Beranda blog Halaman 85

‘’Early Warning’’ KPK Jadi Momentum Berbenah, Gubernur NTB Tegaskan Pemprov dan DPRD Bergerak Bersama

Penulis
ekbisntb.com
-
0
‘’Early Warning’’ KPK Jadi Momentum Berbenah, Gubernur NTB Tegaskan Pemprov dan DPRD Bergerak Bersama
TUNJUKKAN - Gubernur NTB H. Lalu Muhamad Iqbal bersama Ketua DPRD NTB Hj. Baiq Isvie Ruapeda, tim dari KPK, BPKP, Sekda NTB Abul Chair menunjukkan nota kesepakatan di sela-sela Rapat Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan Daerah dan Pencegahan Korupsi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi NTB di Graha Bhakti Praja, Kantor Gubernur NTB, Rabu (29/2026). (Suara NTB/ist)

Mataram (EKBIS NTB) – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) tidak ingin menjadikan early warning Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai sekadar catatan evaluasi, Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal justru melihatnya sebagai kesempatan untuk mempercepat pembenahan tata kelola, memperkuat sistem pemerintahan, dan membangun komitmen bersama antara eksekutif, legislatif, dan seluruh aparatur.


Ditemui usai Rapat Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan Daerah dan Pencegahan Korupsi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi NTB di Graha Bhakti Praja, Kantor Gubernur NTB, Rabu–Kamis (2–3/9/2026), Miq Iqbal mengatakan pembinaan dan pendampingan KPK bersama Kementerian Dalam Negeri dan Badan Pengawasan Keuangan, Pembangunan (BPKP) dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menjadi momentum penting untuk mempercepat koreksi dan pembenahan.


Pendampingan tersebut, kata Miq Iqbal, juga sejalan dengan harapan yang sebelumnya ia sampaikan kepada Menteri Dalam Negeri. Dengan pengalaman panjang sebagai diplomat di Kementerian Luar Negeri, ia melihat dinamika pemerintahan daerah bergerak sangat cepat, sehingga membutuhkan pemahaman tata kelola yang terus diperkuat.


“Saya memiliki latar belakang sebagai diplomat dan selama ini banyak bergelut di Kementerian Luar Negeri. Memasuki pemerintahan daerah, saya menemukan dinamika yang sangat cepat. Karena itu, saya harus memastikan pemahaman terhadap tata kelola pemerintahan daerah terus diperkuat,” ujar Miq Iqbal.


Ia pun menyampaikan apresiasi kepada KPK, Kemendagri, dan BPKP yang memberikan pembinaan dan pendampingan kepada NTB, salah satu dari tujuh provinsi yang mendapatkan program tersebut.


“Terima kasih telah memilih memberikan early warning kepada kami. Ini merupakan kesempatan yang sangat berharga,” katanya.
Bagi Miq Iqbal, early warning tersebut harus menjadi loncatan percepatan pembenahan NTB. Ia meminta seluruh pimpinan perangkat daerah menjadikan hasil pembinaan sebagai cut off untuk memperbaiki sistem dan cara kerja birokrasi.


“Apa yang telah terjadi di masa lalu biarlah menjadi pelajaran. Mulai hari ini, mari kita berkomitmen membangun birokrasi yang lebih baik dan lebih profesional,” tegasnya.


Pembenahan, menurut Miq Iqbal, harus dimulai dari sistem. Karena itu, area yang menjadi perhatian dalam pencegahan korupsi, mulai dari perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, hibah hingga pokok-pokok pikiran DPRD, harus diperbaiki dan dijalankan sesuai ketentuan dengan mitigasi risiko sejak awal.

Miq Iqbal juga mengajak DPRD NTB menjadi bagian dari proses tersebut. Rekomendasi KPK, terutama yang berkaitan dengan perencanaan dan penganggaran, perlu dikawal bersama agar seluruh proses berlangsung transparan, akuntabel, dan sesuai aturan.


Penguatan manajemen risiko menjadi salah satu langkah konkret. Miq Iqbal telah mengarahkan Inspektur NTB agar pejabat eselon II memiliki sertifikasi manajemen risiko. Ke depan, pejabat eselon III yang akan dipromosikan menjadi eselon II juga diharapkan terlebih dahulu memiliki sertifikasi tersebut.


“Tidak ada satu pun kebijakan pemerintah yang sepenuhnya bebas dari risiko. Yang penting adalah risiko itu kita identifikasi sejak awal dan kita mitigasi dengan baik,” ujarnya.


Dalam forum tersebut, Miq Iqbal juga menyampaikan ungkapan yang ringan namun tegas. “Tuhan tidak pernah tidur. Ternyata ada juga hamba Tuhan yang tidak pernah tidur, yaitu KPK,” ujarnya.


Pesannya, berbagai pola dan modus penyimpangan telah banyak dipetakan. Karena itu, aparatur tidak perlu mencari celah, tetapi memperbaiki kekurangan dan memastikan seluruh proses pemerintahan berjalan sesuai aturan.


Gubernur menegaskan, pembenahan tidak boleh berhenti di ruang rakor. Para pimpinan perangkat daerah, kepala biro, direktur rumah sakit umum lingkup Pemprov NTB, dan pejabat pembuat komitmen yang mengikuti kegiatan tersebut diminta meneruskan hasil pembinaan dan rekomendasi KPK secara berjenjang hingga menjadi budaya kerja di unit masing-masing.


Ia menyadari pembenahan birokrasi tidak dapat selesai dalam hitungan bulan. Namun, komitmen untuk terus memperbaiki diri harus dijaga secara konsisten.


“Kalau setelah semua ini dibuka dan dijelaskan kita tetap tidak berubah, maka itu menjadi kesalahan kita sendiri,” tegasnya.


Bagi NTB, pembinaan dan pendampingan KPK, Kemendagri, BPKP dan LKPP bukanlah akhir dari evaluasi. Ini adalah titik tolak perubahan: sistem diperkuat, risiko dikelola sejak awal, birokrasi dibangun semakin profesional, dan eksekutif bersama DPRD bergerak dalam satu komitmen mengawal perbaikan.


NTB tidak sedang mencari alasan atas sebuah peringatan. NTB memilih menggunakannya sebagai kesempatan untuk berbenah. (ham)

Putri Victoria Apresiasi Kearifan Desa Adat Karang Bajo Bayan Jaga Alam

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Putri Victoria Apresiasi Kearifan Desa Adat Karang Bajo Bayan Jaga Alam
PROSESI ADAT - Putri Mahkota Swedia Victoria Ingrid Alice Desiree didampingi Gubernur NTB H. Lalu Muhamad Iqbal, Wakil Bupati KLU Kusmalahadi Syamsuri mengikuti prosesi adat di Desa Adat Karang Bajo, Kecamatan Bayan, KLU, Minggu (6/9/2026). (EKBIS NTB/ist)


Tanjung (EKBIS NTB) — Kearifan masyarakat Desa Adat Karang Bajo, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara (KLU) dalam menjaga hutan, sumber mata air, dan warisan budaya menarik perhatian Putri Mahkota Swedia Victoria Ingrid Alice Desiree saat mengunjungi Desa Adat Karang Bajo, Kecamatan Bayan, KLU, Minggu (6/9/2026).


Kunjungan tersebut dilakukan Putri Victoria dalam kapasitasnya sebagai Goodwill Ambassador UNDP untuk Pembangunan Berkelanjutan. Didampingi Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal, Wakil Bupati KLU Kusmalahadi Syamsuri, Kepala Dinas Kebudayaan NTB Muhammad Ihwan, Kepala Dinas Pariwisata Lombok Utara, dan rombongan UNDP, ia melihat langsung kehidupan masyarakat adat serta cara mereka menjaga keseimbangan antara alam, budaya, dan kehidupan masyarakat.


Putri Victoria meninjau kawasan Mata Air Mandala yang berada di kawasan hutan adat dan mengikuti penanaman pohon. Ia juga berdialog dengan masyarakat mengenai pengetahuan dan kearifan lokal yang diwariskan antargenerasi.


Pengalaman tersebut meninggalkan kesan mendalam bagi Putri Victoria. Ia mengapresiasi masyarakat yang menjaga alam sekaligus mempertahankan pengetahuan lokal sebagai warisan bagi generasi mendatang.


“Apa yang Bapak dan Ibu lakukan di sini sangat penting, bukan hanya bagi kehidupan masyarakat, tetapi juga bagi upaya menjaga sumber daya alam yang ada. Mendengar pengetahuan dan kearifan lokal yang terus diwariskan kepada generasi mendatang merupakan sesuatu yang sangat penting.”


“Saya sangat tersentuh dan merasa terhormat dapat menjadi bagian dari masyarakat di sini. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah menyambut saya dengan begitu hangat dan menerima saya sebagai bagian dari budaya masyarakat di sini,” ujar Putri Victoria.


Bagi masyarakat Karang Bajo, pelestarian alam bukan sekadar agenda lingkungan. Hutan, mata air, dan tradisi merupakan bagian dari tata kehidupan yang saling berkaitan. Nilai tersebut dijaga melalui pranata adat dan pengetahuan yang diwariskan dari generasi ke generasi.


Pemekel Karang Bajo, Nikrana, mengatakan masyarakat adat memiliki filosofi yang menempatkan bumi sebagai ibu yang harus dihormati dan dijaga. Prinsip itu tercermin dalam berbagai aturan, prosesi, dan tradisi yang mengatur hubungan manusia dengan alam.


“Hubungan masyarakat adat dengan alam dan hutan hingga hari ini terus menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat adat Bayan,” katanya.


Di wilayah Bayan terdapat empat kawasan hutan adat dengan sedikitnya 27 mata air. Sumber air tersebut menjadi bagian penting bagi kehidupan masyarakat, termasuk untuk kebutuhan air bersih dan pertanian. Karena itu, menjaga hutan sekaligus berarti menjaga keberlanjutan sumber kehidupan masyarakat.


Karang Bajo juga merupakan desa adat sekaligus desa wisata yang masih mempertahankan kehidupan dan tradisi masyarakat Bayan. Potensi tersebut menjadikan Karang Bajo bukan hanya sebagai tujuan wisata, tetapi juga ruang hidup tempat budaya, alam, dan masyarakat tumbuh secara berdampingan.

Kunjungan Putri Victoria memperlihatkan bahwa kearifan lokal masyarakat adat memiliki relevansi kuat dengan agenda pembangunan berkelanjutan. Dari Karang Bajo, pesan yang dibawa bukan sekadar tentang keindahan sebuah desa, melainkan tentang bagaimana masyarakat menjaga alam dan budaya sebagai warisan untuk generasi berikutnya, sebuah kearifan lokal yang kini mendapat perhatian dunia. (r)

Putri Victoria Melihat NTB Bangkit, dari Pemulihan hingga Ekonomi Biru

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Rangkaian kunjungan Putri Mahkota Swedia Victoria Ingrid Alice Desiree dari kedatangan di BIZAM hingga melakukan penanaman pohon di Kecamatan Bayan, Lombok Utara. (EKBIS NTB/ist)

Delapan tahun setelah gempa bumi 2018 mengguncang Lombok dan Sumbawa, Putri Mahkota Swedia Victoria Ingrid Alice Desiree datang melihat dari dekat bagaimana masyarakat Nusa Tenggara Barat (NTB) bangkit dan menata kembali kehidupannya.

Selama dua hari, 5–6 September 2026, perjalanan Putri Victoria memperlihatkan satu rangkaian cerita: dari pemulihan pascabencana, penguatan penghidupan dan layanan dasar, hingga upaya menjaga alam sekaligus membangun ekonomi biru.


PUTRI Victoria hadir dalam kapasitasnya sebagai Goodwill Ambassador United Nations Development Programme (UNDP) untuk Pembangunan Berkelanjutan. Ia didampingi Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal, Wakil Gubernur NTB Indah Dhamayanti Putri, Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas Febrian Alphyanto Ruddyard, serta rombongan.


Kunjungan itu mempertemukan Putri Victoria dengan masyarakat dari berbagai latar. Perajin perempuan, petani, siswa, tenaga kesehatan, masyarakat pesisir hingga masyarakat adat. Di balik pertemuan tersebut tersimpan cerita yang sama: bagaimana masyarakat melewati masa sulit, membangun kembali penghidupan, dan menyiapkan masa depan yang lebih tangguh.


Kunjungan dimulai dari Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid. Gubernur NTB menyambut Putri Victoria dengan pengalungan kain tenun khas NTB dari penenun Kre Alang Sumbawa.


Keramahan NTB kemudian diperkenalkan melalui welcome drink berupa minuman herbal khas Sasak Lombok. Gubernur menyebut Lombok sebagai “surga rempah-rempah” sebelum mengajak Putri Victoria mencicipi minuman yang diracik dari sedikitnya 11 jenis rempah.
“Semoga minuman ini dapat menyegarkan dan menguatkan Anda sebelum memulai kunjungan lapangan,” ujar Gubernur. Putri Victoria mencicipinya, tersenyum, lalu menjawab, “Enak!”
Dari suasana penyambutan yang hangat, perjalanan berlanjut ke Bale KITA di Kompleks Islamic Center Mataram.


Di sana, Putri Victoria melihat beragam karya perajin NTB, mulai dari rotan dan cukli hingga kain songket dan berbagai produk turunannya. Ia tampak terkesan ketika dijelaskan bahwa sejumlah karya tersebut dibuat dengan keterampilan tangan para perempuan.


Putri Victoria beberapa kali mengungkapkan kekagumannya, bahkan menyayangkan waktu kunjungannya yang terlalu singkat untuk mengeksplorasi lebih banyak kekayaan budaya Lombok.


Namun Bale KITA tidak hanya memperlihatkan karya. Tempat itu juga menghadirkan cerita tentang bagaimana masyarakat membangun kembali kehidupan setelah gempa 2018.


Putri Victoria berdialog dengan para perajin tentang perjalanan usaha mereka, sekaligus menyimak pengalaman Kelompok Tani Sajang, Lombok Timur.


Arif, Sekretaris Desa Sajang sekaligus Ketua Pengelola Air Kelompok Tani, menjelaskan bagaimana perbaikan jaringan irigasi sepanjang sekitar 450 meter di dua titik Desa Sajang membantu petani memperpanjang masa tanam.

“Apakah Anda mengubah jenis tanaman, dan apakah sistem irigasinya berubah agar lebih tangguh?” tanya Putri Victoria.
Arif menjelaskan bahwa petani tetap mempertahankan komoditas yang selama ini menjadi sumber penghidupan.


“Sebelum ada bantuan irigasi, kami hanya bisa tanam lima sampai enam bulan. Sekarang aliran air stabil sehingga masa tanam lebih panjang. Pascagempa 2018, UNDP hadir membersamai kami dan memberi semangat baru untuk menata kehidupan,” ujarnya.
Bagi petani Sajang, perbaikan irigasi bukan sekadar membangun kembali saluran air. Air yang kembali mengalir berarti lahan kembali produktif, masa tanam bertambah, dan peluang memperkuat ekonomi keluarga kembali terbuka.


Dari tangan perempuan yang menenun hingga petani yang kembali mengolah lahan, Bale KITA memperlihatkan bahwa pemulihan pascabencana pada akhirnya harus kembali kepada manusia dan penghidupannya.


Cerita itu kemudian berlanjut di SMKN 1 Pemenang, Lombok Utara. Putri Victoria melihat sekolah yang dibangun kembali dengan dukungan pemulihan pascagempa dan berdialog dengan siswa tentang pengalaman mempertahankan pendidikan di tengah situasi sulit.


Setelah sebelumnya belajar di kelas-kelas darurat, siswa kini menempati bangunan dengan konstruksi tahan gempa yang dimanfaatkan secara penuh sejak 2022. Sekolah juga mengembangkan laboratorium bahasa dan hotel mini untuk mendukung pembelajaran pariwisata, perhotelan dan tata boga.


Putri Victoria menanyakan kesiapsiagaan menghadapi bencana. Kepala SMKN 1 Pemenang Aswida Windartiningsih menjelaskan bahwa edukasi kebencanaan telah menjadi bagian dari pembelajaran dan dilakukan melalui simulasi secara berkala.


Dari pendidikan, perjalanan berlanjut ke Puskesmas Pemenang. Di sana, Putri Victoria melihat pelayanan kesehatan masyarakat dan pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung layanan serta pemantauan kesehatan.


Hari pertama pun memperlihatkan bahwa pemulihan tidak berhenti ketika bangunan kembali berdiri. Ia menjadi bermakna ketika masyarakat kembali bekerja, anak-anak kembali belajar, layanan kesehatan berjalan, dan penghidupan kembali tumbuh.


Hari kedua membawa Putri Victoria dari daratan menuju laut. Berangkat dari Pelabuhan Oberoi, Putri Victoria bersama Gubernur NTB menuju Gili Meno. Di perjalanan, mereka berbincang tentang Gili Matra: Gili Meno, Gili Air dan Gili Trawangan, serta kehidupan masyarakat yang bergantung pada laut.


Setibanya di Gili Meno, Putri Victoria melihat langsung upaya masyarakat menjaga ekosistem melalui konservasi penyu, transplantasi terumbu karang dan edukasi lingkungan.


Ia melihat tukik sebelum kemudian bersama Gubernur melepasnya ke laut di Turtle Sanctuary Gili Meno.

“Saya sangat terkesan dengan semua hal yang sedang dilakukan di sini. Tempat ini sangat indah, bahkan luar biasa indah. Karena itu, segala upaya yang dapat kita lakukan untuk menjaga keindahannya merupakan kepentingan kita bersama,” ujar Putri Victoria.


Di Gili Meno, laut bukan sekadar destinasi wisata. Laut adalah sumber penghidupan masyarakat. Karena itu, perikanan, pariwisata dan konservasi harus berjalan dalam keseimbangan.


Masyarakat juga mengembangkan berbagai upaya menjaga lingkungan, mulai dari rehabilitasi terumbu karang, penanaman mangrove, pengawasan kawasan laut hingga pemanfaatan sampah menjadi produk bernilai ekonomi.


Di sinilah ekonomi biru menemukan bentuknya secara nyata: laut tetap menjadi sumber penghidupan, tetapi ekosistemnya dijaga agar tetap mampu menopang kehidupan generasi berikutnya.


Perjalanan Putri Victoria kemudian ditutup di Desa Adat Karang Bajo, Bayan. Ia melihat Mata Air Mandala, mengikuti penanaman pohon dan berdialog dengan masyarakat tentang hutan, mata air dan pengetahuan lokal yang diwariskan antargenerasi.


“Saya sangat tersentuh dan merasa terhormat dapat menjadi bagian dari masyarakat di sini,” ujar Putri Victoria.


Dua hari perjalanan tersebut memperlihatkan wajah NTB yang utuh. Daerah yang pernah diguncang bencana, tetapi mampu bangkit; masyarakat yang kembali membangun penghidupan; generasi muda yang kembali belajar; petani yang kembali menanam; masyarakat pesisir yang menjaga laut; serta masyarakat adat yang mempertahankan hutan dan mata air.


Di balik perjalanan itu terdapat proses panjang rekonstruksi dan pemulihan pascagempa 2018. UNDP, bersama pemerintah pusat melalui Bappenas dan pemerintah daerah, menjadi bagian dari perjalanan tersebut melalui berbagai program pemulihan, penguatan penghidupan, layanan dasar dan ketangguhan masyarakat.


Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menyampaikan terima kasih kepada Putri Mahkota Victoria atas kunjungannya, serta kepada UNDP dan pemerintah pusat melalui Bappenas yang telah membersamai masyarakat NTB dalam masa pemulihan.


“Program-program yang hadir setelah gempa bukan hanya membantu proses pemulihan, tetapi juga membangkitkan semangat dan memberikan harapan kepada masyarakat untuk kembali berdiri dan menata masa depan,” ujar Miq Iqbal.


Ia juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat NTB yang telah menyambut Putri Victoria dengan hangat, terbuka dan bersahabat.


Kunjungan Putri Victoria akhirnya bukan hanya tentang apa yang dilihatnya di Lombok. Ia menjadi gambaran perjalanan NTB: dari gempa menuju pemulihan, dari pemulihan menuju ketangguhan, dan dari ketangguhan menuju masa depan yang berkelanjutan.

Sebab kebangkitan tidak hanya terlihat dari bangunan yang kembali berdiri. Ia hidup dalam tangan perempuan yang menenun, petani yang kembali menanam, siswa yang kembali belajar, tukik yang kembali ke laut, dan masyarakat adat yang tetap menjaga hutannya.


Dari sanalah NTB menatap masa depan: dengan pemulihan yang telah dilalui, ketangguhan yang terus dibangun, dan ekonomi yang tumbuh tanpa meninggalkan alam. (r)

Pemprov NTB Cari Jalan Keluar Krisis Air Bersih Gili

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Pemprov NTB Cari Jalan Keluar Krisis Air Bersih Gili
ANTRE - Warga Gili Trawangan yang antre mendapatkan air bersih. Pemprov NTB mencari jalan keluar atas masalah air bersih di Gili Trawangan. (EKBIS NTB/ist)


Tanjung (EKBIS NTB)— Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menyiapkan langkah penyelesaian gangguan suplai air bersih di kawasan Gili Trawangan dan sekitarnya, yang berdampak pada kebutuhan dasar masyarakat sekaligus aktivitas pariwisata.


Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal mengatakan pemerintah tengah berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan pihak terkait untuk memastikan suplai air dapat kembali berjalan, sembari menyelesaikan persoalan regulasi dan hukum yang menjadi latar belakang terhentinya jaringan air bersih.


Hal itu disampaikan Gubernur saat mengunjungi Gili Meno bersama Putri Mahkota Swedia Victoria Ingrid Alice Desiree, di Kabupaten Lombok Utara, Minggu (6/9/2026).


Menurut Miq Iqbal – sapaan akrabnya, persoalan suplai air tersebut tidak sederhana karena bersinggungan dengan aspek lingkungan dan proses hukum. Namun, kebutuhan air masyarakat dan keberlangsungan aktivitas di kawasan pariwisata tetap harus mendapat jalan keluar.


“Dua hari lalu saya sudah berbicara langsung dengan Pak Menteri Lingkungan Hidup untuk menjelaskan situasi kedaruratan ini. Suplai air harus tetap berjalan karena menyangkut kehidupan masyarakat, pelayanan publik, dan keberlangsungan sektor pariwisata,” ujar Miq Iqbal.
Pemerintah Provinsi NTB, kata dia, telah meminta ruang diskresi agar suplai air melalui jaringan yang ada dapat kembali berjalan untuk sementara waktu. Opsi tersebut disiapkan sebagai solusi transisi sembari proses penyelesaian persoalan regulasi dan hukum ditempuh sesuai ketentuan.


Miq Iqbal mengatakan Menteri Lingkungan Hidup telah menyampaikan komitmen untuk membantu mencarikan solusi. Pemprov NTB selanjutnya akan memformalkan langkah tersebut melalui koordinasi dan surat resmi antarlembaga.


“Kami akan segera mencarikan jalan keluarnya. Kami akan berkomunikasi dengan pihak swasta dan menyelesaikan berbagai persoalan regulasi yang terkait untuk memastikan air bisa segera mengalir kembali,” katanya.


Pemprov NTB menargetkan jaringan air bersih dapat kembali beroperasi dalam satu hingga dua hari ke depan sebagai langkah awal memenuhi kebutuhan masyarakat dan aktivitas pariwisata di kawasan terdampak.


Sambil menunggu solusi tersebut, Pemerintah Kabupaten Lombok Utara telah melakukan dropping air untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dan wisatawan.


Gubernur juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat, pelaku usaha pariwisata, dan wisatawan yang terdampak gangguan suplai air bersih.


“Kami mohon maaf kepada masyarakat, pelaku pariwisata, dan para wisatawan yang terganggu. Pemerintah berkomitmen untuk segera menyelesaikan persoalan ini,” ujarnya.

Menurut Miq Iqbal, mengalirkan kembali jaringan air yang sudah tersedia merupakan pilihan paling memungkinkan untuk jangka pendek. Namun, langkah tersebut harus ditempatkan sebagai solusi sementara sambil pemerintah bersama seluruh pihak menyiapkan penyelesaian yang lebih permanen.


Persoalan air bersih di kawasan Gili, lanjutnya, harus diselesaikan dengan mempertemukan dua kepentingan sekaligus: menjamin kebutuhan dasar masyarakat dan keberlangsungan pariwisata, serta memastikan seluruh pengelolaan sumber daya air berjalan sesuai ketentuan lingkungan dan hukum.


Pemprov NTB memastikan koordinasi dengan pemerintah pusat, Pemerintah Kabupaten Lombok Utara, pihak swasta, dan pemangku kepentingan lainnya terus dilakukan agar pelayanan air bersih dapat segera dipulihkan.


Bagi NTB, memastikan air kembali mengalir bukan hanya soal menjaga aktivitas pariwisata, tetapi terutama memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi. Solusi jangka pendek harus segera berjalan, sementara penyelesaian permanen harus dibangun di atas kepastian hukum, perlindungan lingkungan, dan kepentingan masyarakat. (r/ham)

Bandara Soekarno-Hatta Ditutup, Belasan Penerbangan Rute Jakarta-Lombok di BIZAM Dibatalkan

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Bandara Soekarno-Hatta Ditutup, Belasan Penerbangan Rute Jakarta-Lombok di BIZAM Dibatalkan
TERTAHAN - Para penumpang pesawat udara rute Lombok-Jakarta masih tertahan di BIZAM menyusul pembatalan penerbangan menuju Jakarta dari sejumlah maskapai, Minggu (6/9). (EKBIS NTB/ist)

Praya (EKBIS NTB) – Belasan penerbangan di Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid (BIZAM) khususnya di rute Jakarta-Lombok, pada Minggu (6/9), terpaksa dibatalkan. Pembatalan itu menyusul penutupan sementara aktivitas penerbangan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta (Soetta) Tangerang, dampak dari erupsi Gunung Anak Krakatau. Hingga Minggu, pukul 20.00 Wita pihak otoritas bandara masih terus memantau perkembangan terkait kondisi yang ada.

Hingga Minggu (6/9) sore, total ada 17 penerbangan yang terpaksa dibatalkan. Masing-masing sembilan penerbangan kedatangan yakni TransNusa/8B 5162 pukul 08.30 Wita, Super Air Jet/IU 769 pukul 06.15 Wita, Garuda Indonesia/GA 431 11.15 Wita serta Citilink Indonesia/QG 641 pukul 12.30 Wita, Pelita Air/IP 143 pukul 16.15 Wita dan Super Air Jet/IU 763 pukul 10.40 Wita.


Ditambah Batik Air/ID 6657 pukul 14.40 Wita, Garuda Indonesia/GA 433 pukul 14.45 Wita serta Super Air Jet/IU 767 pukul 17.10 Wita. “Untuk penerbangan kedatangan sebanyak depan penerbangan,” sebut General Manager PT. Angkasa Pura (AP) Indonesia BIZAM Aidhil Philip Julian, dalam keterangannya, Minggu kemarin.


Yakni dari maskapai TransNusa/8B 5161 pukul 08.00 Wita, Super Air Jet/IU 762 pukul 10.00 Wita, Garuda Indonesia/GA 432 pukul 10.30 Wita, Citilink Indonesia/QG 640 pukul 12.00 Wita dan Pelita Air /IP 142 pukul 15.30 Wita. Ditambah Super Air Jet/IU 764) pukul 16.30 Wita, Batik Air/ID 6656 pukul 14.00 Wita serta Garuda Indonesia/GA 430 pukul 14.00 Wita.


Adapun untuk penerbangan di rute lainnya sejauh ini masih normal. Termasuk penerbangan ke wilayah timur. “Sesuai NOTAM A3341/2 penutupan Bandara Soekarno-Hatta sendiri diberlakukan sejak Sabtu (5/9) malam kemarin mulai pukul 21.52 WIB. Dengan begitu seluruh penerbangan dari maupun menuju Bandara Soekarno-Hatta sementara ini ditiadakan. Sampai menunggu pengumuman berikutnya. Termasuk dari BIZAM,” ujarnya.


Penetapan status Aerodrome Closed tersebut dikarenakan adanya indikasi sebaran abu vulkanik dari aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Dan, tidak hanya Bandara Soekarno-Hatta saja yang terdampak. Bandara Internasional Halim Perdana Kusuma serta Bandara Internasional Radin Inten II Lampung juga turut terdampak.


Para calon penumpang pesawat untuk diminta untuk tetap memperhatikan informasi jadwal penerbangan terbaru dari maskapai menyusul penutupan sementara (Aerodrome Closed) Bandara Internasional Soekarno-Hatta tersebut. Menyusul kondisi terkini tersebut para penumpang terdampak penerbangannya pun telah diberikan update situasi dan edukasi oleh pihak customer service bandara maupun maskapai.


Bagi calon penumpang juga diberikan pilihan untuk mengajukan refund maupun reschedule atas penerbangan terdampak. “Para pengguna jasa bandara juga diimbau untuk memeriksa status penerbangan secara berkala melalui kanal resmi maskapai atau bisa menghubungi Contact Center Angkasa Pura Indonesia di nomor telepon 172 untuk mendapatkan informasi terkini,” ujar Aidhil. (kir)

10 Ribu Penerima Bansos di Lobar Dicoret Akibat Terdeteksi Judol, KPM Bisa Ajukan Sanggah

Penulis
ekbisntb.com
-
0
10 Ribu Penerima Bansos di Lobar Dicoret Akibat Terdeteksi Judol, KPM Bisa Ajukan Sanggah
(EKBIS NTB/dok) Arief Suryawirawan

Giri Menang (EKBIS NTB) – Sekitar 10 ribu penerima atau Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bantuan sosial (Bansos) di Lombok Barat (Lobar) dicoret, lantaran diduga terdeteksi Judi Online (Judol). 10 ribu penerima ini pun bisa melakukan sanggahan secara berjenjang melalui desa jika merasa keberatan dicoret dari penerima Bansos tersebut.


Dari hasil sanggahan itu nanti bisa saja mereka diusulkan lagi ke Pemerintah Pusat untuk masuk data penerima. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA) Kabupaten Lombok Barat, Arief Suryawirawan menyebutkan dari Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang diperoleh dari Pemerintah Pusat terdapat hampir 10 ribu KPM yang terdeteksi Judol. “Mereka dikeluarkan dari penerima Bansos,” ungkapnya, Minggu (6/9/2026).


Jumlah penerima terdeteksi judol bervariasi di masing-masing desa. Seperti di Desa Tempos, Kecamatan Gerung terdapat 73 KPM, kemudian di Desa Sembung, Kecamatan Narmada sebanyak 62 KPM. Para operator masing-masing desa pun sudah memegang data penerima tersebut.


Warga yang keberatan dicoret akibat judol ini bisa melakukan sanggahan ke kantor desa masing-masing. Sejauh ini sudah ada beberapa penerima yang melakukan sanggahan, tetapi syaratnya kurang lengkap. Salah satunya karena tidak ada meterai pada surat pernyataan.


Surat pernyataan tersebut bahwa bersangkutan tidak benar ikut judol. Itu pun setelah melalui proses klarifikasi dari pihak desa dan Dinas.
Dari pengakuan beberapa penerima, beralasan tidak merasa melakukan judol. Bahkan mereka tidak tahu dirinya masuk data judol. “Karena kadang rekening atau KTP0nya dipakai keluarga.

Tapi itu tetap terindikasi rekeningnya oleh PPATK langsung terkoneksi,” ujarnya.


Diakuinya, kelemahan sistem ini memang tidak tahu apakah yang bersangkutan atau tidak yang memakai rekening dan KTP untuk judol. Karena itu, warga diberikan kesempatan melakukan sanggah agar tidak sepihak.


Pihaknya juga telah meminta desa mempersiapkan alur-alur bagi penerima yang dicoret akibat judol. Format surat sanggahan pun sudah ada dari pusat dan diketahui oleh operator desa.


Setelah sanggahan itu, jika memenuhi ketentuan, diajukan lagi masuk penerima, maka pihaknya menindaklanjuti ke pusat. “Ada peluang diperbaiki data itu, untuk dapat bantuan lagi. Tapi nunggu, sampai dapat giliran,” katanya. (her)

KPM Bertambah 100 KK, Kelurahan Gerung Selatan Punya Cara Jitu Antisipasi Gejolak Desil Bapang

Penulis
ekbisntb.com
-
0
KPM Bertambah 100 KK, Kelurahan Gerung Selatan Punya Cara Jitu Antisipasi Gejolak Desil Bapang
(EKBIS NTB/ist) SERAHKAN BANTUAN - Lurah Gerung Selatan, Akhwan Mashudi (paling kanan) menyerahkan bantuan pangan kepada warganya.

Giri Menang (EKBIS NTB) – Di tengah polemik Desil warga penerima bantuan pangan (Bapang) yang terjadi di beberapa daerah di Lombok Barat (Lobar), Kelurahan Gerung Selatan justru tidak ada persoalan atau gejolak. Pasalnya, kelurahan setempat memiliki cara jitu sebagai langkah mitigasi atau antisipasi terjadinya persoalan dalam proses penyaluran bantuan ini.


Cara ini pun bisa ditiru oleh daerah lain dalam mengantisipasi gejolak di tengah masyarakat. Pada Sabtu (5/9/2026), pihak kelurahan mulai menyalurkan Bapang pada KPM. Warga pun antre di kantor kelurahan setempat dilayani secara tertib oleh pihak kelurahan.


Saat memantau langsung penyaluran Bapang, Lurah Gerung Selatan Akhwan Mashudi menyampaikan, pihaknya mengantisipasi persoalan data penerima bantuan sosial sejak jauh-jauh hari sebelumnya.


Pihaknya mengantisipasi masalah Desil dan ketentuan baru dari Bulog. Bagi penerima Bapang yang tidak bisa ditemukan karena meninggal, pindah atau pergi ke luar negeri dan tidak bisa memiliki anggota keluarga dalam satu KK. Warga ini bisa diganti oleh orang lain tetapi dengan ketentuan masuk Desil 1 sampai 4.


“Kami mengantisipasinya dengan melakukan pendataan, ada program dari BPS namanya kelurahan cinta statistik,” kata lurah Gerung Selatan ini.


Program kelurahan cinta statistik ini dicanangkan oleh Pemkab, bahkan piagamnya diberikan oleh kepala BPS RI. Melalui program ini pihaknya melakukan pendataan yang komprehensif meliputi 50 variabel, baik menyangkut kepala keluarga, anggota keluarga, KTP, KK bahkan hingga PHBS. Termasuklah didata masalah Desil.


Ketika Bulog mensyaratkan pengganti atau cadangan penerima dari Desil 1-4, pihaknya bisa melaksanakan dengan data yang sudah diperoleh dari program pendataan tersebut. Ketika Bapang ini diminta untuk disalurkan kepada masyarakat, pihaknya menjadi salah satu kelurahan yang bersedia melaksanakannya.


Bahkan walaupun hari libur kerja Pemkab Lobar, pihaknya tetap masuk kerja untuk menyalurkan bantuan agar warga bisa segera mendapatkan beras tersebut. “Terlebih untuk kebutuhan Maulid ini,” ujarnya.


Dari sisi jumlah penerima bantuan yang diperoleh kelurahan pun bertambah dari periode sebelumnya. Dampak perbaikan dari sisi data, jumlah warganya yang menerima Bapang meningkat dari sebelumnya 800 orang lebih menjadi 902 orang. “Meningkat dari periode sebelumnya, sekitar 100 KPM,” sebutnya.


Jadwal pembagian pun dibagi, tiga lingkungan pada hari pertama selanjutnya tiga lingkungan pada hari berikutnya.


Untuk perbaikan data lebih maksimal kedepan, pihaknya akan melakukan sosialisasi kepada Kaling, RT, kader posyandu dan PKK. Terutama terkait perubahan Desil yang bisa dilakukan secara mandiri oleh warga melalui situs BPS.

Jika warga merasa Desilnya tinggi, sementara tak sesuai kondisi faktual bisa melakukan perubahan Desil melalui aplikasi tersebut, dengan beberapa instrumen yang dilengkapi seperti foto rumah tampak depan, belakang, dalam rumah, kamar mandi dan beberapa penghasilan serta lainnya.


Sementara itu, Kurniati salah seorang warga penerima Bapang asal Lingkungan Reyan mengaku sangat membutuhkan Bapang untuk kebutuhan sehari-hari. Karena dari hasil bekerja sebagai karyawan laundry, ia hanya mendapatkan gaji Rp1,2 juta. “itu untuk kebutuhan sehari-hari, kadang tidak cukup,” katanya. (her)

Lotim Siap Penuhi Target Benih Bawang Putih Nasional

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Lotim Siap Penuhi Target Benih Bawang Putih Nasional
(EKBIS NTB/rus) BAWANG PUTIH - Bawang Putih Sembalun dikeringkan di sejumlah tempat oleh petani.

Selong (EKBIS NTB) – Kabupaten Lombok Timur (Lotim), Nusa Tenggara Barat (NTB) kembali dipercaya menjadi salah satu daerah penyangga benih bawang putih nasional. Daerah ini bersama Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, ditetapkan sebagai penjaga benih nasional khusus komoditas bawang putih. Khusus Lotim, ditarget bisa sediakan 1.250 ton dan diyakinkan bisa terwujud.


Kepala Dinas Pertanian Lombok Timur, Lalu Fathul Kasturi kepada Suara NTB, Jumat (4/9) lalu menjelaskan, kepercayaan tersebut tidak terlepas dari potensi wilayah Sembalun yang dinilai sangat cocok untuk menghasilkan benih bawang putih berkualitas.


Diketahui, pemerintah pusat saat ini menargetkan pengembangan bawang putih hingga mencapai 120.000 hektare secara nasional sebagai bagian dari upaya menuju swasembada dan mengurangi ketergantungan terhadap impor.


“Kalau kita berbicara kebutuhan benih satu ton per hektare, maka untuk 120.000 hektare dibutuhkan sekitar 120.000 ton benih,” jelas Mamik Kas, sapaan akrab Kadis Pertanian Lotim ini.


Untuk mendukung target tersebut, pemerintah menargetkan penanaman bawang putih seluas 5.000 hektare pada 2026 yang tersebar di 17 provinsi. Lombok Timur mendapat tugas menyiapkan benih sebanyak 1.250 ton untuk mendukung program tersebut.


Kebutuhan benih untuk wilayah Lombok Timur akan diprioritaskan terlebih dahulu. Setelah kebutuhan daerah terpenuhi, kelebihan produksi benih akan dikirim ke daerah lain untuk mencukupi kebutuhan penanaman di 17 provinsi.


“Benih yang diminta sebanyak 1.250 ton. Nanti kita kurangi dengan kebutuhan kita untuk sekitar 380 hektare. Sisanya akan dibawa keluar untuk mencukupi penanaman 5.000 hektare di 17 provinsi,” katanya.
Kadis Pertanian Lotim mengaku optimistis target tersebut dapat dipenuhi. Terlebih, saat ini Lombok Timur tengah melakukan panen bawang putih dari lahan sekitar 447 hektare.


Dengan asumsi produktivitas rata-rata empat ton per hektare, dari luasan tersebut diperkirakan dapat diperoleh sekitar 1.800 ton produksi. Sebagian hasil panen tersebut dapat disiapkan sebagai benih setelah melalui proses sortasi, sementara sisanya dimanfaatkan untuk kebutuhan konsumsi.


“Kalau kita prediksi tidak usah muluk-muluk, empat ton per hektare dari 447 hektare, kita sudah punya sekitar 1.788 ton. Jadi kita bisa melebihi kebutuhan benih tersebut,” ujarnya.


Untuk varietas, bawang putih yang dikembangkan di Lombok Timur antara lain Sangga Sembalun dan Lumbu Putih. Kedua varietas tersebut menjadi bagian penting dalam pengembangan bawang putih di kawasan Sembalun dan daerah penyangga lainnya.


Selain potensi produksi, harga bawang putih di tingkat petani saat ini juga dinilai cukup menjanjikan. Fathul menyebut harga pembelian pemerintah untuk bawang putih dalam kondisi basah mencapai sekitar Rp12.000 per kilogram.


Harga tersebut dinilai jauh lebih menguntungkan dibandingkan kondisi sebelumnya ketika harga bawang putih hanya berada di kisaran Rp5.000 hingga Rp6.000 per kilogram.


“Sekarang pembelian pemerintah cukup tinggi. Untuk kondisi basah saja sekitar Rp12.000 per kilogram. Ini sangat menjanjikan bagi petani kita,” katanya.


Di sisi lain, pembangunan gudang penyimpanan bawang putih di Lombok Timur diharapkan mampu memperkuat tata kelola produksi sekaligus menjaga ketersediaan benih.


Fathul optimistis, dengan dukungan pemerintah, ketersediaan lahan, teknologi, gudang penyimpanan, serta kepastian pasar, target pengembangan bawang putih nasional dapat dicapai. “Kalau pemerintah berkeinginan, insyaAllah pasti bisa,” demikian. (rus)

SPAM Regional Lombok Kembali Mencuat di Tengah Krisis Air Bersih

Penulis
ekbisntb.com
-
0
SPAM Regional Lombok Kembali Mencuat di Tengah Krisis Air Bersih
(EKBIS NTB/bul) Irnadi

Mataram (EKBIS NTB) – Gagasan pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Lombok kembali mencuat di tengah persoalan krisis air bersih yang terjadi di sejumlah wilayah NTB. Salah satunya di kawasan pariwisata strategis nasional Gili Trawangan di Lombok Utara yang kini menghadapi keterbatasan pasokan air bersih, hingga mulai berdampak terhadap aktivitas pariwisata.


Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Provinsi NTB, Irnadi, mengatakan pihaknya belum memperoleh informasi terbaru mengenai kelanjutan rencana investasi SPAM Regional Lombok yang dulu.


“Saya belum melihat secara detail. Yang saya ketahui belum ada lanjutan,” kata Irnadi menjawab Suara NTB, Minggu, 6 September 2026.
Menurutnya, kemungkinan pembahasan investasi tersebut masih berlangsung di organisasi perangkat daerah (OPD) teknis. Karena itu, DPM-PTSP akan kembali mengecek perkembangan terakhir rencana tersebut.
“Kalau yang saya ketahui belum. Mungkin masih berproses di dinas teknis,” ujarnya.


Padahal, sebelumnya DPM-PTSP turut mengawal rencana investasi SPAM Regional Lombok tersebut. Rencana ini dinilai strategis karena ditujukan untuk memperkuat pemerataan pasokan air bersih antardaerah.


Irnadi mengatakan, membuka peluang apabila investasi tersebut kembali ditawarkan kepada investor. Terlebih, persoalan ketersediaan air bersih saat ini kembali menjadi perhatian, terutama di Lombok Utara.


“Kalau memang ada (investor) yang menjajaki, kenapa tidak?” katanya.


Ia menilai persoalan air bersih dapat menjadi salah satu peluang investasi yang perlu kembali dijajaki pemerintah daerah. Namun, terkait teknis dan kelanjutan proyek, pihaknya masih perlu berkoordinasi dengan OPD yang menangani sektor tersebut.


Berdasarkan arsip pemberitaan Suara NTB pada 2 Februari 2024, rencana SPAM Regional Lombok sebelumnya telah melalui tahapan studi kelayakan atau feasibility study (FS).


Proyek tersebut digarap sejak 2019 oleh emiten Grup Salim, PT Nusantara Infrastructure Tbk (META), melalui anak usahanya PT Potum Mundi Infranusantara bersama BUMD NTB, PT Gerbang NTB Emas (GNE).


Hasil FS menyatakan pembangunan SPAM Regional Lombok layak direalisasikan dengan estimasi kebutuhan investasi sekitar Rp400 miliar.
Proses FS sempat tertunda akibat pandemi Covid-19 sejak 2020. Setelah kondisi kembali terkendali, PT Potum melanjutkan kajian tersebut hingga akhirnya hasilnya disampaikan kepada Pj. Gubernur NTB saat itu, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si., pada 31 Januari 2024.


Direktur Utama PT GNE saat itu, Samsul Hadi, menyampaikan PT Potum menyatakan ketertarikannya untuk melanjutkan proyek tersebut.
“PT Potum sudah siap apapun skemanya. Mau KPBU (Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha), atau business to business (B to B). Mereka juga siap berinvestasi sepenuhnya,” kata Samsul Hadi saat itu.


Berdasarkan hasil FS, investasi sekitar Rp400 miliar tersebut akan digunakan untuk membangun dan memperkuat infrastruktur pasokan air bersih ke Lombok Tengah, Lombok Barat, dan Kota Mataram.


Jaringan yang dibangun investor nantinya akan dikoneksikan dengan jaringan atau intake PDAM di masing-masing kabupaten/kota untuk selanjutnya memasok air bersih ke masyarakat.


Sumber air yang direncanakan berasal dari Daerah Aliran Sungai (DAS) Meninting serta Mata Air Ranget di Sesaot, Narmada, Lombok Barat.
Saat itu, Pemprov NTB juga telah membentuk tim simpul KPBU yang melibatkan Dinas PUPR, Bappeda, dan Biro Administrasi Pimpinan untuk mengkaji skema kerja sama yang akan digunakan, apakah melalui KPBU atau B to B. (bul)

Kendaraan Listrik Bebas Pajak, Dewan Dorong Pemprov NTB Optimalkan PAD Non-Pajak

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Kendaraan Listrik Bebas Pajak, Dewan Dorong Pemprov NTB Optimalkan PAD Non-Pajak
Sambirang Ahmadi (EKBIS NTB/ist)

Mataram (EKBIS NTB) – Komisi III DPRD NTB, Sambirang Ahmadi mendorong Pemprov NTB untuk memperkuat bantalan pendapatan dari sektor non pajak. Langkah ini dinilai krusial untuk mengurangi ketergantungan pendapatan daerah dari sektor pajak.

“Bantalan pendapatan kita sejauh ini memang dari pajak, seperti PKB dan BBNKB. Kalau dari aset, kontribusinya masih kecil. Sehingga kedepan bagaimana kita memperkuat sektor non pajak,” ujar Sambirang pada akhir pekan kemarin.

Disebutkan Sambirang bahwa struktur Pendapatan Asli Daerah (PAD) NTB saat ini masih sangat bergantung pada sektor pajak. Mulai dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Sementara itu, kontribusi dari sektor aset daerah dan retribusi masih tergolong sangat kecil. Kondisi tata kelola aset yang belum optimal tersebut berimbas langsung pada pemanfaatan dan penerimaan daerah. Salah satu contoh nyata terlihat pada proyeksi penerimaan retribusi dari pemanfaatan barang milik daerah di kawasan Gili Trawangan.

Pada APBD Perubahan, target retribusi dari kawasan tersebut mengalami koreksi drastis dari yang semula ditargetkan sekitar Rp138 miliar menjadi Rp18 miliar, atau terkoreksi sekitar Rp121 miliar.

Di sisi lain, Sambirang mengingatkan Pemprov NTB agar mewaspadai dampak dari meningkatnya penggunaan kendaraan listrik di masa depan. Pemerintah saat ini masih memberikan insentif pajak hingga nol persen untuk kendaraan listrik dalam rangka mendukung program Net Zero Emission.

Jika masyarakat beralih secara masif ke kendaraan listrik tanpa adanya penyesuaian kebijakan atau sumber pendapatan baru, maka potensi penerimaan dari pajak kendaraan bermotor terancam menurun.

“Mobil listrik ini kan masih mendapat insentif pajak nol persen dari pemerintah. Kalau mobil listrik ini tumbuh pesat, basis pajak kita bisa turun. Maka mau tidak mau, kita harus menyiapkan bantalan pendapatan dari sektor non-pajak, yaitu aset dan retribusi,” tegasnya.

Meski demikian, secara keseluruhan kinerja penerimaan daerah menunjukkan tren positif. Pada APBD Perubahan, total pendapatan daerah NTB disepakati naik.

Kenaikan tersebut didorong oleh peningkatan PAD yang naik sebesar Rp 97,2 miliar, dari Rp 3,024 triliun menjadi Rp 3,122 triliun. Pertumbuhan PAD ini lagi-lagi ditopang oleh kinerja penerimaanpajakdaerah yang ditunjang oleh pertumbuhan ekonomi positif di sektor perdagangan dan konstruksi.

Komisi III DPRD NTB mendukung penuh langkah perbaikan dan penataan ulang pengelolaan aset daerah secara profesional agar mampu menjadi sumber pendapatan alternatif yang handal bagi pembangunan NTB di masa mendatang.

“Pertumbuhan ekonomi sedang baik. Jadi sudah saatnya Pemrpov tidak hanya mengandalkanpajak. Bisa dari sektor lain terutama aset,” pungkasnya. (ndi)

1...848586...1,070Halaman 85 dari 1,070