Beranda blog Halaman 923

Imigrasi Mataram Dalami Dugaan Pelanggaran Keimigrasian Penambang WN Tiongkok di Sekotong

0
Kepala Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham NTB Wishnu Daru Fadjar(ekbisntb.com/r)

Lombok (ekbisntb.com) – Kepala Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham NTB Wishnu Daru Fadjar mengatakan, Kemenkumham NTB-Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram masih mendalami ada atau tidaknya pelanggaran keimigrasian terkait keberadaan penambang asal Tiongkok (China) di wilayah Sekotong, Lombok Barat. Wishnu meminta masyarakat menunggu hasil pendalaman petugas.

Sebelumnya, pada Sabtu malam, 10 Agustus 2024, warga di Dusun Lendek Bare dan Dusun Batu Montor, Desa Buwun Mas, Kecamatan Sekotong, Lombok Barat membakar sejumlah kamp yang diduga milik para penambang asal China. Kemarahan warga dipicu penambang yang membawa alat berat berupaya menggusur makam di Desa Kadaro, Lombok Barat. Selain itu warga juga menolak warga asing mengeruk tambang emas di kawasan tersebut.

“Saya sudah meminta Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram untuk melakukan pendalaman terkait masalah tersebut. Kita tidak bisa gegabah mengambil kesimpulan. Kita sedang mendalami itu semua,” kata Wishnu di sela pelaksanaan Rapat Tim Pengawasan Orang Asing

Wishnu mengatakan, untuk Kemenkumham NTB dan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram fokus terkait dengan keabsahan dokumen perjalanan (paspor) dan ada atau tidaknya pelanggaran izin tinggal keimigrasian WN Tiongkok tersebut.

Merespons mengenai pembakaran kamp, Wishnu menerangkan, masalah tersebut merupakan kewenangan Polres Lombok Barat dan Polda NTB.

Wishnu menambahkan akan mengintensifkan komunikasi dengan Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora) Provinsi NTB di mana di dalamnya terdapat berbagai unsur seperti TNI/Polri, BNN, DPMPTSP, Dinas Tenaga Kerja, Bea Cukai, Pajak, Dinas Pariwisata, Dinas Pendidikan, dan BIN Daerah. “Kami akan komunikasi dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan tersebut,” imbuhnya.

Kakanwil Kemenkumham NTB Parlindungan mengatakan, pihaknya akan bersinergi dengan Aparat Penegak Hukum (APH) di wilayah untuk merespons dinamika keamanan di Provinsi NTB. “Saya sudah menekankan, mana kala terjadi permasalahan yang terkait dengan tugas dan fungsi UPT Imigrasi dan Pemasyarakatan agar menjalin komunikasi intensif dengan para pemangku kepentingan di wilayah,” ujar Parlindungan. (r/*)

Kadis Dikbud NTB : Penyediaan Alat Kontrasepsi untuk Pelajar Perlu Kajian

0
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) provinsi NTB, Dr. H. Aidy Furqan, M.Pd (ekbisntb.com/era)

Lombok (ekbisntb.com) – Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) provinsi NTB, Dr. H. Aidy Furqan, M.Pd mengatakan perlu kajian mendalam terkait penyediaan alat kontrasepsi bagi pelajar. Menurutnya, jika tidak didiskusikan perihal Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 2024 ini, dapat merusak moral dan berakibat buruk bagi masa depan anak.

“Harus dilakukan kajian dulu dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan kami dari pendidikan juga harus diajak bertemu dan diskusi supaya jangan jadi liar dan memicu keramaian di masyarakat,” ujarnya, Rabu, 14 Agustus 2024.

Apalagi mengingat Provinsi NTB yang masih tinggi angka pernikahan dini. Sehingga jika PP alat kontrasepsi tersebut diizinkan tanpa dikaji, takutnya akan mempengaruhi laju pernikahan dini di provinsi ini.

“Yang menjadi kekhawatiran, sekarang saja kita berhadapan dengan angka pernikahan di usia dini, kita berhadapan dengan moralitas anak-anak, saya khawatir tidak terkontrol,” lanjutnya.

Menurut Aidy, secara pribadi dirinya menolak penyediaan alat kontrasepsi bagi pelajar ini. Namun secara seorang ASN khususnya yang berkecimpung di dunia pendidikan, perlu mempelajari terlebih dahulu tujuan pemerintah pusat mengesahkan PP ini.

“Dengan kejadian kontrasepsi, untuk sementara saya belum respon karena saya perlu pelajari dulu seperti apa rencana dari pemerintah pusat, untuk apa kepentingannya itu. Secara pribadi, saya belum setuju, secara kedinasan saya pelajari dulu,” jelasnya.

Aidy mengatakan dirinya masih melihat marak kasus pergaulan bebas dikalangan pelajar dan remaja di NTB. Menurutnya, permasalahan ini terjadi karena berbagai faktor, salah satunya adalah kehilangan peran orang tua.

Tanpa adanya penyediaan alat kontrasepsi saja, banyak terjadi pergaulan bebas, apalagi dengan diberlakukannya PP tersebut. Takutnya para remaja khususnya pelajar semakin bebas karena merasa difasilitasi oleh pemerintah.

“Saya masih melihat sangat banyak yang sampai kesana (pergaulan bebas, red), berikutnya adalah melihat pola asuh. Kalau anak-anak seperti itu, belum matang tapi sudah melakukan (pergaulan bebas), bisa jadi karena ada faktor-faktor tertentu,” imbuhnya.

Menurutnya, sebagai negara yang beradab, moralitas perlu diutamakan. Salah satunya adalah dengan menghindari hal-hal menyimpang seperti pergaulan dan seks bebas. Adapun ia menghimbau kepada seluruh pelajar di NTB untuk fokus belajar, sehingga tidak terpengaruh oleh dunia luar, kaitannya dengan Peraturan Pemerintah ini.

“Moralitas harus diantensi. Tidak usah terpengaruh diri, siapkan diri untuk fokus belajar, fokus melaksanakan tugas-tugas belajarnya supaya tidak terpecah keinginan tahuannya,” pungkasnya. (era)

Lomba Kriya Dekranasda Awards 2024 di Bank NTB Syariah Dibuka, jadi Ajang Meningkatkan Kreativitas dan Inovasi Pengrajin NTB

0
Kepala Dinas Perindustrian Provinisi NTB Nuryanti SE.,ME menghadiri acara pembukaan sekaligus penjurian Lomba Kriya Dekranasda Awards 2024 (ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Mewakili Pj. Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi NTB, Desi Hassanudin, Kepala Dinas Perindustrian Provinisi NTB Nuryanti SE.,ME menghadiri acara pembukaan sekaligus penjurian Lomba Kriya Dekranasda Awards 2024, di Auditorium Multazam Lantai 2 Kantor Bank NTB Syariah.

Acara ini diselenggarakan oleh Dekrasanda bersinergi dengan Bank NTB Syariah, tujuannya untuk meningkatkan kualitas dan kreasi produk-produk Kriya UKM NTB “Dekranasda Award menjadi kegiatan yang mendorong hadirnya produk-produk baru yang selalu diminati oleh masyatakat sehingga ekonomi kita berkembang” ungkap Nuryanti saat membuka acara ini, Rabu, 14 Agustus 2024.

Menurutnya Kadis Perindustrian NTB sekaligus Ketua Harian Dekranasda NTB, Dekranasda Award tahun 2024 ini dapat memotivasi semangat para perajin, sehingga terus mengaupdate skill, meningkatkan kualitas dan ide-ide baru.

“Tugas Dekranasda adalah bagaimana warisan budaya khususnya yang ada di NTB bisa menjadi identitas bangsa yang sangat perlukan, sehingga Dekranasda sangat konsen bagaimana kearifan lokal itu hadir menjadi inspirasi-inspirasi kreatifitas yang pada akhirnya memiliki nilai tambah.”

Kegiatan ini merupakan rangkian dari Lombok-Sumbawa Tenun Festival yang berlangsung sejak Juli dan puncak acaranya pada tanggal 25 Agustus 2024, serta hasil kriya pemenang juga akan diikutkan pada pameran Dekranas Awards dan pameran Internasional lainnya.

Nuryanti berharap, Lombok dan Sumbawa tak hanya menjadi destinasi wisata dan olahraga tingkat internasional saja, tetapi juga menjadi destinasi belanja produk modest fashion dan turunannya yang berkualitas.(bul)

Rekomendasi Pemda Untuk Pembiayaan UMi di NTB Masih Rendah

0
Ratih Hapsari Kusumawardani (ekbisntb.com/dok)

Lombok (ekbisntb.com) – Kantor Wilayah Dirjen Perbendaharaan (DJPb) Provinsi NTB mencatat program pembiayaan Ultra Mikro (UMi) sudah berjalan mencapai Rp 46,8 miliar dengan jumlah debitur 8.043. Penyaluran kredit UMi ini dianggap cukup membantu pertumbuhan ekonomi.

Kepala Kanwil Dirjen Perbendaharaan Provinsi NTB – Ratih Hapsari Kusumawardani di Mataram, Rabu, 14 Agustus 2024 mengatakan, penyaluran kredit UMi sepanjang 2024 dinilai sudah berjalan cukup bagus. ditambah lagi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR). Meski demikian, menurutnya, Pemda juga mempunyai kewajiban untuk memasukkan atau merekomendasikan calon debitur potensial untuk mendapatkan kredit UMi.

“Nanti tetap ada screening dari bank (calon debiturnya,red), ini yang perlu ditingkatkan di Pemda. Bukan rekomendasi yang masih kecil, tetapi input calon debitur potensial dari Pemda itu masih relatif rendah, harus ditingkatkan lagi oleh semua pemda,” ujarnya, Rabu, 14 Agustus 2024.

Ratih menambahkan, sebagian besar penerima kredit UMi adalah rekomendasi dari lembaga keuangan. Lebih tinggi dibandingkan input calon penerima kredit UMi dari Pemda. Karena itu, diharapkan Pemda tingkat provinsi maupun kabupaten/kota untuk membantu masyarakat mengakses kredit ini.

Kredit UMi merupakan pembiayaan yang mudah dan cepat kepada usaha ultra mikro yang belum dapat mengakses pembiayaan dari perbankan yang disalurkan dengan prinsip empowering dan enhancement. Pembiayaannya salurkan melalui LKBB kepada debitur perorangan/kelompok dan berhak memperoleh pembiayaan produktif. Serta mengikuti program pendampingan dari Penyalur “Sementara di NTB lembaga yang menyalurkan ada 3 lembaga, Pegadaian, PNM dan Koperasi Mitra Dhuafa (Komida). Bisa langsung 3 lembaga itu, kalau mau mengajukan,” terangnya.

Pembiayaan UMi disalurkan oleh BLU Pusat Investasi Pemerintah (PIP) melalui Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) yang memenuhi kriteria. Yakni berpengalaman dalam pembiayaan UMKM minimal 2 tahun, kemudian sehat dan berkinerja baik. Selanjutnya terkoneksi dengan SIKP UM.

Berdasarkan penyaluran kredit UMi Per Provinsi pada tahun 2024, secara jumlah debitur, posisi NTB berada pada urutan ke -13 secara nasional. Dengan jumlah debitur mencapai 8.043. sementara nilai penyalurannya, NTB berada pada posisi 12 secara nasional. Dengan nilai kredit mencapai Rp46,8 miliar.

“Peran kami di Ditjen Perbendaharaan hanya kami melakukan monitoring, evaluasi, pendampingan dan juga pendataan terhadap pengaruh dari kredit UMi terhadap kenaikan ekonomi dari debitur UMi,” terangnya.

Menurutnya, tidak bisa dipungkiri bahwa penyaluran kredit ini cukup membantu pertumbuhan ekonomi NTB. Jika melihat di beberapa daerah dengan adanya kredit UMi sangat terbantu, terlebih ketika COVID-19. Banyak ibu-ibu rumah tangga yang tertolong dengan adanya kredit UMi.

“Sementara disalurkan melalui tiga lembaga itu. Maksimal Rp20 juta per orang, dan suku bunganya tergantung masing-masing lembaga perbankan dan non perbankan,” jelasnya.

Saat ini pihak tengah menyiapkan skema bekerjasama dengan Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) untuk memfasilitasi pembiayaan kepada masyarakat maupun UMKM untuk kredit UMi.

“Karena ini dana bergulir dari pemerintah yang disalurkan melalui tiga lembaga sementara,” demikian Ratih.(bul)

Literasi dan Inklusi Keuangan Akan di Fokuskan ke Desa-desa

0
Rudi Sulistyo (ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama industri jasa keuangan akan melakukan sosialisasi dan edukasi ke desa-desa untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan, khususnya syariah.

Kepala OJK Provinsi NTB, Rudi Sulistyo di Mataram, Rabu, 14 Agustus 2024 menyampaikan, hasil survey literasi dan inklusi keuangan didapatkan, indeks literasi keuangan secara nasional 65,43 persen. Sementara indeks inklusi sebesar 72,02 persen.

Literasi keuangan mencakup pengetahuan tentang lembaga – lembaga keuangan (bank dan non bank). Sementara inklusi keuangan terkait akses masyarakat kepada lembaga-lembaga keuangan (bank dan non bank).

Rudi menambahkan, Indeksi literasi keuangan dan inklusi keuangan menurut jenis Lembaga Jasa Keuangan (LJK). Untuk keuangan konvensional mencapai 65,08 persen. Inklusi keuangan konvensional mencapai 73,55 persen.

Sementara indek literasi dan inklusi keuangan syariah terbilang masih rendah. Inklusinya 12,88 persen dan literasinya 39,11 persen.

Ditambahkannya, segmen masyarakat yang memiliki tingkat literasi dan inklusi keuangan yang lebih rendah dibandingkan tingkat nasional menurut SNLIK 2024 yaitu masyarakat pedesaan. Kelompok umur 15-17 tahun dan 51-79 tahun. tamatan SD sederjat ke bawah. Tidak/belum bekerja, pelajar/mahasiswa, petani/peternak/pekebun/nelayan, dan pekerja selain pegawai/profesional/pengusaha/wiraswasta/pensiunan/purnawirawan.

“Karena itu, kita akan fokuskan untuk edukasi dan sosialisasi keuangan ke desa – desa dan kelompok masyarakat yang tingkat literasi dan inklusi keuanngannya masih rendah,” jelas Rudi.

Hingga 9 Agustus 2024, OJK NTB sendiri telah menyelenggarakan 68 edukasi keuangan yang diikuti 9.950 orang, tersebar di 10 kabupaten/kota di provinsi ini.

Kolaborasi edukasi bersama Pemda melalui NGERAOS SOLAH (Ngobrol Literasi Keuangan bersama OJK dan IJK), telah diikuti perangkat desa dari 152 desa dan 30 kecamatan di 5 kabupaten/kota. Serta peluasan akses keuangan melalui kredit/pembiayaan melawan rentenir melalui program Lotim Berkembang yang realisasinya sudah mencapai Rp183,66 miliar dengan 13.563 nasabah.

Program Mawar Emas, kredit bergulir berbasis masjid yang realisasinya sudah mencapai Rp3,754 miliar dengan 3.575 nasabah. Dan program penyaluran kredit melawan rentenir di Kota Mataram, yaitu program Harum Berseri yang realisasinya sudah Rp98 juta dengan 98 nasabah.(bul)

IIP BUMN Berdayakan Kawasan Wisata Suranadi

0
IIP BUMN bersama beberapa kepala dinas lingkup Pemprov NTB dan Lombok Barat(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Ikatan Istri Pimpinan (IIP) BUMN mendorong pengembangan sektor pariwisata sebagai salah satu motor penggerak perekonomian. Bersama Bank Mandiri, IIP BUMN kembali menggelar program Gerakan Indonesia bersih dalam rangka optimalisasi pemberdayaan Kawasan Pariwisata Suranadi, Lombok Barat.

Perwakilan IIP BUMN Kantor Wilayah (Korwil) C Bidang Pendidikan, Heny Darmawan menyatakan kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kembali daya tarik wisata Suranadi, Lombok sebagai objek wisata konservasi yang memiliki jejak kebudayaan Hindu kerajaan Bali. Sehingga, kawasan asri yang memiliki lima titik mata air dengan sebutan Panca Tirta ini ramai dikunjungi oleh wisatawan.

“IIP melakukan edukasi kepada masyarakat dalam mengelola lingkungan di Kawasan Wisata Sunardi. Kami melibatkan masyarakat sekitar untuk melakukan kegiatan pembersihan di objek wisata ini,” ujar Heny yang juga merupakan Ketua Ikatan Istri Karyawan Bank Mandiri (IIKBM), Selasa, 13 Agustus 2024.

Terlebih, Kawasan Wisata Suranadi merupakan wilayah dengan mayoritas hutan yang masih terjaga keasriannya dan menjadi habitat hidup satwa seperti monyet dan beragam jenis burung. Tak hanya itu, lokasi wisata ini juga menjadi sentra kuliner khas Lombok, yakni sate bulayak.

Lanjut Heny, selain memberikan pembekalan lingkungan hidup yang berkelanjutan, IIP BUMN juga melakukan penyerahan tempat sampah beserta alat kebersihan untuk mendukung menciptakan kebersihan di lingkungan Taman Wisata Suranadi. Harapannya, inisiatif ini dapat mendukung penciptaan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat setempat maupun pengunjung.

“Kami berharap, dapat meningkatkan kesadaran masyarakat setempat akan pentingnya pengelolaan lingkungan hidup dengan baik dan benar. Inisiatif ini merupakan salah satu bentuk dukungan kami terhadap industri pariwisata di Indonesia, yang menjadi sektor penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” pungkasnya.(bul)

Cabai Rawit Merah Turun Jadi Rp65.310 per kg

0
Seorang pedagang cabai di Pasar Mandalila menunggu pembeli baru-baru ini. Harga cabai rawit merah turun jadi Rp65.310 Perkilogram (ekbisntb.com/ist)

Jakarta (ekbisntb.com) – Badan Pangan Nasional (Bapanas) mencatat harga pangan di tingkat pedagang eceran secara nasional masih fluktuatif, di antaranya cabai merah turun menjadi Rp65.310 per kilogram (kg), sedangkan bawang merah naik menjadi Rp27.240 per kg, per 14 Agustus 2024.

Berdasarkan data dari Panel Harga Bapanas yang dilansir Rabu, pukul 08.30 WIB, harga sejumlah komoditas pangan fluktuatif seperti beras premium terpantau masih naik 0,19 persen atau Rp30 menjadi Rp15.580 per kg.

Berbeda dengan harga beras medium turun 0,29 persen atau Rp40 menjadi Rp13.550 per kg; sedangkan beras program stabilitas pasokan dan harga pangan (SPHP) Bulog naik 0,24 persen atau Rp30 menjadi Rp12.610 per kg.

Berikutnya, harga komoditas bawang merah naik 4,33 persen atau Rp1.130 menjadi Rp27.240 per kg; lalu bawang putih bonggol naik 2,30 persen atau Rp920 menjadi Rp40.890 per kg.

Sama halnya harga komoditas cabai merah keriting juga naik 1,09 persen atau Rp500 menjadi Rp46.520 per kg; sedangkan cabai rawit merah turun 1,24 persen atau Rp820 menjadi Rp65.310 per kg.

Kemudian harga daging sapi murni naik 0,57 persen atau Rp770 menjadi Rp135.790 per kg; sama dengan daging ayam ras naik 2,30 persen atau Rp810 menjadi Rp36.020 per kg; telur ayam ras naik 1,87 persen atau Rp540 menjadi Rp29.360 per kg.

Sementara itu, kedelai biji kering (impor) terpantau turun 0,33 persen atau Rp40 menjadi Rp11.910 per kg; lalu gula konsumsi naik 1,06 persen atau Rp190 menjadi Rp18.130 per kg.

Selanjutnya, minyak goreng kemasan sederhana terpantau turun 0,39 persen atau Rp70 menjadi Rp17.940 per kg; sedangkan minyak goreng curah turun 1,06 persen atau Rp170 menjadi Rp15.880 per kg.

Berikutnya harga tepung terigu curah terpantau turun 1,27 persen atau Rp130 menjadi Rp10.140 per kg; sedangkan tepung terigu non curah naik 1,87 persen atau Rp250 menjadi Rp13.590 per kg.

Sementara itu, jagung di tingkat peternak terpantau turun 2,42 persen atau Rp140 menjadi Rp5.650 per kg; sama halnya pada harga garam halus beryodium juga naik 0,95 persen atau Rp110 menjadi Rp11.630 per kg.

Sementara itu, harga ikan kembung naik hingga 2,94 persen atau Rp1.090 menjadi Rp38.120 per kg; sedangkan ikan tongkol juga naik hingga 2,39 persen atau Rp750 menjadi Rp32.180 per kg; sedangkan ikan bandeng turun 3,89 persen atau Rp1.290 menjadi Rp31.910 per kg. (ant)

Penerimaan Pajak Penghasilkan Rp 1,56 Triliun, Kakanwil DJP Nusra : Pengusaha Sedang Untung

0
Samingun(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Pada periode Januari hingga Mei 2024, penerimaan pajak di Provinsi NTB tumbuh positif 33,35% dengan merealisasikan capaian penerimaan pajak sebesar Rp 2,38 triliun atau 54,78% dari target sampai dengan akhir tahun 2024 yaitu Rp 4,35 triliun.

Hal ini disampaikan Kepala Kanwil Ditjen Pajak Nusa Tenggara, Samingun di Mataram, Rabu, 14 Agustus 2024.

Dalam pemaparannya, disampaikan, penerimaan pajak per jenis pajak untuk periode Januari hingga Juli 2024 didominasi dari penerimaan pajak penghasilan dengan capaian sebesar Rp 1,56 triliun dengan peranan 65,14% dari target Rp 2,3 triliun yang menunjukkan pertumbuhan positif 37%.

“Tren ini menunjukkan pengusaha sedang untung,” ujarnya.

Untuk penerimaan pajak berdasarkan sektor usaha, mayoritas sektor utama di Provinsi NTB mengalami pertumbuhan positif. Sektor usaha yang penerimaannya paling tinggi yaitu berada pada sektor Administrasi Pemerintahan dengan penerimaan pajak Rp 670,87 miliar dengan peranan 28,28%.

Kemudian dilanjutkan oleh sektor pertambangan sebesar rp 458,21 miliar dengan peranan 19,31%. Selanjutnya, sektor yang menduduki peringkat ketiga pada penerimaan pajak di Provinsi NTB yaitu sektor perdagangan dengan penerimaan sebesar rp 304,39 miliar dan peranan 12,83%.

Seiring dengan pertumbuhan positif atas penerimaan perpajakan di Provinsi NTB, pertumbuhan positif juga terjadi pada tingkat kepatuhan pelaporan SPT tahun 2023 yaitu tumbuh positif 17,65%. Jumlah tingkat kepatuhan pelaporan SPT Tahunan Pajak 2023 di Prov. NTB sampai dengan 31 Juli 2024 telah mencapai 209.453 pelaporan SPT Tahunan Pajak dengan capaian 111% dari total target pelaporan kepatuhan SPT Tahunan 189.333 pelaporan SPT Tahunan Pajak.

Samingun menambahkan, untuk membantu perekonomian di Provinsi NTB, pemerintah memberikan insentif perpajakan bagi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), yaitu fasilitas di bidang perpajakan (PPh, PPN dan PPnBM) terhadap Badan Usaha dan Pelaku usaha di KEK. Serta dalam upaya mendukung UMKM, Pemerintah tidak mengenakan pajak penghasilan bagi pelaku UMKM yang memiliki omset sampai dengan Rp 500 juta dalam setahun.

Saat ini, DJP sedang melakukan Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) yang merupakan bagian dari Reformasi Perpajakan yang berfokus pada perancangan ulang proses bisnis, pembaruan teknologi informasi, dan perbaikan basis data yang digunakan oleh DJP. Salah satu program PSIAP yang akan digunakan Masyarakat yaitu Coretax.(bul)

Sampah Jadi Energi, TPST Kebon Kongok Target Produksi 60 Ton Sampah Per Hari

0
Aktifitas pemilahan sampah di TPST Kebon Kongok oleh para pekerja.(ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Pemprov NTB melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) terus berupaya meningkatkan produksi RDF/SRF yang berasal dari sampah untuk digunakan sebagai bahan bakar campuran batu bara di PLTU Jeranjang, Lombok Barat (Lobar).

Kabid PSPP DLHK NTB Samsudin mengatakan, kerjasama pemanfaatan sampah menjadi energi dengan PLN terus dilanjutkan. Hanya saja ada spesifikasi tertentu yang dibutuhkan oleh PLN dalam proses pembakaran atau co-firing, terutama bentuk SRF ideal yang dibutukan.

Karena itulah pihaknya sudah mengusulkan kepada pemerintah untuk penambahan sarana di Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Kebon Kongok agar produk SRF yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan PLTU.

“Kalau lahannya tersedia mungkin akan segera terbangun tahun 2025. Di anggaran 2025 kita anggarkan ke Kementerian PUPR,” kata Samsudin kepada Ekbis NTB, Selasa 13 Agustus 2024 kemarin.

Ia mengatakan, meskipun belum optimal produksi SRF yang diproduksi oleh TPST Kebon Kongok, namun sejauh ini pihaknya tetap mensuplay bahan bakar ke PLTU Jeranjang dengan spesifikasi tertentu.

Sementara itu Kepala UPTD TPAR Kebon Kongok Radiyus Ramli mengatakan, sejauh ini produksi SRF di TPST masih fluktuatif. Misalnya di Juli kemarin produksinya mencapai 67.700 kg. Di bulan Juni produksi SRF sebanyak 45.880 kg, bulan Mei sebanyak 40.440 kg.

“Yang terbesar di tahun 2024 ini di bulan Februari sebesar 69.900 kg,” katanya.

Untuk meningkatkan produksi, pihaknya kata Radiyus sedang proses pengajuan bantuan tambahan peralatan ke Kementerian PUPR RI, sehingga kemampuan pengolahan TPST bisa ditingkatkan dari 30 ton per hari menjadi 60 ton per hari.

“Semoga permohonan tersebut disetujui oleh Kementerian PUPR,” ujarnya.

Radyus Ramli menjelaskan sejak beroperasi, TPST sudah berkomitmen dalam pengolahan sampah menjadi produk yang bisa dimanfaatkan kembali oleh masyarakat. Secara umum ada tiga produk yang dihasilkan yaitu RDF, SRF, kemudian pupuk kompos.

Produksi pupuk sendiri sudah mencapai 557 ton sejak beroperasi pada Agustus 2023 lalu. Pupuk kompos yang diproduksi dijual kembali kepada petani maupun masyarakat yang membutuhkan. Harga jualnya pun terbilang murah yakni Rp2.000 per kg. Banyak petani yang langsung datang membeli pupuk organik dengan jumlah besar maupun kecil

Radyus menjelaskan produksi pupuk maupun produk lainnya bagian dari upaya mengatasi masalah sampah di Kabupaten Lombok Barat dan Kota Mataram.

Jumlah sampah dua Kabupaten tersebut lebih dari 300 ton per hari. Keberadaan TPST bisa mencegah penumpukan sampah di landfill atau tempat pembuangan akhir. Jika dulu sampah yang datang hanya diturunkan di landfill tanpa diolah, setelah ada TPST penumpukan sampah di landfill bisa dikurangi.(ris)

MGPA Gelar Mandalika Festival of Speed, Ajang Sport Tourism dan Entertainment

0
Priandhi Satria (ekbisntb.com/motorplusonline)

Lombok (ekbisntb.com) – Pertamina Mandalika International Circuit atau Sirkuit Mandalika diharapkan tetap ramai dengan sejumlah aktivitas olahraga dan hiburan. Yang terbaru, Mandalika Grand Prix Association (MGPA) akan melaksanakan kegiatan Mandalika Festival of Speed yang digelar mulai akhir Agustus 2024. Ini merupakan agenda tahun pertama, sehingga diharapkan bisa berlangsung sukses dan berkelanjutan.

Direktur Utama MGPA Priandhi Satria mengatakan, Mandalika Festival of Speed ini merupakan rangkaian kegiatan dari hari Jumat, Sabtu dan Minggu tanggal 30 Agustus sampai 1 September 2024 yang menghadirkan balapan motor sport baik roda 2 dan roda 4 yang digabung dengan kegiatan festival. Dalam festival ini dihadirkan UMKM yang menyediakan aneke kuliner, musik lokal, DJ dan lainnya.

“Jadi kegiatan motor sport itu bisa berupa balap, bisa kejuaraan nasional, kejuaraan daerah, bisa kejuaraan club, kegiatan komunitas. Nanti suatu saat bisa dijadikan kejuaraan internasional di Mandalika Festival of Speed,” kata Priandhi Satria kepada wartawan, Selasa 13 Agustus 2024 kemarin.

Priandhi Satria mengatakan, Mandalika Festival of Speed yang digelar akhir Agustus besok yaitu Porsche Sprint Challenge dengan menghadirkan 10 unit kendaraan, kemudian balapan yang dilakukan oleh ATPM (Agen Tunggal Pemegang Merek) dengan menghadirkan antara 6 – 8 kendaraan, dan Mini Cooper Jaksel sebanyak 40 kendaraan.

“Kemudian kita akan bikin versi Time Attack. Kalau tak salah jumlahnya 20 starter. Nanti di sini ada Time Attack kendaraan Jepang, kendaraan Eropa dan segala jenis kendaraan ditambah Time Attack kendaraan radical yang ada di Sirkuit Mandalika serta Time Attack Agya yang sudah ada di sirkuit. Jadi jumlah kendaraan di Mandalika Festival of Speed kurang lebih 60 kendaraan,” katanya.

Ia mengatakan, kegiatan ini memiliki banyak manfaat. Manfaat di internal yaitu melatih para kru di MGPA dalam menejalankan berbagai kegiatan otomotif. Kemudian ini bagian dari cara MPGA mengaptifkan berbagai peralatan di Sirkuit Mandalika seperti Digital Flight, Digital Timing, CCTV dan segala peralatan elektronik lainnya.

“Ini juga untuk menambah pendapatan MGPA untuk menyambung hidup. Bagi masyarakat manfaatnya cukup besar, karena dari 60 peserta yang hadir untuk pertama kali ini, kami sudah mendata ada beberapa yang akan menginap di hotel berbintang. Dari 60 perserta ini dikali lima orang, maka sekitar 300 orang yang datang, tentu mereka butuh penginapan. Ini akan menggerakkan ekonomi,” ujarnya.(ris)