Beranda blog Halaman 87

Astra Motor NTB Bangun Sinergi Kesehatan Lewat Pembinaan Kader Posyandu

Penulis
ekbisntb.com
-
0

Lombok Barat (Ekbis NTB) — Astra Motor NTB memperkuat komitmennya dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat melalui pelatihan dan pembinaan kader Posyandu di Desa Bengkaung, Kabupaten Lombok Barat.

Kegiatan ini diikuti 55 peserta yang terdiri dari kader Posyandu asal tujuh dusun, kepala dusun (kadus), serta aparatur Pemerintah Desa Bengkaung. Pelibatan lintas unsur ini bertujuan membangun sinergi antara kader dan pemerintah desa demi kelancaran pelayanan kesehatan dasar.

Adm Fin Manager Astra Motor NTB, Ivan Pratama, menyampaikan bahwa program ini merupakan bagian dari kontribusi sosial perusahaan yang berkelanjutan di luar aktivitas bisnis.

“Melalui pelatihan ini, kami berharap kapasitas kader meningkat sehingga lebih siap menjalankan tugas di lapangan. Sinergi antara kader, pemerintah desa, dan masyarakat diharapkan terus terjalin agar manfaatnya dirasakan secara jangka panjang,” ujar Ivan.

Pelatihan dirancang interaktif melalui diskusi, tanya jawab, simulasi, hingga praktik langsung. Materi yang disajikan meliputi:

  • Peran dan fungsi kader Posyandu
  • Pelaksanaan pelayanan Posyandu
  • Pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balita
  • Kesehatan ibu dan anak serta pemenuhan gizi
  • Pencegahan masalah kesehatan
  • Teknik komunikasi dan edukasi masyarakat

Sebagai penggerak utama kesehatan berbasis masyarakat, kader yang terampil memegang peranan strategis dalam menjalankan fungsi promotif dan preventif.

Melalui kegiatan ini, Astra Motor NTB menegaskan komitmennya untuk terus berkontribusi pada pengembangan sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat di wilayah Nusa Tenggara Barat. (r/fan)

Sambut Perayaan Maulid Nabi, Tim Gabungan dan BULOG NTB Pastikan Stok Beras di Lombok Tengah Aman

Penulis
ekbisntb.com
-
0
‘’Early Warning’’ KPK Jadi Momentum Berbenah, Gubernur NTB Tegaskan Pemprov dan DPRD Bergerak Bersama
TUNJUKKAN - Gubernur NTB H. Lalu Muhamad Iqbal bersama Ketua DPRD NTB Hj. Baiq Isvie Ruapeda, tim dari KPK, BPKP, Sekda NTB Abul Chair menunjukkan nota kesepakatan di sela-sela Rapat Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan Daerah dan Pencegahan Korupsi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi NTB di Graha Bhakti Praja, Kantor Gubernur NTB, Rabu (29/2026). (EKBIS NTB/ist)

Lombok Tengah (Ekbis NTB) — Perum BULOG Kanwil NTB bersama Badan Pangan Nasional (Bapanas), Kementerian Pertanian, Satgas Pangan Polres Lombok Tengah, dan Pemkab Lombok Tengah memantau pasokan serta harga beras di Pasar Renteng, Sabtu (5/9).

Pemantauan yang memanfaatkan Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) ini bertujuan memastikan ketersediaan beras saat perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW.

Dalam peninjauan tersebut, tim lintas sektor mengecek kondisi stok pedagang, mengevaluasi perkembangan harga, serta berdialog langsung untuk menyerap aspirasi terkait rantai distribusi. Kegiatan ini juga menindaklanjuti arahan Menteri Perdagangan terkait kepastian ketersediaan beras kemasan 5 kilogram di ritel modern.

Pemimpin Wilayah Perum BULOG NTB, Kamin Siregar, menegaskan bahwa stok beras di wilayahnya saat ini dalam kondisi aman dan proses distribusi berjalan lancar.

“Kami bersama seluruh stakeholder terus melakukan pemantauan di lapangan untuk memastikan pasokan beras tetap tersedia, khususnya menjelang Maulid saat kebutuhan masyarakat meningkat. BULOG siap menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan,” ujar Kamin.

Kamin menambahkan, sinergi antara BULOG, Bapanas, Kementerian Pertanian, Satgas Pangan, dan pemerintah daerah menjadi kunci utama dalam menjaga ketahanan pangan di NTB, baik di pasar tradisional maupun ritel modern. (r)

ITDC Siapkan Penyewaan Tenda Penginapan untuk Tamu MotoGP Mandalika 2026

Penulis
ekbisntb.com
-
0
ITDC Siapkan PenyewaanTenda Penginapan untuk Tamu MotoGP Mandalika 2026

Mataram (Suara NTB)– Menjelang race MotoGP Mandalika pada 9–11 Oktober 2026, InJourney Tourism Development Corporation (ITDC) menghadirkan alternatif akomodasi baru bagi pengunjung yang ingin menikmati atmosfer MotoGP sekaligus pengalaman menginap di kawasan Mandalika.
Mulai beroperasi pada 8 Oktober 2026, pengunjung dapat menikmati pengalaman menyaksikan balapan sekaligus menginap di tenda yang disiapkan ITDC bekerja sama dengan PT Shekhara Sekawan Sejahtera sebagai operator.

Official Camping Ground akan berada di Zona Barat, area Kuta Beach Park, Mandalika, dan dirancang bukan sekadar sebagai tempat bermalam, tetapi menjadi bagian dari pengalaman pengunjung selama berada di kawasan.

Chairman Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 sekaligus Direktur Operasi ITDC Troy Warokka menjelaskan, Official Camping Ground menawarkan beberapa pilihan akomodasi, mulai dari tenda berkapasitas dua orang, tenda berkapasitas empat orang, glamping, hingga campervan. Setiap tipe dirancang dengan karakter dan kelengkapan fasilitas berbeda untuk memberikan pilihan sesuai kebutuhan pengunjung.
Fasilitas pada masing-masing tipe mencakup perlengkapan dasar seperti matras, sleeping bag, dan portable LED, hingga fasilitas yang lebih lengkap pada tipe glamping dan campervan.

Pilihan glamping dilengkapi antara lain spring bed, bed cover, portable LED, bantal, meja, dan kursi. Sementara itu, campervan menawarkan fasilitas antara lain dua bedroom, toilet dan water heater, cooler box, microwave, wastafel, Smart TV, listrik, sunroof, serta domestic electric awning.

Selain fasilitas pada masing-masing unit, area Camping Ground juga didukung berbagai fasilitas bersama berupa reception & check-in, food court & culinary, toilet & shower, musholla, medical post, fasilitas nonton bareng, shuttle bay, serta area parkir eksternal.
Pilihan akomodasi Camping Ground ditawarkan dengan harga mulai dari Rp750.000 hingga Rp2,5 juta, sesuai tipe dan fasilitas yang dipilih, sementara campervan ditawarkan dengan harga Rp15 juta. Pemesanan dibuka mulai Jumat (4/9) melalui platform Goers dan tersedia hingga kuota terpenuhi.(bul)

Satu Hektare Lahan Perbukitan Monto Kuripan Lombok Barat Terbakar

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Satu Hektare Lahan Perbukitan Monto Kuripan Lombok Barat Terbakar 
Lahan Perbukitan Monto Kuripan Lobar yang terbakar berusaha dipadamkan petugas Damkar, aparat, pihak desa dan warga setempat. (Suara NTB/ist)

Giri Menang (EKBIS NTB) – Kebakaran lahan kembali terjadi di Lombok Barat, pada Jumat, 4 September 2026. Lahan seluas satu hektare di perbukitan Monto, Desa Kuripan mengalami kebakaran sekitar pukul 14.00 Wita. Api dapat dipadamkan sekitar dua jam lebih oleh tim Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkarmat) setempat.

Kebakaran lahan perbukitan itu bisa cepat dilokalisir hingga tidak meluas. Hal ini berkat Kades Kuripan, Hasbi bersama aparat dan warga gerak cepat turun menangani kejadian itu dan melapor ke Damkarmat sehingga petugas pun cepat tiba di lokasi.

Hasbi mengatakan, ia bersama aparat pun berupaya memadamkan api dengan cara manual menggunakan pepohonan yang ada, sebelum tim Damkar tiba di lokasi. Tak butuh waktu lama, tim Damkar pun datang dan langsung memadamkan api.

Ia pun turut membantu petugas hingga api berhasil dijinakkan dalam waktu sekitar dua jam lebih. Akibat kejadian itu, tidak sampai merambat ke rumah penduduk. Tetapi lahan yang terbakar sekitar satu hektare.

Ia mengimbau masyarakat agar tetap waspada tidak membakar lahan atau sampah secara sembarangan, mengingat musim kemarau ini rawan memicu kebakaran.

Sementara itu, Kepala Damkarmat Lombok Barat, H. Suherman mengatakan, bahwa pihaknya menerima informasi kebakaran bukit Kuripan itu dari warga bernama Rozi Hadat. Pihaknya pun langsung mengerahkan tim dan dua kendaraan ke lokasi.

Tim langsung berjibaku memadamkan api. Medan yang cukup terjal sempat menyulitkan petugas, tetapi bisa diatasi. Hingga kebakaran berhasil dipadamkan dengan menghabiskan 3 tangki air. Dari hasil informasi sementara yang diperoleh penyebab kebakaran diperkirakan berasal dari rambatan pembakaran sampah di sekitar lokasi. (her)

Kekeringan di Lobar Diprediksi hingga November, Pemkab dan Mitra Perkuat Koordinasi Penanganan

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Kekeringan di Lobar Diprediksi hingga November, Pemkab dan Mitra Perkuat Koordinasi Penanganan
DISTRIBUSIKAN AIR - Tim BPBD Lobar bersama mitra turun mendistribusikan air kepada warga terdampak kekeringan.(Suara NTB/ist)

Giri Menang (EKBIS NTB) -Puncak kekeringan di wilayah Lombok Barat (Lobar) umumnya diperkirakan terjadi hingga akhir tahun atau bulan November. Untuk itu penanganan di lapangan oleh OPD bersama mitra pun diperkuat. Hingga saat ini terdapat 62 dusun terdampak kekeringan di Lobar.

Kepala Bidang (Kabid) Darurat dan Logistik pada BPBD Lobar, Toni Hidayat mengatakan informasi dari BMKG pada saat rapat tentang cuaca ke beberapa bulan ke depan. “Puncak kekeringan baru mulai September ini sampai dengan Oktober hingga November,” sebut Toni, Jumat (4/9/2026).

Untuk itu, pihak BPBD bersama OPD terkait dan mitra melakukan rapat untuk memperkuat penanganan di lapangan. Hasil rapat dan notulensiya selanjut disampaikan ke pimpinan untuk mengambil langkah ke depan. Berdasarkan data BPBD, daerah yang terdampak kekeringan saat ini meluas hingga 62 dusun, 16 desa, dan 6 kecamatan.

Warga yang terdampak sebanyak 6.578 KK dan 19.337 jiwa. Sejauh ini, pelayanan penyaluran air ke daerah terdampak melalui mitra. Hingga saat ini jumlah air yang sudah disalurkan kepada masyarakat mencapai 812.600 liter dengan sampai dengan Rabu (2/9/2026).

Sementara itu, Ketua Fraksi Perindo DPRD Lobar, Dr. Syamsuriansyah menyampaikan bahwa dalam penanganan bencana kekeringan ini perlu respons cepat oleh Pemkab dalam hal ini OPD terkait. “Saya selalu bicara (tekankan) fast response atau respons cepat Pemda dalam menangani bencana di daerah ini,” kata Syamsuriansyah.

Bicara bencana kekeringan yang saat ini dialami Lobar, Syamsuriansyah telah menyampaikan terkait strategi penanganan dan lainnya. Seharusnya apa yang disampaikan telah bisa dicerna dengan cepat oleh OPD terkait, sehingga tidak terjadi lagi ada keluhan dari warga soal lambatnya penanganan dan lainnya.

Menurutnya, yang terpenting saat ini diperlukan solusi penanganan jangka pendek, dengan penyaluran air bersih secara rutin. Air yang dikirim itu tidak cukup hanya untuk kebutuhan sehari atau dua hari saja, tetapi berkelanjutan.

“Air ini kebutuhan primer atau dasar bagi masyarakat kita, sehingga suka atau tidak suka OPD harus menyiapkan 24 jam tangki air untuk dikirim ke wilayah-wilayah yang terdampak kekeringan,” tegasnya.

Selain itu, dibutuhkan adanya kendaraan tangki air. Menurutnya tidak ada masalah kalau dibutuhkan kendaraan tangki air tersebut. (her)

NTB Masuk Urutan Enam Wilayah Rawan Karhutla

Penulis
ekbisntb.com
-
0
NTB Masuk Urutan Enam Wilayah Rawan Karhutla
Ilustrasi NTB rawan terjadinya karhutla. (Suara NTB/Artificial Intelligence)

Sumbawa Besar (EKBIS NTB) -Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), H. Sadimin menyebutkan NTB masuk rangking 6  di Indonesia sebagai daerah rawan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Adanya kondisi ini, masyarakat diminta untuk lebih waspada.

“Kita termasuk rangking ke-enam ancaman kebakarannya se-Indonesia. Sehingga kami minta kepada masyarakat untuk lebih waspada dan mencegah terjadinya musibah tersebut,” kata Sadimin saat rapat bersama jajaran Pemkab Sumbawa, Jumat (4/9).

Melihat potensi tersebut, ia mengajak masyarakat yang melakukan pembersihan dan penyiapan lahan tidak dilakukan secara dibakar. Karena cuaca saat ini sangat panas, sehingga potensi terjadinya karhutla sangat tinggi dan berpotensi merembet ke pemukiman masyarakat nantinya.

“Memang kalau malam cuacanya sangat dingin, tetapi kalau siang hari panasnya sangat luar biasa. Ketika ada pemicu (api, red) bisa langsung terbakar,” jelasnya.

Ia berharap kepada pemerintah daerah dan desa untuk mengimbau kepada masyarakat agar tidak membakar lahan. Kalaupun nanti harus dibakar untuk proses pembersihan tetap harus dipantau dan tidak dibiarkan begitu saja. Sehingga upaya penanganan bisa dilakukan saat areal pembakaran meluas.

“Masyarakat yang akan membuka dan membersihkan lahan jangan sampai dibakar tanpa pengawasan supaya tidak menimbulkan kebakaran. Apalagi sampai merembet ke pemukiman masyarakat,” tambahnya.

Selain itu, pembuangan puntung rokok di sembarangan tempat juga bisa menjadi pemicu karhutla. Terutama di beberapa wilayah yang memiliki kondisi kekeringan ekstrem, karena itu akan menjadi pemicu kebakaran yang lebih luas.

“Kami mengimbau kepada masyarakat untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan terutama di wilayah dengan kondisi kekeringan ekstrem. Karena dari puntung tersebut bisa menimbulkan kebakaran yang besar,” tukasnya.

Berdasarkan data yang dihimpun Suara NTB, saat ini ada sekitar 70 kasus karhutla yang ditangani dengan luas sekitar 0,5 hektar. Jumlah itupun berpotensi bertambah karena puncak musim kemarau diprediksi terjadi hingga pertengahan bulan September mendatang.

Bahkan setiap hari pasti ada kejadian kebakaran lahan yang ditangani termasuk per hari ini ada dua kejadian kebakaran. Kebakaran lahan di Unter Ketimis dan di ruas jalan Sumbawa- Lunyuk. Sementara hasil pengecekan diduga lahan tersebut sengaja dibakar untuk penanaman komoditas jagung. (ils)

Meski Telah “Groundbreaking”, Hilirisasi Ayam di Serading Dialihkan ke Kerekeh

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Meski Telah "Groundbreaking", Hilirisasi Ayam di Serading Dialihkan ke Kerekeh
Muhamad Riady (Suara NTB/era)

Mataram (EKBIS NTB) –Rencana pembangunan hilirisasi ayam terintegrasi yang awalnya akan dibangun di Desa Serading, Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa dibatalkan meski PT Berdikari telah melakukan groundbreaking atau peletakan batu pertama. Pembangunan dialihkan ke Desa Kerekeh, Kecamatan Unter Iwes, Sumbawa.

Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakkeswan) NTB, Muhamad Riady, mengatakan alasan PT Berdikari batal membangun hilirisasi di Serading, karena adanya persoalan administrasi lahan di titik lokasi pembangunan.

“Dikapitalisasi asetnya itu tidak ketemu. Karena lahan kan Pemprov, kemudian mau dia sewa, kan dia enggak boleh memasukkan nilai aset kita ke dalam pembukuannya,” ujarnya, Jumat, 4 September 2026.

Ia melanjutkan, PT Berdikari sempat bersurat agar lahan milik Pemprov yang ada di Serading itu untuk dihibahkan atau dibeli oleh perusahaan tersebut. Namun, permintaan itu tidak bisa diterima, karena Pemprov NTB tidak pernah melakukan transaksi jual beli aset, serta BUMN tidak boleh menerima hibah.

Ditambah lagi, sertifikat kepemilikan aset yang ada di Serading itu masih atas milik Departemen Pertanian. Hal ini karena Pemprov NTB tidak pernah melakukan balik nama atas kepemilikan aset tersebut meski pemerintah pusat telah menghibahkan kepada Pemprov.

“Kemudian kita berhitung kecepatan kita memproses balik nama sama keinginannya segera realisasi itu tidak ketemu. Sehingga majulah Bima dulu melakukan MoU di Jakarta,” katanya.

Menurutnya, PT Berdikari menginginkan agar konstruksi awal hilirisasi bisa dilakukan serentak tahun ini, paling lambat Desember 2026. Karena itu, lokasi pembangunan dialihkan ke Kerekeh, Sumbawa.

Rencananya, hilirisasi ayam dibagi dua dengan 60 persen di Bima, 40 persen di Sumbawa. Dengan pabrik pakan akan dibangun di Dompu. Hilirisasi ayam di Bima diperuntukkan untuk kebutuhan di Bima, Dompu, dan ekspansi ke NTT. Sementara yang di Sumbawa untuk kebutuhan di Kabupaten Sumbawa dan Sumbawa Barat.

Saat ini, PT Berdikari bersama dengan Pemkab Bima tengah memproses peralihan hak pakai menjadi Hak Pemanfaatan Lahan (HPL). Setelah adanya HPL, barulah PT Berdikari bisa mendapatkan Hak Guna Bangunan (HGB). “Setelah HGB, bisa PT Berdikari mengapitalisasi pekerjaan asetnya. Setelah HPL kan bisa dia langsung menekan Perjanjian Kerja Sama (PKS),” ucapnya.

Mantan Kepala Biro Umum Setda NTB itu mengaku, berdasarkan kunjungan terakhir, PT Berdikari saat ini telah menyusun desain untuk pembangunan hilirisasi tersebut.

Sebagai informasi, Pemerintah pusat melalui Badan Pengelola Investasi, Danantara menganggarkan sekitar Rp1,7 triliun bangun hilirisasi ayam di NTB. Program ini dirancang dari hulu hingga hilir, mulai dari penyediaan bibit ayam atau day old chick (DOC), pakan ternak, hingga pengembangan industri olahan.

PT Berdikari yang merupakan salah satu BUMN menjadi perusahaan yang akan membangun hilirisasi ayam di NTB. PT tersebut kini tengah tahap Feasibility Studi (FS) untuk membangun pabrik, menyiapkan stok, DOC, hingga industri olahan.

“Hilirisasi terintegrasi itu, jadi BUMN lewat PT Berdikari nanti mencari mitra untuk membangun pabrik pakan, membangun stok, yang di petani itu tetap peternak untuk PAM. Jadi dia nggak masuk ke PAM, dia hanya menyiapkan DOC pakan sama industri olahannya,” pungkasnya. (era)

Abrasi Bantaran Sungai Beluk Ditangani

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Abrasi Bantaran Sungai Beluk Ditangani
CEK - Lurah Gerung Selatan Akhwan Mashudi turun mengecek pengerjaan talud dan beronjong sungai Beluk lingkungan Dodokan yang mengalami abrasi.(Suara NTB/ist)

Giri Menang (EKBIS NTB) -Abrasi dan longsor bantaran Sungai Beluk, Kelurahan Gerung Selatan, Lombok Barat (Lobar) akhirnya ditangani. Penanganan dilakukan Pemprov NTB melalui program Aspirasi DPRD NTB Dapil Lobar-KLU, Hj. Nanik Zaini Arony. Beronjong dan talud dipasang sepanjang 20 meter di lokasi yang mengalami abrasi parah hingga merusak rumah penduduk setempat.

Ketua RT 07 Seganteng, Ulul Azmi, menyampaikan bahwa pengerjaan beronjong dan talud sungai dimulai hampir beberapa minggu lalu dari bantuan Pemprov NTB melalui aspirasi DPRD NTB. “Panjangnya sekitar 20 meter dan tinggi 7 meter,” katanya, Jumat (4/9/2026).

Lokasi yang ditangani ini telah lama dikeluhkan warga, karena mengalami longsor sejak setahun lalu. Dengan pentaludan abrasi ini, warga merasa sedikit tenang tidak lagi terlalu was-was atau takut ketika nanti hujan turun.

Penanganan abrasi ini tak lepas dari koordinasi dari kelurahan dan lingkungan yang mengajukan ke sejumlah pihak. Tetapi pihaknya berharap pada Pemkab agar menangani abriasi di beberapa titik yang belum ditangani.

Terdapat 28 KK warga Seganteng yang tinggal di sepanjang bantaran sungai tersebut. Tetapi yang kondisinya lumayan parah sekitar delapan KK atau rumah. “Yang sudah ditangani sekitar 4 KK,” ujarnya.

Hal senada disampaikan Kepala Lingkungan Dodokan, Suharman. Ia menyebut, bantaran Sungai Beluk yang butuh penanganan sekitar 200 meter lebih. Bahkan di beberapa titik rumah warga ambruk akibat abriasi tersebut. “Sekitar 3-4 rumah warga sudah ambruk,” imbuhnya.

Sebagian abrasi sungai tersebut telah ditangani, melalui program pokir DPRD dari fraksi partai Gerindra. Tetapi masih banyak lokasi abrasi lain yang butuh penanganan mendadak. Untuk itu, pihaknya berharap agar pemerintah segera menangani beronjong dan talud sungai tersebut untuk mencegah dampak yang lebih parah lagi. “Supaya jangan ada korban dulu, baru ditangani,” tegasnya.

Sementara itu, Lurah Gerung Selatan Akhwan Mashudi menyampaikan bahwa Sungai Beluk yang mengalami abrasi akibat arus sungai yang deras setiap musim hujan menjadi keluhan tiap tahun warganya. Pihaknya pun berupaya berkoordinasi dan berkomunikasi dengan sejumlah pihak untuk penanganan.

Pengerjaan di lapangan sudah mencapai sekitar 60 persen untuk beronjong. Kemudian nanti dilanjutkan pentaludan sekitar 1,20 meter. Pentaludan akan dilakukan pada hari Minggu depan ini. Sehingga ditarget sebelum musim hujan tiba, pengerjaan talud dan beronjong sungai ini sudah selesai.

Sedangkan untuk penanganan abrasi yang belum ditangani, diupayakan dilanjutkan tahun depan dari program Rp1 miliar per desa. Ia berharap dengan penanganan ini, bisa mengobati perasaan warga yang merasa takut karena air sungai itu sungai yang sewaktu-waktu meluap karena hujan. (her)

“Hosting Fee” MotoGP Mandalika Ditanggung APBN

Penulis
ekbisntb.com
-
0
“Hosting Fee” MotoGP Mandalika Ditanggung APBN
(EKBIS NTB/kir) Troy R. Warokka

Praya (EKBIS NTB) – Keterlibatan dan dukungan pemerintah pusat dalam pelaksanaan event MotoGP Mandalika mulai tahun 2026 ini dipastikan bakal semakin besar. Tidak hanya dalam hal pelaksanaan ajang atau event-nya sendiri, tetapi juga dalam hal dukungan nonteknis berupa pembayaran hosting fee ajang balap roda dua paling bergengsi di dunia tersebut. Pemerintah pusat akan ikut menanggung beban pembayaran hosting fee ajang MotoGP Mandalika mulai tahun 2026 ini.


Dukungan tersebut diberikan pemerintah pusat untuk memastikan ajang MotoGP Mandalika bisa terus terlaksana hingga tahun-tahun ke depan. “Dari Bappenas sudah menyatakan hosting fee MotoGP Mandalika akan masuk jadi salah satu pembiayaan di APBN,” ungkap Direktur Operasi InJourney Tourism Development Corporation (ITDC) Troy R. Warokka, saat memberikan keterangan pers di Kuta Beach Park (KBP) kawasan The Mandalika, Jumat (4/9).


Hanya saja, Troy mengaku masih belum mendapat kepastian soal besaran dukungan APBN untuk penyelesaian pembayaran hosting fee MotoGP Mandalika, karena sejauh ini masih proses diskusi mendalam. Nmaun, pemerintah pusat menegaskan kalau soal hosting fee sudah tidak perlu dipermasalahkan lagi. “Berapa sharing APBN untuk pembayaran hosting fee MotoGP Mandalika masih kita tunggu,” tegasnya.


Nantinya dukungan pembayaran hosting fee MotoGP Mandalika akan disalurkan melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) selaku lembaga atau kementerian pengampu yang membidangi olahraga. Di Kemenpora sendiri saat ini sudah ada bidang khusus yang membidangi indsutri olahraga. Dan, ajang MotoGP Mandalika sendiri dinilai sebagai salah satu ajang olahraga yang memiliki nilai komersil tinggi.


Karena itu, pemerintah pusat memutuskan untuk memberikan dukungan dan peran yang lebih besar lagi terhadap pelaksanaan event MotoGP Mandalika agar ajang tersebut bisa terus berkelanjutan. Terutama mengingat dampak positifnya sangat besar. Tidak hanya pada aspek olahraga semata, tetapi juga aspek ekonomi di tingkat daerah hingga nasional.


“Dari aspek ekonomi, kontribusi ajang MotoGP Mandalika terhadap perekonomian nasional dari tahun ke tahun terus meninggkat. Tahun 2024, event MotoGP Mandalika bisa menghasilkan perputaran ekonomi senilai hingga Rp4,2 triliun. Tahun lalu naik menjadi Rp4,6 triliun. Sedangkan tahun ini target kita bisa di angka Rp5,3 triliun,” jelas Troy.


Disinggung persiapan ajang MotoGP Mandalika 2026, Chairman Grand Prix of Indonesia 2026 ini mengatakan secara umum sudah di angka 80 persen. Sisanya terus akan diselesaikan sampai jelang pelaksaan MotoGP Mandalika yang akan berlangsung pada 9-11 Oktober 2026 mendatang.


Sirkuit Internasional Mandalika yang akan menjadi lokasi gelaran juga terus dibenahi. Ini untuk memastikan para penonton yang datang nanti bisa menonton dengan nyaman.


“Soal persiapan secara umum sejauh ini tidak ada kendala berarti. Semua masih sesuai target. Persiapan di sirkuit juga hampir sama. Pembenahan-pembenahan terua dilakukan,” tegasnya.
Ia juga menambahkan, pembenahan terdekat yang akan dilakukan di sirkuit yakni pengecatan ulang lintasan dan beberapa aset di sekitar trek Sirkuit Mandalika. (kir)

Tinggi, Animo Kelompok Tani Ternak Akses Program Subsidi Bunga Pinjaman

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Tinggi, Animo Kelompok Tani Ternak Akses Program Subsidi Bunga Pinjaman
(EKBIS NTB/ari) Tresnahadi

Tanjung (EKBIS NTB) Animo masyarakat yang mengakses program Subsidi Bunga Pinjaman di Kabupaten Lombok Utara (KLU), tergolong tinggi. Masyarakat, khususnya di kelompok tani ternak mencatatkan realisasi 100 persen dari pagu yang disiapkan pemerintah daerah.


Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan KLU, Tresnahadi, S.Pt., Jumat (4/9/2026) mengungkapkan, tingginya animo pemohon program subsidi bunga pinjaman di tingkat kelompok tani ternak tak hanya terlihat dari capaian realisasi. Animo tersebut juga tampak dari adanya antrean baik individu maupun kelompok yang mengakses program subsidi bunga untuk pembiayaan usaha sektor pertanian, sub sektor peternakan dan perikanan.


“Realisasi di Bank NTB Syariah Cabang Tanjung, setiap tahun itu mencapai 100 persen. Berapa pun pagu yang disiapkan, selalu habis disalurkan,” ujarnya.


Tresnahadi menyebut pagu anggaran subsidi bunga kepada KTT di lima kecamatan mengalami fluktuasi. Sejak awal program diluncurkan tahun 2022, pagu untuk masyarakat melalui verifikasi Dinas Ketahanan Pangan sebesar Rp750 juta. Jumlah ini meningkat pada tahun 2023 sebesar Rp1 miliar, tahun 2024 sebesar Rp1,5 miliar, tahun 2025 dan tahun 2026 masing-masing sebesar Rp1 miliar.


Seluruh pagu tersebut diakses oleh masyarakat baik individu maupun kelompok. Setiap individu dapat mengajukan jumlah pinjaman masing-masing Rp25 juta untuk tenor pinjaman satu tahun.


Selain individu, masyarakat petani dan peternak juga dapat mengakses secara kolektif melalui Kelompok Tani Ternak dengan jumlah anggota paling sedikit 10 orang. Artinya, setiap kelompok dapat mengklaim pinjaman mencapai Rp250 juta.


Tresnahadi menyampaikan, dengan pagu sebesar Rp1 miliar, sangat membantu perkembangan usaha masyarakat baik yang bergerak di hortikultura maupun budi daya ternak. Diperkirakannya, apabila Pemda menambah alokasi lebih besar lagi, masyarakat akan memanfaatkan pinjaman ini secara optimal. Pasalnya, ketika anggaran ditambah menjadi Rp1,5 miliar, pagu tersebut diserap seluruhnya oleh masyarakat.


“Alhamdulillah selama ini pengembalian pokok bunga pinjaman di Bank NTB Syariah itu sangat lancar, tidak ada kredit macet selama empat tahun ini. Dan kita juga realisasi subsidi bunga kita yang kita bayarkan ke Bank NTB Syariah itu setiap tahun selalu 100 persen, tidak ada SiLPA-nya,” jelas Tresnahadi.


Ia menambahkan, realisasi 100 persen ini sebagai salah satu indikator bahwa program subsidi bunga sangat diminati oleh masyarakat.
“Bahkan informasi dari Pak Direktur Bank NTB Syariah Tanjung, banyak sekali masyarakat yang antre, sehingga tidak bisa di-cover seluruhnya dengan program ini,” sambungnya.


Tresnahadi tak membantah, pihak Bank NTB Syariah meminta tambahan alokasi subsidi bunga minimal tiap tahunnya sebesar Rp1,5 miliar. Salah satu alasannya banyak sekali masyarakat yang mengajukan permohonan, dan tidak semuanya bisa diakomodir.


“Karena memang anggaran untuk membayar subsidi bunga ini hanya Rp1 miliar, karena itu, mereka meminta tambahan tahun depan sebanyak Rp1,5 miliar. Mudah-mudahan TAPD nanti bisa memberikan tambahan anggaran,” tandasnya. (ari)

1...868788...1,070Halaman 87 dari 1,070