Beranda blog Halaman 848

Bebani Daerah, Lobar Bayar Rp800 Juta hingga Rp1 Miliar Buang Sampah di TPAR Kebon Kongok

0
Kondisi TPA Regional Kebon Kongok di Kecamatan Gerung. Setahun, Lobar membayar Rp800 juta hingga Rp1 miliar untuk biaya pembuangan sampah. (ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Pemkab Lombok Barat (Lobar) membayar Rp800 juta hingga Rp1 miliar untuk biaya pembuangan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Regional yang ada di Desa Kebon Kongok Kecamatan Gerung. Kendati TPA ini berlokasi di Lobar dan menampung sampah dari dua daerah, Lombok Barat dan Kota Mataram.

“Meski TPA ada di wilayah kita (Lobar), Pemda bayar biaya pembuangan sampah ke TPA ini sekitar Rp800 juta sampai Rp 1 miliar setahun,” kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Lobar Hermansyah, Kamis (10/10) pada acara bersih-bersih  sungai di kawasan Narmada.

Dikatakan, dengan kondisi TPA Kebon Kongok yang overload, Lobar pun tengah berupaya membangun TPA sendiri.

Pihaknya pun tengah mengkaji ini. Sejauh ini pihaknya telah melakukan upaya pendekatan kepada masyarakat di sejumlah titik bisa dijadikan lokasi TPA. Lobar, kata Hermansyah, bisa punya TPA sendiri khusus untuk menampung sampah yang diproduksi warga Lobar mengingat kondisi TPA regional Kebon Kongok juga overload. Hanya saja rencana membutuhkan lokasi yang pas. Penentuan lokasi TPA tergantung persetujuan warga.

Sampah masih menjadi problem utama daerah ini. Dalam sehari produksi sampah di Lobar mencapai 300 ton, sementara yang bisa dikelola baik dibuang dan diolah mencapai 60 persennya. Sedangkan sisanya 40 persen belum bisa ditangani, sehingga ini yang menjadi persoalan.

Sementara dalam penanganan pengangkutan sampah ini terkendala keterbatasan armada. Armada yang dimiliki hanya sekitar 20 unit. Jumlah ini tidak bisa mengakomodir kebutuhan pengangkutan sampah Lobar setiap hari.

Karena itu pejabat asal Kediri ini memberikan apresiasi jika ada desa yang berinisiatif menangani masalahnya sendiri, misalnya dengan membeli kendaraan pengangkut sampah lewat dana desa masing-masing.

Sebagai bentuk apresiasi, bagi desa yang punya kendaraan pengangkut sampah akan diberi rekomendasi oleh dinas untuk boleh membuang sampah di TPA Kebon Kongok tanpa biaya-biaya. “Cuma kita memang ketat supaya tidak bocor anggaran. Sampah yang diangkut adalah sampah yang benar-benar dari rumah tangga warga,” ungkapnya.

Hermansyah juga mendorong pemerintah desa berkreasi memgolah sampah mereka. Ia mengajak warga tidak membuang sampah sembarangan, terutama ke sungai.

Sekretaris Desa Peresak Hariyadi Susanto mengatakan desanya berkomitmen menjadi desa mandiri sampah. Ia ingin dibantu alat pengolah sampah serta pelatihan penanganan sampah. “ Kebetulan di desa kami ada lahan Pemprov yang bisa dipakai. Kita larang orang buang sampah di sungai, tapi kita tidak menyiapkan tong maupun membekali mereka cara mengolah sampah,” ungkapnya.(her)

Inflasi Kota Mataram Mengalami Penurunan

0
Badan Pusat Statistik Kota Mataram(ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Kondisi inflasi di Kota Mataram, terus mengalami penurunan. Dari sebelumnya 2,45 persen di Bulan Agustus menjadi 1,97 persen pada September 2024. Pengendalian harga serta ketersediaan barang tetap menjadi prioritas.

Kepala Bagian Ekonomi dan Sumber Daya Alam Setda Kota Mataram, Luh Putu Sari Savitri menerangkan, data inflasi yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik Kota Mataram pada bulan September terjadi inflasi year on year 1,97 persen dengan Indeks Harga Konsumen sebesar 105,97. Inflasi terus mengalami penurunan dari Bulan Agustus sebesar 2,45 persen. ‘’Kondisi inflasi kita terus turun mulai dari Bulan Juli sampai September,’’ terangnya.

Pemerintah pusat memberikan batas tidak boleh inflasi di daerah, tiga plus minus satu. Artinya kata dia, kondisi inflasi di Kota Mataram masih wajar.

Secara detail disampaikan, inflasi y-on-y terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sepuluh indeks kelompok pengeluaran dari total sebelas indeks kelompok. Yaitu, kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 5,82 persen. Kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 2,97 persen. Kelompok perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga sebesar 2,72 persen. Kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 2,14 persen.

Kelompok transportasi sebesar 1,90 persen. Kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 1,84 persen. Kelompok pendidikan sebesar 1,57 persen. Kelompok rekreasi, olahraga dan budaya sebesar 0,75 persen. Kelompok kesehatan sebesar 0,27 persen dan kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,18 persen. Sedangkan penurunan indeks kelompok pengeluaran terjadi pada kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 1,77 persen. “Kondisi inflasi di Kota Mataram masih wajar,” katanya.

Adapun perkembangan harga berbagai komoditas pada September 2024 secara umum menunjukkan adanya kenaikan. Berdasarkan hasil pemantauan BPS Kota Mataram, pada September 2024 terjadi inflasi y-on-y sebesar 1,97 persen, atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 103,92 pada September 2023 menjadi 105,97 pada September 2024. Sedangkan untuk tingkat inflasi m-to-m sebesar 0,08 persen dan tingkat inflasi y-to-d sebesar 0,94 persen.

Inflasi y-on-y terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sepuluh indeks kelompok pengeluaran dari total sebelas indeks kelompok. Diantaranya, kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 5,82 persen. Kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 2,97 persen. Kelompok perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga sebesar 2,72 persen.

Kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 2,14 persen. Kelompok transportasi sebesar 1,90 persen. Kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 1,84 persen. Kelompok pendidikan sebesar 1,57 persen. Kelompok rekreasi, olahraga dan budaya sebesar 0,75 persen. Kelompok kesehatan sebesar 0,27 persen dan kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,18 persen.

Sedangkan penurunan indeks kelompok pengeluaran terjadi pada kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 1,77 persen. Sepuluh komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi y-on-y pada September 2024, antara lain, emas perhiasan, sewa rumah, bahan bakar rumah tangga, angkutan udara, sigaret kretek mesin (SKM), pisang, nasi dengan lauk, kopi bubuk, minyak goreng dan air kemasan. Sedangkan sepuluh komoditas yang memberikan andil/sumbangan deflasi y-on-y, antara lain: tomat, telepon seluler, cabai merah, beras, ikan kembung/ikan gembung/ikan banyar/ikan gembolo/ikan aso-aso, sabun mandi cair, ikan pencaran, pengharum cucian/pelembut, bawang merah dan ikan tongkol/ikan ambu-ambu.

Sementara 10 komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi m-to-m pada September, antara lain beras, pisang, upah asisten rumah tangga, ayam hidup, bawang merah, nasi dengan lauk, pemeliharaan/service, jeruk nipis/limau, kopi bubuk dan sabun mandi cair. Sedangkan komoditas yang memberikan andil/sumbangan deflasi m-to-m pada  September 2024, antara lain: cabai rawit, cabai merah, bensin, semangka, kangkong, daging ayam ras dan anggur.

Pada September 2024, kelompok pengeluaran yang memberikan andil/sumbangan inflasi y-on-y, yaitu: Kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 0,59 persen. Kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,46 persen. Kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,33 persen. Kelompok penyediaan makanan  dan minuman/restoran sebesar 0,25 persen. Kelompok transportasi sebesar 0,24 persen.

Kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,10 persen. Kelompok pendidikan sebesar 0,08.

persen. Kelompok kesehatan. Kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga dan kelompok rekreasi, olahraga dan budaya dan masing-masing sebesar 0,01 persen. Sedangkan kelompok pengeluaran yang memberikan andil/sumbangan deflasi y-on-y,  yaitu, kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 0,11 persen.

Pihaknya akan berupaya menekan kenaikan harga serta memastikan ketersediaan barang pokok untuk menekan inflasi. “Kita terus berkoordinasi dengan lintas sektor untuk memastikan keterjangkauan harga,” demikian kata dia. (cem)

Harga Beras Mahal, Masyarakat Waspadai Beras Oplosan

0
Seorang ibu rumah tangga di Pasar Abian Tubuh membeli beras premium pada, Rabu 9 Oktober 2024. Harga beras mengalami kenaikan. Kendati demikian, inflasi di Kota Mataram mengalami penurunan setiap bulannya. (ekbisntb.com/cem)

Lombok (ekbisntb.com) – Kenaikan harga beras terkadang dimanfaatkan oleh oknum pedagang nakal. Mereka mengoplos beras medium dengan beras premium kemudian dijual dengan harga mahal. Masyarakat perlu hati-hati dan mewaspada berbelanja beras di pasar tradisional.

Ekbis NTB, mencoba menelusuri aktifitas pedagang beras di Pasar Pagesangan. Secara kasat mata beras yang dioplos tidak dapat dibedakan. Dari sisi warna hampir sama, meskipun beras oplosan diterdapat kotoran dan sebagian kecil beras menghitam.

ZA (45), seorang pedagang beras di pasar tersebut mengakui, harga beras mengalami lonjakan signifikan sejak tiga pekan lalu. Secara pasti tidak diketahui penyebabnya. Sebab, beras yang diambil dari pengepul sudah mahal. “Harga di bos juga sudah mahal,” tuturnya.

Ia menjual beras dengan cara ecer dan partai besar (karung,red).  Untuk beras premium  dijual dengan harga Rp16.000-Rp17.000 per kilogram. ZA justru mengeluhkan, sepi pembeli, karena warga mencari beras yang murah. “Sudah tiga hari sepi pembeli,” ucapnya.

ZA justru tidak kehilangan akal. Ia mengoplos beras SPHP dengan beras premium. Harga yang dijual cukup terjangkau. Langkah ini dilakukan agar berasnya laku walaupun mendapatkan keuntungan kecil. “Campur aja dengan beras lain (SPHP,red),” ucapnya.

Seorang ibu rumah tangga, Hikmah sama sekali tidak bisa membedakan beras oplosan atau beras murni. Pedagang beras di pasar menjejerkan di atas meja sehingga sulit dideteksi. “Ndak tahu mana oplosan dan yang tidak,” ucapnya.

Ia lebih sering membeli beras ecer di pasar tradisional dan tidak pernah berpikir itu beras oplosan atau murni. “Pokoknya bisa dimakan saja,” jawabnya sambil tersenyum.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Bidang Barang Pokok dan Penting Dinas Perdagangan Kota Mataram, Sri Wahyunida tidak memberikan kepastian terhadap tindakan pedagang nakal yang mengoplos beras. Temuan ini akan dijadikan bahan untuk meminta stafnya turun mengecek ke pasar tradisional. “Nanti saya minta staf turun ngecek ke pasar,” jawabnya.

Dari hasil pengecekan di lapangan kata Nida, akan dikoordinasikan langsung dengan Badan Urusan Logistik dan Satgas Pangan Kota Mataram, untuk dilakukan pengawasan lebih lanjut. (cem)

DLH Mataram Jalin Kerjasama Gali Potensi Pendapatan dari Sampah

0
Vidi Partisan Yuris Gamanjaya(ekbisntb.com/ant) 

Lombok (ekbisntb.com) – Dinas Lingkungan Hidup Kota Mataram meningkatkan peluang kerja sama untuk menggali potensi pendapatan daerah melalui jasa penanganan pengangkutan sampah di kota itu.

Kepala Bidang Persampahan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Mataram Vidi Partisan Yuris Gamanjaya di Mataram Kamis mengatakan, kerja sama penanganan sampah tersebut ditawarkan ke sejumlah pihak baik itu instansi pemerintah maupun swasta.

“Kami menawarkan pengangkutan sampah misal pada instansi yang biasa langsung membuang ke tempat pembuangan akhir -TPA-,” katanya.

Salah satu instansi yang sudah bekerja sama adalah Rumah Sakit Umum Provinsi (RSUP) NTB, dengan perjanjian kerja sama mereka bisa membayar biaya pengangkutan sampah hingga Rp8 juta per bulan.

Selain itu ada juga berapa pihak swasta yang bekerja sama dengan pembayaran sekitar Rp140.000 per bulan.

“Pokoknya sekecil apapun potensi itu selama bisa masuk kas daerah, kami siap layani,” katanya.

Menurutnya, pembukaan peluang kerja sama penanganan sampah tersebut sekaligus menjadi upaya mendongkrak realisasi retribusi sampah tahun 2024 dengan target Rp10 miliar.

Hingga saat ini, realisasi retribusi sampah masih sekitar Rp3 miliar. Capaian itu masih jauh dari target yang ditetapkan.

Akan tetapi, lanjutnya, realisasi sebesar Rp3 miliar itu belum termasuk dari retribusi sampah yang dititipkan melalui pelanggan PT Air Minum Giri Menang.

“Bisanya, PTAM akan membayarkan retribusi di akhir tahun. Jumlahnya belum kami tahu persis, tapi kami berharap bisa menutup target yang ditetapkan,” katanya.

Vidi menambahkan, melalui kerja sama itu selain DLH mendapatkan sumber retribusi daerah baru juga mendapatkan sampah bernilai ekonomis, sebab sebelum sampah dibawa ke TPA, sampah terlebih dahulu akan masuk di tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) untuk dipilah.

“Sampah organik, kami olah jadi pakan maggot dan kompos sedangkan sampah plastik diolah menjadi batako. Ini juga menjadi nilai lebih bagi kami,” katanya. (ant)

NTB Memasuki Musim Peralihan, Waspadai Bencana Hidrometeorologis

0
Ilustrasi bencana Hidrometeorologis(ekbisntb.com/sumut.jpn.com)

Lombok (ekbisntb.com) – Curah hujan di seluruh wilayah NTB pada dasarian I Oktober 2024 secara umum berada pada kategori Rendah (0 – 50) mm/dasarian. Sifat hujan pada dasarian III September 2024 di wilayah NTB bervariasi dari kategori bawah normal hingga atas normal. Curah hujan tertinggi di pos hujan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat sebesar 56 mm/dasarian.

Prakirawan BMKG Stasiun Klimatologi Nusa Tenggara Barat Suci Agustiarini mengatakan, monitoring hari tanpa hujan berturut – turut (HTH) provinsi NTB secara umumnya berada pada kategori sangat panjang (31 – 60 hari). HTH terpanjang tercatat di Pos Hujan Perigi, Kecamatan Swela, Kabupaten Lombok Timur selama 124 hari.

Pada dasarian II Oktober yaitu tanggal 11 – 20 Oktober 2024, sebagian wilayah NTB berpotensi terjadi hujan dengan katagori rendah (20 – 50 mm/dasarian) dengan probabilitas 10 – 70 persen. Terdapat juga potensi hujan di wilayah NTB dengan katagori sedang (50 – 100 mm/dasarian) disebagian kecil wilayah Kota Mataram dan Lombok Barat bagian utara dengan probabilitas 20 – 50%.

“Berdasarkan monitoring, analisis dan prediksi curah hujan dasarian, terdapat indikasi kekeringan meteorologis (iklim) sebagai dampak dari kejadian hari kering berturut-turut dengan potensi Waspada, Siaga dan Awas di sejumlah daerah,” ujar Suci Agustiarini, Kamis , 10 Oktober 2024.

Ia mengatakan, peringatan dini kekeringan meteorologis level waspada terjadi di Kecamatan Raba Kota Bima. Sementara level siaga terjadi di Kecamatan Lambu Kabupaten Bima dan level awas terjadi di Kecamatan Huu dan Kilo Dompu, kemudian di Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima, Kecamatan Sambelia Lombok Timur, serta di Kecamatan Buer, Empang, Labuhan Badas, Moyo Utara, Moyohulu, Rhee, Sumbawa, Unter Iwes di Kabupaten Sumbawa.

Suci Agustiarini mengatakan, saat ini seluruh wilayah NTB masih dalam periode musim kemarau. Masyarakat NTB dihimbau agar dapat menggunakan air secara bijak, efektif dan efisien. Masyarakat juga perlu mewaspadai akan terjadinya bencana kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan yang umumnya terjadi pada periode musim kemarau.

Seiring dengan adanya potensi hujan di pertengahan Oktober 2024 ini masyarakat dihimbau agar dapat memanfaatkan penampungan air seperti embung, waduk, atau penampungan air hujan lainnya guna mengantisipasi kekurangan air khususnya di wilayah-wilayah yang sering terjadi kekeringan.

“Masyrakat juga perlu mewaspadai adanya potensi terjadi hujan dan angin kencang yang dapat terjadi secara tiba – tiba,” pesannya.(ris)

Pemprov NTB Tunggu Pembayaran DBH PT AMNT Tahun 2023

0
PT. Amman Meniral Nusa Tenggara (AMNT)(ekbisntb.com/ant)

Lombok (ekbisntb.com) – Pemprov NTB masih menunggu transfer dana bagi hasil keuntungan bersih PT. Amman Meniral Nusa Tenggara (AMNT) tahun 2023 sesuai dengan hasil rekonsiliasi yang sudah dilakukan. Diharapkan bulan Oktober ini, anggaran tersebut masuk ke kas daerah.

Asisten III (Administrasi dan Umum) Setda Provinsi NTB H. Wirawan Ahmad, S.Si.MT mengatakan, kegiatan rekonsiliasi tersebut telah tertuang dalam bentuk berita acara rekonsiliasi.

Atas dasar itulah Pemprov NTB dan Pemda kabupaten/kota melakukan penagihan. Pola penagihannya sama seperti sebelumnya yaitu Pemprov NTB yang mengkoordinasikan penagihan tersebut ke PT AMNT.

“Proses rekonsilisasi sudah dilakukan dengan nilai yang itu ( antara Rp113 – Rp120 miliar). Tinggal kita tindaklanjuti dengan penagihan. Insya Allah sesuai dengan komitmen AMNT akan dibayar segera,” kata Wirawan Ahmad kepada Suara NTB, Kamis, 10 Oktober 2024.

Sebelumnya, Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi NTB, H. Sahdan mengatakan, nilai dana bagi hasil usaha tambang yang dikelola PT. AMNT tahun 2023 untuk Pemprov NTB sekitar Rp115 miliar. Nilai ini setelah mendapat laporan hasil rapat Pemprov NTB dengan PT. AMNT di Kantor Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bappenda) Provinsi NTB.

“Untuk dana bagi hasil tahun 2023, seharusnya Pemprov NTB mendapatkan Rp118 miliar. Namun, karena dihitung berdasarkan nilai tukar dolar terhadap rupiah saat ini sekitar Rp15 ribuan, jadinya menyusut Rp3 miliar menjadi Rp115 miliar,” jelas Sahdan.

Sahdan mengatakan, setiap tahun PT. AMNT menyerahkan DBH atau pembagian keuntungan bersih dari kegiatan usaha tambang di Batu Hijau, Kabupaten Sumbawa Barat. Pembagian dana bagi hasil ini merupakan kontribusi perusahaan di luar pajak dan royalti. Dan disetorkan langsung ke rekening kas umum daerah masing-masing.

Pembagian dana bagi hasil ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan dan Mineral dan Batubara. Pasal 129 ayat (1) menyebutkan Pemegang IUPK pada tahap kegiatan operasi produksi untuk pertambangan mineral logam dan batubara wajib membayar sebesar 4 persen kepada pemerintah pusat dan 6 persen kepada pemerintah daerah dari keuntungan bersih sejak berproduksi.

Kemudian dalam ayat (2) menyebutkan Bagian Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur pemerintah daerah provinsi mendapat bagian sebesar 1,5 persen. Pemerintah daerah kabupaten/kota penghasil mendapat bagian sebesar 2,5 persen. Sementara pemerintah daerah kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang sama mendapat bagian sebesar 2 persen.

Untuk diketahui, PT. AMNT telah menyetor dana bagi hasil keuntungan bersih dari 2020 hingga 2022. Selama tiga tahun tersebut, pemprov menerima Rp 107 miliar untuk tahun 2020 dan 2021. Sementara dana bagi hasil untuk tahun 2022 sebesar Rp 268 miliar. Semuanya masuk ke kas daerah. (ris)

Biro Ekonomi NTB Pantau Harga di Pasar, Stok Bapok Cukup, Harga Masih Normal

0
Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi NTB H.Wirajaya Kusuma meninjau secara langsung perkembangan harga bapok di pasar Renteng Loteng (ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Biro Perekonomian Setda Provinsi NTB melakukan pantauan langsung ke pasar Renteng Lombok Tengah (Loteng) pada Rabu, 9 Oktober 2024 untuk melihat perkembangan harga-harga komoditas bahan pokok (bapok). Hal ini merupakan tindaklanjut dari rapat koordinasi (rakor) pengendalian inflasi yang secara rutin digelar oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan diikuti oleh Pemprov NTB secara virtual.

Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi NTB H.Wirajaya Kusuma mengatakan, dalam Rakor pengendalian inflasi yang digelar awal pekan kemarin disebutkan bahwa Indeks Perkembangan Harga (IPH) Kabupaten Lombok Tengah tertinggi ke 4 secara nasional yaitu sebesar 1,99 persen. Karena itulah Biro Perekonomian NTB turun langsung untuk melihat perkembangan harga di kabupaten tersebut sesuai dengan amanat pemerintah pusat.

Dari hasil pantauan lapangan itu diketahui bahwa stok bahan pokok (bapok) masih tersedia cukup atau tidak kekurangan serta harga masih tetap normal. Fluktuasi harga dinilai masih dalam kewajaran sesuai mekanisme pasar.

“Komoditas yang berkontribusi (peningkatan IPH-red) antara lain beras, bawang merah dan daging ayam ras. Namun setelah kami melihat, dari stok di sana tersedia cukup, tidak ada yang kekurangan. Kemudian dari aspek harga masih normal menurut para pembeli di sana,” kata H.Wirajaya Kusuma kepada Suara NTB, Kamis, 10 Oktober 2024.

Ia menuturkan, beras premium di Pasar Renteng yang menjadi sampel harganya Rp14 ribu per kg. harga beras medium tak keluar dari HET beras SPHP yaitu Rp12.500 per Kg.

“Jika ada perbedaan harga, itu hanya dinamika harga antar penjual beras, misalnya beras premium ada yang jual Rp14 ribu, ada yang jual Rp13.900, ada yang jual Rp14.100. Begitu juga bawang merah, ada yang jual Rp16 ribu sekilo, di pedagang lain ada yang jual Rp18 ribu. Menurut mereka, ini normal dan pembeli juga biasa bahkan tetap ramai,” ujarnya.

Untuk diketahui, setiap pekan Pemprov NTB mengikuti Rakor Pengendalian Inflasi dari Kemendagri. Kepala Biro Perekonomian Setda NTB H. Wirajaya Kusuma secara rutin mewakili Pj Gubernur NTB Hassanudin dalam rakor tersebut. Beberapa kabupaten di NTB sering menunjukkan angka IPH sebagai proxy inflasi yang cukup tinggi. Karena itulah Pemprov NTB melihat secara langsung terkait stok dan perkembangan harga di lapangan.(ris)

TPID Jawa Tengah Belajar Pengendalian Inflasi di NTB

0
Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP)(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Sinergi pengendalian inflasi antara Bank Indonesia bersama pemerintah daerah dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) melalui penguatan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) telah menoreh prestasi.

NTB berhasil meraih 3 penghargaan nasional pada bulan Juni 2024. Sehingga turut menjadi perhatian dari berbagai daerah, termasuk TPID Jawa Tengah yang melakukan study tiru di NTB tanggal 9-10 Oktober 2024.

Dalam kesempatan ini, Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi NTB, Drs. H. Wirajaya Kusuma, MH memaparkan peran pemerintah provinsi dengan menjaga koordinasi dan sinergi serta mengupayakan program-program unggulan seperti Tancapkan Gas (Tanam cabai Pelihara Ikan dan Unggas) dan program Pengembangan Korporasi Usaha Tani yang diterapkan dari sisi hulu hingga hilir.

Dilanjutkan dengan paparan oleh Pj. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, Drs. H. Fauzan, MM menyampaikan sucses story dalam melakukan kolaborasi SITEBEL, Ten Ten Tani dan E-Kaki yang berfokus pada pengembangan UMKM melalui teknologi digital dan sistem informasi.

Sementara Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB, Achmad Fauzi menjelaskan bahwa BI NTB bersama TPID NTB kerap melakukan inisiasi integrasi ekosistem pengendalian inflasi dengan meningkatkan produktivitas dan perluasan penggunaan bibit unggul, pemanfaatan digital farming, pupuk ataupun media tanam yang lebih ekonomis, serta turut melibatkan ekonomi pesantren dalam penguatan produksi pertanian.

Saat ini BI NTB melakukan penguatan produksi cabai melalui Pondok Pesantren Thohir Yasin, inovasi bawang merah pada Klaster Binaan Pamali di Kabupaten Bima, serta penggunaan bibit padi varietas unggul Gamagora 7 pada Kelompok Tani Remaja Tani.

“Untuk itu, Bank Indonesia turut memfasilitasi budidaya memperbanyak benih Gamagora 7 pada kelompok tani serta menjalin komunikasi intens dengan pemurni bibit guna memastikan keberhasilan implementasi penggunaan bibit unggul varietas Gamagora 7,” ujar Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB, Achmad Fauzi.

Sebanyak 42 Peserta TPID Jawa Tengah yang terdiri dari Dr. A. P. Ir. Sujarwanto Dwiatmoko, M.Si (Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setda Provinsi Jawa Tengah), Ndari Surjaningsih (Deputi Kepala Perwakilan BI Provinsi Jawa Tengah), dan Gunawan Wicaksono (Ekonom Ahli BI Provinsi Jawa Tengah) beserta rombongan juga melaksanakan site visit ke UMKM Ana Tenun, Ana Pearl, dan Kelompok Tani Remaja Tani di Sengkol, Kabupaten Lombok Tengah sebagai UMKM dan Kelompok Tani Binaan Bank Indonesia Provinsi NTB.
Lebih lanjut, untuk keseluruhan tahun 2024 inflasi NTB diperkirakan tetap terkendali pada kisaran 2,5±1%.

Tren penurunan harga minyak global pasca puncak tertingginya di tahun 2022 mendorong penurunan tekanan pada kelompok Administered Price (AP). Kondisi cuaca yang lebih stabil, penambahan alokasi pupuk subsidi, dan beroperasinya bendungan baru mendukung produksi tanaman pangan dan terkendalinya kelompok Volatile Food (VF).(bul)

39 Titik di NTB Blank Spot, Pembayaran PKB Secara Digital Tak Sampai Sepuluh Persen

0
Pembayaran PKB Secara Digital(ekbisntb.com/timesindonesia.co.id)

Lombok (ekbisntb.com) – Di era yang serba digital ini, masih banyak lokasi di NTB yang belum mendapat akses jaringan telekomunikasi (blank spot) sehingga dampak perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi belum dapat dinikmati secara maksimal.

Kepala Bappenda NTB, Hj. Eva Dewiyani, S.P., terdapat 39 titik blank spot atau daerah yang belum merasakan digitalisasi di Provinsi NTB. Termasuk ratusan daerah yang mengalami lemah sinyal.

“Termasuk 166 daerah yang masih lemah sinyal. Kalau infrastruktur untuk sinyal masih ada yang lemah atau masih blank spot, ini menjadi kendala kita dalam melakukan digitalisasi keuangan,” ujarnya, Kamis, 10 Oktober 2024.

Menurut Eva, masyarakat NTB berhak untuk mendapatkan pengetahuan tentang digitalisasi, khususnya dalam bidang keuangan. Mengingat sekarang kebanyakan instansi baik di pemerintahan maupun swasta telah bertransformasi menggunakan keuangan digital.

Ia mengatakan, literasi keuangan di NTB masuk kategori tertinggi, dan nomor dua secara nasional. Namun, untuk pemanfaatan digitalisasi di daerah ini masuk dalam kategori rendah. Dilihat dari pajak kendaraan bermotor, kurang 10 persen masyarakat yang menggunakan pembayaran digital.

“Dilihat dari data survei OJK, sebenarnya NTB untuk literasi keuangan termasuk tinggi, di atas 65 persen. Tapi, kenapa untuk literasi pemanfaatan digitalisasi termasuk rendah. Bisa kita lihat sendiri, contohnya dari pembayaran PKB, tidak sampai 10 persen yang menggunakan pembayaran non tunai,” jelasnya.

Mengikuti perkembangan zaman seperti saat ini, Eva berharap masyarakat bisa lebih memanfaatkan digitalisasi keuangan untuk setiap pembayaran. Oleh karenanya disediakan berbagai alat transaksi digital, termasuk mobile banking, ATM, serta mesin digital lainnya.

“Bagaimana bisa memanfaatkan keuangan digital ini dengan membayar menggunakan Qris. Kalau untuk PKB, inovasi kami, Samsat Delivery, kami tidak lagi menerima pembayaran dalam bentuk tunai. Jadi Samsat Delivery itu hanya untuk masyarakat yang ingin membayar pajak dengan metode pembayaran Qris,” imbuhnya.

Hal serupa disampaikan oleh Pj Gubernur NTB, Mayjen (Purn) Hassanudin yang menyatakan bahwa digitalisasi merupakan suatu kebutuhan dan keharusan yang harus dipenuhi oleh suatu daerah.

“Harus kita sadari, baik kita sebagai Pemerintah Daerah, maupun masyarakat. Jadi perlu mengedukasi, mensosialisasikan infrastruktur digitalisasi,” ujarnya dalam sambutannya pada acara High Level Meeting TP2DD di Lombok Raya.

Menurutnya, daerah tidak bisa menolak gejolak perkembangan teknologi yang semakin pesat. Seluruh jajaran pemerintah daerah, mulai dari pemerintahan terkecil, seperi Pemerintah Desa, hingga yang tertinggi, perlu memanfaatkan perkembangan teknologi.

Oleh karenanya, Pemda serta masyarakat harus bisa beradaptasi dengan perkembangan teknologi ini.

“Kalau kita berbicara tentang digitalisasi. Kita tidak hanya berbicara tentang teknologi, namun bagaimana ini akan mempengaruhi cara kerja kita, pola berfikir kita, dan bagaimana kita bisa memberikan pelayanan terbaik dengan masyarakat,” katanya.

Mantan Pj Gubernur Sumut ini mengatakan, dengan pemanfaatan digitalisasi, tidak hanya berdampak pada kemudahan pelayanan kepada masyarakat. Tetapi juga berdampak pada efisiensi kerja, transparansi, dan juga integritas pemerintah.

Sehingga, dengan berjalannya digitalisasi di Provinsi NTB, dikatakan mampu meningkatkan daya saing daerah ini. Dengan menjadikan NTB sebagai daerah digital, dipastikan daerah ini mampu menghadapi tantangan global. (era)

Rampung Akhir Tahun, Bendungan Meninting Batal Diresmikan Jokowi

0
Asisten II Setda Provinsi NTB, Fathul Gani (ekbisntb.com/era)

Lombok (ekbisntb.com) – Pembangunan proyek Bendungan Meninting yang berlokasi di Desa Bukit Tinggi, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat diperkirakan akan rampung pada akhir tahun 2024 ini.Sehingga mega proyek ini tak bisa diresmikan oleh Presiden RI, Joko Widodo.

Sebelumnya, Pemprov NTB menargetkan Presiden Jokowi akan meresmikan dua proyek di NTB, yaitu smelter untuk pengolahan hasil tambang di Sumbawa Barat dan Bendungan Meninting pada September 2024.

Asisten II Setda NTB, Dr. H. Fathul Gani, M.Si., mengatakan molornya pengerjaan Bendungan Meninting ini di karenakan material untuk membangun proyek ini cukup sulit ditemukan. Karena membutuhkan batu khusus untuk pembangunannya.

“Bukan sembarang batu, di Lombok ada batunya. Tapi kalau membutuhkan ribuan ton kan butuh izin galian C. Itu juga butuh proses,” ujarnya.

Saat ini, sedang dibangun resevoir atau tampungan air bendungan. Pembangunan diharapkan bisa rampung pada akhir tahun 2024 nanti. Sehingga di awal tahun 2025, bendungan ini sudah bisa dimanfaatkan.

“Insya Allah tahun 2025 operasional, dipastikan karena kontrak (pembangunan) sampai akhir tahun,” lanjutnya.

Jika beroperasi, Bendungan Meninting dapat mengantisipasi kekeringan di Lombok. “Wilayah Lombok Barat terutama. Kalau untuk antisipasi kekeringan, di beberapa titik sudah mulai turun hujan,” katanya.

Diketahui, daya tampung Bendungan Meninting ini mencapai 12 juta meter kubik, yang akan digunakan sebagai air irigasi dan sumber air masyarakat di sekitar lokasi. (era)