Lombok (ekbisntb.com)- Minat masyarakat NTB untuk bekerja ke luar negeri sepanjang tahun 2025 terbilang tinggi. Berdasarkan data Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) NTB, tercatat secara resmi sebanyak 25.062 warga NTB berangkat bekerja ke luar negeri selama periode Januari hingga Desember 2025.

Data BP3MI NTB menunjukkan, mayoritas pekerja migran Indonesia (PMI) asal NTB ditempatkan di negara-negara Asia Tenggara. Malaysia menjadi negara tujuan utama dengan jumlah penempatan mencapai 88,89 persen. Selanjutnya disusul Brunei Darussalam sebanyak 8,64 persen, serta Singapura sebanyak 2,47 persen.

Sementara itu, jika dilihat dari daerah asal kabupaten/kota, penempatan PMI asal NTB didominasi dari wilayah Pulau Lombok. Kabupaten Lombok Tengah tercatat sebagai daerah pengirim terbanyak dengan 41,36 persen, disusul Lombok Timur sebanyak 33,95 persen, dan Lombok Barat sebanyak 20,99 persen.

Adapun daerah lain menyumbang jumlah yang relatif kecil, yakni Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Utara masing-masing 1,23 persen, kemudian Kabupaten Bima dan Sumbawa masing-masing 0,62 persen.

Dari sisi jabatan atau jenis pekerjaan, data BP3MI NTB mencatat bahwa sebagian besar PMI asal NTB bekerja di sektor perkebunan. Plantation worker mendominasi dengan jumlah 88,27 persen. Selain itu, terdapat skilled workers, construction worker, dan domestic worker.

Sementara jabatan lainnya seperti cook, general worker, housekeeper and family, serta kitchen helper masing-masing tercatat sekitar 0,62 persen. Data ini menunjukkan bahwa sektor informal dan padat karya masih menjadi pilihan utama pekerja migran asal NTB.

Dari sisi jenis kelamin, PMI asal NTB masih didominasi oleh laki-laki. Tercatat 93,21 persen merupakan pekerja laki-laki, sedangkan perempuan sekitar 6,79 persen. Komposisi ini mencerminkan karakteristik lapangan kerja di negara tujuan yang banyak menyerap tenaga kerja laki-laki, khususnya di sektor perkebunan dan konstruksi.

Selain data penempatan, BP3MI NTB juga mencatat skema penempatan pekerja migran sepanjang 2025. Beberapa perusahaan penempatan PMI (P3MI) tercatat menempatkan pekerja dalam jumlah besar. Di antaranya Primadaya Pratama Pandukarya dengan 3.418 orang atau 13,64 persen, Cipta Rezeki Utama sebanyak 2.425 orang atau 9,68 persen, serta Wira Karitas sebanyak 2.402 orang atau 9,58 persen.

Kemudian disusul Pamor Sapta Dharma sebanyak 2.235 orang, Hamparan Karya Insani 1.901 orang, Agesa Asa Jaya 1.149 orang, dan sejumlah P3MI lainnya dengan jumlah penempatan bervariasi.

BP3MI NTB menegaskan bahwa data tersebut menjadi dasar evaluasi dan penguatan pelindungan bagi PMI asal NTB, sekaligus mendorong peningkatan penempatan yang prosedural dan aman.

“Pemerintah juga terus mengimbau masyarakat untuk berangkat bekerja ke luar negeri melalui jalur resmi guna meminimalkan risiko dan memastikan hak-hak pekerja migran terpenuhi,” demikian Kepala BP3MI NTB, Noerman Adhiguna.(bul)

Lombok (ekbisntb.com)- Perum Bulog Kantor Wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB) mencatat capaian positif dalam pengadaan gabah dan beras sepanjang tahun 2025. Hingga akhir tahun, realisasi serapan Bulog NTB berhasil melampaui target yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Kondisi ini sekaligus memastikan ketersediaan beras di wilayah NTB berada dalam kondisi aman menjelang bulan suci Ramadan dan Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah.

Pimpinan Wilayah Perum Bulog NTB, Mara Kamin Siregar, mengungkapkan bahwa target pengadaan setara beras pada tahun 2025 ditetapkan sebesar 181.925 ton. Namun, realisasi serapan yang berhasil dicapai justru menembus angka 189.862 ton atau sekitar 104,36 persen dari target.

“Alhamdulillah, target pengadaan gabah dan beras tahun 2025 dapat kita lampaui. Ini menunjukkan bahwa pengadaan berjalan dengan baik dan pasokan beras di NTB dalam kondisi aman,” ujar Mara Kamin Siregar, Selasa (6/1).

Capaian tersebut menjadi indikator keberhasilan Bulog NTB dalam menjalankan fungsi stabilisasi pangan, sekaligus memperkuat cadangan beras pemerintah di daerah. Menurut Regar, keberhasilan ini tidak terlepas dari sinergi yang baik antara Bulog, pemerintah daerah, serta para petani dan mitra penggilingan padi serta seluruh stakeholder di NTB.

“Serapan gabah dan beras berjalan lancar berkat dukungan berbagai pihak. Bulog terus berkomitmen menyerap hasil panen petani sesuai ketentuan pemerintah untuk menjaga kesejahteraan petani sekaligus ketahanan pangan,” jelasnya.

Selain capaian pengadaan, Bulog NTB juga memastikan bahwa kondisi stok beras di gudang saat ini berada pada level yang sangat memadai. Hingga awal Januari 2026, persediaan beras yang tersimpan di gudang Bulog NTB tercatat sekitar 160.409 ton.

“Persediaan beras saat ini kurang lebih 160.409 ton. Stok ini cukup aman dalam rangka menyambut Ramadan dan Hari Raya Idulfitri pada Februari 2026 ini,” tegas Regar.

Ia menambahkan, Bulog NTB terus melakukan pemantauan terhadap dinamika kebutuhan pangan masyarakat, terutama menjelang periode hari besar keagamaan yang biasanya diikuti peningkatan konsumsi. Dengan stok yang tersedia, Bulog optimistis dapat menjaga stabilitas pasokan dan harga beras di pasaran.

Terkait pengadaan untuk tahun 2026, Regar menyampaikan bahwa pihaknya masih menunggu kebijakan dan penetapan target resmi dari kantor pusat Perum Bulog. Namun demikian, Bulog NTB siap melaksanakan penugasan yang diberikan pemerintah guna mendukung ketahanan pangan nasional.

“Untuk pengadaan tahun 2026, kami masih menunggu data dan arahan dari kantor pusat. Prinsipnya, Bulog NTB siap menjalankan penugasan sesuai kebijakan pemerintah,” pungkasnya.

Dengan capaian serapan yang melampaui target serta stok beras yang aman, Bulog NTB optimistis mampu menjaga ketersediaan pangan dan memberikan rasa tenang bagi masyarakat NTB menghadapi Ramadan dan Idulfitri tahun ini.(bul)

Lombok (ekbisntb.com)- Prospek sektor properti di Provinsi NTB pada 2026 terancam lesu akibat belum tuntasnya kepastian Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) oleh pemerintah. Kondisi ini membuat pengembang kesulitan melakukan ekspansi dan berpotensi menekan pertumbuhan ekonomi daerah secara signifikan.

Ketua Real Estate Indonesia (REI) NTB, Hery Athmaja di Mataram, Selasa, 6 Januari 2025 mengatakan, hingga awal 2026, persoalan RTRW masih menjadi hambatan utama sektor properti.

Proses penetapan RTRW masih, sehingga pengembang belum memiliki kepastian lokasi pembangunan.

“Kalau RTRW belum jelas, teman-teman pengembang susah bergerak. Mau bangun di mana, lahan yang mana, itu belum bisa dipastikan,” kata Hery.

Ia menjelaskan, proyek properti yang sudah mengantongi izin sebelumnya masih tetap berjalan. Namun untuk proyek baru, terutama yang berencana melakukan ekspansi atau penambahan unit, praktis tertahan.

“Kondisi ini sangat menyulitkan. Pengembang jadi tidak bisa berkreasi karena dasar izinnya belum ada,” ujarnya.

Dampak dari ketidakpastian tersebut mulai terlihat pada kuota rumah subsidi. Secara nasional, kuota rumah subsidi tahun ini masih tetap di angka 350 ribu unit, sama seperti tahun sebelumnya. Namun, porsi NTB justru mengalami penurunan.

“Kalau kondisi normal, NTB seharusnya bisa mendapatkan sekitar 6 ribu unit. Tahun kemarin turun menjadi sekitar 4 ribu. Kalau ketidakjelasan ini terus berlanjut, kami khawatir bisa turun sampai 2 ribu unit,” ungkap Hery.

Menurutnya, penurunan sektor properti tidak hanya merugikan pengembang, tetapi juga berdampak langsung pada masyarakat yang membutuhkan rumah dan perekonomian daerah.

Sektor properti selama ini menjadi salah satu penggerak utama ekonomi karena melibatkan banyak usaha turunan, mulai dari bahan bangunan, jasa konstruksi, tenaga kerja, hingga UMKM.

“Kalau properti tidak jalan, banyak usaha ikutan yang tidak jalan. Dari penyedia pasir, batu-bata, bahan bangunan, genteng, belum lagi tenaga kerja yang terlibat. Ekonomi NTB otomatis ikut turun. Ini sektor yang efek bergandanya besar,” tegasnya.

Hery menilai, dari sisi kebijakan pusat sebenarnya dukungan terhadap sektor properti cukup kuat. Pemerintah pusat telah mengeluarkan berbagai stimulus, mulai dari kemudahan pembiayaan, penyediaan Kredit Usaha Rakyat (KUR), hingga perpanjangan insentif pajak dan pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) hingga 2027 bagi sektor property.

“Dari pusat sebenarnya sangat mendukung. Menteri Keuangan Purbaya banyak mengeluarkan kebijakan yang mendukung sektor property. Tapi di lapangan kami masih tertahan karena aturan lahan mana yang boleh dan tidak boleh dibangun belum jelas,” katanya.

Ia mengingatkan, jika kepastian RTRW tidak segera diselesaikan, maka 2026 berpotensi menjadi tahun yang berat bagi sektor properti NTB. Apalagi memasuki awal tahun, aktivitas pasar biasanya melambat karena memasuki bulan Ramadan dan Lebaran.

“Sekarang sudah Januari. Kalau terus molor, bisa jadi baru pertengahan tahun ada pergerakan. Itu risikonya penjualan turun, ekonomi juga ikut turun,” ujarnya.

Saat ini, kata Hery, penjualan properti di NTB masih mengandalkan sisa unit tahun 2025, dengan hampir tidak ada proyek baru yang masuk pasar.

REI NTB pun berharap pemerintah daerah dari gubernur, bupati dan walikota ikut berperan aktif menyuarakan persoalan ini ke pemerintah pusat. Menurut Hery, seluruh organisasi pengembang di tingkat nasional sudah menyampaikan aspirasi, namun dukungan daerah dinilai sangat krusial.

“Kami harap kepala daerah ikut bersuara dan mendorong ke pusat. Program 3 juta rumah harus tetap jalan, tapi tanpa kepastian izin, orang mau berusaha juga tidak punya pijakan,” katanya.

Ia menegaskan sektor properti merupakan salah satu penyumbang utama pergerakan ekonomi NTB. Jika tidak segera diperjuangkan, penurunan bisa semakin dalam. “Kalau ini tidak kita perjuangkan, bisa drop jauh. Dampaknya besar bagi semua pihak,” pungkas Hery.(bul)

Lombok (ekbisntb.com)- Kepastian NTB sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Nasional (PON) 2028 sangat krusial dan mendesak. Event olahraga terbesar di republik ini memberikan dampak yang tidak kecil bagi ekonomi daerah tempat penyelenggaraan. Karena itu, NTB tidak boleh diam dan harus terus jemput bola.

Ketua Umum Kickboxing NTB, Junaidi Kasum, meminta Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal membangun komunikasi intensif dengan pemerintah pusat agar status tuan rumah PON 2028 benar-benar dipastikan melalui surat keputusan (SK) resmi.

Menurut Junaidi, hingga saat ini SK penetapan tuan rumah PON 2028 belum juga terbit, sehingga menimbulkan kekhawatiran di kalangan pegiat olahraga daerah. Padahal, persiapan teknis dan nonteknis seharusnya sudah mulai dilakukan sejak sekarang, mengingat PON merupakan ajang olahraga nasional berskala besar yang melibatkan seluruh provinsi di Indonesia.

“Untuk PON 2028, kami berharap Pak Gubernur segera membangun komunikasi ke pusat. Harus ada komunikasi proaktif antara Gubernur, KONI NTB, dan KONI Pusat agar duduk bersama dan memastikan status NTB sebagai tuan rumah,” ujar Junaidi.

Ia menegaskan, tanpa kepastian SK, daerah akan kesulitan memulai pembangunan dan penyiapan sarana-prasarana olahraga. Padahal, sejumlah venue utama, khususnya cabang olahraga induk seperti sepak bola dan atletik, membutuhkan waktu pembangunan yang tidak singkat serta anggaran yang besar.

“Kalau bicara PON, ini olahraga berkelas nasional. Seluruh peserta dari Indonesia akan datang dengan kontingen besar. Itu butuh kesiapan matang dan dana besar. Jangan sampai waktu terus berjalan tapi kita belum mulai apa-apa karena SK belum jelas,” katanya.

Junaidi mengingatkan, perjuangan NTB untuk mendapatkan rekomendasi sebagai tuan rumah PON 2028 tidaklah mudah. Bahkan, NTB sempat bersaing ketat dengan daerah lain seperti Bali. Karena itu, peluang yang sudah diperjuangkan oleh pemimpin sebelumnya harus dijaga dan dilanjutkan.

“Bali saja waktu itu kalah. Ini bukan proses gampang. Maka, ruang yang sudah diperjuangkan itu harus diamankan. Jangan sampai direbut daerah lain hanya karena kita terlambat berkomunikasi atau dianggap tidak siap,” tegasnya.

Ia juga mengungkapkan adanya sinyal dan kekhawatiran bahwa jika NTB dinilai tidak siap, pelaksanaan PON bisa dialihkan ke provinsi lain yang fasilitasnya sudah lebih mapan, seperti DKI Jakarta. Menurutnya, hal tersebut akan menjadi kerugian besar bagi NTB, terutama dari sisi ekonomi.

“Kalau PON tidak dilaksanakan di NTB, secara ekonomi kita sangat rugi. Kapal pesiar saja masuk ke NTB bisa menghasilkan perputaran uang miliaran rupiah per hari. Apalagi PON, ini orang dari seluruh Indonesia datang, bukan satu dua orang,” ujarnya.

JK menjelaskan, pelaksanaan PON akan menggerakkan hampir seluruh sektor ekonomi daerah. Transportasi, perhotelan, pariwisata, UMKM, hingga jasa pendukung lainnya akan ikut hidup. NTB juga memiliki keunggulan dengan ikon-ikon pariwisata seperti Mandalika, Gili Mas, Senggigi, hingga Gunung Rinjani yang sedang booming.

“Orang datang ke PON pasti tidak hanya bertanding. Mereka akan berwisata, menginap, belanja, dan berkeliling NTB. Dampaknya luar biasa bagi masyarakat,” katanya.

Ia menambahkan, sejumlah daerah di NTB seperti Pulau Lombok, Sumbawa, hingga Bima telah berharap besar mendapat imbas ekonomi dari PON 2028. Bahkan, beberapa daerah sudah diperjuangkan menjadi tuan rumah cabang olahraga tertentu. Jika PON batal digelar di NTB, maka harapan masyarakat akan pupus.

“Menjadi tuan rumah itu tidak gampang. Ada lobi besar, ada kepentingan besar. Kalau sampai gagal, ini akan menjadi kerugian kolektif bagi masyarakat NTB,” ujarnya.

Karena itu, Junaidi menegaskan bahwa pegiat olahraga di NTB bukan mendesak, melainkan mendorong Gubernur NTB agar segera memastikan kepastian hukum PON 2028 melalui lobi dan komunikasi aktif dengan Kemenpora serta KONI Pusat.

“Sekali lagi, kami mendorong Pak Gubernur untuk segera memastikan NTB sebagai tuan rumah PON 2028. Kepastian ini sangat penting demi olahraga dan ekonomi NTB,” tandasnya.(bul)

Lombok (ekbisntb.com)- Bank Indonesia Perwakilan NTB mencatat peningkatan signifikan pada arus keluar uang (net outflow) selama tahun 2025. Berdasarkan data sistem pembayaran BI NTB, net outflow uang rupiah pada 2025 mencapai Rp2,45 triliun atau naik sekitar 148 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Deputi Kepala Perwakilan BI NTB Bidang Sistem Pembayaran, Ignatius Adhi Nugroho, Minggu, 4 Januari 2025 menjelaskan, sepanjang 2025 nilai uang keluar (outflow) dari BI NTB tercatat sebesar Rp10,43 triliun, sementara uang masuk (inflow) hanya mencapai Rp7,97 triliun. Dengan demikian, terjadi selisih arus keluar bersih (net outflow) sebesar Rp2,45 triliun.

Sebagai perbandingan, pada tahun 2024 nilai outflow BI NTB tercatat Rp10,47 triliun, inflow Rp9,48 triliun, dengan net outflow sebesar Rp990,9 miliar. Meski secara nominal nilai outflow pada 2024 dan 2025 relatif mirip, penurunan inflow yang cukup dalam membuat selisihnya melebar pada 2025.

“Kalau dilihat dari nilai outflow, memang tidak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya. Namun, inflow tahun 2025 lebih rendah karena uang cenderung lebih lama mengendap di masyarakat,” ujarnya.

Adhi menengarai peningkatan net outflow ini dipengaruhi oleh peredaran uang di masyarakat yang relatif lebih cepat, serta kecenderungan masyarakat untuk memegang uang tunai (cash holding). Kondisi tersebut menyebabkan sirkulasi uang kembali ke sistem keuangan menjadi lebih lambat dibandingkan tahun sebelumnya.

“Uang tidak segera kembali ke perbankan atau BI, sehingga inflow menurun. Di sisi lain, ini juga mengindikasikan bahwa kualitas fisik pecahan uang rupiah di masyarakat masih terjaga,” jelasnya.

Deputi BI NTB menegaskan, data arus keluar-masuk uang ini belum cukup kuat untuk dijadikan satu-satunya indikator dalam membaca kondisi ekonomi makro daerah. Menurutnya, indikator sistem pembayaran perlu dibaca secara komprehensif dan dikombinasikan dengan indikator ekonomi lainnya.

“Kalau mau melihat kondisi makro, indikator ini harus ditemani dengan data lain, seperti Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), konsumsi rumah tangga, investasi, maupun indikator ekonomi regional lainnya,” tegasnya.

Meski demikian, ia menyebut pergerakan uang yang relatif stabil dari sisi outflow menunjukkan aktivitas ekonomi di NTB masih berjalan normal. Hanya saja, pola peredaran uang di masyarakat mengalami perubahan, terutama dari sisi kecepatan uang kembali ke sistem keuangan.

“Kesimpulannya, pergerakan ekonomi tidak bisa dikatakan stagnan hanya dari data ini. Yang terlihat adalah perubahan perilaku masyarakat dalam memegang dan menggunakan uang tunai,” demikian Adhi.(bul)