Beranda blog Halaman 92

Bukan Faktor MBG, Ini Penyebab Naiknya Harga Ayam Broiler di NTB

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Bukan Faktor MBG, Ini Penyebab Naiknya Harga Ayam Broiler di NTB
PEDAGANG - Penjual ayam broiler di salah satu pasar di Kota Mataram. Belakangan ini, harga ayam broiler naik, karena bertepatan dengan Maulid Nabi Muhammad SAW. (Suara NTB/ist)

Mataram (EKBIS NTB) –Kenaikan harga ayam broiler per kilogramnya meningkat drastis di Mataram dan beberapa daerah di NTB. Kenaikan ini akibat tingginya permintaan pasar karena adanya perayaan hari besar keagamaan, yakni Maulid Nabi Muhammad SAW yang biasanya diperingati hingga akhir bulan Rabiul Awal.

Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakkeswan) NTB, Muhamad Riady, mengatakan adanya maulid menjadi momentum bagi para peternak untuk menaikkan harga ayam broiler. Pasalnya, selama beberapa bulan terakhir sejak Idul Adha pada Mei lalu, para peternak tidak berani menaikkan harga padahal harga pakan konsentrat meningkat.

“Sudah lama dia naik harga konsentrat kan, sehingga pada saat demand meningkat, dia mengambil kesempatan menyesuaikan harga,” ujarnya di Kantor Gubernur NTB, Rabu, 2 September 2026.

“Konsentrat naik, pakan naik tapi dia ndak bisa naikkan harga, karena demand turun. Tambah libur MBG kemarin kan demand tambah turun, kan nggak mungkin dia naikan harga,” sambungnya.

Di tengah tingginya permintaan pasar dan adanya momentum hari raya keagamaan seperti saat ini, Riadi mengaku muncul faktor psikologis pasar yang turut mendorong kenaikan harga bahan pokok, salah satunya ayam broiler.

“Nah sekarang demand naik, momen maulid, psikologis kan makanya dia menyesuaikan,” katanya.

Dari sisi pasokan, mantan Kepala Biro Umum Setda NTB itu menyebut ketersediaan ayam masih cukup banyak. Bahkan, pasokan ayam broiler dari salah satu peternak lokal dikirim hingga ke Bali. Adapun dengan kenaikan harga pakan konsentrat, Riadi mengaku Menteri Pertanian telah melarang adanya tambahan kenaikan harga konsentrat. Hal ini menyusul kenaikan harga yang terus menerus di awal tahun lalu.

Selain ayam broiler, beberapa komoditas lain seperti cabai rawit merah juga mengalami Kenaikan harga yang juga diduga imbas adanya perayaan maulid. Meski begitu, terjadi juga penurunan pasokan cabai besar di tingkat distributor atau petani, sehingga mengakibatkan terjadi lonjakan hingga 5 persen atau Rp2,9 ribu dari harga sebelumnya.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) NTB, Lalu Wiranata, mengatakan pihaknya kini tengah berkoordinasi insentif dengan para mitra dan produsen untuk memastikan harga bapok bisa ditekan pada saat hari besar keagamaan berikutnya seperti natal dan tahun baru.

“Engga cuma Operasi Pangan Murah (OPD), tapi berbagai kegiatan juga dengan kabupaten/kota dan mitra-mitra kita,” katanya.

Berdasarkan data terakhir, beberapa komoditas yang mengalami lonjakan harga yaitu Cabai Rawit Merah Melonjak sebesar Rp2.917 atau sekitar 5 persen. Daging Sapi dan Daging Ayam Ras, seluruh varian daging sapi baik paha belakang, paha depan, dan sandung lamur serta daging ayam ras mengalami kenaikan harga berkisar antara Rp119 hingga Rp625 karena adanya peningkatan permintaan masyarakat.

“Ikan Bandeng mengalami kenaikan harga sebesar Rp714 menjadi Rp48 ribu akibat pasokan yang menurun. Serta beberapa sayuran seperti Ketimun dan Kacang Hijau mengalami peningkatan harga tipis akibat adanya peningkatan permintaan masyarakat,” jelasnya.

Menurutnya, meski beberapa komoditas mengalami lonjakan harga, secara keseluruhan, mayoritas komoditas kebutuhan pokok di NTB berada dalam kondisi relatif stabil. Bahkan, beberapa komoditas mengalami penurunan harga seperti cabai merah keriting dan cabai merah besar mengalami penurunan harga masing-masing 2 persen.

Kemudian cabai rawit hijau dan bawang merah mengalami penurunan harga akibat bertambahnya pasokan dan stok, di mana cabai rawit hijau turun sebesar Rp333 menjadi Rp27 ribu per kg dan bawang merah turun sebesar Rp1.167 menjadi Rp29 ribu per kg. Selanjutnya ada bawang putih, jeruk lokal, dan tomat, dan ikan tongkol mengalami penurunan akibat kelebihan stok. (era)

Harga Daging di Lobar Melambung

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Harga Daging di Lobar Melambung
PEDAGANG DAGING - Pedagang daging ayam di Pasar Gerung, Lombok Barat. Harga sejumlah bahan pokok seperti daging di pasaran Lombok Barat melambung. (Suara NTB/her)

Giri Menang (EKBIS NTB) -Harga sejumlah bahan pokok seperti daging di pasaran Lombok Barat (Lobar) melambung. Saat ini harga daging per kilogram mencapai Rp150-158 ribu. Melambungnya harga bapok ini diduga dipicu program Makan Bergizi Gratis (MBG), lantaran SPPG mengambil bahan baku dalam partai besar dari penyuplai yang biasa tempat pedagang membeli bahan pokok untuk dijual di pasar.

Penjual daging di Pasar Gerung, Marhaeni menuturkan, harga daging sapi melonjak sejak beberapa pekan lalu dengan kisaran Rp150 ribu per kilogram. “Harga daging Rp150 ribu per kilogram naik sejak dari MBG itu, dulunya kita jual Rp125 ribu per kilogram sampai Rp130 ribu. Sekarang modalnya saja Rp140 ribu per kilogram, dari mana kita dapat untung,” kata dia, Rabu (2/9/2026).

Ia pun terpaksa jual dengan harga lebih tinggi sedikit, meskipun itu berat baginya. Karena menyebut harga Rp150 ribu per kilogram, berat diucapkan kepada pembeli. Namun ia tak bisa berbuat banyak karena dari pemasok harganya memang tinggi. “Kita dapat Rp5 ribu dalam per kilogramnya, tidak banyak,” imbuhnya.

Kenaikan harga ini terjadi sudah lama, semenjak progam MBG kembali dilaksanakan pemerintah. Daging dibeli dengan harga tinggi oleh pedagang, karena penyuplai menjual ke SPPG sehingga pasokan ke pedagang berkurang mengakibatkan stok limit dan harga pun melambung.

Belum lagi SPPG membeli bahan baku dengan harga relatif mahal. Meskipun ada peringatan Maulid, tidak berdampak signifikan terhadap harga bapok.

Inaq Marhamah, penjual daging ayam juga mengeluhkan hal serupa. Harga daging ayam meningkat hingga Rp48 ribu per kilogram, dari sebelumnya dijual Rp40 ribu. Kenaikan harga disebabkan pasokan bahan baku diserap oleh MBG. Di mana SPPG langsung membeli baban pokok dari agen atau pengepul. “Ndak dia belanja di pasar, jadi kita (pedagang) yang di bawah yang kena imbas,” keluhnya.

Bahkan pernah terjadi stok daging ayam kosong di agen atau pengepul, karena diborong oleh SPPG. Kalaupun harga jual di pasar naik, tetapi tidak menguntungkan pedagang karena mereka membeli bahan baku dengan harga tinggi, itupun kalau ada bahan bakunya yang tersedia. Sehingga terkadang pembeli enggan membeli daging. Pembeli sendiri lumayan ramai pada bulan maulid ini.

Rata-rata dalam sehari ia bisa memperoleh hasil penjualan Rp5 juta, untungnya bisa menutupi kebutuhan sehari-hari.

Sementara itu, Kepala Pasar Gerung, Ginti Dwi Sasmito, mengatakan fluktuasi harga bapok terjadi karena dampak Maulid Nabi. “Ya kenaikan harga karena fenomena hari besar seperti maulid,” jelasnya.

Kenaikan terjadi karena dari agen harga naik akibat permintaan tinggi, sehingga pedagang menjual dengan harga tinggi.

Kunjungan warga ke Pasar Gerung cukup tinggi pada momen hari besar seperti saat ini, tetapi pedagang banyak tidak jualan karena memperingati maulid. Sehingga itu juga mempengaruhi pendapatan pasar. (her)

Wabup Lotim Minta Desa Kreatif Gali PADes

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Wabup Lotim Minta Desa Kreatif Gali PADes 
HADIRI - Wakil Bupati Lotim, H. Moh. Edwin Hadiwijaya saat menghadiri peringatan Maulid Nabi di Lendang Nangka Utara, Rabu (2/9/2026). (Suara NTB/ist)

Selong (EKBIS NTB) -Wakil Bupati Lotim, H. Moh. Edwin Hadiwijaya mengingatkan pemerintah desa agar terus berinovasi dalam menggali potensi Pendapatan Asli Desa (PADes). Kebijakan pemerintah pusat melakukan efisiensi anggaran saat ini menuntut pemerintah, termasuk pemerintah desa, untuk lebih kreatif dan mandiri dalam mengelola potensi yang tersedia di wilayah masing-masing.

Hal ini disampaikan Wabup saat menghadiri acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Lendang Nangka Utara, Rabu (2/9/2026). Salah satunya Desa Lendang Nangka Utara, kata Wabup, memiliki berbagai potensi yang dapat dikembangkan. Sejumlah program pemerintah juga masuk ke wilayah tersebut, termasuk Program Desa Berdaya.

Potensi dan program yang ada diharapkan tidak berhenti sebagai kegiatan semata, tetapi dapat dikelola secara optimal sehingga memberikan dampak terhadap peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah desa pun didorong untuk melihat potensi lokal sebagai sumber kekuatan ekonomi baru sekaligus memperkuat kemandirian desa.

Pemerintah Lotim juga terus mendorong pemutakhiran data desil masyarakat sebagai langkah memastikan berbagai program bantuan pemerintah benar-benar diterima oleh warga yang membutuhkan. Wabup menjelaskan persoalan data desil yang belakangan menjadi perhatian dan ramai diperbincangkan. Menurutnya, data tersebut merupakan hasil pendataan yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS), dengan sumber data berasal dari pencatatan masyarakat melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG).

Pengelolaan data tersebut melibatkan operator hingga tingkat desa. Karena itu, Wabup meminta masyarakat memahami mekanisme pendataan sekaligus aktif memastikan data dirinya dan keluarganya sesuai dengan kondisi sebenarnya.

“Pemerintah desa harus memastikan data masyarakat yang tercatat benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan,” ujar Wabup.

Menurut Edwin, akurasi data menjadi sangat penting karena berkaitan langsung dengan kebijakan dan program perlindungan sosial. Data yang tidak mutakhir berpotensi membuat bantuan tidak tepat sasaran.

Pemerintah Kabupaten Lombok Timur kini terus menggencarkan program Perlinsos sebagai bagian dari upaya melakukan pemutakhiran dan pembaruan data masyarakat.

Melalui pemutakhiran tersebut, pemerintah berharap data penerima manfaat dapat semakin akurat sehingga berbagai program bantuan sosial dapat diberikan berdasarkan kondisi dan kebutuhan masyarakat yang sebenarnya.

Wabup juga menjelaskan sejumlah program pemerintah lainnya yang berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat, termasuk layanan kesehatan dan pendidikan.

Di bidang kesehatan, pemerintah memberikan dukungan terhadap kepesertaan masyarakat dalam BPJS Kesehatan. Pembiayaan kepesertaan masyarakat dilakukan melalui dukungan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, termasuk menggunakan anggaran yang bersumber dari APBD.

Sementara di bidang pendidikan, Pemkab Lombok Timur terus mendorong perluasan akses pendidikan melalui berbagai program, salah satunya Sekolah Rakyat yang mencakup jenjang SD hingga SMA.

Program tersebut menyasar anak-anak dari keluarga yang berada dalam kelompok desil 1 hingga desil 4. Dengan demikian, anak-anak dari keluarga kurang mampu diharapkan memperoleh kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang layak.

“Data desil menjadi penting karena sejumlah program pemerintah, termasuk intervensi pendidikan bagi keluarga kurang mampu, membutuhkan data yang akurat,” demikian jelasnya. (rus)

Terasi Jor Jerowaru Terkendala Pemasaran

Penulis
ekbisntb.com
-
0
DIJEMUR - Terasi Jor Kecamatan Jerowaru sedang dijemur. Jangkauan pemasaran terasi Jor Jerowaru masih terbatas sehingga produk belum dapat menembus pasar yang lebih luas.(Suara NTB/rus)

_Di tangan perempuan pesisir, udang bukan sekadar hasil tangkapan laut. Dari bahan sederhana itu, lahir terasi yang menjadi sumber penghasilan sekaligus harapan bagi keluarga dan masyarakat di Dusun Jor, Kecamatan Jerowaru, Lombok Timur._

Ketua Kelompok Pengolah Terasi Udang Sumber Rezeki Jor Jerowaru, Lina Marliana, yang selama sekitar tiga tahun terakhir menekuni usaha pengolahan hasil laut tersebut, menyampaikan usaha itu tumbuh dari tingginya permintaan konsumen terhadap terasi udang. Terasi udang menjadi salah satu bumbu penting dalam kuliner masyarakat.

Potensi ekonomi yang besar menjadi alasan kelompok tersebut terus mempertahankan produksi. Namun, perjalanan mereka tidak selalu mudah. Pada awalnya, pengolahan terasi masih dilakukan secara sederhana. Legalitas usaha belum lengkap, sertifikasi halal belum dimiliki, sementara produk juga belum mempunyai branding dan logo yang kuat.

Kondisi tersebut membuat produk terasi lokal itu belum mampu berkembang secara maksimal dan menjangkau pasar yang lebih luas.

Pendampingan yang kemudian dilakukan melalui program Pesisir Lestari, termasuk dukungan dalam promosi melalui media, perlahan membuka jalan bagi kelompok tersebut untuk memperkenalkan produknya kepada konsumen yang lebih luas.

Kini, produksi terasi dilakukan sekitar dua kali dalam sebulan, menyesuaikan ketersediaan bahan baku dan kondisi pasar.

Bagi Lina dan anggota kelompoknya, terasi bukan hanya persoalan produksi dan penjualan. Usaha tersebut juga menjadi upaya untuk mempertahankan nilai ekonomi hasil laut agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat pesisir.

Namun, sejumlah tantangan masih menghadang. Keterbatasan peralatan dan kemampuan produksi membuat kelompok belum sepenuhnya mampu berdiri secara mandiri. Jangkauan pemasaran juga masih terbatas sehingga produk belum dapat menembus pasar yang lebih luas.

Kondisi pasar pada Juli hingga Agustus turut memengaruhi produksi. Selain persoalan pasar, kendala teknis dalam proses produksi juga menyebabkan jumlah produksi mengalami penurunan.

Karena itu, peningkatan kapasitas menjadi kebutuhan penting bagi kelompok pengolah terasi tersebut. Lina berharap ada dukungan lebih lanjut, terutama dalam penguatan kapasitas produksi, pemasaran digital, serta tata kelola usaha yang lebih terstruktur.

Pemasaran digital atau digital marketing dinilai penting untuk memperkenalkan terasi udang khas Jerowaru keluar dari wilayah produksi. Dengan pemasaran yang lebih luas, produk lokal tersebut diharapkan tidak hanya dikenal oleh masyarakat sekitar, tetapi juga mampu menjangkau konsumen di berbagai daerah.

Bagi kelompok pembuat terasi Jor ini, pendampingan melalui Pesisir Lestari telah memberikan manfaat nyata. Promosi dan pendampingan membantu mereka melihat bahwa hasil laut pesisir memiliki nilai ekonomi yang jauh lebih besar apabila dikelola dengan baik.

Kini, harapannya sederhana, tetapi memiliki arti besar: pendampingan dan promosi dapat diperluas sehingga semakin banyak produk masyarakat pesisir yang mampu berkembang.

Terasi udang yang selama ini mungkin hanya dipandang sebagai pelengkap sambal, bagi Lina dan kelompoknya adalah cerita tentang ketekunan, potensi laut, pemberdayaan perempuan, dan perjuangan membangun sumber rezeki dari pesisir sendiri.

Dari Dusun Jor, terasi perlahan mencoba melangkah lebih jauh—membawa cita rasa pesisir sekaligus harapan agar hasil laut mampu menjadi sumber kesejahteraan yang berkelanjutan bagi masyarakat. (rus)

Dampak Kekeringan, Ratusan Hektare Areal Pertanian di Lobar Terancam Gagal Panen

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Dampak Kekeringan, Ratusan Hektare Areal Pertanian di Lobar Terancam Gagal Panen 
(Suara NTB/her) LAYU - Areal pertanian warga di Desa Tempos, Kecamatan Gerung Lobar ini layu karena kekurangan air akibat kekeringan yang melanda sejak beberapa pekan terakhir.

Giri Menang (EKBIS NTB) -160 hektare areal pertanian di Lombok Barat (Lobar) terancam gagal panen dampak kekeringan yang melanda beberapa bulan terakhir. Ditambah proyek rehabilitasi irigasi Bendungan Pengga di wilayah Lobar belum tuntas pengerjaan. Hal itu mengakibatkan suplai air ke irigasi pertanian pun terhambat.

Sekretaris Dinas Pertanian Lobar, Muhammad Taufik, S.P., M.Ling., menyebut data areal pertanian tanaman petani yang berpotensi terdampak sekitar 150 hektare di wilayah Tempos dan beberapa hektare di daerah lainnya. “Total sekitar 160 hektare yang berpotensi terdampak (terancam gagal panen),” sebut Taufik, Rabu (2/9/2026).

Selain Tempos, daerah yang berpotensi gagal panen berdasarkan pendataan Petugas Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT), yaitu Desa Banyu Urip, Kuripan Utara, Kuripan Timur, dan Sekotong

Potensi gagal panen ini disebabkan tidak ada pasokan air irigasi dari Bendungan Pengga karena sedang perbaikan sungai di lokasi tersebut dari BWS. Pihaknya sudah berkoordinasi dengan BWS untuk segera mengambil langkah untuk membantu petani terdampak proyek tersebut.

“Kalaupun kita bantu dengan mesin pompa air 3 inch tidak akan banyak membantu meng-cover areal tersebut. Kmi turun dengan BBSWS BWS untuk koordinasi di lapangan,” jelasnya.

Pihaknya meminta kepada pihak BBWS untuk turun ke lokasi. Dari hasil komunikasi pihaknya melalui telepon, bahwa sedang diupayakan suplai air di wilayah Tempos melalui irigasi Pesongoran. Tetapi irigasi Pesongoran sendiri masih ada kendala tersumbatnya saluran salah satu titik dan sudah dikerjakan seiak dua minggu yang lalu.

“Ini diharapkan dalam beberapa hari ini akan bisa disuplai ke wikayah yang kekeringan,” imbuhnya.

Sementara itu, dampak kemarau yang saat ini melanda daerah Lombok Barat mengakibatkan lahan pertanian warga di Tempos terancam gagal panen. Kepala Desa Tempos, Sudirman mengakui dampak kemarau hampir 25 persen dari lahan pertanian warganya terancam gagal panen jika hujan tidak turun hingga September.

“Sekitar 150 hektare lahan pertanian petani kita yang trancam puso (gagal panen) karena kekeringan ini,” sebut Sudirman.

Ditambah lagi saluran irigasi dari Bendungan Pengga belum bisa menyuplai lahan petani, karena masih pengerjaan rehabilitasi saluran irigasi. “Jadinya belum bisa dimanfaatkan saluran ini, sedangkan air sumur irigasi sawah warga kering sehingga tidak bisa disedot pakai mesin pompa,” ujarnya.

Disebutkan, saluran irigasi yang direhab di desanya sepanjang 4 kilometer baik primer maupun sekunder. Jika ditotal panjang saluran bendungan Pengga di sejumlah desa mencapai 7 kilometer. Pihaknya berharap pengerjaan rehabilitasi saluran irigasi bendungan Pengga secepatnya diselesaikan supaya warga bisa memanfaatkan air untuk irigasi pertanian, sehingga bisa mencegah gagal panen yang meluas di daerahnya. (her)

Kekeringan di Lobar Meluas hingga 62 Dusun, Status Darurat Belum Ditetapkan

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Kekeringan di Lobar Meluas hingga 62 Dusun, Status Darurat Belum Ditetapkan
SALURKAN AIR - Tim BPBD Lobar bersama pihak terkait turun menyalurkan air ke wilayah kekeringan yang semakin meluas hingga 62 dusun di Lobar. Namun Pemkab Lobar belum menetapkan status darurat bencana. (Suara NTB/ist)

Giri Menang (EKBIS NTB) -Daerah terdampak kekeringan di Lombok Barat makin meluas, dari sebelumnya 60 dusun yang terkena, kali ini bertambah menjadi 62 dusun. Jumlah penduduk yang mengalami krisis air pun mencapai belasan ribu jiwa. Meskipun kekeringan semakin meluas, tetapi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lobar belum menetapkan status darurat bencana kekeringan.

Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), daerah yang terdampak kekeringan saat ini meluas hingga 62 dusun, 16 desa, dan 6 kecamatan. “Semakin meluas ke 62 dusun, jiwa yang terdampak 6.578 KK, 19337 jiwa,” ujar Kepala Bidang Darurat dan Logistik BPBD Lombok Barat, Toni Hidayat, Rabu (2/9/2026).

Toni mengakui, Pemkab belum menaikkan status bencana dari siaga ke darurat. Pihaknya sudah mengusulkan penetapan status darurat tersebut berdasarkan berbagai hasil kajian analisis. Salah satu pertimbangan hasil kajian mengusulkan kenaikan status ini, berdasarkan permohonan warga yang terdampak kekeringan kian bertambah hingga 62 dusun.

Dengan kenaikan status ini, tentunya bisa memberikan peluang bagi pihaknya untuk mengusulkan anggaran penanganan melalui BTT, sehingga pelayanan pada masyarakat pun lebih maksimal lagi. Sebab sementara ini, pelayanan penyaluran air ke daerah terdampak melalui mitra. Hingga saat ini 813 ribu liter air sudah disalurkan kepada masyarakat.

Pihaknya mulai melakukan pelayanan pengiriman atau dropping air sejak sebulan terakhir, sehingga total air yang telah didistribusikan sebanyak 34 kali dengan kapasitas armada satu kali angkut 5 ribu liter. Total air yang telah disalurkan pihaknya mencapai 288 ribu liter.

Dalam pelayanan pengiriman air ini, telah dijadwalkan sesuai dengan pembagian. Daerah yang sudah disasar hampir  menyebar mulai dari daerah Sekotong, Lembar, Kuripan, Gerung, Batulayar, dan Kecamatan Gunungsari.

Diakui kendala yang dihadapi dalam pelayanan penyaluran air ini, sulitnya medan, seperti di wilayah Sekotong. Sedangkan untuk armada pengangkutan air, pihaknya memiliki satu unit kendaraan tangki. Personel yang turun mendistribusikan air pun diakui telah memadai, sesuai dengan SOP. (her)

Belanja Wisatawan Tiongkok dengan QRIS di NTB Tembus Rp6,5 Miliar

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Belanja Wisatawan Tiongkok dengan QRIS di NTB Tembus Rp6,5 Miliar
Hario K Pamungkas.(Suara NTB/bul)

Mataram (EKBIS NTB) –Transaksi wisatawan asal Tiongkok secara digital di NTB cukup menggembirakan. Dengan menggunakan fasilitas QRIS Cross Border, nilai belanjanya telah mencapai mencapai Rp6,5 miliar sepanjang Januari-Juli 2026.

Hal ini dikemukakan Kepala Bank Indonesia (BI) NTB, Hario K Pamungkas dalam diskusi dengan media terkait perkembangan ekonomi terbaru, di Mataram, Rabu, 2 September 2026.

“Wisatawan dari Tiongkok masuk ke NTB itu sebesar 4,02 persen. Namun pembelanjaannya melalui QRIS Cross Border di NTB sudah mencapai Rp6,5 miliar,” jelas Hario.

Menurutnya, angka tersebut cukup besar dan hampir menyamai transaksi wisatawan Malaysia pada sepanjang 2025 yang tercatat sekitar Rp7,9 miliar.

Hario menilai kondisi ini menjadi peluang bagi NTB untuk meningkatkan belanja wisatawan mancanegara. Kemudahan pembayaran menggunakan QRIS Cross Border memungkinkan wisatawan bertransaksi tanpa harus membawa uang tunai atau melakukan penukaran mata uang secara langsung.

“Artinya, bagaimana kemudahan bertransaksi bagi wisatawan mancanegara bisa memberikan pendapatan kepada kita melalui berbagai macam yang mereka beli,” ujarnya.

Lanjut Hario, secara keseluruhan, transaksi QRIS Cross Border di NTB terus menunjukkan pertumbuhan. Hingga Juli 2026, total transaksi mencapai Rp20,03 miliar dengan volume sekitar 56.055 transaksi.

Angka tersebut meningkat signifikan dibandingkan periode sebelumnya. Volume transaksi tumbuh 66,3 persen, sementara nilai transaksi melonjak 138,5 persen dibandingkan 2025.

Saat ini, layanan QRIS Cross Border Indonesia telah terhubung dengan enam negara, yakni Malaysia, Thailand, Singapura, Jepang, Korea Selatan, dan Tiongkok.

Dari enam negara tersebut, Malaysia masih menjadi penyumbang transaksi terbesar. Hingga Juli 2026, transaksi wisatawan Malaysia melalui QRIS Cross Border di NTB mencapai sekitar Rp12,6 miliar.

Sementara transaksi dari Tiongkok sudah mencapai sekitar Rp6,5 miliar. Padahal, berdasarkan data asal wisman hingga Mei 2026, wisatawan Malaysia menyumbang 34,83 persen, sedangkan wisatawan Tiongkok hanya 4,02 persen.

“Ini merupakan salah satu potensi bagaimana kita bisa meningkatkan belanja wisatawan mancanegara di NTB. Kita berikan kemudahan dengan QRIS Cross Border,” katanya.

Hario menjelaskan, penggunaan QRIS Cross Border oleh wisatawan mancanegara di NTB saat ini banyak digunakan untuk memenuhi kebutuhan selama berada di daerah tujuan wisata.

Transaksi tersebut antara lain digunakan untuk transportasi, komunikasi, serta makanan dan minuman.

BI NTB pun terus memperluas promosi dan edukasi penggunaan QRIS Cross Border. Sosialisasi dilakukan di bandara dan sejumlah lokasi strategis, termasuk melalui pemasangan reklame serta kegiatan yang memberikan pengalaman langsung kepada wisatawan dan masyarakat. (bul)

Telur dari Luar NTB Diduga Masuk Lewat Jalur “Gelap”

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Telur dari Luar NTB Diduga Masuk Lewat Jalur “Gelap”
TELUR - Harga telur ukuran besar di pasar bisa mencapai sekitar Rp55 ribu-Rp60 ribu per tray.(Suara NTB/ist)

Mataram (EKBIS NTB) –Peternak ayam petelur di NTB menghadapi persoalan disparitas harga telur. Di tingkat peternak, harga telur relatif rendah, sementara di pasar konsumen harganya jauh lebih tinggi.

Menanggapi hal ini, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Nakeswan) NTB, Muhammad Riadi, menyebut kondisi tersebut salah satunya dipengaruhi masuknya telur dari luar daerah melalui jalur yang tidak resmi.

Riadi mengatakan, berdasarkan pemantauan di lapangan, harga telur ukuran besar di pasar bisa mencapai sekitar Rp55 ribu-Rp60 ribu per tray, sedangkan di tingkat peternak berada di kisaran Rp44 ribu hingga Rp52 ribu per tray.

“Di pasar telur yang besar itu Rp60 ribu, sementara di tingkat peternak sekitar Rp44 ribu. Sampai sekarang kondisinya masih seperti itu,” kata Riadi.

Menurut dia, selisih harga tersebut menunjukkan adanya persoalan pada rantai distribusi. Pedagang perantara atau middleman dinilai memiliki posisi tawar lebih kuat karena peternak berada dalam kondisi harus segera menjual telur yang dihasilkan.

“Peternak kalau harganya ditentukan segitu, mau tidak mau. Kalau ditahan, telurnya bisa rusak. Itu yang menyebabkan posisi tawarnya lemah,” jelasnya.

Salah satu persoalan yang kini menjadi perhatian pemerintah adalah dugaan masuknya telur dari luar NTB melalui jalur tidak resmi. Ia menegaskan, Dinas Nakeswan NTB tidak pernah menerbitkan rekomendasi pemasukan telur dari luar daerah sejak Iduladha hingga saat ini.

“Sejak Iduladha kami tidak pernah menerbitkan rekomendasi memasukkan telur ke NTB. Tidak pernah. Namun rembesannya tetap ada,” ujarnya.

Masuknya telur dari luar daerah tersebut, kata Riadi, turut menyulitkan peternak lokal. Sebab, telur yang masuk secara ilegal dapat beredar di pasar tanpa melalui mekanisme pengawasan sebagaimana mestinya.

Dinas Nakeswan sebenarnya telah memiliki satuan tugas pengawasan lalu lintas ternak dan produk hewan. Namun, pengawasan yang dilakukan masih bersifat insidental.

“Kalau kami turun ke lapangan, biasanya tidak ada yang masuk. Begitu tahu ada operasi, ditahan dulu. Itu yang menjadi kesulitan kita,” katanya.

Untuk memperketat pengawasan, Dinas Nakeswan NTB berencana membangun pos pengawasan permanen di jalur masuk daerah. Pos tersebut nantinya akan melibatkan asosiasi dan pihak terkait sehingga pengawasan dapat dilakukan secara rutin.

Di sisi lain, pemerintah juga berupaya menjaga keberlangsungan usaha peternak melalui dukungan pakan. Salah satunya dengan penyaluran jagung program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) untuk peternak.

Riadi mengatakan, dukungan tersebut cukup membantu peternak bertahan di tengah tingginya biaya produksi.

“Yang penting mereka mendapatkan jagung untuk pakan dengan harga murah, sehingga masih bisa bertahan,” ujarnya. (bul)

Defisit APBD-P 2026, Banggar Dorong Pemprov NTB Genjot Pendapat Aset dan Pajak

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Defisit APBD-P 2026, Banggar Dorong Pemprov NTB Genjot Pendapat Aset dan Pajak
Hj. Baiq Isvie Rupaeda (EKBIS NTB/ist)

Mataram (EKBIS NTB) – Badan Anggaran (Banggar) DPRD NTB bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov NTB terus mengebut pembahasan rancangan KUA-PPAS APBD perubahan tahun 2026. Sehingga dipastikan penetapan kesepakatan KUA-PPAS dapat dilakukan sesuai dengan jadwal.

Hal itu disampaikan oleh Ketua Banggar yang juga Ketua DPRD NTB, Hj. Baiq Isvie Rupaeda. “Alhamdulillah pembahasan dengan TAPD berjalan dengan baik dan lancar. Jika tidak ada kendala insyaalah kami akan paripurnakan untuk penandatanganan nota kesepakatan KUA-PPAS pada hari Jumat,” ujar Isvie pada Rabu (2/9).

Setelah menuntaskan pembahasan KUA-PPAS, Isvie memastikan pihaknya akan langsung bergerak untuk menjadwalkan pembahasan rancangan APBD perubahan 2026. Diapun telah meminta badan musyawarah DPRD untuk menjadwalkan pembahasan agar bisa selesai tepat waktu.

“Semoga jadwal dari Banmus cepat keluar agar pembahasan terus berjalan. Karena target kita sekitar tanggal 18 atau 19 kita akan paripurnakan penetapan APBD perubahan 2026,” ungkap Isvie.

Dikonfirmasi terkait dengan dinamika pembahasan, karena Pemprov NTB meproyeksikan APBD perubahan 2026 mengalami defisit. Namun demikian dewan meminta agar pemprov memaksimal pendapat daerah dari potensi yang belum optimal digarap agar APBD perubahan tidak mengalami defisit.

Isvie pun mengaku jika pihaknya masih sangat optimis bahwa pendapatan daerah masih bisa digenjot untuk menutupi defisit. Proyeksi optimis tersebut didasari oleh asumsi pertumbuhan ekonomi NTB yang mencapai 7,7 persen.

“Di Banggar kami semua berharap ada peningkatan pendapatan untuk tahun ini dengan asumsi pertumbuhan ekonomi mencapai 7,7 persen. Ada proyeksi kenaikan pendapatan sekitar puluhan miliar rupiah,” jelas Isvie.

Selain itu politisi partai golkar tersebut juga meminta Pemprov NTB untuk memaksimalkan potensi aset daerah yang selama ini masih belum optimal pengelolaannya sehingga belum memberikan kontribusi pendapatan yang optimal. Padahal jika melihat potensi aset yang dimiliki masih memiliki potensi untuk digenjot.

“Sektor pertambangan masih belum bisa push lebih jauh karena kondisi saat ini. Karena itu harapan utama kita bertumpu pada optimalisasi aset daerah dan penerimaan pajak,” ungkap Isvie.

Salah satu aset daerah dengan potensi besar tapi belum dikelola dengan baik adalah Gili terawangan. Isvie meminta tata kelola aset di kawasan Gili Trawangan tersebut perlu segera dibenahi agar lebih produktif. “Aset terbesar kita ada di Gili Trawangan yang sampai saat ini belum terselesaikan,” ujarnya.

Diketahui rancangan KUA-PPAS Perubahan APBD 2026, terdapat sejumlah perubahan pada struktur pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah. Dalam rancangan KUA-PPAS Perubahan APBD NTB 2026, terdapat defisit anggaran sekitar Rp369 miliar. (ndi)

Tarif Pajak Reklame akan Disesuaikan

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Tarif Pajak Reklame akan Disesuaikan
(EKBIS NTB/cem) H. Muhammad Ramayoga

Mataram (EKBIS NTB) – Badan Keuangan Daerah Kota Mataram akan melakukan penyesuaian terhadap tarif pajak reklame. Reklame yang dipasang di tempat strategis akan dikenakan pajak lebih tinggi dibandingkan yang lain.


Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Mataram, H. Muhammad Ramayoga menjelaskan, pihaknya telah melakukan studi tiru pengelolaan pajak reklame di Kota Malang, Provinsi Jawa Timur pekan kemarin.

Potensi pajak reklamenya cukup besar padahal luas wilayahnya hampir sama dengan Kota Mataram. Hal ini menjadi bahan evaluasi untuk dilakukan perubahan atau penyesuaian pengenaan tarif pajak reklame sesuai lokasi atau titik papan reklame. “Kalau ukuran reklame sudah jelas, karena ukuran berbeda pasti beban pajaknya berbeda. Tetapi antara ruas jalan satu akan berbeda,” jelasnya Yoga dikonfirmasi pada, Rabu (2/9).


Lokasi papan reklame akan membedakan tarif pengenaan pajak. Mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Mataram mencontohkan, papan reklame di Perempatan Karang Jangkong, Cakranegara akan berbeda pajaknya dibandingkan papan reklame di lokasi lain.


Penempatan kawasan berdasarkan tipe akan membedakan tarif pajak yang dibayar ke kas daerah. “Nanti akan diberikan golongan papan reklame berdasarkan kawasan,” jelasnya.


Yoga menambahkan potensi pajak reklame ini akan dioptimalisasi, sehingga meningkatkan pendapatan asli daerah. Selain itu, pihaknya juga akan menertibkan reklame tidak berizin. Penertiban papan reklame bodong ini akan dikoordinasikan dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Mataram. “Nanti kita akan lakukan penertiban reklame tidak berizin,” tegasnya.


Seperti diketahui target pajak reklame pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun 2026 mencapai Rp6 miliar. Realisasi sampai bulan Agustus sekitar 43,01 persen atau Rp2,5 miliar lebih. Ia berharap realisasi pajak daerah terus mengalami peningkatan dengan mendorong tingkat kepatuhan dari wajib pajak. (cem)

1...919293...1,070Halaman 92 dari 1,070