KEMENTERIAN Kelautan Perikanan (KKP) sudah menyiapkan alternatif bagi masyarakat pesisir untuk mengakses permodalan, agar tidak tergantung dari permodalan dengan skema ijon.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB, Muslim., S.T.,M.Si., menerangkan, KKP sudah menugaskan tim pendamping yang terjun langsung ke masyarakat pesisir untuk melakukan pendampingan, salah satunya dalam hal mengakses permodalan dengan bunga pinjaman sangat lunak, tak sampai 1 persen.
Akses permodalan inipun sudah dilakukan kelompok petani garam di Sekotong, Kabupaten Lombok Barat yang sudah mendapatkan modal lunak sebesar Rp1 miliar. Selain itu, pendamping ini juga melakukan pendampingan kepada masyarakat pesisir untuk mengakses permodalan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari lembaga keuangan yang sudah ditunjuk pemerintah.
“Sebenarnya pintunya banyak (untuk mendapatkan modal). Persoalannya ada pada akses informasi yang masih terbatas, dan berbelit-belitnya syarat untuk mendapatkan kredit dari perbankan,” kata kepala dinas.
Masyarakat pesisir tidak terbiasa dengan syarat-syarat dan aturan perbankan yang diras ribet dan memberatkan, sehingga pilihan yang diambil adalah dana-dana dari pemodal, meskipun skemanya ijon.
“Masyarakat nelayan itu bisa mendapatkan modal hanya dengan lisan saja. Tanpa harus memberi syarat-syarat dokumen dan lainnya. Walaupun beban pengembaliannya tinggi, mereka lebih memilih itu,” imbuhnya.
Karena itu, ia juga sangat bergaharap agar lemabaga-lembaga keuangan, baik bank dan non bank, tidak memberlakukan syarat yang terlalu ribet yang membuat masyarakat menjadi apatis dengan lembaga keuangan resmi. Sepanjang dinilai mampu mengembalikan kewajiban, ia mendorong lembaga keuangan memberikan kemudahan.
Persoalan ijon, atau rentenir ini, lanjut kepala dinas, tidak hanya terjadi kepada petani rumput laut. Demikian juga dengan nelayan penangkap dan nelayan pembudidaya. Mereka lebih senang dengan menggunakan dana yang secara syarat dapat memudahkannya.
Kendati demikian, kepala dinas mengatakan, tetap mendorong peran pendamping masyarakat pesisir untuk melakukan edukasi secara massif, bersama dengan petugas lapangan sektor kelautan perikanan, pemerintah daerah terkait, dibantu Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) membukakan akses keuangan formal.
Selain itu, Muslim juga menyinggung peran pentingnya Bappeda. Sumber daya keluatan dan perikanan adalah salah satu sektor yang diunggulkan. Seyogyanya sektor yang diunggulkan ini diperhatikan secara serius dari hulu hingga hilir.
“Dari aspek produksi (rumput laut dan perikanan) sudah clear. Dari hilirnya, termasuk industrialisasi yang melekat dinas Perindustrian, perdagangannya melekat Dinas Perdagangan, dan kemudahan permodalannya juga melekat Dinas Koperasi. Pembentukan koperasi nelayan harus massif dibentuk dan diberikan pendampingan bersama secara intens. Sehingga masyarakat pesisir tidak terjebak pada rentenir, ataupun ijon,” demikian kepala dinas.(bul)
