Beranda blog Halaman 95

Tebu Ubah “Wajah” Karombo

0
Tebu Ubah “Wajah” Karombo
PETANI TEBU - Petani di Kecamatan Pekat, Dompu memanen tebu. (EKBIS NTB/ist)

Mataram (EKBIS NTB) – Lahan yang sebelumnya dibiarkan tidur kini mulai memberi harapan baru bagi petani Desa Karombo, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu. Komoditas tebu perlahan tumbuh menjadi salah satu pilihan utama, seiring semakin luasnya lahan yang dimanfaatkan petani setempat.


Kepala Desa Karombo Firman menyebut, perkembangan tebu di wilayahnya dalam beberapa tahun terakhir cukup pesat. Dari awalnya hanya beberapa hektare, kini areal tebu di Desa Karombo telah mencapai lebih dari 100 hektare.


“Awalnya dulu hanya beberapa hektare, tapi karena sangat menjanjikan, lahan-lahan yang tidak terpakai sudah dimanfaatkan untuk komoditas tebu,” kata Firman.


Menurutnya, salah satu alasan petani mulai menanam tebu adalah biaya operasional yang relatif lebih ringan dibandingkan jagung. Untuk satu hektare tebu, kebutuhan pupuk sekitar 400–500 kilogram. Harga tebu yang dinilai menjanjikan juga turut mendorong minat masyarakat.


Bagi Firman, perkembangan tersebut perlu mendapat dukungan. Pemerintah desa mendorong masyarakat memanfaatkan lahan tidak produktif agar tetap menghasilkan pendapatan.


“Kami harus mendukung selama itu ada keuntungan dan manfaat untuk petani. Lahan-lahan tidur yang tidak bisa ditanami komoditas jagung sekarang bisa ditanami tebu, supaya tidak ada lahan kosong,” ujarnya.


Ia menyebut, budidaya tebu memberikan peluang pendapatan menarik. Petani juga tidak harus memiliki lahan luas untuk memperoleh hasil.


“Kalau tebu, 30 atau 40 are bisa berisi pendapatan sekitar 15 juta sampai 20 juta, tergantung perawatannya,” jelasnya.


Dalam mendorong perkembangan tebu, pemerintah desa sendiri telah bekerja sama dengan pabrik gula PT Sukses Mantap Sejahtera (SMS) di wilayah setempat. Perusahaan menurutnya melalui tenaga atau mitranya melakukan sosialisasi dan menjembatani kerja sama dengan petani, sementara pemerintah desa membantu menyampaikan informasi serta menindaklanjuti kebutuhan petani.


“Kami follow up petani dengan perusahaan agar bisa berjalan lancar. Kami hanya menyosialisasikan ke masyarakat agar lahan-lahan yang tidak dipakai dulu bisa dimanfaatkan,” katanya.


Kerja sama sejauh ini berjalan cukup baik. Namun, meluasnya areal tanam mulai memunculkan persoalan baru, terutama pada proses panen dan penggilingan.


Kapasitas penggilingan perusahaan terbatas sehingga terdapat batas waktu penerimaan tebu. Di lapangan, masih banyak tanaman yang belum dipanen karena keterbatasan tenaga kerja.


“Sekarang sampai batas bulan 10 (Oktober), sedangkan di lapangan masih banyak tebu-tebu yang belum dipanen karena faktor tenaga yang kurang,” ungkap Firman.


Saat memasuki masa panen, tebu harus berbagi tenaga dengan komoditas lain seperti jagung dan tembakau. Untuk memenuhi kebutuhan, sebagian pekerja didatangkan dari luar daerah, termasuk Lombok dan Nusa Tenggara Timur (NTT).


Kondisi ini dikhawatirkan merugikan petani jika tanaman tidak segera dipanen. Terlebih, lokasi Desa Karombo cukup jauh dari perusahaan sehingga biaya operasional dan pengangkutan lebih besar.


Firman berharap penambahan luas tanam diikuti kemampuan penyerapan dan penggilingan yang memadai.


“Harapannya penggilingan itu jangan dikasih batasan sampai bulan sepuluh. Kalau satu tahun saja tidak dipanen, maka bisa rugi petani karena tidak ada pendapatan,” tegasnya.


Menurutnya, kebutuhan tenaga panen juga perlu diidentifikasi sejak awal agar proses panen berjalan sesuai target.


Di sisi lain, kenaikan harga tebu menjadi harapan petani, terutama yang berada jauh dari lokasi perusahaan. Jarak membuat biaya mobilisasi, pengangkutan, hingga tenaga kerja lebih tinggi.


“Harapannya pemerintah daerah bisa berkomunikasi dengan pihak perusahaan untuk bisa menaikkan harga. Karena semakin jauh lokasi penanaman itu, semakin besar biaya operasionalnya,” ujarnya.


Perkembangan tebu juga mulai memberikan dampak terhadap perputaran ekonomi masyarakat. Kehadiran tenaga kerja dari luar daerah selama musim panen meningkatkan permintaan berbagai kebutuhan dan memberi manfaat bagi UMKM desa.


“Efek ekonominya sangat luar biasa. Tenaga-tenaga dari luar itu kan tidak pulang, mereka tinggal beberapa bulan selama proses panen. Artinya, perputaran uang, kebutuhan makan dan lain sebagainya di situ saja,” kata Firman.


Pemilik kendaraan juga memperoleh peluang pendapatan dari aktivitas pengangkutan tebu. Kendaraan yang sebelumnya tidak selalu memiliki pekerjaan kini dapat dimanfaatkan untuk mendukung proses produksi dan distribusi hasil panen.


Namun, pengembangan tebu masih membutuhkan dukungan infrastruktur, terutama irigasi. Sumber air tersedia, tetapi jaringan irigasi belum maksimal.


“Kalau irigasinya ada, airnya jalan, artinya tebu yang kemarin mungkin kurang hasilnya bisa lebih maksimal. Begitu juga dengan jagung dan tembakau karena sangat membutuhkan air,” tandasnya. (bul)

Pemkot Mataram Segera Terbitkan SE Pembatasan Jam Operasional Kafe dan PKL

0
Pemkot Mataram Segera Terbitkan SE Pembatasan Jam Operasional Kafe dan PKL
PKL - Aktivitas masyarakat yang berbelanja di PKL di Bandara Eks Bandara Selaparang yang dipotret beberapa waktu lalu. (EKBIS NTB/pan)

Mataram (EKBIS NTB) – Pemerintah Kota Mataram segera menerbitkan Surat Edaran (SE) terkait pembatasan jam operasional kafe dan pedagang kaki lima (PKL). Kebijakan tersebut dilakukan untuk menjaga ketentraman, ketertiban, dan kenyamanan masyarakat, menyusul keluhan terkait kebisingan aktivitas live music yang berlangsung hingga larut malam di sejumlah tempat usaha di wilayah Kota Mataram.

Kebijakan tersebut mengacu pada Peraturan Wali Kota (Perwal) Mataram Nomor 23 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemberian Rekomendasi dan Pengawasan Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Keramaian dalam Rangka Pemeliharaan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

Wali Kota Mataram, Dr. H. Mohan Roliskana, mengatakan kebijakan tersebut diambil sebagai respons terhadap berbagai keluhan masyarakat terkait persoalan sosial serta gangguan ketenteraman dan ketertiban umum (Trantibum) dan keamanan serta ketertiban masyarakat (Kamtibmas).

Menurut Mohan, Pemkot Mataram tetap memberikan ruang bagi pertumbuhan sektor ekonomi kreatif. Namun, aktivitas usaha tetap membutuhkan regulasi agar tidak mengganggu kenyamanan masyarakat.

“Kami memberikan ruang yang cukup mudah untuk berdirinya sektor ekonomi kreatif ini. Tetapi di sisi lain, ada hal-hal yang memang perlu kami batasi agar suasana kenyamanan tetap terjaga di kota ini,” ujar Mohan, Senin (31/8).

Dalam draf SE tersebut, katanya, jam operasional usaha dibatasi mulai pukul 10.00 hingga 23.00 Wita setiap hari. Aturan ini tidak hanya menyasar kafe, tetapi juga pelaku usaha di sekitar lokasi yang beroperasi hingga malam hari

Ia menjelaskan, pembatasan dan penataan jam operasional dilakukan menyusul munculnya berbagai persoalan sosial akibat aktivitas usaha yang berlangsung tanpa batas waktu yang jelas, terutama di ruang publik.

Karena itu, Pemkot Mataram dalam waktu dekat akan menerbitkan SE sekaligus melakukan sosialisasi kepada para pelaku usaha dan masyarakat. Aturan tersebut tidak hanya menyasar kafe yang dikelola secara formal, tetapi juga pelaku usaha mikro, termasuk PKL dan pedagang lapak di kawasan Udayana.

Saat ini, draf SE tersebut masih dalam proses finalisasi dan menunggu penandatanganan sebelum disosialisasikan secara masif kepada pengelola usaha dan masyarakat di Kota Mataram.

Mohan berharap kebijakan tersebut dapat menjadi kesepakatan bersama antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Dengan demikian, aktivitas ekonomi tetap berjalan dan berkembang tanpa mengorbankan kenyamanan masyarakat.

“Kondisi yang aman dan nyaman saya yakin dapat membuka peluang investasi lebih besar di kota ini,” katanya.

Sementara itu, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Mataram, H. Irwan Rahadi, mengatakan aturan teknis terkait pembatasan keramaian dan live music masih dikaji Bagian Hukum Setda Kota Mataram. Kajian tersebut dilakukan sebagai respons terhadap banyaknya laporan masyarakat yang merasa terganggu oleh kebisingan dari aktivitas kafe dan angkringan yang berdekatan dengan permukiman warga.

“Kita masih menunggu. Musik itu termasuk bagian dari hiburan dan keramaian. Itu yang kami batasi, khususnya keramaian di tempat terbuka,” jelas Irwan.

Ia mengungkapkan, laporan masyarakat paling banyak berkaitan dengan aktivitas angkringan yang lokasinya berbatasan langsung dengan permukiman warga. Menurutnya, jam operasional akan diatur apabila aktivitas usaha tersebut dinilai mengganggu masyarakat sekitar.

“Kalau warga terganggu, akan kita atur pembatasan jamnya,” pungkas Irwan. (pan)

Buka Akses Jalan ke Gunungsari

0
Buka Akses Jalan ke Gunungsari
(EKBIS NTB/dok) Ismul Hidayat

REKAYASA lalu lintas di kawasan Simpang Empat Rembiga, Kota Mataram, dinilai belum menjadi solusi permanen untuk mengatasi persoalan kemacetan. Pemkot Mataram didorong mencari solusi jangka panjang, salah satunya dengan membuka akses jalan baru menuju wilayah Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat.

Anggota Komisi III DPRD Kota Mataram, Ismul Hidayat, SIP., mengatakan persoalan kemacetan di kawasan Rembiga membutuhkan penanganan yang lebih komprehensif.

Menurutnya, pembangunan atau pembukaan jalur alternatif menuju Gunungsari perlu menjadi salah satu opsi yang dibahas bersama oleh Pemerintah Provinsi NTB, Pemerintah Kota Mataram, dan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.

“Solusi kemacetan Rembiga harus dibuka jalan baru ke Gunungsari. Ini harus dicarikan solusi bersama oleh Pemprov, Pemkot dan Pemkab Lombok Barat,” ujar Ismul kepada Suara NTB melalui pesan WhatsApp, Selasa (1/9)..

Ia menilai rekayasa lalu lintas yang saat ini kembali dilanjutkan masih bersifat sementara dan belum menyentuh akar persoalan. Sebab, keberadaan Simpang Empat Rembiga sebagai salah satu titik pergerakan masyarakat tetap harus dipertahankan dan dioptimalkan.

Menurut Ismul, rekayasa lalu lintas tidak seharusnya menjadi satu-satunya pilihan dalam jangka panjang. Pemerintah perlu menyiapkan alternatif infrastruktur yang dapat membagi beban arus kendaraan sehingga kepadatan di kawasan Rembiga dapat dikurangi.

“Rekayasa saat ini sementara, tidak permanen, karena bagaimanapun perempatan Rembiga harus tetap aktif,” katanya.

Selain pembangunan infrastruktur, Ketua Fraksi PKS ini juga menekankan pentingnya pelibatan masyarakat dalam setiap kebijakan rekayasa lalu lintas. Aspirasi warga, menurutnya, perlu didengar agar kebijakan yang diterapkan tidak menimbulkan pro dan kontra berkepanjangan.

Ia meminta pemerintah melakukan sosialisasi secara lebih masif sebelum maupun selama penerapan kebijakan. Dengan demikian, masyarakat dapat memahami tujuan, manfaat, serta konsekuensi dari rekayasa lalu lintas yang diterapkan.

“Aspirasi masyarakat harus didengar agar tidak terjadi pro dan kontra. Pemerintah harus melakukan sosialisasi lebih masif terkait kebijakan yang dibuat,” tegasnya.

Di sisi lain, Ismul mengapresiasi langkah Gubernur NTB dan Wali Kota Mataram yang turun langsung melihat persoalan di lapangan. Menurutnya, kehadiran langsung kepala daerah menunjukkan adanya perhatian serius terhadap persoalan lalu lintas di kawasan tersebut.

Namun, ia berharap langkah tersebut dilanjutkan dengan dialog langsung bersama masyarakat yang terdampak. Dialog dinilai penting untuk menyamakan persepsi sekaligus mencari jalan keluar yang dapat diterima seluruh pihak.

“Saya apresiasi langkah Pak Gub dan Pak Wali turun langsung, tapi perlu bertemu dan berdialog dengan masyarakat untuk bisa sepaham dan seturut,” tandasnya.

Ismul berharap penanganan kemacetan Rembiga tidak berhenti pada rekayasa lalu lintas semata. Menurutnya, pemerintah lintas wilayah perlu duduk bersama menyusun solusi jangka panjang, termasuk mengkaji kemungkinan pembukaan akses baru menuju Gunungsari sebagai jalur alternatif bagi masyarakat. (fit)

Era Baru Big Bike Petualang Dimulai, Honda New NX500 Resmi Meluncur di Indonesia

0
Honda New NX500

Mataram (Ekbis NTB) – PT Astra Honda Motor (AHM) resmi memasarkan big bike adventure touring terbarunya, New NX500, untuk pasar Indonesia. Mengusung konsep Daily Crossover, sepeda motor ini dibekali teknologi terbaru Honda E-Clutch dan ditujukan untuk penggunaan harian maupun perjalanan jarak jauh.

Secara desain, New NX500 memadukan siluet petualang yang gagah dengan proporsi bodi lebar. Tampilan depan dipertegas oleh lampu LED untuk meningkatkan visibilitas pengendara.

President Director AHM Yuichi Shimizu mengatakan, kehadiran New NX500 bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pecinta motor adventure touring yang terus berkembang di Tanah Air.

“Perpaduan desain Daily Crossover, teknologi Honda E-Clutch, Honda RoadSync, serta berbagai fitur modern optimis dapat memberikan pengalaman berkendara yang nyaman di berbagai kondisi jalan,” ujar Shimizu.

Executive Vice President Director AHM Thomas Wijaya menambahkan, AHM berkomitmen mendampingi konsumen lewat jaringan purna jual khusus big bike.

“Kehadiran New NX500 diharapkan menjadi teman perjalanan bagi pecinta adventure touring yang mengutamakan performa, kenyamanan, dan teknologi,” kata Thomas.

Fitur Utama dan Spesifikasi

  • Teknologi Honda E-Clutch: Inovasi ini mengotomatisasi pengoperasian kopling saat mesin mulai menyala, berpindah gigi, hingga berhenti. Pengendara tidak perlu menarik tuas kopling di kemacetan, namun tetap bisa mengoperasikannya secara manual kapan saja sesuai kebutuhan.
  • Performa Mesin: Ditenagai mesin 471 cc Parallel Twin Cylinder DOHC berpendingin cairan dengan sistem PGM-FI dan transmisi 6-percepatan. Mesin ini menghasilkan tenaga maksimum 37,1 kW pada 8.500 rpm dan torsi puncak 44,7 Nm pada 6.500 rpm.
  • Konektivitas dan Fitur Keselamatan: Dilengkapi panel meter TFT Full Color 5 inci dengan sistem Honda RoadSync untuk konektivitas smartphone (navigasi, panggilan, pesan, dan musik). Fitur keselamatan mencakup Honda Selectable Torque Control (HSTC), Emergency Stop Signal (ESS), dan sistem pengereman ABS dua kanal.
  • Kaki-kaki: Menggunakan suspensi depan Showa 41 mm SFF-BP Upside Down dan suspensi belakang Showa Pro-Link Monoshock. Ukuran pelek menggunakan kombinasi 19 inci di depan dan 17 inci di belakang.

Harga dan Pilihan Warna

Honda New NX500 hadir dalam tiga pilihan warna premium: Pearl Horizon White, Graphite Black, dan Mat Gunpowder Black Metallic.

Motor ini dipasarkan melalui jaringan dealer resmi BigWing Honda di seluruh Indonesia dengan harga On The Road (OTR) DKI Jakarta sebesar Rp230.000.000. (r/fan)

Konsisten Lindungi Pekerja Rentan, Bank NTB Syariah Diganjar Penghargaan Perusahaan Terbaik di Jamsostek Award 2026

0
Konsisten Lindungi Pekerja Rentan, Bank NTB Syariah Diganjar Penghargaan Perusahaan Terbaik di Jamsostek Award 2026
Penghargaan Perusahaan Terbaik di Jamsostek Award 2026

Mataram (EKBIS NTB) – Bank NTB Syariah mendapat penghargaan Jamsostek Award Provinsi NTB Tahun 2026 sebagai Perusahaan Terbaik Kategori Menengah dan Besar, karena dinilai konsisten dan komitmen berkelanjutan Bank NTB Syariah dalam memperluas cakupan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan. Penghargaan diterima pada Jamsostek Award Provinsi NTB di Mataram, Rabu, 26 Agustus 2026.

Tidak hanya memastikan perlindungan bagi seluruh karyawan internal, Bank NTB Syariah juga secara aktif menyasar kelompok pekerja rentan dan sektor informal di berbagai penjuru wilayah NTB.Langkah strategis ini sejalan dengan tema Jamsostek Award 2026, yakni “Bersama Memperluas Coverage, Menguatkan Care, dan Membangun Credibility untuk Jamsostek yang Lebih Inklusif.Melalui sinergi erat bersama BPJS Ketenagakerjaan serta berbagai program Corporate Social Responsibility (CSR), Bank NTB Syariah konsisten mendorong perluasan kepesertaan jaminan sosial bagi pekerja sektor informal agar memiliki perlindungan finansial dan rasa aman dari risiko kerja.

Direktur Utama Bank NTB Syariah, Nazaruddin menyampaikan bahwa penghargaan ini adalah tanggung jawab dan pemicu semangat bagi bank untuk terus menebar kemaslahatan.”Perlindungan kepada pekerja rentan merupakan bagian dari prinsip syariah yang kami usung, yakni menghadirkan keberkahan, kemaslahatan, dan rasa aman bagi keluarga pekerja. Kami menyadari tantangan ketenagakerjaan di NTB masih besar, di mana sekitar 470 ribu pekerja rentan masih membutuhkan akses perlindungan sosial. Melalui program ini, kami ingin memastikan mereka bisa bekerja dengan tenang,” tegasnya.

Di tengah momentum percepatan capaian Universal Coverage Jamsostek (UCJ) di Provinsi NTB, pencapaian ini diharapkan dapat menginspirasi berbagai korporasi, institusi, dan pelaku usaha lainnya di NTB untuk ikut mengambil bagian dan bahu-membahu memperluas jaring pengaman sosial.Ke depan, Bank NTB Syariah berkomitmen untuk terus menghadirkan inovasi layanan Keuangan Syariah yang inklusif serta memperkuat kerja sama strategis dengan pemerintah daerah dan instansi terkait demi terwujudnya masyarakat NTB yang sejahtera dan terlindungi.(bul)

NTB Ditunjuk Jadi Tuan Rumah Pertemuan Pengembang se-Indonesia

0

Mataram (ekbisntb.com) – Provinsi NTB mendapat kepercayaan menjadi tuan rumah Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Real Estat Indonesia (REI) ke-55 yang akan digelar pada Mei 2027. Dari kegiatan tersebut, efek ekonomi yang akan dirasakan daerah cukup besar. Sehingga NTB juga sangat antusias menyelenggarakan gawe nasional ini tahun depan.
Agenda Rakernas REI ini disebut akan menghadirkan sekitar seribuan pengembang dari berbagai daerah di Indonesia.
Ketua REI NTB, Hery Athmaja, Senin, 31 Agustus 2026 menyampaikan, kepastian NTB menjadi tuan rumah ditetapkan pada Rakor Regional DPP REI dan DPD REI di Makasar, yang baru saja usai terselenggara.
Menurutnya, penunjukan sebagai tuan rumah ini menjadi peluang besar bagi NTB untuk memperkenalkan potensi daerah sekaligus mendorong investasi sektor properti dan pariwisata.
“Sudah positif NTB menjadi tuan rumah. Dan kami sudah lapor ke Pak Gubernur, Miq Iqbal. Kami tentu mengapresiasi Pak Gubernur yang sudah menyatakan akan mendukung dan juga cukup antusias,” kata Hery.
Ditambahkan, kehadiran pengembang dari seluruh Indonesia akan memberikan dampak ekonomi yang luas bagi NTB. Para pengusaha yang datang tidak hanya mengikuti agenda organisasi, tetapi juga berpotensi melihat langsung peluang investasi di daerah.
“Yang pasti pengusaha akan banyak datang ke sini. Ini sangat positif untuk developer di NTB karena mereka bisa melihat dan mempromosikan kawasan komersial. Kita ini daerah wisata, sehingga peluang mereka untuk berinvestasi di sini cukup besar,” ujarnya.
Hery menilai, kehadiran ribuan pengusaha dari berbagai daerah juga menjadi sarana promosi NTB yang sangat efektif. Apalagi, di era media sosial, pengalaman para peserta selama berada di NTB berpotensi menyebar luas melalui berbagai platform digital.
“Pengembang yang datang ini sendiri nanti yang akan memviralkan daerah kita. Itu salah satu dampak positif yang akan dirasakan oleh daerah,” katanya.
Hery mengatakan, para peserta tidak hanya mengikuti rangkaian kegiatan di ruang pertemuan, tetapi juga menikmati berbagai destinasi wisata dan melihat langsung peluang investasi yang tersedia di NTB. Dampak ekonomi juga diperkirakan dirasakan pelaku usaha lokal, terutama hotel, restoran, transportasi, pusat oleh-oleh hingga UMKM.
“UMKM juga luar biasa dampaknya. Hotel-hotel pasti terlibat, kemudian oleh-oleh dan pelaku usaha lainnya,” ujarnya.
Untuk memastikan pelaksanaan kegiatan berjalan maksimal, REI NTB mulai menyiapkan kepanitiaan sekaligus melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah.
“Persiapannya tentu mulai dari kepanitiaan. Kemudian kami akan berkoordinasi kembali dengan Pak Gubernur, bupati, wali kota dan pemerintah daerah lainnya karena kegiatan ini akan melibatkan banyak pihak,” katanya.
Menurut Hery, dukungan pemerintah daerah penting karena agenda tersebut tidak hanya menjadi kegiatan organisasi REI, tetapi juga kesempatan untuk memperkenalkan potensi NTB kepada para pelaku usaha dari seluruh Indonesia.
“Kami juga akan berkoordinasi dengan Dinas Pariwisata. Karena kami ingin peserta tidak hanya mengikuti kegiatan, tetapi juga melihat kawasan-kawasan wisata kita, termasuk sirkuit dan destinasi lainnya,” ujarnya.
REI NTB tentunya sangat berharap momentum besar ini akan memberikan multiplier effect bagi perekonomian daerah, sekaligus membuka pintu investasi baru di sektor properti, pariwisata dan UMKM dan efek ekonomi lainnya. Sehingga, REI NTB juga akan berupaya maksimal untuk mempersiapan suksesnya acara dimaksud nantinya.(bul)

Program Desa Berdaya TransformatifPemkab Sumbawa Pastikan Data Penerima Rampung

0
Program Desa Berdaya TransformatifPemkab Sumbawa Pastikan Data Penerima Rampung
(EKBIS NTB/ils) Ibrahim


Sumbawa Besar (EKBIS NTB)– Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sumbawa, memastikan verifikasi 450 kepala keluarga (KK) calon penerima manfaat program desa berdaya transformatif telah tuntas alias rampung. Pemerintah daerah tinggal menunggu penyaluran bantuan dari pemerintah provinsi.


“Calon penerimanya sudah final, tinggal transfer aset saja kepada para penerima di empat desa yang sudah ditetapkan pemerintah sebelumnya,” kata Analis Kebijakan Ahli Muda Bidang Administrasi dan Pemerintahan Desa Dinas PMD Kabupaten Sumbawa, Ibrahim kepada Suara NTB, Senin (31/8).


Ia melanjutkan, saat ini pemerintah tengah melakukan penilaian atas proposal yang diajukan oleh masing-masing penerima manfaat di program tersebut. Masing-masing kepala keluarga akan mendapatkan besaran bantuan senilai Rp7 juta dan akan ditransfer ke rekening masing-masing penerima program.


“Jadi untuk tahun 2026 belum ada yang terealisasi untuk program tersebut. Karena masih menunggu penyaluran aset yang dilakukan oleh pemerintah provinsi,” ucapnya.


Di Sumbawa lanjut Ibrahim, empat desa yang menerima manfaat program tersebut. Yakni, Desa Lape, Labuhan Aji, Motong dan Padasuka dengan jumlah penerima 450 KK. Para penerima program ini nantinya akan mendapatkan dana stimulan sebesar Rp7 juta dengan jenis usaha yang disesuaikan.


“Bantuan Rp7 juta yang kita berikan bukan dalam bentuk fresh money,melainkan sesuai dengan jenis usaha yang akan dilakukan oleh penerima. Kami juga akan tetap melakukan pendampingan,” ujarnya.


Pola pendampingan yang dilakukan oleh tim dengan cara melakukan pemetaan potensi penerimaa program yang dibina. Hal itu dilakukan agar dana yang sifatnya stimulan tersebut, tidak habis begitu saja dan tidak memberikan manfaat apapun.


Ia memastikan bahwa penyaluran bantuan tersebut akan langsung ditransfer melalui rekening masing-masing penerima untuk kegiatan produktif. Misalnya,di bidang peternakan ayam, kambing atau usaha tani sesuai potensi masing-masing desa.


“Kami berharap program ini bisa berjalan maksimal dan pelaksanaannya tepat sasaran, supaya masyarakat di desa sasaran bisa keluar dari kategori kemiskinan ekstrem,” ujarnya.


Ia menegaskan, pemerintah akan melaksanakan pengawasan secara khusus terhadap penggunaan dana stimulus tersebut. Hal itu dilakukan agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan termasuk penggunaan dana yang tidak sesuai dengan peruntukan.


“Kami akan tetap melakukan pendampingan terhadap penggunaan anggaran tersebut supaya tepat sasaran,sehingga hal yang tidak diinginkan bisa diminimalisir,” ujarnya. (ils)


Pembahasan RAPBD 2027 Ditarget Rampung Sebulan

0
Pembahasan RAPBD 2027 Ditarget Rampung Sebulan
(EKBIS NTB/bug) Kaharuddin Umar


Taliwang (EKBIS NTB)
– Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) memastikan pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027 mulai digelar September 2026. Badan Musyawarah (Bamus) dijadwalkan menggelar rapat untuk menyusun tahapan dan jadwal pembahasan.


Ketua DPRD KSB, Kaharuddin Umar, mengatakan rapat Bamus untuk menyusun jadwal pembahasan RAPBD 2027 akan dilaksanakan Senin (7/9). Penjadwalan tersebut menjadi langkah awal untuk memastikan seluruh tahapan pembahasan anggaran tahun 2027 berjalan sesuai ketentuan.


“Hari Senin 7 September Bamus akan rapat menyusun jadwalnya,” terang Kaharuddin, Senin (31/8).


Sesuai mekanisme penganggaran daerah, pembahasan RAPBD diawali dengan pembahasan rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Dokumen rancangan KUA-PPAS RAPBD 2027 sendiri telah diajukan Pemda KSB kepada DPRD pada Juli lalu.


Kaharuddin mengatakan pembahasan akan langsung diarahkan pada rancangan KUA-PPAS. Ia memperkirakan tahapan tersebut dapat dituntaskan dalam waktu dua hingga tiga hari. Namun, kepastian durasi pembahasan akan ditetapkan melalui rapat Bamus.
“Waktu finalnya nanti diputuskan Bamus. Tapi biasanya membahas KUA-PPAS itu paling lama tiga hari,” katanya.


Setelah KUA-PPAS diselesaikan, pembahasan RAPBD 2027 akan dilanjutkan secara maraton. Kaharuddin optimistis seluruh rangkaian pembahasan hingga penetapan APBD dapat dirampungkan lebih awal apabila tidak terdapat kendala, baik di internal DPRD maupun dari pemerintah daerah.”Insyaallah,kita bisa selesaikan dalam satu bulan untuk pembahasan APBD 2027,” ujarnya.


Menurut Kaharuddin, secara ketentuan pembahasan APBD masih memiliki waktu hingga November. Ia menyebut batas waktu penetapan APBD tahun anggaran berikutnya berada pada sekitar 10 November. Meski demikian, Pemerintah KSB selama ini memiliki tradisi menyelesaikan pembahasan APBD lebih awal.


“Kalau tidak salah setiap tahun kita diberi batas 10 November untuk menetapkan APBD tahun berikutnya. Tapi kita kan sudah punya tradisi selalu lebih awal menyelesaikan APBD,” pungkasnya.


Berdasarkan rancangan KUA-PPAS APBD 2027 yang diajukan Pemda KSB pada Juli lalu, total APBD 2027 diproyeksikan mencapai sekitar Rp1,962 triliun.


Dalam rancangan tersebut, target pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp1,512 triliun, sedangkan belanja daerah mencapai Rp1,897 triliun. Adapun angka pembiayaan netto dalam dokumen tersebut tercatat sebesar Rp398,5 miliar. (bug)

Proyek Hilirisasi Ayam Terintegrasi Dialihkan ke Kerekeh

0
Proyek Hilirisasi Ayam Terintegrasi Dialihkan ke Kerekeh
(EKBIS NTB/dok) Lalu Suharmaji Kertawijaya


Sumbawa Besar (EKBIS NTB)
– Pemerintah Kabupaten Sumbawa memastikan proyek Hilirisasi Ayam Terintegrasi (HAT) beralih ke Desa Kerekeh, Kecamatan Unter Iwes setelah sebelumnya dilakukan peletakan batu pertama di Desa Serading, Kecamatan Moyo Hilir.


“Kalau lokasi sudah di Kerekeh dan sudah dilakukan peninjauan oleh Direktur Operasional PT Berdikari satu bulan lalu. Saat ini tim dari Berdikari mulai menyusun desain dan Feasibility Studi (FS) atau studi kelayakan,” kata Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Sumbawa, Lalu Suharmaji Kertawijaya kepada wartawan, Senin (31/8).


Suharmaji melanjutkan, peralihan lokasi tersebut merupakan kebijakan langsung dari PT Berdikari. Pertimbangannya bahwa pemerintah sudah menyiapkan lahan sekitar 10 hektar dan tercatat sebagai aset tetap milik pemerintah. Sementara, proses penandatanganan kerjasama lebih lanjut masih menunggu kepastian PT Berdikari.


“Lahannya sudah siap 10 hektar di Kerekeh dan tercatat sebagai aset pemerintah. Kalau untuk jadwal pembangunannya kami masih menunggu hasil desain dan FS yang saat ini masih di dusun,” ujarnya.


Hasil FS ini kata dia, menentukan lokasi yang disiapkan sekitar 10 hektar tersebut di Desa Kerekeh. Menurutnya, lokasi itu hanya untuk penyediaan industri ayam sekaligus pakan atau ada skema lain yang disiapkan oleh pemerintah.


Disinggung terkait pertimbangan dari PT Berdikari sehingga proyek itu dialihkan dari Serading ke Kerekeh, Suharmaji mengaku tidak mengetahui secara pasti. Bahkan,ia menyarankan agar langsung ditanyakan lebih lanjut ke PT Berdikari sebagai pemilik proyek dan menjadi kewenangan pemerintah pusat.


“Kita sifatnya hanya menerima saja,karena proyek tersebut merupakan proyek pusat. Kalau untuk peralihan lokasi silahkan tanya langsung ke PT Berdikari, karena mereka yang punya program,” ucapnya.


Sebelumnya, Kementan bersama Provinsi NTB dan Pemkab Sumbawa melakukan groundbreaking di Desa Serading, Kecamatan Moyo Hilir, Jumat (6/2). Namun setelah diletakkan batu pertama hingga saat ini belum ada kemajuan signifikan terkait pelaksanaan proyek yang ditaksir menelan anggaran Rp1,3 triliun tersebut.


Direktur Hilirisasi Peternakan Kementerian Pertanian RI, Dr. Makmun, saat peletakan batu pertama menegaskan kehadiran industri perunggasan terintegrasi di NTB merupakan bagian dari terobosan besar pemerintah. Hal itu dilakukan sebagai upaya membangun ekosistem perunggasan nasional di luar Pulau Jawa.


“Program ini mencakup penguatan dari hulu hingga hilir, mulai dari pembibitan, penyediaan pakan, hingga menjamin ketersediaan day old chick (DOC) bagi peternak daerah,” ucapnya.


Ia melanjutkan, NTB memiliki posisi yang sangat strategis dimana produksi jagungnya menempati peringkat tiga nasional. Apalagi jagung ini menjadi penyumbang sekitar 50 persen komposisi pakan ternak unggas.(ils)


Revitalisasi Bangunan Bersejarah di Sumbawa Masuk Tahap Lelang

0
Revitalisasi Bangunan Bersejarah di Sumbawa Masuk Tahap Lelang
(EKBIS NTB/ist) ISTANA DALAM LOKA - Nampak kondisi terkini Istana Dalam Loka yang akan dilakukan pemugaran oleh Kementerian Kebudayaan (Kemenkebud) Republik Indonesia.


Sumbawa Besar (EKBIS NTB)
– Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Sumbawa, memastikan rencana revitalisasi tiga bangunan bersejarah sudah memasuki tahap lelang konsultan perencana. Tim dari Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) sudah turun ke Sumbawa melakukan pengecekan.


“Tim dari BPK sedang melakukan pengambilan dokumentasi pra pemugaran untuk memastikan hasil dari revitalisasi yang dilakukan tidak berbeda dengan kondisi awal bangunan,” kata Kabid Kebudayaan Dinas Dikbud Kabupaten Sumbawa, Sutan Syahril kepada Suara NTB, Senin (31/8).


Sebelumnya tim dari Balai Pelestarian Kebudayaan juga turun kajian ke Istana Bala Kuning. Bahkan atap dari Bala Kuning (genteng), tim kajian sudah turun ke perajin genteng yang berada di Desa Nijang, Kecamatan Unter Iwes untuk membuat genteng sama seperti kondisi awal.


“Kita sudah turun ke perajin bersama tim Balai Pelestarian Kebudayaan, kita juga sudah membawa contoh genteng Bala Kuning untuk dibuat persis seperti kondisi awal genteng. Karena akan diganti seluruhnya,” ucapnya.


Berdasarkan kondisi terkini, struktur penopang atap di Bala Kuning sudah sangat rapuh sehingga akan dilakukan penggantian secara keseluruhan. Tim kedua nantinya juga akan turun untuk memastikan kebutuhan biaya pemugaran terhadap istana bersejarah tersebut termasuk saluran airnya.


“Untuk sementara kita sudah dapatkan anggaran sekitar 24 miliar, kami juga masih menunggu rincian atas penggunaan anggaran itu. Termasuk pola penanganan yang dilakukan,” jelasnya.


Sutan menyebutkan, revitalisasi bangunan bersejarah tidak hanya bertujuan melestarikan warisan budaya, tetapi membuka peluang pengembangan sektor pariwisata berbasis sejarah,sehingga hasil kunjungan wisatawan nantinya bisa berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat.


“Banyaknya wisatawan yang datang berkunjung ke tiga istana tersebut akan memberikan multiplayer efek terhadap pengembangan ekonomi masyarakat. Sehingga kami menyambut baik rencana revitalisasi itu,” ujarnya.


Ia mengatakan Istana Bala Putih, Istana Dalam Loka, dan Istana Bala Kuning merupakan simbol perjalanan panjang Kesultanan Sumbawa. Tiga bangunan ini memiliki arti penting dalam sejarah dan kebudayaan daerah,sehingga perlu mendapatkan penanganan secara berkelanjutan.


“Revitalisasi ini berbasis peelestarian cagar budaya ini menjadi hal yang paling penting terhadap tiga bangunan monumental tersebut. Kami berharap revitalisasi bisa berjalan sesuai prinsip konservasi,” ucapnya.
Ia berharap warisan budaya Tana Samawa harus tetap terjaga keasliannya,sehingga bisa menjadi sumber pengetahuan bagi generasi mendatang, serta semakin memperkuat identitas budaya di Sumbawa di tingkat nasional. (ils)