Sumbawa Besar (ekbisntb.com) – Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) H. Fahri Hamzah, memastikan untuk program 3 juta rumah yang dicanangkan pemerintah tetap berjalan dan di tahap pertama ada sekitar 450 ribu rumah di seluruh Indonesia.

“Untuk tahap awal ada sekitar 450 ribu unit rumah yang akan kita lakukan renovasi di seluruh Indonesia dengan opsi rumah yang akan kita tangani masuk dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN),” kata Fahri, kepada wartawan saat kunjungan di Sumbawa, Senin 1 Desember 2025.

Ia melanjutkan, DTSEN menjadi acuan utama pemerintah dilakukan dalam upaya pengentasan kemiskinan. Penggunaan DTSEN sebagai acuan tersebut dilakukan supaya lebih fokus pada target yang telah dtetapkan pemerintah dan tidak boleh menggunakan jalur lain.

“Jadi, kita harus pake DTSEN sebagaimana intruksi dari Bapak Presiden Probowo Subianto tidak boleh melalui jalur lain. Nanti kemiskinannya tidak selesai-selesai termasuk juga untuk renovasi rumah,” ucapnya.

Ia pun meyakinkan, data 450 ribu merupakan data secara nasional (seluruh Indonesia) sementara khusus untuk Kabupaten Sumbawa, pasti akan mengacu DTSEN. Tentu DTSEN ini juga akan tetap dilakukan pengecekan lebih lanjut di tahap verifikasi dan validasi agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.

“450 ribu unit rumah itu di seluruh Indonesia kalau di Sumbawa akan disesuaikan dengan DTSEN sehingga target yang ditetapkan pemerintah bisa tercapai,” ujarnya.

Disinggung terkait jumlah Backlog di Sumbawa sebanyak 48.000 unit rumah, Fahri mengaku data Backlog tersebut merupakan data yang berasal dari Pemerintah. Data itu nantinya akan di skrining untuk memastikan masyarakat yang masuk dalam desil satu, dua, tiga dan empat kemiskinan ekstrem.

“Ketika data mereka masuk dalam empat desil tersebut pasti akan kita tangani dan selesaikan dulu sebagai komitmen dari pemerintah,” jelasnya.

Sementara itu Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot memastikan apa yang menjadi kebutuhan pemerintah untuk mengintervensi program itu tetap akan dipenuhi. Hal itu dilakukan dengan harapan penanganan terhadap rumah tidak layak huni (RTLH) milik masyarakat bisa dilakukan.

“Apa yang menjadi kebutuhan tetap akan kita penuhi dengan harapan bisa diintervensi oleh pusat. Karena tidak mungkin daerah bisa menangani sendiri di tengah anggaran yang terbatas,” tukasnya. (ils)

Sumbawa Besar (ekbisntb.com) – Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi (BPJP) Pulau Sumbawa, mencatat sekitar 178 kilometer yang menjadi kewenangan BPJP yang masuk dalam kondisi kritis dan rusak parah. Kondisi itu harus ditangani segera.

“178 kilometer tersebut tersebar di beberapa wilayah terutama di Kecamatan Moyo Hilir khususnya ruas jalan Batu Bangka-Prajak yang rusak akibat longsor dan banjir,” kata Kepala Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi (BPJP) Pulau Sumbawa, Mustafa Barak, kepada Suara NTB, Senin 1 Desember 2025.

Ia melanjutkan, selain ruas jalan tersebut Lenangguar-Lunyuk juga mengalami rusak parah. Hanya untuk ruas jalan itu mulai ditangani dengan skema long segmen dengan harapan akses masyarakat tidak lagi terganggu terutama saat musim penghujan.

“Kalau ruas jalan Lenangguar-Lunyuk saat ini sudah mulai ditangani dengan skema long segmen mudah-mudahan tahun ini bisa tuntas sehingga akses masyarakat tidak terganggu,” ujarnya.

Saat ini lanjut Barak, pihaknya juga sedang menangani ruas jalan dari Palempat-Lenangguar. Ruas jalan ini juga banyak yang berada dalam kondisi kerusakan parah dan setiap minggu pasti dilakukan pengecekan lebih lanjut untuk memastikan kenyamanan masyarakat.

“Penanganan ruas jalan itu saat ini masih terus berproses dan kami targetkan dalam waktu dekat bisa tuntas dan bisa digunakan oleh masyarakat,” ucapnya.

Disinggung terkait kondisi kemantapan jalan di Sumbawa, Barak mengaku saat ini berada pada posisi 76 persen dari tahun sebelumnya 84 persen. Hal itu terjadi karena banyaknya bencana yang terjadi di wilayah setempat terutama longsor.

“Panjang ruas jalan yang masuk dalam kewenangan kami (BPJP) mencapai 407 kilometer yang mencakup dua wilayah Sumbawa dan Sumbawa Barat,” sebutnya.

Ia melanjutkan, penurunan persentase tersebut terjadi akibat bencana alam yang terjadi di wilayah setempat terutama banjir dan tanah longsor. Bahkan hingga saat ini masih ada beberapa ruas jalan yang belum bisa ditangani optimal hanya sebatas penanganan darurat.

“Kalau untuk kebutuhan anggaran dalam upaya penanganan terhadap ruas jalan itu mencapai Rp20 miliar per tahunnya dan anggaran yang disediakan hanya Rp2 miliar,” ucapnya.

Terhadap ruas jalan tersebut, Mus mengaku sudah melaporkan ke pemerintah provinsi untuk bisa dilakukan penanganan lebih lanjut. Hal itu dilakukan karena jika terus dibiarkan kerusakannya akan semakin parah dan anggaran yang dibutuhkan nantinya juga besar.

“Rata-rata kerusakan jalan yang terjadi di Sumbawa dan Sumbawa Barat karena faktor alam. Jika kita tidak tangani segera akan mengganggu kenyamanan masyarakat,” tukasnya. (ils)