Beranda blog Halaman 791

Harga Emas Antam 27 November Naik Rp5.000, Jadi Rp1,504 juta per gram

0
Emas Antam (ekbisntb.com/ant)

Jakarta (ekbisntb.com) – Harga emas Antam yang dipantau dari laman Logam Mulia, Rabu 27 November 2024 mulai mengalami kenaikan Rp5.000 menjadi Rp1.504.000 per gram, setelah sehari sebelumnya merosot Rp40.000.

Adapun harga jual kembali (buyback) emas batangan turut mengalami kenaikan menjadi Rp1.352.000 per gram.

Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK No. 34/PMK.10/2017.

Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp10 juta, dikenakan PPh 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang NPWP dan 3 persen untuk non-NPWP.

PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai buyback.

Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam pada Rabu:

– Harga emas 0,5 gram: Rp802.000

– Harga emas 1 gram: Rp1.504.000

– Harga emas 2 gram: Rp2.948.000

– Harga emas 3 gram: Rp4.397.000

– Harga emas 5 gram: Rp7.295.000

– Harga emas 10 gram: Rp14.535.000

– Harga emas 25 gram: Rp36.212.000

– Harga emas 50 gram: Rp72.345.000

– Harga emas 100 gram: Rp144.612.000

– Harga emas 250 gram: Rp361.265.000

– Harga emas 500 gram: Rp722.320.000

– Harga emas 1.000 gram: Rp1.444.600.000

Potongan pajak harga beli emas sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.10/2017, pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,45 persen untuk pemegang NPWP dan 0,9 persen untuk non-NPWP.

Setiap pembelian emas batangan disertai dengan bukti potong PPh 22. (ant)

Erick Thohir: Regulasi Pembiayaan akan Wujudkan Program 3 Juta Rumah

0
Menteri BUMN Erick Thohir(ekbisntb.com/ist)

Jakarta (ekbisntb.com) – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyebut regulasi terkait pembiayaan rumah dapat dimudahkan maka target Presiden Prabowo Subianto untuk menghadirkan 3 juta rumah per tahun dapat terwujud.

“Saya yakin kalau regulasinya dimudahkan, ini sangat memudahkan mimpi Bapak Presiden (Prabowo Subianto) dan Pak Ara (Menteri PKP Maruarat Sirait) hari ini, yang ditugaskan untuk membuat terobosan banyak perumahan buat rakyat,” ujar Erick saat melakukan kunjungan ke Perumahan Rakyat di Margonda, Depok, Jawa Barat, Rabu.

Erick mengatakan, PT Bank Tabungan Negara (Persero) atau BTN perlu diberi pendanaan untuk pembangunan rumah.

Dengan dukungan finansial yang cukup, kata Erick, BTN akan lebih mudah dalam membangun rumah untuk rakyat.

“Kalau BTN ini diberikan kesempatan pendanaan yang cukup, saya rasa BTN tidak kesulitan membangun 800 ribu rumah. Nah kalau pendanaannya tidak mencukupi, bagaimana BTN bisa,” katanya.

Kementerian BUMN dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) telah bekerja sama untuk bisa menghadirkan hunian rakyat yang berkualitas dan menyediakan kredit perumahan rakyat (KPR) dengan tenor 30 tahun.

“Salah satu yang kita sepakatkan waktu itu, bagaimana mortgage bisa 30 tahun. Yang kedua, bagaimana misalnya contoh di tempat hari ini, perumahan rakyat versi apartemen lah, yang harganya Rp270 (juta),” kata Erick.

Erick Thohir dan Maruarar Sirait baru saja melakukan peninjauan contoh perumahan berkonsep transit oriented development (TOD) yang berada di Margonda atau di Stasiun Pondok Cina, Depok dan di Stasiun Tanjung Barat, Jakarta.

Kedua perumahan garapan Perumnas ini, merupakan contoh hunian vertikal yang telah berhasil dibangun dengan memanfaatkan aset PT KAI.

Sebelumnya; Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo (Tiko) menyebutkan Kementerian BUMN dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) berencana membangun hunian berkonsep transit oriented development (TOD) di atas lahan milik PT KAI di Manggarai Jakarta, Gubeng Surabaya dan Kiara Condong Bandung.

TOD di wilayah Manggarai, kata Tiko, akan menjadi yang terbesar karena memiliki luas seluas 60 hektare, sedangkan hunian di Gubeng akan dibangun di atas lahan seluas 12 hektare.

Namun demikian, untuk pembangunan di kawasan Stasiun Manggarai membutuhkan waktu lebih lama lantaran butuh sosialisasi dengan masyarakat setempat yang sudah menghuni tempat tersebut. (ant)

Harga Beras Naik Jelang Nataru, Pemprov NTB Pastikan Stok Aman

0
Endang Sri Wahyuni(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Permintaan beras menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru) diprediksi akan meningkat signifikan, dan hal ini menjadi perhatian serius pemerintah Provinsi NTB. Kenaikan harga beras, khususnya beras premium, sudah mulai terasa di pasaran, bahkan harga beras premium tembus Rp15.000 per kilogram.

Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri (PPDN) Dinas Perdagangan NTB, Endang Sri Wahyuni, mengungkapkan bahwa harga beras premium mengalami lonjakan yang cukup tajam.

Namun, harga beras medium masih stabil dan belum mengalami kenaikan yang signifikan.

“Kalau beras premium harganya naik drastis, tapi beras medium masih terpantau stabil,” jelas Endang.

Endang menyebutkan, lonjakan harga ini terjadi karena stok beras yang ada semakin menipis, apalagi saat ini NTB belum memasuki musim panen, dan sebagian stok beras juga dikirim ke provinsi lain.

Meski demikian, pihaknya yakin kebutuhan masyarakat akan tetap tercukupi untuk Natal dan Tahun Baru, serta hingga Januari dan Februari 2025 mendatang.

“Stok untuk kebutuhan masyarakat, termasuk untuk Januari dan Februari 2025, masih tercukupi,” tegasnya.

Untuk menjaga kestabilan harga dan memastikan barang kebutuhan tetap terjangkau oleh masyarakat, pemerintah provinsi bersama pemerintah kabupaten/kota melakukan operasi pasar. Dalam sepekan terakhir, Kota Mataram, Kabupaten Lombok Tengah, dan Lombok Timur telah menggelar operasi pasar untuk menstabilkan harga beras.

Pemerintah juga terus memantau pergerakan harga komoditas dan distribusi barang di pasar. Meski ada kendala pada distribusi minyak, yang terkendala dari produsen dan baru sebagian kecil yang dipenuhi untuk kebutuhan domestik, pemerintah memastikan barang kebutuhan pokok lainnya tersedia dengan cukup.

“Kami berharap harga beras premium tidak terus melonjak, apalagi menjelang Nataru atau hari-hari besar keagamaan,” tambah Endang.

Dalam upaya menjaga kestabilan harga, Dinas Perdagangan NTB juga memperkuat kolaborasi dengan Bulog NTB. Salah satu langkah yang diambil adalah menggelar operasi pasar dengan menjual beras SPHP (Sembako Pangan Harga Pokok) untuk memastikan harga tetap stabil dan kebutuhan masyarakat tercukupi.

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan perayaan Natal dan Tahun Baru di NTB dapat berlangsung dengan lancar, tanpa adanya lonjakan harga yang berlebihan yang dapat memberatkan masyarakat.(bul)

Pendapatan Pajak MotoGP Sirkuit Mandalika 2024 Rp3 Miliar

0
Listrik andal selama pelaksanaan MotoGP(ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mengungkapkan pendapatan asli daerah (PAD) dari pajak ajang MotoGP Indonesia di Sirkuit Pertamina Mandalika 2024 sebanyak Rp3 miliar.

“Pendapatan pajak MotoGP Indonesia 2024 ini Rp3 miliar, itu yang dibayarkan oleh ITDC atau penyelenggara,” kata Kepala Bapenda Lombok Tengah Baiq Aluh Windayu di Lombok Tengah, Selasa.

Pendapatan pajak dari ajang MotoGP Indonesia ini memang menurun bila dibandingkan dengan ajang pendapatan pajak ajang MotoGP 2022 Rp12 miliar, pajak MotoGP 2023 Rp7 miliar.

Sebelumnya, ditarget pendapatan asli daerah dari pajak penyelenggaraan MotoGP Indonesia 2024 di Sirkuit Pertamina Mandalika mencapai Rp7 miliar, namun pendapatan dari ajang balap itu Rp3 miliar.

“Target Rp7 miliar dari penjualan tiket MotoGP. Namun, yang didapatkan Rp3 miliar,” katanya.

Ia mengatakan target tersebut memang menurun bila dibandingkan dengan pajak dari MotoGP tahun sebelumnya, karena besaran pajak hiburan sesuai dengan aturan itu saat ini sebanyak 10 persen.

“Kalau dulu 30 persen, sekarang aturan terbaru berlaku 10 persen besaran pajak hiburan yang harus dibayarkan penyelenggara kepada daerah,” katanya.

Sebelumnya, jumlah penonton MotoGP di Sirkuit Mandalika selama tiga hari perhelatan pada 27-29 September 2024 mencapai 120 ribu orang.

Direktur Mandalika Grand Prix Association (MGPA) Priandhi Satria mengatakan berdasarkan data loket tiket jumlah penonton yang masuk mencapai 120 ribu orang dari total 134 ribu tiket yang tercetak.

“Kalau berapa data masing-masing per hari kami belum pilah, tetapi angka keseluruhan ini berdasarkan hasil penonton yang men-scan barcode tiket di pintu-pintu masuk tiket menuju tribun penonton,” ujarnya.

Menurut dia, jumlah penonton ini sama dengan catatan Dorna Sport, bawa ada peningkatan jumlah penonton MotoGP di 2024 ini dibanding dengan jumlah penonton MotoGP 2023 yang mencapai 102.929 orang dan tahun 2022 sebanyak 102.801 orang.

“Ada peningkatan jumlah penonton kalau melihat dari tahun 2022 dan 2023. Jadi untuk 2024 ini lebih tinggi,” ujarnya. (ant)

Harga Emas Antam Selasa Merosot Rp40 Ribu Jadi Rp1,499 Juta per gram

0
Emas Antam (ekbisntb.com/ant)

Jakarta (ekbisntb.com) – Harga emas Antam yang dipantau dari laman Logam Mulia pada Selasa pagi merosot Rp40.000, sehingga harga emas per gram kini menjadi Rp1.499.000 per gram.

Adapun harga jual kembali (buyback) emas batangan turut mengalami penurunan menjadi Rp1.347.000 per gram.

Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK No. 34/PMK.10/2017.

Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp10 juta, dikenakan PPh 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang NPWP dan 3 persen untuk non-NPWP.

PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai buyback.

Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam pada Selasa:
– Harga emas 0,5 gram: Rp799.500

– Harga emas 1 gram: Rp1.499.000

– Harga emas 2 gram: Rp2.942.000

– Harga emas 3 gram: Rp4.393.000

– Harga emas 5 gram: Rp7.299.000

– Harga emas 10 gram: Rp14.520.000

– Harga emas 25 gram: Rp36.137.500

– Harga emas 50 gram: Rp72.155.000

– Harga emas 100 gram: Rp144.190.000

– Harga emas 250 gram: Rp360.087.500

– Harga emas 500 gram: Rp719.875.000

– Harga emas 1.000 gram: Rp1.439.600.000

Potongan pajak harga beli emas sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.10/2017, pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,45 persen untuk pemegang NPWP dan 0,9 persen untuk non-NPWP.

Setiap pembelian emas batangan disertai dengan bukti potong PPh 22. (ant)

Tujuh Korban Tewas Kecelakaan di Malaysia Tak Dapat Apa-apa

0
I Gede Putu Aryadi, S.Sos., MH(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Tujuh korban kecelakaan dan meninggal dunia di Malaysia dipastikan tidak mendapatkan apa-apa. Sebabnya, ketujuh korban yang seluruhnya dari Lombok ini belum berstatus sebagai pekerja, bahkan ke Malaysia melalui prosedur yang tidak resmi.

Diketahui, tujuh Warga Negara Indonesia (WNI) yang diduga akan bekerja di Malaysia ini tewas akibat kecelakaan di Kilometer 448 Jalan Sarikei, Sarawak, Malaysia. Kejadiannya, Kamis, 21 November 2024 lalu.

Ketujuh WNI tersebut diketahui tidak membawa dokumen diri seperti paspor hingga dokumen kerja yang resmi. Mereka berangkat melalui Bandara Internasional Lombok (BIL), lalu transit ke Surabaya. Sampai di Pontianak lalu dijemput calo. Kemudian menyeberang ke perbatasan Serawak dan mengalami peristiwa tabrakan yang menyebabkan ketujuhnya tewas.

Ketujuh korban tersebut masing-masing :
Nama : Masirah (L)
TTL : Montong Bacek, 13 Desember 1974
Alamat : Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusda Tenggara Barat

Nama : Sarapudin (L)
TTL : Lendang Kekah, 31 Desember 1975
Alamat : Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat

Nama : Agus Muliadi (L)
TTL : Lendang Kekah, 31 Desember 1984
Alamat : Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat

Nama : Suandi Putra Kedaro (Kiri)
TTL : Kendaro, 01 Juli 1999
Alamat : Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat

Nama : Jumahir (L)
TTL : Kemalik Jaran, 31 Desember 1981
Alamat : Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat

Nama : Rumintang (L)
Tanggal terbit : 01 Mei 2008
Alamat : Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat

Nama : Ridoan (L)
TTL : Lendang Garuda, 08 September 1982
Alamat : Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi NTB, I Gede Putu Aryadi, S.Sos., MH menyampaikan, para korban tidak mendapatkan asuransi.

“Para WNI ini ke Malaysia ndak tau mau ngapai. Kalau dibilang PMI, mereka tidak berangkat secara resmi. Kalau dibilang bekerja, mereka kerja apa, dan siapa majikannya,” kata Mantan Kepala Dinas Kominfotik Provinsi NTB ini, Rabu, 26 November 2024.

Seharusnya, jika semuanya berangkat secara prosedural, dan melalui perusahaan yang resmi, tentu hak-haknya akan didapatkan. Misalnya asuransi.
“Sekarang mau dapat apa. Kalau berangkat secara resmi, kan tinggal suruh perusahaan pengirimnya, atau tuannya yang menyelesaikan semua kewajiban kepadanya,” tambahnya.

Karena itulah, pemerintah sangat sering mengingatkan kepada masyarakat, atau siapapun yang ingin bekerja ke luar negeri. Gunakan jalur yang resmi, perusahaan yang resmi. Agar terlindungi risiko sosialnya jika terjadi apa – apa.(bul)

Disperin NTB Sabet Penghargaan Bergengsi dari BSN

0
Pj. Gubernur NTB, Dr. Hassanudin, dan Kepala Dinas Perindustrian Provinsi NTB, Hj. Nuryanti(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Pemerintah Provinsi NTB melalui Dinas Perindustrian NTB berhasil menorehkan prestasi gemilang dengan menerima Penghargaan Tata Kelola Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Tahun 2024 dari Badan Standardisasi Nasional (BSN).

Penghargaan ini diberikan atas pencapaian Indeks Maturitas Tata Kelola SPK Level 2, yang menjadi bukti nyata komitmen NTB dalam meningkatkan kualitas tata kelola industri yang berstandar nasional.

NTB menjadi salah satu dari sedikit provinsi di Indonesia yang berhasil mencapai Level 2, menandakan peningkatan yang signifikan dalam penerapan prinsip-prinsip tata kelola SPK (Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian).

Kepala Dinas Perindustrian NTB, Hj. Nuryanti ME, menyampaikan bahwa penghargaan ini merupakan hasil kerja keras dan kolaborasi yang erat antara pemerintah daerah, pelaku industri, dan masyarakat.

“Kami sangat bangga atas penghargaan ini. Pencapaian ini bukan hanya milik Dinas Perindustrian NTB, tetapi juga seluruh masyarakat NTB yang terus mendukung pengembangan industri yang berstandar dan berkelanjutan. Kami akan terus berupaya untuk meningkatkan tata kelola ini ke level berikutnya,” ujar Nuryanti, Rabu, 26 November 2024.

Sementara itu, Pj Gubernur NTB, Dr. Hassanudin, S.IP., M.M, mengapresiasi dedikasi Dinas Perindustrian NTB dalam meningkatkan tata kelola industri.

“Prestasi ini adalah wujud nyata dari ikhtiar kita bersama untuk membawa NTB menjadi provinsi yang unggul, kompetitif, dan berdaya saing tinggi. Penghargaan dari BSN ini semakin memotivasi kita untuk terus bergerak menuju industri yang lebih maju dan berkelanjutan,” ungkapnya.

Penghargaan ini juga menjadi bukti bahwa NTB siap menjadi salah satu pelopor daerah dengan tata kelola industri terbaik, yang mampu menjawab tantangan global melalui penerapan standardisasi yang baik.

Dengan pencapaian ini, diharapkan NTB terus melanjutkan langkah inovatifnya, mengoptimalkan peran standardisasi dalam meningkatkan kualitas produk lokal, serta memperluas akses pasar baik di tingkat nasional maupun internasional.(bul)

Jelang Nataru, NTB Datangkan 600.000 Butir Telur Ayam dari Jatim

0
Muhammad Riadi(ekbisntb.com/era)

Lombok (ekbisntb.com) – Menjelang hari raya Natal dan Tahun Baru, Pemerintah Provinsi NTB datangkan 600.000 butir telur ayam dari Provinsi Jawa Timur. Selain telur ayam, sebanyak 22.000 butir telur puyuh juga diimpor dari daerah tersebut.

Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakkeswan) Provinsi NTB, Muhammad Riadi, SP, M.Ec.Dev., mengungkapkan selama kurun waktu setahun, dirinya telah melakukan impor telur ke NTB selama tiga kali.

 “Yang realnya sudah saya izinkan tiga kali di tahun ini. Ada yang kemarin minta 25 ton, tapi saya tidak kasih, saya kasih 10 ton saja untuk bulan ini,” ujarnya kepada Ekbis NTB, Senin, 25 November 2024.

Riadi mengungkapkan, kebutuhan telur di NTB sebenarnya masih bisa ditopang oleh peternak lokal. Bahkan, para peternak meminta kepada pemerintah untuk tidak memasukkan telur ke NTB.

Namun, permintaan tersebut tidak bisa diwujudkan karena adanya bisnis antar daerah. Sehingga, yang bisa dilakukan ialah mensortir telur yang masuk agar tidak mengganggu produksi telur peternak.

“Peternak kita sendiri masih enjoy, malah mereka maunya telur tidak masuk biar mereka bisa menikmati harga, tapi tidak bisa begitu. Kita tidak bisa menolak telur masuk. Kita tidak bisa melanggar bisnis to bisnis,” jelasnya.

Telur yang telah didatangkan tersebut disalurkan ke tiga pengusaha yang ada di NTB, yaitu UD Azka Putra, Sumbawa sebanyak 200.000 butir telur ayam ras, dan UD Pandawa, Sumbawa sebanyak 400.000  butir. Sedangkan untuk telur puyuh disalurkan kepada UD Enggal Jaya di Mataram.

Selain telur, daging sapi dan sapi beku juga disiapkan untuk menyambut Natal dan Tahun Baru. Namun untuk daging, Pemprov NTB tidak melakukan impor dari luar karena NTB sebagai daerah swasembada daging.

“Daging kan kita produsen, kita tidak usah khawatir. Walaupun daging beku kita tidak perlu khawatir, tidak ada yang masuk,” katanya.

Ia menyatakan, NTB berada di urutan ke tiga daerah penyumbang daging sapi secara nasional. Bahkan di tahun ini, Disnakkeswan NTB mengeluarkan sebanyak 54.000 ekor sapi untuk dikirim ke berbagai daerah di Indonesia.

Sehingga meski ada kegiatan keagamaan atau hari raya besar, kebutuhan akan daging sapi masih tetap terpenuhi. “Yang belum kita swasembada itu daging merah. Kalau, kita bicara daging merah di NTB kita sudah swasembada. Kalau kita bicara nasional baru kita kekurangan,” tutupnya. (era)

Pemkot Mataram buka layanan UPKP di pasar tradisional Ampenan

0
Pembentukan UPKP tersebut diresmikan Walikota Mataram H Mohan Roliskana didampingi Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Mataram dr H Emirald Isfihan, di Mataram, Senin 25 November 2024. (ekbisntb.com/ant)

Lombok (ekbisntb.com) – Pemkot Mataram membuka Unit Pelayanan Kesehatan Perkantoran (UPKP) di pasar tradisional ACC Ampenan yang terintegrasi sebagai bagian dari pasar sehat.

Pembentukan UPKP tersebut diresmikan Walikota Mataram H Mohan Roliskana didampingi Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Mataram dr H Emirald Isfihan, di Mataram, Senin 25 November 2024.

Emirald mengatakan, UPKP di pasar tradisional ini merupakan layanan pertama di Indonesia, sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang ada di sekitar pasar tradisional.

“Inovasi pelayanan UPKP itu menjadi yang pertama di Indonesia bertujuan untuk memudahkan warga mengakses pelayanan kesehatan,” katanya.

Selain itu, kata dia, inovasi UPKP ini bertujuan sebagai upaya deteksi dini sekaligus pemberantasan penyakit tidak menular bagi aparatur sipil negara (ASN) maupun non ASN di lingkungan perkantoran secara gratis.

“Dengan memberikan layanan antara lain pengecekan tekanan darah dan pemeriksaan laboratorium sederhana seperti cek gula darah, asam urat, dan kolesterol,” katanya.

Walikota Mataram H Mohan Roliskana mengapresiasi positif inovasi tersebut. Menurut dia, pada era modernisasi seperti sekarang ini, berbagai program pelayanan masyarakat harus terus berinovasi, dengan tujuan untuk memberikan memudahkan masyarakat dalam mendapatkan akses pelayanan terbaik, terutama di bidang kesehatan.

“Saya mengapresiasi atas hadirnya inovasi positif ini, semoga masyarakat dapat merasakan manfaatnya khususnya para pedagang maupun warga yang datang di Pasar ACC Ampenan,” katanya.

Walikota mengatakan, tantangan ke depan akan semakin kompleks, sehingga dibutuhkan inovasi-inovasi positif demi meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat.

Dengan adanya UPKP di tengah pasar ini diharapkan dapat memberikan warna baru bagi pelayanan kesehatan di Kota Mataram, sekaligus sebagai bukti nyata kepedulian pemerintah untuk warga Kota Mataram.

“Tentu saja ini sangat positif tetapi perlu saya ingatkan, dengan adanya UPKP ini jangan sampai pelayanan di puskesmas jadi terganggu,” katanya.

Kegiatan tersebut dirangkaikan dengan penyerahan 27 unit meja untuk pedagang secara simbolis kepada para pedagang di Pasar ACC Ampenan yang merupakan bantuan dari Dinas Perdagangan Kota Mataram. (ant)

Dewan Lotim Minta Eksekutif Optimalisasi PAD

0
Rapat paripurna DPRD Lotim, Senin kemarin. (ekbisntb.com/rus)

Lombok (ekbisntb.com) – Anggota DPRD Lombok Timur (Lotim) meminta eksekutif melakukan optimisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu caranya disarankan dengan memaksimalkan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Demikian pandangan Fraksi Partai Amanah Nasional (PAN) yang disampaikan Saprudin  dalam sidang paripurna, Senin 25 November 2024 kemarin. Retribusi Pajak Daerah, serta Pembangunan Potensi Wilayah Pariwisata yang Dapat Memberikan Dampak Ekonomi yang Signifikan Bagi Kabupaten Lombok Timur.

 APBD Tahun 2025 harus Pro-Rakyat, Transparan, Akuntabel serta Berkeadilan. Dengan Pengelolaan Anggaran yang Baik, Pembangunan yang Merata dan Berkelanjutan dapat terwujud, Demi Kesejahteraan Masyarakat dan Kemajuan Daerah Kabupaten Lombok Timur.

Sementara, Fraksi Partai Gerindra disampaikan Muallani, menyatakan APBD harus menjadi solusi bagi permasalahan yang dihadapi masyarakat. Fraksi Gerindra  mendorong agar alokasi anggaran lebih banyak difokuskan pada sektor- dengan kesejahteraan rakyat, seperti kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan sosial.

Gerindra menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan anggaran. Setiap Penggunaan dana publik harus dapat dipertanggungjawabkan dan diakses oleh masyarakat.

Pembangunan yang berkelanjutan harus menjadi prioritas utama dalam APBD. Gerindra mendukung alokasi dana untuk program yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga ramah lingkungan dan sosiaL.

Pj Bupati Lotim, H. M. Juaini Taofik  dalam penyampaian jawabannya menyampaikan Peningkatan PAD agar bisa lebih optimal dimana pemerintah Kabupaten Lombok Timur berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Upaya Intensifikasi dan ekstensifikasi terus dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam meningkatkan Penerimaan PAD. Untuk menghindari kebocoran pemerintah daerah juga terus mendorong percepatan digitalisasi dan elektronifikasi pengelolaan Pajak dan Retribusi daerah sehingga  lebih efektif, efisien dalam melayani Masyarakat Wajib Pajak dan Wajib Rertibusi.

Dijelaskan, oenetapan target PAD dilakukan dengan mempertimbangkan kebijakan makro ekonomi daerah, potensi pajak daerah dan retribusi daerah serta evaluasi terhadap capaian realisasi tahun sebelumnya.

Sebagai acuan dalam penetapan target PAD setiap tahun, Pemerintah Kabupaten Lombok Timur terus mendorong semua OPD penghasil PAD untuk melakukan kajian potensi Pajak dan Retribusi Daerah dan memiliki Kertas Kerja perhitungan potensi Pajak dan Retribusi Daerah yang dikelola.

Selain itu, Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah tetap memperhatikan kemampuan berbayar Masyarakat dan tidak membebani Masyarakat. Untuk itu Pemerintah Daerah selalu membuka ruang pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi pajak daerah dan retribusi daerah.

Pengelolaan Pajak dan Retribusi daerah masih terdapat kendala hal ini perlu meningkatkan kompetensi, kualifikasi dan kualitas SDM sehingga Pemerintah Daerah memiliki SDM yang secara fungsional berkompeten dalam melakukan pengandalian dan pengawasan pajak dan retribusi Daerah seperti adanya Aparat Pemeriksa Pajak, Aparat Juru Sita Pajak Daerah dan Aparat Penilai Pajak PBB-P2. (rus)