Thursday, April 23, 2026
26.5 C
Mataram
Home Blog Page 94

Gubernur Iqbal Tegaskan, Tak akan “Cawe-cawe” di Bank NTB Syariah

0

Mataram (ekbisntb.com) — Gubernur NTB, Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal, menegaskan bahwa dirinya tidak akan melakukan intervensi direksi Bank NTB Syariah. Ia memastikan pengelolaan perbankan daerah harus tetap professional, meskipun dirinya berkomitmen untuk terlibat langsung dalam upaya membesarkan bank milik daerah ini.

“Saya tidak akan cawe-cawe dalam urusan internal, kepada Pak Nazar (Direktur Utama Bank NTB Syariah) termasuk dalam proses pembiayaan. Itu sudah menjadi komitmen saya. Tapi saya memastikan, akan ikut membesarkan Bank NTB Syariah,” tegas Lalu. Iqbal saat memberikan arahan pada rapat tahunan bank yang digelar Kamis, 11 Desember 2025.

Gubernur Iqbal menekankan penguatan sumber daya manusia sebagai kunci masa depan Bank NTB Syariah.

“Saya hanya empat tahun di bank ini. Tugas bapak-ibu adalah membangun human capital. Empat tahun ke depan, bank ini harus dipimpin oleh kadernya sendiri,” tegasnya.

Ia meminta seluruh pegawai meningkatkan kompetensi, integritas, dan kinerja.

“Siapa yang kinerjanya bagus, ia bisa jadi penerus pemimpin bank ini,” ucapnya.

Gubernur kemudian mengungkapkan, sejak tujuh tahun terakhir Bank NTB Syariah terblokir dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR). Namun, setelah melakukan komunikasi intensif dengan kementerian terkait, akhirnya bank daerah ini kembali diberi kepercayaan menyalurkan KUR tahap awal senilai Rp35 miliar pada tahun 2026 nanti.

“Ini untuk UMKM dan PMI (Pekerja Migrant Indonesia). Ke depan, kita juga perjuangkan KUR khusus sektor peternakan dengan margin rendah sekitar 3 persen,” jelasnya.

Gubernur Iqbal menyoroti tantangan Bank NTB Syariah yang selama ini bergantung pada dana pihak ketiga berbiaya tinggi. Untuk menekan biaya kredit, ia mendorong peningkatan transaksi dan digitalisasi agar bank daerah bisa bersaing dengan perbankan nasional.

“Ke depan kita dorong agar Bank NTB Syariah bisa menjual kredit dengan biaya murah,” ujarnya.

Ia juga menyampaikan rencana pemerintah provinsi memberikan subsidi margin untuk pembiayaan UMKM, industri kreatif, dan sektor ketahanan pangan melalui Bank NTB Syariah.

Gubernur Iqbal mengungkapkan semangatnya untuk terus membesarkan Bank NTB Syariah, dengan selalu mempromosikan bank ini kepada siapapun, tanpa terkecuali kepada unsur pimpinan pemerintah pusat, dan Kementerian-kementerian. Salah satu yang ia kemukakan adalah pertemuannya dengan pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN). Tahun depan, BGN akan mengalokasikan Rp5,7 triliun untuk program Makan Bersama Gratis (MBG) di NTB. Ia meminta sebagian dana tersebut dapat dikelola melalui Bank NTB Syariah.

“Kepada Kepala BGN saya sampaikan, jangan habiskan semua lewat bank nasioonal. Kami juga punya bank. Saya sampaikan seperti itu. Dan alhamdulillah, BGN berkomitmen untuk menempatkan dananya melalui Bank NTB Syariah,” ucapnya.

Jika kerja sama ini berjalan, Bank NTB Syariah akan menjadi satu dari dua BPD di Indonesia yang dipercaya mengelola dana besar MBG, bersama Bank Jabar.

Gubernur Iqbal juga mendampingi direksi bank meninjau Pasar Desa Agung. Ia bertemu para pedagang kecil hingga UMKM yang kini mulai menggunakan layanan pembayaran digital Bank NTB Syariah.

“Banyak dari mereka bangga bisa transaksi pakai QRIS Bank NTB Syariah. Cashback seribu rupiah per transaksi membuat mereka semakin semangat,” ujarnya.

Dari transaksi pasar kecil itu, tercatat perputaran uang hampir Rp2,15 miliar per bulan. Namun lebih dari angka itu, Gubernur mengaku terharu karena manfaat bank daerah kini benar-benar dirasakan masyarakat kecil.

“Bank ini dibangun dari uang rakyat, dari keringat mereka. Maka, mereka yang paling berhak menikmati manfaat dari bank ini. dan hari ini saya merasakan betapa masyarakat bawah ini merasakan kehadiran Bank NTB Syariah,” ungkapnya.(bul)

Segera Dibuka, Penerbangan Langsung Lombok–Malang dan Lombok–Banyuwangi

0
Corporate Communication Strategic Lion Air Group, Danang Mandala Prihantoro (kiri) bersama General Manager PT. Angkasa Pura I Bandara Lombok Aidil Philip Julian memberikan keterangan pada wartawan di Kantor Gubernur NTB, Rabu, 10 Desember 2025. (ekbisntb.com/ham)

Lombok (ekbisntb.com) –

Lion Air Group melalui Wings Air segera membuka dua rute baru penerbangan langsung dari Lombok menuju Malang dan Banyuwangi mulai 15 Desember 2025. Hal ini disampaikan Corporate Communication Strategic Lion Air Group, Danang Mandala Prihantoro, dalam keterangan pers di Command Center Kantor Gubernur NTB, Rabu, 10 Desember 2025. Hadir juga General Manager PT. Angkasa Pura I Bandara Lombok Aidil Philip Julian.  

Danang menjelaskan, pembukaan rute baru tersebut menjadi langkah strategis perusahaan dalam mendukung kemudahan mobilitas masyarakat, memperkuat konektivitas antarwilayah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi NTB melalui Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid (BIZAM).

Penerbangan Wings Air dari Lombok (LOP) ke Malang (MLG) akan beroperasi setiap Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu, dengan jadwal, berangkat dari LOP pukul 08.00 WITA dan tiba di MLG pukul 08.00 WIB. Dari MLG pukul 08.20 WIB, tiba kembali di LOP pukul 12.10 WITA.

Untuk rute Lombok–Banyuwangi (BWX), Wings Air juga melayani Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu, dengan jadwal. Berangkat dari LOP pukul 12.30 WITA, tiba di BWX pukul 12.30 WIB. Dari BWX pukul 12.55 WIB, tiba di LOP pukul 14.55 WITA.

Danang menegaskan bahwa pembukaan dua rute baru ini memiliki tiga tujuan utama. Pertama, mempermudah perjalanan masyarakat dari dan menuju Lombok. Kedua, mendukung pengembangan sektor perekonomian NTB melalui optimalisasi BIZAM sebagai hub konektivitas. Ketiga, memperlancar arus logistik dan produk UMKM yang selama ini membutuhkan waktu lebih lama menuju Malang dan Banyuwangi.

“Dengan durasi penerbangan hanya satu jam lebih, ini tentu memberikan efisiensi dari sisi waktu. Rute ini tidak hanya membuka akses Lombok–Malang dan Lombok–Banyuwangi, tapi juga menghubungkan lebih dari 10 kota melalui BIZAM,” jelasnya.

Ia mencontohkan, masyarakat dari Kupang, Tambolaka, Bima, Sumbawa, Makassar, hingga Balikpapan kini memiliki pilihan koneksi penerbangan lebih cepat menuju Malang dan Banyuwangi dengan transit di Lombok. Begitu pula sebaliknya, penumpang dari Malang dapat terhubung ke berbagai kota di Nusa Tenggara dan kawasan timur Indonesia melalui Lombok.

Menurut Danang, konektivitas ini akan menciptakan multiplier effect bagi ekonomi lokal. Penumpang yang transit di Lombok berpotensi menginap di hotel, berbelanja oleh-oleh, hingga menikmati kuliner daerah.

“Nah itulah contoh konsep yang ditawarkan Wings Air dan Lion Group melalui konektivitas BIZAM untuk kepentingan semua kalangan,” terangnya.

Untuk harga tiket, Danang menyampaikan tarif rute Lombok–Malang maupun Lombok–Banyuwangi dipatok mulai Rp900.000. “Mudah-mudahan ini memberikan manfaat bagi masyarakat yang akan melakukan perjalanan lintas kota domestik serta terhubung ke Kuala Lumpur melalui Lombok,” tambahnya.

Lion Air Group juga memaparkan jaringan penerbangan yang saat ini terhubung melalui BIZAM, di antaranya. Lion Air: Jakarta 7 kali/minggu, Surabaya 28 kali/minggu, Balikpapan 3 kali/minggu, Makassar 21 kali/minggu.

Batik Air: Kuala Lumpur 7 kali/minggu, Jakarta 14 kali/minggu. Wings Air: Bima 21 kali/minggu, Sumbawa 14 kali/minggu, Tambolaka 14 kali/minggu, Waingapu 14 kali/minggu, Labuan Bajo 14 kali/minggu.

Super Air Jet terbang ke Yogyakarta 7 kali/minggu, Batam (via Yogyakarta) 7 kali/minggu, Jakarta 28 kali/minggu.  “Ini bentuk nyata komitmen Lion Air Group dalam mendukung konektivitas dari dan menuju Lombok,” tutup Danang.  (ham)

Gubernur : NTB Siap Jadi Tuan Rumah HPN 2027

0

Mataram (ekbisntb.com)- Gubernur NTB, Dr. H. Lalu. Muhamad Iqbal menegaskan siap menjadi tuan rumah Hari Pers Nasional (HPN) tahun 2027 mendatang.

Eks Dubes Turki ini, menegaskan bahwa idenya untuk menginisiasi pelaksanaan HPN 2027, lantaran Provinsi NTB setelah menjadi tuan rumah HPN tahun 2016 lalu, sehingga adanya.modal tersebut, dirasa akan membuat sejumlah kesiapan akan lebih mudah untuk dilakukan.

“Dengan kita pernah menggelar HPN, tentu kita akan tahu cara bagaimana membuat pelaksanaan HPN berikutnya akan lebih mudah. Saya tertarik menjadi tuan rumah HPN 2027, tolong kabar baik ini disampaikan ke jajaran PWI Pusat,” ujar Gubernur Lalu Muhamad Iqbal saat menerima audiensi pengurus PWI NTB di ruang kerjanya, Selasa Petang, 9 Desember 2025.

“Karena tahun 2026, sudah provinsi Banten yang ditunjuk. Kita berharap tahun 2027, Provinsi NTB lah yang ditunjuk. Kami siap ikut beuty contest jika memang harus bersaing dengan daerah lainnya di Indonesia. Di situ, saya siap memaparkan keunggulan kenapa HPN 2027 harus ada di NTB pada pengurus PWI Pusat maupun pada Dewan Pers,” tambah Lalu Iqbal.

Sementara itu, Ketua PWI NTB Ahmad Ikliludin mengaku berterima kasih atas dukungan pemprov dibawah kepemimpinan Gubernur Lalu Muhamad Iqbal yang telah memberikan bantuan pada kepengurusan PWI periode ini.

Terlebih, Sekretariat PWI NTB di belakang kantor Imigrasi, dirasa sangat representatif untuk menjadi rumah besar jurnalis di Provinsi NTB yang hampir 15 tahun tidak bisa terealisasi wujud fisik bangunanya.

“Untuk bantuan kantor dan rehabnya, Alhamdulillah kini progres pengerjaan sudah mencapai 80 persen. Dan kita harapkan Pak Gubernur bisa meresmikan bersama Ketua Umum PWI Pusat Ahmad Munir atau Cak Munir pada sekitar Jumat (19/12/2025) pada minggu depan,” katanya.

Iklil mengaku sengaja mengundang khusus Gubernur Lalu Iqbal untuk bisa hadir pada kegiatan Pengukuhan dan Pembukaan Rapat Kerja PWI NTB periode 2025-2030 yang akab berlangsung di Hotel Lombok Raya, Kota Mataram.

“Insya Allah, Pak Gubernur pada acara kami, Ketua Umum dan Sekjen PWI Pusat akan datang ke Lombok. Semoga Pak Gubernur bisa hadir meluangkan waktu menyapa para jurnalis di kegiatan PWI NTB,” ujar Ikliludin.

Menjawab hal itu. Gubernur Lalu Iqbal mengaku akan mengupayakan kehadiran fisiknya untuk datang menyapa jurnalis yang tergabung dalam organisasi PWI NTB.

“Insya Allah, jika tidak ada acara di pusat, saya upayakan hadir. Kan Cak Munir itu, adalah sahabat lama saya saat masih aktif menjadi Jubir Kemenlu. Intinya, kalau untuk PWI NTB, saya siap bersinergi dan berkolaborasi karena misi saya adalah ingin agar jurnalis di NTB cerdas dengan mereka harus sudah ikut kompetensi,” tandasnya.(r)

Pemda Lombok Barat Sarasehan & Tatap Muka dengan Pelaku UMKM Batu Bata Merah Binaan BSI

0

Lombok Barat (ekbisntb.com) — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Barat bersama Bank Syariah Indonesia (BSI) Area Denpasar menyelenggarakan Sarasehan dan Tatap Muka dengan para pelaku UMKM Industri Batu Bata Merah pada Rabu, 10 Desember 2025, di dua lokasi, yakni Sekotong dan Pantai Cemara.

Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, perbankan syariah, dan pelaku usaha lokal, serta mendorong penguatan ekonomi kerakyatan melalui akses permodalan, pendampingan usaha, dan perluasan pasar.

Dalam sarasehan ini, Bupati Lombok Barat diwakili Kadis Perindustrian Lalu Agha Farabi, Kadis Diskop UKM Baiq Mustika Dwi Andrini, serta Kadis DKP Rizki Bani Adam. Dalam kesempatan itu ditegaskan komitmen Pemkab Lobar untuk memfasilitasi kebutuhan UMKM, khususnya pelaku industri batu bata merah yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi lokal di sejumlah kecamatan.

Fokus penguatan diarahkan pada akses pembiayaan syariah yang sesuai kebutuhan produksi dan siklus usaha, pendampingan teknis terkait efisiensi proses pembakaran, kualitas produk, dan standar lingkungan, digitalisasi pemasaran untuk memperluas jaringan penjualan, serta penguatan kelembagaan kelompok dan koperasi guna memperbaiki posisi tawar dan stabilitas pasokan bahan baku.

Sementara itu, L. Muhammad Furqon, Area Manager Mikro & Pawning BSI Area Denpasar selaku perwakilan BSI, menyampaikan dukungan berkelanjutan melalui program pembiayaan mikro syariah, literasi keuangan, serta klinik usaha rutin.

“Kami hadir tidak hanya memberikan pembiayaan, tetapi juga pendampingan terintegrasi agar UMKM naik kelas dengan praktik usaha yang berkelanjutan,” ujarnya.

Pada sesi tatap muka di Sekotong, aspirasi dan solusi mengemuka dalam dialog terbuka mengenai ketersediaan bahan baku tanah liat, peningkatan mutu produk, dan kebutuhan alat produksi yang lebih efisien.

Sementara di Pantai Cemara, diskusi menitikberatkan pada akses pembiayaan KUR untuk nelayan tangkapan dan para pelaku usaha kuliner di sekitar Pantai Cemara.

Khusus usaha batu bata merah, pelaku UMKM menyampaikan sejumlah aspirasi, antara lain kemudahan perizinan usaha dan sertifikasi produk, bantuan alat produksi (misal mesin cetak/press) dan perbaikan tungku pembakaran, pelatihan manajemen usaha dan pencatatan keuangan, serta skema pembiayaan yang fleksibel sesuai musim produksi.

Pemkab Lobar bersama BSI selanjutnya mengumumkan langkah tindak lanjut berupa klinik usaha bulanan, bimbingan teknis (bimtek) peningkatan kualitas, serta pendaftaran batch pertama untuk program pembiayaan mikro syariah yang dikombinasikan dengan pendampingan bisnis.

Menjaga Keberlanjutan dan Lingkungan

Kegiatan ini juga menyoroti pentingnya praktik produksi yang ramah lingkungan, termasuk pengelolaan limbah dan pengurangan emisi dari proses pembakaran. Pemkab mendorong penerapan teknologi sederhana yang hemat bahan bakar dan mengurangi dampak lingkungan, seraya membuka peluang kolaborasi dengan perguruan tinggi atau lembaga riset untuk riset terapan peningkatan efisiensi.

Melalui sarasehan ini, diharapkan tercipta ekosistem UMKM yang tangguh dengan akses permodalan, pendampingan, dan pasar; kualitas produk batu bata merah yang semakin baik dan memenuhi standar konstruksi; keterhubungan rantai nilai dari hulu (bahan baku) hingga hilir (distribusi); serta pertumbuhan inklusif yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat Lombok Barat.

UMKM batu bata merah binaan BSI merupakan bagian dari program pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berfokus pada peningkatan kapasitas produksi, literasi keuangan syariah, dan akses pasar. Program ini mengedepankan prinsip syariah, berkelanjutan, dan inklusif, sejalan dengan kebutuhan pelaku usaha lokal. (r)

PIM NTB Siapkan Wadah “Ngelapak” UMKM Secara Gratis

0

Mataram (ekbisntb.com)- Perempuan Indonesia Maju (PIM) NTB menghadirkan terobosan baru untuk memberdayakan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Nusa Tenggara Barat.
Organisasi yang dipimpin Hj. Baiq Diyah Ratu Ganefi, SH itu menyediakan wadah berjualan secara gratis bagi UMKM—atau yang disebut sebagai tempat “ngelapak”—di kawasan Pertokoan seberang selatan Hotel Aston, Cakranegara, Kota Mataram
Program ini berawal dari keprihatinan PIM NTB terhadap pelaku UMKM, terutama perempuan, yang selama ini kesulitan mendapatkan tempat berdagang yang layak dan strategis. Melihat kondisi tersebut, PIM NTB memutuskan membuka ruang khusus yang dapat dimanfaatkan tanpa biaya oleh UMKM.
Diyah menjelaskan, saat ini sudah ada 11 UMKM yang tergabung dalam wadah tersebut, dan jumlahnya terus bertambah. Bahkan pada hari terakhir, sudah ada 13 UMKM yang berpartisipasi.
“Teman-teman UMKM cukup mengirimkan produknya jam 07.00 pagi. Lalu mereka kembali sekitar jam 11.00 untuk menerima pembayaran sesuai jumlah produk yang terjual,” jelasnya.
Sebelum produk dijual, PIM NTB melakukan kurasi terlebih dahulu, termasuk mengecek kebersihan dan kualitas makanan. Ragam makanan yang dititipkan pun sangat beragam, mulai dari gudeg, nasi Padang, spaghetti, nasi bakar, bubur, hingga aneka kudapan.
“Semua lengkap. Dan harganya sangat bersahabat. Hampir semua menu rata-rata Rp10.000,” tambahnya.
Diyah menegaskan bahwa program ini tidak hanya untuk anggota PIM NTB, tetapi terbuka untuk siapa pun, termasuk ibu rumah tangga dan komunitas UMKM dari berbagai daerah.
“Siapapun boleh bergabung. Tidak harus anggota PIM. Yang penting bawa produknya dan perlengkapan sendiri—kresek, sendok, dan sebagainya. Karena ini gratis, kami hanya memfasilitasi tempat,” ujarnya.
Pengelolaan tempat pun dilakukan secara mandiri oleh para UMKM. Jika salah satu pelapak berhalangan hadir, posisinya bisa digantikan oleh pelaku UMKM lain. Sistem ini membuat suasana lebih kolaboratif tanpa harus mengeluarkan biaya.
Saat ini, lapak UMKM dibuka dari pukul 07.00 hingga 11.00. Namun, Diyah tidak menutup kemungkinan untuk memperluas durasi operasional jika antusiasme masyarakat terus meningkat.
“Kalau konsep ini berjalan baik, insyaallah ruko ini bisa kita buka lebih lama, mungkin sampai siang atau sore,” kata Diyah.
Ia pun mengajak masyarakat untuk mampir dan berbelanja, karena semakin ramai pembeli maka UMKM-lah yang paling merasakan manfaatnya.
“Kami ingin tempat ini menjadi ruang berkumpul sekaligus ruang tumbuh bagi UMKM,” ujarnya.
Diyah menegaskan, program “ngelapak gratis” ini merupakan bagian dari komitmen sosial PIM NTB untuk memberdayakan perempuan dan pelaku usaha kecil.
“PIM itu organisasi sosial. Jadi ketika kami melihat banyak anggota dan pengurus juga pelaku UMKM, kami terpanggil untuk membantu,” ungkapnya.
Ia berharap langkah kecil ini dapat membuka peluang lebih besar bagi UMKM NTB untuk berkembang dan menjangkau pasar yang lebih luas.(bul)

Dukung Koperasi Merah Putih, Bank NTB Syariah Jalin Kerjasama dengan Diskop NTB BULOG NTB dan Rajawali Nusindo

0

Mataram (ekbisntb.com)- PT Bank NTB Syariah menunjukkan komitmennya dalam memperluas layanan dan sinergi dengan berbagai lembaga melalui penandatanganan tiga kesepakatan strategis di Mataram pada hari Selasa, 9 Desember 2025.

​Penandatanganan ini melibatkan Perum BULOG, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Provinsi NTB, dan PT. Rajawali Nusindo Cabang Mataram. Berikut rincian tiga kesepakatan tersebut:

​Bank NTB Syariah dan Perum BULOG, kesepakatannya terkait pembukaan rekening penampungan dan penyampaian data pengiriman barang. ​Manfaatnya, memudahkan transaksi keuangan dan meningkatkan transparansi dalam proses logistik dan pengadaan barang antara Bank NTB Syariah dan Perum BULOG.

​Bank NTB Syariah dan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi NTB, perjanjian kerja sama tentang penyediaan data supplier dan pembentukan satuan tugas penyelesaian pembiayaan bermasalah dalam rangka pembiayaan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP).

Manfaatnya, menguatkan peran Bank NTB Syariah dalam mendukung ekosistem Koperasi dan UMKM di NTB, terutama melalui penanganan pembiayaan bermasalah dan penyediaan data untuk pengembangan Koperasi Merah Putih.

​Bank NTB Syariah dan PT. Rajawali Nusindo Cabang Mataram : bersepakat tentang Layanan perbankan dan keterbukaan informasi suplai barang kepada KDMP/KKMP.

Manfaat, memastikan kelancaran layanan perbankan bagi PT. Rajawali Nusindo dan mendukung keterbukaan informasi suplai yang berkaitan dengan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

​Direktur Utama PT Bank NTB Syariah, Nazaruddin menegaskan, kesepakatan dengan para pihak ini merupakan wujud nyata dari strategi perusahaan untuk menguatkan penetrasi layanan perbankan syariah di Nusa Tenggara Barat.

​”Penandatanganan tiga kemitraan strategis hari ini sejalan dengan program Bapak Gubernur NTB (Lalu. Iqbal) agar Bank NTB Syariah senantiasa lebih dekat dengan masyarakat,” ujarnya.

​”Melalui sinergi dengan Dinas Koperasi dan UMKM, Perum BULOG, dan Rajawali Nusindo, kami tidak hanya memperluas jangkauan bisnis, tetapi juga memastikan Bank NTB Syariah berperan aktif dalam mendukung ketahanan pangan, memperkuat sektor UMKM, dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat NTB secara keseluruhan,” tandasnya.(bul)

Pemerintah Diskon Tarif Penyeberangan Kayangan–Pototano Selama Moment Nataru 2025/2026

0
Iskandar

Mataram (ekbisntb.com)- Pemerintah memberikan diskon tarif penyeberangan Kayangan–Pototano yang digulirkan untuk periode Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025/2026.

Diskon tarif penyeberangan ini berlaku untuk perjalanan 22 Desember 2025 hingga 10 Januari 2026, sementara pembelian tiket sudah bisa dilakukan sejak 21 November 2025 melalui layanan digital Ferizy.

“Sistemnya akan otomatis menerapkan potongan harga saat pembelian tiket,” kata Ketua Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Gapasdap) Cabang Kayangan, Iskandar, Rabu, 10 Desember 2025.

Program diskon lintas moda ini menurutnya merupakan bagian dari stimulus ekonomi yang diberikan pemerintah pusat. Kebijakan tersebut tertuang dalam Keputusan Bersama Menteri Perhubungan, Menteri Keuangan, Kepala BAPETEN, dan Badan Danantara, yang mengatur pemberian diskon tarif untuk angkutan udara, kereta api, penyeberangan laut, hingga angkutan sungai dan danau.

Namun, Iskandar menegaskan bahwa potongan harga di sektor penyeberangan bukan diterapkan pada tarif kapal.

“Yang mendapatkan diskon itu jasa pelabuhan, bukan harga tiket kapal Tarif kapal tetap mengacu pada regulasi yang sudah ditetapkan,” ujarnya.

Meski begitu, masyarakat tetap dapat menikmati tarif lebih terjangkau. Di lintasan Kayangan–Pototano, tarif dewasa turun dari Rp18.800 menjadi Rp14.800. Untuk kendaraan penumpang, besaran diskon juga cukup signifikan.

  • Golongan II: Rp75.000 jadi Rp65.700
  • Golongan IV A: Rp565.000 jadi Rp519.300
  • Golongan V A: Rp893.000 jadi Rp787.000
  • Golongan VI A: Rp1.307.000 jadi Rp1.153.600

Iskandar menyebut, libur akhir tahun diperkirakan memicu lonjakan penumpang dan kendaraan. Selain libur Nataru yang berdekatan, cuti bersama yang cukup panjang turut mendongkrak mobilitas masyarakat.

“Diprediksi ada peningkatan dibanding tahun lalu. Posko Nataru juga mulai dibuka pada 20 Desember 2025 di seluruh pelabuhan,” katanya.

Dalam menghadapi puncak arus liburan, Gapasdap memastikan ketersediaan kapal dalam kondisi optimal. Dari total 28 armada, 23 kapal telah siap beroperasi, sementara lima lainnya sedang proses docking dan perbaikan.

“Kami sangat siap. Dari sisi pengusaha, armada sudah disiapkan dengan maksimal untuk melayani masyarakat,” tegas Iskandar.

Iskandar mengimbau masyarakat memanfaatkan diskon tarif Nataru dan membeli tiket lebih awal untuk menghindari antrean panjang.

“Pemerintah sudah memberikan stimulus. Tinggal masyarakat memanfaatkan kebijakan ini dengan baik,” ujarnya.

Program diskon ini diharapkan tidak hanya membantu mobilitas masyarakat selama liburan, tetapi juga turut mendorong pergerakan ekonomi, khususnya di wilayah NTB.(bul)

LPS–OJK NTB Perkuat Literasi Keuangan Mahasiswa di UIN Mataram

0

Lombok (ekbisntb.com) – Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk pertama kalinya menggelar kegiatan literasi keuangan di Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram, Kamis, 4 Desember 2025.

Kegiatan ini menggandeng Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi NTB dan civitas akademika UIN Mataram, khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB). Antusiasme mahasiswa terlihat sejak awal acara, terlebih ketika sesi diskusi dibuka dan peserta mulai aktif melontarkan pertanyaan seputar peran LPS dan OJK dalam menjaga stabilitas sistem keuangan.

Selain materi edukatif, LPS juga menyediakan berbagai suvenir menarik bagi peserta terbaik. Kegiatan ini menandai langkah awal LPS memperluas jangkauan literasi keuangan ke lingkungan kampus di NTB.

Kepala Kantor Perwakilan LPS II, Bambang S. Hidayat, mengatakan bahwa masih banyak masyarakat, termasuk mahasiswa, yang belum memahami apa itu LPS dan program penjaminan simpanan yang dijalankan lembaga tersebut.

“Selama ini masyarakat hanya mengenal bank dalam kondisi normal, padahal bank tetap memiliki risiko. Ada bank yang mungkin mengalami masalah ringan, ada pula yang lebih serius. Di sinilah tugas LPS memastikan bank dapat kembali beroperasi normal,” ujarnya.

Menurut Bambang, terganggunya fungsi intermediasi bank dapat berdampak luas terhadap stabilitas sistem keuangan dan pertumbuhan ekonomi. Karena itu, edukasi kepada kelompok intelektual seperti mahasiswa sangat penting agar pemahaman mereka dapat diteruskan ke masyarakat.

Dalam kegiatan ini juga, LPS turut menawarkan kunjungan edukatif ke kantor wilayah di Surabaya serta peluang magang bagi mahasiswa yang memenuhi kriteria.

“Mahasiswa dapat langsung terlibat dalam proses bisnis LPS, mulai dari pengorganisasian kegiatan hingga pelaksanaan lapangan. Ini pengalaman yang memberikan insight berharga,” ungkap Bambang.

Kegiatan di UIN Mataram merupakan yang pertama di NTB, dan menjadi langkah awal LPS memperluas kolaborasi ke kampus-kampus lain, termasuk di wilayah kepulauan dan daerah 3T. Seperti halnya yang dilakukan oleh LPS bersama OJK sebelumnya juga melakukan edukasi keuangan hingga ke Pulau Medang.

“Kegiatan – kegiatan seperti ini akan terus kita perluas bersama OJK, kepada kelompok-kelompok masyarakat hingga ke pulau-pulau terluar,” tandasnya.

Kepala OJK NTB, Rudi Sulistyo, yang turut hadir, menyampaikan bahwa tingkat literasi keuangan nasional saat ini berada di angka 93 persen, dengan target pemenuhan pada 2029. Sementara inklusi keuangan berada di level 66 persen dan ditargetkan naik menjadi 98 persen sesuai RPJMN 2024–2025.

Pada Februari–Maret mendatang, OJK bersama BPS akan melakukan survei khusus untuk mendapatkan angka literasi keuangan terbaru di NTB.

“Mahasiswa termasuk kelompok usia yang tingkat literasinya masih rendah, khususnya usia 15–17 tahun. Karena itu, kegiatan seperti ini sangat penting untuk meningkatkan pemahaman mereka,” tegas Rudi.

Sementara itu,  Rektor UIN Mataram, Prof. Masnun, menyampaikan apresiasi mendalam atas kepercayaan LPS dan OJK memilih UIN sebagai kampus pertama penyelenggara kegiatan literasi di NTB.

“Kegiatan ini sangat membantu mahasiswa memahami tata kelola keuangan secara praktis. Selama ini mereka banyak mendapatkan teori, karena itu integrasi teori dan praktik seperti ini sangat penting,” ujarnya.

Prof. Masnun menilai kerja sama ini memperluas jejaring mahasiswa, terutama dalam peluang magang dan kerja. UIN memiliki sejumlah prodi seperti perbankan, ekonomi, dan ekonomi syariah yang relevan dengan dunia kerja di sektor keuangan.

“Kami bangga terpilih sebagai mitra pertama. Kami siap menjaga komunikasi dan membuka ruang bagi kolaborasi berkelanjutan dengan LPS, dan OJK,” tegasnya. (bul/*)

Hiswana Migas NTB Luruskan Isu Dugaan Isi Tabung LPG 3 Kg Tidak Sesuai

0
didistribusikan

Lombok (ekbisntb.com)- Sejumlah warga di Dusun Jerowaru Daye, Desa Jerowaru, Kecamatan Jerowaru, Lombok Timur, mengeluhkan dugaan ketidaksesuaian isi tabung LPG 3 kilogram yang mereka beli di warung sekitar tempat tinggal. Selama dua hingga tiga bulan terakhir, warga merasa gas yang digunakan lebih cepat habis dari biasanya.
Salah satu warga, Syamsul Rizal, menyampaikan keresahan itu setelah beberapa kali mendapatkan tabung yang dinilai tidak terisi penuh. Keluhan serupa juga muncul dari sejumlah warga lain sehingga menimbulkan kekhawatiran di tingkat masyarakat.
Menanggapi keluhan tersebut, Ketua Hiswana Migas Provinsi NTB, Reza Nurdin, memberikan penjelasan untuk meluruskan kesalahpahaman tersebut. Reza menegaskan bahwa masyarakat tidak bisa menjadikan indikator barometer alat kecil mirip jarum pengukur tekanan yang terpasang di sebagian tabung non-subsidi sebagai acuan untuk menilai berat atau isi LPG 3 kilogram.
“Tidak ada kaitannya barometer dengan berat isi tabung. Kalau berat itu ditimbang, sedangkan barometer itu mengukur tekanan gas di dalam tabung,” tegas Reza.
Menurutnya, anggapan bahwa barometer dapat menunjukkan isi tabung secara akurat adalah keliru dan berpotensi menimbulkan persepsi salah di masyarakat. Ia mengingatkan bahwa tekanan gas dalam tabung sangat dipengaruhi oleh lingkungan sekitar.
“Tekanan yang muncul pada barometer itu bervariasi tiap daerah. Kalau cuaca dingin atau sedang hujan, kadang tabung sampai berkeringat. Itu karena perubahan suhu memengaruhi tekanan dalam tabung,” jelasnya.
Reza menerangkan bahwa LPG merupakan gas yang dicairkan (Liquefied Petroleum Gas) dan disimpan dalam tabung dengan tekanan tertentu. Perubahan suhu dapat membuat tekanan naik atau turun tanpa mengubah jumlah atau berat LPG yang ada.
“Jangan sampai masyarakat menyimpulkan isi berkurang hanya karena melihat indikator tekanan. Itu dua hal yang berbeda,” tambahnya.
Ia memastikan bahwa proses pengisian LPG di SPBE telah mengikuti standar yang ditetapkan Pertamina, termasuk pemeriksaan berat tabung kosong dan berat tabung setelah pengisian.
Hiswana Migas NTB juga mengimbau masyarakat untuk membeli LPG di pangkalan resmi, memeriksa segel Pertamina pada tutup tabung, dan menimbang tabung bila merasa ragu, karena berat adalah metode paling akurat untuk memastikan kesesuaian isi.
Reza menegaskan pihaknya juga siap menindaklanjuti laporan warga dan berkoordinasi dengan Pertamina serta pemerintah daerah bila ditemukan indikasi pelanggaran di tingkat pengecer.
“Kalau ada dugaan tabung kurang isi, masyarakat bisa lapor dengan membawa bukti tabung yang ditimbang. Kami terbuka untuk pengecekan bersama,” katanya.
Dengan penjelasan tersebut, Hiswana Migas berharap keresahan warga Jerowaru dapat terjawab dan masyarakat tidak lagi terpengaruh oleh kesimpulan yang tidak tepat terkait indikator tekanan pada tabung LPG.(bul)

BPPD NTB Genjot Kunjungan Wisata dengan Parade Budaya Lombok–Sumbawa di CFD Malang

0

Mataram (ekbisntb.com)- Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) NTB menggelar Parade Budaya Lombok–Sumbawa di area Car Free Day (CFD) Jalan Ijen, Kota Malang, Minggu pagi, 7 Desember 2025.

Kegiatan ini menjadi salah satu strategi untuk memperkenalkan dan mempromosikan kekayaan destinasi dan budaya NTB kepada masyarakat Jawa Timur, khususnya warga Malang.

Ketua BPPD NTB, Sahlan M Saleh, mengatakan kegiatan promosi ini dirancang untuk menarik minat masyarakat Jawa Timur agar menjadikan Lombok dan Sumbawa sebagai destinasi liburan utama.

“Hari ini kami BPPD NTB melakukan Parade Budaya Lombok–Sumbawa di CFD Jalan Ijen Kota Malang. Kegiatan ini kami gelar untuk memperkenalkan destinasi Lombok dan Sumbawa, sekaligus meningkatkan kunjungan wisata dari Jawa Timur, khususnya Malang,” ujar Sahlan.

Ia menegaskan bahwa promosi intensif di Kota Malang memiliki alasan kuat. Selain tingginya antusiasme masyarakat terhadap wisata, kegiatan ini juga khusus digelar untuk mendukung penerbangan baru Malang–Lombok yang mulai beroperasi pertengahan Desember 2025 ini. Penerbangan ini diharapkan menjadi penghubung penting pariwisata antara dua daerah.

“Langkah ini juga guna mendukung penerbangan baru Malang–Lombok agar keterisian pesawat stabil dan berkelanjutan,” tambahnya.

Parade budaya yang berlangsung mulai pukul 06.00 hingga 08.00 WIB ini menampilkan beragam atraksi khas Lombok dan Sumbawa. Kegiatan ini diikuti oleh Dinas Pariwisata NTB yang dipimpin langsung oleh Kepala Dinasnya, Nur Aulia, tim BPPD NTB, pelaku industri pariwisata, mulai dari travel agent hingga perwakilan hotel, serta penampil budaya yang mengenakan pakaian adat dan memegang sign board promosi destinasi.

Menurut Sahlan, CFD dipilih karena menjadi ruang publik yang ramai dan interaktif. Ribuan warga Malang yang berolahraga pagi tampak antusias menyambut rombongan parade yang menyusuri Jalan Ijen.

“Cara ini strategis dan konkret karena disambut baik masyarakat pada momentum CFD. Peserta parade yang keliling Jalan Ijen langsung menarik perhatian warga,” ungkap Sahlan yang juga ketua Asoosiasi Travel Agent Indonesia (Astindo) NTB ini.

Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata NTB, Nur Aulia yang hadir langsung dalam kegiatan ini menilai strategi promosi seperti ini sangat efektif.

“Promosi pariwisata NTB ini memperkenalkan pariwisata Lombok dan Sumbawa dengan atmosfer yang sangat baik. Masyarakat bisa melihat langsung kekayaan budaya lewat pakaian adat dan sign board destinasi menarik,” ujarnya.

Menurutnya, pendekatan berbasis budaya dan interaksi langsung seperti ini terbukti memiliki dampak besar dalam menaikkan awareness masyarakat terhadap NTB.

“Ini adalah strategi promosi yang kami dukung bersama untuk kemajuan pariwisata NTB,” tegasnya.

Melalui kegiatan ini, BPPD NTB berharap citra pariwisata NTB semakin kuat di pasar Jawa Timur, dan penerbangan Malang–Lombok dapat bertahan secara komersial. Tidak hanya menampilkan budaya, tim juga aktif memberikan informasi paket wisata, destinasi unggulan, hingga event-event besar yang akan digelar di Lombok maupun Sumbawa.

Dengan sambutan hangat warga Malang, BPPD NTB optimistis promosi di ruang publik seperti CFD dapat menjadi pola tetap dalam memperluas pasar wisatawan domestik.(bul)