Mataram (ekbisntb.com)— Penyaluran Bantuan Pangan (Banpang) alokasi Oktober dan November 2025 di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) telah mencapai 81,29 persen. Hingga 15 Desember 2025 pukul 08.00 WITA, Perum Bulog Kantor Wilayah NTB mencatat sebanyak 423.688 Penerima Bantuan Pangan (PBP) telah menerima bantuan dari total 521.185 PBP yang menjadi sasaran program tersebut.
Berdasarkan data penyaluran Banpang, Pimpinan Wilayah Perum Bulog NTB, Mara Kamin Siregar capaian penyaluran tertinggi berada di wilayah KC Lombok Timur. Dari total 132.039 PBP, sebanyak 126.993 PBP telah menerima bantuan atau setara 96,18 persen. Capaian ini menjadi yang paling tinggi di antara seluruh wilayah kerja Bulog di NTB.
Sementara itu, wilayah kerja Kanwil NTB yang meliputi Kabupaten Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Utara, dan Kota Mataram mencatat total sasaran 257.136 PBP. Dari jumlah tersebut, realisasi penyaluran mencapai 235.804 PBP atau 91,70 persen. Kota Mataram bahkan telah menuntaskan penyaluran dengan capaian 100 persen, sementara Lombok Tengah mencapai 89,72 persen, Lombok Barat 87,84 persen, dan Lombok Utara 98,21 persen.
Di wilayah KC Sumbawa, penyaluran juga menunjukkan progres positif. Dari total 49.359 PBP, bantuan telah disalurkan kepada 45.411 PBP atau sekitar 92 persen. Kabupaten Sumbawa Barat mencatat capaian hampir sempurna yakni 99,37 persen, sementara Kabupaten Sumbawa mencapai 89,68 persen.
Namun demikian, penyaluran di wilayah KC Bima masih relatif rendah dibandingkan daerah lain. Dari total sasaran 82.651 PBP, bantuan baru tersalurkan kepada 15.480 PBP atau sekitar 18,73 persen. Rinciannya, Kabupaten Bima belum terealisasi, Kabupaten Dompu baru mencapai 27,45 persen, dan Kota Bima mencapai 80,04 persen.
Perum Bulog Kanwil NTB menurut Regar, panggilan akrabnya, terus melakukan percepatan penyaluran dengan berkoordinasi bersama pemerintah daerah, aparat desa, serta pihak terkait lainnya.
“Upaya ini dilakukan agar seluruh PBP dapat segera menerima bantuan pangan sesuai jadwal, terutama menjelang akhir tahun 2025,” ujarnya.
Program Bantuan Pangan merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan masyarakat serta menekan dampak inflasi, khususnya bagi keluarga penerima manfaat. Bulog berharap sisa penyaluran yang belum terealisasi dapat diselesaikan dalam waktu dekat sehingga manfaat program dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat di seluruh wilayah NTB.(bul)
Capai 81 Persen, 423 Ribu Sasaran di NTB Telah Terima Bantuan Pangan Beras dan Minyak Goreng
Rangkaian HUT NTB Ke 67, Pemprov Gelar NTB Bermunajat
Mataram (ekbisntb.com) –
Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) ke-67, Pemerintah Provinsi NTB menyelenggarakan kegiatan NTB Bermunajat pada Rabu, 17 Desember 2025, bertempat di halaman Kantor Gubernur NTB.
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Provinsi NTB H. Yusron Hadi, ST., MUM., menjelaskan, NTB Bermunajat merupakan kegiatan doa dan refleksi spiritual bersama yang dipersembahkan untuk seluruh umat beragama di Provinsi NTB.
“Kegiatan ini menjadi momentum kebersamaan dalam keberagaman, sebagai wujud rasa syukur atas perjalanan panjang NTB sekaligus ikhtiar batin untuk memohon keberkahan, kedamaian, dan kemajuan daerah,” ujarnya, Minggu, 14 Desember 2025.
Dengan mengusung tema “NTB Bermunajat untuk Makmur Mendunia”, tambahnya, acara ini bertujuan memperkuat nilai spiritual, toleransi, persatuan, dan harmoni sosial sebagai fondasi pembangunan daerah.
Melalui munajat dan doa bersama, masyarakat diajak untuk meneguhkan semangat kebersamaan dalam membangun NTB yang sejahtera, aman, dan berdaya saing.
Kegiatan NTB Bermunajat akan berlangsung mulai pukul 16.00 hingga 22.00 WITA, terbuka gratis untuk umum, dan diikuti oleh jajaran pemerintah daerah, tokoh lintas agama, tokoh masyarakat, pemuda, serta masyarakat dari berbagai latar belakang.
Selain rangkaian doa dan munajat, acara ini juga dimeriahkan pengisi acara nasional akan, di antaranya Opick Tomboati, Habib Ali Zaenal Abidin Alkaf, dan Mohamed Youssef. Acara juga menampilkan kolaborasi seni religi dan budaya berupa Gending x Hadrah, Gambus, serta Pop Religi, yang mencerminkan kekayaan tradisi dan kearifan lokal NTB.
Melalui NTB Bermunajat, harapnya , Pemprov NTB mengajak seluruh masyarakat untuk memperkuat nilai spiritual, persatuan, dan kebersamaan sebagai fondasi pembangunan daerah.
Momentum ini diharapkan menjadi ruang refleksi dan doa bersama agar NTB senantiasa diberikan keberkahan, kedamaian, serta kemajuan di usia ke-67 tahun.
NTB Bermunajat menjadi salah satu rangkaian penting dalam peringatan HUT NTB ke-67, sekaligus simbol sinergi antara pemerintah, tokoh agama, dan masyarakat dalam membangun NTB yang religius, harmonis, dan berdaya saing di tingkat nasional maupun global. (ham)
Dinas Perdagangan NTB Gencarkan Sosialisasi Gempur Rokok Ilegal di Sumbawa
Mataram (ekbisntb.com) — Dinas Perdagangan (Disdag) Provinsi NTB terus menggencarkan upaya pemberantasan rokok ilegal melalui kegiatan edukasi lintas sektor. Pada Selasa, 2 Desember 2025, Disdag NTB menggelar Aksi Perlindungan Konsumen bertajuk “Edukasi Konsumen Cerdas dan Pelaku Usaha Bertanggung Jawab dalam Peredaran Rokok Ilegal” di Kabupaten Sumbawa.
Kepala Disdag NTB, Jamaluddin, S.Sos., MT., membuka kegiatan sekaligus menjadi pemateri. Ia menegaskan bahwa peredaran produk tembakau, sebagai salah satu penyumbang penerimaan negara terbesar, harus diawasi dengan ketat agar tidak dimanfaatkan untuk peredaran rokok ilegal.
“NTB merupakan salah satu daerah penghasil tembakau terbesar di Indonesia, bahkan masuk empat besar nasional. Karena itu, kita memiliki tanggung jawab untuk menjaga ekosistem perdagangan hasil tembakau yang legal,” ujarnya.
Jamaluddin menekankan pentingnya edukasi bagi masyarakat dan pelaku usaha untuk mengenali ciri-ciri rokok ilegal dan memahami dampak negatifnya bagi konsumen, pelaku usaha, maupun negara. Sosialisasi ini diharapkan memperkuat kesadaran pedagang tembakau terhadap aturan peredaran barang dan membangun budaya perlindungan konsumen yang lebih baik.
Dalam kegiatan tersebut turut hadir sejumlah narasumber, di antaranya Kepala Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan Kantor Bea dan Cukai Wilayah Sumbawa yang memaparkan materi terkait peredaran rokok ilegal dan dampaknya terhadap penerimaan negara.
Sementara itu, Sekretaris Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Sumbawa membahas pengawasan barang beredar, dan Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Satpol PP Kabupaten Sumbawa menyampaikan materi tentang penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal.
Antusiasme peserta terlihat dari banyaknya pertanyaan yang disampaikan kepada narasumber. Kegiatan ditutup dengan sesi kuis berhadiah doorprize bertema Gempur Rokok Ilegal.
Disdag NTB menegaskan bahwa peredaran rokok ilegal tidak hanya merugikan negara, tetapi juga dapat menjerat pelaku—baik penjual maupun pembeli—dengan sanksi hukum. Melalui sosialisasi ini, peserta diharapkan menjadi konsumen dan pelaku usaha yang lebih cerdas dan bertanggung jawab dengan tidak membeli, mengonsumsi, maupun memperjualbelikan rokok ilegal.(bul)
UMP 2026 NTB Belum Terbit, ABUJAPI Khawatirkan Dampak ke Kontrak Kerja dan Upah Buruh
Mataram (ekbisntb.com)- Hingga menjelang berakhirnya tahun 2025, Surat Keputusan (SK) Gubernur Nusa Tenggara Barat tentang Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 belum juga diterbitkan.
Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan dunia usaha, khususnya perusahaan jasa pengamanan dan alih daya, karena menghambat penyusunan perencanaan anggaran dan berpotensi merugikan pekerja.
Ketua Asosiasi Badan Usaha Jasa Pengamanan Indonesia (ABUJAPI) NTB, Iwan Balukea menilai, keterlambatan penetapan UMP 2026 menyulitkan pengusaha dalam menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk tahun berikutnya. Menurutnya, kepastian upah minimum biasanya menjadi acuan utama dalam perencanaan pengupahan.
“Sudah akan berakhir tahun 2025, tetapi SK Gubernur tentang UMP 2026 belum juga terbit. Padahal, pengusaha membutuhkan kepastian ini untuk menyusun RAB tahun depan,” ujar Iwan.
Ia menjelaskan, biasanya perencanaan pengupahan di perusahaan umumnya mulai dilakukan pada Desember, atau paling lambat setelah SK Gubernur tentang UMP diterbitkan. UMP dan UMK tidak hanya menjadi dasar penentuan upah pekerja, tetapi juga memengaruhi berbagai komponen ketenagakerjaan lainnya.
“UMP dan UMK menjadi dasar pengenaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, dasar perhitungan THR, pesangon masa kerja, hingga cost structure yang kami tawarkan kepada pengguna jasa,” jelasnya.
Selain itu, Iwan menyoroti dampak keterlambatan UMP 2026 terhadap proses penawaran harga, khususnya pada sistem e-katalog. Hingga saat ini, harga yang tercantum dalam e-katalog masih menggunakan perhitungan UMP 2025.
“UMP juga menjadi dasar penawaran harga di e-katalog. Kalau UMP 2026 belum ditetapkan, maka harga yang digunakan masih UMP 2025,” katanya.
Ia mengkhawatirkan, keterlambatan tersebut berpotensi menyebabkan banyak kontrak kerja tenaga alih daya ditandatangani dengan menggunakan UMP 2025. Akibatnya, pekerja berisiko tidak menerima upah sesuai ketentuan UMP 2026 ketika sudah berlaku.
“Yang kami takutkan, kontrak-kontrak kerja ditandatangani dengan dasar UMP 2025, sehingga pekerja tidak mendapatkan hak UMP 2026,” tegasnya.
ABUJAPI berharap pemerintah pusat dan daerah dapat segera menerbitkan regulasi yang menjadi dasar penetapan UMP 2026 agar dunia usaha memiliki kepastian hukum, sekaligus menjamin perlindungan hak-hak pekerja, khususnya di Nusa Tenggara Barat.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Nakertrans) NTB, H. Muslim, ST., M.Si, menjelaskan bahwa hingga kini pemerintah daerah masih menunggu kebijakan dari pemerintah pusat.
“Belum, masih menunggu petunjuk pelaksanaan dari pusat karena Peraturan Pemerintah (PP)-nya belum keluar,” jelas Muslim.(bul)
Bluebird Group Siap Temani Perjalanan Akhir Tahun yang Aman & Nyaman untuk Wisatawan Lombok
Mataram (ekbisntb.com)- Liburan akhir tahun menjadi momen yang dinanti untuk melepas penat dan berkumpul dengan orang terdekat. Di tengah meningkatnya mobilitas masyarakat dan wisatawan, rasa tenang selama perjalanan menjadi kunci agar momen ini benar-benar bermakna.
Memahami kebutuhan tersebut, Bluebird Group memastikan perjalanan di Lombok tetap aman, nyaman, dan bebas khawatir melalui pengalaman mobilitas berkualitas dengan standarisasi armada, pengemudi profesional, serta transformasi digital yang memudahkan akses layanan taksi dan rental mobil.
Kondisi mobilitas di Lombok memiliki tantangan tersendiri, mulai dari infrastruktur yang masih berkembang, ketersediaan layanan transportasi yang belum merata, hingga jarak antar destinasi yang relatif jauh.
Pada periode liburan, Lombok menjadi salah satu destinasi wisata utama dengan kunjungan yang secara historis meningkat lebih dari 23% dibanding bulan sebelumnya saat Natal dan Tahun Baru1, dan didominasi oleh wisatawan mancanegara.
Peningkatan aktivitas ini mendorong kebutuhan akan transportasi andal semakin tinggi. Selama hampir 30 tahun hadir di kota ini, Bluebird terus memperkuat perannya sebagai penyedia solusi mobilitas yang hadir di setiap momen, termasuk di perjalanan akhir tahun pelanggan.
Warga dan wisatawan di Lombok bisa menggunakan berbagai layanan, mulai dari Bluebird (taksi regular) untuk perjalanan harian, termasuk antar-jemput dari bandara, pusat perbelanjaan, hingga destinasi wisata; hingga Goldenbird (rental mobil) yang memberikan fleksibilitas rental per jam maupun harian untuk kebutuhan mobilitas selama liburan.
Fakhrizal Syam, Manager Bluebird Group Lombok, mengatakan, dengan layanan mobilitas yang lengkap, Bluebird siap menjadi teman perjalanan akhir tahun yang dapat diandalkan bagi pelanggan, mulai dari landing di bandara Zainuddin Abdul Madjid atau berlabuh di pelabuhan Bangsal, menuju ke berbagai titik strategis Lombok, seperti mall, hotel, pelabuhan, terminal, hingga rumah sakit.
“Fokus kami adalah memastikan seluruh armada beroperasi secara optimal melalui pengecekan harian dan pemeliharaan berkala, serta memastikan kesiapan pengemudi dengan pelatihan rutin setiap hari,” ujarnya.
Bluebird juga hadir lebih dekat melalui akses layanan yang semakin mudah di aplikasi MyBluebird, mulai dari pemesanan cepat, pelacakan real-time, hingga beragam metode pembayaran.
Salah satu fitur favorit pelanggan, Fixed Price, memberikan kepastian tarif sejak awal sehingga perjalanan lebih transparan dan bebas khawatir. Penggunaan fitur Fixed Price meningkat lebih dari tiga kali lipat sepanjang tahun 2025, sejalan dengan pertumbuhan adopsi aplikasi MyBluebird lebih dari 46% dibanding tahun sebelumnya.
Pelanggan juga bisa merencanakan perjalanan lebih awal melalui fitur advance booking untuk memastikan ketersediaan armada di periode liburan. Selain menggunakan aplikasi, pemesanan juga tetap dapat dilakukan melalui call center, memberikan fleksibilitas sesuai preferensi pelanggan.
“Kami melihat tren ini sebagai sinyal positif untuk terus memperkuat kehadiran Bluebird di Lombok dalam jangka panjang. Komitmen untuk terus mendengarkan pelanggan menjadi prioritas kami untuk bisa menghadirkan layanan yang relevan di masa depan,” tutup Fakhrizal.
Untuk melengkapi kenyamanan perjalanan akhir tahun, Bluebird juga menghadirkan beragam promo menarik di aplikasi MyBluebird. Pelanggan dapat menikmati potongan harga hingga Rp65.000 dengan menggunakan kode promo MYBBAJA.(bul)
Dukung UMKM, Bank NTB Syariah Teken Pembiayaan Empat Koperasi Merah Putih
Mataram (ekbisntb.com)- Bank NTB Syariah memperkuat komitmennya dalam mendukung pengembangan ekonomi syariah dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Nusa Tenggara Barat dengan penandatanganan empat pembiayaan koperasi merah putih dengan akad murabahah secara serentak.
Acara penandatanganan bersejarah ini dilaksanakan bertepatan dengan momen pembukaan Rapat Kerja (Raker) Bank NTB Syariah yang bertema “Back On Track Menuju Jalan Berkah Bermakna” di Auditorium Raudhah Lantai 6 Kantor Pusat Bank NTB Syariah.
Kegiatan ini secara langsung disaksikan dan dibuka oleh Gubernur Provinsi NTB, Dr. H. Lalu. Muhamad Iqbal.
Empat koperasi yang menjadi mitra strategis dalam pembiayaan koperasi merah putih ini adalah:
1. Koperasi Desa Merah Putih Ranjok
2. Koperasi Desa Merah Putih Jembatan Kembar
3. Koperasi Kelurahan Merah Putih Ampenan Utara
4. Koperasi Desa Merah Putih Bilelando
Masing-masing koperasi mendapatkan persetujuan Pembiayaan Modal Kerja/Usaha untuk pembelian/pengadaan barang dagang berupa sembako.
Total pembiayaan yang disalurkan oleh Bank NTB Syariah Kantor Cabang Sriwijaya kepada ketiga koperasi mencapai Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan disalurkan oleh Bank NTB Syariah Kantor Cabang Pembantu Mujur, satu koperasi sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dalam bentuk Pembiayaan Bank untuk modal usaha koperasi dengan jangka waktu 24 bulan.
Penandatanganan akad ini dilakukan oleh Branch Manager Bank NTB Syariah Kantor Cabang Sriwijaya, Irfan Firmansyah, dan Sub Branch Manager Bank NTB Syariah Kantor Cabang Pembantu Mujur, Bapak Edwin Satria, bersama dengan perwakilan dari masing-masing Koperasi.
Dalam sambutannya di pembukaan Raker, Direktur Utama Bank NTB Syariah, Nazaruddin menyampaikan bahwa, kegiatan ini merupakan wujud nyata implementasi dari tema Raker tahun 2025 ini.
“Penandatanganan empat pembiayaan koperasi merah putih hari ini adalah bentuk komitmen kami untuk memastikan bahwa setiap langkah yang kami ambil harus membawa dampak ganda. Kami ingin Bank NTB Syariah menjadi institusi yang mampu memberikan nilai ekonomi sekaligus nilai sosial,” ujarnya.
Ia menambahkan, “Filosofi Bank NTB Syariah adalah Berkah untuk kita, Bermakna untuk mereka.
“Keberkahan yang kami raih dari kinerja Bank harus bermakna nyata dalam membantu masyarakat, khususnya melalui pembiayaan kepada koperasi dan UMKM, agar mereka dapat bangkit dan maju bersama kami.” tambahnya.
Bank NTB Syariah berharap pembiayaam koperasi merah putih ini dapat membantu Koperasi meningkatkan volume usaha, memperkuat permodalan, dan pada akhirnya, mendorong pertumbuhan ekonomi di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Kegiatan Raker “Back On Track Menuju Jalan Berkah Bermakna” berlangsung 11 – 12 Desember 2025, membahas strategi korporasi untuk tahun 2026 dan seterusnya, dengan fokus pada penguatan bisnis inti, layanan digital, dan peningkatan kontribusi sosial-ekonomi berbasis syariah di NTB.(bul)
Terapkan Digitalisasi Terintegrasi, Pertamina Digital Hub Perkuat Ketahanan Energi
Jakarta (ekbisntb.com)- PT Pertamina (Persero) terus berupaya mengoptimalkan teknologi digital dalam mendukung aktivitas bisnis operasi perusahaan. Salah satunya, diwujudkan melalui inovasi Pertamina Digital Hub, yang dikenalkan kepada puluhan jurnalis finalis Anugerah Jurnalistik Pertamina dari berbagai daerah di seluruh Indonesia, Jumat, 12 Desember 2025, di Jakarta.
Pertamina Digital Hub ini hadir sebagai pusat kendali, monitoring, dan evaluasi seluruh inisiatif digital Pertamina secara terintegrasi. Dengan menggabungkan teknologi analitik, visualisasi data, dan sistem pengawasan real time.
Corporate Secretary PT Pertamina (Persero) Arya Dwi Paramita menyampaikan di dalam Pertamina Digital Hub, seluruh proses penyediaan energi dari hulu hingga ke hilir secara efektif dan real-time dapat termonitor.
“Kinerja Pertamina Digital Hub ini sangat efektif dan sangat terasa dalam penyediaan energi, khususnya memantau pasokan BBM dan LPG seperti saat Satgas Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Secara real time kami bisa memonitor, menganalisa dari data yang ada untuk selanjutnya dilakukan langkah-langkah antisipasi ke depannya,” kata Arya.
Di ruangan terintegrasi tersebut juga dipantau berbagai data, di antaranya pergerakan kapal yang mendistribusikan BBB, penyaluran program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSL) yang tersebar di seluruh Indonesia termasuk penyaluran ke wilayah bencana Sumatra, pemantauan tren pemberitaan tentang Pertamina.
Sementara itu Vice President Digital Analytic Solution Pertamina Digital Hub, Tatit Sri Jayendra mengatakan, Digital Hub dikembangkan berdasarkan tiga pilar utama yang dirancang untuk peningkatan digital analytic capability Pertamina. Pilar tersebut adalah: Remote Surveillance and Command Center, Digital Factory, dan pilar ketiga yakni Orchestration Center.
“Visi utama Digital Hub adalah mengintegrasikan seluruh rantai nilai bisnis Pertamina secara digital. Ketika data dan aplikasi yang mendukung pekerjaan kita terintegrasi, maka kita menciptakan lingkungan di mana data menjadi transparan, akuntabel, dan akurat. Integrasi ini menghilangkan keragu-raguan dalam pengambilan keputusan. Hasilnya, manajemen dapat membuat keputusan yang cepat, tepat, dan akurat,” jelas Tatit.
Pertamina Digital Hub merupakan bagian penting dalam transformasi digitalisasi Pertamina sehingga bisa memastikan ketersediaan energi termasuk BBM subsidi di seluruh wilayah Indonesia.
Pertamina sebagai perusahaan pemimpin di bidang transisi energi, berkomitmen dalam mendukung target Net Zero Emission 2060 dan terus mendorong program-program yang berdampak langsung pada capaian Sustainable Development Goals (SDGs).
Seluruh upaya tersebut sejalan dengan transformasi Pertamina yang berorientasi pada tata kelola, pelayanan publik, keberlanjutan usaha dan lingkungan, dengan menerapkan prinsip-prinsip Environmental, Social & Governance (ESG) di seluruh lini bisnis dan operasi Pertamina, berkoordinasi https://www.danantaraindonesia.co.id/.(bul)
Jelang Nataru 2026, Indosat Optimalkan 7.800 BTS di Bali-Nusa Tenggara
Lombok (ekbisntb.com) – Indosat Ooredoo Hutchison (Indosat atau IOH) memastikan kesiapan infrastruktur jaringannya di wilayah Bali dan Nusa Tenggara (Nusra) menjelang masa libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru). Langkah ini diambil guna mengantisipasi proyeksi lonjakan trafik data yang diperkirakan mencapai lebih dari 17 persen dibandingkan hari biasa.
EVP-Head of Circle Java Indosat Ooredoo Hutchison, Fahd Yudhanegoro, menyatakan bahwa momen Nataru merupakan puncak mobilitas masyarakat, khususnya di destinasi wisata unggulan.
“Kami memastikan jaringan Indosat siap menghadapi lonjakan trafik, sehingga pelanggan dapat menikmati komunikasi tanpa hambatan, mulai dari mengirim pesan, video call keluarga, hingga mengakses hiburan digital selama perjalanan dan liburan,” ujar Fahd melalui keterangan resminya di Mataram, Sabtu (13/12/2025).
Indosat memprediksi puncak penggunaan layanan data akan terjadi pada rentang waktu 20 Desember 2025 hingga 4 Januari 2026. Tren konsumsi digital diprediksi masih didominasi oleh aktivitas video streaming, media sosial, aplikasi pesan instan, hingga gim online.
Untuk menunjang kenyamanan pelanggan, Indosat telah melakukan optimalisasi kapasitas pada hampir 7.800 Base Transceiver Station (BTS) di seluruh wilayah Balinusra. Penguatan sinyal difokuskan pada titik-titik krusial, meliputi pusat keramaian, jalur transportasi, bandara, pelabuhan, serta kawasan wisata populer.
Secara spesifik, penguatan jaringan menyasar destinasi favorit seperti Gili Trawangan, Kuta Mandalika, dan Senggigi di Lombok. Sementara di Bali, Indosat mengerahkan unit Mobile BTS (MBTS) di lokasi dengan potensi kepadatan tinggi, antara lain Nuanu, Pantai Kelan, Labuansait, dan Ungasan.
“Seluruh proses pemantauan jaringan akan dilakukan melalui Command Center Regional di Bali yang beroperasi 24 jam penuh (24/7) untuk deteksi dini dan penanganan cepat jika terjadi gangguan,” tambah Fahd.
Perluasan AIvolusi 5G di 2026
Selain persiapan jangka pendek, Indosat juga mengumumkan rencana ekspansi teknologi AIvolusi 5G ke wilayah Bali dan Lombok pada tahun 2026. Sebelumnya, teknologi berbasis kecerdasan buatan (AI) ini telah diterapkan di kota-kota besar di Jawa seperti Jakarta, Surabaya, dan Yogyakarta.
Teknologi ini diklaim mampu mendeteksi pola trafik secara lebih akurat dan mengoptimalkan kapasitas jaringan secara dinamis. Selain itu, fitur ini juga memberikan perlindungan tambahan bagi pelanggan melalui sistem anti-spam dan anti-scam yang bekerja secara real-time.
“Dengan kombinasi perluasan jangkauan, network intelligence yang semakin matang, serta sistem keamanan digital yang kuat, kami menghadirkan pengalaman komunikasi yang stabil dan andal bagi pelanggan,” tutup Fahd. (r/fan)
Gapasdap Lembar : Harga Tiket Penyeberangan Turun Selama Nataru
Lombok Barat (ekbisntb.com)- Menjelang periode padat Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025–2026, aktivitas di lintasan penyeberangan Lembar–Padangbai diperkirakan meningkat signifikan. Antisipasi lonjakan penumpang dan kendaraan dilakukan dengan menyiapkan 19 unit kapal yang akan beroperasi penuh mulai pertengahan Desember ini.
Ketua Gapasdap (Gabungan Pengusaha Angkutan Penyeberangan) Cabang Lembar, Firman Dandy, mengatakan seluruh kapal tersebut tidak hanya disiapkan untuk angkutan Nataru, tetapi juga untuk mengakomodasi peningkatan perjalanan selama libur sekolah. Seluruh armada sudah menjalani pemeriksaan ramp check oleh KSOP Kelas III Lembar.
“Semua kapal dinyatakan layak laut dan siap dioperasikan. Pemeriksaan dilakukan menyeluruh untuk memastikan aspek keselamatan benar-benar terpenuhi,” ujarnya.
Selain kesiapan kapal, Gapasdap menyebut fasilitas pelabuhan sudah disiapkan untuk menghadapi kenaikan volume lalu lintas. Pelabuhan Lembar memiliki empat dermaga yang siap beroperasi penuh, sementara Pelabuhan Padangbai di Bali menyiapkan dua dermaga.
“Seluruh dermaga sudah siap digunakan. Dengan ketersediaan enam dermaga di kedua pelabuhan, arus keluar-masuk kapal diharapkan lebih lancar, sehingga waktu tunggu penumpang dapat ditekan,” jelas Firman.
Gapasdap memperkirakan peningkatan mobilitas masyarakat tidak hanya dipicu kebutuhan mudik atau perjalanan keluarga, tetapi juga maraknya aktivitas ekonomi antardaerah menjelang pergantian tahun.
Salah satu kebijakan yang diyakini akan mendorong peningkatan perjalanan adalah diskon tarif penyeberangan untuk sepeda motor dan mobil penumpang. Kebijakan ini berdasarkan SKB Nomor 9 Tahun 2025 yang ditandatangani Menteri Keuangan, Menteri Perhubungan, dan Menteri BUMN.
“Diskonnya antara 5 sampai 9 persen, dan berlaku mulai 22 Desember 2025 hingga 10 Januari 2026. Diskon otomatis didapatkan saat membeli tiket melalui aplikasi Ferizi,” kata Firman.
Aplikasi Ferizi telah menjadi platform resmi untuk pembelian tiket penyeberangan di lintasan Lembar–Padangbai. Firman menjelaskan, harga yang muncul di aplikasi sudah termasuk potongan tarif, sehingga pengguna tidak perlu melakukan klaim terpisah.
Menurutnya, insentif ini menjadi kabar baik bagi pelaku usaha maupun masyarakat yang hendak berlibur.
“Bagi warga NTB dan Bali yang melakukan perjalanan untuk kegiatan ekonomi maupun wisata, potongan tarif tentu akan membantu mengurangi biaya perjalanan,” ujarnya.
Dengan kesiapan armada, fasilitas pelabuhan, serta pemberlakuan diskon tarif, Gapasdap optimistis pelayanan penyeberangan selama Nataru tahun ini akan berjalan lancar. Firman menegaskan koordinasi dengan KSOP, otoritas pelabuhan, dan pemerintah daerah terus dilakukan untuk mengantisipasi potensi kepadatan.
“Kami berharap semua berjalan tertib dan aman. Dengan 19 kapal yang disiagakan, pelayanan di lintasan Lembar–Padangbai bisa lebih optimal bagi masyarakat,” tandas Kepala Cabang Dharma Lautan Utama (DLU) Lembar ini.(bul)
Dua Bidang Tanah WP di Pagutan Disita Terkait Dugaan Tindak Pidana Perpajakan
Mataram (ekbisntb.com)- Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyita dua bidang tanah beserta bangunan milik Wajib Pajak berinisial B di Pagutan, Kota Mataram. Langkah ini merupakan bagian dari proses penyidikan dugaan tindak pidana perpajakan yang berpotensi menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.
Penyitaan dilakukan berdasarkan Penetapan Izin Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Mataram serta Surat Perintah Penyitaan yang diterbitkan PPNS DJP sesuai kewenangannya. Dua bidang tanah dan bangunan yang berada di Pagutan tersebut memiliki estimasi nilai total sekitar Rp2 miliar.
Kepala Kantor Wilayah DJP Nusa Tenggara, Samon Jaya, menjelaskan bahwa Wajib Pajak B diduga melakukan tindak pidana perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39A huruf a UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2023, yakni dengan sengaja menerbitkan atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan, pemotongan, atau setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya.
Dan Pasal 39 ayat (1) huruf i UU KUP, yaitu dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.
Menurut Samon, tindakan penyitaan diperlukan untuk kebutuhan pembuktian dalam proses penyidikan serta sebagai upaya menjamin pemulihan potensi kerugian negara. Ia menegaskan bahwa seluruh langkah dilakukan secara profesional, transparan, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Proses penyitaan turut disaksikan perangkat pemerintah daerah, aparatur lingkungan setempat, dan mendapat dukungan pengamanan dari Kepolisian Daerah NTB. Seluruh tindakan dituangkan dalam Berita Acara Penyitaan.(bul)
