Beranda blog Halaman 769

Perluasan Areal Tanam, Distan Lobar Bangun 28 Paket Irigasi  Pertanian Senilai Rp3,4 Miliar

0
Irigasi perpompaan bertekanan dibangun Distan Lobar di wilayah Banyu Urip. (ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Untuk mendukung Perluasan Areal Tanam (PAT) Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pertanian (Kementan), Dinas Pertanian Lombok Barat mendapatkan program irigasi sumur dangkal (permukaan) dan sumur dalam sepanjang tahun 2024.

Sebanyak 28 titik sumur dangkal, sumur dalam dan air permukaan dari Kementan dibangun tersebar hampir di seluruh wilayah Lobar dengan anggaran Rp3,3 miliar hingga Rp3,4 miliar.

Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Peranian (Kabid PSP) pada Distan Lobar, I Nyoman Sugiartha, dikonfirmasi media menyampaikan sepanjang tahun 2024 terdapat 28 titik sumur air dalam dan permukaan dari bantuan Kementan yang dibangun di Lobar.

“Ada 28 titik berupa sumur dangkal, sumur dalam maupun air permukaan yang kami bangun. Kalau air dalam itu sumur bor, baik sumur dalam dan sumur dangkal,” katanya, Rabu 11 Desember 2024.

Daerah yang disasar, terutama di wilayah yang tidak memiliki Indeks Pertanaman (IP) atau daerah tadah hujan. Dan daerah yang IP 100 atau sekali taman bisa dua kali tanam, sehingga dengan adanya program bantuan ini, meningkatkan IP. Yang tadinya sekali tanam padi menjadi dua kali atau tidak bisa ditanami padi menjadi bisa ditanam sekali dan mampu meningkatkan IP dan otomatis produktivitas padi meningkat.

Di wilayah seperti Banyu Urip dibangun irigasi perpompaan bertekanan  menggunakan tenaga hybrid tenaga surya. Sebab beberapa keluhan petani, bertambahnya biaya produksi akibat pengeluaran pembelian BBM untuk menyedot air. “Dengan irigasi bertenaga surya, kita Kerjasama dengan tim ahli Unram, kebetulan tahun ini kita dapat satu untuk percontohan di Banyu Urip,”imbuhnya.

Target luas perluasan areal tanam dari bantuan ini, satu titik sumur dalam atau dangkal minimal 5 hektar. Sedangkan air permukaan itu targetnya 10 hektar. Namun ini tergantung kondisi daerah, karena melihat ketersediaan air. Seperti di Mareje, ditemukan titik air besar, sehingga kalau di sana menggunakan irigasi bertekanan, maka tiap saat bisa sedot airnya, karena ketersediaan air besar. Namun berbeda dengan di Gumisa, debet airnya kecil, sehingga sumur dalam, berupa sumur bor. “Itu wajib kita geolistrik dulu,”imbuhnya.

Dalam hal ini masing-masing titik dibangun  dengan anggaran Rp112 juta, sehingga kalau ditotal anggarannya Rp3,1 miliar ditambah dengan irigasi bertekanan 326 juta lebih maka total 3,4 miliar. Sedangkan kalau support dari APBD nihil. “Kalau dari APBD tidak ada, ini kita dapat dari pusat,” ujarnya.

Yang jelas, tambah dia, program ini sebagai upaya dan komitmen untuk membantu petani Lobar, sehingga pihaknya pun mengambil program pusat ini.(her)

Tim Terpadu Tertibkan Lapak PKL

0
Personel Sat Pol PP Kota Mataram menertibkan lapak PKL di Kelurahan Pagutan pada, Rabu 11 Desember 2024 kemarin. Pembongkaran lapak disebabkan pedagang melanggar Perda Nomor 11 Tahun 2012 tentang Trantibum. (ekbisntb.com/cem)

Lombok (ekbisntb.com) – Tim terpadu terdiri dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mataram, Dinas Perdagangan, TNI dan Polri menertibkan lapak pedagang kaki lima (PKL) di Jalan Bung Hatta pada, Rabu 11 Desember 2024 kemarin. Lapak PKL dibongkar karena disinyalir melanggar aturan.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mataram, Irwan Rahadi menerangkan, penertiban lapak pedagang kaki lima telah dilakukan bersama tim terpadu yang terdiri dari Satuan Polisi Pamong Praja,Dinas Perdagangan, TNI-dan Polri. Lapak PKL ini dibongkar setelah pedagang diberikan surat teguran terakhir pekan kemarin. “Sekarang tim sedang action membongkar lapak pedagang,” terangnya.

Lapak PKL yang dibongkar difokuskan di wilayah Kelurahan Pagutan, Kecamatan Mataram. Satu titik lainnya yakni pedagang yang memanfaatkan trotoar sebagai tempat berjualan masih ditunda. Irwan menegaskan, aktifitas PKL melanggar Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 11 Tahun 2012 tentang ketertiban umum. “Sementara kawasan yang kedua itu rentan terhadap air meluap karena penutupan saluran,” ujarnya.

Irwan menegaskan, penertiban lapak PKL berjalan lancar atau tidak ada perlawanan dari pedagang. Sebelum pembongkaran telah diberikan surat peringatan dan dipersilahkan membongkar sendiri lapak mereka. Akan tetapi, saat tim terpadu turun belum dilakukan pembongkaran secara mandiri sehingga dilakukan pembongkaran oleh petugas. “Kalau mereka melawan langsung kita amankan,” demikian kata dia.(cem)

Dipicu Kelesuan Ekonomi, Pelaku UMKM Unggulan Kesulitan Pasarkan Produk

0
H. Muhammad Ramadhani. (ekbisntb.com/cem)

Lombok (ekbisntb.com) – Kota Mataram memiliki kerajinan emas, mutiara, dan cukli sebagai produk unggulan. Produk ini sebelumnya memiliki peminat tinggi di tingkat domestik maupun mancanegara. Kondisi kelesuan ekonomi memicu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) unggulan kesulitan memasarkan produk mereka.

Kepala Dinas Perindustrian, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah Kota Mataram, H. Muhammad Ramadhani menjelaskan, pemasaran produk pelaku usaha mikro,kecil, dan menengah di Kota Mataram memiliki kendala secara ekstrenal disebabkan kelesuan ekonomi. Hal ini ditunjukan kunjungan wisatawan masih sangat stagnan atau tidak ada sesuatu yang membuat orang atau wisatawan mau datang berbondong-bondong ke Kota Mataram tanpa ada event yang digelar secara rutin atau kalender event, sehingga berdampak pada UMKM sifatnya kelas mikro bergerak hanya untuk bertahan hidup. UMKM unggulan berorientasi ekspor tidak berbicara banyak. “Sekarang ini, pelaku UMKM unggulan kesulitan pasarkan produknya karena kelesuan ekonomi,” terangnya.

Ia mencontohkan, kegiatan ITE BEGAWE yang digelar Pemerintah Provinsi NTB ternyata banyak produk UMKM yang dikurasi dan diklaim memiliki daya saing. Faktanya, produk UMKM belum ada yang dibeli dari warga luar NTB, melainkan warga lokal. Itupun kata Dhani, hanya makanan dengan harga murah alias terjangkau.

Justru, ia mengapresiasi pelaku UMKM atau perajin mutiara di Sekarbela relatif bertahan meskipun harga cukup mahal. Tetapi tantangan dihadapai saat ini adalah banyak pembeli dari luar negeri yang datang seperti China, justru kembali menjual mutiara ke pengunjung atau wisatawan dari China dengan harga mahal. “Dia memang beli mutiara di pelaku UMKM dengan harga murah kemudian dijual dengan harga mahal. Mereka sengaja berjualan di sini untuk melayani wisatawan dari China,” terangnya.

Dengan kelesuan ekonomi seperti saat ini, ia bingung mencarikan strategi pemasaran karena banyak faktor terkait, sehingga paling tidak pelaku UMKM bisa bertahan sudah bagus dalam kondisi kelesuan ekonomi. Ia menyarankan paling penting adalah UMKM di Kota Mataram bisa menciptakan inovasi produk sehingga ada sesuatu yang baru ditawarkan kepada masyarakat. “Jika ada produk baru maka akan peminatnya,” demikian kata dia. (cem)

Cuaca Ekstrem, 25 Hektar Lahan Pertanian Terancam Gagal Panen

0
Petani di Kelurahan Jempong terpaksa memanen padi mereka yang terendam akibat luapan saluran. Panen sebelum waktunya dilakukan untuk mengurangi kerugian. Seluas 25 hektar tananam padi di Kota Mataram terancam gagal panen. (ekbisntb.com/cem)

Lombok (ekbisntb.com) – Hujan lebat disertai angin kencang yang terjadi beberapa hari ini di Kota Mataram mengakibatkan padi milik petani jatuh dan terendam air. Seluas 25 hektar lahan pertanian terancam gagal panen.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Pertanian Kota Mataram, H. Irwan Harimansyah ditemui pada, Rabu 11 Desember 2024 menjelaskan, cuaca ekstrem seperti hujan lebat disertai angin kencang memiliki dampak terhadap tanaman milik petani. Dari luas lahan pertanian 75 hektar terdapat 25 hektar tanaman padi milik petani di Kecamatan Sekarbela, terancam gagal panen.

Selain cuaca ekstrem, kondisi ini diperparah oleh sistem sanitasi yang kurang disebabkan pembangunan sehingga sedimentasi di saluran tinggi mengakibatkan pendangkalan. “Jadi air meluap atau tergenang,” terangnya.

Dinas Pertanian belum menghitung potensi kerugian yang dialami petani. Akan tetapi, pihaknya telah berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Mataram untuk melakukan normalisasi guna mencegah meluasnya lahan pertanian yang terendam. “Sebenarnya dulu mau dilakukan normalisasi tetapi karena letaknya dalam sehingga tidak memungkinkan,” ujarnya.

Irwan menyayangkan petani tidak masuk dalam asuransi usaha tanaman pertanian (AUTP) padahal mereka adalah petani penggarap. Sementara, asuransi yang dibayarkan hanya Rp75 ribu per hektar dan mereka akan mendapatkan ganti rugi cukup besar apabila terjadi kerusakan akibat bencana alam seperti banjir, terserang hama, dan lain sebagainya.

Irwan juga Kepala Dinas Perikanan Kota Mataram menegaskan, organisasi perangkat daerah (OPD) teknis tidak mungkin untuk memberikan bantuan sehingga dianjurkan petani untuk mengikuti asuransi. “Makanya kita anjurkan mereka untuk mengasuransikan tananam pertanian mereka supaya mendapatkan ganti rugi dari pemerintah apabila terjadi seperti sekarang ini,” jelasnya.

Sebenarnya, kejadian seperti ini yang dikhawatirkan menimpa petani cuma agak sulit meyakinkan petani dengan berbagai pertimbangan dan alasan mereka. Terendamnya 25 hektar lahan pertanian diharapkan tidak mengganggu target serapan gabah kering mencapai 25 ribu ton perhari. Pasalnya, kebutuhan beras menjelang perayaan Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2025 sangat tinggi. “Kita koordinasikan dengan Dinas Ketahanan Pangan agar pasokan beras mencukupi untuk kebutuhan nataru,” demikian kata dia. (cem)

Jadi Beban Pemda, Kemendagri Minta BUMD ‘’Sakit’’ Dibubarkan

0
Azwan dan H. Wirajaya Kusuma (ekbisntb.com/ham)

Lombok (ekbisntb.com) – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengingatkan agar Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tidak terus menjadi beban pemerintah daerah. Setiap tahun BUMD dialokasikan anggaran pada APBD, namun operasional BUMD justru semakin merugikan pemerintah daerah.

Terhadap BUMD yang selalu membebani daerah Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD) Ahli Utama Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemendagri, Drs. Azwan, M.Si., meminta agar pemerintah daerah membubarkan BUMD yang dinilai sakit tersebut. Menurutnya, dari hasil pengawasan yang dilakukan terhadap BUMD di seluruh Indonesia banyak yang ‘’sakit’’ dan hanya beberapa yang memberikan keuntungan.

‘’Kalau ‘’sakit’’ terus diberikan obat dan tidak bisa sembuh. Nah yang seperti ini yang dibubarkan. Jangan sampai menjadi beban daerah. Banyak penyertaan modal yang dikucurkan, tapi BUMD-nya tidak memberikan keuntungan. Terhadap potensi seperti ini sebaiknya dibubarkan,’’ ujarnya saat menjadi pembicara pada Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah (Rakorwasda) dan Gelar Pengawasan Daerah di Mataram, Rabu 11 Desember 2024.

Selain itu, tambahnya, terhadap pengurus BUMD yang menyalahgunakan wewenang  harus diserahkan pada aparat penegak  hukum untuk penanganannya. Terhadap keberadaan BUMD yang dievaluasi ini, ungkapnya, tergantung dari hasil penilaian kerja oleh BPKP, kemudian pembinaan pengawasan oleh Biro Perekonomian Setda NTB di tingkat provinsi.

‘’Nah itu kita lihat dulu adakah progres perkembangan setelah diberikan ‘’obat’’ (penyertaan modal). Ada yang mungkin kinerja BUMD ini terganggu oleh apa. Tapi ada penilai kinerja secara periodik, baik  oleh BPKP atau pembinanya,’’ terangnya.

Meski demikian, ungkapnya, dari beberapa evaluasi yang dilakukan di beberapa daerah, jika ada BUMD yang lebih banyak komisaris daripada jajaran direksi. Hal inilah yang penting dilakukan pengawasan dan evaluasi terhadap keberadaan BUMD di daerah agar tidak semakin membebani keuangan daerah.

 Menanggapi apa yang disampaikan PPUPD  Ahli Utama Itjen Kemendagri ini, Kepala Biro Perekonomian Setda NTB Drs. H. Wirajaya Kusuma, M.H., mengklaim jika seluruh BUMD yang dimilliki Pemprov NTB NTB telah memberikan manfaat atau keuntungan bagi daerah.

Wirajaya mencontohkan, BUMD di bawah koordinasi Pemprov NTB, seperti PT. Jamkrida NTB Bersaing, Bank NTB Syariah, Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan PT. Gerbang NTB Emas (GNE) selama ini sudah mampu menghasilkan laba dan menyetor dividen ke kas daerah. Itu artinya, BUMD yang selama ini diberikan penyertaan modal telah memberikan manfaat ke masyarakat, sekaligus memberikan keuntungan berupa dividen yang disetor ke kas daerah.

‘’Kalau kemarin itu, Jamkrida dividen yang disetor ke kita itu sekitar Rp1,5 miliar. BPR juga begitu, Bank NTB Syariah juga begitu ada laba yang disetor ke pemerintah daerah. Karena itu tujuannya investasi kan. Mereka bisa operasional dari keuntungan yang didapat. Sebagian keuntungan itu ada yang untuk operasional dan ada yang disetor ke kas daerah. Dalam bentuk dividen,’’ ujarnya.

Disinggung ada beberapa usaha dari BUMD yang merugikan, menurut mantan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah ini, menjadi bagian dari evaluasi. Namun, secara umum induk dari BUMD bisa memberikan keuntungan dan dividen bagi daerah, sehingga hal ini menurutnya BUMD di Pemprov NTB dalam kondisi sehat. (ham)

Soal Tunggakan Rusunawa, Dewan Minta Pengelola Berkomunikasi dengan Penghuni

0
Komisi III DPRD Kota Mataram menyimak penjelasan dari Kepala Dinas Perkim Kota Mataram H. M. Nazaruddin Fikri.(ekbisntb.com/fit)

Lombok (ekbisntb.com) – Komisi III DPRD Kota Mataram menyayangkan terjadinya tunggakan uang sewa Rusunawa (Rumah Susun Sederhana Sewa) Bintaro, Kecamatan Ampenan. Terkait tunggakan tersebut, pengelola diminta membangun komunikasi intens dengan penghuni yang menunggak.

‘’Tetapi, tentu saja, kebijakan yang diambil harus memperhatikan hak-hak masyarakat agar mereka tidak merasa dizolimi,’’ ujar Ketua Komisi III DPRD Kota Mataram, Abd Rachman, SH., kepada Ekbis NTB, usai meninjau peningkatan kapasitas Rusunawa Bintaro kemarin. Masyarakat juga perlu diberikan pemahaman bahwa kewajiban yang mereka setujui harus dipenuhi. Karena hal tersebut merupakan bagian dari kesepakatan antara penghuni dan pengelola.

Hal ini, lanjut Rachman, menjadi bahan evaluasi bagi pengelola. Secara teknis, tentu ada banyak pertimbangan yang harus diperhatikan dalam menentukan langkah yang akan diambil selanjutnya. ‘’Dalam kesepakatan awal, telah dijelaskan mengenai dampak yang timbul apabila kewajiban yang disepakati tidak dipenuhi,’’ imbuhnya.

Oleh karena itu, kata Ketua DPC Partai Gerindra Kota Mataram ini, pengelola harus tegas terhadap oknum-oknum yang tidak tertib dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan. Apakah Rusunawa perlu digratiskan untuk masyarakat? Menurut Rachman, jika kebijakan pembebasan biaya atau penghapusan tunggakan diterapkan, tentunya ada pertimbangan dari pemerintah sebelum keputusan tersebut diambil.

‘’Sebagai pihak yang mewakili masyarakat, saya sangat setuju jika ada kebijakan pembebasan biaya, tetapi kita harus melihat dalam jangka panjang. Jangan sampai penghuni merasa memiliki dan menguasai sepenuhnya tempat tinggal tersebut, yang akhirnya mengabaikan tujuan awal dari pembangunan Rusunawa,’’ terang mantan Wakil Ketua DPRD Kota Mataram ini.

Rachman menyampaikan, Pemerintah membangun Rusunawa dengan tujuan untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana atau mereka yang belum mampu menyediakan tempat tinggal sendiri. Oleh karena itu, Rusunawa disediakan sebagai alternatif tempat tinggal sementara, dengan aturan yang telah ditetapkan. Namun, ini tidak dimaksudkan untuk jangka panjang. Setelah penghuni dapat memenuhi kebutuhan tempat tinggal mereka sendiri, maka unit di Rusunawa bisa dihuni oleh keluarga baru yang membutuhkan tempat tinggal. Proses ini akan terus berlanjut, membantu mereka yang membutuhkan.

Kepala Dinas Perkim Kota Mataram, H. M. Nazaruddin Fikri, membenarkan adanya tunggakan pembayaran sewa dari penghuni rumah susun tersebut. Bahkan, tunggakan yang terjadi selama setahun, terakumulasi Rp50 juta. Dari tunggakan tersebut, memang ada pembayaran yang masuk, hanya saja tidak signifikan. ‘’Hanya 10 dari 43 penghuni yang membayar, jadi sekitar 80 persen masih belum membayar,’’ sebutnya.(fit)

Program CSR Maritim Nippon Paint Indonesia: Ajak Masyarakat Pesisir Bima Turut Serta Menjaga Ekosistem Laut

0
Program CSR Maritim Nippon Paint Indonesia: Ajak Masyarakat Pesisir Bima Turut Serta Menjaga Ekosistem Laut(ekbisntb.com/r)

Bima (ekbisntb.com) – Ekosistem laut memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan alam, dan melindunginya adalah tanggung jawab bersama. Untuk itu, Nippon Paint Indonesia mengambil langkah nyata dalam aksi Corporate Social Responsibility (CSR) #ColouringLives untuk Maritim dengan mendukung masyarakat pesisir di Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat.

Kepala Depot Lombok Nippon Paint Indonesia, Arbai mengatakan, program CSR #Colouring Lives Maritim ini, merupakan komitmen untuk turut memberikan kontribusi positif dalam merawat dan menjaga ekosistem laut, dengan menanam 1000 pohon mangrove, memberikan edukasi tentang sampah plastik dan pemanfaatannya, menghargai siswa berprestasi di SDN 01 Sape, serta meremajakan 101 kapal nelayan sebagai sarana mata pencaharian di Sape.

Program CSR #ColouringLives Maritim adalah wujud nyata pilar keberlanjutan NIPPON PAINT untuk meningkatkan kapasitas masyarakat agar lebih mandiri dan dapat berkontribusi pada pembangunan. Dalam hal ini, Nippon Paint juga mengadakan lomba kapal nelayan dengan dekorasi terbaik dan paling kreatif melalui dekorasi pada kapal menggunakan cat kayu besi Nippon Bee Brand 1000 untuk hasil yang mengkilap, cepat kering dan tahan lama.

Pada lambung kapal menggunakan Nippon Copper Paint Anti Fouling Extra untuk perlindungan maksimal terhadap kerusakan kapal dari teritip. Selain itu, nelayan juga menggunakan Elastex Waterproofing 3-IN-1 untuk mencegah kebocoran air pada bagian dalam perahu.

“Dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, Nippon Paint dapat memastikan bahwa program CSR yang dilaksanakan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekitar. Dalam hal ini, kami mendukung para nelayan di Sape melalui program pengecatan kapal nelayan agar alat sumber mata pencaharian mereka dalam kondisi baik,” papar Arbai.

Kecamatan Sape, yang terletak di Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, dikenal sebagai pintu gerbang menuju destinasi wisata di Bima. Kecamatan ini memiliki potensi ekonomi besar, terutama di sektor pariwisata, perikanan, dan pertanian. Sape, yang berbatasan dengan Laut Flores, kaya akan hasil laut seperti ikan, udang, dan rumput laut, menjadikannya pusat produksi hasil laut di Kabupaten Bima dengan banyak nelayan yang memasok pasar lokal dan ekspor.

“Melihat potensi ekonomi kelautan di Kabupaten Sape, Nippon Paint berupaya memberdayakan masyarakat dalam menjaga ekosistem laut melalui Program CSR #ColouringLives Maritim. Kami berharap dapat menjangkau lebih luas lagi masyarakat daerah pesisir lainnya yang ada di Indonesia,” tutup Arbai.

Tentang Nippon Paint Indonesia

Didirikan sejak tahun 1881, Nippon Paint merupakan perusahaan manufaktur dan pelopor industri cat di Jepang. Identik dengan produk berkualitas tinggi dengan terobosan yang inovatif, menjadikan Nippon Paint sebagai merek Cat No. 1 di Asia Pasifik yang telah tersebar di lebih dari 29 negara.

Di industri otomotif, Nippon Paint menjadi cat bagi brand terkemuka seperti Toyota, Honda, Yamaha, dan berbagai brand otomotif Jepang lainnya. Nippon Paint juga produsen terkemuka pada segmen Cat Kayu, Cat Pelindung dan Cat Kapal Laut. Prestasi yang diraih oleh Nippon Paint ini telah diakui secara global maupun nasional dengan diraihnya Best Company for Leadership Awards in Paint Technology Asia oleh IAIR Award, Company of Year dari Frost Sullivan, TOP Brand dan Superbrand. Saat ini, Nippon Paint memiliki 3 pabrik dan 80 titik distribusi di Indonesia. Nippon Paint juga memiliki lebih dari 3000 tenaga kerja di Indonesia dan terus berkomitmen memberikan solusi terbaik untuk semua kebutuhan cat Anda.

Informasi lebih lanjut mengenai Nippon Paint Indonesia: https://www.nipponpaint-indonesia.com.(r)

Kredit di NTB Sebesar Rp92,01 Triliun di Triwulan IV 2024

0
Berry Arifsyah Harahap (ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Kepala Bank Indonesia (BI) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Berry A. Harahap, menyampaikan bahwa meskipun terdapat ketidakpastian global yang masih mengintai, pertumbuhan kredit di Provinsi NTB pada triwulan IV 2024 tetap menunjukkan hasil yang positif. Secara keseluruhan, penyaluran kredit di NTB tercatat tumbuh 10,82% (yoy), sejalan dengan target pertumbuhan kredit nasional yang diperkirakan berada pada kisaran 10-12% pada tahun 2024.

Pada triwulan IV (Oktober-Desember) tahun 2024, kredit yang sudah mengucur di NTB sebesar Rp92,01 trilin. Sementara pada triwulan III (Juli -September) sebesar Rp93,20 triliun. Dan pada triwulan II (April-Juni) sebesar Rp93,05 triliun).

Berry A. Harahap menjelaskan, pertumbuhan kredit yang tetap tinggi didorong oleh sektor-sektor yang memiliki kontribusi signifikan terhadap perekonomian, terutama kredit konsumsi dan kredit investasi. Pada triwulan IV 2024, kredit konsumsi tercatat tumbuh 11,25% (yoy), sementara kredit investasi mengalami kenaikan yang lebih signifikan, yakni 14,33% (yoy).

Sektor-sektor utama yang menjadi penggerak pertumbuhan kredit di NTB, kata Berry, adalah sektor pertanian dan perdagangan. Kredit yang disalurkan kepada sektor pertanian tumbuh tinggi, mencapai 14,59% (yoy), sementara sektor perdagangan mengalami akselerasi pertumbuhan sebesar 7,49% (yoy).

“Sektor pertanian yang didorong oleh hasil komoditas lokal seperti padi, jagung, dan tembakau menjadi sektor yang sangat penting dalam mendorong perekonomian NTB,” jelasnya.

Selain itu, penyaluran kredit kepada rumah tangga (RT) juga tetap tumbuh tinggi, tercatat 11,80% (yoy), yang didorong oleh peningkatan kredit kepemilikan kendaraan (KKB), kredit pemilikan rumah (KPR), serta kredit multiguna lainnya. Kredit kepada UMKM, yang menjadi salah satu prioritas Bank Indonesia, juga mengalami pertumbuhan yang menggembirakan, yakni naik menjadi 10,45% (yoy) pada triwulan IV 2024.

Di sisi lain, likuiditas perbankan di NTB tetap terjaga dengan baik, tercatat pada angka 8,12% (yoy) untuk Dana Pihak Ketiga (DPK) pada triwulan IV 2024. Berry mengungkapkan bahwa likuiditas yang cukup memadai ini mendukung penyaluran kredit yang tetap stabil. Selain itu, rasio Non-Performing Loan (NPL) juga tetap terjaga dengan baik dan berada jauh di bawah ambang batas yang ditentukan.

Pertumbuhan DPK di Provinsi NTB pada triwulan IV 2024 juga tercatat positif sebesar 8,21% (yoy). Kenaikan ini didorong oleh pertumbuhan instrumen tabungan yang mengalami akselerasi cukup signifikan sebesar 13,43% (yoy) dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Meskipun pertumbuhan giro sedikit melandai, tetap tercatat tumbuh 12,17% (yoy).

“Pertumbuhan tabungan ini menunjukkan adanya kepercayaan masyarakat terhadap stabilitas perekonomian di NTB, dan ini menjadi indikator positif bagi perekonomian daerah,” ujar Berry.

Secara spasial, penghimpunan DPK terbesar masih berasal dari Kota Mataram dengan pangsa mencapai 69%, diikuti oleh Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten/Kota Bima. Pertumbuhan DPK ini mencerminkan konsentrasi ekonomi yang masih terkonsentrasi di wilayah urban, namun dengan tren yang juga mulai berkembang di daerah-daerah lainnya.

Meski ada pencapaian yang baik, Berry mengingatkan pentingnya menjaga keberlanjutan intermediasi ke depan. Ia mencatat bahwa meskipun sektor kredit tumbuh positif, ketidakpastian global tetap menjadi faktor yang perlu dicermati, karena dapat mempengaruhi permintaan kredit, terutama yang berasal dari sektor konsumsi dan investasi.

Berry A. Harahap juga menyebut , dengan optimisme terhadap prospek perekonomian NTB di tahun mendatang. Ia yakin bahwa dengan kondisi likuiditas yang terjaga, serta sektor-sektor utama yang terus berkembang, pertumbuhan kredit di NTB akan tetap menunjukkan hasil yang positif, meskipun ada tantangan dari faktor eksternal.

“Kami tetap optimis bahwa meskipun ada tantangan, ekonomi NTB akan terus tumbuh seiring dengan perkembangan sektor-sektor yang mendukung perekonomian daerah,” tutupnya.

Dengan perkembangan ini, Bank Indonesia terus berkomitmen untuk menjaga stabilitas perekonomian di Provinsi NTB melalui berbagai kebijakan dan pengawasan yang tepat, sambil mendukung pengembangan sektor-sektor yang menjadi pilar utama perekonomian lokal.(bul)

Rupiah Merosot Seiring Pasar Nantikan Rilis Inflasi AS

0
Kurs rupiah terhadap dolar AS(ekbisntb.com/ant)

Jakarta (ekbisntb.com) – Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan Rabu, ditutup merosot seiring pasar menantikan rilis data inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) atau Consumer Price Index (CPI) AS November 2024.

Pada akhir perdagangan Rabu, rupiah melemah 48 poin atau 0,31 persen menjadi Rp15.919 per dolar AS dari sebelumnya sebesar Rp15.871 per dolar AS.

“Hal ini terutama disebabkan oleh antisipasi para investor akan sikap dovish dari beberapa bank sentral G-10 di luar AS menjelang rilis data Consumer Price Index (CPI) AS minggu ini,” kata Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede saat dihubungi, di Jakarta, Rabu.

Josua menuturkan dolar AS diperdagangkan menguat di tengah ekspektasi sikap yang lebih dovish dari bank-bank sentral global.

Bank Sentral Australia atau Reserve Bank of Australia (RBA) mempertahankan suku bunga acuannya pada level 4,35 persen, namun mengisyaratkan kemungkinan penurunan suku bunga tahun depan karena inflasi Australia mulai melemah.

“Sinyal RBA ini mendorong dolar Australia melemah 0,98 persen ke 0,64, menjadi salah satu mata uang yang paling terdepresiasi kemarin,” ujarnya.

Selain itu, euro melemah 0,26 persen ke 1,05, karena investor mengantisipasi pertemuan kebijakan Bank Sentral Eropa atau European Central Bank (ECB) hari ini. ECB diperkirakan akan memangkas suku bunga kebijakan sebesar 25 basis poin (bps) dari 3,25 persen menjadi tiga persen pada pertemuan tersebut.

Bank of Canada juga diproyeksikan akan menurunkan suku bunga sebesar 50 bps malam ini. Oleh karena itu, hal tersebut menekan mata uang utama terhadap dolar AS. Secara keseluruhan, Indeks Dolar AS diperdagangkan menguat 0,24 persen menjadi 106,40.

“Investor cenderung menunggu keputusan dari bank-bank sentral utama di minggu ini, serta data inflasi Amerika Serikat nanti malam,” ujarnya.

Kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Bank Indonesia (BI) pada Rabu tergelincir ke level Rp15.905 per dolar AS dari sebelumnya sebesar Rp15.874 per dolar AS. (ant)

Investor Timur Tengah Siap Bangun Satu Juta Rumah Per tahun

0
Fahri Hamzah(ekbisntb.com/ant)

Jakarta (ekbisntb.com) – Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengungkapkan investor dari kawasan Timur Tengah siap membantu Indonesia untuk membangun sebanyak satu juta rumah per tahun.

Sebagaimana diketahui, melalui Surat Keputusan Bersama (SKB), pemerintah mendorong percepatan program tiga (3) juta rumah per tahun, sebagai upaya menggerakkan sektor properti dan jasa konstruksi.

“Banyak negara, terutama negara-negara yang orientasinya sebagai investment country, seperti Uni Emirat Arab, Qatar dan sebagainya, langsung mengatakan sejuta (rumah) setahun kami sanggup,” ujar Wamen Fahri setelah acara Indonesia Policy Dialogue bertajuk “Arah Baru Sektor Energi dan Perumahan” di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Rabu.

Namun demikian, Wamen Fahri menekankan ke para investor itu bahwa besaran imbal hasil (bunga) investasi, harus tetap membuat harga rumah tetap terjangkau dalam program tiga juta rumah pemerintah.

“Tapi, kami bilang kan harus bunganya lebih rendah dari yang ada Indonesia,” ujar Wamen Fahri.

Wamen Fahri mengatakan bahwa potensi investor asing untuk berinvestasi dalam program 3 juta rumah Indonesia dapat mencapai miliaran dolar Amerika Serikat (AS).

Beberapa waktu lalu, Wamen Fahri telah melangsungkan kunjungan kerja ke China dan kawasan Timur Tengah.

Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan program tiga juta rumah mulai menarik minat investor asing, namun demikian masih membutuhkan kerja keras untuk merealisasikan kerja sama dengan investor asing tersebut.

Ia menjelaskan bahwa rencana anggaran perumahan untuk tahun 2025 sebesar Rp5,07 triliun, yang mana sudah termasuk alokasi untuk Ibu Kota Nusantara (IKN) untuk tahun 2025 sekitar Rp1,2 triliun.

“Bayangkan ini anggaran kami Rp5,07 triliun pada tahun 2025. Diminta membangun, berapa banyak rumah ? Tiga juta rumah. Kalau 2024, anggarannya berapa ? Rp14,68 triliun,” ujar Maruarar Sirait. (ant)