Beranda blog Halaman 86

Pengawasan Stok dan Harga Beras di Pasaran Diperketat Selama Momen Maulid Nabi

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Pengawasan Stok dan Harga Beras di Pasaran Diperketat Selama Momen Maulid Nabi
(EKBIS NTB/ist) PEMANTAUAN HARGA - Pemantauan harga dan stok beras di Pasar Renteng, Lombok Tengah untuk memastikan ketersediaan dan harga beras tetap stabil saat peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad SAW

Praya (EKBIS NTB) – Perum BULOG Kanwil NTB bersama Badan Pangan Nasional (Bapanas), Kementerian Pertanian, Satgas Pangan Polres Lombok Tengah, serta perwakilan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah melakukan pemantauan stok, pasokan dan harga beras di Pasar Renteng, Lombok Tengah, Sabtu, 5 September 2026.


Kegiatan pemantauan melalui Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP), sekaligus memastikan ketersediaan beras ini dilakukan, di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat pada bulan perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW.


Dari kegiatan pemantauan ini, tim melihat langsung kondisi stok beras di tingkat pedagang, perkembangan harga, serta kelancaran pasokan. Tim juga berdialog dengan pedagang untuk mengetahui kondisi distribusi dan kebutuhan beras di lapangan.


Pemantauan sekaligus menindaklanjuti arahan Menteri Perdagangan terkait keterisian beras kemasan 5 kilogram di retail modern.
Pemimpin Wilayah Perum BULOG Kanwil NTB, Kamin Siregar, dalam kesempatan ini menyampaikan, bahwa BULOG terus memastikan stok beras dalam kondisi aman dan distribusi berjalan dengan baik.


“Kami bersama seluruh stakeholder terus melakukan pemantauan di lapangan untuk memastikan pasokan beras tetap tersedia, khususnya menjelang Maulid ketika kebutuhan masyarakat meningkat. BULOG siap mendukung pemerintah dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan,” ujar Regar.


Koordinasi antara BULOG, Bapanas, Kementerian Pertanian, Satgas Pangan, dan pemerintah daerah menurutnya menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas pangan di wilayah NTB.


“Melalui pemantauan secara berkala dan sinergi lintas sektor, BULOG NTB berkomitmen memastikan beras tersedia di pasar tradisional maupun retail modern, sehingga masyarakat dapat memperoleh pangan dengan mudah, aman, dan terjangkau,” demikian Regar. (bul)

Banggar DPRD NTB Minta Hasil Evaluasi Mendagri Jadi Rujukan Penyusunan APBD Perubahan 2026

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Banggar DPRD NTB Minta Hasil Evaluasi Mendagri Jadi Rujukan Penyusunan APBD Perubahan 2026
H Didi Sumardi (EKBIS NTB/ist)

Mataram (EKBIS NTB) – Badan Anggaran (Banggar) DPRD NTB meminta Pemprov NTB untuk menjadikan hasil evaluasi Kementerian Dalam Ngerti (Kemendagri) tidak hanya sebatas untuk penyempurnaan APBD 2025 yang sudah berjalan. Tetapi juga harus jadi bahan koreksi pada APBD perubahan 2026 dan juga RAPBD murni tahun 2027 mendatang.

Hal itu disampaikan oleh juru bicara Banggar DPRD NTB, H Didi Sumardi. Ditekankan oleh Banggar bahwa target pendapatan harus disusun realistis, penggunaan SILPA memperhitungkan kewajiban terikat, dan tambahan belanja harus siap dilaksanakan serta bermanfaat bagi masyarakat.

“Bagi Badan Anggaran, hasil evaluasi Mendagri ini tidak hanya penting dalam rangka penyesuaian APBD 2025. Tetapi bisa menjadi rujukan untuk pembahasan APBD perubahan 2026,” ujar Didi Sumardi.

Karena itu berbagai catatan dari Mendagri terkait pendapatan, belanja, pembiayaan, pengelolaan aset dan pelayanan dasar tidak hanya berhenti pada dokumen APBD 2025. Namun sangat penting ditarik kedalam APBD perubahan 2026.

“Keberhasilan kinerja anggaran juga harus diukur dari keluaran dampak dan haisil pelayanan kepada masyarakat. Jadi setiap rupiah uang rakyat harus benar-benar dipastikan bermanfaat,” tekannya.

Selain itu politisi partai Golkar itu juga mendorong percepatan penataan aset, penguatan pengawasan pendapatan, serta tindak lanjut rekomendasi BPK melalui matriks jelas.

Dia meminta OPD lingkup Pemprov NTB agar menerjemahkan hasil evaluasi Mendagri tersebut menjadi langkah kerja nyata. Pengelolaan anggaran harus berorientasi pada hasil di pendidikan, pelayanan dasar, infrastruktur, stunting, dan kemiskinan.

“Kita ingin manembangun NTB dengan anggaran berkualitas, belanja yang memberikan hasil, dan pengelolaan keuangan yang meningkatkan kesejahteraan. Tepat perencanaan, cepat pelaksanaan, tertib administrasi, kuat pengendalian, dan nyata hasil,” tegasnya

Sementara itu Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal menegaskan hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi NTB Tahun Anggaran 2025 akan menjadi dasar pembenahan tata kelola keuangan daerah kedepannya.

“Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menerima dan akan menindaklanjuti hasil evaluasi Menteri Dalam Negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” tegas Gubernur.

Menurutnya, pembenahan tidak hanya pada kepatuhan administratif, tetapi juga pada perbaikan sistem agar anggaran semakin efektif dan bermanfaat bagi masyarakat. (ndi).

Targetkan 1.500 KPM PKH Graduasi Mandiri hingga Akhir 2026

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Targetkan 1.500 KPM PKH Graduasi Mandiri hingga Akhir 2026
Muzakkir Walad (EKBIS NTB/pan)

Mataram (EKBIS NTB) – Dinas Sosial (Dinsos) Kota Mataram menargetkan sekitar 1.500 keluarga penerima manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) dapat bertransformasi menuju kemandirian ekonomi dan melakukan graduasi mandiri hingga akhir 2026.

Kepala Dinsos Kota Mataram, Muzakkir Walad, mengatakan pihaknya terus mendorong KPM PKH yang dinilai sudah mampu secara ekonomi untuk keluar secara sukarela dari kepesertaan bantuan sosial.

“Kami terus mendorong KPM yang dinilai sudah mampu untuk melakukan graduasi mandiri atau keluar dari kepesertaan secara sukarela,” ujarnya, pekan kemarin.

Menurutnya, upaya tersebut menunjukkan hasil positif. Pada 2025, sekitar 600 KPM PKH di Kota Mataram tercatat telah berhasil melakukan graduasi mandiri. Sementara itu, hingga 2026, sebanyak 482 KPM telah melakukan graduasi mandiri dan tersebar di enam kecamatan di Kota Mataram.

Muzakkir menyebutkan, jumlah KPM PKH di Kota Mataram saat ini mencapai 17.117 keluarga. Dari jumlah tersebut, Dinsos menargetkan sekitar 1.500 hingga 2.000 KPM dapat graduasi mandiri sepanjang 2026.

Untuk mendukung proses tersebut, pemerintah memberikan intervensi agar keluarga penerima manfaat memiliki sumber penghasilan yang berkelanjutan. Intervensi diberikan antara lain melalui bantuan permodalan usaha dan pengembangan kios kelontong.

Bantuan tersebut disalurkan melalui sejumlah skema, di antaranya Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) serta program Asistensi Rehabilitasi Sosial (Atensi) dari Kementerian Sosial melalui Sentra Paramita.

“Pola graduasinya dilakukan melalui bantuan permodalan usaha. Nilai bantuan permodalan itu berkisar antara Rp5 juta hingga Rp20 juta per KPM,” kata Muzakkir.

Khusus program Atensi Sentra Paramita pada 2026, sebanyak 90 keluarga di sejumlah kelurahan, seperti Tanjung Karang, Sandubaya, dan Pagutan, telah mendapatkan intervensi bantuan senilai Rp5 juta per keluarga.

Berbeda dengan bantuan tunai, kata Muzakkir, bantuan tersebut disalurkan dalam bentuk barang yang disesuaikan dengan kebutuhan dan rencana usaha KPM. Salah satu bentuk intervensinya adalah penyediaan kebutuhan usaha perkelontongan atau kios.

Muzakkir menjelaskan, proses graduasi diawali dengan pendampingan intensif oleh pendamping PKH di masing-masing kelurahan. Pendamping secara rutin menggelar pertemuan dengan KPM sekaligus mengidentifikasi keluarga yang dinilai telah memiliki kesiapan dan kemauan untuk mandiri secara ekonomi.

KPM yang dinilai layak kemudian diusulkan untuk mendapatkan intervensi bantuan permodalan dari Kementerian Sosial. Setelah usaha berjalan dan keluarga dinilai mampu memenuhi kebutuhan secara mandiri, kepesertaan mereka dalam program bantuan sosial dapat dihentikan.

“Begitu mereka graduasi dan usahanya berjalan, secara otomatis nama mereka akan dihapus dari daftar penerima PKH maupun bantuan pangan non tunai,” ujarnya.

Dinsos Kota Mataram berharap keberhasilan KPM yang telah graduasi mandiri dapat menjadi motivasi bagi penerima manfaat lainnya untuk mengikuti langkah serupa. Dengan demikian, semakin banyak keluarga penerima bantuan sosial yang mampu meningkatkan kesejahteraan dan keluar dari ketergantungan terhadap bantuan.

“Saat ini, kami masih terus merekap data final usulan graduasi dari para pendamping PKH di 50 kelurahan,” pungkas Muzakkir. (pan)

Kendala Air dan Listrik, RTH Selagalas Minim Pengunjung

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Kendala Air dan Listrik, RTH Selagalas Minim Pengunjung
RTH SELAGALAS - Seorang pengunjung berjalan di halaman RTH Selagalas yang berada di Jalan Ahmad Yamin, Kelurahan Selagalas, Kecamatan Sandubaya pada Sabtu, (5/9/2026). Kendala air dan listrik, RTH Selagalas minim pengunjung. (EKBIS NTB/pan)

Mataram (EKBIS NTB) — Ruang Terbuka Hijau (RTH) Selagalas di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Selagalas, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, masih minim pengunjung. Sejumlah pengunjung dan pedagang menilai kondisi tersebut dipengaruhi keterbatasan fasilitas, terutama ketersediaan air dan listrik.

Pantauan Suara NTB, Sabtu (5/9/2026) sekitar pukul 08.30 Wita, suasana RTH Selagalas terlihat cukup lengang. Hanya beberapa orang yang tampak beraktivitas di kawasan taman, termasuk sejumlah pedagang kaki lima (PKL).

Meski relatif sepi, RTH Selagalas masih memiliki daya tarik bagi masyarakat yang ingin bersantai maupun beraktivitas di ruang terbuka.

Salah seorang pengunjung, Abi, mengaku baru pertama kali datang ke RTH tersebut setelah beberapa kali melihatnya muncul di beranda Instagram. Kebetulan melintas di sekitar lokasi, ia kemudian memutuskan untuk singgah.

“Tau taman ini dari IG karena banyak berseliweran di fyp. Kebetulan tadi lewat, makanya singgah. Tempatnya bagus, hawanya dingin, masih asri juga, fasilitasnya juga lengkap. Ini pertama kalinya saya ke sini,” ujar Abi.

Kehadiran pengunjung yang datang setelah melihat informasi mengenai RTH Selagalas melalui media sosial menunjukkan kawasan tersebut masih memiliki potensi untuk menarik minat masyarakat. Namun, keterbatasan sejumlah fasilitas dinilai menjadi salah satu faktor yang membuat kawasan tersebut belum ramai dikunjungi.

Kondisi tersebut juga dirasakan masyarakat yang beraktivitas di sekitar taman. Salah seorang juru parkir (jukir), Azroi, mengatakan RTH Selagalas mulai sepi sejak masa pandemi covid-19.

Menurutnya, keterbatasan fasilitas, terutama air dan listrik, turut memengaruhi kenyamanan masyarakat yang hendak beraktivitas di kawasan tersebut.

“Taman ini mulai sepi sejak zaman covid dulu. Terus fasilitas kayak air dan listrik juga tidak ada, makanya pengunjung mikir mau ke sini. Semoga pemerintah lebih memperhatikan kondisi taman, bisa tambahkan air atau burung-burung, kan ada kandangnya di dalam,” jelasnya.

Sepinya pengunjung juga berdampak terhadap pedagang yang berjualan di kawasan RTH Selagalas. Jumlah pembeli yang datang sangat bergantung pada banyaknya masyarakat yang beraktivitas di taman.

Salah seorang pedagang, Mainah, berharap ketersediaan air segera mendapat perhatian sehingga RTH Selagalas dapat kembali ramai dikunjungi masyarakat. Kondisi tersebut diharapkan turut berdampak terhadap pendapatan para pedagang.

“Semoga segera ada air biar makin banyak orang yang datang, biar pendapatan tetap ada,” ujarnya.

Menurutnya, air dan listrik merupakan fasilitas dasar yang penting untuk menunjang kenyamanan serta aktivitas masyarakat selama berada di kawasan RTH.

RTH Selagalas diharapkan dapat kembali menjadi ruang publik yang aktif dan ramai dimanfaatkan masyarakat. Peningkatan fasilitas, terutama ketersediaan air dan listrik, dinilai dapat meningkatkan kenyamanan pengunjung sekaligus menarik lebih banyak masyarakat untuk datang.

Dengan fasilitas yang lebih memadai, RTH Selagalas diharapkan tidak hanya ramai pada hari Ahad, tetapi juga menjadi ruang bagi masyarakat untuk beraktivitas dan bersantai pada hari-hari lainnya.

RTH Selagalas merupakan salah satu ruang terbuka yang dimanfaatkan masyarakat untuk bersantai, berolahraga, maupun melakukan berbagai aktivitas di ruang publik. (pan)

Perusahaan Sulit Cari Pekerja Sesuai Kebutuhan

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Perusahaan Sulit Cari Pekerja Sesuai Kebutuhan
(EKBIS NTB/cem) Ida Wayan Putra Ekantara

Mataram (EKBIS NTB) – Tingginya tingkat pengangguran terbuka bukan hanya dipicu minimnya lowong pekerjaan. Persoalan ini justru disebabkan sulitnya perusahaan mencari pekerja sesuai kebutuhan. Dunia pendidikan semestinya melahirkan lulusan berdasarkan kebutuhan dunia industri dan dunia usaha.


Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Mataram, Ida Wayan Putra Ekantara menjelaskan, fenomena mismatch atau tidak sinkronnya antara kebutuhan perusahaan dengan pekerja menjadi persoalan di Indonesia, termasuk di Kota Mataram. Kualifikasi pendidikan calon pekerja justru tidak sesuai dengan kebutuhan perusahaan.

Padahal, lowongan pekerja sangat banyak tetapi terkendala kualifikasi pendidikan.


Hal ini disebabkan lulusan dari perguruan tinggi maupun sekolah menengah kejuruan tidak berorientasi pada dunia usaha dan dunia industri. Semestinya, lembaga pendidikan mencetak lulusan berdasarkan kebutuhan perusahaan. “Perguruan tinggi di Indonesia banyak melahirkan sarjana tetapi mereka belum siap kerja,” terang Putra dikonfirmasi pekan kemarin.


Ketidaksesuaian antara kebutuhan perusahaan dengan angkatan kerja berpengaruh terhadap tingkat penganguran terbuka. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Mataram sebut Putra, tingkat pengangguran terbuka di Ibukota Provinsi NTB, mencapai 4,80 persen. Penurunan angka pengangguran ini dari tahun ke tahun relatif kecil.


Mantan Sekretaris Inspektorat Kota Mataram menegaskan, fenomena mismatch perlu dicarikan solusi untuk menutupi kebutuhan perusahaan. Salah satu yang dilakukan adalah menggelar pelatihan sesuai kebutuhan dunia industri dan dunia usaha. “Kita melakukan pemetaan dulu sebelum melakukan pelatihan.

Pemetaan ini penting untuk mengetahui kebutuhan dunia industri dan dunia usaha,” jelasnya.
Di Kota Mataram sambung Putra, tren usaha yang berkembang adalah kedai kopi. Pihaknya menyiapkan pelatihan khusus barista atau peracik kopi. Selanjutnya, pelatihan perbaikan AC, bengkel motor dan lain sebagainya.


Putra menegaskan, penurunan angka pengangguran terbuka tidak bisa sepenuhnya diserahkan kepada pemerintah. Peran dunia pendidikan juga sangat penting, sehingga dunia pendidikan tidak hanya berpatokan kepada kurikulum dan silabus. Artinya, perguruan tinggi maupun sekolah kejuruan mencoba melihat potensi yang ada di daerah. “Misalnya, disnaker kabupaten/kota dan provinsi diajak berdiskusi guna memetakan kebutuhan dunia usaha. Jangan hanya melahirkan sarjana itu-itu saja,” kritiknya.


Ia menegaskan bahwa lulusan perguruan tinggi maupun sekolah menengah kejuruan disiapkan untuk bekerja berdasarkan keterampilan mereka. Keterampilan harus sesuai dengan kebutuhan perusahaan,sehingga mahasiswa atau siswa yang lulus langsung berkarier. “Jadi mereka tidak nganggur dan pusing mencari pekerjaan,” katanya. (cem)

Tingkatkan Kesadaran Lalu Lintas, Astra Motor NTB Rangkul Jasa Raharja dan TNI-Polri

Penulis
ekbisntb.com
-
0

Mataram (Ekbis NTB) — Astra Motor NTB berkolaborasi dengan Jasa Raharja Provinsi NTB, Ditlantas Polda NTB, dan Detasemen Polisi Militer (Denpom) IX/2 Mataram menggelar edukasi keselamatan berkendara bagi para anggota dan pekerja bermobilitas tinggi di Mataram.

Kegiatan lintas instansi ini bertujuan meningkatkan pemahaman serta kedisiplinan berlalu lintas guna menekan angka kecelakaan di jalan raya.

Dalam sesi pemaparan, Jasa Raharja Provinsi NTB menjelaskan hak masyarakat terkait perlindungan dasar dan manfaat asuransi kecelakaan lalu lintas. Sementara itu, Ditlantas Polda NTB menekankan materi safety driving, kepatuhan aturan, serta kewaspadaan saat mengemudi.

Guna memperkuat pemahaman teknis, Astra Motor NTB memberikan edukasi safety riding, meliputi:

  • Teknik berkendara yang aman dan penanganan potensi bahaya di jalan.
  • Penggunaan atribut keselamatan secara lengkap.
  • Pengecekan kondisi fisik sepeda motor secara berkala sebelum digunakan.

Di sisi lain, Denpom mengimbau para anggota untuk menjadi teladan bagi masyarakat umum dalam menerapkan budaya tertib berlalu lintas.

Marketing Manager Astra Motor NTB, Yehezkiel Felix, menegaskan bahwa keselamatan berkendara harus menjadi prioritas utama, terutama bagi pekerja yang mengandalkan sepeda motor dalam aktivitas harian.

“Keselamatan berkendara bukan hanya tentang bagaimana kita sampai di tujuan, melainkan bagaimana kita bisa sampai dengan selamat. Melalui kolaborasi ini, kami berharap dapat membangun kebiasaan berkendara yang aman dan bertanggung jawab,” ujar Felix. (r/fan)

Bank NTB Syariah Gelar RIMO Badminton Cup 2026, Satukan Perguruan Tinggi se-NTB Lewat Olahraga

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Bank NTB Syariah Gelar RIMO Badminton Cup 2026, Satukan Perguruan Tinggi se-NTB Lewat Olahraga


Mataram (Suara NTB)– Bank NTB Syariah terus memperkuat sinergi dengan dunia pendidikan melalui penyelenggaraan RIMO Badminton Cup 2026, kejuaraan bulu tangkis antar-perguruan tinggi se-Nusa Tenggara Barat (NTB).


RIMO Badminton Cup 2026 resmi dibuka oleh Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko Bank NTB Syariah, Ferry Ardiansyah. Acara ini dihadiri oleh sejumlah pimpinan perguruan tinggi di NTB, di antaranya Rektor Universitas Mataram (Unram) Prof. Dr. Sukardi, S.Pd., M.Pd. dan Rektor Universitas Bumigora (UBG) Mataram Prof. Dr. Ir. Anthony Anggrawan, M.T., Ph.D., serta para pejabat eksekutif dan perwakilan perguruan tinggi lainnya.


Ajang olahraga ini diikuti oleh enam perguruan tinggi di NTB. Selain menjadi wadah untuk mempertemukan civitas akademika dalam suasana kompetisi yang sehat, kejuaraan ini juga bertujuan mempererat silaturahmi serta membangun kolaborasi antara Bank NTB Syariah dan perguruan tinggi.


Berbeda dengan kejuaraan pada umumnya, RIMO Badminton Cup 2026 mempertandingkan dua kategori, yaitu Kategori Antar-Mahasiswa dan Kategori Antar-Dosen/Karyawan Perguruan Tinggi. Pembagian kategori tersebut memberikan kesempatan bagi mahasiswa, dosen, maupun karyawan untuk berpartisipasi dan menunjukkan kemampuan terbaik mereka di lapangan.


Dalam sambutannya, Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko Bank NTB Syariah, Ferry Ardiansyah, menyampaikan bahwa RIMO Badminton Cup menjadi bagian dari upaya membangun hubungan yang lebih dekat dengan perguruan tinggi.


“RIMO Badminton Cup kami harapkan menjadi ruang silaturahmi, bukan hanya bagi mahasiswa, melainkan juga para dosen dan karyawan antar-perguruan tinggi. Semoga dari kegiatan ini lahir semangat kebersamaan, sportivitas, dan kolaborasi yang lebih kuat,” ujarnya.


Ia menambahkan, olahraga memiliki nilai-nilai yang sejalan dengan prinsip tata kelola dan budaya perusahaan, seperti integritas, disiplin, kerja sama, dan sportivitas.


“Dalam pertandingan tentu ada yang menang dan kalah. Namun, yang lebih penting adalah bagaimana kita menjadikan kompetisi ini sebagai sarana membangun persahabatan dan memperkuat sinergi. Karena itu, kami berharap seluruh peserta dapat menikmati pertandingan dengan penuh semangat serta tetap menjunjung tinggi sportivitas,” tambahnya.

Rektor Unram: Ajang Positif untuk Memperkuat Silaturahmi
Rektor Universitas Mataram, Prof. Dr. Sukardi, S.Pd., M.Pd. , menyambut positif pelaksanaan RIMO Badminton Cup 2026. Menurutnya, kegiatan olahraga antarkampus seperti ini memberikan ruang bagi civitas akademika untuk berinteraksi dalam suasana yang positif.


“Kami menyambut baik kegiatan RIMO Badminton Cup ini. Kegiatan seperti ini tidak hanya memberikan ruang bagi mahasiswa untuk berprestasi di bidang olahraga, tetapi juga mempertemukan civitas akademika dari berbagai perguruan tinggi dalam semangat kebersamaan,” ujarnya.


Ia menilai keterlibatan dosen dan karyawan dalam pertandingan menjadi daya tarik tersendiri yang memperluas manfaat kegiatan.


“Dengan adanya kategori mahasiswa serta dosen dan karyawan, kegiatan ini menjadi semakin inklusif. Mudah-mudahan kegiatan ini dapat terus dilaksanakan dan menjadi agenda tahunan yang memperkuat silaturahmi antarkampus di NTB,” tambahnya.


Rektor UBG: Kolaborasi Kampus dan Dunia Usaha Perlu Terus Diperkuat
Sementara itu, Rektor Universitas Bumigora Mataram, Prof. Dr. Ir. Anthony Anggrawan, M.T., Ph.D., mengapresiasi inisiatif Bank NTB Syariah dalam menghadirkan kegiatan yang mempertemukan perguruan tinggi melalui olahraga.


Menurutnya, sinergi antara perguruan tinggi dan dunia usaha perlu terus diperkuat melalui berbagai kegiatan yang memberikan manfaat nyata bagi civitas akademika.


“Kami mengapresiasi Bank NTB Syariah yang telah menghadirkan kegiatan ini. RIMO Badminton Cup menjadi salah satu bentuk kolaborasi yang sangat positif karena mempertemukan perguruan tinggi tidak hanya dalam konteks akademik, tetapi juga melalui olahraga dan silaturahmi,” ujarnya.


Ia berharap kegiatan tersebut dapat menjadi agenda yang berkelanjutan dan melibatkan lebih banyak perguruan tinggi pada pelaksanaan berikutnya.


“Semoga kegiatan ini terus berkembang, pesertanya semakin banyak, dan menjadi agenda bersama perguruan tinggi di NTB. Yang paling penting, semangat sportivitas, kebersamaan, dan persahabatan tetap menjadi bagian utama dari kegiatan ini,” tuturnya.


Perkuat Campus Partnership
Penyelenggaraan RIMO Badminton Cup 2026 merupakan bagian dari komitmen Bank NTB Syariah dalam membangun Campus Partnership dengan perguruan tinggi di NTB.

Melalui kegiatan ini, Bank NTB Syariah tidak hanya menjalin hubungan di bidang olahraga, tetapi juga membuka ruang kolaborasi yang lebih luas, seperti literasi dan inklusi keuangan, digitalisasi pembayaran, kewirausahaan mahasiswa, edukasi perbankan syariah, serta kegiatan sosial dan kemasyarakatan.


RIMO Badminton Cup 2026 diharapkan menjadi momentum untuk mempererat hubungan antarcivitas akademika sekaligus memperkuat sinergi antara Bank NTB Syariah dan perguruan tinggi di Provinsi NTB.


Bank NTB Syariah meyakini bahwa kolaborasi yang kuat antara dunia perbankan, perguruan tinggi, dan masyarakat merupakan pijakan penting dalam mendukung lahirnya generasi muda NTB yang unggul, produktif, dan berdaya saing.(bul)

BPR Pemda DIY dan Klaten Belajar ke BPR NTB

Penulis
ekbisntb.com
-
0

Mataram (ekbisntb.com) – Enam Bank Perekonomian Rakyat (BPR) milik pemerintah daerah dari Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) berkunjung ke PT BPR NTB (Perseroda), Sabtu (5/9). Kunjungan ini menjadi ajang berbagi pengalaman dan memperkuat kolaborasi antarlembaga keuangan milik daerah.

Enam BPR tersebut yakni PT BPR Bank Jogja (Perseroda), PT BPR Bank Bantul (Perseroda), PT BPR Bank Kulon Progo (Perseroda), PT BPR Bank Daerah Gunungkidul (Perseroda), PT BPR Bank Sleman (Perseroda), dan PT BPR Bank Klaten.

Rombongan direksi dan komisaris BPR Pemda se-DIY diterima di Kantor Pusat BPR NTB, Jalan Catur Warga, Mataram. Mereka disambut Sekda NTB Abu Chair bersama jajaran komisaris dan direksi BPR NTB serta Kepala Biro Ekonomi dan Pembangunan Setda NTB, Izzuddin Mahili.

Sekda NTB Abu Chair, Komisaris Utama BPR NTB Lalu Kholid Karyadi, dan Direktur Utama BPR NTB menyambut positif kunjungan tersebut. Mereka menilai pertemuan ini sebagai kesempatan untuk saling berbagi pengalaman dan mencari solusi menghadapi tantangan industri BPR.

Ketua Forum Komunikasi BPR Pemda DIY, Bambang Suryo Wibowo, mengatakan BPR saat ini menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Salah satunya adalah tuntutan digitalisasi yang semakin tinggi seiring perubahan ekspektasi nasabah.

Selain itu, BPR juga menghadapi persaingan yang semakin ketat serta tekanan dari kondisi ekonomi dan kenaikan berbagai biaya.

“Kami ingin bersama-sama belajar dan berbagi pengalaman bagaimana menghadapi tantangan yang ada,” ujarnya.

Menurut Bambang, tantangan lain yang tidak kalah penting adalah penguatan permodalan, tata kelola, pengawasan, dan teknologi informasi. Hal tersebut menjadi perhatian seiring dorongan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) agar BPR milik pemerintah daerah semakin kuat dan mampu memberikan kontribusi lebih besar kepada daerah.

Ia menyebut, wacana konsolidasi BPR milik pemerintah daerah juga menjadi salah satu isu yang tengah dibahas. Namun, bagi BPR Pemda DIY, penguatan masing-masing BPR masih menjadi perhatian utama sebelum melangkah ke opsi konsolidasi yang lebih besar.

“Kami sudah banyak berdiskusi dengan kepala daerah dan komisaris. Ada kesamaan pandangan bahwa besar atau kecilnya BPR milik daerah, yang utama adalah bagaimana BPR tersebut bisa semakin kuat dan berkembang,” katanya.

Bambang berharap kunjungan ke BPR NTB dapat menghasilkan pertukaran pengalaman, khususnya dalam menghadapi persoalan permodalan, digitalisasi, tata kelola, hingga pengendalian kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL).

Pertemuan  antar BPR di dua provinsi ini diharapkan tidak berhenti pada kunjungan, tetapi berlanjut dalam bentuk kerja sama dan komunikasi antarlembaga BPR milik pemerintah daerah.(bul)

Wisatawan “Angkat Kaki” dari Gili Trawangan Akibat Krisis Air Bersih

Penulis
ekbisntb.com
-
0

Mataram (Suara NTB) – Krisis air bersih yang melanda Gili Trawangan mulai berdampak serius terhadap industri pariwisata. Sejumlah wisatawan mancanegara membatalkan perjalanan, sementara sebagian lainnya memilih memperpendek masa tinggal karena khawatir kebutuhan air selama berlibur tidak terpenuhi.
Ketua Asosiasi Hotel Gili Trawangan, Lalu Kusnawan, mengatakan kondisi tersebut mulai dirasakan pelaku usaha perhotelan. Bahkan, tingkat pembatalan reservasi disebut telah mencapai sekitar 40 persen.
“Sudah mulai banyak tamu yang cancel (membatalkan). Mereka tidak yakin dengan kondisi air di Gili Trawangan,” kata Kusnawan, Minggu, 6 September 2026.
Menurutnya, pengelola hotel saat ini terpaksa memberitahukan kepada tamu mengenai kondisi krisis air dan meminta dilakukan efisiensi penggunaan air. Sejumlah fasilitas seperti kolam renang juga tidak dapat digunakan secara optimal.
Persoalan tidak hanya terjadi di hotel. Wisatawan juga mempertanyakan ketersediaan air di restoran, tempat wisata, maupun fasilitas umum lainnya di Gili Trawangan.
“Kalau mereka mau keliling, bagaimana? Mereka bertanya bagaimana restoran lain, bagaimana tempat lainnya. Kita sulit menjamin karena yang bisa kita pastikan hanya kondisi di properti masing-masing,” ujarnya.
Kusnawan menyebut dampak krisis air terhadap tingkat hunian hotel sudah sangat terasa. Selain pembatalan reservasi, sejumlah wisatawan juga memilih memperpendek masa tinggal mereka.
“Cancellation sekitar 40 persen. Sebagian juga memperpendek waktu tinggal,” jelasnya.
Bahkan, ia mengaku mengetahui adanya pemilik hotel yang memilih menghentikan penerimaan tamu untuk sisa kamar yang tersedia sepanjang September. Langkah itu diambil karena pengelola tidak ingin mengambil risiko apabila kebutuhan air tamu tidak dapat dipenuhi.
Kondisi ini, menurut Kusnawan, berpotensi menimbulkan kerugian besar bagi pelaku usaha pariwisata di Gili Trawangan. Sebab, biaya yang harus dikeluarkan untuk mendatangkan air dari luar pulau juga sangat tinggi.
Untuk memenuhi kebutuhan operasional hotelnya, misalnya, ia harus mendatangkan sekitar 10 kubik air per hari. Biaya angkutnya saja mencapai sekitar Rp5 juta per hari, belum termasuk harga air dan biaya kapal.
“Rp5 juta itu baru ongkos angkut. Belum termasuk air dan ongkos kapal. Ini menjadi additional cost bagi kami. Tapi daripada hotel harus ditutup, kami tetap berupaya membeli air,” jelasnya.
Kusnawan mengingatkan, jika krisis air bersih berlangsung lama, dampaknya tidak hanya dirasakan hotel, tetapi bisa mengancam keberlangsungan destinasi wisata Gili Trawangan secara keseluruhan.
Menurut dia, penurunan kunjungan wisatawan akan berimbas pada seluruh mata rantai ekonomi pariwisata, mulai dari hotel, restoran, transportasi hingga tenaga kerja.
“Kalau ini berlarut-larut, yang kena destinasi. Hotel rugi dan bisa terjadi pengurangan karyawan. Satu minggu saja sudah berpengaruh, apalagi kalau sampai satu bulan,” tegasnya.
Ia khawatir wisatawan yang sudah terlanjur meninggalkan Gili Trawangan akan sulit kembali apabila persoalan tersebut tidak segera diselesaikan.
Sebab, menurutnya, persaingan antardestinasi wisata semakin ketat. Ketika Gili Trawangan mengalami persoalan, wisatawan memiliki banyak pilihan destinasi lain yang menawarkan pelayanan lebih pasti.
“Kalau wisatawan sudah pergi, nanti untuk recovery lagi pasti sulit. Industri pariwisata di kabupaten atau kota lain tidak tidur,” katanya.
Kusnawan menilai persoalan air bersih di Gili Trawangan sudah berada pada tahap yang sangat mendesak dan membutuhkan solusi konkret dari pemerintah daerah.
Ia menyebut pemerintah telah membahas penyediaan air dari daratan.
Menurut informasi yang diterimanya, Badan Usaha Milik Daerah Air Minum (BDAM) menyiapkan titik air di Muara Putat. Selanjutnya, kebutuhan air untuk Gili Trawangan harus diangkut sendiri menuju pulau tersebut.
“BDAM hanya menyiapkan air di Muara Putat sebagai titik pengambilan. Persoalannya sekarang, berapa meter kubik yang bisa disiapkan di sana? Karena kebutuhan di daerah juga masih banyak,” ujarnya.
Kusnawan berharap pemerintah segera memastikan skema pasokan air yang mampu memenuhi kebutuhan Gili Trawangan, terutama jika TCN yang disebut dalam pembicaraan tersebut mulai beroperasi. Kepastian pasokan dinilai penting agar pelaku usaha dapat memberikan jaminan pelayanan kepada wisatawan.
“Tadi malam saya telpon pak bupati (Lombok Utara), tapi pak bupati juga tidak bisa memberikan kepastian kapan air ini bisa on,” pungkasnya.(bul)

Astra Motor NTB Gelar Touring Satu Hati Sambut Hari Pelanggan Nasional 2026

Penulis
ekbisntb.com
-
0

Mataram (Ekbis NTB) — Memperingati Hari Pelanggan Nasional (Harpelnas) 2026, Main Dealer Astra Motor Nusa Tenggara Barat (NTB) menggelar kegiatan touring bersama konsumen setia. Mengusung tema “Satu Hati, Menemani Setiap Langkah”, ajang ini menjadi bentuk apresiasi sekaligus sarana mempererat hubungan antara perusahaan dengan pengguna sepeda motor Honda di NTB.

Kepala Wilayah Astra Motor NTB, Suryanto Wirawan, menegaskan bahwa konsumen merupakan bagian tak terpisahkan dari perjalanan bisnis perusahaan dalam menghadirkan solusi mobilitas bagi masyarakat.

“Bagi kami, pelanggan bukan sekadar konsumen, melainkan mitra perjalanan Astra Motor. Melalui momentum Hari Pelanggan Nasional ini, kami ingin menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kepercayaan masyarakat kepada Honda dan Astra Motor NTB,” ujar Suryanto.

Suryanto menambahkan, interaksi langsung di luar aktivitas penjualan—seperti kegiatan touring—menjadi strategi penting untuk menciptakan pengalaman pelanggan (customer experience) yang lebih berkesan dan bermakna.

“Kami ingin terus hadir menemani setiap langkah konsumen, mulai dari proses memilih kendaraan, penggunaan sehari-hari, hingga penyediaan layanan purnajual,” tambahnya.

Banjir Promo Penjualan dan Servis

Tak hanya kegiatan berkendara bersama, rangkaian apresiasi Harpelnas 2026 ini juga dilengkapi dengan berbagai promo menarik bagi masyarakat sepanjang periode 4–30 September 2026.

Dari sisi penjualan, Astra Motor NTB menghadirkan Program “Satu Hati, Satukan Semangat”. Program ini menawarkan penawaran khusus untuk pembelian unit Honda Vario 125 Street, serta kesempatan mendapatkan cash maupun credit point sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku.

Sementara untuk layanan purnajual, konsumen terpilih dapat menikmati diskon jasa paket servis lengkap hingga 50 persen di Bengkel Resmi Honda (AHASS). Pilihan paket perawatan yang ditawarkan meliputi:

  • Ganti Oli + Engine Flush / Injector Cleaner
  • Ganti Oli + Mizu TCI

Melalui integrasi kegiatan komunitas, promo penjualan, dan diskon purnajual ini, Astra Motor NTB berkomitmen untuk terus meningkatkan mutu pelayanan dan memberikan nilai tambah bagi seluruh pelanggan di wilayah NTB. (r/fan)

1...858687...1,070Halaman 86 dari 1,070