Beranda blog Halaman 917

BPN Lombok Tengah mulai bagikan sertifikat tanah Program PTSL

0
Lahan warga di Lombok Tengah, yang telah memiliki sertifikat.(ekbisntb.com/ant)

Lombok (ekbisntb.com) – Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Lombok Tengah, mulai menyerahkan sertifikat Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) 2024 kepada masyarakat setelah proses program tersebut rampung dilaksanakan. “Program PTSL 2024 itu telah selesai dan saat ini dalam proses penyerahan kepada masyarakat,” kata Kepala BPN Lombok Tengah Subhan di Lombok Tengah, Selasa 20 agustus 2024

Ia mengatakan Program PTSL 2024 itu dilaksanakan di empat desa yaitu Desa Karang Sidemen, Desa Setiling, Desa Aik Berik, dan Desa Bual.

“Ada 3.000 bidang program PTSL 2024 yang telah rampung proses pembuatan sertifikat,” katanya.

Ia mengatakan berdasarkan data sementara jumlah lahan warga yang belum memiliki sertifikat itu sekitar 40 persen, sehingga pihaknya akan mengajukan kembali Program PTSL tersebut dengan harapan semua tanah di Lombok Tengah terdaftar di BPN.

“Target 2025 semua tanah warga di Lombok Tengah bisa terdaftar atau telah memiliki sertifikat di BPN,” katanya.

Menurutnya, kuota Program PTSL untuk Lombok Tengah tahun 2024 ini lebih sedikit bila dibandingkan dengan 2023 yang mencapai 16.100 bidang tanah yang tersebar pada 16 desa di Lombok Tengah.

“Kami tetap mengusulkan setiap tahun,” katanya.

Program PTSL ini ditargetkan rampung pada 2025 sesuai dengan yang harapan Presiden Jokowi.

Sebelumnya Kasi Pengukuran BPN Kabupaten Lombok Tengah Halilintar mengatakan sertifikasi 135.082 bidang tanah Program PTSL yang diberikan pemerintah pusat telah rampung.

“Itu jumlah PTSL yang telah dilaksanakan sejak 2017 hingga 2023,” katanya.

Ia mengatakan untuk Program PTSL pada 2017 yang telah rampung sebanyak 13.500 bidang tanah yang tersebar di 14 desa. Kemudian pada 2018 Program PTSL itu meliputi sebanyak 27.500 bidang tanah di 25 desa dan pada 2019 sebanyak 37.500 bidang tanah di 26 desa.

Selanjutnya Program PTSL pada 2020 sebanyak 15.000 bidang tanah di 10 desa, pada 2021 sebanyak 8.482 bidang di enam desa, pada 2022 sebanyak 17.000 bidang di 25 desa, dan 2023 sebanyak 16.100 di 16 desa.

“Total Program PTSL di Lombok Tengah yang rampung sebanyak 135.082 bidang tanah di 91 desa,” katanya. (ant)

Peringati HUT ke- 79 RI, BI Selenggarakan Pekan QRIS Nasional dan Launching GENTA NTB

0

Lombok (ekbisntb.com) – Akseptasi digital yang telah dijalankan oleh Bank Indonesia pada beberapa tahun terakhir dilanjutkan dan akan diperkuat melalui program literasi digital. Strategi ini ditempuh melalui penyelenggaraan program sosialisasi, edukasi, dan kampanye untuk mengakselerasi adopsi yang seimbang dengan pemenuhan manajemen risiko dan pelindungan konsumen khususnya pada sisi pengguna.

Oleh karena itu, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB menyelenggarakan Pekan QRIS Nasional (PQN), Minggu, 18 Agustus 2024 untuk mengkampanyekan perluasan dan akseptansi baik dari segi pengguna maupun transaksi menuju ke tahapan quality dengan didukung penguatan literasi mengenai manfaat dan keamanan bertransaksi.

BI NTB sekaligus melakukan launching GENTA (Generasi Non-Tunai NTB) yang bertujuan untuk terus mengkampanyekan elektronifikasi transaksi yang ada khususnya di wilayah NTB, lewat media sosial sebagai gerbang utama bagi para generasi, khususnya Gen-Z. Diharapkan dengan launching Genta pada hari ini, dapat membawa perubahan khususnya pada peningkatan pemahaman masyarakat akan sistem pembayaran digital, karena Non-Tunai adalah masa depan.

Kegiatan hari ini turut menghadirkan Bazaar UMKM, hiburan QRIS, serta komunitas-komunitas dari Provinsi NTB. Para pengunjung dapat bertransaksi menggunakan QRIS di seluruh tenant yang ada dengan potongan harga. PQN NTB juga menghadirkan booth edukasi,  photobooth, dan berbagai wahana yang dapat dikunjungi serta merasakan user experience QRIS.

Selain PQN, pada bulan Juli 2024, Bank Indonesia juga menyelenggarakan QRIS Jelajah Indonesia yang diadakan oleh 46 KPwDN di seluruh Indonesia dan ada kesempatan ini BI NTB berhasil menjadi peserta terbaik di kawasan Balinusra dan mendapatkan penghargaan yang diserahkan langsung oleh Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia pada kegiatan FEKDI X KKI pada tanggal 4 Agustus di JCC, Jakarta.

Dalam sambutannya, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB, Berry Arifsyah Harahap menjelaskan perkembangan digitalisasi merupakan suatu keniscayaan yang tak dapat dihindari, termasuk di bidang sistem pembayaran. Oleh karena itu, melalui momentum ini Bank Indonesia berharap masyarakat dapat memahami ragam keunggulan transaksi keuangan digital yang semakin memudahkan, efisien, aman dan handal.

”Pada akhirnya, kami ucapkan selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79. Semoga dengan penyelenggaraan PQN ini dapat meningkatkan ekonomi keuangan dan digital dan mempererat kolaborasi antara seluruh stakeholders terkait untuk pengembangan ekonomi khususnya di Provinsi NTB.” ujar Berry Arifsyah Harahap.

Pada kesempatan yang sama, Pj. Gubernur NTB, Mayjend (Purn) Hassanudin menyampaikan bahwa QRIS telah terbukti memperkuat dan memperluas akseptasi pembayaran non tunai serta efisiensi ekonomi, dan PQN ini menjadi salah satu upaya dan bentuk konsistensi yang dijalankan Bank Indonesia dalam meningkatkan literasi digital. Namun, tidak hanya Bank Indonesia, percepatan akseptasi pembayaran ini tetap menjadi tanggung jawab kita semua,” ujar Hassanudin.

Lebih lanjut, Saat ini penggunaan QRIS terus meningkat seiring tumbuhnya kesadaran dan kebutuhan masyarakat terhadap kanal dan instrumen pembayaran yang efektif dan efisien. Per Juni 2024, jumlah pengguna QRIS di Provinsi NTB telah mencapai 459.731 pengguna dengan total volume transaksi mencapai 10.567.331 kali dan nominal transaksi mencapai Rp1,08 triliun. (bul)

Pemkot Mataram Ganti 2.073 KPM Bantuan Beras CPP 

0
Pendistribusian bantuan beras CPP ke salah satu kelurahan di Kota Mataram.(ekbisntb.com/ant)

Lombok (ekbisntb.com) – Pemkot Mataram, telah melakukan penggantian terhadap sebanyak 2.073 keluarga penerima manfaat (KPM) bantuan beras cadangan pangan pemerintah (CPP).

“Penggantian itu kami lakukan antara lain karena ada penerima sudah meninggal dunia, dan pindah domisili ke luar daerah,” kata Asisten II Setda Kota Mataram Miftahurrahman di Mataram, Selasa 20 agustus 2024.

Penggantian KPM bantuan beras CPP tersebut, lanjutnya, sesuai dengan hasil rapat koordinasi persiapan pendistribusian CPP tahap tiga pekan lalu.

“Dalam rapat itu, ada 2.073 KPM yang kita coret dan diganti dengan yang lain karena hasil verifikasi penerima sebelumnya ada yang sudah meninggal dan pindah,” katanya.

Ia mengatakan dalam hal itu Pemerintah Kota Mataram bergerak cepat untuk memasukkan penerima baru atau mengganti penerima sebelumnya yang sudah dicoret.

Dalam kegiatan verifikasi data, pemerintah kota melibatkan Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) dan pihak-pihak terkait lainnya.

Tujuannya, agar penggantian itu bisa tepat sasaran dengan memprioritaskan KPM yang ada di data terpadu kesejahteraan sosial(DTKS).

“Jadi 2.073 KPM yang sudah kami ganti itu, menerima bantuan beras CPP mulai tahap tiga tahun 2024, yang sedang didistribusikan saat ini,” katanya.

Menurutnya, penggantian 2.073 KPM tersebut tidak mengubah data jumlah sasaran KPM bantuan beras CPP tahap ketiga, sehingga jumlah penerima CPP tahap ketiga ini tetap dengan jumlah penerima pada tahap pertama dan kedua yakni 38.203 KPM.

Sementara untuk jumlah beras CPP yang diterima masing-masing KPM juga masih sama yakni 10 kilogram sehingga total beras CPP yang didistribusikan untuk KPM di Kota Mataram sebanyak 382,2 ton.

“Begitu juga dengan sistem pembagian masih sama, yakni melalui kelurahan. Target kami, akhir Agustus 2924 beras CPP tuntas dibagikan ke KPM,” katanya.

Sementara Kepala DKP Kota Mataram H Lalu Johari sebelumnya mengatakan bantuan beras CPP untuk tahap tiga tahun 2024 ini dibagi untuk kuota bulan Agustus, Oktober, dan Desember 2024.

“Kuota itu sudah sesuai dengan keputusan pemerintah pusat,” katanya.

Dikatakan, sejauh ini dalam proses pembagian bantuan beras CPP berjalan lancar dan aman serta tidak pernah ada komplain dari masyarakat terkait dengan volume dan kualitas beras.

Kondisi itu terjadi karena setiap akan dilakukan pendistribusian bantuan CPP, tim DKP selalu turun ke dua gudang Bulog yang ada di Kota Mataram yakni gudang di Dasan Cermen dan Sweta.

“Tim kami turun untuk memastikan volume dan kualitas beras yang akan dibagi sesuai dan layak konsumsi,” katanya. (ant)

Fokus pada Keselamatan Berkendara, Komunitas HAI Lombok Gelar Safety Riding

0
Komunitas AT HIGH ADV mengadakan kegiatan Safety Riding Community di Ngooling Coffee.(ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Untuk meningkatkan kesadaran akan keselamatan berkendara, komunitas AT HIGH ADV mengadakan kegiatan Safety Riding Community di Ngooling Coffee. Tujuannya untuk memberikan refreshment materi keselamatan berkendara kepada para anggota komunitas dan pengendara sepeda motor lainnya.

Acara ini menghadirkan Satria Wiman Jaya sebagai pemateri utama, dengan kampanye “Cari Aman” saat berkendara. Diterangkan lima perilaku utama yang menjadi penyebab kecelakaan di jalan raya, dengan harapan para peserta dapat lebih memahami pentingnya menjaga keselamatan diri dan orang lain saat berkendara.

Satria Wiman Jaya menyampaikan bahwa sering kali kecelakaan terjadi karena kelalaian atau kebiasaan buruk pengendara.

“Ada lima perilaku utama yang perlu diwaspadai karena menjadi penyebab utama kecelakaan, yakni ceroboh terhadap lintas yang ada di depan, tidak menjaga jarak aman, ceroboh saat berbelok, melampaui batas kecepatan dan ceroboh saat mendahului,” ujar Satria.

Ia juga menekankan pentingnya memahami dan menerapkan prinsip-prinsip keselamatan berkendara setiap saat.

Anggaranto, Ketua HAI Lombok Chapter, turut memberikan pandangannya terkait kegiatan ini. “Kegiatan Safety Riding ini sangat penting, apalagi dalam rangka persiapan menyambut Kopdar Gabungan Region Bali-Nusa di Sembalun. Kami ingin memastikan bahwa semua member tetap mengutamakan keselamatan saat berkendara, terutama saat menuju acara besar tersebut. Semoga materi yang disampaikan hari ini bisa membantu setiap member untuk lebih disiplin dalam berkendara dan menjaga keamanan di jalan,” kata Anggaranto.

Para peserta sangat antusias mengikuti materi yang disampaikan, dan acara ini menjadi momen penting untuk saling berbagi pengalaman serta pengetahuan tentang keselamatan di jalan. Dengan suasana yang santai namun penuh makna di Ngooling Coffee, kegiatan ini berhasil menciptakan kesadaran yang lebih dalam di antara para peserta tentang pentingnya menjaga keselamatan saat berkendara.

Anggaranto kembali menambahkan bahwa acara ini merupakan bagian dari komitmen komunitas untuk terus mengedukasi anggotanya tentang keselamatan berkendara.

“Kami ingin setiap anggota komunitas kami selalu mengutamakan keselamatan dalam berkendara. Semoga materi yang disampaikan dapat diingat dan diterapkan oleh semua peserta di kehidupan sehari-hari,” ujarnya.

Acara Safety Riding Community ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi komunitas-komunitas lain untuk terus mengadakan kegiatan serupa, guna menciptakan lingkungan berkendara yang lebih aman dan nyaman bagi semua pengguna jalan. Honda ADV Indoensia Lombok Chapter (HAI LC) adalah club pengendara sepeda motor ADV yang berkomitmen untuk mempromosikan keselamatan berkendara dan semangat persaudaraan di antara para anggotanya. Selain aktif dalam kegiatan touring, komunitas ini juga rutin mengadakan kegiatan sosial dan edukatif yang bermanfaat bagi masyarakat luas. (bul)

Dinas Ketahanan Pangan Gelar GPM di Enam Kecamatan

0
Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kota Mataram, Faesal Abdussamad mengecek kebutuhan pokok yang dijual oleh distributor pada GPM yang digelar di Kantor Lurah Bertais pada Selasa (20/8). (ekbisntb.com/cem)

Lombok (ekbisntb.com) – Dinas Ketahanan Pangan Kota Mataram menggelar gerakan pangan murah (GPM) di enam kecamatan. Kegiatan ini digelar untuk menyemarakkan Hari Ulang Tahun (HUT) Kota Mataram ke-31.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Mataram, Lalu Jauhari melalui Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan, Faesal Abdussamad menjelaskan, gerakan pangan murah digelar dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kota Mataram ke-31. Pelaksanaan GPM di enam kecamatan yakni, Kelurahan Bertais Kecamatan Sandubaya, Kelurahan Cakranegara Selatan, Kecamatan Cakranengara, Kelurahan Tanjung Karang Permai, Kecamatan Sekarbela, Kelurahan Pejarakan Karya, Kecamatan Ampenan, Kelurahan Pagesangan Barat, Kecamatan Mataram dan halaman Kantor Lurah Babakan, Kecamatan Sandubaya. “Kita gelar di enam kecamatan dalam rangka HUT Kota Mataram,” kata Faesal dikonfirmasi pada Selasa 20 agustus 2024.

Dijelaskan, tujuan GPM adalah untuk meningkatkan daya beli masyarakat dengan menyediakan bahan pangan pokok berkualitas dengan harga terjangkau. Selain itu, masyarakat juga dapat memperoleh kebutuhan pangan dengan harga yang lebih rendah dibandingkan harga pasar pada umumnya, sehingga membantu meringankan beban ekonomi rumah tangga.

Faesal menegaskan, kegiatan ini juga sebagai upaya pemerintah menekan inflasi di Kota Mataram. Pihaknya memastikan ketersediaan pasokan dan stabilitas harga pangan. “Kegiatan ini berkontribusi dalam menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,” terangnya.

Menurutnya, Kota Mataram sebagai daerah barometer inflasi memiliki wilayah yang peka atau sensitif dengan gejolak harga pangan, sehingga gerakan pasar murah menjadi solusi untuk menekan harga pangan.

Untuk mengoptimalkan pelaksanaan GPM dilibatkan 18 distributor dengan berbagai jenis produk pangan dijual, Bank Indonesia serta kelompok tani. Berbagai jenis bahan pangan yang memicu inflasi seperti, cabai rawit, telur, tomat, minyak goreng serta komoditas pangan lainnya disediakan untuk melengkapi kebutuhan masyarakat. (cem)

Dampak Proyek Jalan Bendungan Meninting, Warga Dua Dusun di Bukit Tinggi Kesulitan Air Bersih

0
Warga dua dusun di Desa Bukit Tinggi, Kecamatan Gunungsari kesulitan air bersih dampak proyek jalan yang dibangun menuju Bendungan Meninting. (ekbisntb.com/her)

Lombok (ekbisntb.com)- Masyarakat yang tinggal di dua Dusun yakni Dusun Bukit Tinggi dan Tunjang Polak Desa Bukit Tinggi  Kecamatan Gunungsari, Lombok Barat mengalami kesulitan air bersih. Mereka mengeluhkan sulitnya akses air bersih akibat pipa air yang megaliri daerah setempat diduga pecah akibat aktivitas proyek perbaikan jalan nasional menuju Bendungan Meninting yang ada di desa tersebut.

Kondisi ini pun sudah berlangsung selama kurang lebih dua minggu lamanya. Bahkan, untuk bisa memenuhi kebutuhan air bersih, masyarakat di kedua dusun itu membeli galon isi ulang. Hingga mengungsi ke sanak saudara yang memiliki air bersih di dusun sebelah.”Pipanya rusak karena proyek untuk pengerjaan jalan,” ungkap Ketua Karang Taruna Desa Bukit Tinggi, Khaerul Anwar, saat dikonfirmasi, Selasa 20 agustus 2024.

Masyarakat pun diakuinya sudah melaporkan kondisi itu ke Pemerintah Desa (Pemdes) dan pihak kontraktor yang mengerjakan proyek tersebut. Namun, Khaerul menyebut, Pemdes setempat kurang responsif menanggapi aduan mereka.”Tidak responsifnya Pemdes hingga masyarakat secara swadaya turun tangan untuk perbaikan pipa, dan itu dilakukan setiap hari setelah pengerjaan proyek,” tuturnya.

Dikatakan, keterangan dari pihak kontraktor proyek tersebut, mereka mengaku sudah melakukan koordinasi dengan kepala dusun masing-masing wilayah yang masuk dalam lingkup pengerjaan jalan. “Namun pada kenyataannya jika memang sudah dilakukan koordinasi kenapa tidak ada pemberitahuan sama sekali tentang pengerjaan proyek ini, sehingga masyarakat bisa melakukan pemindahan pipa terlebih dahulu,” herannya.

Di mana saat ini, pipa sepanjang kurang lebih 2 kilometer dari Dusun Bukit hingga Dusun Tunjang Polak itu diakuinya hampir sudah tidak bisa digunakan lagi. Sehingga masyarakat meminta ganti rugi atas kerusakan pipa tersebut.Walaupun memang, kata dia dua dusun itu memang kesulitan akses air bersih, terlebih selama musim kemarau. Namun, kondisi itu disebutnya makin diperparah dengan kerusakan pipa akibat pengerjaan proyek tersebut.

“Untuk kerusakan pipa sejak pengerjaan proyek, akan tetapi permasalahan pemerataan air tidak kunjung diselesaikn oleh Pemdes sejak Desa ini (Bukit Tinggi) mekar dari tahun 2012. Terutama Dusun Tunjang Polak yang kesulitan air bersih selama bertahun-tahun,” bebernya.Sehingga untuk mencuci, masyarakat sana dituturkannya akan pergi ke sumber mata air yang ada di bawah bukit. Atau pun di bawah proyek Bendungan Meninting, walaupun airnya diakui masih keruh.

Khaerul menjabarkan jumlah kepala keluarga (KK) yang saat ini kesulitan mendapatkan air bersih di Dusun Tunjang Polak mencapai 204 KK. Sedangkan di Dusun Bukit Tinggi, sebanyak 50 KK. Serta dua masjid yang juga turut terdampak.”Masyarakat meminta pihak kontraktor untuk ganti rugi kerusakan pipa. Dan Pemdes diharapkan bisa segera mengatasi persoalan ini (air bersih, Red). Jika tidak kunjung diselesaikan maka masyarakat akan mengambil alih baik untuk pengurus dan seterusnya,” tandas Khaerul.

Sementara itu, Kades Bukti Tinggi, Ahmad Muttakin membenarkan bahwa kondisi sulit air bersih yang dirasakan masyarakat setempat saat ini, akibat pengerjaan proyek jalan tersebut.”Iya (gangguan air bersih) karena proyek, gangguan pipa. Panjang pengerjaan proyek mulai dari Sayang-Sayang sampai Bukit Tinggi,” terang Muttakin, saat dimintai keterangan melalui sambungan telepon.

Namun kata dia, pipa-pipa yang rusak tersebut sudah diganti oleh pihak kontraktor yang mengerjakan proyek itu. “Langsung kita digantiin, langsung sorenya kita pasang sama pengurus air. Gitu jadinya, kalau siang-sore mati karena pengerjaan, malem masuk airnya,” jelasnya. Di mana proyek pengerjaan jalan itu merupakan proyek nasional untuk mendukung akses menuju Bendungan Meninting.

Pengerjaan sepanjang Desa Penimbung hingga Nukit Tinggi itu panjangnya kurang lebih 3 kilometer. Sehingga secara keseluruhan panjang pengerjaan proyek jalan yang dimulai dari Sayang-Sayang itu mencapai sekitar 5 kilometer. “Pengerjaan jalan ini baru 9 hari, tapi yang lapor katanya udah 3 minggu ga dapat air. Proyek aja belum segitu lamanya (dikerjakan),” ujar Muttakin. Sehingga pihaknyaa membantah jika Pemdes dianggap tidak memperhatikan masyarakat. “Yang terdampak hanya 2 Dusun, sekitar 300-400 KK. Tapi kan tetap terairi masyarakat,” tandasnya.

Perlu diketahui, bahwa proyek tersebut merupakan proyek nasional dengan nama pengerjaan “Rekonstruksi akses jalan Bendungan Meninting”. Tanggal kontraknya dimulai sejak 25 Juli 2024, dengan target pengerjaan selama 158 kalender yang didanai melalui APBN sebesar Rp16.814.351.000. (her)

NTB Optimis Mampu Catatkan Pertumbuhan Ekonomi di Atas 6 Persen

0

Lombok (ekbisntb.com)- Berdasarkan tren pertumbuhan ekonomi pasca Covid-19, pertumbuhan ekonomi Provinsi terus mengalami kenaikan. Misalnya di triwulan II-2024, ekonomi NTB tumbuh 11,06 persen terhadap triwulan II-2023 (year-on-year).

Sedangkan secara komulatif, pertumbuhan ekonomi NTB semester I-2024 dibandingkan dengan semester I-2023 (c-to-c) mencatatkan angka 7,90 persen.

Hal tersebut disampaikan oleh Pj Gubernur NTB Hassanudin yang dibacakan oleh Sekda NTB H. Lalu Gita Ariadi dalam Rapat Paripurna DPRD dengan Agenda Penyampaian Jawaban Gubernur NTB atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Terhadap Nota Keuangan dan Raperda Tentang APBD Provinsi NTB tahun Anggaran 2025 yang berlangsung, Selasa 20 agustus 2024 kemarin.

“Dengan pertumbuhan yang cukup signifikan ini, menempatkan NTB berada di posisi tertinggi kedua di Indonesia dalam hal pertumbuhan ekonomi,” kata Lalu Gita Ariadi.

Ia mengatakan, pertumbuhan 11 persen ini menandakan bahwa sektor produksi masyarakat terus tumbuh dengan baik. Dengan akan beroperasinya smelter Amman Mineral pada tahun 2024 ini, adanya event-event berskala internasional yang semakin banyak, serta inflasi yang terkendali, pihaknya optimis mampu mencapai target pertumbuhan ekonomi NTB di atas 6 persen di 2024.

“Ini sesuai dengan interval target pertumbuhan ekonomi pada tahun 2024 yaitu 5,8 – 7,1 persen,” lanjutnya.

Sedangkan pada tahun 2025 atau sesuai hasil kesepakatan pemerintah Provinsi NTB dengan Bappenas bahwa pertumbuhan ekonomi NTB pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 6,0-6,5 persen atau mengalami koreksi dari target di RPD  NTB sebesar 6,0 – 7,5 persen.

Ia mengatakan, terkait pandangan Fraksi Golkar yang mendorong Pemprov NTB bisa merealisasikan target pertumbuhan ekonomi sebesar 7 persen, pihaknya mengapresiasi atas support tersebut.

Karena itulah NTB berupaya terus mendorong akselerasi pada sektor utama yang menunjang pertumbuhan ekonomi yaitu sektor pertambangan dan sektor pertanian.

“Di samping itu kontribusi investasi dalam berbagai sektor dan juga belanja pemerintah, belanja swasta dan belanja masyarakat juga menjadi faktor pemicu peningkatan pertumbuhan ekonomi sesuai dengan strategi yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah,” terangnya.(ris)

Pemda di NTB Telah Terima Rp9,6 Triliun Dana Transfer ke Daerah

0
Ratih Hapsari Kusumawardani (ekbisntb.com/dok)

Lombok (ekbisntb.com)- Kinerja penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) di Provinsi NTB sampai dengan Juli 2024 tumbuh sebesar 5,25 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun 2023. Jumlah TKD yang telah diterima oleh seluruh pemerintah daerah (pemda) di NTB sebesar Rp9,6 triliun atau 56,48 dari pagu.

Kepala Kanwil Dirjen Perbendaharaan Provinsi NTB Ratih Hapsari Kusumawardani mengatakan, komponen TKD dengan kinerja penyaluran tertinggi yaitu Dana Desa (DD), dengan pertumbuhan 21,11 persen dan realisasi 75,32 persen dari pagu. Sedangkan komponen TKD yang kinerja penyalurannya masih rendah yaitu komponen DAK Fisik yang terkontraksi 2,32 persen atau baru tersalur 24,81 persen dari pagu.

“Hal ini sebagai imbas terlambatnya juknis dan terlambatnya antisipasi pemda dalam menyiapkan pemberkasan penyaluran tahap I,” kata Ratih Hapsari Kusumawardani kepada wartawan Selasa 20 agustus 2024 kemarin.

Ia mengatakan, penyaluran DAU mengalami pertumbuhan sebesar 21,03 persen dan menjadi realisasi komponen TKD tertinggi, dengan realisasi sebesar Rp6.157,67 miliar. Selain DAU, DAK Nonfisik juga telah disalurkan sebesar Rp1.512,27 miliar, untuk bantuan operasional kesehatan, pendidikan, pelayanan kepariwisataan, operasional puskesmas, serta operasional lainnya.

Komponen TKD lainnya yang sudah disalurkan yaitu Dana Desa, dengan realisasi sebesar Rp842,68 miliar kepada 1.021 desa di Provinsi NTB. Penyaluran Dana Desa di lingkup Provinsi NTB selama bulan Juli 2024 yaitu sebesar Rp137,99 miliar.

Dana Desa earmark ditujukan untuk program BLT Desa, program ketahanan pangan, dan hewani, serta pencegahan dan penurunan stunting skala desa. Sedangkan Dana Desa nonearmark mendanai program sektor prioritas desa.

Penyaluran Dana Desa per kabupaten/kota sebagai berikut yaitu Kabupaten Lombok Barat dengan DD Earmark Rp50,4 miliar dan DD Nonearmark Rp57,4 miliar, Kabupaten Lombok Tengah dengan DD Earmark Rp67,44 miliar dan DD Nonearmark sebesar Rp45,11 miliar.

Kemudian Kabupaten Lombok Timur dengan DD Earmark Rp103,6 miliar dan DD Nonearmark Rp63,34 miliar, Kabupaten Bima DD Earmark sebesar Rp47,7 miliar serta DD Nonearmark Rp87,6 miliar, Kabupaten Sumbawa Barat DD Earmark Rp18,87 miliar dan DD Nonearmark Rp30,34 miliar.

Sementara itu Kabupaten Sumbawa dengan DD Earmark Rp56,74 miliar dan DD Nonearmark Rp80,6 miliar, Kabupaten Lombok Utara DD Earmark Rp30,66 miliar dan DD Nonearmark Rp31,69 miliar. Di Kabupaten Dompu DD Earmark Rp24,26 miliar serta DD Nonearmark Rp46,79 miliar.(ris)

Bappenda NTB dan Pemda KLU Bekerjasama untuk Optimalisasi PAD

0
Kantor bupati KLU(ekbisntb.com/mandalika)

Lombok (ekbisntb.com) – Pemprov NTB dan Pemda Lombok Utara sepakat untuk bekerjasama dalam pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu (opsen) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Kerjasama ini sendiri mulai berlaku pada awal tahun 2025.

Penandatanganan kerjasama berlangsung di aula Kantor Bupati Lombok Utara, Selasa, 20 Agustus 2024, antara Gubernur NTB yang diwakili oleh Kepala Bapenda NTB, Hj. Eva Dewiyani dan Bupati Lombok Utara, H. Djohan Sjamsu.

Eva menerangkan, kesepakatan antar Pemda ini merupakan tindak lanjut implementasi Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) di Provinsi NTB. Salah satu bagian yang diatur untuk disepakati adalah pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu (Opsen).

“MoU ini sebagai upaya mengoptimalisasikan pengelolaan PKB dan BBNKB. Sesuai dengan perundang-undangan Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, Opsen akan menjadi tambahan pendapatan daerah melalui pengelolaan pajak,” ungkap Eva.

Mengacu pada regulasi yang ada, porsi pembagian hasil pungutan (Opsen) lebih besar diberikan kepada Pemerintah Kabupaten sebesar 66 persen, sedangkan 34 persennya porsi Pemprov.

Lebih lanjut katanya dengan tambahan tersebut tentunya akan berdampak pada penambahan pendapatan daerah dikarenakan melihat dari potensi pajak yang dimiliki oleh masing-masing daerah.

“Melihat kendaraan yang ada di Lombok Utara, masih banyak menggunakan nomor kendaraan motor luar daerah. Tentunya harus didorong bagaimana agar bisa balik nama untuk selanjutnya bisa menjadi objek pendapatan daerah melalui pajak kendaraan bermotor,” paparnya.

Pemprov berharap, melalui kerjasama ini akan terjadi pemerataan sumber-sumber pendapatan untuk daerah. Selain itu, antar Pemda juga terjalin kesepahaman untuk saling melengkapi dalam proses pungutan.

Sementara, Djohan Sjamsu pada kesempatan yang sama menyampaikan penandatanganan MoU dilakukan dalam rangka menyatukan presepsi serta memperkuat sinergi dengan antara pemerintah Provinsi NTB dengan KLU untuk implementasi pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu baik PKB maupun BBNKB, Mineral bukan Logam dan Batuan (MBLB) yang mulai dilaksanakan pada tahun 2025 sesuai dengan UU HKPD.

“Dimana matinya dari opsen PKB dan BBNKB akan diatur 66 persen untuk KLU dan 34 persen untuk Pemprov NTB,” katanya.

Opsen PKB dan BBNKB merupakan salah satu upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang memiliki manfaat bagi kemajuan dan pembangunan Lombok Utara kedepannya.(ari)

NTB Optimis Ekonomi Tumbuh di Atas 6 Persen

0
Ilustrasi pertumbuhan ekonomi (ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Berdasarkan tren pertumbuhan ekonomi pasca Covid-19, pertumbuhan ekonomi Provinsi terus mengalami kenaikan. Misalnya di triwulan II-2024, ekonomi NTB tumbuh 11,06 persen terhadap triwulan II-2023 (year-on-year).

Sedangkan secara komulatif, pertumbuhan ekonomi NTB semester I-2024 dibandingkan dengan semester I-2023 (c-to-c) mencatatkan angka 7,90 persen.

Hal tersebut disampaikan oleh Pj Gubernur NTB Hassanudin yang dibacakan oleh Sekda NTB H. Lalu Gita Ariadi dalam Rapat Paripurna DPRD dengan Agenda Penyampaian Jawaban Gubernur NTB atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Terhadap Nota Keuangan dan Raperda Tentang APBD Provinsi NTB tahun Anggaran 2025 yang berlangsung, Selasa, 20 Agustus 2024.

“Dengan pertumbuhan yang cukup signifikan ini, menempatkan NTB berada di posisi tertinggi kedua di Indonesia dalam hal pertumbuhan ekonomi,” kata Lalu Gita Ariadi.

Ia mengatakan, pertumbuhan 11 persen ini menandakan bahwa sektor produksi masyarakat terus tumbuh dengan baik. Dengan akan beroperasinya smelter Amman Mineral pada tahun 2024 ini, adanya event-event berskala internasional yang semakin banyak, serta inflasi yang terkendali, pihaknya optimis mampu mencapai target pertumbuhan ekonomi NTB di atas 6 persen di 2024.

“Ini sesuai dengan interval target pertumbuhan ekonomi pada tahun 2024 yaitu 5,8 – 7,1 persen,” lanjutnya.

Sedangkan pada tahun 2025 atau sesuai hasil kesepakatan pemerintah Provinsi NTB dengan Bappenas bahwa pertumbuhan ekonomi NTB pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 6,0-6,5 persen atau mengalami koreksi dari target di RPD NTB sebesar 6,0 – 7,5 persen.

Ia mengatakan, terkait pandangan Fraksi Golkar yang mendorong Pemprov NTB bisa merealisasikan target pertumbuhan ekonomi sebesar 7 persen, pihaknya mengapresiasi atas support tersebut.

Karena itulah NTB berupaya terus mendorong akselerasi pada sektor utama yang menunjang pertumbuhan ekonomi yaitu sektor pertambangan dan sektor pertanian.

“Di samping itu kontribusi investasi dalam berbagai sektor dan juga belanja pemerintah, belanja swasta dan belanja masyarakat juga menjadi faktor pemicu peningkatan pertumbuhan ekonomi sesuai dengan strategi yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah,” terangnya.(ris)