Beranda blog Halaman 921

Dewan Minta Pemkot Mataram Maksimalkan Peran Brida

0
H. Muhammad Zaini(ekbisntb.com/dok)

Lombok (ekbisntb.com) – Anggota DPRD Kota Mataram, Drs. H. Muhammad Zaini meminta Pemkot Mataram memaksimalkan peran Brida (Badan Riset dan Inovasi Daerah) Kota Mataram. Permintaan ini menyusul munculnya kebijakan dari Dishub (Dinas Perhubungan) Kota Mataram yang akan memberlakukan retribusi parkir berlangganan.

Tidak itu saja, sebelumnya, Dinas Perdagangan Kota Mataram juga berencana menjadikan lantai dua Pasar Cemara sebagai pusat kuliner. ‘’Kita ingin apapun program itu tidak menjadi ajang coba-coba,’’ kata Zaini kepada Ekbis NTB di DPRD Kota Mataram, kemarin.

Terkait retribusi parkir, mantan anggota Komisi II DPRD Kota Mataram ini juga mendorong opsi retribusi parkir dikelola pihak ketiga. ‘’Kalau misalnya pihak ketiga sanggup sekian, ya sudah kita tinggal terima saja, tidak perlu kita pusing-pusing memikirkan teknisnya,’’ ujar Zaini.

Peran Brida dalam hal ini, sambung dia, bagaimana melakukan kajian terhadap opsi-opsi pengelolaan retribusi parkir. ‘’Jadi yang perlu dikaji itu sistem mana yang paling bagus,’’ imbuhnya. Karena bagaimanapun juga, dalam Perda sudah jelas sistemnya. ‘’Sekarang muncul rencana parkir berlangganan. Bagaimana kalau sekalian kita pihak ketigakan saja parkir itu,’’ usulnya.

Politisi Partai Demokrat ini menyarankan kepada Pemkot Mataram untuk melelang tawaran pengelolaan retribusi parkir kepada pihak ketiga. ‘’Nah makanya ada berapa opsi itu coba dilakukan kajian. Kalau opsi A misalnya bagaimana untung ruginya, kalau opsi B bagaimana,’’ katanya.

Apalagi dari Dishub sudah menetapkan tarif parkir berlangganan untuk kendaraan komersil dari luar daerah Rp120 ribu per enam bulan, sedangkan untuk kendaraan asal Kota Mataram sebesar Rp60 ribu per enam bulan. ‘’Kalau memang Perda yang sudah jadi itu dipending, ajukan saja perubahan agar Perda itu tidak mubazir,’’ ucapnya.

Tetapi, menurut anggota dewan yang pernah menjabat sebagai Ketua DPRD Kota Mataram, alangkah bagusnya kalau dilakukan kajian terlebih dahulu. Bahkan dulu pernah dilakukan kajian bagaimana kalau retribusi parkir dikelola oleh PD (Perusahaan Daerah) Parkir.

‘’Tapi sampai sekarang mana hasil kajiannya. Kita juga dulu sudah studi banding ke Denpasar soal PD parkir ini. Karena, potensi kebocoran parkir yang sangat luar biasa, ditambah retribusi parkir tidak pernah mencapai target,’’ demikian Zaini. (fit)

Distan Lotim Akui Petani Porang Kurang Bergairah

0
Tanaman porang di Lotim(ekbisntb.com/rus)

Lombok (ekbisntb.com) – Petani Porang di Kabupaten Lombok Timur diakui banyak yang tidak lagi menanam. Selama ini belum ada perusahaan mitra yang berkomitmen untuk membeli hasil porang petani. Kondisi ini membuat harga tidak menentu dan bahkan tidak ada pembelinya. Itulah yang menyebabkan tidak ada gairah petani untuk memelihara tanaman yang sudah ada apalagi mau menambah areal tanam.

Demikian dikemukakan Pelaksana Tugas Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian (Distan) Lombok Timur (Lotim), H. Badarudin menjawab Ekbis NTB via ponsel, Kamis 15 Agustus 2024 kemarin.

Secara umum tanaman porang merupakan komoditas yang prospektif untuk diusahakan petani. Disamping memiliki kegunaan  untuk bahan pangan dengan khasiat tertentu untuk kesehatan, Porang sebagai bahan kosmetik, obat-obatan dan lainnya. Porang juga tidak memerlukan persyaratan tumbuh yang berat sehingga mudah diusahakan oleh petani.

Dia menuturkan, petani di Lotim sudah mulai menanam porang sejak tahun 2019. “Data exiting luas areal tanaman porang di Lotim seluas 228 ha yang tersebar di beberapa kecamatan,” sebutnya.

Mengingat hasil tanaman porang tidak bisa dikonsumsi langsung tetapi memerlukan pengolahan lebih lanjut dan itu tidak bisa dilakukan oleh petani sehingga harus ada mitra perusahaan sebagai penjamin pembelian hasil.

“Tetapi, Alhamdulillah pada  tanggal 31 Juli 2024  yang lalu telah dilakukan penandatanganan MOU antara Bupati dengan Perusahaan eksportir PT. Sanindo Porang Berkah yang berkantor pusat di Bandung,” tutur H. Badar. Perusahaan ini nanti akan menampung seluruh hasil porang petani utk diproses menjadi tepung porang di Pabrik Porang Pringgabaya.

Hasil tepung porang tersebut rencana akan di ekspor ke China disamping juga untuk memenuhi kebutuhan UMKM lokal sebagai bahan baku pembuatan aneka makanan berbahan baku porang. Perusahaan ini juga akan melengkapi beberapa peralatan dan mesin yg dibutuhkan agar  prosesing porang dapat berjalan optimal.

MOU yang telah dilakukan antara Bupati dengan PT. Sanindo Porang Berkah ini selanjutnya akan ditindak lanjuti dengan Perjanjian Kerjasama antara PT. SANIDO dengan petani yam rencananya akan diwakili oleh Petani Penggiat Porang Nasional (P3N) Lombok Timur.

H Badar menambahkan setelah adanya Perjanjian Kerjasama nanti akan jelas hak dan kewajiban para pihak sehingga petani Insha Allah akan kembali bergairah utk memelihara tanaman yang sudah ada. Bahkan akan ada mitra melakukan penanaman baru terutama setelah ada jaminan pasar dan  kepastian harga. “Kami secara teknis bersama pasukan dilapangan akan terus melakukan pembinaan terutama pembinaan teknis budidaya  sehingga petani dapat berproduksi secara optimal dan mendapatkan hasil yang maksimal,” ungkap Kabid TPH ini menegaskan.

Dikatakan, tidak menutup kemungkinan nanti Distan akan usulkan untuk penambahan areal baru baik melalui anggaran daerah maupun dari Kementerian Pertanian (Kementan) RI. (rus)

DJPb NTB Catat Penerimaan Kepabean dan Cukai Tumbuh 532,85 Persen

0
Ratih Hapsari. (ekbisntb/ant)

Mataram (ekbisntb.com) – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nusa Tenggara Barat (DJPb NTB) mencatat kinerja penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp2,62 triliun pada Juli 2024 atau tumbuh 532,85 persen secara tahunan.

Kepala Kantor Wilayah DPJb NTB Ratih Hapsari Kusumawardani dalam pernyataan yang dikutip di Mataram, Jumat, mengatakan realisasi itu 53,28 persen dari target tahun ini sebesar Rp4,91 triliun.

“Realisasi penerimaan bea masuk sampai Juli 2024 sebesar Rp64,31 miliar atau 48,27 persen dari target sebesar Rp113,24 miliar,” ujarnya.

Realisasi bea masuk tumbuh Rp6,07 miliar atau naik 10,41 persen secara tahunan akibat adanya penerimaan bea masuk yang berasal dari importasi tidak rutin berupa gula mentah dari sektor industri dan importasi dalam rangka pembangunan smelter.

Sedangkan, realisasi penerimaan bea keluar tercatat Rp2,54 triliun atau setara dengan 53,38 persen dari target sebesar Rp4,76 triliun.

“Realisasi penerimaan bea cukai tumbuh Rp2,2 triliun atau naik 642,67 persen secara tahunan didorong peningkatan ekspor konsentrat tembaga,” kata Ratih.

Selain itu, setoran bea cukai juga melesat berkat relaksasi ekspor konsentrat dengan terbitnya surat persetujuan ekspor atau SPE 2024 sejak Juli 2024 dengan tarif sebesar 7,5 persen.

Realisasi penerimaan cukai capai Juli 2024 sebesar Rp14,05 miliar atau tumbuh 59,65 persen dari target sebesar Rp23,54 miliar.

Berdasarkan catat DJPb NTB, realisasi cukai tumbuh Rp0,57 miliar atau naik 4,26 persen secara tahunan akibat didorong penerimaan cukai berupa saksi administrasi cukai serta tumbuhnya produksi barang kena cukai berupa sigaret kretek tangan dan tembakau iris. (ant)

Presiden Teken PP 29/2024 Soal Insentif Pembebasan BPHTB di IKN

0
Presiden RI Joko Widodo (ekbisntb.com/ist)

Jakarta (ekbisntb.com) – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meneken Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2024, yang salah satunya mengatur soal pemberian insentif berupa pembebasan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur.

Dikutip dari salinan peraturan pemerintah (PP) di laman Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian Sekretariat Negara di Jakarta, Jumat, disebutkan PP Nomor 29 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PP Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha dan Fasilitas Penanaman Modal bagi pelaku usaha di Ibu Kota Nusantara itu, resmi diundangkan pada 12 Agustus 2024.

Sesuai PP tersebut pemerintah memberikan insentif kepada pengembang dan konsumen hunian berimbang di IKN berupa pembebasan BPHTB dan keringanan pajak bumi dan bangunan (PBB).

Pada Pasal 25 ayat 1 PP Nomor 29 Tahun 2024 itu menyebutkan percepatan pembangunan dan penyediaan perumahan dan kawasan permukiman bagi masyarakat di IKN, pelaku usaha di bidang perumahan dan kawasan permukiman yang belum dapat memenuhi kewajiban hunian berimbang di wilayah lain, dapat dilaksanakan di wilayah IKN dengan memperhatikan rencana detail dan tata ruang IKN.

Kemudian, dalam Pasal 25 ayat 7 menyatakan pelaku usaha diberikan insentif berupa pembebasan BPHTB dan keringanan PBB dengan jangka waktu tertentu.

Tidak hanya BPHTB dan keringanan PBB, lanjut pasal tersebut, pengembang hunian berimbang di IKN juga mendapatkan insentif-insentif lainnya yakni bantuan program pembangunan perumahan, keringanan pajak untuk rumah sederhana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, bantuan prasarana, sarana, dan utilitas umum.

Kemudian, insentif juga mencakup pada pemberian kemudahan perolehan lahan untuk pembangunan perumahan dan pengembangannya, dukungan aksesibilitas ke lokasi perumahan hunian berimbang dalam kawasan Ibu Kota Nusantara, serta pemberian penghargaan bidang perumahan dalam hunian berimbang.

Dalam PP tersebut selain pengembang, konsumen hunian berimbang juga mendapatkan insentif pembebasan BPHTB dan keringanan PBB.

“Pembebasan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf f dan keringanan Pajak Bumi dan Bangunan dengan jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf g berlaku juga bagi konsumen,” sebut Pasal 25 ayat 8 PP Nomor 29 Tahun 2024 tersebut.

Pembebasan BPHTB dan keringanan PBB dengan jangka waktu tertentu diajukan oleh Kepala Otorita IKN untuk ditetapkan oleh Bupati Penajam Paser Utara atau Bupati Kutai Kartanegara sesuai dengan wilayahnya sampai dengan ditetapkannya penyelenggara Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.

Perubahan terhadap PP Nomor 12 Tahun 2023 ini dilatarbelakangi kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan ibu kota negara serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara harus dilaksanakan dengan optimal dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Adapun pokok materi muatan perubahan yang diatur dalam PP ini salah satunya meliputi pemberian insentif bagi pelaku usaha yang melaksanakan kewajiban hunian berimbang di Ibu Kota Nusantara.

Kebijakan hunian berimbang mewajibkan badan hukum yang melakukan pembangunan perumahan (pengembang perumahan) untuk mengembangkan perumahan atau kawasan hunian dengan komposisi seimbang antara rumah mewah, menengah, dan sederhana dengan pola pembangunan 1 rumah mewah harus diimbangi dengan pembangunan 2 rumah menengah dan pembangunan 3 rumah sederhana atau 1:2:3. (ant)

Harga Emas Antam Jumat Pagi Turun Rp10 ribu jadi Rp1,404 juta per gram

0
Emas Batangan PT Aneka Tambang Tbk (Antam) (Ekbis NTB-Ist)

Jakarta (ekbisntb.com) – Harga emas batangan PT Aneka Tambang Tbk (Antam) yang dipantau dari laman Logam Mulia, Jumat pagi, menurun Rp10 ribu per gram menjadi Rp1.404.000 per gram.

Sebelumnya, harga emas Antam pada Kamis 15 Agustus 2024 stagnan di level Rp1.414.000 per gram.

Adapun harga jual kembali (buyback) emas batangan pada Jumat yakni sebesar Rp1.250.000 per gram.

Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK No. 34/PMK.10/2017.

Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp10 juta, dikenakan PPh 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang NPWP dan 3 persen untuk non-NPWP.

PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai buyback.

Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam pada Kamis :

  • Harga emas 0,5 gram: Rp752.000
  • Harga emas 1 gram: Rp1.404.000
  • Harga emas 2 gram: Rp2.748.000
  • Harga emas 3 gram: Rp4.097.000
  • Harga emas 5 gram: Rp6.795.000
  • Harga emas 10 gram: Rp13.535.000
  • Harga emas 25 gram: Rp33.712.000
  • Harga emas 50 gram: Rp67.345.000
  • Harga emas 100 gram: Rp134.612.000
  • Harga emas 250 gram: Rp336.265.000
  • Harga emas 500 gram: Rp672.320.000
  • Harga emas 1.000 gram: Rp1.344.600.000

Potongan pajak harga beli emas sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.10/2017, pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,45 persen untuk pemegang NPWP dan 0,9 persen untuk non-NPWP.

Setiap pembelian emas batangan disertai dengan bukti potong PPh 22. (ant)

Kasus Tambang di Sekotong, KPK Akui Sedang Kumpulkan Informasi 

0
Dian Patria (ekbisntb.com/ham)

Lombok (ekbisntb.com) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan atensi terhadap kasus persoalan hukum dalam aktivitas tambang emas di Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat (Lobar) . Ketua Satuan Tugas Koordinator Supervisi (Korsup) Wilayah V KPK, Dian Patria yang dikonfirmasi usai Rapat Koordinasi Percepatan Sertifikasi Aset Se-NTB di Graha Bhakti Praja Kantor Gubernur NTB, Kamis 15 agustus 2024, mengaku, pihaknya harus mengumpulkan informasi.

Diakuinya, banyak pihak yang menghubungi KPK agar persoalan tambang rakyat di Sekotong ini ditangani oleh KPK, sehingga persoalan yang terjadi selama ini bisa mendapat solusi. Dari informasi yang dikumpulkan ini nanti akan diketahui, apakah selama ini ada korupsi atau tidak. Termasuk, kemungkinan pelanggaran masalah lingkungan, khususnya  tata ruang, suap menyuap. ‘’Kita kumpulkan data dulu,’’ jawabnya.

Disinggung adanya Tenaga Kerja Asing (TKA) asal China yang sedang melakukan aktivitas penambangan di Sekotong, pihaknya juga masih mengumpulkan data. Apakah, mereka bekerja di perusahaan yang memiliki izin usaha pertambangan, seperti PT. Indotan atau bekerja di luar Indotan.

‘’Nanti baru terlihat. Mereka kirim lewat mana? Kita koordinasi dengan KSOP di Lembar, koordinasi dengan bandara. Kita nggak tahu ini,’’ tambahnya.

Sebelumnya, warga membakar kamp tambang ilegal milik WNA, Sabtu (10/8/2024) sekitar pukul 22.00 WITA. Dari data Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi NTB tambang emas yang menjadi lokasi WNA asal China itu menambang dipastikan ilegal.

Lokasi pertambangan emas ilegal itu berada di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Indotan Lombok Barat Bangkit (ILBB). Pihak Pemprov NTB Ia menyerahkan kasus pembakaran kamp tambang emas ilegal itu kepada aparat penegak hukum (APH). (ham)

Nunggak Rp1,5 Miliar, Penunggak Pajak di Lobar Dipasangi Spanduk Peringatan

0
Tim Pemkab didampingi KPK pasang plang penunggak pajak di obyek wajib pajak di Lobar.(ekbisntb.com/her)

Lombok (ekbisntb.com)- Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendampingi Pemkab Lombok Barat untuk memasang Spanduk di sejumlah tempat usaha penunggak pajak. Terdiri dari rumah makan, lapang golf dengan nilai tunggakan mencapai Rp1,5 miliar.

Kepala Bapenda Lobar yang mendampingi tim KPK turun pemasangan Spanduk Peringatan Penunggak Pajak yang dipasangkan plang, menjelaskan bahwa tunggakan pajak di lapangan golf yang berada di Desa Golong kecamatan Narmada mencapai Rp1,4 miliar. “Tunggakan pajaknya mencapai Rp1,4 miliar,” sebutnya. Tunggakan merupakan pokok dan denda terhitung selama tiga tahun.

Alasan pihak pengelola belum membayar pajak disebabkan sepi pengunjung. Bahkan, kondisi bangunan rusak mau roboh. Pihak pengelola meminta keringanan pengurangan atau penyesuaian besaran pajak dan denda pajak yang dibayar ke Pemkab. Dan itu sudah diajukan ke Pemkab. Namun pihak Pemkab belum menyetujui.

Selain itu, ada juga tunggakan pajak di rumah makan Murah Meriah yang berlokasi di wilayah Labuapi. Jumlah tunggakannya mencapai Rp100 juta. “Tunggakannya Rp100 jutaan tahun ini belum bayar,”sebutnya. Oleh tim KPK, meminta Pemkab memasang plang tunggakan secara mandiri. “Termasuk penyegelan,” tegasnya. Dia melakukan pendekatan ke pengelola usaha. Jika tidak ada iktikad baik, barulah dilakukan upaya penyegelan.

Sementara itu, Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Direktorat Koordinasi dan Supervisi (Korsup)Dian Patria mengatakan bahwa, jangan sampai ada pembiaran terhadap pengusaha yang nunggak pajak. Karana itu, pihaknya mendampingi Pemkab melakukan upaya memaksimalkan potensi pajak daerah. Pihaknya turun mendampingi Pemkab memasang plang penunggak pajak di beberapa obyek wajib pajak.

Ia menyebut, ada lapangan golf yang menyewa hingga 70 tahun. Dan beberapa tahun belum bayar pajak. Selain itu, tempat usaha rumah makan juga belum bayar pajak. Ia mendorong agar semua pihak terkait taat membayar pajak sesuai kewajibannya. Dikatakan, kalau sudah dilakukan upaya persuasif semacam ini tidak bisa juga, maka Pemkab didorong untuk melaporkannya ke APH. “Kami dorong pemkab lapor ke APH,” tegasnya. (her)

Dugaan Korupsi Dana Bumdes, Jaksa Tunggu Hasil Audit Investigasi Inspektorat

0
Zanuar Ikhram.(ekbisntb.com/dok)

Sumbawa Besar (ekbisntb.com)- Penyidik Pidana Khusus pada Kejaksaan Negeri Sumbawa, masih menunggu adanya penyerahan hasil audit investigasi dari Inspektorat dalam penanganan lanjutan kasus dugaan korupsi dana Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Desa Tepal.

“Jadi, posisi penanganannya belum ada kemajuan signifikan karena hasil audit investigasi dari Inspektorat belum kita terima,” kata Kasi Intelejen Kejari Sumbawa, Zanuar Ikhram, kepada Suara NTB, Kamis 15 agustus 2024.

Meski informasi yang beredar bahwa hasil audit investigasi Inspektorat ditemukan potensi kerugian negara Rp390 juta, tetapi pihaknya tetap menunggu pelimpahan secara resmi. Tentu tahap selanjutnya yakni proses penghitungan kerugian keuangan negara jika ada potensi kerugian negaranya.

“Kita sifatnya menunggu hasil audit investigasi secara resmi, dari Inspektorat meski informasi yang beredar potensi kerugian negaranya mencapai Rp390 juta,” ucapnya.

Pengusutan terhadap laporan tersebut dilakukan setelah menerima laporan dari masyarakat atas dugaan korupsi dana. Kasus inipun masih di tahap pengumpulan data dan bahan keterangan.

“Jadi, yang kita selidiki bukan penggunaan dana desa, tetapi dana Bumdes, karena itu merupakan hal yang berbeda,” jelasnya.

Sebelumnya penyelidik Kejaksaan Negeri Sumbawa menerima laporan dari masyarakat desa Tepal atas dugaan korupsi penggunaan dana Bumdes. Didalam laporan itu, turut menyebutkan nama mantan Kades setempat berinisial AA yang dilaporkan pertengahan tahun 2023 dengan kerugian mencapai Rp700 juta. (ils)

Sinergi Tuntaskan Stunting, Pemkab Loteng dan Baznas Salurkan Paket Makan Bergizi

0
Asisten II Setda Loteng H. Lendek Jayadi, menyerahkan secara simbolis bantuan makanan bergizi kepada anak stunting di Desa Janapria, Kamis 15 agustus 2024. (ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Ratusan paket makanan bergizi disalurkan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) bersama Badan Amil Zakat Nasional (Basnas) Loteng, Kamis 15 agustus 2024. Paket berisikan telur, ikan serta makanan bergizi tersebut disalrurkan secara serentak di lima desa kantor stunting di Loteng. Pemberian bantuan paket makanan bergizi tersebut diharapkan bisa mengurangi angka stunting di daerah ini.

“Menurunkan angka stunting tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah daerah semata. Butuh keterlibatan banyak pihak. Dan, keterlibatan Baznas Loteng kali ini patut diapresiasi,” terang Asisten II Setda Loteng H. Lendek Jayadi, kepada Suara NTB, usai menyerahkan paket makanan bergizi di Dusun Batu Bungus Desa Janapria.

Meski setiap tahun angka stunting di Loteng terus turun, namun secara umum masih cukup tinggi diatas 10 persen. Pemkab Loteng sendiri menargetkan mulai tahun depan angka stunting di Loteng sudah bisa menjadi satu digit. Termasuk juga angka kemiskinan.

Pasalnya, kasus stunting dengan kemiskinan itu linear. Maka upaya keras terus dilakukan pemerintah daerah dengan melibatkan berbagai elemen. Agar kasus stunting bisa turun, bersamaan dengan turunnya angka kemiskinan.

Di tempat yang sama Komisioner Baznas Loteng TGH. Makrif Abdul Majid, mengatakan sebagai bagian dari masyarakat Loteng, Baznas Loteng terpanggil untuk ikut terlibat dalam upaya menekan kasus stunting. Dengan begitu keberadaan Baznas Loteng bisa benar-benar dirasakan oleh masyarakat di daerah ini.

“Sebagai lembaga yang mengelola dana umat, Baznas Loteng juga merasa perlu untuk terlibat dalam membantu pemerintah menjawab persoalan pembangunan yang dihadapi. Termasuk kasus stunting,” sebut TGH Makrif.

Untuk tahap ini, total ada sekitar 900 paket makanan bergizi yang disalurkan kepada keluarga yang memiliki anak stunting. Disalurkan serentak di lima desa yakni Desa Janapria dan Desa Selebung Rembiga Kecamatan Janapria, Desa Sukadana dan Desa Kawo Kecamatan Pujut serta Kelurahan Gerantung, Praya.

Keterlibatan Baznas Loteng sendiri merupakan bentuk sinergi bersama dalam upaya percepatan penurunan kasus stunting di Loteng. Pihaknya pun berkomitmen untuk turut terlibat. Memberi solusi dalam mengatasi persoalan pembangunan yang dihadapi di daerah ini. sehingga persoalan pembangunan di Loteng bisa terjawab dan terselesaikan. (kir)

XL Axiata Dukung Gaung Transformasi Smart City Pemda Lombok Utara

0
Chief Enterprise Business Officer XL Axiata, Feby Sallyanto, dengan Bupati Lombok Utara, H. Djohan Sjamsu, SH., sepakat bekerjasama mengembangkan Smart City. (ekbisntb.com/ist)

Lombok(ekbisntb.com) – Perusahaan layanan telekomunikasi PT. XL Axiata, Tbk., sepakat menjalin kerjasama dengan Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU) untuk menerapkan konsep layanan Kota Cerdas (Smart City). Pelayanan berbasis IT itu nantinya diharapkan dapat meningkatkan produktivitas Pemda dan masyarakat, serta menghadirkan efisiensi pada beban pengeluaran melalui layanan yang bersifat mobile.

Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dengan PT. XL AXiata Tbk. tentang kerjasama penyediaan layanan teknologi, informasi dan komunikasi penyediaan jaringan internet fiber optik, layanan Internet of Things (IOT) serta teknologi informasi dan komunikasi dalam smart city.

Kerjasama kedua pihak berlangsung melalui penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Chief Enterprise Business Officer XL Axiata, Feby Sallyanto, dengan Bupati Lombok Utara, H. Djohan Sjamsu, SH., di Aula Kantor Bupati, Kamis 15 agustus 2024. MoU tersebut disaksikan oleh jajaran OPD lingkup Pemda Lombok Utara.

Di sela-sela penandatanganan kerjasama, Feby Sallyanto mengatakan selama 27 tahun hadir di Indonesia, kini XL diberi kesempatan oleh Pemda Lombok Utara untuk menerapkan solusi teknologi yang mendukung transformasi daerah menjadi Kota Pintar. XL sendiri sudah menjalin kerjasama tersebut dengan banyak daerah di Indonesia, termasuk Kota Mataram.

“Spektrumnya luas kalau berbicara smart city, tapi beberapa kota madya dan kabupaten punya kebijakan yang mendukung. Kami melihat Lombok Utara PDRBnya luar biasa, surplusnya meningkat,” ungkap Feby.

Ia optimis, melalui kerjasama penerapan IT ini nantinya, akan dapat meningkatkan produktivitas kalangan OPD maupun masyarakat, serta membantu Pemda dalam mengefisien pengeluaran.

Feby menegaskan, pihaknya saat ini tengah mengembangkan jaringan dan kapasitas di seluruh wilayah di Indonesia, termasuk NTB dan Lombok – khususnya Lombok Utara. Di NTB sendiri, XL Axiata telah membangun lebih dari 5.800 BTS, dimana 2.300 lebih BTS diantara itu, tersebar di seluruh wilayah di Pulau Lombok.

“Untuk KLU, pengembangan BTS lebih tinggi karena progresnya luar biasa. Tahun 2024 sampai 2025, kami juga menambah jumlah BTS untuk  mengcover wilayah Lombok Utara,” ucapnya.

Hadirnya XL dengan pengembangan BTS tersebut kata Feby, tidak lepas dari analisa dan peluang dimana XL melihat potensi wisata dan pertanian cukup potensial. Daya dukung tersebut akan didorong melalui pemenuhan infrastruktur teknologi informasi, baik berupa BTS, fiber optik, maupun tekno lain seperti satelit, sensor dan platform. Tujuan dukungan ini tidak lain untuk meningkatkan sektor-sektor yang menjadi penggerak ekonomi daerah.

Selaku penyedia layanan telekomunikasi, XL sebut Feby, akan selalu meningkatkan kapasitasnya. Dicontohkan, pada sebelum lebaran, XL akan meningkatkan coverage Bali – KLU naik menjadi 2,5 lipat dari keadaan normal. Hal ini juga tidak lepas dari faktor dimana pada momen tertentu seperti bulan Juni dan Agustus, angka kunjungan wisatawan ke Lombok Utara sangat tinggi.

“Kami hadir untuk mendukung tambahan pendapatan, mencegah kebocoran, menurunkan biaya misalnya pada smart PJU yang bisa turun sampai 77 persen.  Mari kita sama-sama manfaatkan untuk mendukung masyarakat agar lebih pintar dan produktif,” ajak Feby.

Sementara, Bupati Lombok Utara, H. Djohan Sjamsu, SH., mengamini angka kunjungan wisatawan di Lombok Utara (dominan 3 Gili) sangat tinggi. Bahkan, okupansi wisatawan di KLU adalah yang terbanyak dibandingkan kabupaten lain kendati di daerah lain terdapat magnet Moto GP. Sebagai daerah berkembang, tentunya mobilitas Pemda dan masyarakat Lombok Utara perlu didukung oleh layanan informasi digital yang serba cepat.

“Kerjasama dengan XL ini meliputi penyediaan layanan teknologi informasi, komunikasi, jaringan internet, fiber optik maupun internet optik,” sebut Djohan.

Bupati menekankan kepada seluruh OPD yang hadir, bahwa Lombok Utara harus dikelola dengan mengadaptasi perkembangan IT. Sebab dengan kemitraan bersama XL Axiata ini, ia berharap akan terwujud efisiensi, efektifitas pelayanan berbasis IT yang menunjang Lombok Utara sebagai salah satu daerah yang mengusung konsep Smart City.

“Kita harus sepakat dalam 3 tahun ke depan, akan menghasilkan output yang lebih baik dari saat ini,” tandas Djohan. (ari)