Beranda blog Halaman 831

Bantuan Rp4,4 Miliar Bagi 145 Kelompok Diserahkan

0
Pjs Bupati Sumbawa, Najamuddin Amy, saat menyerahkan bantuan secara simbolis kepada para pelaku usaha di Sumbawa, Selasa 22 Oktober 2024.(ekbisntb.com/ist)

Sumbawa Besar (ekbisntb.com) – Pejabat Sementara (Pjs) Bupati Sumbawa, Dr. Najamuddin Amy menyerahkan secara simbolis barang bantuan untuk pengembangan usaha ke 145 kelompok UMKM dan industri, dengan total bantuan senilai Rp4,4 miliar.

“Bantuan ini merupakan salah satu bentuk komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan ekonomi lokal, khususnya sektor UMKM dan industri rumah tangga,” kata Doktor Najam, Selasa 22 Oktober 2024.

Doktor Najam meyakinkan, bantuan sebagai bentuk upaya pemerintah untuk terus mendorong tumbuhnya usaha mikro, kecil, dan menengah. Apalagi sektor tersebut merupakan tulang punggung perekonomian masyarakat apalagi saat pandemi Covid-19 beberapa tahun lalu.

“Sektor ini (mikro, kecil, dan menengah) merupakan tulang punggung perekonomian masyarakat. Sehingga kami berkomitmen untuk terus melanjutkan program tersebut,” ujarnya.

Doktor Najam merincikan, bantuan yang diberikan itu berupa alat produksi, peralatan pendukung usaha, serta bahan baku. Bantuan ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas produksi dan kualitas produk dari para penerima manfaat.

“Saya berharap bantuan ini benar-benar dimanfaatkan dengan baik, sehingga dapat berdampak positif terhadap pengembangan usaha dan peningkatan pendapatan kelompok,” lanjutnya.

Selain itu, Ia juga mengajak pelaku usaha untuk terus berinovasi, menjaga kualitas produk, serta memperluas jaringan pemasaran, baik di dalam maupun luar daerah. Sehingga UMKM di Sumbawa dapat bersaing dan berkembang lebih pesat di era digital dan pasar yang semakin terbuka.

“Program bantuan ini, diharapkan sektor UMKM dan industri di Kabupaten Sumbawa dapat terus tumbuh dan menjadi pilar penting dalam pembangunan ekonomi daerah,” pungkasnya. (ils)

Investor Harus Taat Aturan

0
Siti Fitriani Bakhreisyi(ekbisntb.com/fit)

WAKIL Ketua Komisi II DPRD Kota Mataram, Siti Fitriani Bakhreisyi menanggapi rencana Pemkot Mataram melalui BKD (Badan Keuangan Daerah) yang akan melakukan penyegelan terhadap tempat usaha yang menunggak PBB (Pajak Bumi dan Bangunan). ‘’Masalah sanksi nanti dulu. Masih ada tahapan. Maksudnya, berikan dulu informasi kepada pemilik usaha atau objek pajaknya,’’ katanya kepada Ekbis NTB di DPRD Kota Mataram, Selasa 21 Oktober 2024.

Pemberian sanksi, lanjut Pipit, demikian dia biasa disapa, dilakukan secara berjenjang. Mulai dari peringatan pertama hingga peringatan ketiga. ‘’Jangan langsung diberikan sanksi. Jangan sampai disegel dulu,’’ imbuhnya. BKD Kota Mataram harus mencari tahu apa alasan objek pajak tidak taat membayar PBB.

‘’Kalau sudah kita beri peringatan sampai tiga kali barulah kita eksekusi,’’ ucapnya. Sebelum langkah penyegelan, bisa saja pemerintah menempelkan spanduk yang bertuliskan bahwa objek pajak tersebut belum membayar PBB. Ini sebagai salah satu sanksi moral kepada pemilik tempat usaha yang mangkir dari kewajibannya membayar pajak.

Pada bagian lain, politisi Partai Nasdem ini menegaskan bahwa daerah memang membutuhkan investasi, tetapi bukan berarti pemerintah akan menutup mata terhadap pelaku usaha yang tidak taat aturan.

‘’Daerah kita kan bukan semata-mata butuh tapi tidak mementingkan peraturan-peraturan yang ada. Jadi, pada saat kita ingin menjadi daerah yang memang kaya akan investasi dan lain-lainnya, aturan yang ada di daerah kita harus diikuti. Siapapun itu,’’ terangnya.

Dengan kata lain, sambung anggota dewan dari daerah pemilihan Selaparang ini, investasi penting, tetapi aturan yang ada juga harus diikuti. Bagaimanapun Kota Mataram juga punya marwah dalam setiap kegiatan. Sehingga, siapapun yang ingin berinvestasi di Kota Mataram, tentu harus mengikuti aturan yang berlaku di daerah.

Pipit mengimbau kepada calon investor yang ingin berinvestasi di Kota Mataram agar memahami dulu aturan yang ada di daerah ini. ‘’Dan tolong semua itu ditaati agar tidak menjadi masalah. Sehingga mereka dalam berusaha juga aman dan lancar,’’ ujarnya.

Seperti diketahui, BKD Kota Mataram telah mengirimkan surat peringatan kepada salah satu pengusaha di  Kota Mataram, agar segera membayar PBB. Teguran itu tidak digubris dengan alasan belum ada respon dari kantor pusat di Jakarta. (fit)

Aktivitas Tambang Ilegal Sekotong, DLHK NTB Akui Terima Laporan Ada Ternak yang Mati

0
Mursal (ekbisntb.com/ham)

Lombok (ekbisntb.com) – Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi NTB menerima adanya laporan dari warga di Sekotong terkait adanya ternak yang mati. Ternak sapi yang mati diduga meminum air sungai yang terkontaminasi zat kimia yang dipergunakan penambang ilegal di Sekotong.

“Ada laporan sapi yang mati. Memang saya tidak lihat fakta di depan mata saya. Ada yang melapor ke saya, jika ada satu sapi yang mati di sana. Sapi ini berada di bagian hilir daripada lokasi pengolahan. Namun, apakah sapi yang mati ini disebabkan zat kimia yang dipergunakan, semuanya tergantung ahli yang ditanya,” ujar Pelaksana Harian (Plh) Kepala DLHK Provinsi NTB Mursal, S.P., M.Si., pada Ekbis NTB, kemarin.

Diakuinya, pihaknya langsung menerjunkan Tim Penyidik PPID untuk memeriksa ahli yang langsung berkaitan dengan kejadian di lapangan. “Ahli kami yang sudah diperiksa 3 orang, termasuk Kepala KPH Pelangan Tastura itu sudah diperiksa tim sebagai saksi. Kemudian Ahli Lingkungan sama Ahli Peta,”  ungkapnya, seraya meminta menunggu hasil temuan tim di lapangan.

Pihaknya juga mengingatkan bahayanya penggunaan zat kimia dalam operasional tambang yang tidak sesuai prosedur. Menurutnya, jika aktivitas tambang lebih banyak dilakukan di bagian yang lebih tinggi, sehingga dikhawatirkan ketika terjadi hujan zat-zat kimia tersebut dibawa arus ke sungai, sumur warga, termasuk pada tanaman yang ditanam warga.

Ditegaskannya, apa yang dilakukan tim di lapangan bukan saja terhadap pelaku penambang yang beroperasi tanpa izin tetapi juga praktik yang dilakukan itu memiliki potensi bahaya dari sisi limbah yang ditinggalkan, seperti mercuri, sianida. Mursal mencontohkan, jika selama ini merkuri atau sianida fungsinya memisahkan emas dengan bahan yang melekat, seperti tanah atau batuan.

Fakta di lapangan, ungkapnya, tempat terjadinya illegal mining itu adalah di puncak bukit Lendek Bare.  Lendek bare ada di ketinggian dengan sebelah selatan ada pemukiman penduduk, sebelah utara lebih ramai lagi, sehingga dikhawatirkan ketika hujan turun sisa-sisa limbah merkuri itu akan terbawa ke area pemukiman.

‘’Di situ ada air sumur, ada air minum, ada ternak, ada masyarakat dan memberikan dampak yang berbahaya. Jadi dampak dari pada merkuri itu. Yang pertama adalah kemandulan. Jadi itu kan tidak bisa dijustifikasi oleh sebab daripada merkuri. Tetapi dampak pertama yang terjadi dalam kandungan merkuri yang rendah, akan terjadi kemandulan pada pria maupun wanita,’’ terangnya.

Apalagi nanti limbah merkuri itu terbawa ke aliran sungai dan laut yang masuk ke dalam tubuh ikan dan ikan ini dikonsumsi oleh manusia. Jika ini dikonsumsi manusia, maka dampak yang ditimbulkan bisa membahayakan kesehatan manusia dalam jangka panjang.

Menurutnya, dari aktivitas kegiatan pertambangan yang dilakukan, apalagi pertambangan ilegal potensi kehilangan negara menurut perhitungan KPK sebesar Rp1,08 triliun setiap tahun. Apalagi di lokasi itu ada kurang lebih 5 hektar yang sudah terbuka dan menjadi lahan bagi kalangan tertentu dalam melakukan aktivitas petambangan.

‘’Sebenarnya orang orang Sekotong itu marah dengan operasi ini. Emas mereka yang seharusnya mereka dapat manual diambil sama pihak-pihak yang melakukan penggalian dengan cara ilegal.  Yang kedua secara lingkungan dirugikan. Ketiga mereka tidak bebas bepergian di kawasan hutan lindung. Bahkan, petugas yang akan menerbangkan drone untuk rehabilitasi hutan menentukan lahan yang mana dilarang. Jadi ndak bebas lagi orang-orang mau ke mana,’’ ungkapnya.  (ham)

Tujuh WNA dengan Kitas Investor Tinggalkan Indonesia

0
Iqbal Rifai (ekbisntb.com/era)

Lombok (ekbisntb.com) – Sebanyak tujuh dari 15 orang Warga Negara Asing (WNA) yang ada di Lombok Barat dengan Kartu Izin Tinggal Terbatas (Kitas) Investor telah meninggalkan Indonesia sejak beberapa waktu lalu.

Kasi Intelejen dan Penindakan (Inteldak) Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram, Iqbal Rifai mengatakan tujuh dari 15 WNA tersebut bukan merupakan WNA penambang ilegal di Sekotong yang sempat bermasalah beberapa bulan lalu.

“WNA yang kita berikan data itu yang berada di wilayah Lobar, mereka pemegang Kitas Investor, dan tidak terdata sebagai tenaga kerja. Mereka berada di wilayah Sekotong yang belum tentu juga mereka itu berada di tambang yang kemarin sempat bermasalah,” ujarnya, Selasa 22 Oktober 2024.

Ia menjelaskan, ketujuh WNA dengan Kitas Investor tersebut keluar dari Indonesia pasca kejadian pembakaran kamp penambang ilegal di Sekotong beberapa bulan lalu.

Ia mengatakan, pihaknya sempat meminta data ketujuh WNA tersebut, dilakukan pula pemanggilan sebanyak dua kali kepada pihak sponsor dan WNA itu sendiri. Namun, belum ada respons terhadap pemanggilan tersebut sampai dengan saat ini.

Berdasarkan data perlintasan, delapan WNA lainnya dikatakan masih berada di wilayah Indonesia. Iqbal mengatakan sampai dengan saat ini belum ada tindakan apapun terhadap kedapan WNA tersebut. Termasuk tidak dilakukan pencekalan.

Ia menyatakan, APH sebagai aparat yang berwenang belum mengelurkan perintah untuk mencegah kedelapan WNA tersebut keluar dari Indonesia. Sehingga imigrasi tidak memiliki dasar untuk melakukan pencekalan.

“Belum sampai mengarah kesana (deportasi, red), yang pasti berdasarkan data pelintasan, sisanya masih berada di wilayah Indonesia,” tutupnya. (era)

Pemkab Lombok Tengah Dapat Tambahan Pupuk Bersubsidi

0
Kepala Bidang (Kabid) Perkebunan di Dinas Pertanian Lombok Tengah Zaenal Arifin(ekbisntb.com/ant)

Lombok (ekbisntb.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Tengah, mendapatkan tambahan kuota pupuk bersubsidi sebanyak 4.493 ton menjelang musim tanam 2024-2025.

“Menjelang musim tanam pada akhir 2024 ini, Lombok Tengah dapat tambahan pupuk bersubsidi jenis urea yang sebelumnya 23.573 ton sekarang menjadi 26.067 ton dan NPK menjadi 22.909 ton,” kata Kepala Bidang (Kabid) Perkebunan di Dinas Pertanian Lombok Tengah Zaenal Arifin di Lombok Tengah, Selasa.

Ia mengatakan, total kuota awal pupuk bersubsidi untuk Lombok Tengah jenis urea sebanyak 13.758 ton dan pupuk bersubsidi jenis NPK sebanyak 9.731 ton, sehingga total pupuk bersubsidi sebanyak 23.489 ton di 2024.

Saat Menteri Pertanian datang ke Lombok Tengah, mendapatkan lagi alokasi tambahan untuk pupuk bersubsidi jenis urea yang awalnya hanya 13.758 menjadi 23.573 ton dan NPK dari 9.731 ton menjadi 20.910 ton.

“Kami kembali mendapatkan tambahan pupuk bersubsidi untuk jenis urea sebanyak 2.495 ton dan jenis NPK sebanyak 1.999 ton, sehingga total tambahan kedua ini sebanyak 4.493 ton,” katanya.

Ia mengatakan, jika melihat adanya tambahan alokasi pupuk bersubsidi kepada para petani ini, maka tidak ada kata tidak ada untuk masyarakat di lapangan, karena sampai 96 persen alokasi pupuk yang diterima sudah sesuai dengan kebutuhan E-RDKK.

“Karena di E-RDKK ada 26.975 ton kebutuhan kalau urea ini dan saat ini serapan di lapangan antara 50 sampai 60 persen. Artinya masih aman untuk musim tanam pertama tahun depan juga,” katanya.

Di satu sisi meski alokasi pupuk sudah sangat cukup, namun tidak dinafikan masih banyak keluhan para petani di lapangan akan kekurangan pupuk. Hal ini disebabkan karena masyarakat tidak mematuhi rekomendasi dinas terkait dengan penggunaan pupuk bersubsidi ini.

“Untuk jagung misalnya kita diberikan urea hanya 300 kuintal per hektar tapi kadang petani memupuk jagung sampai 1 ton per hektare, maka wajar petani tetap merasa kurang,” katanya.

Selain itu selama ini kebiasaan masyarakat yang hanya menggunakan pupuk urea, padahal NPK juga banyak yang sudah didistribusikan. Maka pihaknya meyakini jika para petani tetap mematuhi rekomendasi dari dinas diyakini kelangkaan pupuk tidak akan pernah terjadi.

“Tapi kebiasaan masyarakat kadang kalau belum menggunakan pupuk urea masih belum dikatakan sempurna. Padahal kandungan pupuk NPK itu lebih lengkap dan bisa meningkatkan produksi pertanian,” katanya. (ant)

Rupiah Melemah Karena Meningkatnya Kekhawatiran Prospek Ekonomi Dunia

0
Kurs rupiah terhadap dolar AS(ekbisntb.com/ant)

Jakarta (ekbisntb.com) – Kurs rupiah terhadap dolar AS pada perdagangan Selasa melemah karena meningkatnya kekhawatiran terhadap prospek ekonomi global mengenai isu kenaikan tarif impor Amerika Serikat (AS) jika Donald Trump menang dalam Pemilihan Presiden AS pada November 2024.

Pada akhir perdagangan Selasa, rupiah tergelincir 63 poin atau 0,41 persen menjadi Rp15.567 per dolar AS dari sebelumnya sebesar Rp15.504 per dolar AS.

“Pembalikan rupiah cenderung disebabkan oleh kekhawatiran mengenai prospek ekonomi global seiring munculnya kembali kekhawatiran atas kenaikan tarif impor AS jika Donald Trump menang dalam pemilu presiden AS November mendatang dan perkembangan ekonomi Tiongkok,” kata Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Selasa.

Selain itu, pernyataan dari beberapa pejabat bank sentral AS atau Fed mendorong penguatan dolar AS. Salah satu pejabat Fed, Neel Kashkari, menyatakan bahwa ia mendukung laju pemotongan suku bunga kebijakan yang lebih lambat untuk kuartal ini.

Selain itu, ia mempertanyakan apakah suku bunga netral seharusnya lebih tinggi dari proyeksi Fed, dengan mempertimbangkan resiliensi indikator ekonomi AS.

Nada serupa mengenai suku bunga netral juga datang dari pejabat Fed lainnya, Mary Daly. Ia memperkirakan suku bunga netral mendekati 3 persen. Pejabat Fed lainnya, Jeffrey Schmid, setuju pada laju pemotongan suku bunga kebijakan yang lebih lambat.

Menurut Josua, pernyataan mereka menegaskan bahwa beberapa pejabat Fed mendukung pemotongan suku bunga kebijakan yang lebih lambat ke depannya dan suku bunga netral yang lebih tinggi.

Sinyal dari pejabat Fed tersebut meningkatkan permintaan dolar AS, dan meningkatkan imbal hasil (yield) US Treasury. Pada akhir sesi perdagangan Senin, Indeks Dolar AS terapresiasi sebesar 0,50 persen menjadi 104,01, dan yield US Treasury 10-tahun naik sebesar 11 basis poin (bps) menjadi 4,20 persen.

Kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Bank Indonesia pada Selasa melemah ke level Rp15.560 per dolar AS dari sebelumnya sebesar Rp15.465 per dolar AS. (ant)

BI: Uang Beredar Tumbuh Mencapai Rp9.044,9 Triliun pada September 2024

0
Bank Indonesia (BI)(ekbisntb.com/ant)

Jakarta (ekbisntb.com) – Bank Indonesia (BI) mengatakan likuiditas perekonomian atau uang beredar dalam arti luas (M2) pada September 2024 tercatat sebesar Rp9.044,9 triliun atau tumbuh 7,2 persen year on year (yoy), relatif stabil dibandingkan pertumbuhan pada bulan sebelumnya.

“Perkembangan ini didorong oleh pertumbuhan uang beredar sempit (M1) sebesar 6,9 persen (yoy) dan uang kuasi sebesar 5,3 persen (yoy),” kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso di Jakarta, Selasa.

Ramdan menuturkan perkembangan M2 pada September 2024 terutama dipengaruhi oleh perkembangan penyaluran kredit dan tagihan bersih kepada pemerintah pusat.

Penyaluran kredit pada September 2024 meningkat sebesar 10,4 persen (yoy), tetap tinggi dibandingkan pertumbuhan pada bulan sebelumnya sebesar 10,9 persen (yoy).

Tagihan bersih kepada pemerintah pusat tumbuh sebesar 12,3 persen (yoy), relatif stabil dibandingkan pertumbuhan pada bulan sebelumnya. Sementara itu, aktiva luar negeri bersih terkontraksi sebesar 0,3 persen (yoy), setelah pada bulan sebelumnya terkontraksi sebesar 1,1 persen (yoy).

Kredit yang diberikan hanya dalam bentuk pinjaman (loans), dan tidak termasuk instrumen keuangan yang dipersamakan dengan pinjaman, seperti surat berharga (debt securities), tagihan akseptasi (banker’s acceptances), dan tagihan repo.

Selain itu, kredit yang diberikan tidak termasuk kredit yang diberikan oleh kantor bank umum yang berkedudukan di luar negeri, dan kredit yang disalurkan kepada pemerintah pusat dan bukan penduduk. (ant)

Harga Emas Antam Selasa Turun Rp4.000 jadi Rp1,510 juta per gram

0
Emas Antam (ekbisntb.com/ant)

Jakarta (ekbisntb.com) – Harga emas Antam yang dipantau dari laman Logam Mulia, Selasa turun Rp4.000, sehingga harga emas per gram kini menjadi Rp1.510.000 juta per gram.

Adapun harga jual kembali (buyback) emas batangan pada Selasa 22 Oktober 2024 turut turun ke angka Rp1.360.000 per gram.

Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK No. 34/PMK.10/2017.

Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp10 juta, dikenakan PPh 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang NPWP dan 3 persen untuk non-NPWP.

PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai buyback.

Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam pada Selasa:

-Harga emas 0,5 gram: Rp805.000

– Harga emas 1 gram: Rp1.510.000

– Harga emas 2 gram: Rp2.960.000

– Harga emas 3 gram: Rp4.415.000

– Harga emas 5 gram: Rp7.325.000

– Harga emas 10 gram: Rp14.595.000

– Harga emas 25 gram: Rp36.362.000

– Harga emas 50 gram: Rp72.645.000

– Harga emas 100 gram: Rp145.212.000

– Harga emas 250 gram: Rp362.765.000

– Harga emas 500 gram: Rp725.320.000

– Harga emas 1.000 gram: Rp1.450.600.000

Potongan pajak harga beli emas sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.10/2017, pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,45 persen untuk pemegang NPWP dan 0,9 persen untuk non-NPWP.

Setiap pembelian emas batangan disertai dengan bukti potong PPh 22. (ant)

Pemerintah Diharapkan Susun Kebijakan Tepat bagi Pekerja Informal

0
Direktur Eksekutif Segara Research Institute, Piter Abdullah(ekbisntb.com/ant)

Jakarta (ekbisntb.com) – Pemerintahan baru di bawah Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka diharapkan menyusun kebijakan yang tepat bagi pekerja informal salah satunya di industri transportasi berbasis aplikasi (ride hailing).

Direktur Eksekutif Segara Research Institute, Piter Abdullah mengatakan,saat ini banyak angkatan kerja yang tidak terserap oleh sektor-sektor formal sehingga banyak dari angkatan kerja yang memilih bekerja di sektor informal yang antara lain buruh harian, pekerja borongan pabrik, atau juga sebagai Gig Worker (pekerja lepas) seperti ojek online (ojol) atau taksi online.

“Saat ini ekonomi RI hanya mampu menyerap sekitar 200 ribu tenaga sektor formal setiap 1 persen pertumbuhan ekonomi. Sehingga dengan PDB di kisaran 5 persen maka sektor formal hanya mampu menyerap sekitar 1-1,2 juta tenaga kerja per tahun,” kata Piter dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Pertumbuhan angkatan kerja baru setiap tahunnya berkisar antara 3- 4 juta, katanya, sementara ketersediaan lapangan kerja formal hanya mampu menyerap sekitar 1 juta tenaga kerja.

Dampak ketidakseimbangan antara pertumbuhan lapangan kerja formal dengan pertumbuhan angkatan kerja inilah yang membuat banyak angkatan kerja yang memilih pekerjaan informal seperti ojol sebagai penopang biaya hidup.

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Segara Research Institute bertajuk “Potret Beban Kerja Dan Penghasilan Pekerja Informal di Indonesia” menunjukan bahwa pekerjaan informal sebagai pengemudi taksi online dan pengemudi ojol menyerap lulusan S1 tertinggi dibandingkan pekerjaan informal lainnya.

Hasil survei itu menunjukkan sebesar 26,53% dari responden pengemudi taksi online, dan 17,42 persen dari responden pengemudi ojol adalah lulusan sarjana.

Menurut hasil survei tersebut, banyaknya angkatan kerja yang memilih bekerja sebagai pengemudi taksi online dan ojol dikarenakan keduanya memiliki banyak kelebihan dibandingkan sektor informal lainnya.

Pertama yaitu dari sisi penghasilan yang lebih besar, dimana rata-rata penghasilan per bulan mereka masing-masing Rp7,23 juta per bulan dan Rp 5,36 juta per bulan. Sementara pekerjaan informal lainnya, misalkan pengemudi konvensional hanya mendapatkan penghasilan rata-rata Rp4,79 juta per bulan.

Kemudian dari sisi jaminan keselamatan kerja dan kesehatan kerja, rata-rata pengemudi taksi online dan ojol mendapatkan bantuan kedua fasilitasi tersebut. Sementara pekerja informal lainnya menyatakan hanya sedikit dari mereka yang mendapatkan fasilitas tersebut.

Selain itu dari sisi waktu atau jam kerja. Dimana ojol atau taksi online memiliki waktu kerja yang lebih fleksibel dalam menentukan sendiri jumlah jam kerja mereka.

Oleh karena itu, Piter berharap pemerintah memberikan dukungan kebijakan yang tepat terhadap potret pekerja informal sehingga regulasi yang ada mampu melindungi pekerja informal termasuk di sektor ride hailing.

Ketika hendak menerbitkan regulasi terhadap Gig Worker, tambahnya, pemerintah perlu memahami kondisi, tingkat kesejahteraan, dan fasilitas yang dibutuhkan para pekerja informal itu.

“Dan jangan sampai kebijakan tersebut mereduksi prinsip Gig Worker, karena akan merusak ekosistemnya,” katanya.

Menurut dia, tugas pemerintah seharusnya bukan memformalkan pekerjaan informal ke formal, tapi lebih fokus pada penyerapan tenaga kerja di sektor formal. (ant)

ASDP Perkuat Digitalisasi Ferizy Hadapi Liburan Natal-Tahun Baru 2025

0
Aplikasi Ferizy (ekbisntb.com/ant)

Jakarta (ekbisntb.com) – PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) dalam upaya menghadapi lonjakan penumpang selama periode liburan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 mengoptimalkan layanan reservasi tiket feri secara daring melalui aplikasi Ferizy.

Perseroan memprediksi lonjakan penumpang liburan akhir tahun 2024 akan berlangsung dari 15 Desember 2024 hingga 7 Januari 2025.

Corporate Secretary ASDP Shelvy Arifin menekankan pentingnya keberhasilan penerapan sistem online ticketing yang telah terbukti pada arus balik Angkutan Lebaran sebelumnya, dengan lebih dari 98,2 persen pemudik tiba tepat waktu di Pelabuhan Bakauheni.

“Kami mendorong masyarakat membeli tiket secara online via Ferizy, minimal H-1 sebelum keberangkatan, serta tiba di pelabuhan sesuai jadwal yang tertera di tiket,” kata Shelvy dalam keterangan di Jakarta, Selasa.

Digitalisasi ini, menurutnya, membantu distribusi arus penumpang lebih merata dan mempercepat proses pelayanan, mengurangi antrean, serta memastikan pencatatan manifes yang lebih akurat.

Tren peningkatan penggunaan aplikasi Ferizy juga menunjukkan bahwa masyarakat semakin percaya terhadap kemudahan dan keandalan platform pemesanan tiket via daring berbasis aplikasi maupun website ini.

Sejak diluncurkan pada 2020, Ferizy telah mengalami pertumbuhan pengguna yang signifikan, mulai dari 438.105 pengguna di tahun pertama hingga mencapai lebih dari 2,5 juta pengguna hingga September 2024.

Saat ini, layanan digital ASDP telah diterapkan di 47 pelabuhan di seluruh Indonesia, memungkinkan pengguna membeli tiket hingga H-60 sebelum keberangkatan.

ASDP juga menyediakan berbagai metode pembayaran, mulai dari transfer bank hingga e-wallet seperti LinkAja, OVO, dan DANA, guna memberikan fleksibilitas bagi pengguna jasa.

ASDP memperluas layanan e-ticketing di Cabang Surabaya, termasuk Pelabuhan Bawean, Paciran dan Gresik, mulai 8 Oktober 2024. Melalui situs trip.ferizy.com, ASDP memberikan kemudahan bagi masyarakat yang ingin memesan tiket penyeberangan.

“Dengan digitalisasi ini, pengguna jasa tidak perlu khawatir kehabisan tiket karena dapat memesan jauh hari sebelum keberangkatan. Ketika tiba di pelabuhan, pengguna yang telah memiliki tiket dipastikan bisa berangkat,” ujarnya.

ASDP mengoperasikan 6 kapal di Surabaya, dengan total 9 lintasan, termasuk 3 lintasan perintis. Berdasarkan data periode 1 Januari hingga 31 Agustus 2024, lintasan Gresik-Bawean mencatat kenaikan jumlah penumpang sebesar 40 persen menjadi 20.167 orang, sementara kendaraan mengalami kenaikan 11 persen menjadi 2.758 unit.

Sementara di lintasan Kalianget-Kangean, jumlah penumpang tercatat mencapai 12.282 orang, dengan penurunan 12 persen pada kendaraan roda dua, dan peningkatan 24 persen untuk kendaraan roda empat. Jumlah truk logistik di lintasan ini juga naik 35 persen, mencapai 1.426 unit. (ant)