Thursday, April 23, 2026
26.5 C
Mataram
Home Blog Page 89

Libur Nataru : Pesanan Paket Wisata ke Lombok Berkurang

0

Lombok (ekbisntb.com) – Momentum libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025–2026 menunjukkan dinamika baru pariwisata Lombok. Meski pesanan paket wisata mengalami penurunan, jumlah kunjungan wisatawan ke Pulau Lombok justru tercatat meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.

Ketua Association of The Indonesian Tours and Travel Agencies (Astindo) NTB, Sahlan M. Saleh, mengatakan kondisi tersebut menjadi sinyal positif sekaligus bahan evaluasi bagi pengelola pariwisata daerah.

“Yang jelas, jumlah paket wisata memang berkurang tahun ini, tapi kunjungan wisatawan ke Lombok justru meningkat,” ujar Sahlan saat ditemui di Mataram.

Menurutnya, peningkatan kunjungan wisatawan terlihat dari laporan anggota Astindo dan agen perjalanan di NTB yang menerima lebih banyak tamu dibandingkan periode Nataru tahun lalu. Selain itu, tingkat hunian hotel juga mengalami peningkatan, meskipun belum merata di semua wilayah.

“Okupansi hotel naik dibanding tahun lalu, walaupun belum maksimal, terutama hotel-hotel di Kota Mataram,” jelasnya.

Sahlan menilai, berkurangnya pemesanan paket wisata disebabkan oleh pola perjalanan wisatawan yang mulai bergeser. Banyak wisatawan memilih datang secara mandiri menggunakan pesawat, tanpa menggunakan jasa paket tur konvensional.

“Kebanyakan wisatawan datang secara mandiri, naik pesawat, sehingga load factor pesawat cukup tinggi,” ungkapnya.

Ia menambahkan, wisatawan yang datang ke Lombok umumnya tertarik menikmati keindahan alam dan suasana eksotis destinasi unggulan seperti Gili Trawangan, Sekotong, Kuta Mandalika, Sembalun, hingga kawasan air terjun.

Dalam evaluasi momentum tahun baru ini, Sahlan menekankan pentingnya peningkatan pelayanan dan pembenahan fasilitas pendukung pariwisata. Salah satu yang menjadi sorotan adalah minimnya papan penunjuk arah (sign board) di kawasan wisata serta pengelolaan lingkungan di sejumlah destinasi yang belum optimal.

“Fasilitas pendukung seperti sign board pariwisata masih kurang, dan masih ada destinasi wisata yang belum terjaga lingkungannya dengan baik,” katanya.

Meski demikian, Sahlan mengapresiasi kualitas pelayanan pelaku pariwisata di NTB. Mulai dari pengemudi, pemandu wisata, hingga hotel, dinilai telah memenuhi standar hospitality yang baik, meskipun belum sepenuhnya masuk kategori unggulan.

“Pelayanan sudah cukup baik dari driver, guide, hingga hotel-hotel. Secara hospitality sudah memenuhi standar, walaupun belum bisa dibilang excellent,” ujarnya.

Lebih lanjut, Sahlan menilai dampak ekonomi dari sektor pariwisata belum maksimal karena karakter destinasi Lombok yang masih berada di segmen menengah. Ia mendorong agar pariwisata NTB mulai berorientasi pada peningkatan kualitas, bukan sekadar mengejar kuantitas kunjungan.

“Kita harus berjuang supaya pariwisata Lombok naik kelas. Selama ini kita mengejar kuantitas, bukan kualitas. Sekarang saatnya fokus ke kualitas,” tegasnya.

Ia juga menyebutkan, kerja sama antara pemerintah dan swasta dalam membranding pariwisata NTB mulai menunjukkan hasil positif. Bahkan, kedatangan kapal pesiar berukuran besar ke Lombok turut memperkuat daya tarik pariwisata daerah.

“Momentum wisata tahun ini masih cukup menarik. Apalagi sudah ada kapal pesiar besar yang datang. Ini hasil kerja bersama pemerintah dan swasta dalam membranding Lombok,” demikian Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) NTB ini.(bul)

FKIJK NTB dan MIM Foundation Salurkan Bantuan Genset bagi Penyintas Banjir Aceh

0

Mataram (ekbisntb.com)- Banjir besar yang melanda Aceh Tamiang tidak hanya merendam rumah dan memutus akses jalan, tetapi juga memadamkan cahaya di banyak desa. Ketika aliran listrik terhenti, malam menjadi lebih panjang dan lebih sunyi bagi para penyintas.

Anak-anak terpaksa tidur dalam gelap, para orang tua berjaga dengan cemas, dan relawan kesulitan menjalankan layanan kemanusiaan tanpa penerangan yang memadai.

Di Kecamatan Bandar Pusaka meliputi Desa Rantau Bintang dan Desa Sunting, di Kecamatan Rantau meliputi Kampung Landuh dan Kampung Durian, gelap bukan sekadar kondisi fisik, melainkan beban psikologis yang menambah luka pasca bencana.

Dalam situasi darurat, listrik menjadi kebutuhan mendasar, untuk penerangan, pengisian daya alat komunikasi, operasional posko, hingga dapur umum dan tempat ibadah.

Melihat kondisi tersebut, Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan (FKIJK) NTB bersama Metro Insan Mulia (MIM) Foundation menyalurkan bantuan empat genset untuk membantu para penyintas banjir yang kehilangan akses listrik akibat bencana.

Bantuan ini menjadi penopang utama bagi posko pengungsian, fasilitas ibadah, dan titik layanan kemanusiaan agar tetap bisa beroperasi di tengah kondisi darurat.

Pada hari Selasa-Rabu, 30-31 Desember 2025, bantuan genset disalurkan ke dua titik pengungsian dan dua titik masjid yang terdampak banjir di Aceh Tamiang sebagai upaya menghadirkan kembali cahaya dan penerangan saat shalat.

Relawan MIM Fpundation di Aceh, Dedy Kurniawan, menyampaikan bahwa kegelapan selama banjir benar-benar memperberat kondisi warga.

“Ketika malam tiba dan listrik padam, suasana di pengungsian sangat memprihatinkan. Banyak anak-anak yang takut, orang tua sulit beristirahat, dan relawan juga kesulitan menjalankan pelayanan. Kehadiran genset ini sangat berarti, karena bukan hanya menyalakan lampu, tapi juga menyalakan semangat warga,” ujar Dedy.

Kehadiran genset ini langsung memberi dampak besar. Posko pengungsian kembali hidup saat malam tiba, aktivitas relawan bisa berjalan lebih optimal, dan warga mulai merasakan kembali suasana yang lebih layak di tengah keterbatasan. Bagi para penyintas, nyala lampu di malam hari menjadi simbol bahwa mereka tidak sendiri menghadapi bencana.

FKIJK NTB bersama MIM Foundation tidak hanya menghadirkan penerangan melalui genset, tetapi juga akan membangun dan mengaktifkan sumur bor sebagai sumber air bersih bagi warga terdampak. Bantuan ini ditujukan untuk memastikan para penyintas di Aceh dan Sumatra dapat kembali mengakses air yang aman dan layak di tengah kondisi darurat.

Kolaborasi MIM Foundation dan FKIJK NTB merupakan wujud nyata kepedulian masyarakat NTB kepada saudara-saudari kita di Aceh dan Sumatra. Bantuan ini bukan hanya tentang Listrik dan air, melainkan tentang menghadirkan harapan di tengah kegelapan dan menguatkan semangat untuk bangkit kembali.(bul)

Awal 2026, Kapal Pesiar Terbesar Dunia Bawa Ribuan Penumpang Sandar di Gili Mas Lombok

0

Lombok (ekbisntb.com)- Ribuan wisatawan mancanegara turun dari kapal pesiar raksasa Ovation of the Seas di Pelabuhan Gili Mas, Lembar, Jumat (2/1/2026), disambut hangat Gubernur NTB, dan atraksi budaya khas Lombok.

Pelabuhan Kapal Pesiar Gili Mas, Lembar, Lombok Barat, mencatat sejarah pada awal tahun 2026 dengan kapal pesiar Ovation of the Seas membawa 4.684 penumpang dan 1.530 kru.

Kedatangan kapal pesiar raksasa ini disambut langsung oleh Gubernur NTB H.L. Muhamad Iqbal bersama jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov NTB. Para wisatawan disuguhi atraksi budaya khas Lombok, seperti Gendang Beleq dan Peresean, serta pengalungan kain tenun sebagai simbol penyambutan.

Gubernur NTB menyambut langsung wisatawan yang pertama kali turun dari kapal pesiar tersebut. Didampingi istri dan jajaran OPD, Gubernur tampak berinteraksi dengan para turis yang antusias menyaksikan penyambutan budaya Lombok.

“Sekaligus kami menyambut wisatawan kapal pesiar pertama yang menginjakkan kaki di Pulau Lombok pada tahun 2026 ini,” ujar Iqbal.

Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata NTB Ahmad Nur Aulia mengatakan, pihaknya menyiapkan berbagai atraksi seni dan budaya sebagai upaya memberikan kesan mendalam bagi wisatawan kapal pesiar.

Atraksi tersebut diharapkan dapat mendorong wisatawan untuk tinggal lebih lama di Lombok. Selain itu, Dispar NTB juga menyiapkan sejumlah destinasi wisata yang dapat dikunjungi para tamu.

“Kami menyiapkan destinasi wisata dan berupaya memberikan kesan yang baik. Mudah-mudahan ada wisatawan yang kembali atau bahkan menginap di Lombok,” katanya.

Branch Manager PT Pelindo Lembar Kunto Wibisono menjelaskan, Ovation of the Seas merupakan kapal pesiar terbesar yang pernah masuk ke perairan Indonesia dengan panjang mencapai 348 meter.

“Kapal ini membawa 4.684 penumpang dan 1.530 kru,” jelasnya.

Sebelum bersandar di Gili Mas, kapal pesiar tersebut bertolak dari Benoa, Bali. Pelabuhan Gili Mas menjadi pelabuhan ketiga yang disinggahi. Selama berada di Lombok, wisatawan turun mulai pukul 07.00 Wita dan kembali ke kapal sekitar pukul 11.00 hingga 12.00 Wita, sebelum melanjutkan pelayaran ke Singapura.

Penyambutan wisatawan dilakukan melalui kolaborasi antara Pemprov NTB, Dinas Pariwisata, PT Pelindo, serta pelaku perjalanan wisata. Kegiatan ini juga melibatkan pelaku seni Gendang Beleq dan Peresean dari masyarakat setempat.

Terminal Gili Mas turut dilengkapi layanan NTB Mall yang difasilitasi Pemprov NTB. Selain itu, pelaku UMKM di Lombok Barat diberikan ruang berjualan melalui stan khusus di kawasan terminal.

Kunto menambahkan, wisatawan kapal pesiar terbagi dalam dua jenis kunjungan, yakni paket tur dan nonpaket. Wisatawan paket tur umumnya mengunjungi Senggigi, Narmada, dan destinasi lain, sementara wisatawan nonpaket memilih berwisata mandiri ke Sekotong, pusat perbelanjaan, dan kawasan lain di Lombok.

Sepanjang Januari 2026, tercatat empat kapal pesiar dijadwalkan singgah di Gili Mas. Secara keseluruhan, jumlah kapal pesiar yang telah melakukan pemesanan singgah tahun ini mencapai 25 kapal, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang berjumlah 24 kapal.

“Ada peningkatan jumlah kapal dan penumpang,” pungkasnya. (Her)

Danantara Sinergikan BUMN Bangun Huntara di Aceh Tamiang, PLN Sambung Listrik untuk Semua Rumah dan Fasum

0
Petugas PLN melakukan penyambungan jaringan listrik di kawasan Rumah Hunian Danantara (Huntara) Aceh Tamiang. PLN telah menyiapkan infrastruktur kelistrikan di kawasan tersebut, seperti pembangunan trafo, jaringan listrik, dan kWh meter untuk masing-masing rumah yang telah terbangun.

Aceh (ekbisntb.com) – PT PLN (Persero) terus mendukung percepatan pembangunan Rumah Hunian Danantara (Huntara) di Aceh Tamiang melalui kesiapan infrastruktur dan penyambungan jaringan listrik seluruh unit yang telah terbangun. Langkah ini merupakan bentuk komitmen kehadiran negara dalam mempercepat pemulihan pascabencana melalui penyediaan prasarana dasar bagi masyarakat terdampak banjir bandang dan longsor di wilayah tersebut.

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto mengapresiasi progres pembangunan Huntara beserta infrastruktur pendukung yang sedang dikebut. Dirinya menilai sinergi lintas kementerian, Danantara Indonesia, dan Pemerintah Daerah (Pemda) mampu menghasilkan kemajuan signifikan dalam waktu singkat. Sebanyak 600 unit akan diserahkan kepada Pemda pada 8 Januari 2026, untuk selanjutnya diberikan kepada warga terdampak bencana.

“Danantara Indonesia membuktikan bahwa kita bisa membangun 600 hunian, semua pihak telah bekerja dengan gemilang, dengan cepat,” ujar Presiden Prabowo.

Chief Executive Officer (CEO) Danantara Indonesia, Rosan Roeslani, menyampaikan bahwa dalam kurun waktu tiga bulan ke depan, pembangunan Huntara secara nasional ditargetkan mencapai 15.000 unit yang tersebar di 3 provinsi terdampak bencana, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

“Target pembangunan Rumah Hunian Danantara di Aceh Tamiang ditetapkan secara jelas sejak awal, dan capaian hingga 1 Januari 2026 menunjukkan komitmen kuat seluruh pihak untuk menepatinya. BUMN bergerak cepat, bekerja di lapangan dalam kondisi yang tidak mudah, untuk memastikan masyarakat segera mendapatkan hunian yang layak,” jelasnya.

Rosan juga menekankan bahwa pembangunan Huntara bagi warga terdampak bencana bukan sekadar solusi jangka pendek, namun merupakan tahapan pemulihan yang lebih besar di berbagai sektor.

“Huntara ini menjadi jembatan penting menuju fase hunian permanen dan pemulihan ekonomi masyarakat. Karena itu, kualitas dan keberlanjutan tetap menjadi perhatian utama,” tambahnya.

Huntara dibangun sesuai standar kelayakan hunian darurat, tidak hanya fokus terhadap konstruksi bangunan saja, melainkan juga kebutuhan dasar seperti listrik. Ketersediaan listrik juga menjadi prioritas Pemerintah melalui Danantara Indonesia dalam membangun Huntara, selain akses air bersih, sanitasi memadai, serta dukungan layanan kesehatan di lokasi.

Menindaklanjuti hal tersebut, Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, menegaskan kesiapan PLN dalam mendukung penuh pembangunan Huntara melalui penyediaan listrik yang aman dan andal untuk seluruh unit hunian.

“PLN siap melaksanakan arahan Pemerintah melalui Danantara Indonesia untuk memastikan kesiapan infrastruktur kelistrikan Huntara. Setiap unit hunian yang telah selesai dibangun, kami pastikan listriknya juga sudah tersedia dan dapat langsung menyala, sehingga masyarakat bisa segera menempati tempat tinggalnya dengan aman dan nyaman,” kata Darmawan.

Saat ini, PLN telah menyiapkan infrastruktur kelistrikan di kawasan Huntara Aceh Tamiang, seperti pembangunan trafo, jaringan listrik, dan kWh meter seluruh hunian yang telah terbangun. Bahkan jaringan listrik telah tersambung sepenuhnya dan cukup untuk melayani kebutuhan listrik hunian maupun fasilitas umum.

Sebelumnya, Chief Operating Officer (COO) Danantara Indonesia, Dony Oskaria didampingi Darmawan turun langsung mengawal proges pembangunan Huntara Aceh Tamiang dan infrastruktur kelistrikannya. Darmawan menegaskan, kehadiran listrik yang andal di Huntara merupakan salah satu kebutuhan dasar yang wajib tersedia untuk menunjang aktivitas masyarakat sehari-hari.

“Kami memahami bahwa saudara-saudara kita yang terdampak banjir bandang dan longsor telah kehilangan banyak hal, bukan hanya rumah, namun juga rasa aman dan kenyamanan. Karena itu, PLN berupaya menghadirkan listrik yang prima di kawasan Huntara. Sehingga, masyarakat dapat segera tinggal, anak-anak bisa kembali belajar dengan nyaman, dan keluarga dapat menjalani aktivitas sehari-hari dengan lebih layak. Ini adalah komitmen kami untuk terus mendampingi masyarakat bangkit dari bencana,” pungkas Darmawan.(bul)

1 Januari 2026, Petani di NTB Bahagia Bisa Tebus Pupuk Bersubsidi Dengan Mudah

0

Lombok (ekbisntb.com)- Petani di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mengaku senang karena pupuk bersubsidi bisa ditebus mulai tanggal 1 Januari 2026. Ini menjadi bukti kesiapan PT Pupuk Indonesia (Persero) dalam menjalankan amanah menyalurkan pupuk bersubsidi ke seluruh Indonesia guna mendukung swasembada pangan.

General Manager (GM) 3 PT Pupuk Indonesia (Persero), Taufiek menyampaikan bahwa, informasi dari kios-kios petani di NTB yang saat ini memasuki masa pemupukan tidak lagi khawatir. Petani terdaftar di seluruh TB sudah bisa menebus pupuk bersubsidi di kios resmi mulai tanggal 1 Januari 2026.

“Beberapa petani di NTB telah membuktikan dan berhasil menebus pupuk bersubsidi pada tanggal 1 Januari 2026. Mereka bisa melakukan pemupukan sesuai jadwal kebutuhan tanaman mereka,” ujar Taufiek.

Penebusan pupuk yang dilakukan petani di NTB prosesnya cukup mudah. Hal ini tidak terlepas sistem digital seperti iPubers yang diimplementasikan Pupuk Indonesia pada seluruh kios atau pengecer resmi.

Melalui iPubers, petani terdaftar cukup datang ke kios resmi dengan membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Tani. Petani sudah bisa melakukan penebusan sesuai dengan alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) terbaru yang sudah diturunkan Pemerintah sebesar 20 persen.

Taufiek pun menambahkan, tahun 2026 Pemerintah mengalokasikan pupuk bersubsidi nasional untuk sektor pertanian dan perikanan. Adapun alokasi pupuk bersubsidi pada sektor pertanian sebanyak 9,55 juta ton. Sementara alokasi pupuk bersubsidi untuk pembudidaya ikan sebesar 295.676 ton.

Pupuk subsidi sektor pertanian hanya bisa ditebus oleh petani yang terdaftar di Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK) Kementerian Pertanian. Untuk pembudidaya ikan harus terdaftar di Elektronik Rencana Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Pupuk (e-RPSP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

“Keberhasilan penebusan pupuk sejak awal pergantian tahun menjadi komitmen Pupuk Indonesia menyalurkan pupuk bersubsidi sesuai dengan prinsip 7T (tepat sasaran, jenis, jumlah, harga, waktu, tempat, dan tepat mutu),” ujar Taufiek.

Sementara itu, salah satu petani NTB yang berhasil melakukan penebusan pupuk bersubsidi tanggal 1 Januari 2026 yaitu Andi, asal Kec. Narmada, Kab. Lombok Barat. Petani yang tergabung dalam Kelompok Tani (Poktan) Tunas Muda Satu ini menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah dan Pupuk Indonesia, karena pupuk tersedia saat dibutuhkan, bahkan di awal tahun. Sehingga tanamannya mendapatkan asupan pupuk sesuai jadwal.

Senada, Johari Sandi, petani asal Kec. Bayan, Lombok Utara, juga mengaku sudah melakukan penebusan pupuk bersubsidi di Kios UD Sri. Ia pun bersyukur karena untuk mendapatkan pupuk bersubsidi saat caranya mudah, stoknya tersedia, dan harganya juga lebih murah.

“Cukup membawa KTP saya bisa melakukan penebusan. Harganya pun sekarang lebih murah,” tandasnya.

Penebusan pupuk bersubsidi tanggal 1 Januari 2026 di NTB tercatat hampir merata di Kabupaten/Kota. Mulai dari Kab. Lombok Tengah, Lombok Timur, Kota Mataram, dan Sumbawa Barat.(bul)

Moment Tahun Baru, Pesanan Hotel di Senggigi Tak Sampai Seratus Persen

0

Lombok (ekbisntb.com)- Momentum libur Natal dan Tahun Baru 2026 belum sepenuhnya mendorong tingkat hunian hotel di kawasan wisata Senggigi mencapai angka maksimal. Meski okupansi tergolong tinggi, pesanan kamar hotel di kawasan yang dikenal sebagai destinasi wisata legendaris Pulau Lombok tersebut belum menembus angka 100 persen.
Ketua Asosiasi Hotel Senggigi, Ketut Murtajaya, menyampaikan bahwa rata-rata tingkat hunian hotel di kawasan Senggigi selama perayaan Tahun Baru 2026 berada di kisaran 90 persen.
Angka okupansi ini dinilai cukup baik, namun masih di bawah ekspektasi jika dibandingkan dengan citra Senggigi sebagai ikon pariwisata Lombok yang telah dikenal sejak era awal perkembangan pariwisata NTB.
“Okupansi hotel lumayan tinggi. Untuk kawasan Senggigi rata-rata sekitar 90 persen. Ada hotel tertentu yang mendekati penuh, seperti kami di Holiday Resort yang mencapai 97 persen,” ujar General Manager Holiday Resort ini, Kamis (1/1/2026).
Namun demikian, Ketut mengakui tingkat hunian tersebut belum mencapai kondisi penuh atau sold out. Menurutnya, belum maksimalnya okupansi hotel pada momen Tahun Baru dipengaruhi oleh berkurangnya permintaan wisatawan, baik dari pasar domestik maupun mancanegara.
“Memang tidak sampai 100 persen. Salah satu faktornya karena berkurangnya demand, baik dari wisatawan domestik maupun overseas,” jelasnya.
Ia menambahkan, kondisi tersebut sejatinya tidak jauh berbeda dengan capaian tahun sebelumnya. Pada libur Natal dan Tahun Baru 2025, tingkat hunian hotel di Senggigi juga belum menyentuh angka penuh.
“Tahun lalu kurang lebih sama. Bahkan tahun lalu rata-rata hanya sekitar 96 persen,” ungkap Ketut.
Senggigi sendiri dikenal sebagai destinasi wisata legendaris di Lombok yang telah berkembang sejak puluhan tahun lalu. Kawasan ini menjadi pintu gerbang pariwisata Lombok sebelum berkembangnya destinasi lain seperti Gili Trawangan dan Mandalika. Pantai Senggigi menawarkan panorama matahari terbenam, garis pantai landai, serta fasilitas akomodasi yang lengkap, mulai dari hotel berbintang hingga penginapan menengah.
Meski demikian, Ketut menilai pola kunjungan wisatawan ke Lombok telah mengalami pergeseran. Menurutnya, puncak okupansi hotel tidak selalu terjadi pada akhir tahun. Justru, tingkat hunian tertinggi secara bulanan biasanya terjadi pada musim liburan pertengahan tahun.
“Puncak liburan memang saat Natal dan Tahun Baru, tapi untuk okupansi tertinggi dalam setahun biasanya terjadi pada bulan Juli dan Agustus. Pada periode itu, wisatawan lebih lama menginap. Sementara Desember, kunjungannya cenderung hanya di penghujung tahun,” jelasnya.
Menurut Ketut, diperlukan penguatan promosi, peningkatan kualitas layanan, serta sinergi antara pelaku usaha, pemerintah, dan masyarakat agar Senggigi tetap menjadi pilihan utama wisatawan.
“Senggigi punya sejarah dan daya tarik yang kuat. Tinggal bagaimana kita bersama-sama menjaga kualitas destinasi ini agar tetap diminati wisatawan, baik domestik maupun mancanegara,” pungkasnya.(bul)

Per 1 Januari 2026 Pupuk Subsidi Sudah Bisa Tebus, Pembudidaya Ikan Juga Dapat Kuota

0

Lombok (ekbisntb.com) – PT Pupuk Indonesia (Persero) bersama Kementerian Pertanian (Kementan) Republik Indonesia telah menandatangani kontrak perjanjian pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi tahun anggaran 2026 sebesar 9,8 juta ton untuk sektor pertanian dan perikanan. Pupuk Indonesia pun memastikan kesiapannya mendistribusikan pupuk bersubsidi mulai 1 Januari 2026.
Direktur Supply Chain Pupuk Indonesia, Robby Setiabudi Madjid menyampaikan, kontrak ini, akan menjadi dasar bagi Pupuk Indonesia untuk mendistribusikan pupuk bersubsidi di tahun 2026.
“Per 1 Januari 2026, pupuk bersubsidi baik untuk sektor pertanian maupun perikanan sudah bisa ditebus oleh petani dan pembudidaya ikan, dengan syarat mereka sudah terdaftar sebagai penerima pupuk bersubsidi,” ujar Robby.
Ia menambahkan, untuk memastikan kesiapan tersebut, Pupuk Indonesia saat ini sudah menyediakan stok yang cukup atau sesuai dengan safety stock yang diatur oleh Pemerintah. Stok tersebut sudah ada di Penerima Pupuk pada Titik Serah (PPTS) yang ada di seluruh Indonesia.
“Kami juga sudah melakukan tes untuk memastikan kesiapan sistem. Insya Allah pukul 00.00 tanggal 1 Januari 2026 petani maupun pembudidaya ikan yang terdaftar sudah bisa menebus pupuk bersubsidi di PPTS sesuai dengan HET (Harga Eceran Tertinggi),” ujarya.
Robby juga berharap dukungan aktif dari seluruh stakeholder untuk turut melakukan pengawasan dalam penyaluran pupuk bersubsidi. Ia menegaskan Pupuk Indonesia berkomitmen menyalurkan pupuk bersubsidi ke seluruh Indonesia untuk swasembada pangan nasional sesuai dengan prinsip 7T (tepat sasaran, jenis, jumlah, harga, waktu, tempat, dan tepat mutu).
Sementara itu, Direktur Pupuk Kementan Republik Indonesia, Jekvy Hendra mengungkapkan, tahun 2026 Pemerintah mengalokasikan pagu anggaran untuk pupuk bersubsidi sebesar Rp46,87 triliun. Anggaran pupuk bersubsidi tersebut dibagi untuk sektor pertanian dan perikanan, dengan total alokasi pupuk bersubsidi sebesar 9,8 juta ton.
Jekvy pun menjelaskan, alokasi pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian tahun 2026, besarnya sama dengan tahun 2025, yaitu 9,55 juta ton. Alokasi tersebut ditetapkan berdasarkan pada Keputusan Menteri Pertanian (Kepmentan) Nomor 1360/Kpts/Hk.150/M/12/2025 tanggal 12 Desember 2025.
Rinciannya, pupuk Urea sebanyak 4.423.023 ton, NPK 4.471.026 ton, NPK untuk Kakao 81.179 ton, pupuk Organik 558.273 ton. Berikutnya melalui Kepmentan tersebut, Pemerintah juga mengalokasikan pupuk bersubsidi ZA sebesar 16.449 ton.

Jekvy menambahkan, Pemerintah tahun 2026 juga kembali mengalokasikan pupuk bersubsidi untuk sektor perikanan. Pembudidaya ikan, ungkapnya, sudah empat tahun tidak masuk ke dalam skema penerima pupuk bersubsidi.
Adapun alokasi pupuk bersubsidi untuk pembudidaya ikan berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1397/Kpts/Hk.130/M/12/2025 tanggal 29 Desember 2025 sebesar 295.676 ton. Terdiri dari Urea sebanyak 125.397 ton, kemudian SP-36 86.445 ton, dan pupuk Organik sebesar 83.834 ton.
Jekvy menegaskan bahwa pupuk subsidi sektor pertanian hanya bisa ditebus oleh petani yang terdaftar di Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK) Kementerian Pertanian. Sementara pembudidaya ikan harus terdaftar di Elektronik Rencana Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Pupuk (e-RPSP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)
“Pupuk bersubsidi sudah bisa ditebus oleh petani maupun pembudidaya ikan terdaftar per tanggal 1 Januari 2026 jam 00.00,” tutup Jekvy.(bul)

Dukung Kemanusiaan di Aceh, Bank NTB Syariah Fasilitasi Operasional Ambulance Tim Medis NTB

0

Mataram (ekbisntb.com)- Bank NTB Syariah kembali menunjukkan komitmen sosialnya dengan mendukung penuh keberangkatan Tim Medis Tahap 2(Batch) Kedua Provinsi Nusa Tenggara Barat menuju lokasi bencana di Aceh. Dalam pelepasannya, Bank NTB Syariah memberikan dukungan berupa fasilitas operasional armada ambulance yang akan digunakan untuk mempercepat penanganan kesehatan di wilayah terdampak.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB, Dr. dr. H. Lalu Hamzi Fikri, MM.MARS., menyampaikan apresiasi mendalam atas sinergi yang terjalin dengan Bank NTB Syariah. Menurutnya, bantuan ini sangat krusial bagi mobilitas tim medis yang akan bertugas di medan yang cukup menantang.

“Kami berterima kasih kepada Bank NTB Syariah atas support operasional ambulance ini. Armada ini sangat dibutuhkan oleh tim medis kami yang saat ini memasuki pengiriman batch kedua sebanyak sembilan orang. Dukungan ini sangat bermakna bagi operasional kami di Aceh nanti,” dalam sambutannya.

Corporate Secretary Bank NTB Syariah, I Gede Wiradharma menyatakan bahwa kontribusi ini merupakan bentuk tanggung jawab sosial perusahaan sekaligus dukungan terhadap instruksi Gubernur NTB untuk membantu sesama, sebagaimana masyarakat Aceh pernah membantu NTB saat dilanda gempa beberapa tahun silam.

“Meski di penghujung tahun dengan administrasi yang matang, kami bergerak cepat berkoordinasi dengan Kadis Kesehatan agar bantuan operasional ambulance ini segera terwujud. Kami berharap kehadiran armada ini dapat memperlancar tugas mulia rekan-rekan medis selama bertugas di Aceh,” ujarnya.

Tim medis batch kedua ini dijadwalkan bertugas selama sembilan hari dengan fokus utama melakukan aktivasi kembali fasilitas kesehatan masyarakat (Puskesmas) yang belum beroperasi. Berdasarkan laporan, terdapat sekitar 23 fasilitas kesehatan di wilayah Aceh Tengah dan sekitarnya yang membutuhkan penanganan medis serta pemulihan layanan segera.

Selain dukungan armada, tim yang berangkat terdiri dari perawat ahli dan tenaga medis dari berbagai instansi seperti RS Provinsi, RS Mandalika, RS Manambai, RS Mata, dan RS Mutiara Sukma yang juga membawa misi trauma healing.

Diharapkan dengan adanya kolaborasi antara Pemerintah Provinsi NTB dan Bank NTB Syariah ini, misi kemanusiaan dapat berjalan profesional, menjaga nama baik daerah, dan memberikan manfaat nyata bagi pemulihan kesehatan masyarakat di Aceh.(bul)

Museum NTB Terus Berkembang Sampai Level Internasional

0

Lombok (ekbisntb.com) –

Museum Negeri Nusa Tenggara Barat (NTB) mencatat capaian signifikan dalam kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Sepanjang tahun 2025, realisasi PAD yang dihasilkan Museum NTB mencapai 215,02 persen dari target.Capaian tersebut melanjutkan tren positif dalam tiga tahun terakhir.

Pada tahun 2023, realisasi PAD Museum NTB berada pada angka 152,88 persen dari target. Angka ini kemudian meningkat signifikan pada tahun 2024 dengan capaian 208,18 persen, sebelum kembali melonjak pada tahun 2025 mencapai 215,02 persen.

“Peningkatan ini pada dasarnya dipengaruhi oleh jangkauan kunjungan dan interkasi Masyarakat”, tutur Kepala Museum NTB, Ahmad Nuralam, Selasa 30 Desember 2025.

Menurut Nuralam, sepanjang tahun 2025 jangkauan kunjungan dan interaksi masyarakat baik dari pengunjung dalam negeri maupun mancanegara mencapai 1.592.333 orang.

Angka tersebut terdiri dari 755.735 kunjungan langsung ke pameran tetap dan program publik museum, serta 836.598 interaksi melalui kanal digital Museum NTB.

“Kami cukup puas karena masyarakat memiliki kesadaran untuk berkunjung dan mencari informasi terkait Museum NTB,” ujarnya..

Dari sisi kunjungan langsung, tercatat didominasi oleh pameran Islamic Art Biennale, yang sukses menarik sekitar 700.000 pengunjung. Sementara itu, kunjungan ke pameran tetap hingga Desember 2025 mencapai 44.436 orang.

Pameran temporer dan pameran keliling juga mencatat angka kunjungan yang cukup signifikan. Di antaranya, Lombok Sumbawa Museum of Civilization yang dikunjungi 1.605 orang, Wastra Krea Alang (Jejak Tenun Sumbawa) dengan 1.428 pengunjung, Mahawira Natyeng Pertiwi (Bali) yang menarik 1.021 pengunjung, serta Pameran Khasanah Ramadhan dengan jumlah pengunjung mencapai 4.000 orang.

Capaian ini, lanjut Nuralam, merupakan hasil dari strategi penguatan program publik, peningkatan kolaborasi, serta optimalisasi museum sebagai ruang edukasi, rekreasi, dan interaksi budaya yang inklusif.

Untuk itu, pihaknya berharap kedepan pihaknya terus melakukan perluasan kolaborasi serta optimalisasi pemanfaatan media digital sebagai upaya untuk membangun kebudayaan NTB yang mendunia.

“Ke depan, kami akan terus mendorong inovasi program, memperluas kolaborasi, dan memperkuat transformasi digital agar museum dapat menjadi etalase budaya NTB,” pungkasnya. (ham)

Ichan, Musisi NTB Tanggapi Soal Kewajiban Royalti Lagu

0

Lombok (ekbisntb.com)- Kebijakan pemerintah yang mewajibkan pembayaran royalti lagu dan/atau musik di ruang publik komersial dinilai dapat memberikan dampak positif bagi pendapatan dan keberlangsungan karya musisi.

Pemerintah melalui Surat Edaran (SE) Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Nomor HKI-92.KI.01.04 Tahun 2025 mewajibkan pelaku usaha seperti restoran, hotel, kafe, dan ruang publik komersial lainnya untuk membayar royalti atas pemutaran lagu. Aturan tersebut mulai diberlakukan sebagai upaya perlindungan hak cipta dan penghargaan terhadap karya musisi.

Atas kebijakan tersebut, Direktur Ichan Musical sekaligus Praktisi Industri Musik NTB, Najmul Ikhsan atau yang akrab disapa Ichan, menilai kebijakan royalti merupakan langkah penting dan memiliki banyak manfaat bagi seniman lokal.

“Kebijakan royalti ini dapat berdampak signifikan terhadap pendapatan musisi lokal. Ini berdasarkan pengalaman kami dan apa yang selama ini kami dapati di lapangan,” ujarnya, Selasa (30/12/2025).

Menurut Ichan, salah satu manfaat utama dari kebijakan tersebut adalah adanya pengawasan dan pengumpulan royalti yang lebih terstruktur. Dengan sistem yang berjalan baik, setiap penggunaan karya musik di ruang publik, baik melalui radio, televisi, konser, maupun media lainnya, akan memberikan imbal balik yang layak kepada pencipta lagu dan musisi.

“Dengan pengawasan dan pengumpulan royalti yang transparan, seniman lokal bisa memperoleh pendapatan yang lebih adil dari karya mereka. Ini akan memastikan bahwa setiap pemanfaatan lagu memang dihargai sebagaimana mestinya,” jelasnya.

Ia menambahkan, royalti yang diterima secara berkelanjutan dapat meningkatkan kesejahteraan musisi dan mendorong mereka untuk terus berkarya serta mengembangkan potensi di industri musik. Selain itu, kebijakan royalti juga diharapkan menciptakan sistem distribusi pendapatan yang lebih adil di antara para pelaku industri musik.

Namun demikian, Ichan menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada integritas Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) sebagai pihak yang bertugas mengelola dan mendistribusikan royalti.

“Semua manfaat itu akan berjalan dengan baik apabila LMKN memiliki integritas. Selama ini, bagi sebagian musisi, royalti masih seperti bayang-bayang,” katanya.

Ichan juga menilai langkah pemerintah melalui kebijakan dan regulasi terbaru ini sebagai upaya mendorong praktik industri musik yang lebih legal dan profesional secara universal.

“Langkah undang-undang dan kebijakan baru ini mengharuskan seluruh praktisi industri musik untuk berjalan secara legal. Ini penting agar ekosistem musik kita lebih sehat dan berkelanjutan,” pungkasnya.

Dengan diberlakukannya kewajiban pembayaran royalti di ruang publik komersial, musisi NTB berharap kebijakan ini benar-benar dapat diimplementasikan secara adil dan transparan, sehingga karya musik lokal semakin dihargai dan industri musik daerah dapat tumbuh lebih kuat.(bul)