Thursday, April 23, 2026
26.5 C
Mataram
Home Blog Page 85

Tekan PMI Ilegal, BP3MI NTB akan Perkuat Kerja Sama dengan Aparat Penegak Hukum

By
ekbisntb.com
-
0
Ponco Indrio

 

 


Mataram (ekbisntb.com) – Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Nusa Tenggara Barat terus mengintensifkan upaya pencegahan pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal. Salah satu langkah utama yang dilakukan adalah memperkuat kerja sama lintas sektor, khususnya dengan aparat penegak hukum.


Kepala BP3MI NTB, Ponco Indrio, menegaskan bahwa koordinasi dengan Kepolisian Daerah (Polda) NTB menjadi kunci dalam menekan praktik pengiriman PMI nonprosedural yang kerap melibatkan jaringan calo dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO).


“Pencegahan menjadi fokus utama kami. Karena itu, kami akan selalu bekerja sama dengan instansi terkait, terutama kepolisian,” ujar Ponco saat berjumpa dengan wartawan, Kamis, 8 Januari 2025.


Kepala BP3MI NTB yang baru sebulan menjabat di NTB ini menjelaskan, keberadaan direktorat baru yang menangani TPPO di lingkungan Polda NTB semakin memperkuat sinergi antarlembaga. BP3MI, kata dia, siap memberikan dukungan berupa data dan informasi terkait dugaan PMI ilegal agar dapat ditindaklanjuti secara hukum.


“Kami bisa membackup dan memberikan informasi apabila ditemukan dugaan PMI nonprosedural. Informasi tersebut akan kami sampaikan ke Direktorat TPPO di Polda NTB untuk ditindaklanjuti,” jelasnya.


Menurut Ponco, banyak kasus PMI ilegal berasal dari warga NTB yang diberangkatkan ke luar negeri tanpa melalui prosedur resmi. Dari informasi yang diterima BP3MI, kerap ditemukan indikasi keterlibatan calo yang memanfaatkan ketidaktahuan calon PMI.


“Jika kami mendapatkan informasi dari lapangan, termasuk siapa yang diduga menjadi calo, tentu akan kami telusuri dan sampaikan kepada aparat penegak hukum,” tegasnya.


Menghadapi tahun 2026, BP3MI NTB juga menyiapkan strategi pencegahan baru. Ponco mengakui bahwa calon PMI kerap menggunakan penerbangan domestik menuju kota-kota besar seperti Jakarta dan Surabaya sebelum berangkat ke luar negeri. Karena itu, pencegahan tidak bisa dilakukan dengan pelarangan perjalanan, mengingat hal tersebut merupakan hak warga negara.


“Yang kami lakukan adalah memperkuat kerja sama dengan daerah tujuan, misalnya Batam, sebagai pintu keberangkatan ke Singapura secara mandiri. Pencegahan dilakukan melalui koordinasi lintas wilayah,” ungkapnya.


Selain itu, BP3MI NTB terus memperluas edukasi di tingkat desa. Sepanjang 2025, BP3MI telah meluncurkan 25 Desa Migran Emas, yakni desa yang memiliki peraturan desa tentang perlindungan pekerja migran dan berfungsi sebagai pusat informasi bagi masyarakat.


“Kami menyebarluaskan informasi secara masif dengan memaksimalkan semua potensi yang ada, termasuk Kerjasama dengan teman teman media. Kemudian melalui kegiatan saat OPP calon PMI dalam penyampaian edukasi terkait TPPO,” kata Ponco.


Ia menambahkan, peserta pra OPP juga berperan sebagai agen informasi di lingkungan terdekatnya. Mereka diharapkan dapat menyampaikan pesan kepada keluarga dan masyarakat agar tidak memilih jalur ilegal untuk bekerja ke luar negeri.


“Mereka inilah yang menjadi perpanjangan tangan kami untuk menyebarkan informasi bahwa menjadi PMI ilegal sangat berisiko dan tidak dibenarkan,” pungkasnya.(bul)

Pagu Transfer Anggaran Pusat ke NTB Turun Rp5 Triliun di 2026

By
ekbisntb.com
-
0
Ratih Hapsari Kusumawardani (Suara NTB/ris)

Mataram (ekbisntb.com)—Pagu alokasi transfer anggaran dari pemerintah pusat ke Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) pada 2026 mengalami penurunan cukup signifikan. Total anggaran yang ditransfer ke 11 pemerintah daerah di NTB tercatat sebesar Rp22,825 triliun, turun sekitar Rp5 triliun dibandingkan tahun 2025 yang mencapai Rp27,813 triliun.

Kepala Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi NTB, Ratih Hapsari Kusumawardani, mengatakan bahwa meski tahun ini tidak ada seremoni penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) seperti tahun-tahun sebelumnya, pelaksanaan anggaran kementerian dan lembaga tetap berjalan sejak awal tahun.

“Tidak ada seremoni penyerahan DIPA, tetapi DIPA sudah efektif dilaksanakan oleh kementerian dan lembaga,” kata Ratih Hapsari Kusumawardani, Kamis (8/1/2026).

Ratih menjelaskan, APBN 2026 ke Provinsi NTB terdiri atas belanja pemerintah pusat (BPP) sebesar Rp8,067 triliun dan transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp14,757 triliun. Belanja pemerintah pusat di NTB pada 2026 dialokasikan untuk belanja pegawai sebesar Rp4,2 triliun, belanja barang Rp2,6 triliun, belanja modal Rp1,1 triliun, serta belanja sosial sekitar Rp7,4 miliar.

Adapun pagu TKD 2026 di NTB meliputi dana bagi hasil (DBH) sebesar Rp736 miliar, dana alokasi umum (DAU) Rp9,4 triliun, dana alokasi khusus (DAK) fisik Rp78,8 miliar, DAK nonfisik Rp3,5 triliun, dana desa Rp957 miliar, serta hibah sebesar Rp12 miliar.

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, hampir seluruh jenis TKD mengalami penurunan di NTB. DBH yang pada 2025 memiliki pagu Rp3,7 triliun, turun tajam menjadi Rp736 miliar pada 2026. Dana desa juga mengalami penurunan dari Rp1,09 triliun pada 2025 menjadi Rp957 miliar pada tahun ini.

Menurut Ratih, berkurangnya alokasi transfer ke daerah tersebut bukan berarti dukungan pemerintah pusat ke NTB melemah. Pemerintah pusat, kata dia, telah menyiapkan skema pengganti melalui sejumlah program yang bersifat direktif presiden.

“Sesuai informasi dari pemerintah pusat, kekurangan anggaran transfer ini nantinya akan ditutup melalui program-program direktif presiden di NTB. Sebagian anggaran kami juga saat ini masih diblokir untuk digunakan dalam program tersebut, Blokirnya per Kementerian/lembaga,” ujar Ratih.

Ia menambahkan, rincian program direktif presiden tersebut masih menunggu keputusan lebih lanjut dari pemerintah pusat. “Kita tunggu bersama rincian resminya,” katanya. (ris)

NTB Targetkan 14 Ribu Hektare Perluasan Optimasi Lahan Pertanian Tahun 2026

By
ekbisntb.com
-
0
Ilustrasi lahan sawah(ekbisntb.com/ant)

Giri Menang (suarantb.com) – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menargetkan perluasan lahan pertanian seluas 14 ribu hektare di tahun ini. Menyusul capaian keberhasilan NTB surplus produksi padi tahun ini mencapai 150 ribu ton.

Hal itu diungkapkan Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal saat mengikuti zoom meeting panen raya yang dilakukan Presiden RI Prabowo Subianto, Rabu (7/1/2026). Keberhasilan ini sejalan dengan deklarasi pemerintah pusat yang menetapkan status swasembada pangan nasional per 31 Desember 2025.

“Kita sangat komitmen mendukung program swasembada pangan nasional,” terang Iqbal di lahan persawahan Desa Banyu Urip Kecamatan Gerung Lombok Barat (Lobar).

Langkah strategis disiapkan untuk intensifikasi lahan dan perbaikan infrastruktur pertanian. Sebab sebagai salah satu lumbung pangan di wilayah timur Indonesia, NTB memainkan peran vital menjaga stabilitas stok beras melalui berbagai program unggulan seperti Optimasi Lahan (Oplah) dan revitalisasi saluran irigasi.

Terlebih Pemprov mencatatkan tren positif angka produksi padi selama dua tahun terakhir. Berdasarkan data yang dihimpun, produksi padi pada tahun 2024 mencapai sekitar 1,4 juta ton. Angka ini mengalami kenaikan pesat pada tahun 2025 yang diproyeksikan menyentuh angka 1,69 juta ton atau hampir mendekati 1,7 juta ton.

“Berdampak langsung pada ketersediaan pangan di tingkat daerah maupun kontribusinya secara nasional,” ucap Iqbal.

Tercatat, NTB mengalami surplus produksi mencapai 150 ribu ton. Kabupaten Sumbawa menjadi penyumbang surplus terbesar di tingkat provinsi, disusul oleh Kabupaten Lombok Tengah di posisi kedua.

Hal itu membuktikan sinergi antara kebijakan pemerintah daerah dan dukungan pusat mampu menjawab tantangan ketahanan pangan. Surplus yang terjadi bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan bukti nyata keberhasilan tata kelola sektor pertanian di NTB. “Surplus ditingkat nasional diikuti juga di tingkat provinsi dan kabupaten,” tegasnya .

Salah satu kunci di balik lonjakan produksi ini karena implementasi program Optimasi Lahan (Oplah) dan revitalisasi jaringan irigasi sekunder. Program ini difokuskan pada pemanfaatan lahan agar lebih produktif serta memastikan pasokan air tersalurkan dengan baik ke sawah-sawah petani.

Pada tahun 2025, luas lahan yang masuk dalam skema Oplah telah mencapai lebih dari 10.500 hektare. Dampak positif yang dihasilkan membuat pemerintah merancang rencana lebih ambisius di tahun 2026.

“Di 2026 ini kita sudah merencanakan hampir seluas 14.000 hektare yang akan kita kaver pada optimalisasi lahan di luar revitalisasi irigasi sekunder,” bebernya.

Keberlanjutan program ini diharapkan dapat menjaga momentum pertumbuhan sektor pertanian. Dengan memperluas area optimasi lahan, pemerintah optimis bahwa kapasitas produksi akan terus meningkat meskipun di tengah tantangan perubahan iklim.

Tidak hanya melihat dari jumlah gabah yang dipanen, namun Iqbal juga fokus kepada Nilai Tukar Petani (NTP). NTP menjadi ukuran krusial untuk melihat tingkat kesejahteraan dan daya beli petani di lapangan.“ujungnya terpenting kita ingin lihat petani sejahtera,” imbuhnya.

Data menunjukkan kenaikan NTP yang konsisten di NTB.

Pada tahun 2024, angka NTP berada di posisi 123. Memasuki pertengahan 2025, angka ini naik menjadi 128 dan mencapai puncaknya di akhir tahun 2025 pada level 131. Kenaikan ini mengindikasikan bahwa hasil yang diperoleh petani jauh lebih besar dibandingkan biaya produksi yang mereka keluarkan.

Tingginya margin keuntungan di sektor ini, yang diperkirakan berada di atas 30 persen, mulai menarik minat generasi muda. Pertanian tidak lagi dipandang sebagai sektor yang marginal, melainkan peluang bisnis yang menjanjikan secara ekonomi.

“Upaya ini juga nantinya akan menarik petani-petani milenial untuk masuk ke sektor pertanian, karena ternyata menjanjikan. Profit yang bisa didapat itu di atas 30 persen,” pungkas Gubernur. (her)

Produksi Beras 210.684 Ton, Lotim Turut Sumbang Pencapaian Swasembada Pangan Nasional

By
ekbisntb.com
-
0
Kegiatan syukuran pencapaian swasembada pangan Lotim, Rabu (7/1/2026). (suarantb.com/ist)

Selong (suarantb.com) – Kabupaten Lombok Timur (Lotim) tahun 2025 lalu berhasil memproduksi setara beras sebanyak 210.684 ton. Capaian ini menempatkan Lotim turut menyumbang pencapaian swasembada pangan nasional. Pada Rabu (7/1/2026), dirayakan sebuah pencapaian penting dalam ketahanan pangan yaitu swasembada beras tersebut.

Mewakili Bupati, Sekretaris Daerah (Sekda) Lotim, H. Muhammad Juaini Taofik menyampaikan, apresiasi setinggi-tingginya kepada semua pihak yang terlibat. Ia menekankan bahwa keberhasilan ini merupakan buah dari kolaborasi solid antara Tenaga Penyuluh Pertanian, Kodim 1615 Lotim, para petani, Bulog, Pupuk Indonesia, dan berbagai pihak terkait lainnya.

Mencapai swasembada, kata Sekda, tidaklah mudah. Semua bisa terwujud berkat kerja sama semua pihak. Ia mengingatkan pentingnya menjaga stabilitas pasokan dan harga beras sebagai bahan pokok utama. Kabar baik lainnya, ia menyebutkan bahwa Nilai Tukar Petani (NTP) NTB, termasuk Lombok Timur, pada Desember 2022 mencapai 134,14 atau mengalami kenaikan sebesar 4,50 persen. “Kita berharap swasembada ini dapat berkelanjutan,” tambahnya.

Pandangan senada disampaikan Komandan Kodim 1615 Lotim, Eky Anderson. Dandim mengaku awalnya skeptis. Dia berharap pencapaian ini tidak hanya bertahan satu dua tahun, tapi bisa seterusnya. “Hal itu tentunya dapat terwujud berkat kolaborasi yang baik, utamanya unsur-unsur di lapangan seperti penyuluh pertanian, TNI, Polri, dan petani,” tegasnya.

Ketua DPD Perhiptani Lombok Timur, Lalu Muhammad Zainudin, menegaskan komitmen para penyuluh pertanian sebagai garda terdepan dalam mewujudkan ketahanan pangan. “Kami berharap sinergisitas yang telah terbangun dalam upaya program pembangunan pertanian dapat terus ditingkatkan,” harap Zainudin.

Kegiatan tasyukuran ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan nasional panen raya yang dihadiri langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto di Karawang, Jawa Barat. Acara nasional tersebut menjadi penegasan bahwa Indonesia telah berhasil mewujudkan swasembada beras dalam setahun terakhir. Ke depan, harapannya tidak hanya beras, tetapi sejumlah komoditas pangan pokok lainnya juga dapat mencapai swasembada, mengukuhkan kemandirian pangan Indonesia.

Kepala Dinas Pertanian Lotim, Lalu Fathul Kasturi dikonfirmasi terpisah menyampaikan target produksi beras secara Nasional pada tahun 2025 sebanyak 3 juta ton, realisasi tahun 2025 4,2 juta ton setara beras. “Ini artinya kita Indonesia swasembada. Alhamdulillah,” demikian terangnya.

Lotim tahun 2025 memiliki luas tanam 59,964 hektare, dengan produsi Gabah Kering Giling (GKG) mencapai 329.195 ton setara beras 210.684 ton. (rus)

Peralihan Musim, Disdag Mataram Antisipasi Lonjakan Harga Cabai

By
ekbisntb.com
-
0
Peralihan Musim, Disdag Mataram Antisipasi Lonjakan Harga Cabai
Sri Wahyunida (suarantb.com/pan)

Mataram (suarantb.com) – Dinas Perdagangan (Disdag) Kota Mataram mulai mengantisipasi potensi lonjakan harga sejumlah bahan pokok, khususnya cabai rawit dan tomat, seiring peralihan musim tanam dan pengaruh cuaca yang berdampak pada ketersediaan stok di pasar tradisional. Salah satu langkah yang disiapkan pemerintah adalah menggelar operasi pasar rakyat.

Kepala Bidang Barang Pokok dan Penting (Bapokting) Dinas Perdagangan Kota Mataram, Sri Wahyunida mengatakan, fluktuasi harga kebutuhan pokok saat ini masih dalam batas wajar. Meski demikian, pemerintah tetap perlu melakukan langkah antisipasi, terutama menjelang bulan Ramadan.

“Memang ada kenaikan harga, tetapi tidak terlalu signifikan. Apalagi kita juga mulai mendekati bulan puasa, sehingga antisipasi tetap perlu dilakukan. Namun masyarakat tidak perlu khawatir,” ujarnya, Rabu (7/1/2026).

Ia memaparkan perkembangan harga sejumlah kebutuhan pokok di pasar tradisional Kota Mataram. Harga daging ayam saat ini berada di kisaran Rp38 ribu per kilogram, sedangkan daging sapi berkisar antara Rp130 ribu hingga Rp135 ribu per kilogram.

Sementara itu, harga komoditas hortikultura seperti cabai dan tomat mengalami fluktuasi dalam sepekan terakhir. Harga cabai yang sebelumnya berada di kisaran Rp45 ribu per kilogram kini turun menjadi sekitar Rp40 ribu per kilogram. Harga tomat juga mengalami penurunan dari Rp14 ribu menjadi Rp12 ribu per kilogram.

Namun demikian, sebelumnya harga cabai rawit di sejumlah pasar tradisional di Kota Mataram sempat melonjak cukup tinggi. Dalam beberapa pekan terakhir, harga cabai rawit berada di kisaran Rp60 ribu hingga Rp65 ribu per kilogram. Bahkan, pada puncak malam pergantian tahun baru, Rabu (31/12/2025), harga cabai rawit sempat menembus Rp65 ribu per kilogram.
Kenaikan harga tersebut dipicu oleh terbatasnya stok cabai lokal akibat faktor cuaca serta berakhirnya masa panen di sejumlah sentra produksi. Selain itu, sebagian petani mulai beralih ke masa tanam padi, sehingga produksi cabai mengalami penurunan.

“Produksi petani berkurang karena sudah mulai masuk masa tanam padi, ditambah curah hujan yang tinggi. Menurut petani pemasok cabai ke Mataram, ketika cabai terkena hujan terus-menerus, kualitasnya menurun atau gosong, sehingga pasokan berkurang,” jelasnya.

Untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok di Kota Mataram, Disdag akan menggelar operasi pasar rakyat di sembilan titik yang tersebar di enam kecamatan. Operasi pasar tersebut direncanakan berlangsung selama dua pekan pada Januari 2026.

Melalui operasi pasar ini, pemerintah berharap dapat menekan lonjakan harga, menjaga daya beli masyarakat, serta memastikan ketersediaan bahan pokok tetap aman di tengah peralihan musim dan menjelang bulan Ramadan. (pan)

Tiga Proyek Fisik NTB Molor

By
ekbisntb.com
-
0
Tiga Proyek Fisik NTB Molor
Marga Rayes (Suara NTB/era)

TIGA proyek pembangunan fisik Pemprov NTB molor. Di antaranya proyek penanganan ruas jalan Lenangguar-Lunyuk, Sumbawa yang menelan anggaran hingga Rp19 miliar. Proyek pembangunan tiga gedung di Rumah Sakit (RS) Manambai Abdulkadir, serta pembangunan jembatan di Desa Doro O’o, Bima dengan anggaran Rp 6 miliar.

Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Setda NTB sekaligus Plt Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan NTB Setda NTB, Marga Rayes mengatakan akibat keterlambatan, salah satu kontraktor langsung diputus kontrak, yaitu kontraktor pembangunan Gedung Apotek Rawat Inap senilai Rp 480 juta, Gedung Perawatan TB dan Paru senilai Rp 5,4 miliar, dan pembangunan Gedung Pediatric Center senilai Rp662 juta di RS Manambai.

Sementara, dua kontraktor proyek lain diberikan addendum selama 50 hari, terhitung sejak 1 Januari 2026. “Putus kontrak karena progresnya rendah. Jadi kontraktornya sekarang kita blacklist,” ujarnya, Rabu, 7 Januari 2025.

Pemutusan hingga berujung blacklist kontraktor pembangunan RS Manambai Abdulkadir mengharuskan Pemprov NTB mencari kontraktor baru. Namun, Marga Rayes mengaku belum mengetahui apakah Pemprov kembali mengalokasikan anggaran untuk melanjutkan proyek di tahun 2026.

“Saya belum periksa, masuk di anggaran 2026 atau tidak,” lanjutnya.

Untuk proyek peningkatan jalan dan pembangunan jembatan, kontraktor masih diberikan tambahan waktu selama 50 hari. Per harinya, kontraktor harus membayar denda kepada Pemprov NTB, hingga dengan batas pengerjaan selesai.

“Dendanya per hari, ada di ketentuan. Proyek jalan Lenangguar-Lunyuk dihitungnya per satu mil,” katanya.

Alasan keterlambatan pengerjaan tiga proyek itu murni karena kondisi alam. NTB yang memasuki musim penghujan, sehingga menghambat pengerjaan. Selain itu, jangka waktu pengerjaan juga hanya dua bulan setengah, terhitung sejak pertengahan September 2025. “Karena kondisi alam memang kan memasuki musim penghujan,” tambahnya.

Hingga akhir Desember 2025, progres pembangunan proyek jalan Lenangguar-Lunyuk baru mencapai 72 persen. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas PUPR NTB, Miftahuddin Anshary, Saat ini, pekerjaan telah memasuki tahap persiapan pengaspalan pada long segment. Sementara itu, untuk pekerjaan bore pile, masih harus dilanjutkan dan diselesaikan pada segment 2 dan segment 5.

Adanya keterlambatan ini membuat Pemprov NTB memberikan tambahan waktu selama 50 hari untuk menuntaskan proyek jalan sepanjang 20 kilometer tersebut. Kebijakan penambahan waktu dilakukan dengan tetap mengacu pada ketentuan kontrak. Dalam masa perpanjangan, pelaksana proyek tetap dikenakan denda keterlambatan. “Pelaksana tetap dikenakan denda, yakni satu per mil per hari,” katanya.

Di lain sisi, Direktur Utama RS H.L Abdul Kadir Manambai, dr. Made Sopan Pradnya Nirartha mengaku tidak mengetahui pasti sampai sejauh mana progres proyek tersebut. Namun, ia berharap Pemprov NTB dapat melanjutkan proyek pembangunan gedung tersebut di tahun ini.

“Harapan kamai segera dialokasikan anggaran untuk tahun 2026 karena kita kepingin barang ini jadi. Pengadaan alkes sudah selesai,” katanya.
Meski proyek belum tuntas, ia memastikan pelayanan di rumah sakit tidak terganggu. Sebab, kendati pembangunan gedung belum tuntas, RS Manambai tetap naik tipe dari yang awalnya tipe C, ke tipe B. (era)

30 Desa Wisata di Sumbawa Butuh Penataan

By
ekbisntb.com
-
0
30 Desa Wisata di Sumbawa Butuh Penataan
Muhammad Irfan (suarantb.com/ils)

Sumbawa Besar (suarantb.com) – Pemkab Sumbawa mengaku keberadaan 30 desa wisata yang sudah ditetapkan berdasarkan surat keputusan (SK) pimpinan daerah, masih membutuhkan penataan lebih lanjut baik itu infrastruktur maupun pengembangan sumber daya manusia.

“Ketika kita bicara desa wisata maka hal itu merupakan investasi jangka panjang. Persoalan infrastruktur yang masih belum sempurna tentu akan menjadi atensi kami,” kata Sekretaris Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Disparpora), Muhammad Irfan, kepada Suara NTB, Rabu (7/1/2026).

Selain masalah infrastruktur lanjutnya, penguatan kelembagaan di desa wisata juga menjadi perhatian terutama kaitannya dengan sumber daya manusia. Hal itu perlu dilakukan karena pengembangan SDM di sektor wisata merupakan investasi jangka panjang termasuk pengembangan destinasi wisata yang ada di desa.

“Kami berencana akan menggiatkan kembali pelatihan untuk pelaku wisata yang ada di desa. Karena jargon desa wisata harus melekat dengan SDM yang mumpuni,” ujarnya.

Meski masih banyak kekurangan lanjut Efun sapaan akrabnya, tidak menjadi kendala karena pada prinsipnya 30 desa wisata tersebut layak dikunjungi dengan segala keunikannya. Pihaknya juga mencoba berkoordinasi dengan leading sektor lainnya, untuk bisa memenuhi sarana penunjang yang dianggap sangat penting.

“Infrastruktur jalan yang paling utama menjadi persoalan saat ini dan kami tetap melakukan kordinasi lebih lanjut dengan leading sektor terkait agar bisa dipenuhi,” ucapnya.

Salah satu contoh lanjutnya, dengan menggandeng Dinas PUPRPP agar memperbaiki akses jalan ke sejumlah destinasi wisata dan pemenuhan air bersih. Dinas LH membantu mengurangi masalah sampah dan mendorong desa untuk menggunakan anggaran desa mengintervensi masalah pariwisata.

“Kita tidak bisa bekerja sendiri untuk mengintervensi masalah tersebut karena anggaran kita sangat terbatas sehingga butuh kerjasama dengan leading sektor lainnya untuk bisa mengintervensi persoalan ini,” tukasnya. (ils)

Sumbawa Kekurangan 1.766.903 Tabung Elpiji 3 Kilogram

By
ekbisntb.com
-
0
E. S. Adi Nusantara.(Suara NTB/ils)

Sumbawa Besar (suarantb.com) – Pemkab Sumbawa, mengaku masih membutuhkan sebanyak 16.897 metrik ton (MT) gas elpiji 3 kilogram dari kuota yang diberikan sebesar 3.865.333 tabung yang mengakibatkan terjadinya kelangkaan di masyarakat.

“Total kebutuhan berdasarkan data rumah tangga miskin dan pelaku UMKM sebanyak 5.632.236 tabung dan baru dipenuhi 3.865.333. Artinya kita masih kekurangan 1.766.903 tabung,” sebut Kadis KUKMindag Sumbawa, E. S. Adi Nusantara, kepada Suara NTB, Rabu (7/1/2026).

Adi melanjutkan, kondisi tersebut tentu sangat memberatkan apalagi sasaran penerima dari gas elpiji 3 kilogram ini bertambah tidak hanya bagi masyarakat miskin. Bahkan tabung gas elpiji ini, juga menyasar pelaku UMKM, nelayan, dan petani.

“Kita hitung saja kalau UMKM membutuhkan tiga tabung gas elpiji 3 kilogram per hari 3 tabung, maka kebutuhannya tidak mencukupi untuk masyarakat lainnya,” ujarnya.

Oleh karena itu, saat ini pemerintah masih membutuhkan sebanyak 1.766 juga tabung gas tiga kilogram per tahun dari kuota yang tersedia. Pemerintah berharap agar Dirjen Migas Kementerian ESDM agar bisa memenuhi kuota tahunan itu.

“Kita sudah surati per tanggal 25 Agustus tahun 2025 agar kuota itu bisa dipenuhi, tetapi sampai dengan saat ini belum ada informasi lebih lanjut,” ujarnya.

Selain bersurat, pemerintah bersama dengan pimpinan daerah (Bupati,red) juga akan melakukan kordinasi lebih lanjut atas surat yang dilayangkan sebelumnya. Hal tersebut dianggap penting dilakukan, karena kebutuhan akan gas elpiji tiga kilogram ini dianggap sangat mendesak bagi masyarakat.

“Pak Bupati rencananya tidak hanya akan mengirimkan surat saja melainkan berkunjung langsung ke Dirjen Migas Kementerian ESDM dengan harapan apa yang menjadi hajat pemerintah bisa segera direalisasikan,” tambahnya.

Selain meminta tambahan kuota per tahun, pemerintah juga akan segera melakukan penertiban penyalahgunaan gas dan yang menjual diatas Harga Eceran Tertinggi (HET). Hal tersebut dilakukan karena diduga masih ada pengusaha yang menggunakan gas tersebut.

“Sudah ada satu agen yang kita tutup karena melanggar dan kami tidak akan memberikan toleransi atas penyalahgunaan tabung gas elpiji 3 kilogram ini,” imbuhnya.

Pemerintah juga akan menertibkan tata niaga elpiji tiga kilogram karena selama ini dilepas secara bebas meski di tabung tertera bantuan bagi masyarakat miskin. Termasuk pengawasan ke pangkalan, sub pangkalan hingga pengecer akan dimaksimalkan.

“Di Sumbawa ada delapan kelurahan serta 157 desa ada 600 lebih pangkalan sehingga kami akan melakukan pengawasan secara ekstra agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan,” tukasnya. (ils)

Kunjungan Wisatawan Lampaui Target, Dispar Loteng Optimis Pariwisata Loteng Kian Cerah

By
ekbisntb.com
-
0
Lalu Sungkul (suarantb.com/ist)

Praya (suarantb.com) – Angka kunjungan wisata di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) selama tahun 2025 lalu sukses melampaui target yang ditetapkan. Dengan kawasan The Mandalika masih menjadi penyumbangan wisatawan terbesar. Berbekal capaian tersebut pemerintah daerah pun optimis, kalau dunia pariwisata di Loteng pada khusus bakal semakin cerah kedepanya.

Di konfirmasi Suara NTB di kantornya, Rabu (7/1/2026) kemarin, Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Loteng Lalu Sungkul, S.Pd., mengungkapkan tahun 2025 lalu target kunjungan wisatawan sebanyak 343 ribu wisatawan. Dari laporan terakhir yang masuk, angka kunjungan wisatawan sudah mencapai 350 ribu lebih.

Jumlah tersebut masih berpotensi bertambah. Mengingat, masih ada beberapa hotel yang belum menyampaikan angka kunjungan tamu hotelnya. Termasuk Hotel Pullman Mandalika. “Laporan yang masuk sejauh ini baru sekitar 92 persen. Jadi kalau semua hotel sudah menyampaikan laporan angka kunjungan tamunya, jumlah kunjungan secara kumulatif lebih besar lagi,” tegasnya.

Ia mengungkapkan, bulan Desember menjadi salah satu periode dengan angka kunjungan tertinggi. Dimana selama bulan Desember kemarin, angka kunjungan wisatawan mencapai hingga 100 persen. Jika dilihat dari tingkat keterisian kamar hotel, khususnya di kawasan The Mandalika.

“Selama bulan Desember kemarin, untuk kamar hotel di kawasan The Mandalika tingkat keterisian kamar hotelnya mencapai 100 persen,” imbuhnya.

Melihat tren tersebut pihaknya optimis masa depan pariwisata di Loteng bakal semakin cerah. Dengan catatan tidak ada isu global yang bisa mempengaruhi angka kunjungan wisatawan. Seperti pandemic atau isu global lainya. Kalau soal-soal isu kedaerahan tidak begitu berdampak terhadap wisatawan, khususnya wisatawan mancanegara untuk datang berkunjung ke daerah ini.

“Yang jadi catatan kita tinggal soal ketersediaan amenity penunjang di destinasi-destinasi wisata yang ada. Karena itu juga memainkan peran penting dalam mendukung perkembangan pariwisata di daerah ini,” tandas Sungkul. (kir)

MGPA Perbolehkan Bus Wisata Keliling Sirkuit Mandalika, Berikut Ketentuannya

By
ekbisntb.com
-
0
MGPA Perbolehkan Bus Wisata Keliling Sirkuit Mandalika, Berikut Ketentuannya


Mataram (Suara NTB) – Pengelola Sirkuit Mandalika, Mandalika Grand Prix Association (MGPA) membuka paket wisata Mandalika Experience yang memberikan pengalaman berwisata mengelilingi sirkuit dengan bus.


Muhammad Awallutfi Andhika Putra selaku Track, Race Electronic, and Motorsport Manager di Sirkuit Mandalika menjelaskan, di dunia balap internasional, membawa bus masuk ke lintasan bukanlah hal yang asing. Pada sejumlah ajang balap bergengsi seperti Super GT di Jepang, terdapat program yang dikenal dengan nama Circuit Safari. Dalam sesi ini, tamu VIP atau penonton khusus diajak berkeliling lintasan menggunakan bus untuk merasakan langsung karakter tikungan, elevasi, dan panjang lintasan sirkuit.


“Apa yang kami lakukan di Sirkuit Mandalika ini sejatinya berada dalam koridor praktik global tersebut. Bukan eksperimen, melainkan adopsi dari standar operasional sirkuit internasional,” ungkap Dhika.


MGPA menerapkan standar operasional prosedur (SOP) yang ketat sebagai langkah preventif. Setiap bus yang masuk lintasan wajib melalui inspeksi menyeluruh dengan prinsip zero leakage. Tidak boleh ada setetes pun cairan, baik oli, minyak rem, coolant, maupun bahan bakar yang berpotensi menetes ke aspal.


Selain itu, terdapat aturan ketat terkait operasional di lintasan. Bus dilarang berhenti di jalur balap untuk menghindari beban statis dalam waktu lama. Jika diperlukan berhenti, hal tersebut hanya diperbolehkan di area run-off yang memang dirancang untuk menahan beban tambahan tanpa mengganggu racing line.


Program Mandalika Experience memungkinkan wisatawan, komunitas, maupun rombongan keluarga untuk menyusuri trek sepanjang 4,31 kilometer dengan kendaraan bus wisata secara aman, nyaman, dan terkontrol.


Setiap bus akan diberi kesempatan melakukan tiga putaran mengelilingi lintasan dengan kecepatan yang telah ditentukan dan berada di bawah pengawasan tim keamanan serta marshal sirkuit.


MGPA menetapkan tarif bagi semua kalangan, disesuaikan dengan jenis bus yang digunakan:
• Micro Bus: Rp 300.000 per sesi
• Mini Bus: Rp 400.000 per sesi
• Big Bus: Rp 500.000 per sesi

Pemesanan atau Booking untuk aktivitas Bus Tour di Sirkuit Mandalika dapat dilakukan melalui nomor WhatsApp (WA) MGPA: 0821-2559-6792
Tarif tersebut berlaku untuk satu sesi keliling lintasan sebanyak tiga putaran penuh.


Demi keamanan dan kenyamanan bersama, MGPA memberlakukan sejumlah aturan teknis yang wajib dipatuhi oleh seluruh peserta Mandalika Experience, khususnya untuk bus. Beberapa ketentuan utama antara lain:
1. Bus tidak boleh berhenti di lintasan sirkuit, kecuali di area run-off Tikungan 10 untuk keperluan foto bersama.
2. Sebelum masuk lintasan, bus wajib menjalani proses scrutineering atau pengecekan kelayakan oleh tim sirkuit termasuk kondisi ban, oli, cairan, serta potensi kebocoran yang bisa membahayakan lintasan.
3. Kecepatan bus akan dibatasi dan dikontrol langsung oleh tim keamanan sirkuit agar kegiatan berlangsung aman tanpa mengganggu integritas trek.
4. Seluruh kegiatan dilakukan di bawah pengawasan resmi dari marshal dan petugas MGPA, untuk memastikan keselamatan penumpang serta menjaga kebersihan lintasan.
Priandhi Satria, Direktur Utama MGPA menegaskan, paket wisata dengan bus ini berlaku bagi umum, dan siapa saja.(bul)

1...848586...816Page 85 of 816

EKBISNTB.com adalah sebuah portal berita lokal yang merupakan bagian dari Kelompok Media Bali Post (KMB) di NTB. EKBISNTB.com didirikan oleh para awak Redaksi Harian Suara NTB, Untuk lebih dekat dengan kami, silakan berkunjung ke Redaksi EKBISNTB.com di Jalan Bangau Nomor 15 Cakranegara, Mataram. Telepon (0370) 639543. (*)

Copyright ©2024 EkbisNTB.com - PT. Suara NTB Pers

JARINGAN MEDIA

Ketentuan Pengguna

Pedoman Media Siber

Tentang Kami