Beranda blog Halaman 792

Sumbawa Siapkan Langkah Taktis Terkait Aset yang Dikuasai Masyarakat

0
Didi Hermansyah(ekbisntb.com/ils)

Sumbawa Besar (ekbisntb.com) – Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sumbawa, tengah menyiapkan langkah taktis untuk mengembalikan aset berupa dua bidang tanah yang dikuasai masyarakat di desa Kelungkung, Kecamatan Batulanteh dengan tahun perolehan 1976.

“Kami tetap mencari solusi terhadap aset yang masih dikuasai masyarakat tersebut dengan tetap mengacu pada regulasi yang ada karena faktanya aset itu sudah tercatat dalam inventaris daerah,” Kata Kepala BKAD Sumbawa, Didi Hermansyah kepada Ekbis NTB, Senin 25 November 2024.

Didi meyakinkan, terhadap aset tersebut pihaknya akan segera berkoordinasi dengan pemerintah provinsi untuk pola penanganan lebih lanjut. Hal tersebut dilakukan untuk menekan terjadinya hal yang tidak diinginkan saat aset tersebut diambil kembali oleh pemerintah.

“Tetap akan kita rapatkan terlebih dahulu terkait jalan keluar terbaik, karena tidak ingin terjadi hal yang tidak diinginkan di masyarakat ketika aset tersebut diambil kembali,” ujarnya.

Didi merincikan, luas tanah tersebut sekitar 5.000 meter persegi diperuntukkan untuk kebun coklat dan 5.000 meter persegi lainnya untuk kebun cengkeh. Dimana pada awalnya tanah tersebut digunakan sebagai kebun percontohan Dinas perkebunan dan tanah itu sudah dikuasai masyarakat.

“Tanah tersebut sudah dikuasai oleh masyarakat sejak tahun 1998, tanah tersebut juga sudah kita upayakan untuk kita ambil alih menjadi aset daerah tetapi masih belum ada titik terang,” ujarnya.

Dikatakannya, tanah seluas 5.000 meter persegi untuk perkebunan coklat saat ini dikuasai oleh satu orang. Sementara untuk lahan seluas 5. 000 meter persegi untuk tanaman cengkeh dikuasai enam orang dan sudah dilakukan beberapa kali pertemuan dengan orang yang menguasai agar mereka segera mengembalikan ke dastah.

“Jadi, terhadap aset tersebut sudah kita lakukan beberapa kali pertemuan termasuk kami juga sudah mengupayakan adanya surat pernyataan dari Kadis Perkebunan periode 1991-2002,” sebutnya.

Saat itu Mantan Kadis Perkebunan (Muhammad Saleh) sudah menandatangani surat pernyataan atas aset tersebut. Dalam surat pernyataan itu, Muhamad Saleh mengaku bahwa tanah tersebut memang milik Pemkab Sumbawa.

“Tetapi saat pertemuan di tingkat desa, masyarakat yang menguasai tanah tersebut tidak mau mengakui pernyataan dari mantan kepala dinas itu,” jelasnya.

Selain itu, pemerintah kembali menggelar rapat pada tanggal 20 Juni, di rapat tersebut aset berupa tanah itu tercatat dalam kartu inventaris barang milik Pemkab Sumbawa. Namun masyarakat yang menguasai lahan tersebut tetap menolak untuk mengembalikan aset itu ke Pemkab Sumbawa.

“Terhadap masyarakat yang menolak menyerahkan aset tersebut, kita sudah meminta mereka untuk membuat surat gugatan tetapi hingga kini belum ada informasi terbaru. Tetapi kami tetap berkomitmen agar aset tersebut bisa diserahkan ke Pemkab Sumbawa,” tukasnya. (ils)

Makin Menggeliat, Investor Kian Tertarik Berinvestasi di KEK Mandalika

0
Pantai Aan yang berada di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika semakin cantik dan indah. Tampak sejumlah wisatawan lokal saat menikmati indah dan bersihnya Pantai Aan. (ekbisntb.com/ham)

Lombok (ekbisntb.com) – Perkembangan kawasan The Mandalika sejak beberapa tahun terakhir menunjukkan trens positif. Terutama setelah sukses menggelar ajang MotoGP selama tiga tahun berturut. Hal itu semakin menambah ketertarikan para investor untuk berinvetasi di kawasan The Mandalika. Tidak hanya investor nasional, tetapi juga investor luar negeri. Bahkan beberapa di antaranya direncanakan masuk mulai tahun depan.

“Alhamdulillah, sejak sukses menjadi tuan rumah ajang MotoGP banyak investor yang mulai menyatakan minat untuk beriventasi di kawasan The Mandalika. Terlebih tahun depan event-event di kawasan The Mandalika bakal lebih banyak lagi,” ungkap Direktur Operasi Injourney Tourism Development Corporation (ITDC) Wenda R. Nabeil, kepada Ekbis NTB, pekan kemarin.

Satu di antaranya yang akan segera dibangun yakni Hotel Jambuluwuk. Saat ini investor yang akan membangun hotel tersebut sedang dalam proses kajian teknis. Untuk kesiapan teknis pembangunan fasilitas pariwisata tersebut. Ada juga yang dalam proses desain.

Harapannya, proses pembangunan fasilitas penunjang pariwisata tersebut bisa segara dimulai pada tahun depan, sehingga kawasan The Mandalika bisa semakin berkembang dan menggelar dengan masuknya investor-investor baru tersebut. “Soal dukungan fasilitas penunjang kawasan tidak perlu diragukan. Saat ini total panjang jalan yang sudah dibangun didalam kawasan The Mandalika misalnya sudah mencapai hingga 40 km,” tandas Wenda.

Disinggung perkiraan nilai investasi yang masuk, Wenda menegaskan sampai sejauh ini masih belum bisa diperkirakaan. Karena memang rata-rata investor baru yang sudah  menyatakan minat untuk berinvetasi masih tahap analisa dan kajian, ada yang masih melakukan feasibility study hingga yang tengah memantapkan desain fasilitas pariwisata yang akan dibangun nantinya.

“Intinya buat kita semakin banyak progress semakin banyak minat tentunya semakin baik juga bagi kawasan The Mandalika,” tegasnya.

Melihat progres yang baik tersebut, dukungan dari semua elemen masyarakat masih tetap diharapkan, agar proses pengembangan kawasan The Mandalika bisa berjalan sesuai harapan dan bisa memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat di sekitar kawasan The Mandalika khususnya serta masyarakat NTB secara lebih luas lagi. (kir)

PLN UIW NTB Gelar Apel Siaga Jelang Pencoblosan Pilkada Serentak 2024

0
Apel Siaga untuk mempersiapkan keandalan pasokan listrik selama masa Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) 2024(ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – PLN Unit Induk Wilayah (UIW) Nusa Tenggara Barat menggelar Apel Siaga untuk mempersiapkan keandalan pasokan listrik selama masa Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) 2024. Masa siaga ditetapkan mulai H-3 hingga H+3 dari hari pemungutan suara, yaitu pada 24-30 November 2024.

Apel ini dilaksanakan serentak di seluruh unit operasional di NTB, termasuk Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Sumbawa dan UP3 Bima, dengan fokus menjaga keamanan pasokan listrik demi mendukung kelancaran proses demokrasi.

General Manager PLN UIW NTB, Sudjarwo, melalui sambutannya yang disampaikan oleh Senior Manager Pembangkitan, Umar Farouk Andy Saputro, menegaskan empat hal utama yang menjadi prioritas selama masa siaga.

“Kesiapan infrastruktur, kesiapan personel, komunikasi yang efektif, dan kolaborasi yang solid harus menjadi perhatian utama. Namun, yang paling penting adalah memastikan keselamatan diri, rekan kerja, dan peralatan dalam setiap aktivitas,” ujar Farouk.

PLN telah membatasi pekerjaan terencana yang berpotensi mengganggu pasokan listrik selama masa siaga, kecuali untuk situasi darurat atau perbaikan yang diperlukan demi menjaga keandalan sistem. Berbagai langkah strategis telah dilakukan, termasuk asesmen dan pemeliharaan preventif pada instalasi pembangkit, transmisi, dan distribusi guna memastikan keandalan operasional.

Sistem kelistrikan di NTB diproyeksikan dalam kondisi siap mendukung kebutuhan listrik selama PILKADA. Pada 27 November 2024, Sistem Kelistrikan Lombok diperkirakan memiliki daya mampu pasok sebesar 392 MW dengan beban puncak 346 MW, sehingga terdapat cadangan operasi sebesar 46 MW.

Sementara itu, Sistem Kelistrikan Tambora diprediksi dalam kondisi siaga dengan daya mampu pasok 150 MW dan beban puncak 146 MW, menyisakan cadangan operasi sebesar 4 MW.

Untuk menjaga keandalan, PLN telah menyiapkan posko siaga di setiap unit operasional, melibatkan 842 personel PLN dan 1.112 tenaga alih daya (TAD). Posko ini dilengkapi dengan perangkat pendukung seperti 17 Unit UPS, 46 Unit Genset, 24 Unit UGB, 4 Unit Crane, 208 Unit Mobil, 118 Unit Motor, dan 14 Unit SPKLU. Selain itu, cadangan material distribusi utama telah disiapkan dalam status aman untuk mempercepat pemulihan jika terjadi gangguan.

Selama masa siaga, PLN memprioritaskan pengamanan pasokan listrik di 22 titik penting, termasuk 11 kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan 11 kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di NTB. Pasokan cadangan seperti genset, UPS, dan petugas siaga juga disiapkan untuk memastikan kelancaran operasional di lokasi strategis tersebut.

Apel siaga ini digelar tidak hanya di Lombok, tetapi juga di UP3 Sumbawa dan UP3 Bima, dengan kehadiran seluruh Manajer Unit Pelaksana serta tenaga alih daya.

Hal ini menunjukkan komitmen bersama untuk menyukseskan agenda nasional ini. Umar Farouk mengingatkan pentingnya komunikasi dan koordinasi antarunit agar setiap kendala yang muncul dapat segera diatasi dengan solusi terbaik.

Dengan persiapan yang matang, PLN UIW NTB optimistis dapat memastikan keandalan pasokan listrik selama PILKADA 2024.

“Kami siap mendukung kelancaran proses demokrasi di NTB dengan menjaga listrik tetap andal di seluruh wilayah. Keamanan dan kenyamanan masyarakat menjadi prioritas utama kami,” pungkas Umar.(bul)

Menteri UMKM: Revitalisasi Pasar Dorong Kenaikan Rasio Wirausaha

0
Aktifitas pasar tradisional. (ekbisntb.com/ekonomibisnis.com)

Bali (ekbisntb.com) – Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menyebutkan program revitalisasi pasar diharapkan dapat mendorong rasio wirausaha di Indonesia.

Maman mengatakan rasio wirausaha nasional Indonesia masih berada di angka 3,47 persen per Oktober 2024. Dengan revitalisasi pasar, kata Maman, masyarakat akan memiliki daya tarik untuk terjun ke dunia usaha.

“Jadi ini (revitalisasi pasar) sebagai tempat sentral edukasi untuk para pengusaha-pengusaha mikro. Tentunya harapan kita adalah setiap tahun harus kita dorong naik,” ujar Maman di Jembrana, Bali, Senin.

Maman menyampaikan, Kementerian UMKM kesulitan untuk melakukan pembinaan dan menaikkan rasio wirausaha bila para pedagangnya tersebar.

Dengan adanya sentra usaha, lanjut Maman, pemberian edukasi akan lebih mudah lantaran para pedagang berkumpul di satu tempat, yakni pasar modern yang terdiri dari penjual barang kebutuhan pokok dan barang kreatif, seperti kerajinan tangan serta busana.

“Maka dari itu, lokalisir tempat sentral-sentral pasar seperti ini dalam rangka tadi untuk memfokuskan distribusi program pembinaan dan tempat pembelajaran serta pelatihan kepada pengusaha-pengusaha kita,” katanya.

Diketahui, Asia Council for Small Business (ACSB) Indonesia mengungkapkan bahwa Indonesia membutuhkan rasio 12-13 persen pelaku usaha atau wirausaha apabila ingin menjadi negara maju.

Karena itu, penting untuk memberdayakan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang ada saat ini.

Persentase wirausaha di Indonesia masih kalah jauh dibandingkan negara tetangga, seperti Singapura dan Malaysia. Bahkan persentase wirausaha di Amerika Serikat sudah mencapai 12 persen dari populasi angkatan kerja.

Sementara itu, Kementerian Koperasi dan UKM (sebelum kedua kementerian dipisah) telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan jumlah wirausaha di Indonesia, seperti pengembangan ekosistem bisnis melalui program Entrepreneur Hub, konsultasi dan pendampingan bisnis melalui Entredev, peningkatan kapasitas dan inkubasi startup, hingga fasilitasi pembiayaan wirausaha.

Kemenkop UKM mencatat selama 2021-2024, sebanyak 8.300 wirausaha telah menerima fasilitasi pengembangan kapasitas usaha melalui pendampingan, 555 startup telah mengikuti tahapan inkubasi untuk meningkatkan kapasitas usahanya, dan 642 wirausaha telah mendapatkan pembiayaan sejumlah Rp195,1 miliar. (ant)

Deviden BUMN Tercapai 100 Persen Senilai 85,5 Triliun

0
Menteri BUMN Erick Thohir(ekbisntb.com/ist)

Jakarta (ekbisntb.com) – Kinerja positif ditunjukkan BUMN dengan mencatat kenaikan deviden bagi negara di tahun 2024.

Jika di tahun 2023, deviden yang disetor ke negara mencapai kisaran Rp 81,2 triliun, kini di tahun 2024 angkanya naik menjadi Rp 85,5 triliun.

PT Bank Rakyat Indonesia mencatat setoran deviden terbesar dengan angka Rp 25,7 triliun.

Diikuti Bank Mandiri (Rp 17,1 triliun), Mind ID (Rp 11,2 triliun), Pertamina (Rp 9,3 triliun), Telkom (9,2 triliun), BNI (Rp 6,2 triliun), PLN (Rp 3 triliun), Pupuk Indonesia (Rp 1,2 triliun), Pelindo (Rp 1 triliun), dan BTN (Rp 420 miliar) sebagai 10 besar BUMN penyumbang deviden terbesar.

Deviden yang telah disetorkan BUMN per 7 November 2024 pada negara itu telah meningkatkan pendapatan negara. Sehingga pendapatan negara dari dividen BUMN tercapai 100 persen.

Kementerian BUMN memberi apresiasi atas kinerja sejumlah perusahaan milik negara. “Tentu hal tersebut tidak lepas dari upaya-upaya yang dilakukan oleh segenap pengurus, karyawan dan juga didukung oleh sejumlah kementerian yang terkait,” demikian keterangan tertulis Kementerian BUMN, Jumat, 22 November 2024.

Menteri BUMN Erick Thohir, juga turut memberi apresiasi atas kinerja positif BUMN yang mampu meningkatkan setoran pendapatan pada negara.

Namun Erick menegaskan bahwa performa ini bisa semakin baik lagi seiring dengan sejumlah upaya transformasi yang terus dilakukan BUMN.

“Terima kasih atas kinerja yang positif yang selama ini telah ditorehkan oleh BUMN-BUMN. Tapi saya yakin bahwa performa ini bisa semakin baik seiring dengan semangat BUMN untuk memaksimalkan potensi yang telah ada sekaligus mengeksplorasi peluang baru. Jadi kuncinya tak hanya memanfaatkan sumber pendapatan yang telah eksis, tapi mengeksplorasi dan berinovasi untuk membuka potensi pendapatan baru,” ujar Erick.

Kenaikan dividen ini menjadi suntikan positif bagi pemerintahan Prabowo yang ingin menaikkan pemasukan negara di berbagai sektor.

Kenaikan dividen ini pun membuktikan konsistensi peningkatan kinerja bisnis BUMN yang semakin baik, terutama pasca pandemi Covid-19.

Untuk target dividen tahun 2025 yang telah diputuskan oleh Pemerintah dan DPR RI sebesar Rp 90 triliun, Kementerian BUMN optimistis dapat mencapai target tersebut. Ini dengan memperhatikan kinerja BUMN sampai dengan November ini yang terus mencatat angka positif.(bul)

REI NTB Minta Rencana Menaikkan Pajak 12 Persen Ditangguhkan

0
H. Heri Susanto, Ketua REI NTB(ekbisntb.com)

Lombok (ekbisntb.com) – Pengusaha property di Provinsi Nusa Tenggara Barat meminta kepada pemerintah untuk menangguhkan rencana menaikkan tarif pajak dari 11 persen menjadi 12 persen berlaku pada awal tahun 2025.

Dorongan untuk penangguhan pemberlakukan kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming ini sebagai bentuk kekhawatirkan akan beratnya rantai ekonomi di sektor property, terutama rumah komersil.

Ketua Real Estate Indonesia (REI) Provinsi NTB, Heri Susanto di Mataram, Senin, 25 November 2024 mengatakan, kendatipun pengusaha property di NTB sebagian besar membangun rumah subsidi yang tidak kenapa PPN, tetapi dampaknya akan sangat besar terutama kepada proyek-proyek rumah komersil.

“Kalau rumah subsidi tidak berdampak, karena tidak dikenakan PPN. Tapi kalau komersil, itu bisa dahsyat dampaknya. Saya prediksi dengan kenaikan PPN sampai 12 persen, potensi rumah komersil yang sudah mulai bagus pergerakannya, akan turun lagi,” ujarnya.

Apalagi usaha property saat ini dipengaruhi isu-isu pemerintah memberikan rumah gratis kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Isu tersebut menurutnya perlu dibijaksanai oleh pemerintah.

Persoalannya menurut Heri Susanto, bukan terletak kepada masyarakat diberikan gratis rumah. Tetapi kepada usaha ikutan sektor property secara menyeluruh.

Sebagaimana diketahui, Menteri Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait belum lama ini melaksanakan groundbreaking pembangunan rumah gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Kabupaten Tangerang, Banten.

Menteri Maruarar, menyumbangkan lahan 2,5 hektare untuk proyek di Desa Sukawali, Kecamatan Pakuhaji. Sementara itu, pembangunan rumah digarap oleh salah satu perusahaan property nasional. Ada 250 unit rumah tipe 36 yang bakal dibangun. Namun, ia masih menggodok sasaran penerima rumah gratis ini berikut mekanismenya.

Niat baik untuk memberikan rumah gratis kepada masyarakat ini, menurut Heri sangat bagus. apalagi kepada masyarakat yang memang kurang mampu, penanganan sosialnya sangat didukung. Namun dikhawatirkan kebijakana ini berdampak negative kepada pengembang, dan lebih dari 100 sektor terkait perumahan.

“Sekarang masyarakat dibawah pada nunggu rumah gratis. Padahal mereka nggak tau persyaratannya apa. Secara otomatis, isu ini membuat orang jadi tidak beli rumah subsidi. Kalau orang sudah nggak mau beli rumah subsidi, bagaimana dampaknya kepada pengembang-pengembang yang sudah dan akan membangun rumah subsidi. Kan otomatis ekonomi akan terdampak besar, karena semua usaha ikutan property akan terdampak langsung” kata Heri.

Karena itu, REI terus menyuarakan kepada pemerintah agak melakukan kajian secara mendalam dan komprehensif terhadap kebijakan-kebijakan baru yang akan diterapkan, khususnya Kementerian Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PKP).

REI NTB juga berharap, seharusnya, pemerintah membantu masyarakat , terutama yang memiliki kolektabilitas (status pembayaran kredit yang menunjukkan kemampuan peminjam untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran atau pinjaman) tinggi di bank.

“Harusnya itu (status kredit macet) saja dihapus. Kalau petani, UMKM hutangnya bisa diputihkan, masak iya sih sekedar untuk memutihkan kolektabilitas di bank nggak bisa. Kan Cuma memutihkan status konsumen di bank. Hanya butuh kebijakan. Gak pake duit. Supaya namanya kembali pulih di bank, dan bisa ngajukan KPR. Kalau memutihkan utang kan jelas pakai uang,” tandasnya. (bul)

Edy Sofyan Terpilih jadi Ketua APJATI NTB, Siapkan Program Perioritas Ambulance Gratis Bagi PMI

0
Sebelah kiri bawah, Said Saleh Alwaini Ketum DPP Apjati 2024 – 2029, dan dibelakangnya Ketum DPD Apjati NTB,H Edy Sopyan, usai Munas APJATI di Jakarta(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – H. Edy Sofyan terpilih menjadi Ketua DPD Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (Apjati) Provinsi NTB periode 2024-2029 mendatang. Menggantikan ketua sebelumnya, H. Muhammadon.

Pemilihan dilakukan melalui mekanisme Musyawarah Daerah (Musda) yang digelar di Jakarta, 21 November 2024, bersamaan dengan Musyawaprah Nasional (Munas) yang juga memilih ketua baru, yaitu, Said Saleh Alwaini.

Sejumlah program disiapkan pengurus baru, baik DPP Apjati, maupun DPD Apjati NTB. H. Edy Sofyan di Mataram, Senin, 25 November 2024 mengatakan, setelah terpilihnya, rencananya ia akan melakukan rapat konsolidasi dengan perusahaan-perusahaan pengirim PMI serta pengurus, dan akan berkoordinasi langsung dengan Pemda di Kabupaten/Kota di NTB, serta stakeholder terkait di lingkungan pemerintah Provinsi NTB. Seperti Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi NTB, BP2MI di Mataram, maupun Imigrasi.

“Saya juga berencana undang Pj. Gubernur, kita duduk satu meja semua pihak untuk membahas persoalan dan kebijakan-kebijakan strategis terkait PMI,” katanya.

Apalagi, NTB di Indonesia adalah salah satu lumbung PMI. Menurutnya, Apjati NTB dibawah kepemimpinannya akan berusaha menjadi mitra strategis pemerintah dalam pembangunan melalui sektor ketenagakerjaan luar negeri.

“Ada sejumlah hal yang menjadi perhatian kita terkait PMI. Nanti kita bersama-sama melakukan perbaikan terus menerus dari hulu ke hilir. Kita tunggu Pilkada selesai dulu,” katanya.

Meski demikian, politisi Partai Golkar Kota Mataram menegaskan, program strategis yang sangat ingin diwujudkannya dalam waktu dekat. Yaitu, penyediaan ambulance gratis bagi PMI. Komisaris Utama PT. Cipta Rezeki Utama ini menyampaikan, pemulangan PMI NTB dari luar negeri dalam keadaan sakit, cacat, menggunakan kursi roda, bahkan meninggal dunia masih sering dijumpai.

Dalam keadaan PMI mendapat musibah itu, Apjati NTB akan hadir sebagai bentuk tanggungjawab kemanusian kepada para pahlawan devisa.

“Rencananya saya yang akan siapkan dulu ambulance gratis untuk PMI ini. dari pada mereka pulang ke rumahnya bisa saja menggunakan fasilitas ambulance gratis tapi dikenakan biaya BBM, kan berat juga. Tetap saja namanya menyewa. Dengan ambulance gratis yang akan disiapkan gratis oleh Apjati NTB ini, nanti tidak boleh ada serupiahpun biaya yang dikeluarkan oleh PMI,” katanya.

Apjati NTB yang akan menanggung seluruh biaya pemulangan hingga ke kampung halaman PMI. Walaupun PMI tersebut diantas hingga ke Sape, ujung timur wilayah Provinsi NTB.

“Pokoknya, pulang ke mana saja se kabupaten/kota di NTB ini, akan diantar nanti secara gratis,” jelas Edy.

Ia menambahkan, ambulance gratis Apjati NTB sebagaimana rencananya, akan diparkirkan di bandara internasional Zainuddin Abdul Madjid. Sehingga, saat PMI yang membutuhkan sudah turun pesawat, tinggal diantar langsung tanpa harus menunggu lama.

Ia berharap, kedepan sinergi yang kuat dengan seluruh stakeholder terkait untuk program-program PMI, khususnya di Nusa Tenggara Barat.(bul)

Mendag Pastikan Harga Minyakita Turun Pekan Ini

0
Sejumlah warga membeli minyak goreng subsidi (MinyaKita,red) (ekbisntb.com/ant)

Yogyakarta (ekbisntb.com) – Menteri Perdagangan Budi Santoso memastikan harga minyak goreng rakyat atau Minyakita yang saat ini mengalami kenaikan di atas harga eceran tertinggi (HET), bisa normal kembali pada pekan ini.

“Kita pastikan bahwa mulai minggu ini mudah-mudahan sudah tidak ada lagi daerah-daerah tertentu yang harganya naik,” kata Budi usai memantau harga dan pasokan sembako di Pasar Prawirotaman, Kota Yogyakarta, DIY, Senin.

Mendag mengakui secara nasional harga Minyakita memang mengalami kenaikan, akan tetapi dia menyebut kenaikannya tidak terlalu signifikan.

Selain itu, Budi menegaskan bahwa kenaikan harga Minyakita tersebut tidak terjadi di semua daerah.

“Di daerah-daerah, banyak juga yang normal. Hanya daerah-daerah tertentu saja,” ujar dia.

Untuk menekan harga Minyakita, Budi mengaku bakal segera mengumpulkan para distributor dan produsen demi memastikan stok mereka terjamin sampai ke para pengecer.

“Secepatnya, minggu ini kita berkumpul dan kita sudah informasikan kepada produsen dan distributor. Kita sudah himpun mereka untuk tetap menjaga stok para pengecer,” ujar dia.

Sementara itu, Mendag Budi juga mengatakan bahwa berdasarkan hasil pemantauan, harga sembako di Pasar Prawirotaman, Kota Yogyakarta, dalam kondisi normal. Bahkan, untuk harga beberapa komoditas seperti cabai justru mengalami penurunan.

“Harga-harga stabil, telur, kemudian beras, daging sapi, daging ayam, semua normal. Mudah-mudahan ini terus akan normal sampai Natal dan Tahun Baru nanti dan setelahnya pun kita berharap harga-harga pokok menjadi normal,” ujar Budi.

Sebelumnya, dalam rapat inflasi daerah pada Senin 18 November 2024, Kemendag mencatat hingga 15 November 2024, terjadi kenaikan harga Minyakita menjadi Rp17.058 per liter atau naik 1,05 persen dibandingkan pekan sebelumnya.

Harga tersebut jauh dari HET, yang telah ditetapkan sebesar Rp15.700 per liter. Kenaikan ini terjadi di 82 kabupaten/kota di Indonesia.

Kemendag juga menyebut bahwa harga Minyakita di 32 kabupaten/kota wilayah Indonesia bagian timur menembus Rp18.000 per liter sampai Rp20.000 per liter. (ant)

Pusat Penanganan Penipuan Transaksi Keuangan Diluncurkan

0
Acara Indonesia Anti-Scam Centre/IASC(ekbisntb.com/bul)

Jakarta (ekbisntb.com) – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama anggota Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) lainnya yang didukung oleh asosiasi industri jasa keuangan melakukan soft launching Indonesia Anti-Scam Centre/IASC (Pusat Penanganan Penipuan Transaksi Keuangan) di Kantor OJK, Jakarta, Jumat, 22 November 2024.

IASC merupakan forum koordinasi antara OJK, anggota Satgas PASTI dan pelaku industri jasa keuangan untuk penanganan penipuan (scam) yang terjadi di sektor keuangan secara cepat dan berefek-jera.

Pembentukan IASC bertujuan untuk mempercepat koordinasi antar-penyedia jasa keuangan dalam penanganan laporan penipuan dengan melakukan penundaan transaksi dan pemblokiran rekening terkait penipuan, kemudian melakukan identifikasi para pihak yang terkait penipuan, mengupayakan pengembalian dana korban yang masih tersisa, dan melakukan upaya penindakan hukum.

Pembentukan forum koordinasi ini dilakukan untuk merespons makin maraknya penipuan di sektor keuangan yang terjadi saat ini dan semakin besarnya nominal dana korban yang hilang. Saat ini IASC telah didukung oleh asosiasi industri perbankan, penyedia sistem pembayaran, dan e-commerce.

Pada tahap soft launching ini sudah bergabung 79 bank di IASC dan kemudian dalam pelaksanaannya akan terus dilakukan pengembangan ke tahap berikutnya.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen Friderica Widyasari Dewi dalam acara peluncuran itu mengatakan masyarakat sudah banyak yang menjadi korban penipuan atau scaming di sektor jasa keuangan sehingga kejahatan ini harus segera dicarikan tindakan penanggulangannya.

“Sudah terlalu lama kita membiarkan ini terjadi dengan berakhirnya hilangnya uang yang mungkin selama puluhan tahun ditabung untuk masa tua atau untuk pendidikan anak dan sebagainya. Kita sama-sama harus bisa melakukan sesuatu bersinergi untuk melindungi konsumen dan masyarakat Indonesia,” kata Friderica.

“Ini janji kita untuk bisa melaunching Indonesia Anti-Scam Center di hari ulang tahun OJK sebagai hadiah OJK untuk bangsa Indonesia,” tambah Friderica.

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar dalam sambutannya menyampaikan bahwa penipuan atau scaming di sektor keuangan adalah kejahatan yang tidak ada batasnya dengan dampak yang sangat besar dan luas, sehingga upaya penanganannya dengan pembentukan IASC harus segera dilakukan untuk mengurangi potensi kerugian masyarakat.

Dengan adanya IASC ini, korban dapat menyampaikan laporan kejadian penipuan sektor keuangan melalui website IASC dengan alamat http://iasc.ojk.go.id dengan melampirkan data dan dokumen bukti terkait.

Website IASC mudah digunakan melalui piranti handphone sehingga diharapkan korban dapat melaporkannya dengan segera. Hal tersebut sangat penting karena kecepatan pelaporan sangat berpengaruh terhadap dana korban yang dapat diselamatkan. Dalam hal masyarakat atau korban membutuhkan informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Layanan Konsumen OJK Kontak 157 atau melalui email : iasc@ojk.go.id.

Korban juga dapat melaporkan penipuan kepada penyedia jasa keuangan yang digunakan untuk kemudian laporan tersebut akan dikoordinasikan lebih lanjut melalui IASC.(bul)

TPAKD Terbentuk di Seluruh Indonesia

0
Plt. Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK M. Ismail Riyadi(ekbisntb.com/bul)

Sorong (ekbisntb.com) – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama instansi dan stakeholder terkait telah berhasil membentuk Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di seluruh wilayah Indonesia yakni sejumlah 38 TPAKD di tingkat provinsi dan 514 di tingkat kabupaten/kota.

Pembentukan TPAKD di seluruh provinsi dan kabupaten/kota dilakukan OJK guna mendorong percepatan akses keuangan di daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah serta mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera.

Pembentukan TPAKD yang terakhir dilakukan di wilayah Papua, yang pelaksanaannya diselenggarakan serentak di Sorong, Selasa, 19 November 2024.

Plt. Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK M. Ismail Riyadi mengatakan bahwa pembentukan TPAKD juga merupakan upaya OJK untuk mewujudkan amanat sebagaimana disebutkan pada Undang-Undang No.59 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 yaitu target inklusi keuangan 91 persen pada tahun 2025 dan 98 persen pada tahun 2045.

Ismail juga mengungkapkan bahwa keberadaan TPAKD memiliki peran penting dalam penyediaan akses keuangan yang accessible (mudah diakses/dijangkau), flexible (tidak kaku), dan affordable (berbiaya rendah).

Akses/inklusi Keuangan merupakan katalis penting dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan yang juga akan mengurangi kemiskinan dan menjaga stabilitas keuangan. Oleh karenanya, akses keuangan yang luas dan merata memainkan peran penting dalam mendukung masyarakat rentan dan memperkuat pondasi ekonomi yang lebih luas.

Plh. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri Horas Maurits Panjaitan mengharapkan TPAKD dapat mendukung upaya pembangunan ekonomi daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“TPAKD lahir sebagai tim koordinasi yang sangat penting bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah dan para pemangku kepentingan dalam percepatan akses keuangan di daerah, mendukung kemandirian daerah, peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat di daerah,” kata Horas.Inisiasi pembentukan TPAKD berawal pada 2016, melalui pertemuan Presiden RI Joko Widodo dengan Ketua Dewan Komisioner OJK, Gubernur BI dan para Menteri Kabinet Kerja yang menyampaikan perlunya upaya peningkatan akses keuangan di Indonesia.

Sebagai tindak lanjut pertemuan dimaksud, Kemendagri mengeluarkan Radiogram No.T-900/634/Keuda tanggal 19 Februari 2016 tentang Pembentukan TPAKD. Dalam rangka akselerasi pembentukan TPAKD dimksud, pada tahun 2021, juga telah diterbitkan SE Mendagri No.900/7105/SJ tanggal 15 Desember 2021 tentang Pembentukan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah.

Beberapa program kerja yang secara aktif telah diimplementasikan melalui TPAKD antara lain program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR), Kredit /Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR), Kredit/Pembiayaan Sektor Prioritas (KK/PSP) Pertanian, Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI), Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai) dan lainnya.(bul)