Beranda blog Halaman 91

Batasi Pendakian Rinjani, BTNGR Awasi Aktivitas Pendaki

0
Batasi Pendakian Rinjani, BTNGR Awasi Aktivitas Pendaki
Salah satu pemandangan di Gunung Rinjani yang menjadi rute pendakian. Pada bulan September ini, BTNGR membatasi aktivitas pendakian untuk mencegah kebakaran hutan. (EKBIS NTB/ist)

Mataram (EKBIS NTB) – Balai Taman Nasional Gunung Rinjani (BTNGR) membatasi wisata ke taman nasional tersebut guna mencegah terjadinya kebakaran hutan. Hal ini menyusul adanya Surat Edaran (SE) Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) Kementerian Kehutanan dengan Nomor SE.4/KSDAE/SKSDAE/KSA.02.02/08/2026 tentang penutupan sementara dan pembukaan secara terbatas wisata pendakian gunung dalam rangka pencegahan kebakaran hutan.


Kepala Subbagian Tata Usaha (Kasubag TU) BTNGR, Astekita Ardiaristo, mengatakan mulai 1 September 2026, BTNGR tidak lagi menerima booking online pendakian Gunung Rinjani. Belum diketahui secara pasti hingga kapan penutupan tersebut. BTNGR, katanya akan melakukan evaluasi mingguan untuk menentukan kebijakan lanjutan dari SE itu.


“Nanti kita akan evaluasi mingguan bersama dengan pimpinan berkaitan dengan pencegahan kebakaran. Kita tidak ingin terjadi kebakaran di kawasan TNGR, setidaknya mengurangi lah,” ujarnya, Kamis, 3 September 2026.


Meski BTNGR mulai mengurangi pendakian dengan tidak lagi menerima booking online, pendaki yang sudah membeli tiket online masih bisa melakukan pendakian. Namun, pendaki ini akan dibatasi dan terus dalam pemantauan BTNGR. Astek menilai, pemantauan dinilai lebih mudah karena menggunakan sistem booking online, sehingga pihaknya bisa melihat berapa pendaki yang akan mendaki Rinjani.


“Terus kita bisa mengatur bagaimana dan kapan harus melakukan penambahan petugas. Jadi seperti itu untuk melakukan pencegahan kebakaran,” lanjutnya.


Berdasarkan data terakhir, jumlah pendaki yang akan mendaki Rinjani pada bulan September sekitar 4.617 dengan 1.260 di antaranya merupakan pendaki nasional dan 3.357 pendaki asing. Menurun drastis di Bulan Oktober yang hanya memperbolehkan sekitar 379 pendaki, terdiri dari 93 pendaki nasional, 289 pendaki warga negara asing (WNA).


Jumlah pendaki semakin merosot di bulan November yang hanya 25 orang, 10 di antaranya merupakan WNI, 15 lainnya WNA. Kian merosot di Bulan Desember yang hanya 14 orang, semuanya merupakan pendaki nasional.


Ketua Forum Wisata Lingkar Rinjani, Royal Sembahulun, menolak kebiakan pembatasan pendakian di Gunung Rinjani, Lombok Timur, NTB. Kebijakan tersebut dinilai merugikan para pengusaha jasa wisata “Di tengah kondisi ekonomi yang sulit dan kunjungan wisatawan yang berkurang, pembatasan ini tentu sangat memberatkan. Jangan sampai kebijakan yang dikeluarkan justru merugikan masyarakat,” tegasnya.


Menurutnya, penerapan kebijakan tersebut di Gunung Rinjani dinilai perlu dievaluasi, karena kondisi kawasan Gunung Rinjani dinilai berbeda dengan wilayah lain vang mengalami ancaman karhutla.


“Kami mendukung pencegahan kebakaran. Kami juga tidak ingin terjadi kebakaran di Rinjani. Tetapi pemerintah harus memahami kondisi kawasan yang dikelolanya,” katanya.

Ia menyebut, kebakaran di Gunung Rinjani hampir teriadi setiap tahun. Menurutnya, kawasan yang terbakar didominasi di area savana dan tidak selalu di jalur pendakian. “Kalau melihat sejarah kebakaran di Rinjani, titiknya tidak selalu berasal dari aktivitas pendaki. Karena itu, kami mempertanyakan mengapa Rinjani harus diberlakukan dengan kebijakan yang sama dengan kawasan yang ada di Kalimantan,” tutupnya. (era)

Bandara Lombok akan Dibuka 24 Jam untuk Layanan Kargo MotoGP Mandalika 2026

0
Bandara Lombok akan Dibuka 24 Jam untuk Layanan Kargo MotoGP Mandalika 2026
(EKBIS NTB/bul) Aidhil Philip Julian

Praya (EKBIS NTB) – PT Angkasa Pura Indonesia (Persero) (InJourney Airports) melalui Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid (BIZAM) menyiapkan pengamanan dan layanan khusus untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan MotoGP 2026 di Sirkuit Mandalika.

Salah satu persiapan utama adalah membuka layanan kargo selama 24 jam untuk mendukung kebutuhan logistik selama gelaran MotoGP.
General Manager Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid, Aidhil Philip Julian, memastikan layanan kargo akan dibuka selama 24 jam selama periode persiapan MotoGP. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi kebutuhan logistik dan pengiriman barang yang berkaitan dengan penyelenggaraan ajang balap internasional tersebut.


Sementara itu, untuk penerbangan sipil atau penumpang reguler, jam operasional Bandara Lombok tetap seperti biasa, yakni hingga pukul 21.00 WITA.


“Khusus untuk kargo akan dibuka 24 jam. Namun untuk operasi penerbangan sipil tetap normal sebagaimana saat ini, dengan jam operasi sampai pukul 21.00,” jelasnya.


Operasi khusus tersebut akan berlangsung selama 12 hari, mulai 5 hingga 14 Oktober 2026. Sementara pelaksanaan MotoGP di Sirkuit Mandalika dijadwalkan pada 9-11 Oktober 2026.


Secara umum, pihaknya telah berkoordinasi dengan seluruh stakeholders guna memastikan operasional penerbangan selama MotoGP berjalan aman dan lancar.


“Di bandara nanti akan diberikan tambahan keamanan khusus dalam rangka menjamin kelancaran logistik maupun operasi pelayanan penumpang,” kata Philip, saat menghadiri kegiatan “Nyemulak”, atau pemasangan perdana tiang pancang rumah adat Sade yang terbakar untuk direkonstruksi, Kamis, 3 September 2026.


Selain tambahan personel, Bandara Lombok juga akan mendirikan posko khusus yang terintegrasi. Posko tersebut akan menjadi pusat koordinasi keamanan dan keprotokolan yang melibatkan aparat keamanan, penyelenggara bandara, serta unsur pemerintahan terkait.
Philip menyebut persiapan tahun ini merupakan penyempurnaan dari pelaksanaan MotoGP pada tahun-tahun sebelumnya.


Untuk pengamanan, sekitar 50 personel tambahan dari unsur TNI dan Polri akan diperbantukan. Sementara dari internal Bandara Lombok, sekitar 350 personel akan diaktifkan dengan kekuatan penuh selama periode operasional khusus tersebut. (bul)

Bluebird Group Salurkan Bantuan Revitalisasi Dusun Adat Sade Pascakebakaran

0
Bluebird Group Salurkan Bantuan Revitalisasi Dusun Adat Sade Pascakebakaran
(EKBIS NTB/bul) BANTUAN - Penyerahan bantuan secara simbolis oleh Panca Wiadnyana, General Manager Bluebird Group Bali & Lombok kepada Bupati Lombok Tengah, H. Lalu. Fathul Bahri. Disaksikan juga oleh Gubernur NTB, Dr. H. Lalu. Muhamad Iqbal bersamaan dengan kegiatan “Nyemulak” atau pemasangan perdana tiang pancang rumah adat Sade yang terbakar untuk direkonstruksi kembali, Kamis, 3 September 2026.

Praya (EKBIS NTB) – Bluebird Group menyampaikan komitmennya untuk mendukung proses pembangunan dan revitalisasi Dusun Adat Sade, Pujut, Lombok Tengah yang terdampak kebakaran.


Dukungan dalam bentuk bantuan dana sebesar Rp50 juta untuk pembangunan sekenem (gazebo dengan enam tiang), sebagai bagian dari upaya pemulihan ruang budaya dan kehidupan masyarakat yang terdampak.


Penyerahan bantuan secara simbolis diserahkan oleh Panca Wiadnyana, General Manager Bluebird Group Bali & Lombok kepada Bupati Lombok Tengah, H. Lalu. Fathul Bahri. Disaksikan juga oleh Gubernur NTB, Dr. H. Lalu. Muhamad Iqbal bersamaan dengan kegiatan “Nyemulak” atau pemasangan pedana tiang pancang rumah adat Sade yang terbakar untuk di rekonstruksi kembali, Kamis, 3 September 2026.


Panca menegaskan, dukungan ini merupakan bagian dari komitmen Bluebird Group melalui pilar keberlanjutan BlueLife, yang salah satunya berfokus pada kepedulian terhadap masyarakat serta pelestarian budaya di berbagai wilayah tempat Bluebird Group beroperasi.


“Bagi kami, keberadaan Bluebird di suatu wilayah bukan hanya tentang menghadirkan layanan mobilitas, tetapi juga menjadi bagian dari masyarakat di dalamnya. Karena itu, ketika Dusun Adat Sade menghadapi musibah, kami ingin turut mengambil bagian dalam proses pemulihannya.

Dukungan ini mungkin merupakan sebuah langkah awal, namun kami berharap dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan turut menjaga nilai budaya yang menjadi bagian penting dari masyarakatnya,” ujar Panca.


Melalui dukungan ini, Bluebird Group berharap pembangunan sakenem dapat turut mendukung keberlanjutan aktivitas sosial dan budaya masyarakat Desa Sade. Ke depan, Bluebird Group akan terus berkoordinasi dengan pihak terkait dan masyarakat setempat dalam proses pembangunan dan revitalisasi tersebut.


Dalam laporan koordinator rekonstruksi rumah adat Sade, Lalu. Moh. Faozal yang juga Asisten II Setda NTB, kebakaran yang melanda rumah adat dusun Sade I pada Sabtu malam, 22 Agustus 2026 telah menimbulkan dampak. 75 orang KK, 8 unit gazebo (berugaq), 6 sekenem. 1 masjid. 1 museum. 2 toilet. Dan 69 tempat usaha (art shop). (bul)

KPM Bansos Terindikasi Judol, Terbanyak di Kecamatan Sandubaya

0
KPM Bansos Terindikasi Judol, Terbanyak di Kecamatan Sandubaya
PENERIMA BANSOS - Data laporan penerima manfaat bansos terindikasi melakukan transaksi judi online di Kota Mataram (EKBIS NTB/ist)

Mataram (EKBIS NTB) – Dinas Sosial (Dinsos) Kota Mataram mengungkapkan penerima manfaat bantuan sosial (bansos) yang terindikasi melakukan transaksi terkait judi online (judol) paling banyak berada di Kecamatan Sandubaya. Jumlahnya mencapai 1.032 kepala keluarga (KK).

Kecamatan Sandubaya menjadi wilayah dengan jumlah penerima bansos terindikasi transaksi judol terbanyak, disusul Kecamatan Ampenan sebanyak 999 KK.

Data tersebut merupakan hasil pemadanan data penerima manfaat bansos dengan data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Dari hasil pemadanan itu, terdapat 4.467 KK penerima manfaat bansos yang terindikasi transaksi terkait judol dan tersebar di enam kecamatan di Kota Mataram.

Kepala Dinsos Kota Mataram, Muzakkir Walad, mengatakan data tersebut diterima pihaknya dari PPATK dan menjadi dasar untuk dilakukan verifikasi lebih lanjut.

“Yang paling banyak itu di Kecamatan Sandubaya,” ujar Muzakkir, Kamis (3/9).

Berdasarkan sebarannya, penerima manfaat yang terindikasi transaksi judol di Kecamatan Ampenan mencapai 999 KK, Cakranegara 614 KK, Mataram 670 KK, Sandubaya 1.032 KK, Sekarbela 518 KK, dan Selaparang 634 KK.

Jika dirinci berdasarkan desil atau kelompok tingkat kesejahteraan, penerima manfaat yang terindikasi transaksi judol terdiri atas Desil 1 sebanyak 1.509 KK, Desil 2 sebanyak 1.321 KK, Desil 3 sebanyak 958 KK, dan Desil 4 sebanyak 769 KK.

Muzakkir menjelaskan, data dari PPATK tersebut menjadi bahan dalam proses verifikasi dan pemutakhiran data penerima manfaat bansos. Penerima manfaat yang berdasarkan hasil verifikasi dinyatakan memenuhi ketentuan untuk dikeluarkan dari daftar penerima akan diberikan status exclude dalam sistem.

“Data ini menjadi bahan verifikasi dan pemutakhiran data penerima manfaat bansos,” jelasnya.

Ia mengatakan, penerima bansos yang terindikasi melakukan transaksi judol dan telah memenuhi hasil verifikasi sesuai ketentuan akan dihentikan penyaluran bantuannya. Sebanyak 4.467 KPM tersebut tersebar pada Desil 1 hingga Desil 4 dan datanya telah diunggah sesuai BNBA (by name by address) melalui aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG).

Sebelumnya, Dinsos Kota Mataram juga mengungkapkan bahwa dari 4.467 penerima manfaat bansos yang terindikasi transaksi judol tersebut terdapat penerima dari kalangan lanjut usia (lansia) hingga warga jompo. Kondisi tersebut turut berdampak pada status bantuan sosial yang diterima.

Namun, Dinsos menegaskan bahwa indikasi transaksi judol tidak serta-merta berarti aktivitas tersebut dilakukan langsung oleh penerima manfaat. Indikasi dapat muncul karena adanya aktivitas anggota keluarga lain yang tercatat dalam satu KK.

Menurut Muzakkir, indikasi juga dapat muncul akibat penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) milik penerima manfaat untuk mengaktivasi nomor telepon seluler. Nomor tersebut kemudian dapat digunakan anggota keluarga, seperti anak atau cucu, untuk mendaftar pada situs yang berkaitan dengan judi online.

Meski demikian, penerima bansos yang terindikasi terkait aktivitas judol, termasuk lansia dan warga jompo, tetap memiliki kesempatan untuk mengajukan sanggahan apabila transaksi tersebut tidak dilakukan oleh yang bersangkutan atau terjadi akibat penyalahgunaan data pribadi.

Penyanggahan dapat dilakukan melalui layanan Cek Bansos milik Kementerian Sosial (Kemensos). Data yang disampaikan akan diverifikasi kembali untuk memastikan apakah penerima manfaat benar-benar melakukan aktivitas yang menjadi dasar penghentian atau pemblokiran bantuan sosial. (pan)

Verifikasi Ulang KPM

0
Verifikasi Ulang KPM
(EKBIS NTB/dok) Hj. Zaitun

Ketua Komisi IV DPRD Kota Mataram, Hj. Zaitun, SH, meminta Dinas Sosial (Dinsos) Kota Mataram melakukan verifikasi ulang terhadap 4.467 keluarga penerima manfaat (KPM) bantuan sosial (bansos) yang terindikasi melakukan transaksi judi online (judol).

Menurut Zaitun, pemblokiran bantuan tidak seharusnya langsung diberlakukan tanpa memastikan apakah pemilik kartu keluarga (KK) yang terindikasi benar-benar terlibat dalam aktivitas judi online. Sebab, terdapat kemungkinan data atau rekening penerima bansos dimanfaatkan oleh anggota keluarga lainnya tanpa sepengetahuan penerima manfaat.

“Saya berharap Kadis Sosial berupaya untuk bisa memasukkan kembali KK penerima manfaat yang terblokir akibat terindikasi transaksi judi online. Kemungkinan besar data yang terindikasi ini bukan sebagai pelaku judol, hanya saja tanpa disadari dimanfaatkan oleh keluarga lainnya,” ujar Zaitun kepada Suara NTB melalui pesan WhatsApp, Kamis (3/9).

Ia menilai persoalan tersebut perlu mendapat perhatian serius karena penerima bansos berasal dari kelompok masyarakat yang membutuhkan bantuan, termasuk lansia dan jompo. Jika bantuan dihentikan akibat kesalahan penggunaan oleh anggota keluarga lain, dikhawatirkan justru masyarakat yang benar-benar membutuhkan menjadi korban.

“Iya, memang akan sangat merugikan masyarakat lansia dan jompo terutama,” katanya.

Politisi Partai Golkar ini meminta Dinsos tidak hanya mengandalkan data indikasi transaksi, tetapi melakukan pengecekan dan verifikasi secara menyeluruh untuk memastikan kondisi masing-masing keluarga penerima manfaat.

Menurutnya, apabila hasil verifikasi menunjukkan bahwa penerima bansos memang tidak terlibat judi online dan secara ekonomi masih memenuhi kriteria sebagai penerima manfaat, pemerintah perlu mencarikan solusi agar hak mereka dapat dipulihkan sesuai ketentuan yang berlaku.

“Dari Dinsos harus membantu masyarakat untuk bisa mendapatkan kembali haknya sebagai penerima manfaat bansos, bagi keluarga yang memang dari segi perekonomian lemah dan sangat memprihatinkan,” tegasnya.

Selain verifikasi internal, Zaitun juga mendorong Dinsos berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) serta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. Koordinasi diperlukan untuk memastikan apakah data kependudukan atau KK tersebut benar-benar disalahgunakan oleh anggota keluarga lainnya.

“Dinsos juga sebaiknya berkoordinasi dengan Dukcapil dan OPD lainnya yang terkait agar bisa memastikan bahwa KK tersebut disalahgunakan atau jika memungkinkan untuk pisah KK,” jelasnya.

Ia menilai pemisahan KK dapat menjadi salah satu opsi apabila ditemukan anggota keluarga yang menggunakan identitas atau fasilitas penerima manfaat untuk aktivitas yang menyebabkan keluarga tersebut masuk dalam daftar indikasi judi online.

Dengan demikian, anggota keluarga yang memang tidak terlibat dan masih memenuhi persyaratan sebagai penerima bansos tetap memiliki peluang untuk kembali mendapatkan bantuan.

Zaitun menegaskan, kebijakan penertiban penerima bansos yang terindikasi terkait judi online memang penting untuk memastikan bantuan pemerintah tepat sasaran. Namun, proses tersebut harus dilakukan secara hati-hati agar tidak mengorbankan masyarakat miskin yang tidak mengetahui adanya penyalahgunaan data atau fasilitas oleh anggota keluarganya. (fit)

PLN UIP Nusra Perluas Akses Air Bersih di Lembata hingga Desa Atakore

0

Lembata (ekbisntb.com)- PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Nusa Tenggara (UIP Nusra) memperluas jangkauan manfaat program Desa Berdaya air bersih bagi masyarakat di wilayah terdampak proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Atadei, Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur.

Melalui kolaborasi bersama Yayasan Payung Perjuangan Humanis (PAPHA) Indonesia, PT PLN (Persero) UIP Nusra melakukan pengembangan jaringan perpipaan yang memanfaatkan sumber mata air Wai Wu di Desa Nubahaeraka untuk mengalirkan air bersih ke sejumlah wilayah di Kecamatan Atadei.

Salah satu perkembangan terbaru ditandai dengan uji coba jaringan air pada 31 Agustus 2026 yang berhasil mengalirkan air hingga Lewokoba, Desa Atakore. Setelah uji coba tersebut berhasil, pekerjaan dilanjutkan dengan membentangkan jaringan pipa menuju Kampung Genek, Dusun Tubuk Rajan, Desa Atakore.

Program ini menjadi bagian dari upaya PT PLN (Persero) UIP Nusra dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap air bersih, khususnya di wilayah yang selama ini masih menghadapi keterbatasan sumber air. Selain Desa Atakore, pengembangan jaringan juga diarahkan untuk mendukung akses air bersih bagi masyarakat Desa Lerek dan Dusun Bauraja, Desa Nuba Atalojo.

Ketua Yayasan PAPHA Indonesia Cabang Lembata, Paulus Makarius Dolu, mengatakan pengembangan jaringan air bersih tersebut dapat terlaksana berkat keterlibatan berbagai pihak, mulai dari masyarakat, pemilik lahan, tokoh adat hingga pemerintah daerah dan pemerintah desa.

“Kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi, khususnya pemilik lahan di sekitar mata air Wai Wuw dan sepanjang jalur perpipaan serta lokasi bak penampungan. Terima kasih juga kepada masyarakat Nubahaeraka, Benolo, Bauraja, Lewokoba, Genek dan Watuwawer yang terlibat dalam gotong royong,” ujar Paulus.

Paulus juga mengapresiasi dukungan Pemerintah Kabupaten Lembata, Pemerintah Kecamatan Atadei, Pemerintah Desa Nubahaeraka, Nuba Atalojo dan Atakore, serta perangkat dusun, RT dan tokoh adat yang turut mendukung pelaksanaan program.

“Semua pihak mengambil bagian sehingga air ini bisa semakin dekat dengan masyarakat. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada PLN Peduli yang telah mendukung program ini,” tambahnya.

Bagi masyarakat Lewokoba, masuknya air hingga ke wilayah mereka menjadi perubahan besar setelah selama beberapa generasi menghadapi keterbatasan akses air bersih.
Tokoh Adat Lewokoba, Agus Bala Puhun, mengungkapkan bahwa masyarakat selama ini harus menggunakan berbagai cara untuk memenuhi kebutuhan air sehari-hari karena keterbatasan sumber air.

“Kami seluruh masyarakat mengucapkan terima kasih kepada Yayasan PAPHA Indonesia dan PT PLN (Persero). Sudah beratus-ratus tahun kami belum menikmati akses air bersih seperti ini. Untuk mandi kami bahkan pernah memanfaatkan air dari batang dan pelepah pisang, begitu juga untuk mendapatkan air yang bisa digunakan sehari-hari,” ungkap Agus.

Ia mengatakan keberhasilan mengalirkan air hingga Lewokoba menjadi peristiwa yang sangat berarti bagi masyarakat setempat.

“Sekarang air sudah masuk ke desa kami. Kami sangat bersyukur dan menyampaikan banyak terima kasih karena akhirnya masyarakat bisa melihat dan menikmati air sampai di sini,” lanjutnya.

Senada, Ketua RT 07 Dusun Tubuk Rajan, Desa Atakore, Raimundus Muhi Puhun, menyampaikan rasa syukur masyarakat atas pengembangan jaringan air tersebut.

“Kami sangat senang dan berterima kasih kepada Yayasan PAPHA Indonesia dan PT PLN (Persero) karena telah membantu menghadirkan akses air bagi masyarakat kami,” ujar Raimundus.

General Manager PT PLN (Persero) UIP Nusra, RDW. Manurung, mengatakan penyediaan air bersih merupakan salah satu bentuk nyata komitmen PLN untuk menghadirkan manfaat bagi masyarakat di sekitar wilayah pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan.

“Kami ingin kehadiran PLN memberikan manfaat yang menjawab kebutuhan dasar masyarakat. Akses air bersih merupakan kebutuhan penting, sehingga kami berupaya mendukung masyarakat agar dapat memperoleh sumber air yang lebih mudah dan memberikan dampak bagi peningkatan kualitas hidup,” ujar Manurung.

Selain penyediaan air bersih, program Desa Berdaya ini juga diarahkan untuk mendukung penguatan ekonomi masyarakat di Desa Nubahaeraka melalui pendampingan kelompok tani dan kelompok perempuan dalam pengembangan komoditas kacang tanah, tanaman biofarmaka, serta hortikultura.

PT PLN (Persero) UIP Nusra bersama Yayasan PAPHA Indonesia akan terus melanjutkan pengembangan jaringan dan pendampingan masyarakat secara bertahap. Program tersebut diharapkan dapat meningkatkan akses air bersih sekaligus mendukung kesehatan, produktivitas, dan kemandirian ekonomi masyarakat di wilayah sekitar proyek geothermal Atadei.(bul)

Masjid Komplek Rumah Adat Sade Dibangun Kembali dengan Konsep Pertama Kali

0

Praya (Suara NTB) – Masjid di kompleks Rumah Adat Sade, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah, yang terbakar beberapa waktu lalu akan dibangun kembali. Pembangunan dilakukan LAZ Metro Insan Mulia (MIM) Foundation dengan mengembalikan konsep arsitektur masjid seperti desain awal saat pertama kali dibangun.

Ketua LAZ MIM Foundation, Romi Saefudin, mengatakan rencana pembangunan masjid telah dikoordinasikan dengan Pemerintah Provinsi NTB, Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, serta masyarakat adat Sade.

“Sejak awal kejadian bencana, kami sudah melaporkan kepada Bapak Gubernur, Bapak Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah terkait rencana MIM Foundation untuk membangun kembali masjid ini,” kata Romi, usai menyerahkan secara simbolis dukungan untuk revitalisasi Dusun Adat Sade kepada Bupati Lombok Tengah, H. Lalu. Fathul Bahri. Disaksikan juga oleh Gubernur NTB, Dr. H. Lalu. Muhamad Iqbal bersamaan dengan kegiatan “Nyemulak” atau pemasangan pedana tiang pancang rumah adat Sade yang terbakar untuk di rekonstruksi kembali, Kamis, 3 September 2026.

Menurut Romi, masjid akan dibangun dengan ukuran sekitar 15 x 15 meter. Dalam proses perencanaan, MIM Foundation menggandeng sejumlah pemangku kepentingan, termasuk Universitas Mataram (Unram), khususnya dalam penyusunan desain arsitektur.

Desain  kemudian dimusyawarahkan kembali bersama masyarakat adat Sade. Hasil pembahasan telah disepakati dan dituangkan dalam berita acara.

Romi menegaskan, pembangunan masjid tidak hanya dikerjakan oleh pihak yayasan. Masyarakat Sade akan dilibatkan secara langsung, terutama dalam pekerjaan yang berkaitan dengan karakter dan konsep bangunan adat setempat.

“Setelah desain difinalisasi, kami musyawarahkan kembali dengan masyarakat adat. Alhamdulillah sudah ada kesepakatan dan berita acaranya sudah ditandatangani,” ujarnya.

Kembalikan Desain Awal

Hal yang menjadi perhatian dalam pembangunan kembali masjid adalah upaya mengembalikan bentuk bangunan pada konsep awal. Sebab, menurut Romi, masjid yang terbakar sebelumnya sudah beberapa kali mengalami perubahan desain akibat renovasi.

Bangunan baru nantinya dibuat lebih terbuka dengan tiang-tiang utama berukuran besar. Atapnya menggunakan konsep tiga susun atau tiga berundak, menyerupai bentuk awal masjid di kawasan tersebut.

“Yang penting kami kembalikan ke desain awal. Informasi dari warga, masjid ini pernah direnovasi dan desainnya berubah. Jadi sekarang kami kembalikan lagi seperti konsep pertama kali,” jelasnya.

Konsep bangunan juga dibuat lebih terbuka agar sirkulasi udara di dalam masjid tetap baik. Untuk menjaga pembatas antara ruang laki-laki dan perempuan, nantinya akan digunakan elemen seperti anyaman atau rajutan yang tetap menyesuaikan karakter arsitektur Sade. Batu alam juga akan digunakan sebagai salah satu elemen pendukung.

Romi mengatakan desain tersebut bukan dibuat berdasarkan perkiraan semata. Tim mendapatkan rujukan dari hasil penelitian mengenai arsitektur tradisional Desa Sade yang dilakukan salah seorang akademisi Unram.

“Yang kita libatkan adalah salah satu peneliti yang meneliti arsitektur Desa Sade. Set plan dan ukuran-ukurannya sudah ada, termasuk gambar-gambar hasil penelitian sebelumnya. Jadi kami tinggal mengembalikan dan melanjutkan apa yang sudah diteliti,” katanya.

Dengan demikian, pembangunan masjid diharapkan tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga tetap menyatu dengan karakter kawasan adat Sade dan mempertahankan nilai arsitektur tradisionalnya.

Ditargetkan Rampung Tiga Bulan

MIM Foundation menargetkan pembangunan masjid tersebut dapat diselesaikan sekitar tiga bulan.

Ia menambahkan, pembangunan dilakukan melalui kolaborasi MIM Foundation dengan sejumlah pihak dan dukungan para pemangku kepentingan. Masyarakat setempat juga mendapat porsi dalam proses pembangunan, termasuk bagian atap yang akan dikerjakan warga Desa Sade.(bul)

Ekonomi Biru Jadi Penggerak Ekonomi Masyarakat Pesisir Teluk Jor Jerowaru

0
Ekonomi Biru Jadi Penggerak Ekonomi Masyarakat Pesisir Teluk Jor Jerowaru
PERTEMUAN – Pertemuan Brown Bag Meeting Program HATCH di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan, Lombok Timur Rabu (2/9/2026).(Suara NTB/rus)

Selong (EKBIS NTB) – Pengelolaan wilayah pesisir Teluk Jor, Kecamatan Jerowaru, Lombok Timur (Lotim) terus diarahkan pada penguatan konservasi ekosistem sekaligus peningkatan ekonomi masyarakat. Pemerintah, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat atau Non-Governmental Organization (NGO), akademisi dan berbagai pihak didorong untuk terlibat bersama dalam menjaga potensi pesisir agar tetap memberikan manfaat hingga generasi mendatang.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Lombok Timur, Muhammad Tasywiruddin, mengatakan potensi kelautan dan pesisir di daerah tersebut sangat besar sehingga tidak mungkin pengelolaannya hanya mengandalkan satu pihak.

Menurutnya, keterlibatan berbagai pihak menjadi penting, termasuk NGO yang selama ini bergerak dalam bidang kelautan dan konservasi.

“Banyak NGO yang bergerak di bidang kelautan. Kita harapkan bisa mengembangkan potensi kelautan yang ada di pesisir. Kita juga proaktif menjaga potensi ini untuk kelangsungan anak cucu dan menjaga kelestariannya,” ujarnya.

Ia menegaskan seluruh pihak memiliki peran penting dalam menjaga keberlanjutan sumber daya pesisir. Kolaborasi dibutuhkan agar pemanfaatan sumber daya alam tetap berjalan tanpa mengorbankan kelestarian ekosistem.

Hal tersebut sejalan dengan pelaksanaan program Harnessing Adaptive Conservation Through Social Enterprise and Learning Hub (HATCH) yang dijalankan Yayasan Pesisir Lestari di Teluk Jor.

Direktur Yayasan Pesisir Lestari, Dina Kosasih, menjelaskan program HATCH mendukung konservasi ekosistem dan penghidupan masyarakat pesisir secara berkelanjutan melalui penguatan usaha berbasis masyarakat, tata kelola tradisional Awik-Awik, serta konservasi mangrove.

Sebagai bagian dari komponen Learning Hub, Yayasan Pesisir Lestari menggelar Brown Bag Meeting sebagai ruang belajar kolaboratif. Dalam forum tersebut, masyarakat ditempatkan sebagai narasumber utama sekaligus pemilik pengetahuan, sedangkan pemerintah, akademisi, sektor swasta dan mitra pembangunan berperan memberikan umpan balik serta bersama-sama mengembangkan solusi.

Dina mengatakan forum tersebut tidak sekadar menjadi tempat bertukar informasi, tetapi diarahkan menjadi mekanisme pembelajaran adaptif. Pengalaman masyarakat di lapangan diharapkan dapat diterjemahkan menjadi perbaikan program, penguatan kebijakan dan kolaborasi jangka panjang.

Program Manager Yayasan Pesisir Lestari, Faris Fahri, menegaskan bahwa inisiatif dan kepemimpinan dalam program tersebut berada di tangan masyarakat. “Setiap keputusan bersama dan dilaksanakan secara kolaboratif,” katanya.

Faris menjelaskan, Yayasan Pesisir Lestari berperan sebagai fasilitator masyarakat dan tidak mengambil keputusan. Pendekatan serupa dikembangkan di enam provinsi, yakni Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Bali, Maluku, Maluku Utara dan Nusa Tenggara Timur.

Salah satu fokus kegiatan di Teluk Jor adalah pemantauan kesehatan ekosistem pesisir, khususnya mangrove. Masyarakat mendapatkan pelatihan agar mampu melakukan pemantauan secara mandiri menggunakan Mangrove Health Index (MHI).

Hasil pemantauan menunjukkan indeks kesehatan mangrove Teluk Jor, Jerowaru, meningkat dari 42,67 persen pada 2025 menjadi 42,89 persen pada Mei 2026. Nilai tersebut masih memiliki ruang peningkatan hingga indeks tertinggi yang mencapai 66,11 persen.

Pemantauan juga menunjukkan besarnya potensi karbon yang tersimpan di kawasan mangrove Teluk Jor. Dari sekitar 80 hektare kawasan mangrove, kandungan karbon tercatat sekitar 47,96 ton, dengan nilai pengukuran terendah 29,66 ton dan tertinggi mencapai 58 ton.

Upaya pemulihan ekosistem juga dilakukan melalui penanaman mangrove. Sebanyak 2.500 bibit mangrove ditanam di tiga lokasi, termasuk Pare Mas dan Poton Valo, Jerowaru. Kawasan tersebut selanjutnya akan terus dipantau untuk melihat perkembangan tanaman sekaligus mendukung penambahan luasan hutan mangrove.

Selain konservasi, program juga mendorong penguatan ekonomi biru masyarakat. Salah satunya melalui peningkatan kapasitas usaha berbasis sumber daya pesisir dan pengembangan ekowisata mangrove.

Di kawasan tersebut, Bale Mangrove Jerowaru mulai dikembangkan sebagai destinasi yang tidak hanya menawarkan wisata pantai. Pengelola juga menyediakan layanan perahu menuju Pulau Pasir serta fasilitas yang ramah bagi penyandang disabilitas.

Pengelola Bale Mangrove Jerowaru, M. Endi Irawan, mengatakan pihaknya juga melakukan pembibitan mangrove. Saat ini sekitar 6.000 bibit mangrove telah tersedia. “Kita ingin kawasan ini bisa dijangkau oleh semua pihak,” ujarnya.

Pengembangan ekonomi biru juga menyentuh usaha masyarakat dengan memanfaatkan limbah hasil perikanan. Salah satunya dilakukan Harniati, warga Desa Pare Mas, yang mengembangkan usaha kerupuk berbahan cangkang kepiting.

Harniati mengaku mulai mengolah limbah cangkang kepiting sejak 2017. Perjalanan usahanya tidak mudah. Selama beberapa tahun, keuntungan masih minim dan pemasaran terbatas dengan pendapatan awal sekitar Rp100 ribu hingga Rp200 ribu.

Setelah mendapatkan pelatihan, termasuk dari Universitas Mataram, perkembangan usahanya mulai terlihat. Produksi kini meningkat hingga sekitar 60 kali lipat dibandingkan masa awal dan omzetnya telah mencapai sekitar Rp5 juta.

Pemasaran pun mulai dilakukan secara daring sehingga produknya dapat menjangkau konsumen hingga Pulau Jawa.

Meski mengalami perkembangan, Harniati menilai masih diperlukan perluasan pasar, penguatan manajemen usaha dan jaringan pemasaran agar usaha tersebut semakin berkelanjutan. Ia juga berharap semakin banyak masyarakat, termasuk warga yang belum memiliki pekerjaan, dapat terlibat.

Sementara itu, Kepala Desa Jerowaru, Nasrudin, mengatakan pemerintah desa telah membuat aturan Awik-Awik sebagai bagian dari tata kelola masyarakat dalam menjaga sumber daya pesisir.

Menurutnya, pemerintah desa berupaya merangkul seluruh masyarakat dan membangun kerja sama dengan desa-desa lain.

Penguatan Awik-Awik dinilai penting karena bukan hanya menjadi aturan masyarakat, tetapi juga dapat menjadi instrumen untuk menjaga keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya dan kelestarian lingkungan.

Dengan kolaborasi pemerintah, masyarakat, NGO, akademisi, dunia usaha dan mitra pembangunan, pengelolaan Teluk Jor diharapkan mampu mewujudkan prinsip “pesisir yang sehat, ekonomi yang kuat.”

Konsep tersebut sekaligus menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam menjaga ekosistem, mengembangkan usaha ekonomi biru dan memastikan potensi pesisir Teluk Jor tetap memberikan manfaat secara berkelanjutan bagi generasi mendatang.

Kalau ingin, saya juga bisa membuatkan versi yang lebih tajam untuk media online dengan judul lebih “menggigit” dan lead berita yang lebih kuat. (rus)

Garuda Indonesia Ubah Aturan Bagasi Mulai 1 September 2026

0
Garuda Indonesia Ubah Aturan Bagasi Mulai 1 September 2026
Maskapai Garuda Indonesia. (Suara NTB/ist)

Mataram (EKBIS NTB) –Maskapai penerbangan pelat merah, Garuda Indonesia mulai menerapkan aturan baru bagasi tercatat sejak 1 September 2026. Sistem yang sebelumnya menghitung bagasi berdasarkan total berat kini diubah menjadi berdasarkan jumlah koper atau koli dan batas berat setiap koli.

Aturan baru ini disebut Piece Concept. Ketentuan berlaku untuk tiket yang diterbitkan mulai 1 September 2026.

Sementara penumpang yang membeli tiket sebelum 1 September 2026 tetap mengikuti aturan bagasi yang tertera pada tiket, meskipun penerbangannya berlangsung setelah aturan baru diterapkan.

Dengan sistem baru, batas bagasi penumpang menjadi lebih jelas. Penumpang perlu memperhatikan jumlah koli dan berat maksimal masing-masing koli, bukan hanya total berat seluruh barang.

Untuk penerbangan domestik, penumpang Economy Class mendapat bagasi satu koli dengan berat maksimal 23 kilogram. Sementara Business Class dan First Class mendapat dua koli, masing-masing maksimal 32 kilogram, atau total hingga 64 kilogram.

Untuk penerbangan internasional, penumpang Economy Class mendapat dua koli dengan berat maksimal masing-masing 23 kilogram atau total 46 kilogram. Sedangkan Business Class dan First Class mendapat dua koli, masing-masing maksimal 32 kilogram atau total 64 kilogram.

Dibandingkan aturan sebelumnya, alokasi bagasi meningkat. Pada penerbangan domestik, bagasi Economy naik dari 20 menjadi 23 kilogram. Business naik dari 30 menjadi 64 kilogram, sedangkan First Class dari 40 menjadi 64 kilogram.

Untuk penerbangan internasional, Economy naik dari 30 menjadi 46 kilogram, Business dari 40 menjadi 64 kilogram, dan First Class dari 50 menjadi 64 kilogram.

Direktur Transformasi Garuda Indonesia, Neil Raymond Mills, dalam keterangan resmi yang disampaikan Garuda Indonesia Mataram mengatakan, perubahan ini dilakukan untuk membuat aturan bagasi lebih sederhana dan mudah dipahami penumpang.

“Dengan ketentuan jumlah koli dan berat maksimum yang semakin jelas, pengguna jasa dapat mempersiapkan barang bawaannya dengan lebih mudah,” ujarnya.

Garuda mengimbau penumpang memperhatikan jumlah koper dan batas berat setiap koper sebelum berangkat. Ketentuan bagasi juga dapat berbeda berdasarkan rute penerbangan, kelas penerbangan, dan jenis tiket.

Penumpang yang ingin memastikan jatah bagasinya disarankan mengecek informasi pada kanal resmi Garuda Indonesia sebelum melakukan perjalanan.(bul)

Putri Mahkota Swedia Dijadwalkan Kunjungi Lombok Utara

0
Putri Mahkota Swedia Dijadwalkan Kunjungi Lombok Utara
PIMPIN RAPAT - Wabup Lombok Utara, Kusmalahadi Syamsuri (dua dari kiri) memimpin rapat persiapan penerimaan kunjungan Putri Victoria di Lombok Utara. (Suara NTB/ist)

Tanjung (EKBIS NTB) -Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU) melakukan rapat persiapan menyusul rencana kunjungan Putri Mahkota Swedia, Victoria, ke Indonesia, 4-8 September 2026. Lombok Utara adalah salah satu daerah yang rencananya akan dikunjungi.

Wakil Bupati KLU, Kusmalahadi Syamsuri, S.T.,M.T., dalam rapat persiapan bersama seluruh jajaran OPD lingkup Pemda Lombok Utara di aula kantor Bupati, Rabu (2/9), mengungkapkan pihaknya dengan senang hati menyambut kedatangan Putri Victoria.

Pihaknya bersyukur, di antara banyak daerah yang dikunjungi, Putri Victoria memilih Lombok Utara. Ia meminta semua pihak khususnya OPD, untuk bersinergi mematangkan persiapan penyambutan khususnya di lokasi-lokasi yang dikunjungi.

Kunjungan Putri Victoria menjadi sebuah kehormatan bagi KLU. Diharapkan, dari kunjungan internasional Putri Mahkota ini, akan semakin mengenalkan KLU di mata dunia.

“Walaupun ini bukan kunjungan kenegaraan, akan tetapi ini merupakan bagian dari kunjungan antarnegara oleh Putri Mahkota langsung dari Swedia. Hal ini patut kita ucapkan terima kasih, karena Kabupaten Lombok Utara merupakan bagian penting dari lokasi yang dikunjungi,” ujarnya.

Menurut rencana kunjungan, rombongan Putri Victoria akan mengunjungi Bale KITA Provinsi NTB pada Sabtu, 5 September 2026. Bale KITA merupakan gerai penyaluran produk UMKM Provinsi NTB. Dari sana, rombongan akan melanjutkan perjalanan ke SMKN 1 Pemenang untuk melihat pembangunan rekonstruksi gedung pascagempa yang didukung pendanaan KFW.

Selanjutnya, Putri Mahkota Victoria dijadwalkan mengunjungi Puskesmas Pemenang untuk melihat pengembangan sistem monitoring logistik kesehatan (SMILE) yang mendapat dukungan UNDP. Program tersebut juga diketahui telah memperoleh penghargaan Global Award.

Sementara pada Minggu (6/9), Putri Victoria dijadwalkan untuk mengunjungi Gili Meno. Sejumlah kegiatan yang mengangkat isu ekonomi biru dan pelestarian lingkungan, disisipi dengan dialog mengenai inisiatif ekonomi biru bersama masyarakat lokal, kunjungan ke penangkaran penyu, pelepasan tukik, transplantasi terumbu karang serta diskusi mengenai pengembangan rumput laut.

Rombongan kemudian dijadwalkan mengunjungi Kampung Adat Bayan, termasuk Hutan Adat Bayan dan Mata Air Mandala. Dalam agenda tersebut juga direncanakan kegiatan penanaman pohon di sekitar mata air serta dialog bersama masyarakat adat Bayan di Desa Karang Bajo.

Pemkab Lombok Utara bersama Pemprov NTB terus memperkuat koordinasi dengan seluruh pihak terkait guna memastikan kesiapan setiap lokasi dan agenda yang akan dikunjungi.

“Kita berharap kunjungan ini menjadi momentum positif dalam mempererat hubungan dan kerja sama internasional antara pemerintah Indonesia dengan Swedia, sekaligus memperkenalkan potensi Lombok Utara dalam bidang pariwisata, pendidikan, kesehatan, ekonomi biru, konservasi lingkungan, serta kearifan lokal masyarakat adat,” demikian ujar Kusmalahadi. (ari)