Beranda blog Halaman 94

Tingkatkan Kualitas Infrastruktur Irigasi, Pemda KLU Fasilitasi Sertifikasi Tenaga PL

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Tingkatkan Kualitas Infrastruktur Irigasi, Pemda KLU Fasilitasi Sertifikasi Tenaga PL
HADIR - Wabup KLU, Kusmalahadi Syamsuri menghadiri sertifikasi PL Irigasi.(Suara NTB/ist)

Tanjung (EKBIS NTB) Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU) memfasilitasi sertifikasi tenaga Pelaksana Lapangan (PL) yang bergerak pada infrastruktur irigasi. Langkah ini merupakan wujud dukungan Pemda untuk meningkatkan kualitas SDM para PL Irigasi untuk menghasilkan input dan output jaringan irigasi bagi masyarakat di KLU.

Wakil Bupati KLU, Kusmalahadi Syamsuri, S.T., M.T., mengatakan pembangunan infrastruktur tidak boleh hanya dipandang dari aspek fisik semata. Di balik setiap saluran irigasi yang dibangun, terdapat kualitas sumber daya manusia (SDM) yang menjadi kunci keberhasilan dan keberlanjutan aset tersebut.

“Peningkatan kompetensi tenaga kerja konstruksi merupakan kebutuhan mendesak  Sertifikasi kompetensi bukan hanya sekadar mendapatkan selembar sertifikat, lebih dari itu, ini adalah bentuk pengakuan terhadap kompetensi seseorang sekaligus tanggung jawab moral untuk menerapkan pengetahuan tersebut secara profesional di lapangan,” ujar Wabup, kemarin.

Dikatakannya, fasilitasi pelatihan yang dilakukan OPD teknis Pemda KLU memegang peran vital. Pasalnya, sektor pertanian masih menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat KLU. Ketersediaan jaringan irigasi yang berfungsi optimal sangat dibutuhkan untuk menjaga produktivitas lahan dan kesejahteraan petani, pekerjaan irigasi harus dilaksanakan dengan standar teknis, keselamatan kerja, dan metode yang tepat.

“Saya berharap para peserta tidak hanya kompeten secara administratif, tetapi benar-benar memiliki kemampuan yang dapat diterapkan dalam pekerjaan sehari-hari, serap ilmu dari instruktur, jangan ragu berdiskusi, dan bagikan pengalaman lapangan kalian,” pesannya.

Sementara, Plt. Kepala Dinas PUPR-PKP KLU, Bambang Gunawan, ST., MT., mengatakan Pelatihan dan Sertifikasi Pelaksanaan Lapangan Pekerjaan Saluran Irigasi Jenjang 4 Tahun 2026 merupakan wujud konkret komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) konstruksi. Kegiatan yang berlangsung selama dua hari, 31 Agustus hingga 1 September 2026.

Bambang menjelaskan, pelatihan ini dirancang khusus untuk membekali tenaga pelaksana lapangan dengan standar teknis yang ketat. Fokus utamanya meliputi pemahaman metode pelaksanaan pekerjaan saluran irigasi, aspek mutu, keselamatan dan kesehatan kerja (K3), serta pengendalian pekerjaan di lapangan sesuai Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI).

“Kegiatan ini diharapkan mampu mendorong tersedianya tenaga kerja konstruksi yang kompeten dan profesional di Lombok Utara, Peserta tidak hanya memperoleh sertifikasi sesuai jenjang keahlian, tetapi juga kemampuan nyata untuk mendukung kualitas pembangunan infrastruktur, khususnya jaringan irigasi,” ujar Bambang.

Peserta pelatihan adalah tenaga kerja konstruksi yang secara langsung terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan saluran irigasi di wilayah KLU.

Melalui program ini, pemerintah berupaya memastikan bahwa setiap aset infrastruktur yang dibangun memiliki daya tahan dan fungsi optimal karena ditangani oleh SDM yang tersertifikasi.

Ia juga menyampaikan harapan agar kegiatan ini berjalan lancar dan memberikan manfaat berkelanjutan bagi peningkatan kompetensi tenaga kerja konstruksi di daerah.

“Semoga pelatihan ini menjadi fondasi kuat bagi profesionalisme SDM kita, sehingga pembangunan infrastruktur irigasi di Lombok Utara semakin berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat,” pungkasnya. (ari)

70 Hari Tidak Hujan, Dompu Dilanda Kekeringan Ekstrem

Penulis
ekbisntb.com
-
0
70 Hari Tidak Hujan, Dompu Dilanda Kekeringan Ekstrem
DISTRIBUSI AIR - Mobil tangki milik BPBD Kabupaten Dompu yang sedang mendistribusikan air bersih kepada warga terdampak kekeringan di Simpasai Kecamatan Woja, Selasa (1/9). Sekarang ini, Kabupaten Dompu dilanda kekeringan ekstrem, karena 70 hari tidak diguyur hujan.(Suara NTB/ula)

Dompu (EKBIS NTB) –Kabupaten Dompu mengalami kekeringan ekstrem setelah lebih dari 70 hari tidak diguyur hujan. Dampak kekeringan pun mulai meluas dan ketersediaan air bersih menjadi persoalan utama bagi masyarakat terdampak.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Dompu, H. Wan Muhtajun, ST., mengatakan, hingga saat ini distribusi air bersih masih menjadi solusi utama yang dapat dilakukan pemerintah untuk membantu warga yang mengalami kesulitan mendapatkan air.

“Sampai hari ini, distribusi air bersih masih menjadi solusi yang bisa diberikan untuk masyarakat terdampak,” ungkap H. Wan Muhtajun kepada Suara NTB, Selasa (1/9).

Menurutnya, musim kemarau yang terjadi di Kabupaten Dompu telah berlangsung lebih dari 70 hari tanpa hujan. Berdasarkan kondisi yang terjadi, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengategorikan wilayah Dompu, Kabupaten Bima dan Kota Bima telah berada dalam kondisi kekeringan ekstrem.

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak, BPBD Kabupaten Dompu terus melakukan pendistribusian air bersih ke sejumlah wilayah. Pada Selasa (1/9), pihaknya berkolaborasi dengan Tim Penggerak PKK Kabupaten Dompu menyalurkan air bersih menggunakan empat unit mobil tangki.

Empat mobil tangki tersebut merupakan dukungan dari BPBD Kabupaten Dompu, Bank NTB Syariah, PDAM dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Dompu. “Sejak tadi pagi (kemarin, red) kita distribusikan air bersih di Simpasai. Distribusi berlanjut di Tembalae, Kecamatan Pajo. Kita akan upayakan pendistribusian air bersih setiap hari bagi warga terdampak,” katanya.

Berdasarkan data sementara BPBD Kabupaten Dompu hingga 31 Agustus 2026, sedikitnya sembilan desa dan kelurahan di empat kecamatan telah terdampak kekeringan.

Di Kecamatan Woja, wilayah terdampak meliputi Desa Baka Jaya sebanyak 50 kepala keluarga (KK), Desa Nowa 195 KK, Kelurahan Kandai Dua 307 KK, dan Kelurahan Simpasai sebanyak 125 KK. Sementara, di Kecamatan Pajo, warga terdampak berada di Desa Ranggo sebanyak 40 KK dan Desa Tembalae sebanyak 467 KK.

Di Kecamatan Dompu, kekeringan terjadi di Dusun Karaku, Desa Manggenae yang berdampak pada 75 KK serta Desa Mbawi sebanyak 355 KK. Sedangkan, di Kecamatan Manggelewa, warga terdampak berada di Desa Kampasi Meci sebanyak 47 KK.

Dengan kondisi kemarau yang masih berlangsung, kebutuhan air bersih diperkirakan tetap menjadi persoalan bagi masyarakat di wilayah terdampak. Pihaknya terus berupaya melakukan pendistribusian air bersih secara bertahap dan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan dasar warga. (ula)

Kelola Libatkan Masyarakat, Gubernur Usulkan Perubahan Status Hutan Sesaot

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Kelola Libatkan Masyarakat, Gubernur Usulkan Perubahan Status Hutan Sesaot
BERSAMA - Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal bersama dengan tiga Kepala Desa dan masyarakat di hutan Sesaot, Selasa, (1/9) . (Suara NTB/ist)

Mataram (EKBIS NTB) –Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal tengah menggodok perubahan status kawasan hutan konservasi Sesaot menjadi hutan lindung. Perubahan status kawasan ini bertujuan agar warga sekitar bisa mengelola hutan yang ada di Kabupaten Lombok Barat (Lobar) itu secara legal.

Menurut Iqbal, selama ini terjadi perbedaan pandangan antara Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) dengan Komando Brigade Rimba (Kobra) selaku aparat penjaga lahan konservasi Sesaot. Gapoktan, katanya berharap bisa bertahan hidup dengan memanfaatkan hutan Sesaot, sementara Kobra harus menegakkan Undang-Undang.

Atas hal itu, ia mengusulkan untuk mengalihkan status sebagian kawasan agar masyarakat bisa mengelola hutan tersebut tanpa takut adanya pelanggaran hukum. “Nah, kita sudah ada kesepakatan nanti, kan kita lagi dalam proses untuk melakukan perubahan status dari hutan konservasi ke hutan lindung,” ujarnya, Selasa, 1 September 2026.

Peralihan status tersebut, sambungnya disetujui oleh tiga kepala desa yang ada di dalam lingkar hutan Sesaot. Di antaranya Kepala Desa Buwun Sejati, Kepala Desa Sesaot, dan Kepala Desa Pakuan. Ketiga Kades itu bersama dengan Gapoktan dan masyarakat akan membuat awik-awik berkaitan dengan pengelolaan sebagian hutan, serta mereka juga akan menjadi bagian dari pengamanan kawasan yang masih  berstatus hutan konservasi.

“Jadi nanti ada wilayah pertahanan untuk mempertahankan zona merah yang tidak boleh disentuh sama sekali. Jadi masyarakat harus menjadi bagian dari pertahanan hutan. Menjaga hutan,” katanya.

Peralihan status hutan Sesaot, lanjutnya saat ini masih dalam tahap akhir di Kementerian Kehutanan. Setelah status kawasan itu berganti sebagian, masyarakat bisa langsung memanfaatkan hutan tersebut.

Sebagai informasi, sebelumnya Pemprov NTB berencana menaikkan status kawasan hutan Sesaot, Lombok Barat, dari hutan lindung menjadi hutan konservasi. Rencana ini bukan tanpa alasan. Saat Gubernur Lalu Muhamad Iqbal blusukan ke kawasan tersebut, banyak ditemukan aktivitas ilegal yang justru mengancam ekosistem ke depan, sehingga perlu dilakukan pembenahan.

Iqbal tidak ingin hutan yang selama ini menjadi bagian vital dalam menjaga pasokan air, mencegah terjadinya banjir, rusak akibat eksploitasi yang tidak terkendali yang merusak struktur tanah dan air.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Nusa Tenggara Barat (NTB), Didik Mahmud Gunawan Hadi, mengakui banyak penyerobotan lahan di kawasan hutan lindung Sesaot. “Karena memang banyak penyerobotan lahan di situ, sehingga itu kita perbuat (naikkan status),” katanya.

Namun perubahan ini tidak bisa serta merta dilakukan. Harus mendengar masukan dari masyarakat Desa Sesaot, Buwun Sejati, dan Pakuan seperti apa kondisi dan harapan dari masyarakat di sana. (era)

Rekonstruksi Kampung Adat Sade, Pembangunan Museum dan Masjid Sade Jadi Prioritas Awal

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Rekonstruksi Kampung Adat Sade, Pembangunan Museum dan Masjid Sade Jadi Prioritas Awal
MASJID DARURAT - Beberapa warga kampung adat Sade tengah beribadah di masjid darurat Sade, Senin (31/8/2026). Pembangunan Masjid Sade bersama Museum Sade jadi prioritas awal untuk dibangun saat rekonstruksi kampung adat Sade oleh pemerintah.(Suara NTB/kir)

Praya (EKBIS NTB) -Pembangunan Museum serta Masjid Sade bakal menjadi prioritas awal untuk dibangun pada masa rekonstruksi kampung adat Sade, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah (Loteng) yang direncanakan akan dimulai pekan ini. Pasalnya, untuk pembangunan rumah adat Sade sendiri masih harus menunggu desain kampung adat selesai disusun terlebih dahulu. Baru kemudian proses pembangunanya akan dimulai.

Sekretaris Daerah (Sekda) Lombok Tengah (Loteng) H. Lalu Firman Wijaya, S.T.,M.T., kepada Suara NTB, Senin (31/8/2026), mengungkapkan pembangunan masjid diutamakan lebih dahulu karena itu menjadi fasilitas umum yang memang jadi prioritas. Sumber pembiayaanya pun sudah ada.

Di mana proses pembangunanya akan dibayai oleh MIM (Metro Insan Mulia) Foundation. “Jadi untuk pembangunan Masjid Sade akan dibangun dengan donasi dari MIM foundation,” sebutnya.

Begitu juga Museum Sade, didahulukan karena diharapkan bisa menjadi destinasi wisata saat ajang MotoGP Mandalika nantinya. Karena itu, proses pembangunananya ditargetkan selesai sebelum ajang MotoGP Mandalika berlangsung. Jadi para penonton MotoGP yang ingin berwisata ke kampong adat Sade bisa mengunjungi Museum Sade.

Pasalnya, begitu proses rekonstruksi dimulai area kampung adat Sade akan ditutup dibagian samping kiri dan kanan serta depan. Jadi wisatawan tidak akan bisa leluasan masuk ke area kampung adat Sade yang sudah habis terbakar. Mereka yang masuk akan dibatasi. Ini untuk memastikan proses rekonstruksi bisa berjalan dengan aman.

“Untuk bagian belakang kampung adat Sade memang tidak akan ditutup. Agar bisa memberikan akses bagi warga setempat untuk beribadah ke Masjid Sade,” ujarnya.

Disinggung lokasi pembangunan Museum Sade, Firman mengatakan sampai saat ini masih diskusikan dengan warga. Sembari itu, tim dari Universitas Mataram (Unram) terus menyelesaikan desain bangunan museum. Begitu juga untuk barang-barang yang akan ditampilkan di museum nantinya saat ini juga sedang dikumpulkan.

Setelah itu baru kemudian ada dikurasi untuk menentukan barang atau artefak apa saja yang akan dipajang di Museum Sade nantinya. “Untuk pembangunan Museum Sade akan dibiayai oleh PT Amerta Indah Otsuka, selaku mitra Kementerian Pariwisata (Kemenpar) bersama Pemprov NTB,” jelasnya.

Begitu Museum Sade selesai dibangun, pengelolaannya akan diserahkan ke masyarakat setempat. Harapannya, dari hasil pengelolaan museum tersebut masyarakat bisa membiayai pengembangan kampong adat Sade ke depannya.

“Yang paling penting keberadaan museum ini nantinya bisa mendukung aktivitas pariwisata dan ekonomi masyarakat Sade pascamusibah kebakaran,” pungkas mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Loteng ini. (kir)

Pemkab Lobar Didesak Tangani Jalan Rusak di Dusun Telaga Lebur

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Pemkab Lobar Didesak Tangani Jalan Rusak di Dusun Telaga Lebur
RUSAK - Jalan kabupaten yang kondisinya rusak di Dusun Telaga Lebur, Kecamatan Sekotong menuju dusun lain mendesak ditangani.(Suara NTB/her)

Giri Menang (EKBIS NTB) -Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (Pemkab Lobar) didesak menangani akses jalan kabupaten yang ada di Dusun Telaga Lebur, Kecamatan Sekotong, Lobar. Pasalnya, jalan yang menghubungkan sejumlah dusun di wilayah Sekotong Tengah dengan desa tetangga itu kondisinya rusak parah. Badan jalan hancur akibat dilanda bencana beberapa tahun lalu.

Pantauan media di lokasi jalan itu, badan jalan itu nyaris tidak berbentuk karena rusak parah. Lubang hampir memenuhi badan jalan tersebut. Ditambah air dari irigasi bendungan meluber ke jalan tersebut sehingga kerap kali menjadi nyaris berubah seperti sungai.

Anggota DPRD Lobar Dapil Sekotong-Lembar, H. Suherman mengatakan bahwa saat ini akses jalan di depan Pasar Sekotong yang rusak parah sedang dikerjakan dengan anggaran Rp1,6 miliar hanya mampu menangani sekitar 500 meter.

“Kalau anggaran Rp1,6 miliar itu cuma sampai seberapa itu, sedangkan jalan rusak itu ada hampir 3 kilometer sampai Telaga Lebur. Belum lagi jalan lingkar tembus ke kantor desa yang butuh penanganan,” kata politisi Nasdem itu Senin (31/8/2026).

Penanganan jalan depan pasar itu pun perlu dilanjutkan tahun depan ke akses jalan Telaga Lebur yang berada satu ruas jalan. Selain itu, jalan lingkar menuju kantor desa juga butuh perbaikan mendesak.

Untuk itu ia pun mendorong Pemkab untuk mengalokasikan anggaran penanganan jalan tersebut pada APBD murni tahun 2027. Pihaknya menyuarakan pada pembahasan APBD murni yang segera dibahas dengan eksekutif, agar anggaran penanganan jalan itu bisa masuk. “Nanti kami sampaikan di komisi III karena itu liding sektornya, kami minta supaya dianggarkan tahun depan,” tegasnya.

Jalan ini mendesak ditangani, karena kondisinya yang rusak menghambat aktivitas masyarakat, baik sektor ekonomi ke pasar, ke sekolah maupun puskesmas serta kegiatan lainnya. Terlebih lagi akses jalan ini satu-satunya jalur penghubung ke dusun yang ada dibagian perbukitan.

Pihaknya berharap pada Pemkab dalam hal ini Wabup Lobar, Hj. Nurul Adha untuk mengatensi penanganan jalan ini. Karena sesuai dengan jargon Sejahtera dari Desa, perlu dibuktikan dengan penanganan kebutuhan rakyat di desa. (her)

Krisis Air, Petani di Lombok Barat Terancam Gagal Panen

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Krisis Air, Petani di Lombok Barat Terancam Gagal Panen
LAYU - Areal pertanian warga di Desa Tempos, Kecamatan Gerung, Lobar ini layu karena kekurangan air, akibat kekeringan yang melanda sejak beberapa pekan terakhir.(Suara NTB/her)

Giri Menang (EKBIS NTB) -Musim kemarau yang saat ini melanda daerah Lombok Barat (Lobar), tidak saja mengakibatkan kekeringan hingga krisis air bersih bagi belasan ribu penduduk. Namun, kekeringan juga mengakibatkan lahan pertanian warga terancam gagal panen. Kondisi tanaman layu akibat kekurangan air, bahkan beberapa areal tanaman petani mati mengering.

Pantauan media di Desa Tempos Kecamatan Gerung misalnya, lahan pertanian kering sehingga sebagian besar tanaman jagung tidak tumbuh bagus. Tanaman jagung terlihat layu hingga menguning, bahkan sebagian mati. Irigasi di areal pertanian itu tidak ada air sehingga petani tidak bisa menyuplai ke lahan pertaniannya.

Amak Faizi, warga Tempos Daye mengaku lahan tanaman jagungnya telah lama kekurangan air. “Tamanan jagung saya layu mau mati, karena air tidak ada,” aku Amak Faizi, ditemui di lokasi lahan garapannya, Senin (31/8/2026).

Ia menanam jagung di Dusun Tempos sebanyak enam petak seluas 3-4 are. Kondisi tanamannya saat ini layu karena tidak ada air. Sumur irigasi yang mau disedot pun tidak ada airnya karena kekeringan.

Petani di daerah itu pun hanya berharap dari air irigasi Bendungan Pengga. Namun, akibat rehabilitasi irigasi belum tuntas, air Bendungan pun belum bisa dialirkan ke jaringan irigasi lahan pertanian warga.

“Itu (jaringan Bendungan Pengga) yang kita harapkan, tapi belum jadi. Harapan kami segera selesai rehabilitasi,” harap dia.

Pihaknya berharap Pemkab dalam hal ini Dinas Pertanian turun memerhatikan para petani terdampak kekeringan ini, sebab ia sendiri khawatir dengan kondisi saat ini tanaman jagungnya gagal panen sehingga dipastikan petani mengalami kerugian.

Sementara itu, Kepala Desa Tempos, Sudirman mengakui dampak cuaca panas (kemarau) hampir 25 persen dari lahan pertanian warganya terancam gagal panen karena dampak kekeringan jika hujan tidak turun hingga September.

“Akibat cuaca panas ini, petani kita banyak yang terancam puso (gagal panen) karena kekeringan ini,” kata Sudirman.

Tanaman jagung petani mengalami kekurangan air, karena sumur-sumur di lahan pertanian warga kering. Ditambah lagi saluran irigasi dari Bendungan Pengga belum bisa mengalir airnya, karena masih pengerjaan rehabilitasi saluran irigasi.

“Jadinya belum bisa dimanfaatkan saluran ini, sedangkan air sumur irigasi sawah warga kering sehingga tidak bisa disedot pakai mesin pompa,” ujarnya.

Akibatnya tanaman warga pun mulai layu. Pihaknya pun khawatir sebagian lahan pertanian warga gagal panen. Diperkirakan mencapai sekitar 25 persen, dari luas areal pertanian 602 hektare.

“Sekitar 25 persen yang kemungkinan gagal panen yang jauh dari sungai karena tidak bisa menarik air lewat pompa,” ungkapnya.

Pihaknya berharap pengerjaan rehabilitasi saluran irigasi Bendungan Pengga secepatnya diselesaikan supaya warga bisa memanfaatkan air untuk irigasi pertanian, sehingga bisa mencegah gagal panen yang meluas di daerahnya.

Disebutkan, saluran irigasi yang direhab di desanya sepanjang 4 kilometer baik primer maupun sekunder. Jika ditotal panjang saluran Bendungan Pengga di sejumlah desa mencapai 7 kilometer.

Dengan kondisi ini pihaknya berharap agar OPD terkait aktif turun melihat dan membantu petani. Ia juga berharap agar bantuan sosial dari pemerintah seperti bantuan pangan segera disalurkan, supaya tidak terlalu berdampak pada masyarakat. Terlebih lagi kondisi ekonomi masyarakat saat ini lagi menurun.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Pertanian Lobar, Muhamad Taufik mengatakan pihaknya sedang mendata lahan pertanian yang terdampak kekeringan. “Sedang didata oleh petugas POPT,” terangnya.

Lahan pertanian yang lokasinya dekat dengan sumber air, pihaknya berupaya membantu petani dengan pompa air. Para petani diberikan bantuan berupa pompa air 3 inch untuk wilayah-wilayah yang ada sumber airnya.

Pihaknya juga sedang mengupayakan memperbanyak pompa air untuk membantu petani. Selain itu, bantuan Irpom dari Pusat juga merupakan salah satu upaya pihaknya mengantisipasi terjadinya kekeringan di beberapa lokasi.

Sementara itu, berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang disampaikan Kepala Bidang Darurat dan Logistik BPBD Lombok Barat, Toni Hidayat menyebutkan daerah yang terdampak kekeringan saat ini meluas hingga 62 Dusun, 16 Desa 6 kecamatan. “Jiwa yang terdampak 6.578 KK, 19337 jiwa,” sebutnya.

Sejauh ini pihaknya masih mengusulkan peningkatan status dari siaga ke darurat Bencana kekeringan untuk memaksimalkan penanganan. (her)

Retribusi Pasar Gerung Lampaui Target Bulanan

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Retribusi Pasar Gerung Lampaui Target Bulanan
(EKBIS NTB/her) CEK - Kepala Pasar Gerung, Ginti Dwi Sasmito turun mengecek para pedagang yang berjualan, Selasa (1/9/2026).

Giri Menang (EKBIS NTB) – Retribusi pasar Gerung Lombok Barat (Lobar) selama empat bulan terakhir melampui 100 persen dari target bulanan maupun harian. Dalam satu tahun ini, Pasar Gerung ditarget mampu menyetor Rp787 juta. Ke depan, beberapa potensi pasar ini bakal dimaksimalkan untuk meningkatkan retribusi.


Kepala Pasar Gerung, Ginti Dwi Sasmito mengatakan, pada masa hari besar maulid bulan ini terjadi penurunan pendapatan sekitar 2 persen akibat pedagang tidak keluar berjualan di pasar karena merayakan tradisi maulid tersebut. “Tetapi di Pasar Gerung ini tetap mencapai persentase retribusi per bulannya 100 persen,” sebutnya, Selasa (1/9/2026).


Rata-rata retribusi dari pasar itu perharinya bisa diperoleh Rp1,8 juta hingga Rp1,9 juta. Dan per bulan bisa mencapai Rp59 juta lebih, tetapi bulan Agustus turun sedikit menjadi Rp58 juta lebih.

Capaian retribusi bulanan di atas 100 persen itu mampu direalisasikan sejak Mei 2026 lalu. Capaian 100 persen bisa diperoleh, karena awal-awal ia menjabat sebagai Kepala Pasar pada Januari lalu dirinya mempelajari zona-zona retribusi dan mendata ulang jumlah pedagang.
“Alhamdulillah dari hasil pendataannya, cukai harian yang diperoleh bisa menembus 100 persen pada bulan Mei dan sampai saat ini alhamdulillah tetap bisa 100 persen,” sebutnya.


aat ini jumlah pedagang di pasar itu 632 orang, tetapi yang aktif sekitar 500-an orang pedagang. Para pedagang ini pun dinamis, kadang berjualan dan kadang tidak, sehingga setiap hari tidak sama jumlah pedagang yang berjualan.


Para pedagang ini dipungut retribusi cukai harian, baik pedagang di los maupun toko. Pihaknya pun terus berupaya meningkatkan retribusi pasar ini, dengan memaksimalkan pendataan lapak yang kosong untuk bisa ditempati oleh pedagang yang mau masuk berjualan.


“Itu kami lagi data untuk dikosongkan tempatnya, kami lagi petapan supaya pedagang baru bisa masuk berjualan untuk penambahan retribusi PAD,” imbuhnya. (her)

Mobil Listrik Jadi Opsi Transportasi Gawat Darurat di Gili Indah

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Mobil Listrik Jadi Opsi Transportasi Gawat Darurat di Gili Indah
(EKBIS NTB/ist) RAKOR - Bupati Lombok Utara, H. Najmul Akhyar (tengah) saat menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) dengan Klinik Emergency pada Senin (31/8) lalu. Ambulans listrik di Gili Indah dipandang mendesak untuk mendukung pelayanan kesehatan.

Tanjung (EKBIS NTB) – Kualitas pelayanan Kesehatan di Gili Indah menjadi atensi Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU). Langkah strategis dilalui dengan menjalin kemitraan bersama Klinik Gili Emergency. Salah satu poin yang akan diperkuat adalah layanan gawat darurat dengan mengusung opsi mobil ambulans listrik.


Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) yang meliputi Gili Trawangan, Gili Meno dan Gili Air, tidak hanya berkembang dari sisi usaha ekonomi pariwisatanya. Dari sisi administrasi, pemerintah daerah sudah melakukan tahap pemekaran jumlah dusun yakni tiga dusun di Gili Trawangan dan dua dusun di Gili Air.


Pemekaran tersebut untuk menjemput pemekaran jumlah desa di Gili Indah menjadi Desa Gili Indah (induk) dan desa persiapan Gili Trawangan. Bahkan, dari sisi keamanan, pihak Kepolisian sudah lebih dulu membentuk Polsek Gili Indah dari status sebelumnya Polisi Sub Sektor. Artinya, langkah tersebut disiapkan untuk membentuk tiga Gili sebagai Kecamatan Khusus.


Perkembangan administrasi wilayah dan usaha pariwisata tersebut tentu harus diimbangi oleh pemenuhan pelayanan dasar, termasuk kesehatan.


Bupati Lombok Utara, Dr. H. Najmul Akhyar, SH., MH., mengakui pihaknya sudah menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) dengan Klinik Emergency pada Senin (31/8) lalu. Rakor tersebut dalam rangka menemukan solusi untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan agar berjalan sesuai standar pelayanan minimal.


Najmul menyoroti pentingnya peningkatan fasilitas kesehatan di Desa Gili Indah. Klinik yang ada saat ini diakuinya belum memadai untuk memenuhi tuntutan pengobatan di tingkat warga maupun wisatawan. Fasilitas pemerintah di Gili Indah, harus segera ditingkatkan menjadi puskesmas atau paling tidak, mini hospital.


“InsyaAllah dalam waktu dekat, saya sudah memerintahkan Kadis Kesehatan untuk segera menyiapkannya. Ini langkah nyata pemerintah memberikan pelayanan prima bagi warga Trawangan, Meno, dan Air,” kata Najmul.


Bupati menyatakan, layanan kesehatan antar pulau perlu didukung oleh ketersediaan transportasi kegawatdaruratan, khususnya ambulan laut. Armada tersebut hingga saat ini belum tersedia. Rakor tersebut, mata dia, sebagai momentum yang tepat untuk menunjukkan kepedulian nyata terhadap keselamatan warga tiga gili.


Menyinggung permohonan pengadaan ambulan listrik dari manajemen Klinik Gili Emergency, Bupati Lombok Utara memberikan respons positif. Tetapi, keberadaannya tetap mengedepankan kehati-hatian karena menyangkut status kawasan.


Ambulans listrik menurut dia, agar didahului dengan pembahasan intensif melibatkan berbagai pihak untuk memastikan keselarasan dengan peraturan perundang-undangan, serta nilai-nilai sosial yang dipelihara masyarakat Gili Indah.


“Jika nanti diizinkan (masyarakat Gili Indah), kita harus memadukannya dengan regulasi yang ada maupun norma sosial di wilayah tersebut,” imbuhnya.


Najmul pada kesempatan itu juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bersinergi menyukseskan program pemerintah pusat dalam menjadikan ketiga gili tersebut sebagai Kawasan Wisata Nasional.


Hadirnya fasilitas kesehatan dan transportasi Gawat Darurat yang memadai, dinilai menjadi fondasi utama dalam mendukung status destinasi wisata.


Sementara, Direktur Klinik Gili Emergency, dr. Nasrullah, mengungkapkan bahwa saat ini terdapat keterbatasan signifikan dalam penggunaan kendaraan listrik sebagai moda transportasi kegawatdaruratan di tiga Gili. Penyediaan ambulans listrik dipandang mendesak sebagai sarana evakuasi yang memadai, nyaman, ramah lingkungan, dan cepat diakses.


“Di satu sisi, Desa Gili Indah khususnya Gili Trawangan harus memiliki transportasi kegawatdaruratan yang memenuhi standar tersebut. Kami berharap rakor ini menghasilkan keputusan konkret untuk menyediakan ambulans listrik,” kata Nasrullah.


Ia juga memberikan jaminan penting terkait operasionalisasi ambulan listrik tersebut jika nanti diizinkan beroperasi, pihaknya tidak akan membebankan biaya transportasi kepada siapa pun. (ari)

Bupati Imbau Petani Tembakau Tidak Jual ke Tengkulak

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Bupati Imbau Petani Tembakau Tidak Jual ke Tengkulak
(EKBIS NTB/rus) TEMBAKAU - Tanaman Tembakau di Desa Gelanggang, Kecamatan Sakra Timur, Lombok Timur. Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin mengingatkan petani agar tidak menjual tembakau melalui tengkulak.

Selong (EKBIS NTB) – Memasuki September 2026, sebagian petani tembakau di Lombok Timur (Lotim) mulai memasarkan hasil panennya. Di tengah musim penjualan tersebut, Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin mengingatkan petani agar tidak menjual tembakau melalui tengkulak.


Bupati meminta petani mengupayakan penjualan hasil produksi secara langsung kepada perusahaan, sehingga harga yang diterima petani diharapkan lebih baik dan tata niaga tembakau dapat berjalan lebih sehat.


“Jangan menjual ke tengkulak,” pesan Haerul saat berada di wilayah Sakra Timur, Selasa (1/9/2026).


Menurutnya, pemerintah daerah harus hadir ketika masyarakat menghadapi persoalan yang dapat mengganggu keberlangsungan usaha mereka. Salah satunya berkaitan dengan akses pupuk bagi petani.


Haerul menilai pupuk tidak sekadar menjadi kebutuhan produksi, tetapi menyangkut keberlangsungan hidup petani dan keluarganya. “Bicara pupuk, itu bicara kehidupan. Kalau tanaman hidup,” ujarnya.


Ia juga meminta petani maupun masyarakat segera menyampaikan laporan apabila menemukan perusahaan atau gudang tembakau yang membeli hasil produksi petani dengan harga di bawah ketentuan atau standar yang berlaku.


“Kalau ada gudang yang membeli di bawah harga, segera lapor. Saya pasti tangani. Tidak mungkin saya diam,” tegasnya.


Menurut Haerul, pemerintah tidak boleh membiarkan petani berada dalam posisi yang lemah ketika berhadapan dengan tata niaga hasil pertanian. Karena itu, ia meminta petani lebih berhati-hati dalam menentukan pembeli hasil panennya.


Dalam kesempatan tersebut, Haerul juga menyampaikan kondisi perekonomian Lombok Timur yang disebutnya tumbuh di atas lima persen. Menurutnya, pertumbuhan tersebut tidak terlepas dari berbagai kebijakan pemerintah pusat yang memberikan dampak terhadap perekonomian daerah.


Ia juga memastikan ketersediaan pupuk subsidi saat ini cukup. Pemerintah terus berupaya menjaga agar peningkatan produksi tidak justru diikuti dengan anjloknya harga ketika memasuki masa panen raya.


“Tidak ada lagi istilah panen raya harga lebur. Harga hancur. Panen raya harga tetap baik,” katanya.


Haerul menegaskan stabilitas harga hasil pertanian membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Untuk komoditas jagung, kepolisian diminta ikut mengawal tata niaga, sedangkan persoalan harga gabah menjadi perhatian TNI.


Sementara untuk tembakau, ia menjelaskan komoditas tersebut tidak termasuk dalam program pangan sehingga tidak mendapatkan pupuk subsidi seperti komoditas pangan. Kendati demikian, pemerintah daerah memastikan petani tembakau tetap mendapat perhatian.


Haerul berharap petani tidak hanya mampu meningkatkan produksi, tetapi juga memperoleh harga jual yang layak. Karena itu, ia kembali mengingatkan petani agar tidak terburu-buru menjual hasil panen kepada tengkulak dan mengutamakan akses penjualan langsung kepada perusahaan. (rus)

16 tahun Tak Tersentuh Perbaikan, Ruas Jalan Beleka-Lingkuk Buak Rusak Parah

Penulis
ekbisntb.com
-
0
16 tahun Tak Tersentuh Perbaikan, Ruas Jalan Beleka-Lingkuk Buak Rusak Parah
(EKBIS NTB/kir) BERLUBANG - Pengendaraan tengah melintasi jalan berlubang di ruas jalan Beleka-Lingkuk Buak Kecamatan Praya Timur, Lombok Tengah, Selasa (1/9).

Praya (EKBIS NTB) – Ruas jalan Beleka-Lingkuk Buak, Kecamatan Praya Timur menjadi salah satu jalan kabupaten di Lombok Tengah (Loteng) yang kondisinya saat ini cukup memprihatinkan.

Sejak dibangun tahun 2010 lalu, ruas jalan sepanjang sekitar 8,6 kilometer tersebut sampai sekarang belum pernah tersentuh perbaikan. Pemerintah daerah pun didesak untuk segera memperbaiki ruas jalan tersebut.


“Kenapa? karena ruas jalan ini merupakan jalan lintas kabupaten. Yang menghubungkan wilayah Sepit, Lombok Timur (Lotim) dengan Beleka, Loteng,” sebut anggota DPRD Loteng, Ahmad Rifai, kepada Suara NTB, Selasa (1/9).


Ditemuai di sela-sela kunjungan lapangan di SMPN 5 Praya Timur, Rifai mengungkapkan ruas jalan tersebut juga merupakan jalur ekonomi dengan mobilitas masyarakat yang cukup tinggi. Banyak masyarakat yang memanfaatkan jalan tersebut untuk berbagai kegiatan ekonomi.


Seperti saat musim tembakau sekarang, hampir setiap saat mobil pengangkut tembakau melewat ruas jalan tersebut. “Inilah kenapa ruas jalan ini penting untuk ditangani segera. Karena selain menjadi jalan lintas kabupaten. Sekaligus jalur ekonomi dengan mobilitas masyarakat yang cukup tinggi,” sebutnya.


Menurutnya, kebutuhan anggaran untuk perbaikan ruas jalan tersebut tidak begitu besar. Hanya sekitar Rp4 miliar saja. Pasalnya, dari panjang 8,6 kilometer yang rusak parah dan butuh penanganan segera sekitar 3 kilometer saja. Selebihnya rusak ringan. Meski masih bisa dilalui kendaraan.


“Jalan ini dulu di hot mix pada masa Bupati Suhaili. Sekarang sudah hampir 16 tahun berlalu jalanya belum pernah perbaiki. Jadi sudah waktunya diperbaiki. Selain karena memang keberadaan ruas jalan ini yang sangat vital bagi masyarakat,” tegas politis Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.


Memang, beberapa kali pemerintah desa pernah melakukan penimbunan jalan yang berlubang. Tapi tidak bisa maksimal karena kemampuan anggaran desa yang terbatas. Sehingga memang butuh dukungan dari anggaran daerah. Baru kondisi ruas jalan tersebut bisa membaik. (kir)

1...939495...1,070Halaman 94 dari 1,070