Beranda blog Halaman 922

Hindari Tagihan Pajak, Pengusaha Diduga Ubah Identitas Usaha

0
 Ahmad Amrin. (ekbisntb.com/cem)

Lombok (ekbisntb.com) – Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram, akan menelusuri modus baru pemilik rumah makan di Jalan Dakota, Kelurahan Rembiga, Kecamatan Selaparang. Pengusaha itu diduga mengubah identitas tempat usaha mereka guna menghindari tagihan pajak.

Kepala Bidang Pelayanan, Penyuluhan, dan Penagihan Badan Keuangan Daerah Kota Mataram, Ahmad Amrin menjelaskan, sejumlah tempat usaha yang dipasangkan spanduk peringatan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi hanya dua pengusaha yang belum melunasi tunggakan pembayaran pajak. Yakni, hotel di Jalan Pendidikan dan rumah makan di Jalan Dakota, Kelurahan Rembiga. Surat panggilan untuk meminta klarifikasi tidak pernah direspon, sehingga sepenuhnya diserahkan ke Komisi Antirasuah untuk mengambil tindakan tegas. “Hanya dua yang belum menindaklanjuti sejak kita pasang spanduk peringatan bersama KPK,” kata Amrin dikonfirmasi pada Kamis 15 agustus 2024.

Pasca dipasangkan spanduk justru Lesehan RB di Jalan Dakota menghentikan operasinya. Akan tetapi, pihaknya mengecek kembali ada aktivitas usaha dengan nama lesehan berbeda. Perubahan nama lesehan berbeda tetapi dengan pemilik yang sama akan ditelusuri. Modus ini bisa saja digunakan oleh pengusaha untuk menghindari tunggakan pajak. “Apakah orang yang sama atau berbeda coba kita akan telusuri,” jelasnya.

Penyelesaian tunggakan pajak sebenarnya kata Amrin, bukan menjadi ranah Badan Keuangan Daerah pasca diserahkan penagihan ke Satuan Polisi Pamong Praja dan Inspektorat Kota Mataram. Dua instansi itu telah turun meminta pengusaha menandatangani surat keterangan tanggungjawab mutlak untuk mencicil pembayaran. “Seharunya urusan penagihan sudah bukan di ranah kami lagi. Tanggungjawab itu sudah di PPNS dan Inspektorat,” sebutnya.

Saran dari Komisi Antirasuah untuk menyita aset pengusaha tidak bisa dilakukan karena BKD tidak memiliki juru sita. Salah satu langkahnya adalah pelibatan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) dari Satpol PP dan Inspektorat untuk turun menagih penunggak pajak tersebut.

Ia menduga pengusaha rumah makan di Rembiga mencoba menghilangkan jejak dengan mengubah nama agar terhindar dari tunggakan pajak, sehingga perlahan akan ditelusuri dari izin usaha mereka dan lain sebagainya. (cem)

Dua Presiden Dijadwalkan Nonton, Pemprov NTB All Out Dukung MotoGP 2024

0
Asisten II Setda NTB, H. Fathul Gani. (ekbisntb.com/era)

Lombok (ekbisntb.com) – Pemprov NTB melakukan persiapan ekstra demi kelancaran dan keberhasilan MotoGP Mandalika pada akhir September 2024 ini.

Apalagi dengan rencana hadirnya Presiden RI, Joko Widodo bersama dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk menyaksikan gelaran motor paling bergengsi di dunia ini, Pemprov NTB tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan untuk menunjukkan bahwa NTB tetap mampu menggelar perhelatan bertaraf internasional.

Asisten II Setda provinsi NTB, Dr. H. Fathul Gani, M.Si mengatakan sebelum 20 Agustus 2024, Pemprov NTB akan membahas 16 daftar permohonan dukungan dari MGPA untuk menyukseskan gelaran MotoGP Mandalika.

“Dari pihak MGPA, kita kan ada daftar list 16 permohonan dukungan, itu yang akan kita bahas bersama, Insya Allah dalam waktu dekat, itu yang akan kita bahas untuk mencari kesepahaman sehingga MotoGP bisa berjalan dengan baik seperti tahun-tahun sebelumnya,” ujarnya.

Dari 16 daftar tersebut, tiga diantaranya merupakan penyediaan fasilitas penerangan jalan di sepanjang jalan Bypass Mandalika, tarif hotel, juga harga tiket pesawat yang semakin tinggi.

Tingginya harga hotel, khususnya di kawasan Mandalika menjadi perhatian Pemerintah Provinsi NTB. Menurutnya, ketika berlangsungnya event di NTB, pemerintah dan masyarakat tidak boleh memanfaatkan situasi yang mana bisa berdampak buruk bagi daerah.

Begitupun dengan harga tiket pesawat, yang mana harga tiket pesawat domestik jauh lebih tinggi dibanding penerbangan luar negeri.

Rencananya ia akan mengundang Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk membahas persiapan MotoGP sesuai dengan topoksinya maing-masing. Misal, Dinas LHK bagaimana terkait dengan penanganan sampah pada saat dan pasca perhelatan.

Pada MotoGP tahun ini, ia mengaku tidak ada pengarahan dari Pemprov NTB untuk membeli tiket MotoGP.
“Engga ada pengerahan Pemda untuk membeli tiket, kita tuntaskan siapa yang memiliki minat hobi motor silahkan nonton, saya yang kurang hobi motor, saya akan nonton,” katanya.

Lebih lanjut, ia mengatakan Presiden RI dijadwalkan tidak hanya datang untuk menonton MotoGP saja, tetapi juga untuk meresmikan proyek-proyek yang ada di NTB, salah satunya adalah Smelter yang ada di KSB. (era)

Wira Adiputra : Bertekad Mengantar NTB ke Kancah Internasional

0
Wira Adiputra, Vice President of HALO (Hakka Youth Lombok/ Organisasi keturunan sub suku Tionghoa) (ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Mengenal Sosok Wira Adiputra, Vice President of HALO (Hakka Youth Lombok/Organisasi keturunan sub suku Tionghoa) dan juga menjabat sebagai Managing Director Indo Surf Land sukses meniti karir di beberapa negara termasuk, Asia Pacific, Europe and United States.

Wira yang 10 tahun terakhir sukses di bidang developemnt, luxury property dan land banking investment ini terpanggil untuk kembali ke Lombok untuk membawa semangat perubahan dan harmonis dalam kebhinekaan.

“Saya rasa sudah waktunya Lombok Sumbawa menjadi tempat destinasi utama dunia, dan kami bisa melihat dan membuktikan bahwa di Lombok Sumbawa kaya akan keanekaragaman budaya dan potensi keindahan alam kelas dunia,” kata Wira.

Wira Baru saja menjadi perwakilan Lombok untuk konferensi tahun ke 8 ( Konferensi pemuda and pemudi Hakka di Indonesia).

Sejak kecil ia menghabiskan banyak waktu di NTB. Wira sangat percaya lingkungan di Lombok dan Sumbawa sangatlah solid dalam kebinekaan.

Ia mengajak semua kaum pemuda dan pemudi di NTB untuk saling bekerja sama memajukan nama provinsi ini di dunia internasional.

Wira memberikan kontribusi untuk membangun sekolah di pelosok NTB , ini adalah bukti keseriusannya untuk membangun generasi muda terbaik.

“Saya rasa semua anak memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, terutama di NTB,” ujarnya.

Memaknai hari kemerdekaan Indonesia ke -79 tahun 2024 ini, Wira terus berjuang membawa semangat kebhinekaan, karena ia percaya Indonesia itu bersatu dalam keberagaman.

“Mari kita buktikan ke dunia bahwa kami siap membawa NTB ke dunia internasional,” tandasnya.(bul)

Hingga Juli 2024, Belanja Pemerintah Pusat di NTB Capai Rp4,9 Triliun, Didominasi Belanja Modal dan Pegawai

0
Ratih Hapsari Kusumawardani (ekbisntb.com/dok)

Lombok (ekbisntb.com) – Belanja Pemerintah Pusat di Provinsi NTB sampai dengan tanggal 31 Juli 2024 mencapai Rp4,96 triliun. Realisasi ini didominasi oleh belanja barang sebesar Rp2,04 triliun atau 50,64 persen dari pagu serta belanja pegawai sebesar Rp2,16 triliun atau 66,41 persen dari pagu.

Kepala Kanwil Dirjen Perbendaharaan Provinsi NTB Ratih Hapsari Kusumawardani mengatakan belanja modal di NTB juga turut memberi andil pada belanja pemerintah pusat atau belanja Kementerian/Lembaga tersebut, yaitu sebesar Rp737,69 miliar atau 44,49 persen dari pagu. Terakhir, belanja bantuan sosial telah direalisasikan sebesar Rp11,16 miliar dari pagu tahun 2024 sebesar Rp20,19 miliar.

“Belanja negara mampu mengalami pertumbuhan sebesar 5,72 persen (y-o-y) yang didukung oleh membaiknya realisasi Belanja Pemerintah Pusat (BPP) sebesar 6,64 persen (y-o-y) dan TKD sebesar 5,25 persen,” kata Ratih Hapsari Kusumawardani dalam keterangannya kepada wartawan, Kamis (15/8) kemarin.

Ia mengatakan, pertumbuhan belanja pusat di NTB didorong oleh akselerasi kegiatan yang dilaksanakan oleh satker-satker lingkup Provinsi NTB. Lima Kementerian/Lembaga dengan kinerja realisasi belanja tertinggi pada Provinsi NTB yaitu Bawaslu, BKKBN, Kementerian Pertahanan, Kementerian Pariwisata, dan Kementerian Perindustrian.

Adapun realisasi pendapatan negara wilayah NTB, sampai dengan 31 Juli 2024 mencapai Rp5,49 triliun atau 56,31 persen target, mampu tumbuh sebesar 108,34 persen dibandingkan tahun lalu pada periode yang sama. Pada lingkup Provinsi NTB, penerimaan Perpajakan menyumbang 91 persen dari total penerimaan negara sebesar Rp4,99 triliun, sedangkan PNBP menyumbang 9 persen dari total Penerimaan Negara sebesar Rp494,79 miliar

Penerimaan pajak sampai 31 Juli 2024 di Provinsi NTB berhasil dikumpulkan sebesar Rp2,372 triliun atau 54,56 persen dari target sebesar Rp4,348 triliun. Angka ini tumbuh sebesar 33,41 persen. Berdasarkan nominal capaian penerimaan per jenis pajak 2024 di Provinsi NTB didominasi oleh Pajak Penghasilan sebesar Rp 1,558 triliun dan PPN dan PPnBM sebesar Rp591,4 Miliar.

“Proporsi PPh yang besar, membuat pertumbuhan pajak secara keseluruhan tetap terjaga. Pajak Penghasilan mengalami pertumbuhan positif didukung oleh peningkatan hampir di semua jenis pajak penghasilan dan sektor yang berkaitan. PPN dan PPnBM mengalami pertumbuhan negatif dikarenakan peningkatan restitusi pada sektor Konstruksi, dan Perdagangan,” katanya.

Sementara sektor lain mengalami pertumbuhan positif. Pada periode Januari sampai dengan Juli 2024, tiga sektor usaha dengan kontribusi pajak terbesar di Provinsi NTB yaitu Sektor Administrasi Pemerintah dengan peranan 28,28 persen, disusul dengan sektor Pertambangan sebesar 19,31 persen dan sektor Perdagangan sebesar 12,83 persen.

Pertumbuhan tertinggi sektor usaha dominan dialami oleh sektor Pertambangan sebesar 177,98 persen disebabkan adanya pembayaran PBB Pertambangan. Disusul oleh sektor Real Estat dengan pertumbuhan sebesar 128 persen yang terjadi karena terdapat pembayaran royalti PPh Pasal 26 di bulan Januari atas penyelenggaraan event MotoGP 2023.

Realisasi penerimaan Cukai sampai dengan Juli 2024 sebesar Rp14,05 miliar, atau 59,65 persen dari target sebesar Rp23,54 miliar. Realisasi Cukai sampai dengan Juli 2024 tumbuh Rp0,57 M (4,26%) YoY, didorong adanya penerimaan cukai berupa sanksi administrasi cukai serta tumbuhnya produksi BKC berupa Sigaret Kretek Tangan (SKT) dan Tembakau Iris (TIS).(ris)

15 WNA China Diduga Menambang Emas Ilegal di Sekotong Kantongi Kitas legal

0
Kepala Seksi Tekhnologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram, Heri Sudiono(ekbisntb.com/era)

Lombok (ekbisntb.com) – Kepala Seksi Tekhnologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram, Heri Sudiono membeberkan status 15 orang WNA asal China yang diduga melakukan penambangan emas illegal di Sekotong, Lombok Barat berstatus legal atau resmi.

Seluruhnya memiliki izin tinggal terbatas (kitas) investor selama setahun, mereka baru datang ke Lombok tahun 2024 ini.

“Status WNA itu sendiri dia legal, dia punya izin tinggal, kitas investor. Kalau dari tahunnya, kitasnya kitas setahun, berarti baru masuk tahun ini,” ujarnya, Kamis, 15 Agustus 2024.

Untuk saat ini, Imigrasi Mataram belum mengambil sikap terkait dengan status tinggal 15 WNA tersebut, Heri mengatakan perlu menunggu hasil dari pihak Kepolisian untuk mengetahui bagaimana kronologi kejadian keributan di kawasan tambang illegal Sekotong dengan jelas.

“Imigrasi belum melakukan apa-apa karena masih ditangani oleh Polisi, baru kalau selesai dengan Polisi kita akan mengurus keimigrasiannya, yang pasti orang itu tidak illegal,” lanjutnya.

Apabila terbukti 15 orang Tiongkok tersebut melakukan penambangan illegal di Dusun Lendek Bare, Desa Lenong Batu Montor, Kecamatan Sekotong, Lombok Barat, maka izin tinggal atau kitas mereka bisa dicabut dan dideportasi.

“Kalau dia benar-benar melakukan hal yang tidak sesuai dengan izin tinggal yang kita berikan, izin tinggalnya kita cabut dan kita deportasi orangnya,” katanya.

Saat ini, 15 orang WNA tersebut kabur sementara dari camp tempatnya bekerja. Dengan tetap dipantau oleh aparat.

“Untuk sekarang saya dapat informasi dalam kasus begini pasti mereka pada kabur atau hilang sebentar. Kita belum sampai arah sana (pemeriksaan, red), karena sekarang lagi ditangani pihak polisi, untuk saat ini dia tidak ada ditempat karena kan kita koordinasi dengan polisi, nanti kalau sudah selesai dengan polisi baru imigrasi masuk,” jelasnya.

Saat dikonfirmasi apakah pertambangan yang dilakukan oleh WNA tersebut merupakan pertambangan illegal, Heri mengaku tidak tahu pasti. Yang pasti para WNA tersebut datang ke Lombok secara legal dan memiliki izin tinggal. (era)

Juli 2024, Nilai Ekspor NTB Naik 148,28 Persen

0
ilustrasi komoditas ekspor (ekbisntb.com/merdeka.com)

Lombok (ekbisntb.com) – Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB, Wahyudin menyampaikan, nilai ekspor Provinsi NTB pada Bulan Juli 2024 sebesar US$ 208.837.086 mengalami kenaikan sebesar 11.396,86 persen jika dibandingkan dengan ekspor Bulan Juni 2024 sebesar US$ 1.816.471.

Jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2023, Nilai Ekspor Provinsi NTB Bulan Juli 2024 mengalami kenaikan sebesar 148,28 persen. Dimana tercatat Nilai ekspor Provinsi NTB pada Bulan Juli 2023 sebesar US$ 84.112.588.

Nilai ekspor Provinsi NTB Bulan Juli 2024 menurut negara tujuan menunjukkan India menjadi negara tujuan dengan nilai ekspor terbesar yaitu US$ 106.105.313 atau sekitar 50,81 persen. Negara kedua dengan nilai ekspor Provinsi NTB Bulan Juli 2024 tertinggi adalah Jepang dengan nilai US$ 98.947.220 atau sekitar 47,38 persen kemudian disusul Australia yaitu sebesar US$ 2.516.072 atau sekitar 1,20 persen.

Nilai ekspor Provinsi NTB Bulan Juli 2024 tertinggi keempat ditujukan ke Amerika Serikat dengan nilai US$ 615.174 atau sekitar 0,29 persen dan kelima ditujukan ke Cina dengan nilai US$ 384.111 atau sekitar 0,18 persen. Nilai ekspor Provinsi Nusa Tenggara Barat ke Negara lain hanya mencapai 0,13 persen dari total ekspor.

Sementara itu, lanjut Wahyudin dalam keterangan resmi di kantornya, Kamis, 15 Agustus 2024, kelompok komoditas ekspor Provinsi NTB yang terbesar pada Bulan Juli 2024 adalah Barang Galian/Tambang Non Migas sebesar US$ 204.535.063 (97,94 persen), Perhiasan / Permata US$ 3.152.124 (1,51 persen), Ikan dan Udang US$ 634.752 (0,30 persen), Garam, Belerang, Kapur US$ 345.795 (0,17 persen), Biji-bijian berminyak US$ 148.936 (0,07 persen), Daging dan Ikan Olahan US$ 13.393 (0,01 persen).

Sedangkan kelompok komoditas ekspor Provinsi NTB yang terbesar pada Bulan Juni 2024 adalah Ikan dan Udang sebesar US$ 1.046.852 (57,63 persen), Perhiasan / Permata sebesar US$ 469.743 (25,86 persen), Garam, Belerang, Kapur sebesar US$ 179.197 (9,87 persen), Daging dan Ikan Olahan sebesar US$ 83.512 (4,60 persen), Mesin / Peralatan Listik US$ 28.125 (1,55 persen), serta Biji-bijian berminyak sebesar US$ 8.682 (0,48 persen).

“Negara tujuan ekspor kelompok komoditas Barang Galian/Tambang Non Migas pada Bulan Juli 2024 adalah India dan Jepang,” ujarnya.

Untuk ekspor kelompok komoditas Perhiasan / Permata ditujukan Australia, Jepang, Hongkong dan lainnya. Ekspor Kelompok Ikan dan Udang ditujukan ke Amerika Serikat, Filipina dan lainnya. Sedangkan kelompok komoditas Garam, Belerang, Kapur ditujukan ke Cina, Vietnam dan lainnya.(bul)

Uang Masuk dari Pariwisata Rp18 Triliun, BPPD NTB : Tidak Adil Pemasukan dengan Perhatian

0
Sahlan M. Saleh (ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Badan Promosi Priwisata Daerah (BPPD) Provinsi NTB menghitung uang masuk dari sektor pariwisata di provinsi ini hampir mencapai Rp20 triliun. Namun ironis, dari pemasukan sebesar itu, sangat timpang dengan perhatian terhadap sektor potensial ini.

Dalam diskusi dengan wartawan ekonomi di Sekretariat BPPD Provinsi NTB, Kamis, 15 Agustus 2024, Ketua BPPD Provinsi NTB, M. Sahlan Saleh merinci uang mengalir dari wisatawan yang masuk setiap tahun.

Berdasarkan data BPPD NTB, dalam setahun wisatawan asing yang masuk ke NTB di rata-ratakan sebanyak 900 ribu orang tahun 2024. Sebelumnya, jumlah wisatawan asing masuk mencapai 1,5 juta orang.

Jika dirata-ratakan, lama tinggal wisatawan luar negeri selama 7 hari, pengeluaran untuk belanja-belanja dihitung sampai Rp10 juta. Untuk beli kebutuhan, makan, minum, termasuk biaya transport ke destinasi-destinasi wisata dan pengeluauntuk jasa-jasa lainnya. Belum termasuk biaya menginap. Jika dikalikan, 900 ribu wisatawan x Rp10 juta, uang yang dikeluarkan mencapai Rp9 triliun.

Kemudian wisatawan domestik, yang jumlahnya masuk ke NTB rata-rata 2,5 juta orang. Dengan lama tinggal rata-rata 2 hari, 2 malam. Pengeluarannya bisa mencapai Rp3,5 juta. Jika dikalikan, 2,5 juta x 3,5 juta, pengeluarannya mencapai Rp8,7 triliun.

“Jika ditambahkan uang dari wisatawan asing dengan wisatawan domestic yang masuk ke NTB dalam setahun, nilainya mencapai Rp18 triliun. Betapa besarnya uang dari wisatawan. dan ini masuk juga ke PAD. Kalau dari Rp18 triliun itu 20 persen masuk PAD, sudah Rp360 miliar setahun” katanya.

Namun ironis, besarnya uang yang masuk dari wisatawan ini tidak adil dengan dana yang dikembalikan untuk membangun, menata, atau mengembangkan destinasi-destinasi wisata. Wisatawan masih banyak yang mengeluhkan sampah yang berserakan, toilet yang jorok, penerangan di destinasi wisata, demikian juga fasilitas-fasilitas penunjang sektor pariwisata.

Menurut Sahlan, belum lagi soal kasus – kasus kriminal yang menimpa wisatawan. menurutnya, hal itu masih terjadi karena tidak selesainya persoalan pemicunya.

“Karena mungkin saja masyarakat tidak merasakan dampak pariwisata. Sehingga mereka tidak mikir terhadap apa yang dilakukan kepada wisatawan misalnya,” katanya.

Seyogyanya, jika PAD yang masuk dari pariwisata ini dikembalikan lagi ke tiga hal untuk membangun pariwisata, diantaranya membangun sarana prasarana, penguatan SDM, dan promosi. Ia meyakini, persoalan-persooalan pariwisata NTB akan clear. Bahkan sektor ini akan terus bertumbuh.

“Kan percuma kita promosi sekuat apapun, tapi keamanan dan kenyamanan di dalam tidak dibentuk, ndak bisa. Mau buat jalan senilai Rp100 triliun, tetap saja ndak bisa. Karena akar masalah tidak diselesikan. Ibaratnya, ada orang-orang yang nginjak paku di satu ruas jalan, yang dihebohkan malah orang yang keinjak paku. Bukan pakunya yang dibersihkan,” katanya.

Sahlan mengatakan, kasus-kasus kriminal sektor pariwisata selalu membuat heboh pariwisata NTB. Yang diselesaikan justru persoalannya. Bukan pada akar pemasalahannya.

“Misalnya ada bule yang dibegal, yang heboh malah kasus bule yang dibegal. Mestinya, akar masalahnya kenapa sampai terjadi pembegalan. Berdayakan masyarakat, libatkan masyarakat, dan perhatikan masyarakat. sehingga masyarakat mendapatkan manfaat pariwisata. Saya yakin, dengan sendirinya kasus – kasus criminal sektor pariwisata akan tertangani dengan sendirinya. Itulah perlunya masyarakat diberdayakan secara ekonomi melalui uang yang masuk dari pariwisata,” tambahnya.

Selain itu, semangat membangun pariwisata harus dibangun sama. Tidak bisa parsial. Misalnya, OPD sektor pertanian dan perkebunan, perkuat kearifan lokal menanam, memanen dan lainnya sebagaimana standar wisatawan, menurut Sahlan, sudah dapat menjadi jualan kepada wisatawan.

Dinas Perdagangan, mendukung produksi dan penjualan produk-produk lokal yang sesuai standar pariwisata. Demikian juga Dinas Perindustrian. Dan Dinas Koperasi dan UMKM, membuat standar produk sesuai standar pariwisata.

Pun Dinas PUPR, membangun infrastruktur yang sesuai dengan standar pariwisata. Demikian juga media, membangun citra pariwisata dari sisi-sisi yang positif.

“Kalau semua semangat kita sama, standarnya sama, bayangkan betapa besar dampak pariwisata kita,” demikian Sahlan.(bul)

Pendaftaran Dimulai 20 Agustus, Tenaga PPK dan Non ASN Lobar Bisa Daftar Seleksi CPNS

0
Kepala BKD dan PSDM Lobar Jamaludin bersama Sekretaris Lalu Muhammad Fauzi memberikan keterangan terkait penerimaan CPNS 2024, Rabu 14 Agustus 2024. (ekbisntb/her)

Lombok (ekbisntb.com) – Kepastian soal pendaftaran seleksi CPNS akhirnya ada titik terang. Kepastian itu berdasarkan surat yang diterima Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan SDM (BKD dan PSDM) Lombok Barat dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) perihal Jadwal Seleksi Pengadaan CPNS Tahun Anggaran 2024. Berdasarkan surat tersebut, pengumuman dimulai tanggal 19 Agustus dan pendaftaran dibuka 20 Agustus.

Dalam surat nomor 5419/B-KS.04.01/SD/K/2024 tertanggal 13 Agustus 2024 yang ditandatangani Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BKN Drs. Haryomo Dwi Putranto, M. Hum., tersebut, ditujukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat dan Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Daerah. Diterangkan, berkenaan dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 293 Tahun 2024 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah,maka pihak BKN menyampaikan jadwal seleksi pengadaan CPNS 2024.

“Mengingat pentingnya pelaksanaan seleksi tersebut, agar jadwal ini dapat digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan pengadaan CPNS Tahun 2024,”kata Kepala BKD dan PSDM Lobar Jamaludin menyitir isi surat BKN tersebut, Rabu 14 Agustus 2024.

Sesuai jadwal seleksi pengadaan CPNS yang terlampir dalam surat tersebut, pengumuman seleksi dimulai tanggal 19 Agustus – 2 September 2024. Dilanjut, pendaftaran seleksi tanggal 20 Agustus hingga 6 September 2024. Seleksi Administrasi dilaksanakan 20 Agustus sampai dengan 13 September 2024. Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi 14 September hingga 17 September 2024.

Tahap selanjutnya, konfirmasi penggunaan Nilai Seleksi  Kompetensi Dasar (SKD) CPNS Tahun Anggaran 2023 oleh Peserta Seleksi dilaksanakan 18 September sampai 28 September 2024. Masa Sanggah pada tanggal 18 sampai dengan 20 September 2024 dan tahapan Jawab Sanggah dimulai  18 sampai tanggal 22 September 2024.

Tahapan dilanjutkan Pengumuman Pasca Masa Sanggah pada tanggal 21 September sampai 27 September 2024. Selanjutnya, Penarikan data final SKD CPNS pada tanggal 29 September sampai 1 Oktober 2024. Penjadwalan SKD CPNS dimulai 2 Oktober sampai 8 Oktober 2024.

Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat SKD CPNS dilaksanakan 9 Oktober sampai 15 Oktober 2024. Pelaksanaan SKD CPNS Tanggal 16 Oktober sampai dengan 14 November 2024. Hingga tahapan pengumuman Hasil SKD CPNS dilaksanakan tanggal 17 sampai 19 November 2024. Kemudian dilanjutkan Pelaksanaan SKB CPNS Non-CAT pada 20 November sampai dengan 17 Desember 2024. Hingga tahapan akhir, dilaksanakan hingga tahun 2025, yakni pengolahan Seleksi Hasil Sanggah, kemudian pengisian DRH NIP CPNS tanggal 23 Januari sampai dengan 21 Februari 2025. Tahapan akhir, pengusulan Penetapan NIP CPNS pada 22 Februari hingga 23 Maret 2025.

Sekretaris BKD dan PSDM Lobar Lalu Mohammad Fauzi mengatakan, tahapan seleksi akan dilaksanakan sesuai jadwal dari BKN. “Kita laksanakan seusai jadwal tahapannya,” ujarnya.

Formasi CPNS yang dibuka Lobar sesuai alokasi yang diperoleh dan ditetapkan pusat sebanyak 80 formasi. Untuk seleksi kali ini, yang dibuka duluan untuk formasi CPNS. Pada seleksi ini dibuka untuk umum, semua warga negara Indonesia dan khusus bagi disabilitas, diaspora, lulusan predikat cumlaude, dan putra/putri daerah tertinggal.

Mengacu Permen PAN RB nomor 6 tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara, bahwa terhadap PPPK yang mendaftar seleksi CPNS wajib memenuhi Masa Perjanjian Kerja minimal satu tahun dan telah mendapatkan persetujuan dari PPK atau pejabat yang bersangkutan.

“Pelamar CPNS itu dari umum, dapat juga dari PPPK yang masa kerja satu tahun, jadi kalau tidak lulus bisa kembali jadi status PPPK,” terangnya.

Selain itu ada juga diberikan peluang bagi kebutuhan khusus, seperti disabilitas, diaspora, lulusan predikat cumlaude, dan putra/putri daerah tertinggal. Status khusus berlaku jika terdapat jabatan kosong akibat dari tidak terdapat pelamar di satu jabatan atau tidak terdapat peserta yang memenuhi passing grade yang telah ditentukan.

Hal itu Panselnas dapat melakukan reposisi  terhadap pelamar dengan kebutuhan khusus dari unit formasi pelamaran lain. Dengan kesamaan jabatan yang dilamar, berkesesuaian dengan syarat kualifikasi bagi jabatan tersebut. Dan yang pasti memenuhi ambang batas (passing grade).

Ditanya kenapa hanya CPNS yang dibuka? Pihaknya perlu menunggu regulasi PPPK, kemungkinan diberlakukan khusus nantinya. Yang jelas pihaknya berharap demikian agar non ASN bisa diakomodir semua. Pihak BKD sendiri sudah siap melaksanakan tahapan pengumuman, pendaftaran, hingga tes yang nanti dilaksanakan sesuai jadwal. (her)

Tak Kooperatif, KPK Minta Aset Rumah Makan Disita

0
Dian Patria(ekbisntb.com/cem)

Lombok (ekbisntb.com) – Komisi Pemberantasan Korupsi meminta Badan Keuangan Daerah Kota Mataram meniya aset milik rumah makan yang tidak kooperatif membayar tunggakan pajak. Tindakan tegas sesuai ketentuan yang diatur undang-undang. Demikian ditegaskan oleh Kasatgas Komisi Pemberantasan Korupsi, Dian Patria dikonfirmasi pada, Rabu 13 Agustus 2024.

Berbeda halnya dengan hotel di Jalan Pendidikan, Kelurahan Dasan Agung Baru, Kecamatan Selaparang kata Dian Patria. Kondisi hotel hampir bangkrut alias failed, sehingga tidak bisa dipaksakan untuk membayar tunggakan pajak. Secara aturan sebenarnya, juru sita pajak harus turun melakukan sandera atau penyitaan aset dan lain sebagainya. “Kita harus fair juga tidak bisa serta merta mau sita kalau kondisinya failed. Kalau resto masih berjalan bisa disita asetnya,” jelasnya.

Pemerintah Kota Mataram juga perlu bersabar menangani wajib pajak yang tidak kooperatif, karena prosesnya panjang dan harus mengikuti aturan. Saat ini kata Dian, kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) belum definitif kemungkinan menjadi kendala untuk penindakan. “Sekarang ini Kepala BKD masih Plt. Mungkin masih menunggu yang definitif dulu,” terangnya. (cem)

Harga Emas Antam Kamis Pagi Menurun Jadi Rp1,414 juta per gram

0
Emas Batangan PT Aneka Tambang Tbk (Antam) (ekbisntb.com/ist)

Jakarta (ekbisntb.com) – Harga emas batangan PT Aneka Tambang Tbk (Antam) yang dipantau dari laman Logam Mulia, Kamis pagi, menurun Rp5 ribu per gram menjadi Rp1.414.000 per gram.

Sebelumnya, harga emas Antam pada Rabu 14 Agutsus 2024 stagnan di level Rp1.419.000 per gram.

Adapun harga jual kembali (buyback) emas batangan pada Rabu yakni sebesar Rp1.260.000 per gram.

Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK No. 34/PMK.10/2017.

Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp10 juta, dikenakan PPh 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang NPWP dan 3 persen untuk non-NPWP.

PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai buyback.

Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam pada Kamis :

  • Harga emas 0,5 gram: Rp757.000
  • Harga emas 1 gram: Rp1.414.000
  • Harga emas 2 gram: Rp2.768.000
  • Harga emas 3 gram: Rp4.127.000
  • Harga emas 5 gram: Rp6.845.000
  • Harga emas 10 gram: Rp13.635.000
  • Harga emas 25 gram: Rp33.962.000
  • Harga emas 50 gram: Rp67.845.000
  • Harga emas 100 gram: Rp135.612.000
  • Harga emas 250 gram: Rp338.765.000
  • Harga emas 500 gram: Rp677.320.000
  • Harga emas 1.000 gram: Rp1.354.600.000

Potongan pajak harga beli emas sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.10/2017, pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,45 persen untuk pemegang NPWP dan 0,9 persen untuk non-NPWP.

Setiap pembelian emas batangan disertai dengan bukti potong PPh 22. (ant)