Beranda blog Halaman 90

Turun ke KLU, Biro Ekonomi NTB Pelajari Implementasi Program Subsidi Bunga

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Turun ke KLUBiro Ekonomi NTB Pelajari Implementasi Program Subsidi Bunga
(ERKBIS NTB/ist) TERIMA KUNJUNGAN - Pemda Lombok Utara saat menerima kunjungan utusan Biro Ekonomi Setda NTB untuk mempelajari implementasi program Subsidi Bunga Pinjaman di KLU, Kamis (3/9/2026).

Tanjung (EKBIS NTB) – Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU) menerima kunjungan dalam daerah dari Biro Ekonomi Setda Provinsi NTB. Salah satu agenda yang dibahas adalah penerapan program Subsidi Bunga yang sudah digulirkan sejak zaman pemerintahan H. Djohan Sjamsu-Danny Karter F Ridawan, dan kembali dilanjutkan oleh Bupati, H. Najmul Akhyar-Kusmalahadi Syamsuri.


Kunjungan Biro Ekonomi Setda NTB ke Pemda Lombok Utara pada Kamis (3/9/2026) tersebut dikonfirmasi oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKPPP) Kabupaten Lombok Utara, Tresnahadi, S.Pt.


Sejumlah pejabat dari Pemda Lombok Utara yang menerima antara lain, Asisten II Bidang Ekonomi Pembangunan, Gatot Sugiharto, pejabat Dinas Perindagkop UMKM Lombok Utara, kemudian dari Bank NTB Syariah, dan dari BPR Kayangan dan BPR Bayan, serta Bappeda Lombok Utara.


“Utusan dari Biro Ekonomi Setda Provinsi NTB rupanya ingin mempelajari program Bantuan Subsidi Bunga Pinjaman yang telah dilaksanakan oleh Pemda Lombok Utara sejak tahun 2022,” ujar Tresnahadi.


Dalam penyampaian kepada pejabat utusan Setda NTB tersebut, jajaran Pemda Lombok Utara menjelaskan bahwa program tanggungan bunga pinjaman ini secara konsisten dilaksanakan dari tahun 2022 hingga 2026. Program ini sangat didukung oleh masyarakat Kabupaten Lombok Utara, karena dengan adanya program bantuan subsidi bunga ini, masyarakat—baik itu petani, peternak, nelayan, maupun UMKM itu—terbantu dengan akses permodalan yang dimudahkan oleh Perbankan dan Pemerintah Daerah.


“Melalui program ini, masyarakat tidak perlu membayar bunga pinjaman, karena bunga pinjamannya dibayarkan oleh pemerintah daerah. Jadi, masyarakat hanya perlu mengembalikan pokok pinjaman saja kepada Bank NTB maupun kepada BPR Kayangan dan BPR Bayan,” paparnya.


Lebih lanjut, Tresnahadi menyampaikan bahwa dasar daripada program ini adalah Peraturan Bupati. Di mana, pemohon pinjaman, teknis pengembalian, dan besaran pinjaman diatur dan menyesuaikan dengan mekanisme perbankan. Namun sebelum pemohon mendapat modal dari Bank, pemohon lebih dulu diverifikasi oleh OPD yang ditunjuk oleh Bupati.


Misalnya, jika menyangkut pembiayaan pertanian, peternakan, dan perikanan, maka calon nasabah baik individu maupun kelompok diverifikasi lebih dulu oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian KLU.


“Jadi ya, rupa-rupanya program bantuan subsidi bunga ini itu sudah didengar oleh Pak Gubernur, dan Pak Gubernur NTB sangat tertarik dengan program ini. Dan rencananya Pak Gubernur juga akan menerapkan program yang sama di Provinsi NTB yang anggarannya bersumber dari APBD Provinsi,” ujarnya.


Menurutnya, Pemda Lombok Utara sangat menyambut baik rencana program Subsidi Bunga oleh Pemprov NTB tersebut. Pasalnya, APBD Provinsi setidaknya memiliki pagu yang lebih kuat dibandingkan APBD Kabupaten. Sehingga program dari Provinsi ini diharapkan bisa menyisir lebih banyak kelompok atau individu di Kabupaten/Kota, termasuk warga Lombok Utara.


Selama program ini dijalankan, Tresnahadi mengakui jumlah pemohon subsidi bunga selalu jauh lebih banyak dibandingkan alokasi anggaran yang disediakan pemerintah. Bahkan, di Bank NTB Syariah dan BPR NTB, pemohon pinjaman seringkali masuk daftar tunggu karena kekurangan pagu yang disiapkan Pemda.


Dalam 2 jam diskusi dengan Biro Ekonomi Setda NTB, Pemda Lombok Utara optimis Program Subsidi Bunga akan dijalankan oleh Provinsi, setidaknya pada tahun-tahun mendatang. (ari)

Maulid Nabi Jadi Momentum Pelestarian Nilai Budaya

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Maulid Nabi Jadi Momentum Pelestarian Nilai Budaya
PERESMIAN - Kegiatan peresmian tempat wudu yang dilakukan Bupati Lotim, H. Haerul Warisin di Masjid Nurul Yakin, Desa Rempung, Lotim, Rabu (2/9/2026).(Suara NTB/ist)

Selong (EKBIS NTB) -Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW tidak hanya dimaknai sebagai momentum untuk mengenang kelahiran Rasulullah, tetapi juga menjadi bagian dari upaya melestarikan nilai budaya dan religius yang hidup di tengah masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Bupati Lombok Timur (Lotim), H. Haerul Warisin saat menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Masjid Nurul Yakin, Desa Rempung, dan Desa Belanting, Kecamatan Sambelia, Rabu (2/9/2026).

Bupati menilai tradisi keagamaan yang masih hidup dan dilaksanakan secara bersama-sama merupakan kekuatan sosial yang perlu dipertahankan. Karena itu, Pemerintah Kabupaten Lombok Timur terus memberikan dukungan terhadap kegiatan keagamaan masyarakat sebagai bagian dari implementasi visi daerah, yakni Sejahtera, Maju, Adil, Religius, dan Transparan (SMART).

Dukungan pemerintah daerah tersebut tidak hanya diwujudkan melalui kehadiran kepala daerah, tetapi juga melalui dukungan finansial untuk kegiatan keagamaan maupun pembangunan sarana ibadah.

Di Masjid Nurul Yakin, Bupati meresmikan tempat wudu sementara. Sedangkan di Desa Belanting, kehadirannya dirangkaikan dengan peletakan batu pertama pembangunan Masjid Nurul Hidayah.

Pada kesempatan itu, Bupati juga menyerahkan bantuan untuk pembangunan dan pengembangan masjid serta santunan bagi anak yatim.

Yang menarik perhatian Bupati adalah masih dipertahankannya tradisi penyajian panganan dan makanan menggunakan dulang dan tembolak beak oleh masyarakat di kedua lokasi tersebut.

Menurutnya, tradisi tersebut merupakan salah satu identitas budaya masyarakat Sasak yang harus terus dijaga agar tidak hilang di tengah perkembangan zaman.

“Ini menjadi bagian dari budaya kita yang harus terus dipertahankan dan dilestarikan,” pesan Bupati.

Ia menegaskan, peringatan hari besar keagamaan juga menjadi sarana memperkuat rasa syukur dan kebersamaan. Nilai tersebut dinilai penting dalam membangun kehidupan masyarakat yang tidak hanya maju secara pembangunan, tetapi juga tetap berpegang pada nilai agama dan budaya.

Bupati kemudian mengaitkan semangat syukur tersebut dengan peringatan Hari Jadi Lombok Timur tahun 2026. Kendati diperingati secara sederhana, momentum tersebut diharapkan menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk mengingat perjalanan panjang daerah sekaligus mensyukuri berbagai hasil pembangunan yang telah dicapai.

Selain berbicara mengenai nilai keagamaan dan budaya, Bupati Haerul Warisin juga menyampaikan sejumlah agenda pembangunan daerah. (rus)

Distan Lobar Belum Terima Laporan Gagal Panen

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Distan Lobar Belum Terima Laporan Gagal Panen
(EKBIS NTB/her) Muhammad Taufik

Giri Menang (EKBIS NTB) Dinas Pertanian Lombok Barat (Distan Lobar) sejauh ini belum menerima laporan dari petani yang mengalami gagal panen akibat kekeringan yang melanda wilayah itu. Akan tetapi, dampak kekeringan yang meluas dikhawtirkan berpengaruh terhadap produksi pertanian di daerah setempat.


Pihak Dinas pun terus berupaya mengantisipasi terjadinya gagal panen dengan berbagai upaya dan langkah. Dari data dinas terikait yang disampaikan Sekretaris Dinas Pertanian Lobar Muhammad Taufik, S.P., M.Ling., menyebut areal tanaman petani yang berpotensi terdampak kekeringan sekitar 150 hektare di wilayah Tempos dan beberapa hektare di daerah lainnya. Seperti Desa Banyu Urip, Kuripan Utara, Kuripan Timur dan Sekotong.


Tetapi sejauh ini lanjut dia, belum ada laporan gagal panen yang bisa berdampak pada penurunan produksi. “Belum ada laporan, tapi indikasi gagal panen saja. Kalaupun ada penurunan mudah-mudahan tidak terlalu jauh,” kata dia, Kamis (3/9/2026).


Dikatakan, jika lahan pertanian yang berpotensi gagal panen bisa panen maka produksi akan normal. Ia berharap paling tidak bisa meningkat dibanding tahun sebelumnya, karena luas areal pertanaman juga bertambah.


Pihaknya berupaya mengikatkan produksi pertanian dengan perluasan areal tanam melalui bantuan program irigasi perpompaan atau Irpom. Irpom ini diarahkan ke daerah-daerah marginal, kering untuk bisa mengantisipasi kekeringan serta meningkatkan indeks pertanaman (IP).


“Di samping itu kami ada brigade yang sudah dibentuk dan didukung oleh pimpinan kami, Ibu Wabup. Alhamdulillah kita dapat dukungan alsintan seperti pompa untuk Brigade,” imbuhnya.


Brigadi ini sudah dibentuk di Distan, termasuk di beberapa desa. Khusus untuk di Dinas, tim brigade ada Alsintan dan POPT. Brigade ini diharapkan dilengkapi sarana prasarana seperti untuk pengairan, paling tidak tim memiliki pompa air. Sehingga ketika petani melapor mengalami kekeringan tim ini bisa langsung turun membantu petani.


Brigade dinas menyiapkan peralatan yang bisa dipinjamkan kepada petani yang membutuhkan. Misalnya, ketika butuh hand traktor untuk membajak tanah, tim bisa turun membantu petani. Sehingga petani tidak perlu menunggu terlalu lama untuk membajak sawah, atau kebutuhan lainnya.


Sebab selama ini dari hasil turun ke lapangan, kadang ada petani yang bersamaan menggunakan hand traktor, sehingga petani lain perlu menunggu giliran. Dengan adanya sarpras di Brigade, maka petani bisa cepat dibantu. Selain itu semua pihak juga ikut memberikan dukungan dalam penanganan lahan pertanian terdampak kekeringan ini. Sehingga diharapkan mampu mencegah kekeringan di lahan pertanian kedepan. (her)

Pemkab Lobar Tetapkan Status Darurat Bencana Kekeringan

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Pemkab Lobar Tetapkan Status Darurat Bencana Kekeringan
(EKBIS NTB/her) SALURKAN AIR - Tim BPBD Lobar dan OPD terkait serta pihak desa turun menyalurkan air bersih ke daerah terdampak kekeringan di Lobar.

Giri Menang (EKBIS NTB) Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (Pemkab Lobar) menetapkan status darurat bencana kekeringan. Mengingat wilayah yang terdampak kekeringan ini kian meluas hingga 62 dusun, 16 desa, dan enam kecamatan. Hingga saat ini, Pemkab Lobar telah mendistribusikan hampir 1 juta liter air kepada masyarakat terdampak kekeringan.


“Sudah kami tingkatkan status siaga menjadi tanggap darurat,” kata Wakil Bupati (Wabup) Lobar, Hj Nurul Adha, Kamis (3/9/2026).
Sementara itu, Sekretaris BPBD Lobar, Syamsul Bahri menyampaikan bahwa pada Jumat (4/9/2026) akan diadakan rapat dengan beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di kantor BPBD untuk membahas langkah selanjutnya.


Terkait status bencana kekeringan, sekaligus akan dibahas bersama pimpinan yang mengambil keputusan itu. Kalau mengacu kondisi saat ini, dinilai kenaikan status perlu dilakukan. Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), daerah yang terdampak kekeringan saat ini meluas hingga 62 dusun, 16 desa, dan 6 kecamatan.


“Jiwa yang terdampak 6.578 KK, 19.337 jiwa,” ujar Kepala Bidang Darurat dan Logistik BPBD Lombok Barat, Toni Hidayat.
Dengan kenaikan status ini, tentunya bisa memberikan peluang bagi pihaknya untuk mengusulkan anggaran penanganan melalui BTT, sehingga pelayanan pada masyarakat pun lebih maksimal lagi.


Pasalnya sementara ini, pelayanan penyaluran air ke daerah terdampak melalui mitra. Hingga saat ini jumlah air yang sudah disalurkan kepada masyarakat mencapai 812.600 liter dengan sampai dengan Rabu (2/9/2026). “Mendekati 1 juta liter,” sebutnya. (her)

Pemkab Loteng Matangkan Rencana Pinjaman ke SMI

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Pemkab Loteng Matangkan Rencana Pinjaman ke SMI
(EKBIS NTB/dok) H. Lalu Firman Wijaya

PEMERINTAH Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) disebut membutuhkan anggaran sekitar Rp750 miliar untuk bisa menuntaskan perbaikan ruas jalan kabupaten yang rusak saat ini. Dengan asumsi kebutuhan anggaran sekitar Rp3 miliar untuk satu kilometer jalan. Di mana kondisi saat ini masih ada sekitar 35 persen dari 800 kilometer lebih ruas jalan kabupaten yang dalam kondisi rusak.


Sekretaris Daerah (Sekda) Loteng H. Lalu Firman Wijaya, S.T.,M.T., menyampaikan, besarnya kebutuhan anggaran tersebut membuat Pemkab Loteng kini tengah berupaya keras mencari sumber penganggaran untuk bisa menangani ruas jalan kabupaten yang rusak tersebut. Selain mencari sumber penganggaran dari program di pemerintah pusat, salah satu opsi yang tengah dipertimbangkan yakni melakukan pinjaman ke PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI).


Dari hasil kajian yang dilakukan PT SMI, nilai pinjaman yang bisa diperoleh Loteng maksimal mencapai Rp200 miliar. Mengingat, saat ini Loteng juga masih punya beban utang di PT SMI yang belum selesai.


Masih dengan PT SMI, Pemkab Loteng juga tengah mengkaji dan mempertimbangkan opsi lainnya. Yakni melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Dengan nilai yang hampr sama dengan opsi pinjaman langsung.


“Dengan PT SMI, ada dua opsi yang sedang dipertimbangkan. Pinjaman langsung atau melalui skema KPBU,” sebut Lalu Firman Wijaya kepada Suara NTB, saat ditemui di kampung adat Sade Desa Rembitan, Rabu (2/9/2026).


Ia menjelaskan, pada prinsipnya kedua opsi tersebut hampir sama. Hanya perbedaannya pada tataran implementasi. Di mana kalau opsi pinjaman, dana akan masuk langsung ke APBD. Untuk kemudian Pemkab Loteng mengurus semua proses pembangunan jalan yang dibiayai dari dana pinjaman tersebut.


Sedangkan kalau skema KPBU, pihak PT SMI yang akan membangun. Pemkab Loteng sudah terima jadi. Tidak perlu mengurus proses pembangunan hingga perawatannya. “Dari sisi pengembalian skema KPBU lebih ringan. Waktunya juga lebih panjang dibandingkan dengan skema pinjaman langsung,” sebutnya.


Namun untuk sampai ke arah itu, masih butuh proses. Selain mematangkan perencanaan dengan PT SMI, Pemkab Loteng juga butuh berdiskusi dengan DPRD Loteng. Karena untuk mengajukan pinjaman atau lainnya tetap harus melalui persetujuan dari DPRD Loteng.


Disinggung opsi mana yang lebih berpeluang, Firman mengatakan keduanya berpeluang. Hanya saja kalau bicara pengalaman, Pemkab sudah punya cukup pengalaman dengan skema pinjaman langsung. Sedangkan dengan skema KPBU, meski terlihat lebih menarik, Pemkab Loteng belum ada pengalaman dengan skema tersebut.


“Tapi kita matangkan dulu. Soal opsi mana, nanti akan disepakati bersama dengan DPRD Loteng,” tegas Firman. (kir)

Bupati Lotim Ingatkan Penerima Bansos Jangan Main Judol

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Bupati Lotim Ingatkan Penerima Bansos Jangan Main Judol
(EKBIS NTB/ist) POSE BERSAMA- Bupati Lotim H. Haerul Warisin didampingi Ketua TP PKK Lotim, Hj Ra'yal Ain berpose bersama dengan jemaah umrAh yang akan berangkat ke tanah suci di Pendopo Bupati Lotim, Kamis (3/9/2026).

Selong (EKBIS NTB) – Bupati Lombok Timur (Lotim) H. Haerul Warisin mengingatkan masyarakat, khususnya penerima bantuan sosial (bansos), agar tidak menggunakan telepon seluler untuk bermain judi online (judol). Aktivitas tersebut tidak hanya merugikan secara ekonomi, tetapi juga dapat berdampak pada status penerima bantuan sosial.


Hal itu disampaikan Bupati saat menghadiri kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW dan pelepasan Jemaah Umrah di Pendopo Bupati Lombok Timur, Kamis (3/9/2026). Bupati menjelaskan, pemanfaatan teknologi saat ini memungkinkan pemerintah pusat melakukan pemadanan dan pemantauan data masyarakat secara lebih luas.


Dalam proses tersebut, masyarakat yang terindikasi melakukan aktivitas judi online dapat terdeteksi dan berpotensi dikeluarkan dari daftar penerima bantuan.


“Banyak masyarakat kita, mohon maaf, yang ketahuan oleh pusat bermain judol. Ini sehingga dianggap bantuan itu diperuntukkan untuk hal yang tidak semestinya,” ujar Haerul Warisin.


Ia pun meminta masyarakat penerima bansos untuk menghentikan kebiasaan bermain judi online. Menurutnya, kemajuan teknologi semestinya dimanfaatkan untuk kegiatan produktif dan memberikan manfaat bagi kehidupan keluarga, bukan untuk aktivitas yang justru merugikan.


“Kalau teknologi sudah maju, mari kita manfaatkan untuk kegiatan yang bermanfaat. Jangan menggunakan gawai untuk hal-hal yang merugikan, termasuk judi online,” pesannya.


Bupati juga menyoroti pentingnya tata kelola diakurasi data penerima bantuan sosial. Ia meminta Kepala Dinas Sosial Lombok Timur melakukan verifikasi terhadap masyarakat yang menyampaikan sanggahan terkait status desil penerima bantuan.


Menurutnya, data masyarakat yang belum sesuai harus segera diperbaiki dan dilaporkan kepada Kementerian Sosial. Dengan demikian, bantuan yang disalurkan pemerintah dapat benar-benar diterima masyarakat yang memenuhi kriteria.


“Data yang belum akurat harus segera diperbaiki dan dilaporkan kepada Kementerian Sosial,” tegasnya.
H. Iron, sapaan Bupati Lotim, mengungkapkan, pemerintah daerah saat ini harus menanggung pembiayaan yang sebelumnya menjadi tanggungan pemerintah pusat setelah adanya perubahan dalam penetapan penerima bantuan.


Ia menyebut, anggaran yang disiapkan pemerintah daerah untuk kebutuhan membayar iuran di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan saja terus meningkat setiap tahunnya. Tahun 2026 ini Lotim harus membayar sekitar Rp120 miliar. Angka itu meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di kisaran Rp88 miliar.


“Kalau dulu pusat yang menanggung. Begitu dihapus oleh pusat, kembali kita yang menanggung,” katanya.
Karena itu, menurut Bupati, pemutakhiran data menjadi sangat penting agar beban pemerintah daerah dapat dikelola dengan baik dan bantuan benar-benar menyasar masyarakat yang membutuhkan.


Selain persoalan bansos dan judi online, Bupati juga mengajak masyarakat Lombok Timur kembali menerapkan pola hidup sehat. Penggunaan telepon seluler, kata dia, perlu dilakukan secara bijak agar tidak berdampak buruk terhadap kehidupan sosial maupun ekonomi masyarakat.


Ia berharap masyarakat tidak hanya mengandalkan bantuan pemerintah, tetapi juga terus berupaya meningkatkan kualitas hidup dan kemandirian keluarga.


Bupati menegaskan, pemerintah akan terus berupaya memastikan program perlindungan sosial berjalan tepat sasaran. Di sisi lain, masyarakat juga memiliki tanggung jawab menjaga perilaku dan memanfaatkan kemajuan teknologi secara positif. (rus)

Kampung Adat Sade Dapat Sumbangan 40 Alat Tenun

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Kampung Adat Sade Dapat Sumbangan 40 Alat Tenun
KUNJUNG - Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) NTB, Sinta M. Iqbal saat berkunjung ke Desa Sade beberapa waktu lalu. (EKBIS NTB/ist)

Mataram (EKBIS NTB) –Kampung Adat Sade, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah mendapat sumbangan 40 alat tenun pasca kebakaran hebat yang meluluhlantakkan desa itu pada Sabtu, 22 Agustus 2026 lalu. 40 alat kerajinan tenun tersebut diberikan oleh Kementerian Pariwisata kepada para pengrajin yang alatnya turut terbakar beberapa waktu lalu.

Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) NTB, Sinta M. Iqbal, mengatakan Pemerintah Provinsi NTB merencanakan adanya sentra tenun di Kampung Adat Sade. Jadi, pengrajin di desa adat tersebut tidak lagi membuat kerajinan secara mandiri, tetapi dalam sentra yang akan dibuat Pemprov tersebut.

“Supaya mereka mengerjakan bersama, kemudian hasil kerjanya dijual di situ juga. Jadi sentra seperti yang ada di kabupaten lain,” ujarnya, Kamis, 3 September 2026.

Alat tenun itu diperkirakan akan sampai ke Kampung Adat Sade pada Oktober 2026 mendatang. Saat ini, Sinta mengaku pembuatan alat tenun itu masih dalam proses pembuatan sebelum diberikan kepada masyarakat.

“Prioritas kita adalah korban yang tinggal dan korban dari kebakaran. Karena mereka mencari nafkah dari menenun kan,” lanjutnya.

Untuk mengembalikan roda ekonomi pengrajin tenun di Kampung Adat Sade, Dinas Pariwisata NTB juga berencana meningkatkan hasil tenun dengan menyematkan motif Sade yang bertujuan untuk mengangkat kain tenun dari desa adat tersebut. Hal ini karena selama ini beberapa kain tenun Sade dinilai belum begitu dikenal masyarakat luas.

Sementara, untuk alatnya sendiri, Istri Gubernur Iqbal itu mengaku tidak akan ada pembaruan alat sama sekali. Tenun yang akan diberikan oleh Kemenpar itu persis seperti tenun yang biasa digunakan oleh penenun di kampung tersebut.

“Gedogan seperti pada umumnya karena mereka juga sudah terbiasa dengan begitu. Tinggal hasilnya kita perbaiki lagi. Dan memastikan bahwa yang mereka jual itu adalah tenun yang mereka kerjakan,” katanya.

Selain alat tenun, perajin di Kampung Adat Sade juga diberikan bahan menenun termasuk dengan benang yang menjadi bahan utama. Dengan adanya bantuan ini, Sinta berharap seiring berjalannya waktu para penenun bisa kembali mandiri.

Selain membangun sentra tenun, Pemprov NTB juga akan membangun Museum Sade dengan konsep Jejak Kehidupan warisan dan identitas Sade. Pembangunan Museum Sade diutamakan karena untuk pembangunan rumah adat masih harus menunggu desain kampung adat selesai disusun terlebih dahulu.

Di samping itu, Museum Sade didahulukan dengan harapan bisa menjadi destinasi wisata saat ajang MotoGP Mandalika nantinya. Karena itu, proses pembangunannya ditargetkan selesai sebelum ajang MotoGP Mandalika berlangsung. Jadi para penonton MotoGP yang ingin berwisata ke Kampung Adat Sade bisa mengunjungi Museum Sade.

Pasalnya, begitu proses rekonstruksi dimulai area Kampung Adat Sade akan ditutup di bagian samping kiri dan kanan serta depan. Jadi wisatawan tidak akan bisa leluasan masuk ke area Kampung Adat Sade yang sudah habis terbakar. Mereka yang masuk akan dibatasi. Ini untuk memastikan proses rekonstruksi bisa berjalan dengan aman. (era)

Izin Berlayar Empat Kapal di Pelabuhan Kayangan Dibekukan

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Izin Berlayar Empat Kapal di Pelabuhan Kayangan Dibekukan
KAPAL - Kapal di Pelabuhan Kayangan sedang melayani penumpang. Kemenhub membekukan izin berlayar empat kapal di jalur penyeberangan Pelabuhan Kayangan-Poto Tano. (EKBIS NTB/ist)


Mataram (EKBIS NTB) – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) membekukan izin empat unit Kapal Motor Penumpang (KMP) di Pelabuhan Kayangan, Lombok Timur. Pembekukan izin ini karena pusat menilai empat kapal itu tidak laik laut.
Hal ini diketahui berdasarkan hasil audit tambahan International Safety Management Code (ISM Code) dan pemeriksaan kelaikanlaut, oleh Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas III Labuhan Lombok.


Dari surat pemberitahuan Kemenhub dengan Nomor: UM.002/03/13/UPP.LLO/2026, diputuskan empat kapal itu dihentikan sementara waktu sejak 26 Agustus 2026, sembari melakukan perbaikan sistem manajemen keselamatan kapal dan pemenuhan temuan pemeriksaan kelaikan laut.


Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) NTB, Ervan Anwar, mengatakan empat kapal itu bisa berlayar kembali apabila standar kelaikanlaut dan segala temuan tersebut bisa dipenuhi.


“Semacam pembekuan, sampai mereka memenuhi apa-apa yang menjadi standar keselamatan yang ditentukan oleh KUPP,” ujarnya, Kamis, 3 September 2026.

gingatkan kepada kapal-kapal tua yang ada di Pelabuhan Kayangan, untuk melakukan pemeriksaan kelaikanlaut untuk menghindari insiden-insiden kecelakaan laut. “Kita sudah ingatkan untuk memenuhi SPM (Standar Pelayanan Minimal) seperti kamar mandi, alat keselamatan dan lain-lain,” katanya.


Tindakan tegas ini sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam memastikan bahwa menekan terjadinya insiden kecelakaan laut, pasca banyaknya peristiwa kecelakaan laut yang terjadi di sejumlah daerah termasuk di NTB beberapa waktu lalu.


Di tengah pembekuan kapal itu, Pemprov NTB juga tengah memperbaiki Standar Operasional Prosedur (SOP) pendataan di Pelabuhan Kayangan – Poto Tano imbas data manifest penumpang KMP Putri Yasmin tidak sesuai jumlah penumpang di lapangan.


Sebelumnya, Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, mengatakan pasti ada saja kekeliruan data manifest penumpang di hampir seluruh kasus kecelakaan laut di Indonesia.

Untuk itu, pihaknya memastikan tragedi yang menimpa KMP Putri Yasmin pada Rabu, 12 Agustus 2026 dini hari dijadikan pembelajaran untuk diterapkan di Pelabuhan Poto Tano.


Selain penumpang, pihaknya juga memastikan seluruh kendaraan besar, khususnya mobil box untuk menyerahkan data barang apa yang dibawanya. Apabila membawa barang mudah terbakar, akan ada standar-standar khusus terhadap kendaraan besar tersebut, salah satunya memarkirkan mobil box di ruang terbuka dengan dengan pintu kapal.


Iqbal juga juga memastikan kesiapan pengadaan alat keselamatan, salah satunya pengadaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) yang tidak hanya menggunakan cairan, tetapi APAR foam. (era)

Selamat Datang Putri Mahkota Victoria di NTB, Menguatkan Komitmen Pembangunan Berkelanjutan

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Selamat Datang Putri Mahkota Victoria di NTB, Menguatkan Komitmen Pembangunan Berkelanjutan
H. Lalu Muhamad Iqbal (EKBIS NTB/ist)


PEMPROV Nusa Tenggara Barat (NTB) menyambut penuh rasa syukur dan kebahagiaan atas rencana kunjungan Yang Mulia Putri Mahkota Victoria dari Swedia ke Lombok dalam kapasitasnya sebagai Goodwill Ambassador atau Duta Kehormatan UNDP untuk Pembangunan Berkelanjutan.


Kunjungan ini menjadi kehormatan bagi NTB sekaligus momentum penting untuk memperkuat kerja sama antarbangsa dan komitmen pembangunan berkelanjutan yang telah tumbuh melalui berbagai program UNDP bersama pemerintah dan masyarakat di NTB.
Hal tersebut disampaikan Gubernur NTB H. Lalu Muhamad Iqbal melalui Juru Bicara Pemerintah Provinsi NTB, Dr. H. Ahsanul Halik, di Graha Bhakti Praja, Kantor Gubernur NTB, Kamis (3/9).


Gubernur menyampaikan rasa syukur dan kebahagiaannya atas rencana kunjungan tersebut. Menurutnya, kehadiran Putri Mahkota Victoria merupakan kehormatan bagi NTB sekaligus bentuk persahabatan dan kerja sama antarbangsa yang dapat memperkuat semangat pembangunan berkelanjutan di daerah.


Pembangunan berkelanjutan, kata Gubernur, tidak hanya berbicara mengenai pertumbuhan ekonomi dan lingkungan, tetapi juga menyangkut manusia dan kualitas kehidupannya. Karena itu, kunjungan tersebut memiliki relevansi dengan berbagai upaya NTB dalam memperkuat sumber daya manusia, kesehatan, kehidupan sosial kemasyarakatan, ketahanan masyarakat, serta pengelolaan lingkungan dan sumber daya secara berkelanjutan.


Putri Mahkota Victoria menjabat sebagai Goodwill Ambassador UNDP untuk Pembangunan Berkelanjutan sejak Oktober 2023. Dalam kapasitas tersebut, ia menjalankan tiga peran utama, yakni advokasi, mobilisasi, dan witness atau saksi lapangan. Peran tersebut mencakup meningkatkan kesadaran mengenai tantangan pembangunan, mendorong dukungan terhadap pembangunan berkelanjutan, serta melihat secara langsung pengalaman dan aspirasi masyarakat untuk kemudian mengangkatnya kepada khalayak yang lebih luas.


Pemilihan Lombok sebagai bagian dari kunjungan juga memiliki alasan yang kuat. UNDP memiliki kemitraan jangka panjang dengan Pemerintah Provinsi NTB dan masyarakat Lombok dalam mendukung ketahanan, mata pencaharian berkelanjutan dan pembangunan yang inklusif. Kemitraan tersebut antara lain melalui PETRA untuk pemulihan pascagempa 2018, SMILE dalam penguatan rantai pasok kesehatan, Coral Reef Insurance untuk pengembangan ekonomi biru, serta ASSIST Joint SDG Fund bagi usaha lokal dan UMKM.


Berbagai pengalaman pembangunan tersebut menjadi bagian dari perhatian dalam kunjungan, mulai dari pemulihan pascabencana, penguatan layanan kesehatan, ekonomi biru dan ekosistem pesisir, hingga upaya masyarakat adat dalam menjaga hutan, sumber daya air, pertanian, mata pencaharian dan identitas budaya.

“Bagi NTB, kunjungan ini bukan hanya sebuah kehormatan, tetapi juga kesempatan untuk menunjukkan bahwa pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memperkuat manusia, masyarakat dan lingkungan secara bersamaan,” ujar pria yang akrab disapa Aka, menyampaikan pesan Gubernur.


Kunjungan ini juga memiliki makna khusus karena Yang Mulia Putri Mahkota Victoria bukan hanya hadir sebagai Goodwill Ambassador UNDP, tetapi juga merupakan pewaris takhta Kerajaan Swedia. Sebagai heir to the throne, Putri Mahkota Victoria merupakan sosok yang dipersiapkan untuk meneruskan kepemimpinan monarki Swedia dari ayahandanya, Yang Mulia Raja Carl XVI Gustaf, yang saat ini merupakan kepala negara Swedia. Kehadirannya di NTB dengan demikian membawa makna yang lebih luas, yakni mempertemukan agenda pembangunan berkelanjutan dengan hubungan persahabatan dan kerja sama antarbangsa.


Bagi NTB, momentum tersebut menjadi kesempatan untuk memperlihatkan bahwa agenda pembangunan berkelanjutan bukan hanya agenda global, tetapi juga telah diterjemahkan dalam kerja nyata di tingkat lokal. Pengalaman dan solusi yang tumbuh dari masyarakat NTB diharapkan dapat menjadi bagian dari percakapan pembangunan berkelanjutan di tingkat global. (r/ham)

‘’Nyemulak’’, Awal Rekonstruksi Kampung Adat Sade

Penulis
ekbisntb.com
-
0
‘’Nyemulak’’, Awal Rekonstruksi Kampung Adat Sade
NYEMULAK - Gubernur NTB, H. Lalu. Muhamad Iqbal, Bupati Lombok Tengah Lalu Pathul Bahri pada kegiatan “Nyemulak”, atau pemasangan perdana tiang pancang rumah adat Sade, Kamis (3/9). (EKBIS NTB/ist)


Praya (EKBIS NTB) – Tahapan rekonstruksi Kampung Adat Sade, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah (Loteng), Kamis (3/9) dimulai. Proses rekonstruksi diawali dengan tradisi Nyemulaq (pemasangan perdana tiang pancang rumah adat) yang dipimpin tokoh adat setempat.


Rekonstruksi diisi upacara adat dan proses penyembelihan hewan berupa ayam di lubang tiang pancang pertama yang dipasangkan.
Gubernur NTB Dr. H. Lalu Muhammad Iqbal beserta Bupati Loteng H. Lalu Pathul Bahri, S.I.P.,M.A.P., hadir langsung memasang tiang pancang pertama rumah adat Sade yang paling tua, sebagai tanda dimulainya pembangunan ulang kampung yang habis terbakar pada Sabtu (22/8) malam lalu tersebut.


Sejumlah pejabat lingkup Pemprov NTB dan Pemkab Loteng beserta jajaran Forkompida juga hadir bersama perwakilan lembaga dan badan donatur yang turut terlibat membantu proses rekonstruksi Kampung Adat Sade. Dalam proses rekonstruksi total akan ada sebanyak 75 rumah adat yang akan dibangun ulang. Ditambah satu masjid, toilet, art shop serta satu museum.


Gubernur NTB Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal pada kesempatan ini menyampaikan jika rekonstruksi rumah adat Sade yang terbakar tidak dilakukan hanya sekedar membangun kembali fisik bangunan yang rusak.


Orientasi pembangunannya menurut orang nomor satu di NTB ini, tetap harus mengembalikan nilai sejarah, budaya, dan peradaban masyarakat Sade.


Gubernur meminta proses rekonstruksi dilakukan secara matang dan tidak terburu-buru. Menurutnya, masyarakat tidak datang ke Sade hanya untuk melihat bentuk bangunan, tetapi untuk menyaksikan nilai sejarah dan kearifan lokal yang terkandung di dalamnya.


“Orang datang ke Sade bukan untuk melihat bangunan. Bangunan di tempat lain banyak. Orang datang ke Sade karena melihat bangunan yang tidak bisa bicara, tetapi penuh dengan cerita,” kata Iqbal.


Menurutnya, setiap bangunan di Sade memiliki cerita mengenai kehidupan masyarakat masa lalu, kearifan lokal, adat, pengalaman leluhur hingga berbagai ritual yang diwariskan secara turun-temurun.


“Karena itu, kita sedang merekonstruksi bukan sekadar bangunan, tetapi kita sedang merekonstruksi sejarah dan peradaban,” tegasnya.
Harus Libatkan Banyak Ahli
Untuk memastikan rekonstruksi berjalan sesuai nilai sejarah dan budaya Sade, Iqbal meminta tim rekonstruksi dibentuk secara multidisipliner. Tidak hanya melibatkan arsitek, tetapi juga ahli teknik sipil, kehutanan, kesehatan masyarakat, desain interior hingga arkeologi.


Keterlibatan ahli kehutanan, misalnya, diperlukan untuk mengidentifikasi jenis pohon yang dahulu digunakan masyarakat Sade dalam membangun rumah. Sementara ahli kesehatan masyarakat dapat memberikan masukan mengenai sanitasi dan tata ruang agar bangunan tetap mempertahankan karakter tradisional, tetapi memenuhi aspek kesehatan.


“Karena kita membangun ini tidak tiap tahun. Mungkin yang kita bangun sekarang inilah yang akan kita wariskan untuk 30-40 tahun yang akan datang. Jadi sekali kita membangun, ayo kita bangun yang benar sekalian,” ujarnya.


Ia juga meminta proses rekonstruksi menggali informasi dari masyarakat setempat. Pengetahuan mengenai teknik pembangunan rumah, penggunaan kayu hingga perlakuan terhadap material bangunan perlu ditelusuri dari generasi ke generasi agar hasil rekonstruksi tidak kehilangan keaslian.


Iqbal bahkan menekankan agar pembangunan rumah adat tidak dipaksakan selesai dalam waktu singkat. Jika diperlukan waktu satu tahun untuk mendapatkan hasil terbaik, pemerintah dan tim rekonstruksi harus mengambil waktu tersebut.


“Pembangunan rumahnya tidak usah buru-buru. Pastikan ini sebaik mungkin, sebagus mungkin. Kalaupun harus setahun, setahun ini,” katanya.


Gubernur juga berharap pembangunan fasilitas sementara dipercepat agar aktivitas masyarakat tidak ikut terhenti selama proses rekonstruksi berlangsung.


Ia mendorong segera diselesaikannya museum semi permanen yang dapat menjadi ruang aktivitas ekonomi, seni dan budaya masyarakat Sade.


“Yang harus cepat adalah pembangunan museumnya, pembangunan rumahnya tidak usah buru-buru,” ujarnya.
Selain museum, pemerintah juga diminta menyiapkan sentra tenun lengkap dengan tempat display. Dengan demikian, masyarakat yang selama ini menggantungkan penghasilan dari aktivitas pariwisata, kerajinan dan tenun dapat kembali beraktivitas.


Iqbal menilai momentum pascakebakaran Sade menjadi kesempatan besar karena perhatian dan dukungan dari berbagai pihak sedang mengalir. Ia meminta seluruh bantuan tersebut dikelola secara transparan.


Ia menginstruksikan koordinator rekonstruksi segera membentuk kelompok kerja atau satuan tugas serta membuka rekening bersama untuk menampung seluruh bantuan.


“Kalau ada akun tunggal, maka semua bantuan masuk di situ. Kita kumpulkan nanti untuk proses rekonstruksinya,” katanya.
Pengelolaan dana tersebut, lanjutnya, harus transparan dan akuntabel sehingga masyarakat maupun para pemberi bantuan dapat mengetahui penggunaannya.


“Jadi mumpung banyak yang membantu, ayo kita buat sebuah proyek yang benar-benar jadi landmark-nya NTB. Ini bukan proyek arsitektur, tapi proyek sejarah, proyek peradaban,” katanya.


Dalam kesempatan itu, Iqbal juga mengungkapkan pentingnya memberikan status formal terhadap Sade sebagai desa adat. Selama ini, Sade telah dikenal dan ditetapkan sebagai desa wisata, namun menurutnya belum memiliki penetapan formal sebagai desa adat.
Ia meminta Dinas Kebudayaan NTB segera memulai proses pengakuan tersebut bersama Balai Pelestarian Kebudayaan NTB.


“Pengakuan bahwa Sade itu desa adat belum pernah secara formal. Karena itu saya minta kepada Dinas Kebudayaan, mulai dengan Balai Pelestarian Kebudayaan di sini, mulailah proses sekarang,” tegasnya.


Iqbal menyebut, pengakuan tersebut penting agar Sade tidak hanya dipandang sebagai destinasi wisata, tetapi juga sebagai situs budaya dan adat yang memiliki nilai sejarah.


Ia menyebut, selama puluhan tahun NTB berada dalam cakupan Balai Pelestarian Kebudayaan di Bali. Namun, sejak akhir 2025, Kementerian Kebudayaan menyetujui pembentukan Balai Pelestarian Kebudayaan NTB.


“Ini kesempatan kita untuk benar-benar membangun karakter budaya dan tradisi kita sendiri. Salah satunya adalah Sade,” katanya.
Hal senada juga disampaikan Bupati Loteng H. Lalu Pathul Bahri, S.I.P.,M.A.P., Menurutnya, waktu dimulainya pembangunan ulang kampung adat Sade merupakan hasil kesepakatan bersama para tokoh masyarakat setempat.

Awal bulan September dipilih sebagai waktu dimulainya rekonstruksi karena masih dalam suasana bulan Rabiul Awal kalender hijriah yang merupakan bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW.


Di mana oleh masyarakat setempat bulan ini dinilai sebagai waktu yang baik untuk memulai proses pembangunan ulang Kampung Adat Sade. “Karena proses pembangunannya akan butuh waktu, maka diharapkan masyarakat bersabar. Yang jelas pemerintah ingin memberikan yang terbaik bagi masyarakat Sade,” ujarnya.


Sementara itu, Koordinator Rekonstruksi Sade, Lalu Moh. Faozal, melaporkan kebakaran yang melanda rumah adat Dusun Sade I pada Sabtu malam, 22 Agustus 2026, menimbulkan kerusakan cukup besar.


Berdasarkan laporan tersebut, kebakaran berdampak terhadap 75 kepala keluarga (KK). Selain itu, sebanyak 8 unit gazebo atau berugaq, 6 sekenem, 1 masjid, 1 museum, 2 toilet, serta 69 tempat usaha atau art shop ikut terdampak. (bul/kir)

1...899091...1,070Halaman 90 dari 1,070