DANA Bagi Hasil (DBH) keuntungan PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) kepada Pemerintah Provinsi NTB tahun 2025 sempat ditargetkan tembus hingga Rp111 miliar. Namun, realitanya keuntungan daerah dari operasional perusahaan tambang yang berlokasi di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) itu hanya Rp62 miliar.
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) NTB, Dr. H. Nursalim, S.Sos., M.M., mengatakan daerah memasang target setinggi-tingginya, namun pada prosesnya tetap diperhatikan kondisi operasional dan hambatan yang dialami tambang selama tahun 2025 lalu. PT AMNT, katanya tidak bisa melakukan ekspor konsentrat tembaga selama dua triwulan. Di tambah lagi smelter belum beroperasi maksimal.
“Ya namanya target. Target kita kan sebesar itu, tetapi kalau semakin dia beroperasi PT AMNT, ya bagi hasil keuntungan kita akan semakin tinggi,” ujarnya di Kantor Gubernur NTB, Senin, 18 Mei 2026.
Penurunan pendapatan daerah dari bagi hasil keuntungan tambang menyebabkan Pemprov NTB kembali melakukan penyesuaian belanja demi menghindari terjadinya defisit APBD di akhir tahun nanti. Beberapa post belanja yang kemungkinan dipangkas di antaranya belanja perjalanan dinas, dan belanja yang dinilai tidak terlalu penting.
“Yang tidak urgent akan dilihat secara komprehensif oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD),” lanjutnya.
Selain itu, pihaknya juga akan melihat potensi-potensi pendapatan lain. Salah satunya adalah pendapatan dari 16 blok Izin Pertambangan Rakyat (IPR) yang Perdanya akan segera disahkan. “Artinya dua sisi, pendapatan dilihat potensi naiknya. Kemudian dari sisi belanja juga dilihat mana yang perlu dihemat,” katanya.
Di lain sisi, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) NTB, Baiq Nelly Yuniarti menegaskan adanya penurunan pendapatan dari sektor tambang ini membuat pihaknya harus kembali menyesuaikan belanja daerah. “Kemungkinan nanti kami lakukan di perubahan. Kondisi-kondisi terakhir itu selalu kita upayakan, itulah adanya APBD Perubahan,” ujarnya.
Sejauh ini, opsi yang dimiliki Pemprov NTB untuk menjaga keuangan daerah adalah dengan menyesuaikan belanja dengan pendapatan. Beberapa belanja yang berpotensi dikurangi Pemprov NTB di antaranya belanja perjalanan dinas. Namun, opsi ini bisa berubah ketika Pemprov sudah mengetahui potensi-potensi pendapatan lain pasca revisi Perda Pajak dan Retribusi Daerah.
Berdasarkan hitungan sementara, beberapa kantong pendapatan baru yang diharapkan mampu menambah pendapatan daerah belum menutupi kekurangan pendapatan dari PT AMNT. Misalnya Izin Pertambangan Rakyat (IPR), enam blok IPR yang ada di NTB dinilai hanya mampu memberikan keuntungan sekitar Rp29 miliar kepada provinsi.
“Kadis ESDM perkirakan pendapatan sekitar Rp29 miliar. Sementara yang kurang di angka Rp50an miliar lebih,” katanya.
Selain menggali kantong baru, Kepala Bappeda itu juga menyoroti rendahnya kepatuhan dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Padahal, pendapatan dari sektor pajak dinilai penting untuk menambah pendapatan dan pemeliharaan infrastruktur jalan.
“Masih banyak warga yang belum rajin membayar pajak kendaraan, padahal itu kewajiban karena mereka menggunakan fasilitas jalan yang dipelihara negara,” jelasnya. (era)
Mataram (ekbisntb.com) – Pemerintah Kota Mataram memastikan lima proyek strategis akan ditender sesuai jadwal. Dokumen perencanaan telah diekspose di Kejaksaaan.
Lima proyek strategis itu diantaranya, pembangunan lanjutan kantor Wali Kota Mataram di Jalan Gajahmada, Kelurahan Jempong Baru senilai Rp200 miliar lebih. Rehabilitasi Puskesmas Pagesangan. Pembangunan Pustu Monjok. Dua proyek lainnya adalah pembangunan gedung RSUD H. Moh. Ruslan Kota Mataram.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Mataram, H. Miftahurrahman mengatakan, Pemkot Mataram telah menetapkan lima proyek strategis di tahun 2026. Pembangunan lanjutan kantor Wali Kota Mataram. Rehabilitasi Puskesmas Pagesangan. Pembangunan Pustu Monjok. Dua proyek lainnya adalah pembangunan gedung RSUD H. Moh. Ruslan Kota Mataram.
Pihaknya menargetkan salah satu proyek strategis telah tanda tangan kontrak. Pasalnya, dokumen perencanaan untuk pembangunan Puskesmas Pagesangan dan Pustu Monjok telah diekspose di Kejaksaan Negeri Mataram. “Kita targetnya bulan Juni ini sudah ada yang tanda tangan kontrak,” terang Miftah.
Pasca dilakukan ekspose ditindaklanjuti dengan review di Inspektorat apabila ada catatan dari lembaga Adhyaksa tersebut.
Miftah menegaskan tidak ada proyek strategis yang lamban. Artinya, tahapan mulai penyusunan dokumen, ekspose, review hingga tender sudah sesuai jadwal. “Kita sesuai jadwal semuanya,” jawabnya.
Mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Mataram menyebutkan, tender managemen konstruksi pembangunan Kantor Wali Kota telah tuntas. Managemen konstruksi diperlukan karena pekerjaan menggunakan anggaran tahun jamak. Saat ini lanjutnya, rekanan mulai berproses melakukan penilaian.
Pihaknya menargetkan empat proyek strategis tuntas di bulan November. “Kecuali pembangunan kantor wali kota dikerjakan skema multiyear,” ujarnya.
Pihaknya berharap seluruh lima proyek bisa tuntas sehingga tanda tangan kontrak dilakukan bulan Juni. Kecuali, pembangunan rehab ruang poli di RSUD Kota Mataram. (cem)
Mataram (ekbisntb.com) – Pemerintah pusat melakukan pengalihan pengelolaan aset bekas Bandara Selaparang. Lahan diperkirakan seluas 58 hektar itu dijadikan proyek strategis nasional (PSN). Hal ini berdampak hilangnya pendapatan daerah dari bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) senilai Rp43 miliar.
Kepala Bidang Pelayanan, Penyuluhan, dan Penagihan Badan Keuangan Daerah Kota Mataram, Ahmad Amrin menjelaskan, pemerintah pusat melalui PT. Danantara mengambil alih pengelolaan sejumlah aset milik negara di sejumlah daerah, termasuk di Kota Mataram. Salah satu aset yang diambil alih adalah lahan bekas Bandara Selaparang. Peralihan aset ini menjadi proyek strategis nasional sesuai surat keputusan pemerintah pusat, sehingga bebas pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. “Jadi balik nama sertifikatnya bebas pajak dan berlaku atas asetnya di seluruh Indonesia,” terang Amrin.
Pihaknya telah menghitung apabila pajak BPHTB dikenakan atas peralihan aset bekas Bandara Selaparang, diprediksi pendapatan daerah mencapai Rp43 miliar lebih. Akan tetapi, peralihan aset ini menjadi PSN, maka tidak bisa dikenakan pajak.
Amrin menegaskan, khusus pajak bumi dan bangunan tetap berjalan seperti tahun-tahun sebelumnya. “Iya, cuma BPHTB saja yang nilainya Rp43 miliar lebih tidak bisa kita hitung jadi potensi pajak,” jelasnya.
Disinggung mengenai pedagang kali lima yang beroperasi di lahan bekas Bandara Selaparang. Amrin mengatakan, Pemkot Mataram hanya sebagai penengah saja antara PT. Angkasa Pura dengan pelaku usaha.
Artinya, pengelolaan sepenuhnya berada di PT Angkasa Pura, sehingga tidak ada kaitannya dengan pemerintah daerah. “Jadi murni bisnis to bisnis antara UMKM dan Angkasa Pura,” ujarnya.
Pihaknya berupaya mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD) dari pajak, terutama melalui pendataan ulang. Meskipun diakui kondisi cukuo berat, tetapi dipastikan tidak ada penurunan target pajak maupun retribusi sesuai arahan kepala daerah saat rapat bersama OPD teknis lainnya. (cem)
Selong (ekbisntb.com) – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur (Pemkab Lotim) terus memperluas kanal pembayaran pajak dan retribusi daerah secara daring. Langkah ini diambil guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak sekaligus mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD).
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Lotim, Muksin, mengungkapkan, saat ini tersedia beragam kanal digital yang bisa dimanfaatkan masyarakat. Mulai dari e-commerce seperti Shopee, mobile banking (m-banking) Bank NTB, Bank Mandiri, dan menyusul BRI yang sedang dalam proses.
“Dengan adanya m-banking BRI dan Mandiri, wajib pajak dari luar daerah tetap bisa membayar. Kalau tidak punya m-banking, kami punya aplikasi Periri yang terintegrasi dengan berbagai layanan,” jelas Muksin di Lotim, baru-baru ini.
Selain itu, Pemkab Lotim juga mengoperasikan sistem QRIS Dinamis untuk pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta sembilan jenis pajak lainnya yang menjadi kewenangan kabupaten. Muksin menambahkan, digitalisasi ini membawa dampak signifikan pada efektivitas pembayaran, terutama dari sisi kecepatan, ketepatan, keamanan, akuntabilitas, dan transparansi.
Data Bapenda Lotim menunjukkan lonjakan realisasi PBB setelah penerapan sistem digital. Pada tahun 2023, realisasi PBB tercatat Rp10,3 miliar. Angka itu meningkat menjadi Rp16 miliar pada 2024, dan melonjak lagi menjadi Rp27,2 miliar pada 2025. Adapun target tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp30 miliar.
“Potensinya ada, sekarang kami dorong kepatuhan lewat sistem digital. PBB adalah pajak kolektif yang menyentuh seluruh lapisan masyarakat,” ujar Muksin.
Untuk memaksimalkan capaian, Pemkab Lotim menggandeng kepala desa dan lurah. Menurut Muksin, perangkat desa memiliki peran strategis karena masyarakat berada langsung di bawah koordinasi mereka. Desa pun mendapat insentif berupa bagi hasil pajak dan retribusi, termasuk dari PBB.
“Kami masifkan gerakan desa bersama pak camat. Jangan sampai desa hanya ingin mendapat bagi hasil besar tapi tidak mau bergerak. Kolaborasi ini untuk kepentingan bersama,” tegasnya.
Ke depan, Bapenda Lotim menargetkan seluruh pembayaran pajak terdigitalisasi penuh dengan sistem integrasi. Muksin optimistis transformasi digital akan meringankan kerja petugas dan menguatkan basis data, asalkan diiringi kerja keras dan inovasi berkelanjutan.
“Kami tidak bisa instan, tapi terus bergerak. Transformasi dan perubahan harus terus dilakukan,” ucapnya. (rus)
Giri Menang (ekbisntb.com) – Pemerintah Kabupatan Lombok Barat (Pemkab Lobar) diminta untuk menghidupkan kembali lapangan golf di Desa Golong Kecamatan Narmada, lantaran kondisinya yang kian terpuruk. Kondisi ini mengakibatkan tunggakan pajak lapangan golf itu mencapai Rp1,5 miliar.
Pemkab didorong berkoordinasi dengan Pemprov NTB sebagai pemilik lahan mayoritas untuk meninjau ulang perjanjian pengelolaan lapangan golf itu. Kepala Desa Golong H. M. Zainudin yang dikonfirmasi media mengatakan tunggakan pajak lapangan golf itu menjadi kendala realiasi PBB di desanya tahun lalu. Kendati realiasi PBB di desa tahun 2025 lalu di atas 100 persen.
“Capaian kita di atas 100 persen malah, cuma yang jadi problem hanya satu yaitu di lapangan golf,” kata Zainudin, Senin (18/5/2026). Tunggakan pajak Lapangan Golf itu mencapai Rp2 miliar, tetapi pihak desa berupaya membantu memanfaatkan lahan kosong yang tidak dimanfaatkan di luar lapangan golf untuk dikontrak oleh salah satu perusahaan.
Lahan seluas 1,5 hektare itu ditanami bunga sebagai bahan baku minyak wangi. Hasil sewa lahan itu dipergunakan untuk membayar tunggakan pajak le pemkab. Pihak desa terus mengupayakan membantu karena bagaimana pun lahan itu masuk Desa Golong. Ia tak ingin lapangan golf yang dulunya terkenal, justru mati dan tinggal nama.
“Kepada pemerintah juga kami berharap bagiamana menghidupkan lapangan Golf ini, sehingga banyak yang main di sana. Karena warga kami juga banyak yang kerja di sana,” harapnya.
Pemprov NTB memiliki kepemilikan lahan lapangan tersebut sebanyak 60 persen dan Pemkab Lobar sebanyak 40 persen. Ia berharap, agar perjanjian kontrak dengan investor ditinjau ulang, bahkan bila perlu pengelolaan diambil alih Pemkab atau pihak Desa untuk mendongkrak PAD ke depan.
Kontrak lapangan golf dengan investor luar negeri berlaku selama 70 tahun. Kontrak ini akan selesai pada tahun 2061. (her)
Petugas kesehatan hewan dari Dinas Pertanian Loteng sedang melakukan pemeriksaan kesehatan hewan ternak jelang Iduladha, di Kelurahan Sasake, Senin (18/5/2026). (Suara NTB/ist)
Praya (ekbisntb.com) – Jelang Iduladha tahun 2026, Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) memastikan stok hewan kurban di Loteng dalam kondisi aman. Karena itu, Loteng sebenarnya tidak membutuhkan suplai hewan kurban dari luar.
Demikian ditegaskan Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Pertanian Loteng Zaenal Arifin, S.P., kepada awak media saat ditemui disela-sela kegiatan rapat paripurna DPRD Loteng di kantor DPRD Loteng, Senin (18/5/2026).
“Secara umum total populasi ternak kita sekitar 157 ribu ekor. Jadi sangat aman dari sisi ketersediaan untuk kebutuhan hewan kurban,” sebutnya.
Hanya saja, memang ada pola yang unik di Loteng. Di mana ternak-ternak yang dipotong kebanyakan ternak yang didatangkan dari luar Loteng. Terutama dari Pulau Sumbawa. Sementara yang ternak lokal jumlah yang dipotong tidak terlalu banyak.
Dengan begitu, upaya pengawasan lalu lintas ternak jelang Iduladha seperti sekarang ini lebih diperkuat. Ini untuk mengantisipasi adanya ternak yang tidak sehat maupun potensi penyebaran penyakit ternak yang bisa mengancam kesehatan hewan ternak lokal Loteng.
“Kita punya petugas medis untuk hewan ternak itu disemua kecamatan. Merekalah yang setiap saat mengawasi keberadaan hewan ternak milik masyarakat,” sebutnya.
Disinggung jumlah hewan ternak asal Loteng yang dikirim ke luar Loteng, Zainal mengatakan secara data belum bisa dipastikan sejauh ini. Pihaknya biasanya mendapat data dari provinsi soal jumlah ternak Loteng yang dipotong atau dikirim ke luar. “Soal itu (data hewan ternak yang dikirim ke luar Loteng maupun yang dipotong) biasanya kita dapat datanya dari provinsi. Kalau laporan ke kami belum ada,” ujarnya.
Namun ia memastikan kalau ada hewan ternak asal Loteng yang dikirim ke luar semua dalam kondisi aman dari sisi kesehatan. Pasalnya, sampai sejauh ini belum ada laporan soal hewan ternak di Loteng yang terjangkit penyakit hewan. Terutama Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) maupun antraks.
Meski demikian pihaknya tetap waspada untuk memastikan hewan-hewan ternak di daerah ini tetap terbebas dari penyakit hewan. Apalagi menjelang Iduladha seperti sekarang ini, lalu lintas hewan ternak meningkat dari biasanya. (kir)
Suasana Karya Kreatif Nusa Tenggara Barat (KK-NTB) 2026 resmi di Lombok Epicentrum Mall (LEM) pada 15–17 Mei 2026. Kegiatan ini sukses mencatatkan capaian omzet penjualan dan realisasi pembiayaan yang impresif. (Suara NTB/ist)
Mataram (ekbisntb.com) – Gelaran tahunan bergengsi Karya Kreatif Nusa Tenggara Barat (KK-NTB) 2026 resmi berakhir dengan menorehkan catatan sejarah baru bagi perekonomian daerah. Salah satunya, lonjakan omzet UMKM hingga 64,67 persen.
Mengusung tema Harmoni Kreatif Sasambo, pameran di Lombok Epicentrum Mall (LEM) yang berlangsung selama tiga hari pada 15–17 Mei 2026 ini sukses mencatatkan capaian omzet penjualan dan realisasi pembiayaan yang impresif.
Kegiatan ini ditutup secara resmi oleh Wakil Gubernur NTB Hj. Indah Dhamayanti Putri, didampingi oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB, Hario K Pamungkas, Minggu (17/5/2026).
Ajang ini sekaligus mempertegas komitmen kuat Bank Indonesia dalam menyediakan platform promosi produk unggulan lokal, mulai dari sektor wastra (ready to wear), kriya (kerajinan), home decor, kuliner olahan, hingga komoditas kopi.
Selama tiga hari pelaksanaannya, antusiasme masyarakat dan wisatawan yang memadati area pameran berbuah manis pada pendapatan para pelaku UMKM. Berdasarkan data yang dihimpun hingga hari terakhir pukul 15.30 Wita, total omzet penjualan langsung UMKM sukses menyentuh angka Rp645.935.077,00.
Angka fantastis ini menunjukkan lonjakan tajam sebesar 64,67 persen jika dibandingkan dengan capaian pada penyelenggaraan KK-NTB 2025 lalu. Tak hanya dari sektor penjualan ritel, lompatan besar juga terjadi pada aspek akses permodalan.
Realisasi kesepakatan pembiayaan perpajakan dan perbankan melalui program business matching berhasil menembus angka Rp20,55 miliar, merangkak naik dari pencapaian tahun lalu yang berada di angka Rp19,31 miliar.
Selain itu, sisi religiusitas dan kepedulian sosial juga terekam melalui pengumpulan wakaf produktif senilai Rp2.418.738,00. Dana sosial ini dihimpun secara otomatis dari penyisihan 2,5 persen omzet penjualan berbasis transaksi non-tunai (QRIS) selama pameran berlangsung.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) NTB, Hario K Pamungkas merumuskan tiga pelajaran berharga (lesson learned) utama dari kesuksesan KK-NTB 2026 untuk dijadikan fondasi pengembangan ke depan. Pertama, pentingnya kolaborasi multisektor. Kuatnya sinergi antara Bank Indonesia, pemerintah daerah, asosiasi, dan stakeholders terkait menjadi kunci utama kelancaran acara.
Kedua, dia menekankan pada adaptasi teknologi dan pasar. Hal ini menuntut kemampuan UMKM dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan teknologi digital serta selera pasar yang dinamis. Terakhir, berkaitan dengan konsistensi kualitas. Yakni pentingnya menjaga mutu produk secara konsisten demi menjamin keberlanjutan (sustainability) usaha dalam jangka panjang.
“Penutupan KK-NTB 2026 ini bukan akhir, melainkan momentum penting bagi seluruh pemangku kepentingan untuk terus memajukan ekonomi kreatif daerah. Bank Indonesia berkomitmen penuh melakukan pendampingan berkelanjutan agar UMKM NTB naik kelas dan berdaya saing global,” tegas Hario.
Melalui event KK-NTB 2026 ini, para pelaku UMKM di Pulau Lombok dan Sumbawa diharapkan mampu menjaga momentum pertumbuhan ini untuk memperluas pasar secara mandiri melalui ekosistem digital yang telah terbentuk.
General Manager LEM Salim Abdad mengatakan, pihaknya terus mendukung berbagai kegiatan lokal hingga nasional di LEM. Ini menjadi bentuk dukungan nyata terhadap pengembangan sekaligus pemberdayaan pelaku UMKM lokal.
“Kami menyiapkan fasilitas sesuai kebutuhan teknis yang diminta panitia. Ada berbagai stan UMKM yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan mereka,” ujarnya. (r)
Selong (EkbisNTB.com) – Pemandangan tumpukan kayu di sepanjang ruas jalan wilayah selatan Pulau Lombok seolah menjadi hal biasa setiap kali musim tanam tembakau tiba. Di sejumlah titik di Kabupaten Lombok Timur hingga Lombok Tengah, kayu-kayu hasil tebangan terlihat ditumpuk di pinggir jalan, menunggu diangkut menuju lokasi pengeringan tembakau atau yang dikenal masyarakat sebagai omprongan.
Bagi sebagian warga, pemandangan itu mungkin dianggap lumrah karena sudah berlangsung bertahun-tahun. Namun di balik rutinitas tahunan tersebut, tersimpan persoalan serius yang selama ini belum benar-benar ditangani.
Ketergantungan industri tembakau rakyat terhadap kayu bakar yang terus menggerus sumber daya hutan. Miris melihatnya. Kayu-kayu yang berukuran besar ditebang, dibelah, dan siap dijadikan api untuk mengeringkan tembakau di Lombok.
Kayu-kayu tersebut digunakan sebagai bahan bakar utama dalam proses pengeringan daun tembakau. Tanpa proses itu, petani tidak bisa melanjutkan produksi mereka. Tembakau yang menjadi salah satu penopang ekonomi ribuan keluarga di Pulau Lombok pun terancam gagal panen.
Hingga kini, belum terlihat solusi nyata berupa bahan bakar alternatif yang murah, mudah diakses, dan efektif untuk menggantikan kayu bakar. Akibatnya, petani tetap bergantung pada pasokan kayu yang dijual oleh para pengepul.
“Kalau tidak ada kayu, petani tidak bisa melakukan omprongan. Petani juga tidak bisa melanjutkan ekonomi keluarganya dari tembakau,” ujar salah seorang petani tembakau di Lombok, Minggu, 17 Mei 2026.
Persoalan ini disebut telah berlangsung lebih dari satu dekade. Jika dihitung secara akumulatif, jumlah pohon yang ditebang untuk menopang industri pengeringan tembakau diyakini sangat besar.
Pertanyaan besarnya adalah, berapa luas kawasan yang telah kehilangan pohon akibat kebutuhan kayu bakar tersebut?
Kekhawatiran semakin besar ketika pasokan kayu dari Pulau Lombok mulai berkurang. Petani menyebut, mereka juga membeli kayu yang didatangkan dari Pulau Sumbawa. Saat ini, harga belinya hingga Rp2,5 juta per truk. Tergantung jenis kayunya.
Kayu-kayu ini menurut informasi dari petani, adalah kayu yang dibeli dari warga di kebunnya, ladang, bahkan kayu yang ada di pekarangan. Demi uang, kayu-kayunya rela di jual dan ditebang.
Fenomena ini dinilai menjadi sinyal bahwa tekanan terhadap sumber daya hutan semakin meluas.
Di tengah ancaman perubahan iklim yang semakin nyata, praktik ini dinilai sangat mengkhawatirkan. Cuaca ekstrem yang semakin sulit diprediksi, suhu panas yang terasa lebih menyengat, hingga perubahan pola musim menjadi ancaman nyata yang kini mulai dirasakan masyarakat.
Padahal, menumbuhkan kembali satu pohon bukan perkara singkat. Dibutuhkan waktu bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun, untuk menggantikan pohon yang ditebang dalam hitungan jam.
Jenis kayu yang digunakan pun beragam. Ada kayu dengan masa tumbuh cepat, namun tidak sedikit pula kayu keras yang diduga telah berusia puluhan tahun ikut ditebang demi memenuhi kebutuhan musim tembakau.
Di sisi lain, masyarakat pemilik lahan yang menjual kayu juga menghadapi dilema ekonomi. Menjual kayu dianggap sebagai cara cepat memperoleh pendapatan. Karena itu, persoalan ini tidak bisa hanya dibebankan kepada petani.
Pemerintah daerah perlu segera hadir dengan kebijakan konkret, termasuk riset dan penyediaan energi alternatif yang lebih ramah lingkungan bagi petani tembakau.
Perusahaan rokok yang selama ini melakukan kemitraan atau pembinaan petani juga dinilai harus ikut bertanggung jawab. Mereka didorong menyiapkan teknologi pengeringan yang lebih efisien dan tidak bergantung pada kayu bakar. Dan praktinya harus nyata, tidak setengah-setengah.
Selain itu, aparat penegak hukum dan instansi terkait kehutanan juga harus menaruh perhatian terhadap aktivitas distribusi kayu yang terus berlangsung setiap musim tembakau.
Jika persoalan ini terus dibiarkan, Lombok berpotensi menghadapi kerusakan lingkungan yang lebih serius di masa depan.
Tembakau memang memberi kehidupan bagi banyak keluarga. Namun jika keberlangsungannya harus dibayar dengan hilangnya hutan secara perlahan, maka daerah ini sedang menyimpan bom waktu ekologis yang sewaktu-waktu bisa meledak.
Pertanyaannya kini, sampai kapan, karena alasan ekonomi dari tembakau, pohon dan hutan akan semakin terancam, sementara solusi nyata tak kunjung hadir?
APTI NTB Menilai Pemda Tak Serius Siapkan Energi Alternatif untuk Omprongan Tembakau
Ketua Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) NTB, Sahminudin, menyoroti masih tingginya ketergantungan petani tembakau di Pulau Lombok terhadap kayu bakar untuk proses pengovenan atau omprongan tembakau virginia Lombok.
Penggunaan bahan bakar kayu untuk omprongan tembakau telah berlangsung terlalu lama dan dikhawatirkan makin berdampak serius terhadap kerusakan lingkungan.
Ketua Asosiasi Petani Tembakau Indonesia Sahminudin mengatakan, penggunaan kayu sebagai bahan bakar omprongan seharusnya sudah bisa dikurangi karena teknologi alternatif sebenarnya telah tersedia. Namun, persoalan utama justru terletak pada minimnya keseriusan pemerintah daerah dalam menyiapkan sistem pendukung bagi petani. Ia menyebut sedikitnya ada dua bahan bakar alternatif yang dinilai layak menggantikan kayu, yakni cangkang sawit dan cangkang kemiri. Kedua bahan tersebut dapat digunakan melalui tungku modern yang lebih efisien dan ramah lingkungan.
“Teknologinya sudah ada. Tungkunya juga sudah ada. Yang belum ada itu keseriusan pemerintah untuk memastikan pasokan bahan bakunya tersedia,” tegasnya.
Sahminudin
Sahminudin menilai Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebenarnya memiliki ruang fiskal untuk membantu transisi energi bagi petani tembakau. Ia mencontohkan dana yang dibutuhkan untuk pengadaan tungku alternatif diperkirakan hanya sekitar Rp90 miliar hingga Rp100 miliar.
Jumlah itu dinilainya sangat kecil dibandingkan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) yang diterima NTB pada tahun lalu yang disebut mencapai hampir Rp700 miliar. “Sudah 17 tahun petani bergantung pada kayu. Masa kebutuhan sekitar Rp100 miliar tidak bisa disisihkan? Padahal sejak 2010 total DBH-CHT yang diterima sudah lebih dari Rp5 triliun,” katanya.
Saat ini, kebutuhan kayu untuk omprongan sebagian besar masih dipenuhi dari kebun-kebun masyarakat. Ia menilai kondisi tersebut tidak akan selesai jika pemerintah daerah tidak segera membangun rantai pasok energi alternatif secara terintegrasi. Salah satu solusi yang ditawarkan APTI adalah kerja sama antar daerah dengan provinsi penghasil cangkang sawit maupun cangkang kemiri. Distribusinya dapat melibatkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) maupun program Koperasi Merah Putih yang saat ini mulai dibentuk pemerintah.
“Kalau gubernur serius, kerja sama dengan daerah penghasil cangkang sawit bisa dilakukan. BUMDes bisa dilibatkan agar distribusi sampai ke petani,” katanya. Menurut Sahminudin, petani sebenarnya juga tidak ingin terus bergantung pada kayu. Namun mereka tidak memiliki pilihan lain karena keterbatasan akses terhadap tungku modern dan bahan bakar alternatif.
“Petani itu sadar kok. Mereka juga tidak mau terus pakai kayu, tapi alternatifnya belum tersedia,” katanya.
Ia mengungkapkan persoalan ini sudah berulang kali disampaikan APTI ke pemerintah pusat sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hingga Presiden Joko Widodo. Bahkan aspirasi serupa juga telah disampaikan kepada Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.
Meski demikian, ia menilai implementasi di tingkat daerah masih belum berjalan optimal. “Virginia FC itu hanya ada di Lombok, tidak ada di daerah lain di Indonesia. Harusnya ini dijaga serius karena menjadi harapan nasional. Jangan sampai industri tembakau jalan, tapi lingkungan kita yang dikorbankan,” pungkasnya.
Pemprov Siapkan Cangkang Kemiri Jadi Bahan Bakar Alternatif Pengganti Kayu untuk Omprongan Tembakau
Pemerintah Provinsi NTB terus mendorong penggunaan cangkang kemiri sebagai bahan bakar alternatif untuk mengurangi ketergantungan petani terhadap kayu bakar yang selama ini dipakai petani untuk melakukan omprongan tembakau.
Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Barat, Lalu Mirza Amir Hamzah, menanggapi masih maraknya penggunaan kayu oleh petani tembakau untuk proses pengeringan (open) tembakau virginia Lombok sebelum dijual ke perusahaan Menurut Mirza, penggunaan kayu secara terus-menerus tidak bisa dibiarkan karena berdampak terhadap lingkungan dan kawasan hutan. Karena itu, pemerintah mencari sumber energi pengganti yang dinilai lebih ramah lingkungan.
“Selain kayu itu, karena dampaknya ke kehutanan, maka kami dorong penggunaan cangkang. Salah satunya cangkang kemiri sebagai bahan bakar alternatif pengganti kayu,” ujarnya.
Lalu. Mirza
Ia menjelaskan, bahan bakar cangkang kemiri ini dipasok dari luar daerah, termasuk dari Kalimantan, guna memenuhi kebutuhan petani di NTB. Meski bukan hal baru, penggunaan cangkang dinilai masih belum maksimal karena sebagian besar petani memilih bahan bakar yang lebih mudah diperoleh dan praktis digunakan.
“Petani itu biasanya memilih yang paling simpel. Karena itu transisi ke bahan bakar alternatif memang tidak mudah,” katanya.
Pemerintah daerah menilai persoalan penggunaan kayu bukan hanya tanggung jawab sektor pertanian semata, tetapi juga berkaitan erat dengan pengawasan kawasan hutan oleh instansi terkait. Namun demikian, Dinas Pertanian tetap mendorong perubahan pola penggunaan energi di kalangan petani.
Mirza menegaskan, pihaknya memiliki semangat agar petani secara bertahap meninggalkan penggunaan kayu, terutama untuk aktivitas pertanian Perkebunan yang membutuhkan pembakaran dalam jumlah besar.
Di sisi lain, pemerintah mengakui tantangan utama saat ini adalah memastikan pasokan cangkang kemiri tetap tersedia di pasaran. Meski begitu, Mirza optimistis kebutuhan tersebut masih dapat dipenuhi.
“Insya Allah tetap ada pasokannya,” katanya.
Soal harga, pemerintah belum bisa membandingkan secara langsung antara biaya penggunaan kayu dan cangkang kemiri. Namun, menurutnya, persoalan utama bukan semata harga, melainkan dampak lingkungan yang ditimbulkan jika penggunaan kayu terus dibiarkan.
“Kalau kayu, dampaknya terhadap lingkungan yang harus kita jaga. Karena itu kita dorong agar tidak lagi memakai kayu,” tegasnya.
Pemprov NTB kini menghadapi tantangan besar untuk mengubah kebiasaan petani yang selama bertahun-tahun mengandalkan kayu sebagai sumber energi utama. Selain faktor biaya dan akses, pola pikir petani yang cenderung memilih cara praktis menjadi pekerjaan rumah tersendiri bagi pemerintah daerah.
Meski belum sepenuhnya beralih, upaya memperkenalkan bahan bakar alternatif dinilai menjadi langkah penting untuk menekan kerusakan lingkungan sekaligus menjaga keberlanjutan sektor pertanian perkebunan di NTB.(bul)
Mataram (Ekbis NTB) – Tantangan berkendara pada malam hari di wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB) masih tergolong tinggi. Selain kondisi penerangan yang minim di beberapa titik, sejumlah ruas jalan antar-kabupaten, jalur pedesaan, hingga akses menuju kawasan wisata tercatat belum memiliki marka jalan yang jelas atau sudah pudar. Keterbatasan visibilitas ini secara otomatis meningkatkan risiko kecelakaan, khususnya bagi para pengendara roda dua.
Merespons kondisi tersebut, instruktur keselamatan berkendara, Satria Wiman Jaya, menegaskan bahwa situasi ini menuntut fokus ekstra serta kesiapan kendaraan yang prima. Pengendara diminta untuk menurunkan ego dan tidak memacu kendaraan dengan kecepatan tinggi.
“Berkendara di malam hari dengan penerangan minim dan marka jalan yang tidak jelas sangat berisiko. Pengendara harus mengandalkan fokus, teknik, serta kesiapan kendaraan agar tetap aman di perjalanan,” ujar Satria di Mataram, Senin (18/5/2026).
Guna menekan potensi fatalitas di jalan raya, berikut adalah 7 panduan keselamatan (safety riding) yang wajib diterapkan saat melintasi jalur gelap di NTB:
1. Pastikan Sistem Penerangan OptimalLampu utama, lampu jauh (high beam), dan lampu sein wajib berfungsi normal. Gunakan lampu jauh saat jalan benar-benar gelap gulita, namun segera matikan atau pindah ke lampu dekat jika ada kendaraan dari arah berlawanan agar tidak menyilaukan.
2. Kurangi KecepatanTanpa marka jalan, batas lajur menjadi bias. Menurunkan laju kendaraan memberi Anda waktu reaksi yang lebih longgar untuk mengantisipasi lubang, kelokan mendadak, atau kendaraan lain.
3. Jaga Jarak Aman ExtraVisibilitas yang terbatas memperlambat refleks pengereman. Berikan jarak yang lebih lapang dengan kendaraan di depan guna menghindari tabrakan beruntun jika terjadi pengereman mendadak.
4. Gunakan Perlengkapan Reflektif (Glow in the Dark)Sangat disarankan memakai helm, jaket, atau rompi yang memiliki fitur reflektif. Bahan ini akan memantulkan cahaya dari kendaraan lain, sehingga posisi Anda mudah dideteksi di tengah kegelapan.
5. Fokus Penuh dan Hindari DistraksiSimpan ponsel Anda. Medan jalan yang menantang membutuhkan konsentrasi 100 persen tanpa kompromi.
6. Kenali Karakteristik Jalur NTBGeografis jalanan di NTB didominasi oleh trek berkelok, tanjakan, turunan curam, serta permukaan yang terkadang tidak rata. Potensi bahaya ini berlipat ganda saat malam hari karena tidak terlihat secara kasat mata.
7. Manfaatkan Panduan Visual AlamiJika marka jalan putih menghilang, gunakan tepi jalan (bahu jalan), sorot lampu kendaraan di depan, atau reflektor pembatas jalan (deliniator) sebagai patokan posisi berkendara Anda.
Satria juga menekankan pentingnya pengendara untuk terus mengasah kemampuan berkendara secara formal melalui pelatihan-pelatihan keselamatan.
“Pengendara disarankan untuk terus mengasah kemampuan melalui pelatihan safety riding agar lebih siap menghadapi kondisi jalan yang beragam, seperti yang sering ditemui di NTB,” tambahnya.
Bersamaan dengan edukasi ini, diperkenalkan pula kampanye keselamatan terbaru bertajuk “Jago Cari Aman Biar Happy”. Kampanye yang menyasar generasi muda ini bertujuan menggeser paradigma bahwa safety riding bukan sekadar kepatuhan terhadap aturan lalu lintas, melainkan sebuah gaya hidup (lifestyle) demi perjalanan yang nyaman, aman, dan menyenangkan. (r/fan)
Instruktur Safety Riding bersertifikat PT Astra Motor NTB, Satria Wiman Jaya saat memberikan tips berkendara aman bersama Paguyuban HALO pada Jumat 15 Mei 2026.
Mataram (Ekbis NTB) – Mengelola emosi kini menjadi salah satu fokus baru yang krusial dalam pelatihan keselamatan berkendara (safety riding). Hal ini terungkap dalam kegiatan Kopi Darat Gabungan (Kopdargab) sekaligus Pelatihan Berkendara Dasar yang digelar oleh Main Dealer Astra Motor Nusa Tenggara Barat (NTB) bersama Paguyuban Honda Asosiasi Lombok (HALO) di MPM Motor Mataram, pada Jumat 15 Mei 2026.
Instruktur Safety Riding bersertifikat PT Astra Motor NTB, Satria Wiman Jaya, menekankan bahwa mayoritas kecelakaan lalu lintas di jalan raya dipicu oleh ketidakmampuan pengendara dalam mengendalikan emosi. Faktor-faktor seperti berkendara terburu-buru tanpa rencana perjalanan, merasa ingin didahulukan, hingga memaksakan diri saat fisik lelah, menjadi pemicu utama perilaku berkendara yang tidak aman.
“Malam hari ini kami mengadakan safety riding, tentunya kami memiliki satu senjata baru buat teman-teman community yang digunakan di jalan raya, yaitu materi baru mengenai pelatihan berkendara dasar. Hal basic seperti pengelolaan emosi ini sangat memengaruhi teknik kita berkendara, termasuk cara menarik gas dan mengerem,” ujar Satria Wiman Jaya. Menurutnya, emosi yang tidak stabil dapat secara instan mengubah perilaku berkendara menjadi agresif dan berbahaya.
Pelatihan kali ini secara khusus membedakan dua tujuan utama, yaitu mencegah terjadinya kecelakaan dan menurunkan dampak negatif atau fatalitas jika kecelakaan tetap terjadi. Untuk meminimalisir fatalitas, Satria membagikan teknik 7 postur dasar berkendara, di antaranya menjaga kepala tetap fokus ke depan, pundak rileks, sikut sedikit ditekuk sebagai suspensi, empat jari penuh menggenggam stang (tidak boleh standby di tuas rem), posisi pinggul yang ideal, lutut berada di dalam dimensi motor, serta posisi kaki mantok di ujung step floor.
Selain itu, edukasi juga diberikan untuk posisi berboncengan yang aman, di mana pembonceng harus duduk di tengah, memeluk ringan pengendara, lutut menjepit ringan paha pengendara, dan kaki wajib berada di footstep. Astra Motor NTB melarang keras berkendara lebih dari dua orang. “Ketika kita berboncengan tiga, banyak kejadian kecelakaan yang di mana pengendara di bagian tengah itu dampak kecelakaannya semakin besar karena mereka enggak ada alat untuk berpegangan,” tambah Satria.
Rumus Tiga Detik dan Metode “Barelaba”
Untuk mengantisipasi bahaya akibat dinamika di jalan raya, instruktur membagikan teknik menjaga jarak aman minimal tiga detik dengan kendaraan di depan. Metode ini memanfaatkan benda statis seperti pohon atau tiang lampu sebagai acuan. Saat kendaraan di depan melewati acuan tersebut, pengendara di belakang mulai menghitung “seribu satu, seribu dua, seribu tiga”. Jika kendaraan baru melewati titik acuan tepat pada hitungan ketiga, maka jarak tersebut dipastikan aman untuk melakukan pengereman mendadak.
Selain faktor manusia, Astra Motor NTB juga menyoroti pentingnya pengecekan kendaraan secara mandiri sebelum berkendara (pre-trip check) guna menghindari kendala teknis di tengah jalan, seperti kasus putusnya sabuk CVT saat turing komunitas. Pengendara diimbau untuk selalu menerapkan pengecekan cepat menggunakan metode Barelaba:
BA (Ban): Memastikan kondisi tapak prima dan tidak kedaluwarsa.
RE (Rem): Memastikan fungsi kampas rem depan dan belakang berfungsi optimal.
LA (Lampu) Memastikan seluruh sistem pencahayaan aktif untuk keselamatan sekaligus menghindari tilang.
BA (Bahan Bakar): Memastikan tangki terisi cukup sesuai rute perjalanan.
Sinergi Paguyuban HALO dan Astra Motor NTB
Kegiatan rutin ini disambut sangat positif oleh komunitas. Ketua Paguyuban Honda Asosiasi Lombok (HALO), Agusma Wirawan, mengungkapkan bahwa saat ini terdapat 25 klub dari seluruh varian motor Honda—mulai dari Vario, PCX, Stylo, ADV, CRF, Tiger, Supra, hingga motor Honda klasik—yang bernaung di bawah paguyuban HALO dan terus berjalan seiringan dengan Astra Motor NTB.
“Hubungan kita istilahnya win-win solution-lah. Ketika kita memiliki kegiatan, kita disupport oleh Astra Motor NTB. Nah, ketika Astra Motor NTB ada event, kita juga support. Kemitraan ini sangat membantu kami di paguyuban, contohnya seperti agenda malam hari ini kita diberikan edukasi materi safety riding terbaru,” kata Wirawan yang juga aktif di klub Honda ADV Indonesia Lombok Chapter. Ia juga memuji produk Honda yang memiliki handling mantap, posisi riding style yang nyaman, serta konsumsi bahan bakar yang irit.
Melalui edukasi intensif ini, Astra Motor NTB mengajak seluruh anggota komunitas motor untuk bertransformasi menjadi role model atau panutan berkendara aman bagi masyarakat umum.
Di akhir sesi, pihak Astra Motor NTB juga mengumumkan akan menggelar Kompetisi Regional Safety Riding pada bulan Juni mendatang. Ajang tahunan ini menjadi jembatan bagi anggota komunitas di NTB untuk berprestasi. Pemenang juara satu dan dua dari kategori pria dan wanita terbaik akan dipilih untuk mewakili Astra Motor NTB melaju ke tingkat nasional di AHM Safety Riding Park, Deltamas, Jakarta. (fan)
