Thursday, April 23, 2026
26.5 C
Mataram
Home Blog Page 86

MGPA Perbolehkan Bus Wisata Keliling Sirkuit Mandalika, Berikut Ketentuannya

By
ekbisntb.com
-
0
MGPA Perbolehkan Bus Wisata Keliling Sirkuit Mandalika, Berikut Ketentuannya


Mataram (Suara NTB) – Pengelola Sirkuit Mandalika, Mandalika Grand Prix Association (MGPA) membuka paket wisata Mandalika Experience yang memberikan pengalaman berwisata mengelilingi sirkuit dengan bus.


Muhammad Awallutfi Andhika Putra selaku Track, Race Electronic, and Motorsport Manager di Sirkuit Mandalika menjelaskan, di dunia balap internasional, membawa bus masuk ke lintasan bukanlah hal yang asing. Pada sejumlah ajang balap bergengsi seperti Super GT di Jepang, terdapat program yang dikenal dengan nama Circuit Safari. Dalam sesi ini, tamu VIP atau penonton khusus diajak berkeliling lintasan menggunakan bus untuk merasakan langsung karakter tikungan, elevasi, dan panjang lintasan sirkuit.


“Apa yang kami lakukan di Sirkuit Mandalika ini sejatinya berada dalam koridor praktik global tersebut. Bukan eksperimen, melainkan adopsi dari standar operasional sirkuit internasional,” ungkap Dhika.


MGPA menerapkan standar operasional prosedur (SOP) yang ketat sebagai langkah preventif. Setiap bus yang masuk lintasan wajib melalui inspeksi menyeluruh dengan prinsip zero leakage. Tidak boleh ada setetes pun cairan, baik oli, minyak rem, coolant, maupun bahan bakar yang berpotensi menetes ke aspal.


Selain itu, terdapat aturan ketat terkait operasional di lintasan. Bus dilarang berhenti di jalur balap untuk menghindari beban statis dalam waktu lama. Jika diperlukan berhenti, hal tersebut hanya diperbolehkan di area run-off yang memang dirancang untuk menahan beban tambahan tanpa mengganggu racing line.


Program Mandalika Experience memungkinkan wisatawan, komunitas, maupun rombongan keluarga untuk menyusuri trek sepanjang 4,31 kilometer dengan kendaraan bus wisata secara aman, nyaman, dan terkontrol.


Setiap bus akan diberi kesempatan melakukan tiga putaran mengelilingi lintasan dengan kecepatan yang telah ditentukan dan berada di bawah pengawasan tim keamanan serta marshal sirkuit.


MGPA menetapkan tarif bagi semua kalangan, disesuaikan dengan jenis bus yang digunakan:
• Micro Bus: Rp 300.000 per sesi
• Mini Bus: Rp 400.000 per sesi
• Big Bus: Rp 500.000 per sesi

Pemesanan atau Booking untuk aktivitas Bus Tour di Sirkuit Mandalika dapat dilakukan melalui nomor WhatsApp (WA) MGPA: 0821-2559-6792
Tarif tersebut berlaku untuk satu sesi keliling lintasan sebanyak tiga putaran penuh.


Demi keamanan dan kenyamanan bersama, MGPA memberlakukan sejumlah aturan teknis yang wajib dipatuhi oleh seluruh peserta Mandalika Experience, khususnya untuk bus. Beberapa ketentuan utama antara lain:
1. Bus tidak boleh berhenti di lintasan sirkuit, kecuali di area run-off Tikungan 10 untuk keperluan foto bersama.
2. Sebelum masuk lintasan, bus wajib menjalani proses scrutineering atau pengecekan kelayakan oleh tim sirkuit termasuk kondisi ban, oli, cairan, serta potensi kebocoran yang bisa membahayakan lintasan.
3. Kecepatan bus akan dibatasi dan dikontrol langsung oleh tim keamanan sirkuit agar kegiatan berlangsung aman tanpa mengganggu integritas trek.
4. Seluruh kegiatan dilakukan di bawah pengawasan resmi dari marshal dan petugas MGPA, untuk memastikan keselamatan penumpang serta menjaga kebersihan lintasan.
Priandhi Satria, Direktur Utama MGPA menegaskan, paket wisata dengan bus ini berlaku bagi umum, dan siapa saja.(bul)

Penerimaan Pajak di NTB 2025 Tumbuh Positif jadi Rp3,137 Triliun

By
ekbisntb.com
-
0
Samon Jaya

Mataram (ekbisntb.com) – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Nusa Tenggara (Kanwil DJP Nusra) mencatatkan tren positif pada realisasi penerimaan pajak di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) sepanjang tahun 2025. Meskipun dibayangi tantangan ekonomi global, NTB berhasil membukukan pertumbuhan sebesar 0,59% dibandingkan tahun sebelumnya.

Kepala Kanwil DJP Nusra, Samon Jaya, mengungkapkan bahwa total realisasi penerimaan pajak NTB mencapai Rp3,137 triliun, meningkat dari capaian tahun 2024 yang sebesar Rp3,118 triliun.

Salah satu sorotan utama dalam laporan kinerja tahun ini adalah lonjakan signifikan di sektor pendukung pariwisata. Sektor Akomodasi & Makan Minum (Mamin) mencatatkan pertumbuhan luar biasa sebesar 45,0%, disusul oleh sektor Persewaan yang tumbuh 41,5%.
“Pertumbuhan tinggi di sektor akomodasi dan mamin mencerminkan geliat ekonomi masyarakat dan pulihnya sektor pariwisata di NTB secara signifikan,” ujar Samon.

Selain itu, sektor Administrasi Pemerintah masih menjadi penyumbang kontribusi terbesar terhadap total penerimaan pajak NTB dengan porsi mencapai 51,50% atau senilai Rp1,61 triliun.

Kinerja realisasi penerimaan pajak kabupaten/kota di NTB sepanjang 2025 menunjukkan tren yang beragam. Dari sepuluh daerah, hanya empat wilayah yang mencatatkan pertumbuhan positif, sementara sisanya mengalami kontraksi.

Kota Mataram masih menjadi daerah dengan nilai realisasi pajak terbesar, yakni mencapai Rp1,345 triliun. Namun demikian, ibu kota provinsi itu justru mengalami kontraksi sebesar 0,81 persen dibandingkan periode sebelumnya.

Pertumbuhan tertinggi dicatat Kabupaten Lombok Tengah dengan realisasi pajak sebesar Rp339,86 miliar dan lonjakan pertumbuhan mencapai 41,62 persen. Capaian ini menjadi yang paling signifikan di NTB pada 2025.

Selain Lombok Tengah, pertumbuhan positif juga terjadi di Kabupaten Lombok Utara sebesar 13,44 persen dengan realisasi penerimaan pajak Rp138,28 miliar, Kota Bima tumbuh 8,40 persen dengan realisasi Rp154,93 miliar, serta Kabupaten Dompu yang relatif stagnan dengan kontraksi tipis 0,79 persen.

Sementara itu, sejumlah daerah justru mengalami penurunan cukup dalam. Kabupaten Bima mencatat kontraksi terdalam hingga 24 persen dengan realisasi Rp60,38 miliar. Kabupaten Sumbawa juga tertekan dengan penurunan 11,22 persen dan realisasi Rp214,76 miliar. Penurunan kinerja juga terjadi di Lombok Timur yang terkontraksi 5,71 persen, Lombok Barat turun 4,65 persen, serta Sumbawa Barat yang melemah 2,90 persen.

Berdasarkan jenis pajaknya, PPN Dalam Negeri masih menjadi tulang punggung dengan kontribusi 33,58% (Rp1,05 triliun), disusul oleh PPh Pasal 21 sebesar 18,51% (Rp580,5 miliar). Menariknya, terdapat lonjakan drastis pada PPnBM Dalam Negeri yang tumbuh hingga 408,6% dan PPN Impor yang naik 207,3%.

Samon Jaya menekankan bahwa keberhasilan ini tidak lepas dari kepatuhan para Wajib Pajak (WP). Tercatat ada ribuan WP aktif yang berkontribusi, di antaranya 7.521 WP dari sektor Pegawai dan 6.483 WP dari sektor Perdagangan.(bul)

GNE Masih Nanggung Utang Rp22 Miliar

By
ekbisntb.com
-
0
Lalu. Anas Amrullah

Mataram (ekbisntb.com) – Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Gerbang NTB Emas (GNE) hingga kini masih menanggung kewajiban utang sekitar Rp22 miliar. Utang tersebut sebagian besar berada di sektor perbankan dan merupakan akumulasi dari sejumlah kegiatan usaha yang tidak lagi berjalan.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama GNE NTB, Lalu Anas Amrullah, mengungkapkan bahwa posisi utang perusahaan per 22 November 2025 lalu masih berada di angka tersebut.

“Utang kami per 22 November tersisa sekitar Rp22 miliar, sebagian besar berada di perbankan,” ujar Lalu Anas usai Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Rabu, 7 Januari 2026.

Anas menjelaskan, kewajiban tersebut tersebar di beberapa bank, di antaranya Bank NTB Syariah, Bank Rakyat Indonesia (BRI), serta sejumlah bank lainnya. Dana pinjaman tersebut sebelumnya digunakan untuk membiayai berbagai lini usaha GNE. Namun, sebagian unit bisnis tersebut kini tidak lagi beroperasi, sehingga penyelesaian kewajiban ke perbankan hanya bertumpu pada satu sektor usaha yang masih berjalan.

Sejumlah usaha yang dinilai tidak memberikan hasil optimal bahkan gagal, antara lain perdagangan jagung, sektor perumahan yang telah selesai namun masih menyisakan utang, usaha kayu sonokling, jasa sewa, hingga beberapa unit usaha lain. Selain itu, usaha batu split dan mesin atap juga sudah tidak lagi beroperasi sejak Anas menjabat sebagai pelaksana tugas direktur utama.

“Kondisi ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi manajemen. Fokus kami saat ini adalah menyelesaikan kewajiban-kewajiban tersebut,” katanya.

Meski demikian, Anas menegaskan bahwa sebagai BUMD, GNE tetap dituntut untuk memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama melalui setoran dividen. Tantangan ke depan adalah bagaimana perusahaan tetap mampu beroperasi secara menguntungkan di tengah beban utang yang masih cukup besar.

“BUMD harus tetap berkontribusi ke PAD melalui dividen. Artinya, di tengah kewajiban yang ada, perusahaan harus tetap dikelola secara profesional agar bisa menghasilkan keuntungan,” jelasnya.

Sementara itu, jika dilihat secara umum, nilai utang GNE berada di kisaran Rp18 miliar. Untuk utang konsumen, penagihan masih terus dilakukan, terutama untuk periode 2019 hingga 2025 yang dinilai relatif masih terkendali dan nilainya dapat ditekan. Kendala utama justru terdapat pada utang-utang lama dari periode sebelumnya, yang sebagian konsumennya sudah tidak aktif atau unit usahanya telah berhenti beroperasi.

“Utang lama ini harus diinventarisasi dulu, mana konsumennya masih ada dan mana yang sudah tidak bisa ditagih,” tambah Anas.

Di sisi lain, Anas mengungkapkan bahwa pada tahun buku 2025, GNE diperkirakan mampu mencatatkan laba bersih sekitar Rp250 juta. Dari laba tersebut, sekitar 50 persen direncanakan akan dibagikan sebagai dividen kepada pemerintah daerah selaku pemilik saham.

“Walaupun utang masih cukup besar, kami sudah berhasil menurunkan kewajiban kepada pihak ketiga sekitar Rp3 sekian miliar. Dari sebelumnya sekitar Rp26 miliar, kini menjadi sekitar Rp23 miliar,” pungkasnya.

Penurunan kewajiban tersebut, lanjut Anas, dicapai melalui berbagai langkah rasionalisasi dan efisiensi operasional yang terus dilakukan oleh manajemen.(bul)

Selama 2025, BIZAM Layani 26.337 Pergerakan Pesawat dan 2,3 Juta Penumpang

By
ekbisntb.com
-
0
Selama 2025, BIZAM Layani 26.337 Pergerakan Pesawat dan 2,3 Juta Penumpang

Mataram (Ekbisntb.com) – Trafik tahunan Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid (BIZAM) pada tahun 2025 juga menunjukkan pertumbuhan positif dibandingkan tahun 2024.

Sepanjang tahun 2025, BIZAM melayani sebanyak 26.337 pergerakan pesawat, meningkat 5,9 persen dibandingkan realisasi tahun 2024 sebanyak 24.879 pergerakan pesawat.

Untuk pergerakan penumpang, pada tahun 2025 BIZAM melayani sebanyak 2.497.163 penumpang, meningkat 5 persen dibandingkan capaian tahun 2024 sebanyak 2.377.410 penumpang.

Menurut General Manager BIZAM, Aidhil Philip Julian, capaian kinerja trafik 2025 dibandingkan 2024 ini semakin mempertegas peran strategis BIZAM sebagai pintu gerbang utama konektivitas udara di wilayah Nusa Tenggara Barat.

“Data pertumbuhan trafik 2025 menjadi motivasi bagi InJourney Airports BIZAM untuk terus meningkatkan kualitas layanan dan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan, guna mendukung pengembangan pariwisata serta perekonomian daerah,” ujarnya.

Sepanjang periode posko Nataru 2025/2026, BIZAM melayani sebanyak 171.241 penumpang, meningkat 15,7 persen dibandingkan periode Nataru 2024/2025, dimana BIZAM melayani sebanyak 147.974 penumpang.
Puncak arus penumpang terjadi pada 28 Desember 2025 dengan jumlah 10.682 penumpang, sekaligus menjadi rekor pergerakan penumpang harian tertinggi sepanjang tahun 2025.

Dari sisi operasional penerbangan, bandara melayani 1.905 pergerakan pesawat selama periode Nataru 2025/2026, meningkat 44,5 persen dibandingkan periode 2024/2025, dimana bandara melayani sebanyak 1.318 pergerakan pesawat.
Peningkatan ini juga didukung oleh realisasi 15 penerbangan tambahan (extra flight) dari maskapai Garuda Indonesia, Lion Air, TransNusa, dan Wings Air pada rute Jakarta, Surabaya, Bali, serta Bima.(bul)

Proyek Revitalisasi Pasar Tanah Mira Taliwang, Komisi II DPRD KSB Minta Pelaksana Segera Selesaikan Pekerjaan

By
ekbisntb.com
-
0
Komisi II DPRD KSB saat melakukan kunjungan lapangan ke proyek revitalisasi Pasar Tanah Mira Taliwang, Selasa (6/1/2026). (suarantb.com/bug)

Taliwang (suarantb.com) – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) menggelar kunjungan lapangan ke Pasar Tanah Mira, Taliwang, pada Selasa (6/1/2026). Kunjungan itu dipimpin langsung oleh Ketua Komisi II, Mustafa. HZ bersama sejumlah anggota dan didampingi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) serta pelaksana proyek.

Di lokasi, para anggota Komisi II menyusuri hampir seluruh bagian pasar yang sedang dikerjakan. Mereka mengamati setiap bagian pasar, baik yang telah selesai maupun belum rampung dikerjakan oleh pelaksana proyek.

Di sela peninjauan itu, sesekali para anggota Komisi bertanya kepada PPK maupun pelaksana mengenai berbagai hal seputar proses pembangunan pasar terutama soal keterlambatan penyelesaiannya.

“Ada beberapa isu yang berkembang soal pasar ini. Terutama kenapa kok tidak bisa diselesaikan tepat waktu,” kata Ketua Komisi II DPRD KSB, Mustafa HZ.

Dari keterangan yang disampaikan oleh PPK dan pelaksana, Komisi II mendapati fakta bahwa keterlambatan proses pembangunan revitalisasi pasar terbesar di KSB itu disebabkan faktor alam. Tingginya intensitas hujan dalam sebulan terakhir membuat pengerjaan berjalan lambat terutama saat proses pemasangan konstruksi atap.

Mendapat keterangan tersebut, Mustafa mengatakan, pihaknya mendorong agar pelaksana memanfaatkan waktu tambahan yang telah diberikan sebaik mungkin. Segera menyelesaikan semua bagian pasar yang harus dibangun sesuai kontrak kerjanya.

“Kata pelaksananya ini kan, mereka target selesaikan dalam dua minggu ke depan. Jadi kita pegang janji itu agar pedagang dan masyarakat segera memanfaatkan pasar ini lagi,” tandasnya seraya mengapresiasi hasil sementara pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh kontraktor.

“Kalau lihat pekerjaannya yang selesai, sudah bagus. Tapi akan lebih bagus lagi kalau segera dirampungkan semuanya,” sambung politisi NasDem ini.

Selanjutnya Mustafa menyampaikan bahwa Komisi II akan mendorong tambahan penganggaran APBD Perubahan 2026 sebesar Rp10–15 miliar.

Anggaran tersebut direncanakan untuk menyelesaikan sisa pekerjaan sekaligus merehabilitasi bangunan pasar yang belum tersentuh. “Kita ingin pasar ini benar-benar representatif dan memberikan kenyamanan kepada pedagang dan masyarakat,” tukasnya.

Terakhir, Mustafa menanggapi adanya bangunan di kompleks Pasar Tanah Mira yang dikelola oleh dinas lain. Ia menyatakan Komisi II mendorong agar seluruh pemangku kepentingan duduk bersama karena pengelolaan pasar diharapkan dapat disatukan di bawah satu OPD saja, yakni Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Koperindag). “Untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan dan pelayanan kepada pedagang serta masyarakat bagusnya pasar itu dikelola satu OPD saja,” pungkasnya. (bug)

Disparpora KSB akan Fokus Benahi Sarpras Tempat Wisata

By
ekbisntb.com
-
0
Zulkifli (Suara NTB/dok)

Taliwang (ekbisntb.com) – Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Disparpora) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) menyatakan mulai tahun ini akan fokus membenahi dan melengkapi sarana dan prasarana (Sarpras) pada objek-objek wisata yang dimilikinya.

“Mulai tahun 2026 ini, bertahap akan kita lengkapi yang belum ada dan membenahi agar lebih baik lagi,” cetus Kepala Disparpora KSB melalui Kepala Bidang Destinasi, Zulkarnain, Selasa (6/1/2026).

Zulkarnain mengaku, dari sejumlah objek wisata yang banyak dikunjungi. Keluhan wisatawan terhadap objek-objek wisata itu adalah soal fasilitasnya. Dan fasilitas paling umum dikeluhkan adalah minimnya ketersediaan kamar mandi, toilet dan untuk beberapa objek lain keluhannya adalah akses jalan.

“Konfirmasi ke Pokdarwis juga sama. Mereka minta dibuatkan toilet dan tempat mandi yang representatif untuk kenyamanan pengunjung,” urai Zulkarnain.

Untuk membenahi sarpras destinasi wisata itu, Zulkarnain mengatakan, saat ini pihaknya bertahap melakukan persiapan. Salah satu hal penting yang sedang diusahakan adalah soal kesiapan lahan untuk penempatan fasilitas yang dibutuhkan di masing-masing objek wisata. “Misal kalau dibuatkan toilet apa lahannya tersedia. Kalau clear pasti kita akan segera usulkan anggarannya,” janjinya.

“Begitu juga dengan akses jalan. Pemerintah lewat Dinas PU juga perlahan membangun jalan ke lokasi-lokasi wisata sehingga mudah dilalui wisatawan,” sambung mantan Lurah Bugis ini.

Selanjutnya Zulkarnain memberi gambaran terkait destinasi wisata yang banyak dikunjungi dalam beberapa waktu terakhir. Ia menyebut, wisatawan yang masih didominasi pengunjung lokal saat ini banyak memilih wisata alam air. Beberapa objek wisata yang menjadi tujuannya adalah air terjun Ai Mual di Kecamatan Brang Rea dan air terjun Tiu Kalela di Kecamatan Jereweh.

Sementara untuk wisata pantai di antaranya, Pantai Lawar di Sekongkang, Pantai Jelenga di Jereweh dan beberapa titik pantai di Kertasari. “Kalau pantai ini kebanyakan wisata mancanegara. Mereka pergi surfing (selancar),” urainya.

Berdasarkan data Disparpora KSB jumlah objek wisata yang ada di KSB saat ini berjumlah 89 objek. Sebagian besar didominasi wisata pantai dan wisata bahari yang tersebar di Kecamatan Maluk, Sekongkang, Jereweh, Taliwang, dan Poto Tano. (bug)

Belanja Modal untuk Rakyat Lobar Naik Rp211 Miliar

By
ekbisntb.com
-
0
Fauzi. (Suara NTB/ist)

Giri Menang (ekbisntb.com) – Belanja modal untuk kebutuhan infrastruktur masyarakat Lombok Barat naik signifikan pada APBD Murni tahun 2026. Awalnya angka belanja modal untuk kebutuhan masyarakat Rp159 Miliar, naik sementara ini menjadi Rp211 miliar. Alokasi belanja modal atau belanja infrastruktur ini disuarakan DPRD dari awal pembahasan APBD murni 2026.

Ketua Komisi III DPRD Lobar, Fauzi mengatakan pihaknya telah menyuarakan sejak pembahasan Rancangan APBD murni 2026 terkait anggaran belanja untuk kebutuhan masyarakat yang di pos belanja modal Infrastruktur. Awal pembahasan itu, komisi III mengusulkan belanja modal modal 40 persen dari APBD atau minimal sama dengan belanja tahun 2025, dengan menekan belanja pegawai. Namun oleh TAPD, hanya menyetujui mentok di angka Rp159 miliar.

“Kami sudah suarakan sejak awal pembahasan RAPBD agar belanja modal 40 persen dari APBD, dengan menekan belanja pegawai,” tegas Politisi PKB ini, Selasa (6/1/2026).

Setelah itu, dilakukan pengesahan APBD 2026. Pascapengesahan, dilakukanlah evaluasi APBD oleh Pemprov. Hasil evaluasi itu menegaskan bahwa belanja modal dinilai terlalu kecil sehingga Pemprov minta pos anggaran ini dinaikkan menjadi 40 persen atau minimal setara tahun lalu.

Pemkab pun mau tidak mau mengikuti hasil evaluasi Pemprov ini dengan menaikkan belanja modal infrastruktur. Sebab jika belanja ini tidak dinaikkan atau disesuaikan, maka APBD Lobar tidak diberikan nomor registrasi oleh Pemprov. Untuk memenuhi ketentuan belanja modal Infrastruktur ini, Pemkab mengalihkan belanja Silpa yang terdeteksi sementara untuk ini senilai Rp211 miliar untuk belanja modal Infrastruktur.

Bertambahnya belanja modal atau belanja infrastruktur ini tentu sesuai dengan yang disuarakan pihaknya. Sebab hal ini seusai dengan kebutuhan masyarakat yang butuh penanganan infrastruktur.

Fauzi menyebutkan, dari Rp211 miliar anggaran ini, dialokasikan masing-masing Rp80 miliar lebih untuk pembayaran pembebasan lahan, proyek jalan Sekotong yang masih ada sisa belum dibayar Rp3-4 miliar, pembayaran sisa proyek Alun-alun. Kemudian, untuk infrastruktur pendidikan Pekerjaan Umum Rp50 miliar, infrastruktur pendidikan Rp23 miliar, infrastruktur kesehatan Rp25 miliar. PJU dan sampah dilokasikan Rp26 miliar. (her)

Pengecer Diduga Naikkan Harga Pupuk, Petani Dua Desa Mengadu ke DPRD Loteng

By
ekbisntb.com
-
0
Puluhan petani asal dua desa di Loteng mengadu soal harga pupuk di atas HET ke DPRD Loteng, Selasa (6/1/2026). (suarantb.com/kir)

Praya (ekbisntb.com) – Puluhan petani asal Desa Bleke Baye dan Jeropuri Kecamatan Praya Timur, pada Selasa (6/1/2026) mendatangi gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lombok Tengah (Loteng). Aksi dilakukan untuk mengadukan tindakan pengecer pupuk di desa setempat yang diduga menaikkan harga pupuk bersubdisi di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).

Selain meminta pengaturan ulang alur distribusi pupuk bersubdisi, para petani juga meminta pengecer bersangkutan dicabut izinnya sebagai pengecer resmi pupuk bersubdisi.

Di hadapan sejumlah anggota Komisi II DPRD Loteng yang menerimanya, para petani mengaku kerap dipersulit ketika akan menebus pupuk bersubdisi di pengecer desa setempat. Pupuk baru tersedia diberikan kalau petani sanggup membayar antara Rp200 ribu sampai 300 ribu per kuintal. Padahal HET yang ditetapkan hanya Rp180 ribu untuk pupuk jenis urea dan Rp184 ribu untuk jenis pupuk lainnya.

“Jadi dipersulit dan harus membayar di atas HET kalau mau menebus pupuk bersubdisi,” ungkap Hamzanwadi, salah seorang perwakilan petani.

Di satu sisi, petani tidak pernah diberitahukan kuota pupuk untuk desanya masing-masing. Memang penentuan kuota pupuk didasarkan pada Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK). Tapi yang terjadi di lapangan petani tidak pernah dilibatkan dalam menyusun RDKK. Sehingga tidak tahu berada kebutuhan dan alokasi pupuk yang diberikan.

“Tiba-tiba saja pupuk sudah ada dengan harga di atas HET. Padahal petani tidak pernah diajak untuk menyusun RDKK,” imbuhnya.

Setelah melalui dialog selama hampir dua jam, diputuskan adanya perubahan pola penyaluran pupuk bersubsidi. Di mana pupuk tidak akan lagi disalurkan melalui pengecer. Tetapi disalurkan oleh pemerintah desa dengan tetap didampingi pengecer.

Hal itu dilakukan untuk memastikan harga pupuk sesuai dengan HET yang ditentukan. “Jadi nantinya pupuk akan disalurkan bersama-sama oleh pemerintah desa dengan pengecer. Karena memang aturanya pupuk harus disalurkan oleh pengecer resmi,” ungkap anggota Komisi II DPRD Loteng Saeful Muslim, kepada awak media.

Adapun terkait pemintaan agar pengecer yang ada diganti, Saeful menegaskan itu bukan menjadi ranah kewenangan pihaknya. Karena penentuan dan penetapan pengecer resmi itu langsung oleh pihak produsen pupuk. Jadi pihaknya dalam hal ini hanya bisa menyampaikan apa yang menjadi aspirasi petani, keputusannya ada di pihak perusahaan.

“Soal tindakan terhadap pengecer, itu nanti jadi kewenangan pihak produsen pupuk. Selaku pihak yang menetapkan pengecer resmi untuk penyaluran pupuk bersubsidi,” pungkas politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini. (kir)

Penumpang Kapal Pesiar Kunjungi Desa Wisata di Sumbawa

By
ekbisntb.com
-
0
Nampak penumpang kapal pesiar Ponant Le Jacques Cartier saat turun dari kapal sebelum diajak ke sejumlah destinasi wisata. (suarantb.com/ils)

Sumbawa Besar (ekbisntb.com) – Sebanyak 119 wisatawan mancanegara (Wisman) yang merupakan penumpang dari kapal pesiar Ponant Le Jacques Cartier melakukan kunjungan di Sumbawa, Senin (5/1/2026). Wisatawan tersebut mengunjungi desa wisata Pamulung.

“Ini merupakan kunjungan pertama Wisman ke Sumbawa di tahun 2026 setelah libur Natal dan Tahun Baru (Nataru). Mereka sandar di Pelabuhan Badas,” kata Kepala Dinas Pariwisata Pemuda Olahraga (Disparpora) Sumbawa, Tata Kostara kepada Suara NTB, Selasa (6/1/2026).

Kunjungan Wisman ke Sumbawa di awal tahun tersebut lanjut Tata, mengindikasikan sektor pariwisata terus menggeliat dan sangat dikenal. Apalagi mereka datang ke Sumbawa hanya untuk melihat budaya di Desa Budaya Pamulung termasuk beberapa kegiatan masyarakat di desa tersebut.

“Jadi, rata-rata wisman yang datang ke Sumbawa hari ini hanya untuk melihat Desa Budaya Pamulung dan kami sudah siapkan kegiatan mulai dari barapan kebo (balapan kerbau) hingga barodak (ritual sebelum pernikahan),” ucapnya.

Ia menyebutkan, kapal pesiar yang mengangkut 119 orang tersebut berasal dari berbagai negara seperti Australia, Selandia Baru, Perancis dan beberapa negara Eropa lainnya. Para wisman ini, tertarik datang ke Sumbawa karena menyaksikan secara langsung budaya masyarakat.

“Jadi, setelah mereka turun dari kapal kita langsung mengajak mereka ke desa wisata Pamulang untuk menyaksikan karapan kerbau yang merupakan atraksi unik satu satunya di Indonesia,” ujarnya.

Tata turut mengajak semua pihak untuk sama-sama berkolaborasi membagun sektor pariwisata. Ia juga meminta masyarakat ikut menjaga kelestarian alam, mengingat distinasi wisata di Kabupaten Sumbawa berbasis alam.

“Dua ikon utama kita Mata Jitu dan Hiu Paus harus kita betul-betul serius menjaganya. Kalau tidak ini bisa hilang kita juga yang rugi,” pungkasnya. (ils)

ASN Dilarang Gunakan Elpiji 3 Kilogram

By
ekbisntb.com
-
0
Pasokan LPG (elpiji) subsidi 3 kilogram(ekbisntb.com/ant)

Mataram (ekbisntb.com) – Aparatur sipil negara dilarang mengunakan tabung gas elpiji 3 kilogram. Larangan ini sesuai dengan surat edaran Gubernur NTB nomo 500/177/EKON-II/2025.

Kepala Bidang Barang Pokok dan Penting Dinas Perdagangan Kota Mataram, Sri Wahyunida dikonfirmasi pada, Selasa (6/1/2026) menjelaskan, pembatasan penggunaan tabung gas melon sebenarnya sudah diberlakukan di Kota Mataram. Kebijakan ini sesuai surat edaran Gubernur NTB bahwa aparatur sipil negara dilarang menggunakan elpiji 3 kilogram. “Pembatasan ini kita mengacu pada SE Gubernur NTB bahwa ASN dilarang gunakan elpiji 3 kilogram,” terang Nida.

Larangan pengunaan elpiji 3 kilogram bagi ASN diakui Nida, belum sepenuhnya berjalan maksimal. Sebab, pengawasan tidak dilakukan secara optimal. Akan tetapi, ia meminta PT. Pertamina bersama Hiswana Migas membuat gebrakan tukar tabung gas melon dengan tabung gas berwarna pink. Nida meyakini kebijakan Gubernur NTB tersebut, pasti berjalan optimal. “Pertamina harus turun sosialisasi ke ASN saat apel hari Senin, supaya semua ASN tahu kebijakan pemerintah,” jelas dia.

Bagaimana bisa mengontrol ASN menggunakan tabung gas elpiji 3 kilogram? Nida menegaskan, kesadaran abdi negara ini sangat dibutuhkan. Pasalnya, tabung gas melon itu hanya diperuntukan bagi masyarakat miskin. Sementara, ASN kategori masyarakat ekonomi menengah ke atas, karena mendapatkan gaji dari pemerintah. “Kembali kepada kesadaran ASN kita saja,” pungkasnya.

Akan tetapi, ia meyakini program ini akan berjalan dengan baik apabila didukung dengan kebijakan dari PT. Pertamina. Oleh karena itu, sosialisasi ke ASN perlu dimasifkan mulai dari tingkat kelurahan,kecamatan sampai OPD teknis. Kelurahan dan kecamatan sebagai tulang punggung pelayanan pemerintahan akan membantu mensosialisasikan kepada masyarakat. “Insya Allah, teman-teman di kelurahan dan kecamatan ini pasti akan membantu asalkan Pertamina mau turun sosialisasi,” demikian kata dia. (cem)

1...858687...817Page 86 of 817

EKBISNTB.com adalah sebuah portal berita lokal yang merupakan bagian dari Kelompok Media Bali Post (KMB) di NTB. EKBISNTB.com didirikan oleh para awak Redaksi Harian Suara NTB, Untuk lebih dekat dengan kami, silakan berkunjung ke Redaksi EKBISNTB.com di Jalan Bangau Nomor 15 Cakranegara, Mataram. Telepon (0370) 639543. (*)

Copyright ©2024 EkbisNTB.com - PT. Suara NTB Pers

JARINGAN MEDIA

Ketentuan Pengguna

Pedoman Media Siber

Tentang Kami