Beranda blog Halaman 790

BPOM Mataram Akan Standarisasi Dapur Makan Siang Gratis

0
Kepala BBPOM di Mataram Yosef Dwi Irwan(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Balai Besar Pengawas Makanan dan Obat (BBPOM) Mataram melakukan berbagai langkah untuk meminimalisir risiko kerancunan pangan atau pangan tidak aman pada program makan siang bergizi gratis yang merupakan program dari Presiden dan Wakil Presiden RI Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming.

Kepala BBPOM di Mataram Yosef Dwi Irwan, Kamis, 28 November 2024 menegaskan, langkah yang dilakukan pada saat pelaksanaan makan siang bergizi gratis dengan melakukan kerjasama lintas sektor termasuk melakukan pemeriksaan. Tentunya memastikan bahwa makanan yang dikonsumsi aman dan bergizi.

“Bagaimana berkolaborasi dengan pemda dan lembaga lainnya mengawal program makan bergizi grastis ini, agar betul-betul memberikan kebermanfaatan dalam rangka mendukung asupan gizi, pada anak, dan ibu hamil atau menyusui,” ungkapnya.

Lebih lanjut, program ini menjadi suatu hal yang bisa untuk meningkatkan tumbuh kembang fisik dan intelektualnya anak dalam rangka mewujudkan indonesi emas 2045. Maka dari itu BBPOM Mataram sebagai lembaga yang nanti akan memastikan mengawal bahwa pangan itu aman. Artinya bebas dari cemaran fisik, yakni kimia dan biologi.

“Tentu terus kita standarisasi dulu dapurnya. Kalau belum, maka akan ada resiko disana. Kemudian Kita akan melatih pengolah makanannya. Ini akan kita dampingi sehingga betul-betul program ini bisa berjalan dengan baik,” terangnya.

Baik dari infrastrukturnya, penjamah pangannya memiliki kompetensi yang baik, artinya penting panganan aman. Sehingga hasilnya tentu SDM yang unggul dan memiliki daya saing.

“Kita juga melatih catering-catering ini bagaimana produksi pangan olahan yang baik,” jelasnya.

Pihaknya berharap saat pelaksanaan digelar-nya program pemerintah pusat itu, dapat berjalan dengan aman dan lancar tanpa ada hambatan termasuk keracunan karena sebelum dibagikan sudah dipastikan paket makanan layak konsumsi dan aman.(bul)

BPOM Kejar Target Akreditasi Kelas Dunia untuk Mendorong Ekspor Produk Pangan, Kosmetik dan Pangan

0
Dari kiri ke kanan, Pj. Gubernur NTB, Hassanudin, bersama Kepala BPOM RI, Taruna Ikrar (tengah) mengecek produk UMKM yang sudah memiliki izin BPOM(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menggelar lokakarya dengan tujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan integritas lembaga. Langkah ini sejalan dengan target BPOM untuk meraih akreditasi WHO List Authority pada tahun depan.

Lokakarya ini digelar di Mataram, Kamis, 28 November 2024 di Mataram. Dibuka oleh Kepala BPOM RI, Taruna Ikrar, bersama Pj. Gubernur NTB, Hassanudin.

Dalam kesempatan ini, Taruna menyampaikan, lokakarya digelar dengan tujuan untuk memperkuat budaya integritas dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik di sektor pengawasan obat dan makanan, serta mendukung upaya menciptakan pengawasan yang lebih efektif dan berkelas dunia.

Saat ini, BPOM juga tengah berupaya memperoleh status WHO Listed Authority (WLA) yang akan mengakui Indonesia sebagai negara dengan sistem pengawasan obat dan makanan kelas dunia.

Dengan meraih akreditasi ini, menurut Taruna, produk-produk Indonesia akan diakui secara global dan memiliki daya saing yang lebih tinggi di pasar internasional.

“Jika kita sudah masuk WHO List, produk-produk kita akan dianggap setara dengan produk-produk dari negara maju seperti Amerika Serikat, Eropa, dan Jepang,” ujarnya.

Salah satu manfaat utama dari akreditasi ini adalah percepatan proses ekspor. Saat ini, produk-produk Indonesia yang ingin diekspor ke negara-negara maju seringkali harus melalui proses pemeriksaan yang panjang dan memakan biaya tinggi. Dengan adanya akreditasi WHO List, proses pemeriksaan ini dapat dipersingkat sehingga dapat menghemat waktu dan biaya bagi pelaku usaha. Selain itu, akreditasi ini juga akan meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk-produk Indonesia.

“Dengan adanya stempel BPOM, konsumen akan merasa lebih aman dan yakin akan kualitas produk yang mereka konsumsi,” tambah Taruna.

Lokakarya ini juga menjadi ajang untuk memperkuat sinergi antara BPOM dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Saat ini, sudah ada sekitar 60 ribu UMKM yang terdaftar di BPOM.

“Kami akan terus berupaya untuk meningkatkan jumlah UMKM yang terdaftar dan membantu mereka untuk memenuhi standar yang ditetapkan oleh BPOM,” katanya.

Lokakarya ini juga memiliki beberapa tujuan strategis. Salah satu ujuan strategisnya adalah meningkatkan internalisasi budaya integritas di lingkungan BPOM, sekaligus mendukung pencapaian tujuan BPOM melalui peningkatan kinerja yang efektif dan efisien.

Kegiatan ini diharapkan dapat mewujudkan sinergi dan kolaborasi antara seluruh pemangku kepentingan, termasuk dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dalam rangka meningkatkan pelayanan publik prima dengan menegakkan integritas tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Integritas menjadi hal yang sangat vital dalam menjalankan pemerintahan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Sejak tahun 2014, BPOM telah menjalin kerja sama yang erat dengan BPK. Kerja sama tersebut terjalin melalui rekomendasi strategis yang diberikan BPK untuk memperkuat tata kelola, sistem pengendalian internal, manajemen risiko, dan kepatuhan di BPOM.

Sebagai hasil dari tindak lanjut terhadap rekomendasi BPK, BPOM berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 10 tahun berturut-turut dan terus berkomitmen untuk meningkatkan efektivitas kinerjanya.

“Sebagai lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pengawasan obat dan makanan, BPOM berkomitmen mendukung penuh pembangunan nasional yang dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia. Salah satunya adalah mendukung swasembada pangan dan memastikan keamanan, serta kualitas obat dan makanan sesuai dengan Asta Cita ke-2 Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka,” tambahnya.

BPOM juga aktif mendorong pengembangan infrastruktur dan peningkatan lapangan kerja melalui pengawasan terhadap industri farmasi dan alat kesehatan di Indonesia.

“BPOM melakukan pengawasan secara menyeluruh, mulai dari sebelum produk dipasarkan (pre-market) hingga setelah produk beredar di masyarakat (post-market), untuk memastikan keamanan dan kualitasnya,” tegas Taruna.(bul)

Menko Pangan: Indonesia Stop Impor Garam Konsumsi pada 2025

0
Menteri Koordinator Bidang Pangan (Meko Pangan) Zulkifli Hasan(ekbisntb.com/ant)

Jakarta (ekbisntb.com) – Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan menyatakan bahwa Pemerintah akan menyetop impor garam untuk konsumsi pada tahun 2025, dan lebih fokus pada peningkatan produksi dalam negeri.

Zulkifli seusai Rapat Koordinasi Terbatas Tingkat Menteri Bidang Pangan 2024 di Jakarta, Kamis mengatakan bahwa hal itu mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 126 Tahun 2022 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional.

“Dari Menteri Kelautan, karena tanggung jawab untuk garam itu bagian dari pangan, harus swasembada dan tahun depan kita tidak boleh impor garam untuk konsumsi lagi. Itu diatur oleh Perpres 126, nggak boleh lagi (impor),” kata Menko Pangan.

Zulhas sapaan akrab Menko Pangan menegaskan bahwa tanggung jawab peningkatan produksi garam lebih kepada Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Komoditas tersebut harus mencapai swasembada.

Dia mendorong Kementerian Kelautan dan Perikanan agar mampu memperkuat kapasitas produksi garam dalam negeri guna memenuhi kebutuhan konsumsi dalam negeri.

Zulhas menjelaskan bahwa Kementerian Kelautan dan Perikanan bertanggung jawab besar untuk memastikan produksi garam industri mampu memenuhi kebutuhan nasional tanpa perlu bergantung pada impor.

Sementara pihak industri diminta melaporkan kebutuhan garam mereka secara transparan untuk perencanaan yang akurat. Karena dalam dua tahun ke depan, penyetopan impor garam industri juga diberlakukan.

“Nanti perindustrian silahkan menyampaikan jumlah yang dibutuhkan berapa, tapi tanggung jawab Menteri Kelautan dua tahun (ke depan penyetopan impor garam induatri). kalau tahun depan tidak impor garam konsumsi, maka dua tahun lagi kita akan datang sini, nggak boleh lagi impor garam untuk industri,” tegas Zulhas.

Zulhas menambahkan bahwa hal itu sejalan dengan komitmen Pemerintah Indonesia untuk mencapai swasembada pangan di tahun 2027.

“Semua ini adalah dalam rangka kita menuju swasembada pangan sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Presiden (Prabowo Subianto) di depan MPR, APEC, di depan G20. Yang tadinya (swasembada di tahun) 2028, kemarin di G20, Bapak Presiden sudah menyampaikan maju lagi, 2027 (swasembada pangan),” kata Zulhas.(ant)

Mendag Sebut Harga MinyaKita Turun dalam Dua Hari

0
Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso(ekbisntb.com/ant)

Jakarta (ekbisntb.com) – Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menyebut harga minyak goreng rakyat atau MinyaKita diproyeksikan akan turun dalam dua hari.

“Ya 2-3 hari sudah turun,” ujar Budi usai Rapat Koordinasi Nasional Natal dan Tahun Baru di kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Kamis.

Budi mengatakan saat ini tren harga MinyaKita sudah mulai menurun. Namun demikian, Kemendag, satgas pangan dan juga beberapa kementerian/lembaga terkait akan terus berkoordinasi untuk memastikan agar MinyaKita tidak naik lagi di beberapa daerah.

Saat ini harga rata-rata MinyaKita secara nasional Rp17.100 per liter. Namun, di beberapa daerah seperti Jawa, Sumatera masih sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET) Rp15.700.

Kenaikan harga MinyaKita, kata Budi, disebabkan karena distribusi dari distributor ke pengecer tidak lancar.

Menurut Budi, pasokan minyak goreng terbilang tidak ada masalah dan kebutuhan domestic market obligation telah terpenuhi.

“Dari pasokan tidak ada masalah, jadi ada masalah-masalah kecil saja mungkin di lapangan karena permintaan meningkat, sehingga perlu persiapan dari para distributor dan pengecer,” kata Budi.

Sebelumnya, Budi memastikan harga minyak goreng rakyat atau MinyaKita yang saat ini mengalami kenaikan di atas harga eceran tertinggi (HET), bisa normal kembali pada pekan ini.

“Kita pastikan bahwa mulai minggu ini mudah-mudahan sudah tidak ada lagi daerah-daerah tertentu yang harganya naik,” kata Budi usai memantau harga dan pasokan sembako di Pasar Prawirotaman, Kota Yogyakarta, DIY, Senin 25 November 2024.

Mendag mengakui secara nasional harga MinyaKita memang mengalami kenaikan, akan tetapi dia menyebut kenaikannya tidak terlalu signifikan.

Selain itu, Budi menegaskan bahwa kenaikan harga MinyaKita tersebut tidak terjadi di semua daerah. (ant)

Harga Emas Kamis Naik Rp9.000 Jadi Rp1,513 Juta per gram

0
Emas Antam (ekbisntb.com/ant)

Jakarta (ekbisntb.com) – Harga emas Antam yang dipantau dari laman Logam Mulia, Kamis, mengalami kenaikan Rp9.000, sehingga harga emas per gram kini menjadi Rp1.513.000.

Adapun harga jual kembali (buyback) emas batangan turut naik menjadi Rp1.361.000 per gram.

Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK No. 34/PMK.10/2017.

Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp10 juta, dikenakan PPh 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang NPWP dan 3 persen untuk non-NPWP.

PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai buyback.

Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam pada Kamis:

– Harga emas 0,5 gram: Rp806.500
– Harga emas 1 gram: Rp1.513.000
– Harga emas 2 gram: Rp2.966.000
– Harga emas 3 gram: Rp4.424.000
– Harga emas 5 gram: Rp7.340.000
– Harga emas 10 gram: Rp14.625.000
– Harga emas 25 gram: Rp36.437.000
– Harga emas 50 gram: Rp72.795.000
– Harga emas 100 gram: Rp145.512.000
– Harga emas 250 gram: Rp363.515.000
– Harga emas 500 gram: Rp726.820.000
– Harga emas 1.000 gram: Rp1.453.600.000

Potongan pajak harga beli emas sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.10/2017, pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,45 persen untuk pemegang NPWP dan 0,9 persen untuk non-NPWP.

Setiap pembelian emas batangan disertai dengan bukti potong PPh 22. (ant)

Sapi Perah Berskala Besar untuk Gaet Investor

0
Muhammad Riadi(ekbisntb.com/era)

Lombok (ekbisntb.com) – Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakkeswan) Provinsi NTB, Muhammad Riadi, SP., M.Ec.Dev., menyatakan untuk membangun pabrik susu sapi, NTB membutuhkan adanya peternakan sapi perah berskala besar untuk menggaet minat investor berinvestasi di NTB.

“Kalau kita lihat selama ini, tidak akan membangun pabrik susu kalau tidak ada farm (peternakan). Farm harus hadir, farm ada baru bangun pabrik susu,” ujarnya kepada Ekbis NTB, Selasa, 26 November 2024.

Ia mengungkapkan, apabila membangun pabrik susu tanpa adanya peternakan sapi perah, maka pabrik harus melakukan impor bahan baku susu dari luar daerah. Hal ini dinilai kurang optimal karena bahan baku susu murni cepat basi. Sehingga untuk menjaga kemurnian susu, dibutuhkan penyimpanan di suhu tertentu yang mana perihal ini dapat menambah biaya.

“Kita enggak mau seperti itu, kita balik dia. Justru farm nya dulu hadir, baru itu (pabrik, red),” katanya.

Riadi mengungkapkan, ia bertujuan untuk mengadakan peternakan sapi perah sebelum pabrik susu dibangun. Sehingga, para peternak bisa menjual hasil susu segar nya kepada pabrik yang akan dibangun tersebut.

Untuk menciptakan peternakan sapi susu perah berskala besar di NTB. Riadi mengatakan NTB perlu melakukan import sapi perah dari Brazil. Dipilihnya Brazil karena kondisi iklim di negara tersebut mirip dengan iklim NTB. Yang mana sapi dari Brazil dikatakan mampu hidup di daerah panas di NTB.

Selain Brazil, ia menyatakan akan melakukan import sapi dari New Zealend. Namun, untuk sapi dari negara ini akan dinangun peternakan di kawasan dingin dan banyak air seperti Sembalun, Suela, Kotaraja.

“Sapi perah butuh mikroklimat di daerah yang lembab, kemudian air berlimpah karena ia harus dimandiin. Engga boleh dia kekurangan air. Dia mandi satu hari dua kali, minumnya tidak boleh kurang karena kalau kurang otomatis produksi susunya akan berkurang,” jelasnya.

Adapun untuk import sapi dari Brazil, Riadi mengungkapkan pihaknya mengalami kendala. Yang mana ada Peraturan Pemerintah melarang melakukan import sapi dari negara yang identik dengan sepak bola tersebut.

“Engga boleh masuk sapi karena status penyakit. Itu akan ditinjau ulang dari Pak Menteri. Nanti dari tim ahli kita tunggu. Kalau dia mengatakan boleh, mungkin peraturan itu akan dikoreksi,” pungkasnya. (era)

APBN untuk NTB 2024, Penanganan Inflasi Rp516 Miliar, Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Rp301 Miliar

0
Ratih Hapsari Kusumawardani (ekbisntb.com/dok)

Lombok (ekbisntb.com) – Selain untuk memenuhi kebutuhan dasar, kebijakan fiskal dari APBN untuk Provinsi NTB tahun 2024 juga diarahkan untuk mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Cita-cita ini ditempuh melalui target-target jangka pendek-menengah, antara lain melalui penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan stunting, pengendalian inflasi, dan dukungan investasi.

Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Wilayah NTB Ratih Hapsari Kusumawardani mengatakan, dalam rangka melalui pengendalian inflasi, pemerintah pusat telah membelanjakan sebesar Rp516,64 miliar untuk program-program yang berkaitan dengan penanganan inflasi dan mendukung empat cara intervensi pengendalian inflasi.

“Empat cara intervensi pengendalian inflasi yaitu menjaga kelancaran distribusi sebesar Rp81,16 miliar, menjaga keterjangkauan harga Rp9,96 miliar, menjaga ketersediaan pasokan Rp424,47 miliar, dan memastikan komunikasi yang efektif dalam pengendalian inflasi Rp1,04 miliar,” kata Ratih Hapsari Kusumawardani dalam keterangannya, Rabu 27 November 2024.

Sementara itu, penghapusan kemiskinan ekstrem, pemerintah pusat telah membelanjakan sebesar Rp301,09 miliar melalui 11 kementerian/lembaga. Target ini dicapai melalui berbagai program yang beberapa di antaranya yaitu program perlinsos (Rp8,76 miliar), pembangunan prasarana perumahan dan pemukiman (Rp190,68 miliar), bantuan pendidikan tinggi (Rp18,91 miliar), dan pelatihan bidang industri (Rp13,69 miliar).

Selanjutnya, untuk penanganan stunting, pemerintah pusat telah membelanjakan sebesar Rp32,96 miliar yang ditujukan untuk mendukung tiga intervensi penanganan stunting, yaitu intervensi sensitif yang mendukung penanganan melalui kegiatan yang berhubung dengan penyebab tidak langsung stunting sebesar Rp26,28 miliar rupiah.

Selanjutnya intervensi spesifik yang mendukung penanganan penyebab stunting secara langsung sebesar Rp546,37 juta dan intervensi dukungan berupa kegiatan-kegiatan pendukung seperti pencatatan sipil, penguatan posyandu, surveialns gizi, dan lain-lain sebersar Rp6,13 miliar.

“Secara umum, belanja-belanja penanganan stunting tersebut digunakan untuk melaksanakan pelatihan bidang kesehatan bagi masyarakat, pembinaan, penyelenggaraan air minum yang layak, sampai peningkatan mutu tenaga kesehatan,” ujarnya.

Terakhir, dalam rangka peningkatan investasi, pemerintah pusat melalui BKPM melaksanakan pengendalian program penanaman modal sebesar Rp338,68 juta, disusul Kementerian Perindustrian melalui program nilai tambah dan daya saing industri untuk menumbuh dan mengembangkan IKM dan Aneka yang didanai sebesar Rp1,51 miliar. Selanjutnya Kementerian Keuangan melalui pengelolaan perbendaharan, kekayaan negara, dan risiko untuk menciptakan ekosistem keuangan negara yang mendukung investasi sebesar Rp1,29 miliar.(ris)

Dinkes Mataram Tangani Tiga Petugas KPPS Alami Gangguan Kesehatan

0
Petugas Dinas Kesehatan Kota Mataram, saat menangani petugas KPPS di salah satu Tempat Pemungutan Suara (TPS) Pilkada Serentak di Mataram, Rabu 27 November . (ekbisntb.com/ant)

Lombok (ekbisntb.com) – Tim Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Mataram, sampai saat ini menangani tiga petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang mengalami gangguan kesehatan saat bertugas dalam tahap pemungutan dan penghitungan suara Pilkada Serentak 2024.

Kepala Dinkes Kota Mataram Emirald Isfihan di Mataram, Rabu 27 November 2024 mengatakan sampai sekitar pukul 17.00 Wita, petugas kesehatan sudah menangani tiga orang petugas KPPS yang mengalami gangguan kesehatan.

“Petugas KPPS yang ditangani itu rata-rata penyakit ringan, sehingga setelah diperiksa dan diberikan obat mereka bisa kembali melaksanakan tugas masing-masing,” katanya.

Menurutnya, tiga petugas KPPS yang mengalami gangguan kesehatan itu pertama karena penyakit peradangan pada gusi (ginggivitis), kemudian hipertensi, dan gangguan pencernaan (gastroenteritis). ‘’Sementara petugas KPPS lainnya, sejauh ini dalam kondisi sehat,” katanya.

Dalam pelaksanaan proses pemungutan dan penghitungan suara di Kota Mataram, pihaknya menyiapkan tim medis untuk memastikan pemilih yang datang dan semua petugas KPPS dalam kondisi sehat dan tidak ada yang sakit selama bertugas.

Tim medis yang disiapkan tersebut melakukan pemantauan ke 581 TPS di masing-masing wilayah kerja dengan menggunakan mobil ambulans yang disiapkan dari masing-masing 11 puskesmas se-Kota Mataram. “Satu tim beranggotakan minimal tiga orang, terdiri atas sopir, perawat, dan dokter,” katanya.

Mobil ambulans yang digunakan petugas itu, lanjutnya, sudah dilengkapi dengan berbagai peralatan dan obat-obatan untuk melakukan pertolongan pertama kepada petugas KPPS atau masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan selama proses pemungutan dan penghitungan suara.

Selain itu layanan di Unit Gawat Darurat (UGD) pada 11 puskesmas se-Kota Mataram juga tetap disiapkan termasuk tenaga medis untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan.

“Jika ada pasien yang membutuhkan tindakan medis lebih lanjut, petugas akan melakukan rujukan ke RS Ruslan Kota Mataram,” katanya. Para petugas medis keliling itu, kata Emirald, bertugas sampai kegiatan di TPS hari ini selesai.

“Besok puskesmas sudah kembali buka, jika ada petugas KPPS atau masyarakat umum yang mengalami gangguan kesehatan, kami arahkan ke Puskesmas,” katanya. (ant)

Telkomsel Apresiasi Pelanggan di Bali Nusra Melalui Telkomsel Prestige Gathering

0
Kegiatan gathering Telkomsel di beberapa daerah di BaliNusra dari tanggal 20-22 November 2024. (ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Telkomsel sebagai penyedia layanan seluler terbesar di Indonesia senantiasa berkomitmen untuk terus memberikan yang terbaik kepada pelanggan. Sebagai bentuk apresiasi terhadap kesetiaan pelanggan dalam menikmati ragam produk dan layanan unggulan, Telkomsel menggelar acara gathering di beberapa daerah di BaliNusra di antaranya di Gianyar, Mataram, dan Kota Kupang pada 20-22 November 2024.

Acara ini ditujukan bagi pelanggan setia Telkomsel yang telah menggunakan produk Telkomsel selama lebih dari lima tahun dan berada pada tier Diamond dan Platinum.

Dalam kesempatan ini, manajemen Telkomsel hadir langsung untuk mendengarkan saran, kritik, dan masukan terkait pengalaman pelanggan dalam menggunakan produk Telkomsel, baik layanan seluler (mobile) maupun internet rumah (fixed broadband) IndiHome.

General Manager Consumer Business Region Bali Nusra, Mulyadi Indra, menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih kepada para pelanggan prestige.

“Telkomsel sangat menghargai kepercayaan dan dukungan dari pelanggan setia kami. Kami berharap acara ini dapat memperkuat hubungan antara Telkomsel dengan pelanggan, sekaligus menjadi sarana bagi Kami untuk terus mendengarkan masukan agar dapat meningkatkan kualitas layanan di masa depan,” ujarnya.

Telkomsel memahami kebutuhan komunikasi pelanggan yang semakin beragam, mulai dari travelling, bisnis, bekerja, hingga aktivitas komunikasi lainnya.

Untuk itu, acara gathering ini dikemas secara menarik dengan berbagai kegiatan, seperti makan malam, sesi hiburan, lelang dan penukaran Telkomsel Poin, hingga pembagian door prize dengan total hadiah jutaan rupiah.

Pelanggan juga berkesempatan untuk langsung memanfaatkan Telkomsel Poin mereka selama acara berlangsung.

Sebagai penutup, para tamu undangan berbagi pengalaman positif mereka selama menggunakan produk dan layanan Telkomsel, serta memberikan masukan yang membangun untuk perbaikan di masa mendatang.

Pelanggan Telkomsel Prestige dapat menikmati banyak fasilitas istimewa, layanan, dan penawaran eksklusif. Program loyalitas ini juga memberikan ragam benefit, diskon, dan keistimewaan lainnya yang memberikan nilai tambah bagi pelanggan setia.

Keuntungan tersebut mencakup antrean prioritas untuk layanan di tiap GraPARI dan Call Center, bonus dan potongan harga khusus berbagai produk gaya hidup digital Telkomsel seperti Kuncie dan berlangganan platform streaming video, bonus Nada Sambung Pribadi, beragam penawaran hadiah saat momen Hari Pelanggan, termasuk penawaran menarik lain dari berbagai mitra, seperti akses khusus untuk Airport Lounge, serta voucher potongan harga khusus dari Kentucky Fried Chicken (KFC), McDonalds, CGV, XXI, Grabcar, dan berbagai merchant pilihan lainnya.

Melalui acara seperti ini, Telkomsel terus menunjukkan komitmennya untuk selalu berada di garda terdepan dalam memberikan layanan terbaik serta mendengarkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.(bul)

Anggaran Program Makan Gratis Belum Dialokasikan

0
H. Muhammad Ramayoga(ekbisntb.com/rri.co.id)

Lombok (ekbisntb.com) – Pemerintah Kota Mataram belum mengalokasikan anggaran untuk program makan gratis bagi siswa-siswi tingkat sekolah dasar-sekolah menengah pertama. Di satu sisi, program ini telah berjalan di sejumlah kabupaten dan kota di Indonesia.

Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Mataram, H. Muhammad Ramayoga ditemui pada, Selasa 26 November 2024 menerangkan, pihaknya belum mengalokasikan anggaran untuk program makan siang gratis bagi siswa-siswi tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Pasalnya, belum ada petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis dari pemerintah pusat untuk pola pelayanan yang akan diberikan. Sementara, kabupaten/kota yang telah melaksanakan program tersebut, mendapatkan alokasi dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara. “Kemuningkanan program makan gratis ini bersumber dari APBN. Kita tunggu saja,” terangnya.

Berdasarkan informasi bahwa pola penganggaran dari pelaksanaan program ini belum diketahui, termasuk daerah yang memiliki mengalokasikan 30 persen dari pendapatan anggaran daerah.

Yoga menegaskan, apabila kebijakan pemerintah pusat meminta daerah mengalokasikan anggaran setelah ditetapkannya anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun 2025, maka langkah dilakukan adalah merefocusing anggaran. “Iya, kasusnya sama dengan Covid-19. Kita melakukan refocusing di tengah tahun anggaran,” jelasnya.

Organisasi perangkat daerah yang mengelola program tersebut lanjutnya, kemungkinan cross cut dengan Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan dan Dinas Ketahanan Pangan Kota Mataram. Tiga OPD teknis akan menjadi penanggungjawab untuk mengatur pendistribusian serta gizi bagi siswa-siswi SD hingga SMP.

Sementara itu, Walikota Mataram, Dr. H. Mohan Roliskana mengaku, belum mengetahui kebijakan penganggaran dari program makan gratis tersebut. Saat ini, ia baru menjalankan tugas pasca cuti kampanye selama dua bulan. “Saya belum tahu soal itu. Saya baru beberapa hari masuk kantor,” jawabnya.

Mohan akan menggali lebih jauh informasi rencana program itu dengan memanggil pimpinan organisasi perangkat daerah teknis, sehingga informasi yang disampaikan ke masyarakat bisa lebih lengkap dan jelas. (cem)