Beranda blog Halaman 916

Kementerian ESDM Siapkan Mandatori Biodiesel B40 Awal Januari 2025

0
Pengelolaan Biodiesel(ekbisntb.com/ant)

Jakarta (ekbisntb.com) – Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi menyatakan kesiapan untuk menerapkan mandatori biodiesel B40 pada awal Januari 2025.

“Bioenergi akan menjadi prioritas juga, dan mungkin bukan hanya B50, kita lagi mempersiapkan B40 untuk mandatorinya. Mandatori nanti saya keluarkan Insya Allah di 1 Januari 2025,” kata Eniya seusai mengikuti rapat pimpinan (rapim) bersama Menteri ESDM Bahlil Lahadalia di Jakarta, Selasa.

Eniya mengungkapkan bahwa arahan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia terkait bioenergi yang menjadi prioritas utama untuk segera diselesaikan.

Ia mengungkapkan bahwa pemerintah telah menyiapkan program ini dengan bauran solar yang mencakup 40 persen bahan bakar nabati berbasis minyak sawit.

Dia menambahkan bahwa pihaknya sedang menyiapkan sejumlah infrastruktur pendukung seperti pelabuhan, pengiriman, dan logistik untuk kelancaran penerapan mandatori bioenergi yang ditargetkan persiapan selesai Desember 2024.

“Memang perlu banyak hal untuk mempersiapkan kaya pelabuhannya, pengirimannya, logistik. Industri harus mempersiapkan, investasi butuh modal juga,” ucapnya.

Selain fokus pada B40, pemerintah juga mengkaji kemungkinan penerapan biodiesel B50. Eniya menyebutkan bahwa kajian teknis terkait performa mesin dengan penggunaan B50 sudah dilakukan.

Eniya menuturkan bahwa uji coba implementasi biodiesel B50 telah dilakukan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman di Kalimantan Selatan.

Pemerintah kini sedang mempertimbangkan tidak hanya B50, tetapi juga kemungkinan untuk B60. Kajian teknis menjadi sangat penting untuk menentukan efektivitas dan performa bahan bakar tersebut dalam mesin kendaraan.

Kajian teknis itu adalah bagian dari persiapan untuk memastikan kelancaran transisi ke penggunaan biodiesel dengan kandungan yang lebih tinggi.

“Tadi diarahkan untuk bukan hanya B50 aja, bisa juga ke B60. Nah ini perlu kajian memang, kajian teknis harus ada. Jadi kajian teknis performa di angine itu yang paling penting,” kaya Eniya.

Pemerintah terus berkomitmen dalam mewujudkan Indonesia yang lebih hijau dan berkelanjutan. Salah satu langkah konkrit adalah dengan mempercepat implementasi biodiesel B40, yakni campuran solar dengan 40 persen bahan bakar nabati (BBN) berbasis minyak sawit pada tahun 2025.

Rencana ini sejalan dengan data realisasi kinerja subsektor EBTKE tahun 2024 yang menunjukkan perkembangan positif. Data terbaru menunjukkan bahwa pemanfaatan biodiesel pada kuartal kedua tahun 2024 mencapai realisasi sebesar 6,2 juta kiloliter, atau sekitar 54,2 persen dari target tahunan sebesar 11,3 juta kiloliter.

Selain memberikan kontribusi pada penurunan emisi gas rumah kaca, peningkatan konsumsi biodiesel juga berdampak positif pada perekonomian dengan menciptakan lapangan kerja baru dan mengurangi ketergantungan pada impor bahan bakar fosil.

Melalui program B40 ini, pemerintah terus meningkatkan adopsi biodiesel berbasis kelapa sawit di berbagai jenis kendaraan. Setelah penggunaan B40 di industri mobil empat tahun lalu, ujicoba berikutnya pada tahun 2024 ini akan berfokus pada alat pertanian (alsintan) dan industri perkeretapaian.

Selanjutnya akan ada industri pertambangan dan alat berat, serta alat perkapalan dan pembangkit listrik, yang akan dimulai dalam waktu dekat di Balikpapan, Kalimantan Timur. Secara keseluruhan, diperkirakan diperlukan 16 juta kiloliter B40. (ant)

APBD Tahun 2025, PAD Kota Mataram Diproyeksi Capai Rp565 Miliar

0
Ketua TAPD, juga Sekretaris Daerah Kota Mataram, Lalu Alwan Basri (ekbisntb.com/cem)

Lombok (ekbisntb.com) – Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Mataram, mengumpulkan sekaligus mengevaluasi organisasi perangkat daerah penghasil pendapatan asli daerah. Pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun 2025, diproyeksikan pendapatan asli daerah mencapai Rp565 miliar.

Ketua TAPD, juga Sekretaris Daerah Kota Mataram, Lalu Alwan Basri menjelaskan, pendapatan asli daerah merupakan salah satu sumber pendanaan program pembangunan, sehingga organisasi perangkat daerah (OPD) penghasil PAD baik itu berupa retribusi dan pajak dikumpulkan untuk menyesuaikan antara target dan realisasi, sehingga target pajak dan retribusinya realistis. “Setelah kita memasang target ini kemudian apa langkah-langkah berikutnya,” jelas Alwan dikonfirmasi usai memimpin rapat pada, Rabu 21 Agustus 2024.

Target pendapatan asli daerah pada postur anggaran pendapatan dan belanja daerah (PAD) tahun 2025 diproyeksikan mencapai Rp565 miliar. Alwan menyebutkan, target PAD meningkat drastis mencapai Rp100 miliar dari target tahun 2024.

Peningkatan ini bersumber pendapatan baru yang akan digali lagi, supaya dapat ditargetkan mulai saat ini.

Target baru dirincikan seperti pemanfaatan aset rumah dinas guru, kantin, gelanggang olahraga bulu tangkis di Kelurahan Selagalas, Kecamatan Sandubaya serta lapak pedagang kaki lima. Pemanfaatan aset pemerintah ini, ingin dilegalkan agar tidak menjadi persoalan hukum. “Mudah-mudahan di tahun 2025 sudah optimal bisa ditarik,” harapnya.

Dijelaskan Sekda, meningkatnya PAD sampai Rp100 miliar lebih salah satunya bersumber dari pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor dari pemerintah provinsi.

Untuk mencapai target ini diakui, tidak mudah membalikan telapak tangan. Berbagai tantangan dan kendala pasti dialami oleh masing-masing organisasi perangkat daerah. Mantan Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Mataram menegaskan, kendala ini dibedah supaya target yang dicanangkan atau proyeksikan sesuai dengan kemampuan OPD. “Kita ingin menyehatkan APBD ini. Alhamdulillah, sekarang ini sudah sehat. Tinggal bagaimana dengan PAD,” jelasnya.

Pimpinan OPD yang tidak memenuhi target PAD akan dievaluasi. Komitmen ini sejak awal kata Alwan, disampaikan oleh pejabat pembina kepegawaian. TAPD diminta membuat telaahan untuk dikenakan sanksi. “Sanksinya tergantung Pak Wali langsung,” demikian kata dia.(cem)

Pindahkan Beras ke Lotim, Bulog Sumbawa Pastikan Stok Aman

0
Zuhri Hanafi.(ekbisntb.com/dok)

Sumbawa Besar (ekbisntb.com)- Perusahaan Umum (Perum) Badan Urusan Logistik (Bulog) Cabang Sumbawa, memastikan ketersediaan pangan khususnya beras di Sumbawa dan Sumbawa Barat aman meski telah dilakukan move ke Lombok Timur 3.000 ton.

“Stok kita masih aman hingga bulan Juni 2025 mendatang, meski kita lakukan move 3.000 ton,, karena stok kita sangat surplus,” Kata pimpinan cabang Bulog Sumbawa, Zuhri Hanafi, kenapa Suara NTB, Selasa 20 agustus 2024

Zuhri melanjutkan, posisi saat ini untuk angka serapan gabah sudah mencapai angka 23.000 ton sementara untuk beras di angka 2.100 ton. Kondisi saat ini sangat surplus jika hanya untuk memenuhi ketersediaan pangan di Sumbawa dan KSB tentu jumlah tersebut sangat banyak.

“Jadi, dengan move 3.000 ton ke Lombok Timur tidak akan berpengaruh terhadap stok pangan kita khususnya beras, karena kondisinya memang surplus,” ucapnya.

Belum lagi pada bulan Maret 2025, Bulog akan kembali melakukan penyerapan gabah dan beras pada musim panen pertama. Kondisi ini tentu akan menambah stok pangan di gudang Bulog, sehingga tidak akan habis jika hanya dikeluarkan 3.000 ton.

“Kita akan kembali melakukan penyerapan pada bulan Maret, sehingga stok pangan khususnya beras tetap terjaga dan menekan terjadinya inflasi,” tukasnya. (ils)

Partai Golkar akan Bahas Ulang Pencalonan Pasca Putusan MK

0
Jainuddin.(ekbisntb.com/ist)

Dompu (ekbisntb.com) – Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengubah syarat pencalonan kepala daerah menjadi angin segar bagi Partai Golkar Kabupaten Dompu. Partai Golkar pun akan kembali membahasnya bersama DPD 1 dan DPP Partai Golkar soal arah dukungan di Pilkada Kabupaten Dompu tahun 2024.

Sekretaris DPD II Partai Golkar Kabupaten Dompu, Jainuddin yang dikonfirmasi via WA, Selasa 20 agustus 2024 mengatakan, arah dukungan partai akan diputuskan oleh DPP Partai Golkar. DPD II Partai Golkar hanya bisa memberikan saran dan masukan berdasarkan perkembangan di lapangan. Namun putusan MK yang tidak lagi mensyaratkan minimal 20 persen dukungan keterwakilan di parlemen atau 25 persen suara sah hasil pemilu, memberi ruang bagi partai – partai non parlemen untuk berkoalisi mengusung pasangan calon sesuai putusan terbaru MK.

“Kami akan membahas ulang mengenai pencalonan Pilkada setelah Munas ini. Tentunya terkait dengan perubahan aturan sesuai putusan MK,” kata Jainuddin.

Partai Golkar menjadi satu – satunya partai politik pemilik keterwakilan di parlemen Kabupaten Dompu yang belum mengumumkan arah dukungannya. Partai Golkar pemilik 2 kursi parlemen bersama PAN pemilik 2 kursi parlemen, sebelumnya merekomendasikan pasangan Ir Ridwan Syah, MSC, MT, MM – H Dion Syarifuddin, STP (Ridho).

Karena pasangan Ridho gagal memperoleh dukungan dari partai lain untuk melengkapi minimal syarat dukungan 6 kursi dewan (sesuai ketentuan sebelum ada perubahan aturan), PAN akhirnya memutuskan untuk mengusung pasangan H Kader Jaelani – H Syahrul Parsan, ST, MT (AKJ Syah). Keputusan ini semakin memperkecil kelanjutan pasangan Ridho untuk mencalonkan diri di Pilkada Dompu sesuai ketentuan sebelum putusan MK yang merubah syarat minimal dukungan pencalonan.

MK dalam putusannya yang dibacakan dalam agenda sidang Pembacaan Putusan perkara 60/PUU-XXII/2024 pada Selasa 20 agustus 2024 terhadap ketentuan Pasal 40 Ayat (1) undang- undang No 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), tidak lagi menjadikan minimal 20 persen keterwakilan di parlemen dan atau 25 persen suara sah hasil pemilu legislatif sebagai syarat mencalonkan kepala daerah. Perubahannya menjadi minimal 10 persen suara hasil pemilu untuk wilayah yang penduduknya di DPT sampai 250 ribu jiwa untuk kabupaten/kota.

Partai Golkar Kabupaten Dompu berdasarkan hasil Pemilu 2024 memperoleh 13.446 suara atau 8,5 persen. Jika Partai Golkar berhasil membangun koalisi dengan partai lain yang memperoleh suara minimal 1,5 persen, maka berpeluang mengusung pasangan calon tersendiri. Terlebih Partai Golkar yang tengah melaksanakan Musyawarah Nasional (Munas), telah memperoleh ketua umum baru menggantikan Airlangga Hartarto yang mengundurkan diri beberapa waktu lalu. (ula)

Dikbud Lobar Gelar Gebyar Merdeka Belajar Semarak HUT RI

0
Direktur KSPS Kemdikbudristek Dr. Kasiman bersama Pj Bupati H. Ilham, Plt Kepala BGP Santi Ambarukmi, Pj. Sekda Lobar, Kepala BPMP Provinsi NTB Katman, Kepala Perwakilan BI Wilayah NTB, Kadis Dikbud Maad Adnan hadiri Gebyar Merdeka Belajar.(ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Lombok Barat (Lobar) menggelar Gebyar Merdeka Belajar (GMB) dalam rangka memperingati HUT RI Ke-79. Kegiatan ini diselenggarakan selama dua hari dari tanggal, 20-21 Agustus 2024.

Kegiatan yang berlangsung di GOR Mini Gerung  tersebut mendapatkan apresiasi dari Kemendikbudristek. Gebyar Merdeka Belajar Tahun 2024 dihadiri oleh Direktur KSPS Kemdikbudristek Dr. Kasiman, Pj Bupati H. Ilham, Plt Kepala BGP Santi Ambarukmi, Pj. Sekda Lobar Fauzan Husniadi, Kepala BPMP Provinsi NTB Katman, Kepala Perwakilan BI Wilayah NTB, Kadis Dikbud Maad Adnan, Kepala OPD, Kepala Sekolah Jenjang TK, SD dan SMP serta para siswa se Lobar.

Pj. Bupati Lobar H. Ilham dalam sambutan menyampaikan momentum HUT RI Ke-79 dengan tema “Nusantara Baru Indonesia Maju” menjadi penambah semangat dan motivasi bagi dunia pendidikan. Dikatakan, Guru Penggerak yang ditempa secara khusus untuk menjadi pemimpin di satuan pendidikan agar mampu mengimplementasikan tujuan kurikulum merdeka.

“Guru Penggerak bertujuan untuk mengantar kurikulum merdeka mencapai tujuannya,” ungkapnya. Pj. Bupati berharap agar Guru Penggerak untuk tidak percaya diri berlebihan karena marasa lebih dari guru lainnya, marasa lebih dari Kepala Sekolah dan Pengawas. Pesan moral ini disampaikan mengingat sebagai masyarakat Lobar yang berbudaya dan beradab. Tetap selalu menjunjung tinggi norma agama dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat.

“Guru Penggerak jangan over convidence, jangan merasa lebih dari Kepsek dan Pengawas, pesan moral ini saya sampaikan karena kita adalah warga Lobar,” tegasnya. Ilham juga menegaskan Guru Penggerak bertanggung jawab atas kondusivitas, keamanan dan ketertiban di lingkungan sekolah. Ia juga menyampaikan ucapan selamat kepada Guru Penggerak yang sudah mendapatkan sertifikat guru penggerak.

Untuk menjadi Kepala Sekolah banyak syarat yang harus dipenuhi sehingga tiba saatnya nanti pasti akan menjadi Kepala Sekolah. “Jangan kemana-mana menagih untuk diangkat menjadi Kepala Sekolah, ada waktunya,” tegasnya.

Di tempat yang sama, Direktur KSPS Kemdikbudristek Dr. Kasiman menyampaikan Gebyar Merdeka Belajar merupakan kegiatan yang luar biasa. Kegiatan ini bukan hanya Gebyar tetapi kegiatan berbagi ilmu. Kegiatan berbagi yang paling kecil adalah di komunitas. Satuan pendidikan harus memiliki komunitas belajar untuk memperbaiki raport pendidikan yang diukur melalui Asesmen Nasional.

“Ini luar biasa, bukan hanya gebyar tapi kegiatan berbagi ilmu, berbagi yang paling kecil adalah di komunitas,” ungkapnya. Direktur KSPS menambahkan bahwa transformasi pendidikan didahului melalui guru sehingga menghasilkan peserta didik yang berkualitas. Jika ingin melihat kualitas guru pada suatu satuan pendidikan maka maka lihatlah kompetensi yang dimiliki siswanya. Sehingga melalui Kurikulum Merdeka siswa adalah tujuan utamanya.

“Transformasi pendidikan dimulai dari guru dan ujungnya siswa. Kalau mau melihat kompetensi guru lihat kompetensi yang dimiliki siswanya,” tutupnya.

Sementara itu Kepala Dinas Dikbud Kab. Lobar Maad Adnan, S.Pd., M.Pd dalam laporannya menyampaikan GMB (Gebyar Merdeka Belajar) dilaksanakan karena keterbatasan waktu ekspose oleh guru penggerak. Tujuan diadakan GMB untuk menyampaikan pesan moral kepada masyarakat bahwa kurikulum merdeka menjadi jawaban tepat bagi peserta didik masa depan.

“Kami ingin menyampaikan pesan moral kepada masyarakat bahwa kurikulum merdeka merupakan jawaban tepat untuk masa depan peserta didik,” terangnya. Dalam kegiatan Gebyar Merdeka Belajar Tahun 2024 akan dilaksanakan empat kegiatan yakni seminar pendidikan, pentas seni siswa, deklarasi anti kekerasan bagi anak dan festival gelar karya. Panitia GMB menyuguhkan 14 Stand Gelar  Karya dari PSP dan peserta seminar sebanyak 500 guru dan 100 siswa. (her)

Jaksa Eksekusi Tiga Bidang Lahan Milik Terpidana Korupsi Benih Jagung

0

Lombok (ekbisntb.com)- Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB, mengeksekusi tiga bidang lahan milik Aryanto Prametu, salah seorang terpidana kasus korupsi pengadaan benih jagung tahun 2017 pada Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) NTB.

Juru Bicara Kejati NTB Efrien Saputera di Mataram, Selasa 20 agustus 2024, mengatakan jaksa melaksanakan giat eksekusi tersebut sesuai amar putusan peninjauan kembali Mahkamah Agung milik Aryanto Prametu dengan Nomor: 715 PK/Pid.Sus/2023.

“Jadi, tindak lanjut eksekusi itu sekarang sedang dilakukan penghitungan nilai oleh KPKNL (kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang) untuk selanjutnya dilelang,” kata Efrien.

Hasil pelelangan, lanjut dia, akan digunakan oleh jaksa untuk menutupi uang pengganti kerugian keuangan negara yang telah dibebankan kepada terpidana.

Tiga bidang lahan yang dieksekusi kejaksaan tersebut berada di Kota Mataram. Pertama, lahan seluas 124 meter persegi beserta bangunan di atasnya berada di wilayah Pagutan.

Kemudian, lahan seluas 68 meter persegi beserta bangunan di atasnya di wilayah Dayan Peken, dan lahan seluas 5.430 meter persegi beserta bangunan di atasnya di wilayah Dasan Cermen.

Mahkamah Agung melalui putusan Nomor: 715 PK/Pid.Sus/2023 mengabulkan permohonan peninjauan kembali Aryanto Prametu dan membatalkan putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor: 4168 K/Pid.Sus/2022 tanggal 31 Agustus 2022.

Hakim peninjauan kembali yang diketuai Suhadi dengan anggota Agustinus Purnomo Hadi dan Suharto mengadili kembali perkara dengan menyatakan terpidana Aryanto Prametu sebagai penyedia benih dari PT Sinta Agro Mandiri (SAM) terbukti bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan korupsi.

Hal itu sesuai dakwaan penuntut umum dengan Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Hakim menjatuhkan pidana pokok dengan hukuman empat tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider tiga bulan kurungan pengganti.

Hakim turut menjatuhkan pidana tambahan kepada terpidana untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara senilai Rp7,87 miliar subsider dengan ketentuan jika tidak membayar dalam periode 1 bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta benda Aryanto dapat disita dan dilelang oleh jaksa untuk menutupi uang pengganti

Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka Aryanto wajib menggantinya dengan menjalani pidana hukuman tambahan selama satu tahun penjara.

Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut telah disampaikan kepada para pihak, baik penuntut umum maupun terpidana pada 10 November 2023.(ant)

Realisasi Investasi di Sumbawa Baru Rp680 Miliar

0
Riki Trisnadi.(ekbisntb.com/Ils)

Sumbawa Besar (ekbisntb.com)- Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM- PTSP) Sumbawa, mencatat hingga triwulan kedua tahun 2024 realisasi investasi baru di angka 40 persen dari target Rp1,7 triliun.

“Memang realisasi investasi kita kita saat ini masih sangat rendah yakni di angka Rp680 miliar, tetapi kami optimis target sudah ditetapkan bisa tercapai,” kata Kadid PM-PTSP Sumbawa, Riki Trisnadi kepada Suara NTB, Selasa 20 agustus 2024.

Realisasi itupun lanjut Riki, hanya terlihat dari beberapa perusahaan saja yang datang melaporkan Laporan Kegiatan Usaha Penanaman Modal (LKPM). Sementara masih banyak perusahaan lainnya yang beroperasi di Sumbawa, tetapi belum melaporkan LKPM.

“Memang saat ini realisasinya masih rendah, tetapi biasanya di akhir triwulan keempat baru menggeliat dan kami kami tetap memberikan atensi khusus terkait LKPM ini,” ucapnya.

Dia menyebutkan, pertumbuhan investasi di Sumbawa yang paling menggeliat saat ini adalah sektor perikanan, pertambangan dan property. Sementara untuk sektor yang lain seperti pertanian dan perdagangan masih belum memberikan kontribusi besar.

“Rata-rata yang paling mendominasi adalah sektor perikanan salah satunya tambak udang dan sektor pertambangan sebagai penyumbang paling besar kalau sektor lain masih belum maksimal,” ucapnya.

Ia menyebutkan, sementara untuk sektor pengurusan izin masih tetap berjalan normal yang didominasi perusahaan dengan modal usaha kecil hingga menengah. Pihaknya juga akan tetap turun lapangan untuk memastikan kondisi terkini dan membuka klinik LKPM untuk memberikan sosialiasi bagi seluruh perusahaaan.

“Kami akan tetap berupaya maksimal supaya target yang ditetapkan pemerintah tercapai dan meningkat termasuk mendorong perusahaan untuk segera melaporkan LKPM,” pungkasnya. (ils)

Disnakertrans KSB Cek Keberadaan PMI di Penampungan

0
Slamet Riadi. (ekbisntb.com/ist)

Taliwang (ekbisntb.com) – Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) menggelar kegiatan pengecekan keberadaan Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal KSB yang ada di penampungan.

Pengecekan kali ini dijadwalkan ke penampungan Daftar Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) yang berada di wilayah Jakarta dan sekitarnya. “Ada beberapa pemapungan perusahaan kita kunjungi yang mempersiapkan keberangkatan PMI asal KSB,” kata Slamet Riadi kepada Suara NTB, Selasa 20 agustus 2024.

Ia menjelaskan kunjungan ke penampungan P3MI itu untuk memastikan keberadaan PMI asal KSB tidak ada yang terlalu lama diberangkatkan. Slamet menyebut, pihak keluarga PMI selama ini selalu berharap setelah dilalukan seleksi dan pelatihan perusahaan tidak berlama-lama memberangkatkan para PMI ke tempat negara tujuan kerjanya.

“Jangan seperti temuan kami sebelumnya di Sidoarjo. Bahkan ada yang dipenampungan sampai satu tahun lamanya. Kan kasihan PMI kita,” cetus Slamet.

Terhadap perusahaan yang terlalu lama menampung PMI tanpa jelas kapan diberangkan. Slamet menyatakan, pihaknya telah memberikan peringatan. Disnakertrans KSB mengevaluasi perusahaan bersangkutan terkait komitmennya.

“Ada yang kemarin mau membawa lagi PMI kita ke penampungan. Begitu kami cek ternyata masih banyak yang belum diberangkatkan, kami kemudian melarang dulu membawa PMI lagi ke penampungan,” sebut mantan sekretaris DMPD KSB ini.

Selanjutnya Slamet menuturkan terkait pengiriman PMI asal KSB ke luar negeri pihaknya akan terus berupaya memperketat seluruh ketentuan yang ada. Hal ini guna menjamin para PMI tidak bermasalah di kemudian hari. “Prinsipnya kita harus pastikan setiap PMI asal KSB, selamat berangkat, selama bekerja di negeri orang dan selamat kembali ke keluarganya,” imbuhnya. (bug)

Efisien Waktu dan Anggaran, Loteng Gelar STQH dan Festival LASQI Bersamaan

0
Pembukaan STQH dan Festival LASQI tingkat Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) bertempat di halaman kantor Camat Praya Barat Daya, Senin 19 agustus 2024 malam. (ekbisntb.com/kir)

Lombok (ekbisntb.com) – Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) membuat inovasi dengan menggelar Seleksi Tilawatil Qur’an dan Hadist (STQH) serta Festival Lembaga Seni dan Qasidah Indonesia (LASQI) tingkat kabupaten secara bersamaan. Alasan efisien waktu serta anggaran menjadi pertimbangan dua ajang tersebut digelar pada waktu bersamaan. Kegiatan ini digelar di halaman Kantor Camat Praya Barat Daya Desa Darek, selaku tuan rumah, acara resmi dibuka pada Senin 19 agustus 2024 malam.

Tidak hanya itu, dengan penggabungan dua ajang tersebut diharapkan gelarnya juga bisa lebih semarak. Mengingat, mata lomba di STQH tidak sebanyak ajang Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ). “Penggabungan dua kegiatan ini supaya gelaranya bisa lebih semarak,” terang Bupati Loteng H.L. Pathul Bahri, S.IP., M.AP., saat membuka STQH dan Festival LASQI Loteng.

Menurutnya, ajang STQH maupun Festival LASQI harus semarak. Semakin banyak orang datang untuk akan semakin baik. Selain bisa mendorong pergerakan ekonomi, kesemarakan acara juga bisa semakin menambah kuat siar agama yang dibawa dari kedua ajang tersebut.

STQH diharapkan bisa menjadi ajang untuk mensiarkan seni baca tulis Al Qur’an di tengah masyarakat. Sementara Festival LASQI bisa menjadi ajang untuk memperkenalkan kesenian Islam serta musik qasidah, sehingga masyarakat bisa lebih mengenal seni serta musik yang ada dalam Islam.

“Mungkin masih banyak masyarakat yang awam akan kesenian dan musik qasidah. Nah, melalui Festival LASQI inilah, kita perkenalkan secara lebih luas lagi kepada masyarakat,” tandas Pathul seraya berharap pola pelaksanaan dua ajang sekaligus tersebut bisa diadopsi daerah lain. Maupun untuk pelaksanaan di level yang lebih tinggi.

Di tempat yang sama Camat Praya Barat Daya Husnan, S.IP., menegaskan kesiapannya pihaknya sebagai tuan rumah yang bagi bagi gelaran dua ajang tersebut. Semua persiapan sudah dilakukan semaksimal mungkin. Untuk STQH pihaknya sudah menyiapkan lima venue dengan halaman kantor Camat Praya Barat Daya sebagai venue utama untuk kategori tilawah.

“Ini untuk pertama kalinya STQH dan Festival LASQI digelar secara bersama. Dengan Kecamatan Praya Barat Daya sebagai yang pertama menggelar dua ajang tersebut secara bersama,” ujarnya.

Sebelumnya, pada Senin sore digelar pawai ta’aruf yang diikuti oleh 12 kafilah dari 12 kecamatan di Loteng dengan total peserta yang mengikuti ajang STQH serta Festival LASQI sebanyak 237 peserta. Di mana semua kecamatan mengirim masing-masing 20 wakilnya. Kecuali Kecamatan Janapria yang hanya mengirim 17 wakilnya. (kir)

Karya Kreatif NTB X Lombok Sumbawa Tenun Festival akan Digelar

0
Berry A Harahap.(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Provinsi NTB memiliki potensi besar dalam pengembangan ekonomi kreatif, khususnya di bidang pengembangan wastra dan kriya. Kekayaan wastra tenun dan kriya NTB telah menjadi bagian tak terpisahkan dari budaya masyarakat NTB.

Karena itu, dalam rangka mengoptimalkan potensi ini, penting bagi seluruh instansi dan pemangku kepentingan untuk membangun ownership dan berkolaborasi dalam mempromosikan ekonomi kreatif di Provinsi NTB.

Bank Indonesia, Pemprov NTB bersama Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) se-Provinsi NTB menginisiasi penyelenggaraan kegiatan Karya Kreatif NTB x Lombok Sumbawa Tenun Festival (KK-NTB x LSTF).

Mengambil lokasi di Lombok Epicentrum Mall, KK-NTB x LSTF akan dilaksanakan selama dua hari, yaitu pada tanggal 24 hingga 25 Agustus 2024. Rangkaian kegiatannya antara lain, Fashion Show dari Dekranasda Kabupaten/Kota se-NTB, Dekranasda Award, berbagai Bazaar seperti, Bazaar Kriya, Bazaar Fashion Wastra, dan Kriya, Jalan Sehat, dan Lombok Food Market.

Selain itu, akan ada Panggung Edukasi, Talkshow dan Bincang UMKM, Aneka Perlombaan, dan Komunitas Seni. Kegiatan ini juga akan dimeriahkan oleh penampilan dari Band Pop-Rock Indonesia, RAN.

“Kami berharap seluruh stakeholder dapat bekerja sama untuk menyukseskan kegiatan ini. Melalui KK-NTB x LSTF, kami optimis bahwa ekonomi kreatif di Provinsi NTB akan terus tumbuh dan menjadi salah satu sumber baru pertumbuhan ekonomi di masa depan.” ujar Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB, Berry Arifsyah Harahap pada Rapat Koordinasi Persiapan KKNTB x LSTF Tahun 2024, Senin, 19 Agustus 2024.

Lebih lanjut, Ekonomi kreatif merupakan salah satu sektor penyumbang terbesar Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.

Berdasarkan data dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf/Kabaparekraf), sektor ekonomi kreatif, yang diukur dari nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh 16 subsektor industri kreatif.

Antara lain; Arsitektur, Desain interior, Desain komunikasi visual, Desain produk, Film, Fotografi, Kriya, Kuliner, Musik, Fashion, Aplikasi dan game developer, Penerbitan, Periklanan, Televisi dan radio, Seni pertunjukan, serta Seni rupa, berkontribusi menyumbang 7,8% dari total PDB pada tahun 2022.

Sebelumnya, pada 18 Agustus 2024 diselenggarakan Pekan QRIS Nasional Wilayah NTB sekaligus sebagai pembuka rangkaian kegiatan Road to KK-NTB x LSTF 2024, dan dilanjutkan dengan Artweek dan Festival Kopi sampai dengan tanggal 23 Agustus 2024.

Kedepannya Event ini diharapkan menjadi agenda tahunan yang dapat mendorong pengembangan ekonomi kreatif, sekaligus mendukung kegiatan Karya Kreatif Indonesia (KKI) di NTB dan memeriahkan peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia. (bul)