Home Blog Page 10

Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2026 di NTB: Kapal Perang KRI Pulau Rimau-724 Bawa Uang Tunai Rp8,3 Miliar ke Wilayah 3T

By
ekbisntb.com
-
0
Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat (BI NTB) bersama TNI Angkatan Laut (TNI AL) resmi melepas tim Ekspedisi Rupiah Berdaulat (ERB) 2026 di Pelabuhan Gili Mas, Lembar, pada Senin (18/5/2026).

Mataram (Ekbis NTB) — Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat (BI NTB) bersama TNI Angkatan Laut (TNI AL) resmi melepas tim Ekspedisi Rupiah Berdaulat (ERB) 2026 di Pelabuhan Gili Mas, Lembar, pada Senin (18/5/2026). Menggunakan kapal perang KRI Pulau Rimau-724, ekspedisi yang berlangsung pada 18–24 Mei 2026 ini membawa modal kerja penukaran uang senilai Rp8.340.000.000 (delapan miliar tiga ratus empat puluh juta Rupiah).

Jumlah modal kerja yang dibawa tahun ini tercatat meningkat sebesar 3,15% jika dibandingkan dengan pelaksanaan ERB pada tahun 2025 lalu. Selama sepekan ke depan, tim ekspedisi dijadwalkan menyinggahi lima pulau Terdepan, Terluar, dan Terpencil (3T) di wilayah NTB, yakni Pulau Moyo, Pusu Langgudu, Medang, Maringkik, dan Gili Gede.

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat (BI NTB) bersama TNI Angkatan Laut (TNI AL) resmi melepas tim Ekspedisi Rupiah Berdaulat (ERB) 2026 di Pelabuhan Gili Mas, Lembar, pada Senin (18/5/2026).

Analis Eksekutif Departemen Pengelolaan Uang (DPU) Bank Indonesia, Raden Aga Nugraha, menjelaskan bahwa ERB merupakan pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Program ini bertujuan untuk menjamin ketersediaan uang Rupiah yang layak edar di seluruh pelosok wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Tantangan geografis dan keberagaman tingkat pemahaman masyarakat terhadap uang Rupiah menjadi alasan utama pentingnya edukasi melalui ERB,” ujar Raden Aga Nugraha saat acara pelepasan di Pelabuhan Gili Mas.

Ia menambahkan, program ERB sendiri telah diakui secara global dengan meraih penghargaan Currency Initiative Award dalam ajang Central Banking Awards 2024 di London, berkat keberhasilan mengatasi kompleksitas geografis Indonesia melalui sinergi dengan TNI AL. Sejak tahun 2012 hingga 2025, kolaborasi kedua lembaga ini telah melaksanakan 150 kali kegiatan kas keliling di wilayah 3T dengan menjangkau 766 pulau.

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat (BI NTB) bersama TNI Angkatan Laut (TNI AL) resmi melepas tim Ekspedisi Rupiah Berdaulat (ERB) 2026 di Pelabuhan Gili Mas, Lembar, pada Senin (18/5/2026).

Dukungan penuh terhadap misi ini ditegaskan oleh Komandan Lanal Mataram, Kolonel Laut (P) Asep Tri Prabowo, S.T., M.A. Menurutnya, sinergi ini merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam menjaga kedaulatan ekonomi melalui penggunaan mata uang Rupiah, khususnya di wilayah-wilayah perbatasan dan terpencil.

Apresiasi senada juga datang dari Pemerintah Provinsi NTB. Menyampaikan pesan Gubernur NTB, Asisten II Setda NTB Lalu M. Faozal menyatakan bahwa kehadiran uang layak edar di wilayah pelosok merupakan fondasi penting bagi inklusi keuangan dan kesejahteraan masyarakat.

“Kegiatan ini bukti pelayanan negara hadir secara adil,” ungkap Lalu M. Faozal. Ia juga menekankan bahwa ERB tidak hanya menghadirkan layanan penukaran uang, melainkan turut mengemban misi edukasi Cinta, Bangga, Paham (CBP) Rupiah guna memperkuat rasa nasionalisme warga di wilayah 3T.

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat (BI NTB) bersama TNI Angkatan Laut (TNI AL) resmi melepas tim Ekspedisi Rupiah Berdaulat (ERB) 2026 di Pelabuhan Gili Mas, Lembar, pada Senin (18/5/2026).

Kegiatan ERB 2026 di Provinsi NTB kali ini merupakan rangkaian ke-6 dari total 18 kegiatan yang direncanakan secara nasional sepanjang tahun ini. Melalui sinergi yang kuat antara Bank Indonesia, TNI AL, dan Pemerintah Daerah, sistem keuangan yang sehat dan inklusif diharapkan dapat terus menyokong sektor-sektor strategis di NTB, mulai dari pariwisata, pertanian, hingga sektor UMKM.

Acara pelepasan tim ekspedisi tersebut dihadiri langsung oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB Hario K. Pamungkas, jajaran petinggi TNI AL, perwakilan Pemprov NTB, serta para pemangku kepentingan terkait. (r/fan)

Harga Minyak Goreng di Bima Rp28 Ribu Per Liter

By
ekbisntb.com
-
0
Ilustrasi. (Cooking,Palm,Oil,In,Glass,Bowl,And,Clear,Plastic,Bottle)

Bima (ekbisntb.com) – Harga minyak goreng di Kabupaten Bima, melonjak drastis. Harganya menembus Rp28 ribu per liter. Kenaikan terjadi pada hampir seluruh merk, termasuk minyak goreng subsidi.

Di salah satu ritel modern di Kabupaten Bima, minyak goreng premium merk Bimoli dijual Rp25 ribu untuk kemasan 1 liter dan Rp50 ribu untuk 2 liter. Sementara minyak goreng merk Fortune dipasarkan Rp25 ribu per liter dan Rp48 ribu untuk takaran 2 liter.

Salah seorang petugas ritel modern, Ningsih mengatakan kenaikan harga berlangsung bertahap sejak sebelum Ramadan. Kenaikan harga ini secara bertahap. Pihaknya lebih banyak menjual minyak goreng merk tertentu, karena masih menjadi pilihan konsumen dibanding merk premium lain yang lebih mahal.

“Walaupun naik harganya tapi memang dua merek itu yang masih jadi pilihan konsumen, karena harganya masih terbilang lebih terjangkau kalau dibanding merk premium lain,” katanya.

Kenaikan harga minyak goreng juga terjadi di tingkat pedagang sembako. Salah seorang pedagang, Misbah mengatakan harga minyak goreng terus naik sejak sebelum Ramadan. Harga Bimoli yang sebelumnya berada di kisaran Rp23 ribu hingga Rp24 ribu per liter, kini mencapai Rp28 ribu.

Menurut Misbah, konsumen kini lebih memilih minyak goreng kemasan kecil karena daya beli menurun. Ia pun memperbanyak stok ukuran 220 mililiter dan 400 mililiter.

“Karena mahal yang satu liter, saya stok yang kecil-kecil saja karena pembeli lebih pilih ukuran itu,” katanya.

Sementara, harga minyak goreng subsidi juga ikut naik. Jika sebelumnya dijual sekitar Rp22 ribu per liter, kini mencapai Rp25 ribu di tingkat pengecer. Ia menduga kenaikan harga minyak goreng subsidi maupun premium disinyalir melonjaknya harga plastik.

Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bima, Juraidin, ST., M.Si., mengatakan kenaikan harga dipicu naiknya bahan baku plastik dunia akibat konflik di kawasan Timur Tengah. Gangguan distribusi bahan baku mentah disebut berdampak pada produk kemasan plastik.

Menurutnya, pemerintah pusat tengah mencari sumber bahan baku alternatif dari negara lain di luar Timur Tengah, termasuk kawasan Amerika Latin. “Faktornya karena perang di Timur Tengah, sehingga harga plastik juga ikut naik,” ujarnya.

Ia menegaskan, pemerintah tidak pernah menaikkan harga minyak goreng subsidi meskipun harga plastik mahal. Harga eceran tertinggi (HET) Minyakita masih ditetapkan Rp15.700 per liter. Faktanya di lapangan pedagang menjual Rp20 ribu per liter dengan alasan stok terbatas.

“Kita cek di sejumlah toko modern juga stoknya sudah mulai kurang, bahkan ada yang kosong,” katanya. (hir)

Dana Revitalisasi dan Digitalisasi Pendidikan di NTB Capai Rp763,5 Miliar

By
ekbisntb.com
-
0
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Prof. Dr. Abdul Mu'ti didampingi Gubernur NTB H. Lalu Muhamad Iqbal berkunjung ke SMKN 1 Sikur, Lotim, Minggu (17/5/2026). (Suara NTB/rus)

Selong (ekbisntb.com) – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Prof. Dr. Abdul Mu’ti, M.Ed., meresmikan program Revitalisasi dan Digitalisasi Pendidikan se-Nusa Tenggara Barat (NTB) di SMKN 1 Sikur pada hari Minggu (17/5/2026).

Total bantuan yang dialokasikan untuk Provinsi NTB pada tahun 2025 mencapai angka fantastis, yakni Rp763,5 miliar. Dana tersebut terbagi menjadi Rp527,5 miliar untuk revitalisasi 531 sekolah dan Rp236 miliar untuk program digitalisasi.

Bantuan revitalisasi pendidikan menyasar berbagai jenjang, mulai dari PAUD hingga SLB. Rinciannya meliputi 69 PAUD, 227 SD, 107 SMP, 60 SMA, serta 11 SKB (Satuan Pendidikan Nonformal).

Khusus untuk Lombok Timur (Lotim), sebanyak 87 sekolah menerima bantuan total Rp105 miliar dengan perincian 7 PAUD, 36 SD, 9 SMP, 12 SMA, dan 4 SLB.

Sementara untuk Kabupaten Sumbawa, 37 sekolah mendapat alokasi Rp38 miliar yang terdiri dari 6 PAUD, 9 SMP, dan 10 SMA.

Dalam hal digitalisasi, Pemprov NTB mendapatkan bantuan untuk menyediakan 7.080 penyediaan perangkat pintar seperti Interactive Flat Panel/Smartboard, penggunaan platform interaktif, hingga pengelolaan administrasi sekolah berbasis data. Bantuan tersebar di 7.000 lebih sekolah senilai Rp236 miliar. Khusus untuk Lombok Timur, bantuan digitalisasi senilai Rp47 miliar.

Menteri Abdul Mu’ti menegaskan bahwa revitalisasi dan digitalisasi bukanlah tujuan akhir, melainkan bagian integral dari upaya peningkatan kualitas pendidikan secara menyeluruh. “Dengan demikian kita dapat meningkatkan mutu pendidikan guna membangun SDM Indonesia yang unggul, cerdas, mandiri, berakhlak mulia, dan berkomitmen untuk pembangunan bangsa,” ujarnya.

Selain pembangunan fisik, Menteri Abdul Mu’ti menyoroti pentingnya peningkatan kualitas pendidik. Tahun 2025 dialokasikan beasiswa untuk 12.500 guru yang belum S1 dengan nilai masing-masing Rp3 juta per semester. Sementara untuk jenjang D4 dan S1, disediakan bantuan Rp150 ribu per orang melalui sistem Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) untuk memenuhi kualifikasi.

“Guru adalah kunci keberhasilan pendidikan. Teknologi secanggih apa pun tidak bisa menggantikan peran guru. Fokus perhatian kita adalah pemenuhan kualifikasi, kompetensi, dan kesejahteraan guru,” tegasnya.

Program peningkatan kompetesi juga mencakup pelatihan AI (Artificial Intelligence) dan Coding yang akan menjadi pelajaran pilihan di sekolah-sekolah yang siap. Ke depan, jika sarana dan prasarana terpenuhi, AI dan Coding bisa menjadi mata pelajaran wajib di semua jenjang pendidikan.

Dalam pidatonya, Menteri menekankan pentingnya penguatan budaya dan infrastruktur karakter. Program ini diperkuat dengan penertiban kebijakan tiga kegiatan: menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk nasionalisme, doa bersama sebelum belajar-mengajar, serta pembiasaan hidup sehat seperti makan bergizi, gemar belajar, dan disiplin tidur.

Untuk meningkatkan motivasi, tahun 2025 akan diadakan Tes Kemampuan Akademik (TKA) untuk jenjang SLTA, dan menyusul SMP serta SD pada 2026. Menteri menjelaskan bahwa TKA bukan menjadi penentu kelulusan (partisipasi 98 persen), melainkan menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pendidikan.

“Memang ada realitas capaian nilai TKA yang belum sesuai harapan. Tapi itu bukan akhir segalanya, melainkan jadi bahan evaluasi,” ujarnya. Hasil TKA bahkan telah digunakan oleh salah satu perguruan tinggi di Belanda sebagai syarat penerimaan mahasiswa dari Indonesia. TKA untuk jenjang SMP akan menjadi syarat penerimaan murid baru SMA melalui jalur prestasi.

Bahasa Inggris Jadi Pelajaran Wajib di SD
Menteri Abdul Mu’ti mengumumkan bahwa mulai tahun 2027, Bahasa Inggris akan menjadi mata pelajaran wajib bagi siswa kelas III SD ke atas. Saat ini sedang digalakkan pelatihan Bahasa Inggris untuk guru-guru SD.

Menteri menekankan pentingnya memiliki “Tiga M”: Pertama Mental yang siap untuk maju. Mantap dengan stamina spiritual dan mental yang kuat. Ketiga, Misi yang lurus dalam melaksanakan pendidikan
“Pendidikan tak bisa dilakukan sendiri, harus dikepung semua pihak. Diharapkan dukungan semua agar semua program bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya,” pungkasnya.

Kepala SMKN 1 Sikur, Hasbi Ahmad, menyampaikan rasa syukur dan bangganya kepada Presiden Prabowo Subianto serta Mendikdasmen atas bantuan revitalisasi yang diberikan. Tahun 2025, sekolahnya mendapatkan tiga Ruang Kelas Baru (RKB) yang sudah bisa dirasakan manfaatnya.

Ia menjelaskan bahwa SMKN 1 Sikur memiliki 51 rombongan belajar dengan 1.610 siswa, namun sarana prasarana ruang belajar baru tersedia 29 ruang—masih kekurangan 22 ruang belajar. Dari 11 kompetensi keahlian, baru tiga yang memiliki ruang praktik, sehingga masih kekurangan delapan ruang praktik kompetensi.

“Kehadiran Gubernur dan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah menjadi angin segar bagi pembangunan pendidikan di NTB,” ujar Hasbi Ahmad. (rus)

Bangga Putra Daerah Masuk Jajaran Komisaris ITDC

By
ekbisntb.com
-
0
H. Lalu Muhamad Iqbal dan Sabolah Al Kalamby (Suara NTB/era)

GUBERNUR Nusa Tenggara Barat (NTB) H. Lalu Muhamad Iqbal merasa bangga usai aktivis senior Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) NTB Sabolah Al Kalamby dipercaya menjabat Komisaris PT Mandalika Grand Prix Association (MGPA) pengelola Pertamina Sirkuit Mandalika di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika.

Pengangkatan Sabolah menjadi Komisaris MGPA oleh PT InJourney Tourism Development Corporation (ITDC), tutur Iqbal, diharapkan bisa menjadi komunikator yanh baik antara pengelola Pertamina Sirkuit Mandalika di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika dengan warga sekitar.

“Saya memgucapkan selamat dan ikut bangga salah satu anak muda terbaik di Lombok Tengah diberi kepercayaan duduk di manajemen pengelola Sirkuit Mandalika,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Minggu, 17 Mei 2026.

Iqbal percaya Sabolah bisa menjadi komunikator yang baik antara MGPA dengan masyarakat sekitar Sirkuit Mandalika. Alasannya, Sabolah merupakan pemuda yang tumbuh besar di kawasan Mandalika

“Beliau adalah anak asli Lingkar Mandalika. Karena itu beliau adalah simbol penguatan integrasi Kawasan Mandalika dengan masyarakat di lingkar Mandalika dan masyarakat NTB pada umumnya,” ujar Eks Dubes Indonesia untuk Turki itu.

Iqbal menitipkan pesan kepada ITDC, MGPA beserta jajaran pejabat yang baru agar pembangunan di Mandalika harus berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya.

Sebelumnya, InJourney Tourism Development Corporation (ITDC) menunjuk aktivis senior PMII NTB sebagai salah satu komisaris di MGPA.

Penunjukan tersebut menjadi bagian dari restrukturisasi jajaran direksi dan komisaris MGPA untuk memperkuat pengembangan sport tourism dan penyelenggaraan event internasional di Mandalika.

Sabolah menyampaikan komitmennya untuk dapat berkolaborasi dan bersinergi dengan pemerintah daerah.

“Saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak, terutama kepada Bapak Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal atas dukungan dan komitmen beliau untuk terus berkolaborasi dalam mengembangkan Mandalika sebagai salah satu ikon NTB dan Indonesia di mata dunia,” kata Sabolah.

Menurutnya, pengembangan Mandalika tidak cukup hanya berfokus pada suksesnya penyelenggaraan event internasional, tetapi juga harus mampu menghadirkan dampak ekonomi dan sosial yang nyata bagi masyarakat NTB, khususnya warga di sekitar kawasan Mandalika.

Karena itu, Sabolah berujar, salah satu fokus utama yang akan terus didorong adalah memperbesar keterlibatan sumber daya lokal dalam setiap event yang digelar di Sirkuit Mandalika.

Dia mencontohkan, pada penyelenggaraan MotoGP dan berbagai event internasional lainnya, putra-putri daerah NTB sudah mulai dilibatkan sebagai marshal dan tenaga pendukung pelaksanaan kegiatan.

“Event MotoGP sudah ada keterlibatan putra-putri daerah, dan pada event-event lainnya kami juga akan terus mengupayakan agar partisipasi masyarakat lokal semakin besar,” tutupnya. (era)

Berangkat Ilegal ke Malaysia, 10 PMI Asal NTB Dideportasi

By
ekbisntb.com
-
0
Penjemputan PMI ilegal asal NTB yang dideportasi dari Malaysia oleh tim Disnakertrans NTB di Pelabuhan Lembar, Minggu, 17 Mei 2026. (Suara NTB/ist)

Mataram (ekbisntb.com) – Sebanyak 10 orang Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dideportasi oleh Departemen Imigrasi Malaysia. Mereka adalah PMI ilegal, yang berangkat tidak sesuai dengan prosedur. Hal itu karena keberangkatan mereka tidak tercatat dalam data Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) maupun instansi terkait penempatan PMI di NTB.

Kepala Bidang Penempatan dan Perluasan Tenaga Kerja (Penta) di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) NTB, H. Isnanto Karyawan mengatakan, Minggu (17/5), pihaknya akan menjemput lima dari 10 PMI yang dideportasi tersebut di Pelabuhan Lembar, Lombok Barat.

Selain lima orang itu, ada juga seorang perempuan asal Lombok Barat yang kembali dari Singapura setelah menyelesaikan kontrak kerja selama tiga tahun.

“Yang dijemput di Lembar ada lima orang, terdiri dari tiga orang asal Lombok Timur, satu orang dari Lombok Tengah, dan satu perempuan dari Sedayu, Lombok Barat,” ujarnya kepada Suara NTB, Minggu, 17 Mei 2026.

Sementara itu, empat PMI lainnya memilih pulang secara mandiri menggunakan biaya pribadi maupun bantuan keluarga. Satu orang asal Lombok Tengah bahkan difasilitasi keluarganya dengan tiket pesawat atas nama anggota keluarga.

Menurut informasi sementara yang diterima dari pihak penghubung di Malaysia, sebagian besar PMI tersebut bekerja di sektor perkebunan sawit. Deportasi dilakukan karena berbagai persoalan, mulai dari pelanggaran kontrak kerja hingga masalah hukum di Malaysia. Sebagian di antaranya disebut melarikan diri dari tempat kerja sehingga ditangkap pihak imigrasi Malaysia.

“Informasi awal, ada yang bermasalah dengan kontrak kerja dan ada juga yang tersangkut persoalan hukum sehingga diamankan imigrasi Malaysia,” jelasnya.

Meski demikian, ia mengaku masih menunggu keterangan langsung dari para PMI untuk mengetahui secara pasti penyebab deportasi tersebut.

Pemerintah Provinsi NTB bersama Badan Penghubung di Jakarta dan pihak terkait di Malaysia terus melakukan pemantauan serta pendampingan proses kepulangan para PMI hingga tiba di daerah asal masing-masing.

Selain penjemputan di Pelabuhan Lembar, Disnakertrans NTB juga telah berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten di Lombok Timur dan Lombok Tengah untuk menyiapkan kendaraan bagi PMI yang akan dipulangkan ke kampung halaman mereka.

“Jadi Lombok Tengah, Lombok Timur siapkan mobil untuk menyiapkan pulang ke Lombok Timur dan Lombok Tengah,” pungkasnya. (era)

Realisasi Investasi di NTB Tembus 17 Persen

By
ekbisntb.com
-
0
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTB H. Irnadi Kusuma  

REALISASI investasi di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) pada triwulan pertama tahun 2026 mengalami kenaikan sgnifikan di banding tahun 2025 lalu. Tahun ini, realisasi investasi tembus hingga 17 persen. Capaian ini lebih tinggi 5 persen dibanding tahun 2025 lalu yang hanya sekitar 12 persen.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) NTB, Irnadi Kusuma mengaku optimis target investasi Rp68 triliun yang diberikan oleh Kementerian Investasi bisa terealisasi pada akhir tahun nanti.
“Kalau dulu kan hanya 12 persen. Sekarang meningkat signifikan,” ujarnya kepada Suara NTB, Minggu, 17 Mei 2026.

Menurutnya, salah satu faktor meningkatnya data realisasi investasi tahun ini karena adanya peningkatan kesadaran pelaku usaha dalam melaporkan nilai investasi. Salah satu alasan mengapa pelaku usaha lebih aktif melaporkan nilai investasi di tahun ini, lanjut Irnadi karena pihaknya kini aktif melakukan pendampingan kepada para pelaku investasi agar tertib melaporkan nilai investasi yang mereka kelola.

“Kalau sebelumnya kan mereka masih diam-diam saja. Kita sekarang ini sudah mulai pendampingan gitu dan kita jemput bola ke masing-masing pelaku investasi, perusahaan. Kita turun langsung lah gitu untuk membantu mereka melaporkan,” jelasnya.

Nilai investasi di NTB masih didominasi oleh Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan sektor pertambangan tetap berada di posisi utama. Disusul oleh sektor pariwisata.

Menyinggung soal nilai total investasi jika dirupiahkan, Mantan Kepala Biro Pemerintahan Setda NTB ini mengaku belum menghitung secara rinci. Namun, berdasarkan hitungan kasar 17 persen dari 68 triliun didapatkan nilai sekitar Rp11,56 triliun.

“Nah saya lupa jumlahnya itu berapa. Kita hitung saja dari 68 triliun kalau dibagi 17 persennya itu berapa. Ada angkanya di kantor, lupa saya,” akuinya.

Di tengah tingginya target investasi, Pemprov NTB menghadapi tantangan terkait rencana detail tata ruang (RDTR) di masing-masing kabupaten/kota yang belum rampung. RDTR ini sebagai dasar dalam menyusun acuan izin pemanfaatan ruang, pedoman pembangunan, pengendali pemanfaatan ruang, penentu intensitas ruang dan dasar penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan.

Irnadi mengatakan, secara umum hampir semua wilayah di NTB belum merampungkan RDTR ini, padahal ini menjadi salah satu syarat dalam input perizinan di dalam Online Single Submission (OSS).

Jika RDTR ini belum rampung, sementara di wilayah tersebut menjadi target investasi maka izinnya tidak bisa dikeluarkan karena belum terdata dalam sistem.

“Ini kita dorong agar kabupaten/kota bisa menyelesaikan, kami terus berkoordinasi juga lewat teman-teman PUPR,” katanya.

Adapun untuk mencapai target 68 triliun, Mantan Kepala Samsat KLU ini kini mulai membidik beberapa jenis investasi, salah satunya terkait dengan rencana pembangunan seaplane di Bendungan Batujai, Kabupaten Lombok Tengah.

Menurutnya, Gubernur Iqbal memberikan tugas khusus kepada pihaknya dalam mengawal investasi di daerah. Gubernur, sambungnya bersama calon investor sudah bertemu dan akan dilakukan tahapan selanjutnya dari investasi tersebut.

Pembangunan seaplane atau pesawat air ini bertujuan untuk meningkatkan konektivitas menuju Lombok, sehingga wisatawan yang dari Bali maupun dari NTT atau daerah lainnya bisa langsung menuju Lombok dengan menggunakan pesawat air itu.

“Ini untuk konektivitas, memperkuat arus pariwisata supaya angka kunjungan meningkat karena yang kita kejar sekarang wisatawan yang menengah ke atas atau high tourism,” lanjutnya.

Selain seaplane, ada beberapa investasi yang dibidik termasuk pembangkit listrik, kemudian dari Berkah Energi Lombok yang nilai investasinya mencapai Rp3,1 triliun.

“Secara umum nilai investasinya ini besar-besar, kalau untuk seaplane belum bisa saya sebutkan, nanti di April mulai akan dilakukan perizinan,” pungkasnya. (era)

Seribu Pengusaha Properti akan Kumpul di NTB

By
ekbisntb.com
-
0
Hery Athmaja (Suara NTB/dok)

Mataram (ekbisntb.com) – Dewan Pengurus Daerah Real Estate Indonesia Nusa Tenggara Barat (DPD REI NTB) menyatakan kesiapan menjadi tuan rumah peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-55 REI tahun 2027. Kegiatan berskala nasional itu diproyeksikan menghadirkan sekitar 1.000 hingga 1.500 pengusaha dari berbagai sektor ke NTB.

Ketua DPD REI NTB, Hery Athmaja, mengatakan penunjukan NTB sebagai calon tuan rumah bermula saat dirinya menghadiri HUT REI ke-54 di Lampung. Dalam rapat internal organisasi, ia menyatakan kesiapan NTB untuk menjadi penyelenggara.

“Waktu di Lampung ada rapat internal menentukan tuan rumah. Saya angkat tangan menyatakan NTB siap menjadi tuan rumah,” ujar Hery.

Menurutnya, NTB dipilih karena memiliki potensi pariwisata yang besar dan layak dipromosikan ke tingkat nasional maupun internasional. Rencana tersebut juga telah disampaikan kepada Gubernur NTB, Lalu. Iqbal dan mendapat dukungan penuh.

Ia menjelaskan, kegiatan tersebut direncanakan berlangsung pada awal Mei 2027 dengan rangkaian acara selama empat hari. Selain agenda internal organisasi, para peserta juga akan diajak mengunjungi sejumlah destinasi wisata di NTB selama sekitar satu pekan.

“Peserta yang hadir bukan hanya developer, tetapi juga pelaku usaha lain seperti perhotelan, pabrik, dan sektor terkait lainnya,” katanya.

Hery menilai kegiatan nasional itu akan memberikan dampak ekonomi signifikan bagi daerah, terutama bagi pelaku UMKM dan sektor pariwisata. Kehadiran ribuan peserta diyakini mampu mendorong perputaran ekonomi lokal.

“Ketika mereka berkumpul di satu tempat, pasti UMKM di sekitar lokasi ikut bergerak. Ekonomi lokal akan terdongkrak,” ujarnya.

Selain itu, forum tersebut juga dinilai membuka peluang investasi baru di NTB. Pemerintah daerah, baik gubernur maupun bupati/wali kota, rencananya akan dilibatkan dalam forum bisnis untuk mempresentasikan program pembangunan dan potensi investasi daerah.

“Siapa tahu ada investor yang tertarik membangun di NTB setelah melihat langsung potensinya,” kata Hery.

Rangkaian kegiatan nantinya akan meliputi forum bisnis, rapat internal REI se-Indonesia, gala gathering, hingga city tour ke sejumlah destinasi wisata unggulan di NTB.

Hery berharap kegiatan tersebut dapat menjadi momentum promosi wisata NTB secara luas melalui media sosial para peserta yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia.

“Kami ingin menyampaikan bahwa NTB adalah salah satu destinasi wisata halal terbaik di Indonesia,” ujarnya.

DPD REI NTB juga berencana menghadirkan sejumlah menteri dalam kegiatan itu, di antaranya Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), serta kementerian terkait sektor perumahan.

Selain agenda utama, REI NTB juga menyiapkan kegiatan sosial berupa penanaman satu juta pohon yang diharapkan dapat melibatkan pemerintah daerah dan berbagai pihak lainnya. (bul)

Kemenhaj NTB: Seluruh Jemaah dalam Kondisi Sehat Jelang Puncak Haji

By
ekbisntb.com
-
0
Kemenhaj NTB: Seluruh Jemaah dalam Kondisi Sehat Jelang Puncak Haji
Lalu Muhamad Amin (Suara NTB/dok)

Mataram (ekbisntb.com) – Kondisi jemaah haji asal NTB yang saat ini berada di Tanah Suci dilaporkan dalam keadaan baik dan sehat menjelang pelaksanaan puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna).
Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umrah NTB, H. L. Muhamad Amin, di Praya, Minggu, 17 Mei 2026 mengatakan, laporan dari petugas pendamping di Arab Saudi menunjukkan seluruh jemaah dari kloter 1 hingga kloter 15 dalam kondisi stabil.

“Alhamdulillah dari laporan petugas yang mendampingi jamaah kita dari kloter 1 sampai kloter 15, seluruh ketua kloter terus memberikan informasi bahwa kondisi jamaah kita dalam keadaan baik. Secara keseluruhan sehat dan seluruh jamaah juga telah melaksanakan ibadah umrah,” ujarnya.

Saat ini, kata Amin, petugas tengah fokus melakukan berbagai persiapan menjelang fase Armuzna yang menjadi puncak pelaksanaan ibadah haji. Menurutnya, fase ini menjadi perhatian khusus karena membutuhkan kesiapan fisik yang prima dari seluruh jemaah.

“Sekarang sedang dilakukan koordinasi dalam rangka persiapan Armuzna. Ini menjadi perhatian khusus karena merupakan puncak ibadah haji,” katanya.
Ia mengimbau seluruh jemaah asal NTB agar menjaga kondisi kesehatan dan tidak memaksakan diri melakukan ibadah sunnah secara berlebihan sebelum puncak haji berlangsung.

Jemaah diminta tidak terlalu sering melaksanakan umrah sunnah maupun aktivitas ibadah lain yang berpotensi menguras stamina.

“Diharapkan jamaah tidak memaksakan diri melaksanakan ibadah sunnah atau umrah terlalu sering agar kesehatannya tetap terjaga sebelum puncak haji,” tegasnya.

Terkait kondisi kesehatan jemaah, Amin menyebut hingga saat ini belum ada laporan kasus serius. Beberapa jemaah sempat mengalami gangguan kesehatan ringan seperti flu dan batuk setelah tiba di hotel usai melaksanakan umrah. Namun kondisi tersebut langsung ditangani oleh tim kesehatan.

“Kalau ada yang mengalami flu atau pilek langsung ditangani oleh tim kesehatan dan terus dipantau secara intensif oleh petugas,” jelasnya.

Sementara itu, dari total kuota jemaah haji NTB sebanyak 5.864 orang, sebanyak 5.863 jemaah telah diberangkatkan ke Tanah Suci.

Satu jemaah tersisa dijadwalkan berangkat pada Senin, 18 Mei 2026 melalui Jakarta sebelum bergabung dengan rombongan di Arab Saudi.

Amin menjelaskan hanya terdapat satu calon jemaah yang akhirnya tidak dapat diberangkatkan karena proses penggantian dilakukan setelah batas pengurusan visa ditutup.

“Secara keseluruhan hanya satu orang yang tidak bisa diberangkatkan karena proses penggantian dilakukan saat pengurusan visa sudah ditutup,” katanya.

Dengan seluruh tahapan keberangkatan yang hampir rampung, diharapkan seluruh jemaah haji asal NTB dapat menjalankan rangkaian ibadah puncak dengan lancar dan kembali ke daerah dalam keadaan sehat. (bul)

Gubernur NTB Bangga Anak Lingkar Mandalika Jadi Komisaris MGPA

By
ekbisntb.com
-
0
Gubernur NTB Bangga Anak Lingkar Mandalika Jadi Komisaris MGPA

Mataram (ekbisntb.com) – Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal merasa bangga dan memberikan apresiasi usai aktivis asal Lombok Tengah, Sabolah Al Kalamby jabat Komisaris PT Mandalika Grand Prix Association (MGPA) pengelola Pertamina Sirkuit Mandalika di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika.

Pengangkatan Sabolah menjadi Komisaris MGPA oleh PT InJourney Tourism Development Corporation (ITDC), tutur Iqbal, diharapkan bisa menjadi komunikator yang baik antara pengelola Pertamina Sirkuit Mandalika di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika dengan warga sekitar.

“Saya memgucapkan selamat dan ikut bangga salah satu anak muda terbaik di Lombok Tengah diberi kepercayaan duduk di manajemen pengelola Sirkuit Mandalika,” ujar Iqbal kepada media, Minggu (17/5).

Iqbal percaya Sabolah bisa menjadi komunikator yang baik antara MGPA dengan masyarakat sekitar Sirkuit Mandalika. Musababnya, Sabolah merupakan pemuda yang tumbuh besar di kawasan Mandalika

“Beliau adalah anak asli Lingkar Mandalika. Karena itu beliau adalah simbol penguatan integrasi Kawasan Mandalika dengan Masyarakat di lingkar mandalika dan masyarakat NTB pada umumnya,” ujar Eks Dubes Indonesia untuk Turki itu.

Iqbal menitipkan pesan kepada ITDC, MGPA beserta jajaran pejabat yang baru agar pembangunan di Mandalika harus berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya.

Sebelumnya, InJourney Tourism Development Corporation (ITDC) menunjuk aktivis senio Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Nusa Tenggara Barat Sabolah Al Kalamby sebagau Komisaris PT Mandalika Grand Prix Association (MGPA) pengelola Pertamina Sirkuit Mandalika di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika.

Penunjukan tersebut menjadi bagian dari restrukturisasi jajaran direksi dan komisaris MGPA untuk memperkuat pengembangan sport tourism dan penyelenggaraan event internasional di Mandalika. Sabolah menyampaikan komitmennya untuk dapat berkolaborasi dan bersinergi dengan pemerintah daerah.

“Saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak, terutama kepada Bapak Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal atas dukungan dan komitmen beliau untuk terus berkolaborasi dalam mengembangkan Mandalika sebagai salah satu ikon NTB dan Indonesia di mata dunia,” kata Sabolah.

Menurutnya, pengembangan Mandalika tidak cukup hanya berfokus pada suksesnya penyelenggaraan event internasional, tetapi juga harus mampu menghadirkan dampak ekonomi dan sosial yang nyata bagi masyarakat NTB, khususnya warga di sekitar kawasan Mandalika.

Karena itu, Sabolah berujar, salah satu fokus utama yang akan terus didorong adalah memperbesar keterlibatan sumber daya lokal dalam setiap event yang digelar di Sirkuit Mandalika. (ndi)

BPS NTB: Pelemahan Rupiah Belum Berdampak

By
ekbisntb.com
-
0
Aktivitas ekonomi masyarakat di Mataram, BPS menyebut pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolas AS belum berdampak. (Suara NTB/bul)

Mataram (Suara NTB) – Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dinilai belum memberikan dampak langsung yang signifikan terhadap inflasi di Provinsi NTB, khususnya terhadap harga barang yang dikonsumsi masyarakat sehari-hari.

Diketahui, nilai tukar rupiah berada pada level terendah, tembus hingga Rp17.600 per dolar AS.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) NTB, Dr. H. Wahyudin, MM, menjelaskan bahwa pengaruh pelemahan kurs lebih banyak dirasakan pada sektor industri yang masih bergantung pada bahan baku impor.

“Kalau dari sisi nilai tukar tentu tetap ada hitungan terkait impor dan ekspor. Kalau bahan bakunya dari impor, tentu ketika nilai tukar melemah harga bahan baku bisa naik,” ujarnya, pekan kemarin.

Meski demikian, Wahyudin menegaskan kenaikan harga bahan baku impor tersebut tidak otomatis berdampak langsung pada inflasi daerah. Sebab, inflasi yang dihitung BPS mengacu pada Indeks Harga Konsumen (IHK), yakni perubahan harga barang dan jasa yang langsung dikonsumsi masyarakat.

“Barang-barang bahan baku itu kan umumnya tidak dipergunakan langsung oleh masyarakat. Yang kita hitung itu indeks harga konsumen, artinya barang yang digunakan masyarakat,” jelasnya.

Menurutnya, dampak baru akan terasa apabila bahan baku impor tersebut digunakan untuk memproduksi barang konsumsi yang kemudian dijual ke masyarakat dengan harga lebih tinggi.

“Nah, kalau produk industri itu menggunakan bahan impor, mungkin harga produknya bisa naik. Itu baru bisa berpengaruh,” katanya.

Namun demikian, pelaku usaha dinilai memiliki berbagai strategi untuk menjaga harga produk tetap stabil di tengah tekanan biaya produksi akibat pelemahan rupiah.

Wahyudin menyebut perusahaan dapat melakukan efisiensi, termasuk menyesuaikan ukuran atau berat produk agar harga jual tetap terjangkau bagi konsumen.

“Pelaku usaha juga bisa bermain di sisi ukuran produk, misalnya beratnya diperkecil atau strategi lainnya supaya harga tetap stabil,” ujarnya.

Ia menambahkan, kondisi nilai tukar rupiah tetap menjadi salah satu indikator ekonomi yang terus dipantau karena berpotensi memengaruhi aktivitas perdagangan, terutama sektor usaha yang bergantung pada bahan baku dari luar negeri.

Meski kurs rupiah mengalami tekanan dalam beberapa waktu terakhir, BPS memastikan kondisi ini belum memberikan dampak besar terhadap lonjakan harga di tingkat konsumen di NTB. (bul)

1...91011...851Page 10 of 851