunan puluhan pusat pembelajaran bahasa Jepang itu bertujuan untuk mempersiapkan alumni SMK/SMA di NTB untuk bekerja di negeri Sakura tersebut.


“Insyaallah kalau tidak ada halangan, bulan depan kita sudah bisa memulai di bulan September. Sekarang kita sudah di angka 80 persen persiapan kita. Sosialisasi kita tinggal melaksanakan dan eksekusi,” jelas Kabid SMK-PK pada Dinas Dikpora NTB, Hasbi, Senin (31/8).


Selain bahasa Jepang, Dikpora juga tengah menyiapkan pelatihan bahasa Mandarin dan Korea. Pemilihan bahasa tersebut bukan tanpa alasan. Hasbi menuturkan, pihaknya melihat potensi lapangan kerja yang besar di beberapa negara yang dimaksud.


“Maka kita siapkan bahasanya dulu. Karena bahasa itu tidak bisa instan. Maka kita butuh waktu paling tidak setahun,” terangnya.
Hasbi menegaskan, pembelajaran bahasa Jepang kini terus diintensifkan. Bahkan, materi mulai diberikan sejak siswa masih di kelas XI.
Hasbi menjelaskan, penyaluran materi masih dilakukan melalui program ekstrakurikuler sekolah.

Langkah itu diambil, mengingat tenaga pendidik dengan latar belakang bahasa Jepang masih terbatas. Sehingga, jika menjadi mata pelajaran tersendiri masih sulit.


Meski demikian, pembelajaran bahasa Jepang tetap berlangsung intens. Dalam sepekan, materi ini akan disampaikan tiga kali. “Target kita tahun 2027 itu di angka 400 siswa yang bisa ikut kursus bahasa Jepang,” ujarnya.


Pelatihan bahasa ini merupakan bagian dari program SMK Mendunia. Dimana kompetensi siswa, terutama bahasa dan pengenalan budaya, terus digenjot. Selain untuk mengurangi angka pengangguran, program tersebut diharapkan dapat membawa SMK Mendunia. Sebagaimana visi NTB Makmur Mendunia. (sib)


Pemprov Buka Rekrutmen 140 Pendamping Desa untuk 37 Desa Miskin Ekstrem

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Pemprov Buka Rekrutmen 140 Pendamping Desa untuk 37 Desa Miskin Ekstrem
BERSAMA - Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal bersama pendamping program Desa Berdaya tahap I. (EKBIS NTB/ist)


Mataram (EKBIS NTB) – Pemprov NTB kembali membuka rekrutmen pendamping Desa Berdaya untuk program Desa Berdaya tahap dua tahun 2027-2028. Saat ini, Pemprov membutuhkan sekitar 140 pendamping untuk 37 desa berdaya transformatif dengan kategori miskin ekstrem.


Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DPMPD Dukcapil) NTB, Lalu Hamdi, mengatakan dari 37 desa yang terdata, tercatat sekitar 800 Kepala Keluarga (KK) miskin ekstrem yang harus didampingi.


“Ini untuk tahap dua, ini kan beda desa. Kalau tahun lalu kan 40 desa, sekarang 37 desa,” ujarnya, Senin, 31 Agustus 2026.
Masing-masing pendamping desa rencananya akan mendampingi sekitar 50 KK. Mereka akan melakukan asesmen terhadap kebutuhan dan kondisi sosial ekonomi rumah tangga sasaran atau peserta program, menyusun rencana intervensi individu rumah tangga berdasarkan kebutuhan dasar dan potensi lokal.


Menghubungkan peserta program dengan berbagai program bantuan sosial dan akses layanan dasar, mendampingi peserta program dalam memilih, merencanakan, dan mengembangkan usaha atau program peningkatan mata pencaharian lainnya. Selanjutnya memfasilitasi penguatan kapasitas peserta program melalui pelatihan keterampilan hidup.


Terakhir melakukan pemantauan secara rutin terhadap kemajuan rumah tangga menuju status graduasi; dan melaporkan capaian dan hambatan dalam proses pendampingan kepada koordinator di tingkat desa atau kecamatan.


37 desa yang menjadi sasaran program Desa Berdaya tahap dua yaitu, Desa Sekotong Tengah, Desa Sekotong Barat, Desa Sekotong Timur, Desa Labuan Tereng, Desa Kuripan Utara.


Selanjutnya ada Desa Labulia, Desa Sengkol, Desa Tanak Awu, Desa Bonder, Desa Batujai, Desa Pandan Indah, Desa Sukadana, Desa Lando, Desa Tetebatu Selatan, Desa Masbagik Selatan, Desa Danger, Desa Pringgabaya, Desa Seruni Mumbul, Desa Kembang Kerang Daya, Desa Labuhan Pandan, Desa Jerowaru.


Kemudian Desa Pukat, Desa Jorok, Desa Karang Dima, Desa Sebotok, Desa Baka Jaya, Desa Rite, Desa Sesait, Desa Anyar, Desa Pemenang Timur, Desa Pemenang Barat, Desa Menggala, Kelurahan Banjar, Kelurahan Tanjung Karang, Kelurahan Babakan, Kelurahan Selagalas, dan Kelurahan Jatibaru Timur.


Adapun persyaratan untuk mendaftar yaitu Sehat Jasmani dan Rohani yang dibuktikan surat keterangan dokter pemerintah, pendidikan minimal D3, bukti surat keterangan domisili dari desa atau kelurahan dan KTP. Serta tidak sedang terikat kontrak kerja dengan pihak lain.


Sebanyak 290 desa di Provinsi NTB akan mendapatkan anggaran Rp300 juta di tahun 2027 mendatang. Pendapatan tambahan desa itu didapatkan dari program Desa Berdaya, yang menjadi salah satu program unggulan Gubernur, Lalu Muhamad Iqbal dan Wakil Gubernur, Indah Dhamayanti Putri.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) NTB, Baiq Nelly Yuniarti, mengatakan di tengah keterbatasan fiskal saat ini, Pemprov NTB tetap berupaya memberdayakan desa guna memperkuat ekonomi dari lini terkecil pemerintahan.


“Tahun 2027 kami merancang sekitar 290 desa yang akan masuk dalam kategori tematik. Di tengah kondisi fiskal yang tertekan, Pemprov NTB tetap berkomitmen membagi alokasi anggaran demi memberdayakan desa,” ujarnya.


Ia menegaskan, sasaran program ini dipastikan menyasar desa-desa baru agar penyalurannya merata dan tidak tumpang tindih. Pemprov NTB, katanya menargetkan seluruh desa dan kelurahan yang ada di NTB sejumlah 1.137 wilayah dapat merasakan dampak program ini secara bertahap.


“Tidak ada desa yang menerima dua kali. Target Pak Gubernur dan Ibu Wakil Gubernur, seluruh 1.137 desa dan kelurahan mendapatkan jatah. Ini hanya masalah giliran dan waktu,” tegasnya.


Penetapan 290 desa untuk tahun 2027, lanjutnya telah melalui tahap verifikasi awal berdasarkan proposal yang masuk ke Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis terkait. Adapun besaran bantuan yang disalurkan masih sama seperti periode sebelumnya, yakni Rp300 juta per desa. (era)

Maulid Nabi, Harga Cabai Rawit Merah Naik Jadi Rp57 Ribu

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Maulid Nabi, Harga Cabai Rawit Merah Naik Jadi Rp57 Ribu
PEDAGANG - Pedagang cabai merah di Pasar Mandalika melayani pembeli. (EKBIS NTB/ist)


Mataram (EKBIS NTB) – Harga cabai rawit merah dan beberapa komoditas lain mengalami lonjakan harga beberapa hari ke belakang. Kenaikan harga ini imbas adanya perayaan hari besar keagamaan, Maulid Nabi Muhammad yang biasanya dirayakan selama bulan Rabiul Awal di Pulau Lombok.

Selain itu, terjadi juga penurunan pasokan cabai besar di tingkat distributor atau petani, sehingga mengakibatkan terjadi lonjakan hingga 5 persen atau Rp2,9 ribu dari harga sebelumnya.


Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) NTB, Lalu Wiranata, mengatakan pihaknya kini tengah berkoordinasi insentif dengan para mitra dan produsen untuk memastikan harga bapok bisa ditekan pada saat hari besar keagamaan berikutnya seperti Natal dan tahun baru.


“Enggak cuma Operasi Pangan Murah (OPD), tapi berbagai kegiatan juga dengan kabupaten/kota dan mitra-mitra kita,” ujarnya, Senin, 31 Agustus 2026.


Berdasarkan data terakhir, beberapa komoditas yang mengalami lonjakan harga yaitu Cabai Rawit Merah Melonjak sebesar Rp2.917 atau sekitar 5 persen. Daging Sapi dan Daging Ayam Ras, seluruh varian daging sapi baik paha belakang, paha depan, dan sandung lamur serta daging ayam ras mengalami kenaikan harga karena adanya peningkatan permintaan masyarakat.


“Ikan Bandeng mengalami kenaikan harga sebesar Rp714 menjadi Rp48 ribu akibat pasokan yang menurun. Serta beberapa sayuran seperti Ketimun dan Kacang Hijau mengalami peningkatan harga tipis akibat adanya peningkatan permintaan masyarakat,” katanya.


Menurutnya, meski beberapa komoditas mengalami lonjakan harga, secara keseluruhan, mayoritas komoditas kebutuhan pokok di NTB berada dalam kondisi relatif stabil. Bahkan, beberapa komoditas mengalami penurunan harga seperti cabai merah keriting dan cabai merah besar mengalami penurunan harga masing-masing 2 persen.


Kemudian cabai rawit hijau dan bawang merah mengalami penurunan harga akibat bertambahnya pasokan dan stok, di mana cabai rawit hijau turun sebesar Rp333 menjadi Rp27 ribu per kg dan bawang merah turun sebesar Rp1.167 menjadi Rp29 ribu per kg. Selanjutnya ada bawang putih, jeruk lokal, dan tomat, dan ikan tongkol mengalami penurunan akibat kelebihan stok.


Beberapa komoditas juga tidak tersentuh inflasi maupun deflasi, seperti beras. Seluruh varian beras baik yang medium, premium, maupun beras SPHP tercatat masih stabil. Termasuk juga minyak goreng dan gula pasir tidak mengalami pergeseran harga.


“Secara keseluruhan, faktor utama pemicu fluktuasi harga pada periode ini adalah kelancaran distribusi pasokan lokal untuk komoditas hortikultura serta tren peningkatan konsumsi pada produk peternakan,” pungkasnya. (era)

Wacana Penjualan Elpiji 3 Kilogram dan Pertalite Sesuai Desil Tuai Perdebatan

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Wacana Penjualan Elpiji 3 Kilogram dan Pertalite Sesuai Desil Tuai Perdebatan
Samsudin (EKBIS NTB/dok)

PEMERINTAH pusat kini tengah menyusun rencana penjualan gas elpiji 3 kilogram sesuai desil dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Wacana ini muncul untuk memastikan gas subsidi tersebut benar-benar dirasakan oleh masyarakat miskin, sesuai dengan peruntukannya.


Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Samsudin, mengatakan penerapan wacana tersebut masih menyisakan pro kontra. Pasalnya, kriteria dan indikator desil oleh Badan Pusat Statistik (BPS) itu kini masih menjadi perdebatan.


“Memang tujuan utamanya agar subsidi pemerintah itu tepat sasaran kan. Tapi kayaknya sekarang masih jadi perdebatan publik. Karena sampai sekarang desil 1-10 itu kan dipertanyakan publik,” ujarnya, Jumat, 28 Agustus 2026.


Menurutnya, pemerintah masih perlu memastikan secara jelas kriteria setiap kelompok desil sebelum kebijakan itu diterapkan. Masukan dari masyarakat juga dinilai penting dalam proses tersebut.
“Harus pasti dulu,” katanya.


Untuk elpiji 3 kilogram, ia mengatakan pemerintah diharapkan dapat memastikan subsidi diberikan secara tepat sasaran. Namun, penerapannya belum dapat dipastikan karena skema desil masih menjadi perdebatan.
“Masih pro dan kontra nya cukup tinggi kan di masyarakat,” tambahnya.


Ia menjelaskan, usulan tersebut masih membutuhkan sejumlah tahapan pembahasan, termasuk berkaitan dengan regulasi dan kementerian terkait. Pembahasan nantinya juga akan melibatkan berbagai pihak, termasuk Pertamina dan Hiswana Migas yang berperan sebagai operator penyaluran LPG bersubsidi. “Masih jauh itu. Masih pro dan kontra” ucapnya.


Diakuinya, pihaknya telah berdiskusi dengan Pertamina dan Hiswana Migas. Berdasarkan hasil diskusi, dipastikan bahwa penerapan kebijakan penjualan elpiji sesuai desil tersebut masih dalam proses pembahasan. “Masih jauh itu. Masih pro dan kontra. Masih banyak tahapannya,” lanjutnya.


Begitupun dengan penjualan Pertalite berdasarkan desil. Yang mana rencananya desil 9 dan 10 tidak bisa lagi memperoleh BBM subsidi tersebut, Samsudin mengaku wacana itu masih dalam pembahasan. Pun jika benar desil 9-10 tidak bisa lagi memperoleh Pertalite, skema pembelian BBM tersebut akan diubah dengan menggunakan barcode.


“Kan itu masih wacana. Desil itu masih jadi perdebatan publik. Masih banyak kajian. Tidak bisa ujug-ujug soalnya. Perlu ada diskusi dan kebijakan publik,” pungkasnya. (era)


Sejumlah Sekolah di NTB Tolak MBG

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Sejumlah Sekolah di NTB Tolak MBG
“Biar guru dan murid lebih dekat makan bersama. Bukan berarti biar guru lebih dulu keracunan,” pungkasnya. Eko Prasetyo (EKBIS NTB/dok)

SEJUMLAH sekolah di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menolak program prioritas pusat, Makan Bergizi Gratis (MBG). Penolakan ini menyusul sekolah itu masuk kategori sekolah elite. Daripada banyak makanan yang dibuang, Badan Gizi Nasional (BGN) memilih untuk menerima penolakan tersebut.


Koordinator Wilayah (Korwil) BGN NTB, Eko Prasetyo, mengatakan pihaknya sudah melakukan pendataan terhadap sekolah-sekolah yang menolak tersebut. Beberapa dari sekolah yang menolak tersebut dikatakan berada di Kota Mataram. Sementara untuk jumlah total dan daftar sekolah yang menolak tersebut enggan diungkapkan.


“Perubahan kebijakan yang mana yang mau, dan mana yang tidak mau juga diperbolehkan kan. Misalnya ada yang menolak atau ada sekolah-sekolah yang dalam tanda kutip elite,” ujarnya.


Meski sekolah dengan tegas menolak MBG, Eko mengaku pihaknya tetap akan melakukan pendekatan-pendekatan untuk memastikan hak siswa-siswi untuk menerima makan bergizi gratis bisa disalurkan. Namun, apabila anak-anak di sekolah itu tidak mau mengkonsumsi MBG, BGN juga tidak memaksa untuk tetap menyalurkan makan bergizi tersebut.


“Karena khawatir kalau kita paksakan nanti mubazir gitu loh. Daripada nanti dibuang-buang nasinya. Ini kan hajat besar program ini untuk menekan stunting,” katanya.


Di samping itu, ditemukan juga adanya sekolah yang menolak menu MBG, karena dinilai tidak sesuai dengan porsi dan memberikan menu kering ke siswa. Eko menegaskan saat ini Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) diwajibkan untuk memberikan menu basah ke siswa. Adapun jika masih ditemukan adanya SPPG yang menyalurkan menu kering, ia meminta untuk segera dilaporkan ke Satgas, Korcam, hingga Korwil.


Selain itu, untuk memastikan tidak ada lagi kasus keracunan makanan, ia menegaskan MBG tidak untuk dibawa pulang atau dikonsumsi di lain waktu. Siswa diharapkan mengonsumsi makanan di tempat karena makanan disiapkan sebagai makanan segar.


“Jadi nggak bisa take away. Mohon dibantu dikomunikasikan. Harus dimakan di tempat. Karena ini fresh food. Tidak ada yang tambahan apa-apa lagi. Untuk pengawetnya dan sebagainya,” tegasnya.


Menyinggung adanya kebijakan agar guru juga ikut mencicipi makanan, Eko menjelaskan tujuan utamanya bukan sekadar mencicipi makanan, melainkan mendorong sosialisasi sekaligus membangun kedekatan antara guru dan siswa. (era)

Rekontruksi Rumah Adat Sade Direncanakan Dimulai Pekan Ini

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Rekontruksi Rumah Adat Sade Direncanakan Dimulai Pekan Ini
(EKBIS NTB/kir) BERSIH-BERSIH - Warga mulai bersih-bersih area rumah adat Sade yang proses rekontruksinya direncanakan dimulai pekan ini.

Praya (EKBIS NTB) – Proses rekontruksi atau pembangunan ulang kampung adat Sade Desa Rembitan Kecamatan Pujut, Lombok Tengah (Loteng) direncanakan akan dimulai pekan ini. Dengan penancapan tiang pertama tanda dimulainya pembangunan rumah adat Sade akan dilaksanakan pada Kamis (3/9/2026). Total rumah adat yang akan dibangun sebanyak 91 rumah.


Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Loteng H. Ridwan Makruf yang dikonfirmasi Suara NTB, Senin (31/8), membenarkan rencana tersebut. “Sesuai kesepakatan dengan warga Sade, rekontruksi kampung adat Sade akan dimulai pada Kamis besok,” sebutnya.


Proses pembangunan ulang rumah adat Sade tersebut nantinya akan dimulai dengan prosesi adat yang diiikuti oleh semua warga Sade yang terdampak kebakaran. Di mana sesuai kepercayaan warga Sade, bulan-bulan ini merupakan bulan baik untuk memulai proses pembangunan rumah.


“Tapi ini hanya penanda dimulainya rekontruksi kampung adat Sade. Untuk pembangunan rumah adat dan fasilitas pendukung secara massal masih harus menunggu desain serta kesiapan anggaranya,” jelasnya.


Rencananya, sesuai hasil kunjungan Komisi VIII DPR RI akhir pekan kemarin, anggaran rekontruksi kampung adat Sade akan disalurkan melalui Badan Nasional Penanggulan Bencana (BNPB). Hanya saja untuk sumber anggaranya sedang dicarikan oleh DPR RI bersama pemerintah pusat. Mengingat, anggaran yang dibutuhkan untuk rekontruksi ulang kampung adat Sade cukup besar.


“Dari perhitungan Komisi VIII DPR RI dan BNPB saat kunjungan kemarin, butuh sekitar Rp30 miliar. Itu sudah termasuk biaya pembangunan rumah, fasilitas pendukung lainnya. Termasuk masjid Sade,” imbuh mantan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Loteng ini.


Disinggung soal bantuan bagi warga terdampak kebakaran, tuan Gabus–sapaan akrab Kepala Pelaksana BPBD Loteng ini mengaku sampai saat ini masih terus berdatangan dari berbagai pihak. Sebagian besar bantuan yang masuk, khususnya yang berupa barang dan kebutuhan pokok sementara dititip di gudang KDMP Rembitan.


Nantinya seluruh bantuan yang masuk tersebut selanjutnya akan diserahterimakan ke pemerintah desa setempat. Termasuk untuk proses penyaluran kepada warga terdampak. “Masa tanggap darurat akan berakhir pada tanggal 5 September 2026 besok. Setelah itu semua bantuan akan diserahkan ke pemerintah desa. Dapur umum yang saat ini masih beroperasi juga akan ditutup,” ujarnya.


Namun demikian bukan berarti pihaknya akan lepas tangan sepenuhnya. Setelah masa tanggap darurat selesai, pihaknya akan tetap melakukan koordinasi dengan pemerintah desa. Untuk memastikan proses pemulihan serta rekontruksi kampung adat Sade bisa berjalan. (kir)

1...959697...1,070Halaman 96 dari 1,070