Beranda blog Halaman 768

Aset Saham di NTB mencapai Rp2,7 Triliun

0
Ilustrasi Pasar Modal (ekbisntb.com/riset.guru)

Lombok (ekbisntb.com) – Ditengah berbagai tantangan ekonomi yang dihadapi oleh Indonesia tahun 2024 ini seperti perlambatan ekonomi global, ketidakpastian geopolitik hingga kenaikan harga energi, terjadi penambahan investor di pasar modal.

Menurut penjelasan Kepala Bursa Efek Indonesia (BBEI) NTB Gusti Bagus Ngurah Putra Sandiana di Mataram, Kamis, 12 Desember 2024, , SID (Single Investor Identification) Pasar Modal (investor Saham, Obligasi, Reksadana dan lain-lain) hingga November 2024 sebanyak 2.405.719 (YTD) menjadi 14.573.780. Sedangkan kenaikan SID Saham sendiri hingga November 2024 sebanyak 1.031.045 (YTD) menjadi 6.286.616 SID.

Penambahan jumlah investor pasar modal yang signifikan juga kontribusi dari penambahan investor saham dan investor pasar modal dari Nusa Tenggara Barat. Berdasarkan data dari Bursa Efek Indonesia (BEI), selama Januari – September 2024 investor pasar modal di NTB naik 20 % atau 24.241 SID investor baru sehingga menjadi 148.293 SID. Sementara investor saham meningkat 17 % atau 8.020 investor baru sehingga menjadi 54.747 investor pasar saham di NTB.

Berdasarkan sebaran investor di NTB per September 2024. Di Kabupaten dan Kota Bima sebanyak 7.716 SID. Dompu sebanyak 4.343 SID. Lombok Barat sebanyak 18.794 SID. Lombok Tengah sebanyak 24.193 SID. Lombok Timur sebanyak 28.431 SID. Lombok Utara 6.107 SID. Kabupaten Sumbawa 13.667 SID. Sumbawa Barat 5.732 SID. Dan Kota Bima 6.718 SID. Sementara Kota Mataram sebanyak 32.592 SID.

Secara nasional jumlah SID Pasar Modal di Provinsi NTB di peringkat 17 sedangkan SID Saham di peringkat 20 dari 34 Provinsi di Indonesia. Di Bulan September 2024, transaksi di pasar modal untuk Provinsi NTB senilai Rp831.076.654.756.

Per September 2024, total asset Saham di Provinsi NTB mencapai Rp2.792.079.955.909 sedangkan asset selain Saham senilai Rp970.309.240.487. dengan usia, investor di NTB yaitu, usia 18-25 tahun sebanyak 21.569 SID saham. Usia 26-30 tahun sebanyak 13.503 SID saham. Usia 31-40 sebanyak 12.322 SID saham. Dan usia 41-100 tahun sebanyak 7.216 SID saham.

Secara demografi, jumlah investor saham laki-laki sebanyak 36.423 orang, sedangkan investor perempuan sebanyak 18.213 orang dengan rincian pekerjaan : pegawai swasta 15.120 SID saham. Pegawai negeri sebanyak 2.727 SID saham.

Ibu rumah tangga sebanyak 2.315 SID saham. Pengusaha sebanyak 9.364 SID saham. Pelajar sebanyak 16.373 SID saham. TNI / Polri sebanyak 449 SID saham. Pensiunan sebanyak 223 SID saham. Dan guru sebanyak 1.264 SID saham. Serta lainnya sebanyak 6.881 SID saham.(bul)

Dirut Bank NTB Syariah Melapor Resmi Mengunduran Diri ke Pj. Gubernur

0
H. Wirajaya Kusuma(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Direktur Utama Bank NTB Syariah, H. Kukuh Rahardjo secara resmi menyampaikan rencana pengunduran dirinya kepada Pj. Gubernur NTB, Mayjen. Hassanudin selaku Pemegang Saham Pengendali (PSP).

Kukuh Rahardjo menemui Pj. Gubernur di ruang kerja di Pendopo, Kamis siang, 12 Desember 2024. Pj. Gubernur NTB didampingi Asisten II Setda NTB, H. Fathul Gani, dan Kepala Biro Perekonomian Setda NTB, H. Wirajaya Kusuma.

Sementara H. Kukuh Rahardjo menemui Pj. Gubernur NTB bersama Direksi, Komisaris, dan Dewan Pengawas Bank NTB Syariah.

Kepala Biro Perekonomian Setda NTB, H. Wirajaya Kusuma menyampaikan, kedatangan H. Kukuh Rahardjo untuk melaporkan secara resmi pengunduran dirinya dari jabatan Direktur Utama Bank NTB Syariah, pasca ditetapkan sebagai Direktur Bisnis Bank Muamalat Indonesia pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) di Jakarta, Rabu, 11 Desember 2024. H. Kukuh Rahardjo juga akan menyampaikan surat resmi pengunduran dirinya pada Senin, pekan depan.

Selanjutnya, kata Wirajaya, PSP juga akan melaksanakan mekanisme untuk menunjuk Plt Dirut Bank NTB Syariah, agar tidak terjadi kekosongan, hingga adanya penetapan Direktur Utama Bank NTB Syariah definitive.

“Saya sudah komunikasi juga dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait hal ini. Setelah ini ditunjuk Plt. Dirut Bank NTB Syariah, dan selanjutnya ada RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) untuk memutuskan siapa yang akan diusulkan jadi Dirut Bank NTB Syariah,” ujarnya.

PSP juga akan melakukan komunikasi dengan Bank Jawa Timur yang menjadi mitra kerjasama Bank NTB Syariah untuk pemenuhan modal inti bank sesuai POJK.

Pemegang saham, tambah Wirajaya, menyatakan ikut berbangga, pentolan Bank NTB Syariah dapat berkiprah ke pentas nasional di Bank Muamalat Indonesia. Itu menurutnya karir yang luar biasa.

Sementara itu, pengunduran diri Direktur Utama Bank NTB Syariah dipastikan tidak menggangu operasional bank.

“Karena bank ini tidak beroperasi oleh Dirut saja. Dan pak Kukuh sudah membangun system yang cukup kuat di Bank NTB Syariah. Kerja bank ini sudah by system. Jadi ndak ada yang terganggu, karena system bank yang sudah berjalan dengan baik,” jelas Wirajaya.

Selain kerja system, tim juga bekerja solid. Dari karyawan, direksi, komisaris dan pengawas. Karena itu, masyarakat, terutama nasabah, diminta untuk tak khawatir.(bul)

Menteri PPMI : Yang Mempermainkan PMI Akan Kami Cari dan Tegakkan Hukum

0
Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI), Abdul Kadir Karding(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI), Abdul Kadir Karding, menegaskan komitmennya dalam memperkuat pemberdayaan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI). Abdul Kadir menjelaskan strategi pemerintah untuk meningkatkan layanan bagi PMI, baik yang sedang bekerja di luar negeri maupun setelah purna tugas.

“NTB dipilih sebagai proyek percontohan, mengingat wilayah ini merupakan salah satu kantong utama PMI di Indonesia,” katanya, saat berkunjung ke pemilik rumah makan Sukma Rasa, mantan PMI sukses berwirausaha, di Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, Rabu malam, 11 Desember 2024.

Dalam kesempatan ini, Menteri Abdul Kadir Karding didampingi Pj. Gubernur, Mayjen TNI, Dr. Hassanudin, Kepala Dinas Nakertrans Provinsi NTB Gede Aryadi, Anggota DPR RI Muazzim, Kepala BP3MI NTB, Noerman Adhiguna.

NTB dikenal sebagai daerah dengan jumlah PMI yang signifikan. Banyak penduduk setempat yang menjadikan pekerjaan di luar negeri sebagai pilihan utama untuk meningkatkan taraf hidup. Namun, tantangan bagi PMI purna tugas sering kali muncul setelah mereka kembali ke tanah air, terutama dalam hal keterampilan dan akses ke peluang ekonomi.

Menurut Abdul Kadir, pemerintah memprioritaskan pemberdayaan purna PMI dengan fokus pada tiga aspek utama.

“Tugas kami ini, kalau purna namanya pemberdayaan, berarti kami mensupervisi atau melatih mereka memiliki keterampilan khusus, pelatihan ini mencakup berbagai bidang seperti kewirausahaan, teknologi, dan keterampilan kerja yang relevan dengan kebutuhan pasar lokal maupun global,” ujar Abdul Kadir.

Pemerintah juga mengupayakan agar purna PMI memiliki akses keuangan yang mudah dan murah. Hal ini dilakukan dengan menjalin kemitraan dengan lembaga keuangan, termasuk bank dan koperasi, untuk menyediakan pinjaman modal usaha dengan bunga rendah.

“Kami melatih cara pemasaran yang terus dibina untuk mencapai level yang kami harapkan, pendampingan ini bertujuan agar purna PMI dapat memanfaatkan keterampilan mereka untuk menciptakan peluang bisnis yang berkelanjutan,” tambah Abdul Kadir.

Pemerintah juga berkomitmen untuk meningkatkan sistem pelayanan bagi PMI agar lebih efisien dan tidak membebani calon pekerja migran. Abdul Kadir menyoroti beberapa hal penting yang menjadi fokus perbaikan.

“Pelayanan harus cepat, murah, dan dekat dengan kantong PMI. Jangan lagi pelatihan harus ke Jakarta atau kesehatan harus ke Bima yang mahal dan memakan waktu panjang,” katanya.

Pemerintah menekankan pentingnya pelayanan yang ramah pengguna. Hal ini mencakup penyederhanaan prosedur administrasi serta penghapusan biaya-biaya yang tidak perlu. Dengan begitu, calon PMI dapat mengikuti proses secara prosedural tanpa merasa terbebani.

“Bagi yang main-main, kami akan cari datanya dan kami tegakkan hukum. Mereka yang mempermainkan calon PMI akan ditangkap,” tegas Abdul Kadir.

Abdul Kadir menekankan pentingnya kerja sama lintas sektor untuk memastikan perlindungan dan pemberdayaan PMI berjalan maksimal. Salah satu langkah yang diambil adalah pembentukan tim khusus di setiap desa.

“Kami meminta desa untuk membuat tim yang bertugas memberikan informasi tentang lowongan kerja dan cara menjadi PMI yang prosedural. Tim ini bisa melibatkan kepala desa, posyandu, hingga PMI purna,” jelasnya.

Selain itu, pemerintah daerah di NTB juga diharapkan mengambil peran aktif dalam mendukung program ini. Sinergi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci keberhasilan proyek percontohan di NTB.

Selain mempersiapkan keberangkatan calon PMI, pemerintah juga gencar mengkampanyekan sisi positif dari pengalaman PMI purna. Abdul Kadir percaya bahwa PMI yang telah berhasil di luar negeri dapat menjadi inspirasi bagi masyarakat lainnya.

“Kami mendorong agar PMI purna menjadi role model di daerahnya. Dengan keterampilan dan pengalaman yang dimiliki, mereka dapat menjadi motor penggerak ekonomi lokal,” ungkapnya.

Kampanye ini diharapkan tidak hanya meningkatkan citra PMI, tetapi juga mengubah stigma negatif yang sering kali melekat pada pekerjaan migran.

Dengan dijadikannya NTB sebagai pilot project, pemerintah berharap program ini dapat menjadi model yang dapat diterapkan di daerah lain di Indonesia. Fokus utama tetap pada penyediaan pelayanan yang berkualitas, pemberdayaan purna PMI, dan perlindungan terhadap hak-hak mereka.

“Kami optimistis bahwa dengan langkah-langkah ini, PMI dari NTB akan menjadi lebih sejahtera dan terlindungi. Tidak hanya selama bekerja di luar negeri, tetapi juga setelah mereka kembali ke tanah air,” pungkas Abdul Kadir.(bul)

Ini Kata Pemprov NTB dan OJK Soal Dirut Bank NTB Syariah jadi Direksi Bank Muamalat Indonesia

0
Dr. Fathul Gani dan Rudi Sulistyo (ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Direktur Utama Bank NTB Syariah, H. Kukuh Rahardjo secara resmi sudah ditetapkan sebagai Direktur Bisnis Bank Muamalat Indonesia pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) di Jakarta, Rabu, 11 Desember 2024.

H. Kukuh Rahardjo pun telah menkonfirmasi, setelah ditetapkan dalam RUPS-LB, otomatis ia sudah mengemban tanggungjawab perseroan.

Disisi lain, Pemerintah Provinsi NTB sebagai pemegang saham pengendali (PSP) Bank NTB Syariah belum mendapatkan laporan pengunduran resmi dari H. Kukuh Rahardjo di Bank NTB Syariah.

Asisten II Setda NTB, Dr. H. Fathul Gani, M.Si., Kamis siang, 12 Desember 2024 mengonfirmasi bahwa informasi masuknya nama H. Kukuh Rahardjo sebagai direski Bank Muamalat Indonesia diketahui melalui media massa.

“Kita tunggu resminya. Belum ada surat pengunduran resmi (di Bank NTB Syariah). Ini baru kita dengar pernyataan dari media,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa pengunduran diri seorang Direktur Utama bank harus melalui mekanisme yang jelas, termasuk melaporkan hal tersebut kepada Penjabat Gubernur NTB saat ini sebagai pemegang saham pengendali utama Bank NTB Syariah.

“Beliau (H. Kukuh) pasti sudah faham mekanismenya. Harus melapor secara remsi ke PSP, ke Pj. Gubernur NTB saat ini sebagai pemegang saham pengendali. Kita tunggu saja,” jelasnya.

Menurut Fathul Gani, setelah laporan resmi diterima, Pemprov NTB akan memastikan bahwa proses pengunduran diri tersebut berjalan sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

“Tentu nanti kita atur mekanismenya. Kita pastikan dulu, beliau melapor ke pimpinan dulu,” imbuhnya.

Bank NTB Syariah adalah salah satu lembaga keuangan syariah penting di NTB yang memegang peran strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Oleh karena itu, pergantian pimpinan diharapkan dapat berlangsung secara tertib dan tanpa mengganggu operasional bank.

Pada waktu bersamaan, secara terpisah, Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Rudi Sulistyo juga menyampaikan, perubahan manajemen dalam bank adalah hal biasa. Dan dimungkinkan direksi aktif untuk dicalonkan di bank lain.

“Ya, intinya kami menunggu informasi jelasnya,” demikian Rudi singkat.(bul)

UMK Lombok Tengah Naik Menjadi Rp2,6 Juta

0
Ilustrasi Aktifitas pekerja di bandara(ekbisntb.com/homecare24.id)

Lombok (ekbisntb.com) – Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) telah menetapkan kenaikan upah minimum kabupaten (UMK) 2025 sebesar 6,5 persen menjadi Rp2.610.000.

“Penetapan kenaikan UMK Lombok Tengah 2025 ini sudah ada di meja bupati untuk ditandatangani,” kata Kepala Bidang Hubungan Industri Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Lombok Tengah Lalu Sukran di Lombok Tengah, Kamis.

Ia mengatakan kenaikan UMK Lombok Tengah ini telah sesuai dengan arahan dari pemerintah pusat, sehingga UMK 2025 ini naik 6,5 persen bila dibandingkan dengan UMK 2024 yang mencapai Rp2.450.900.

Sedangkan sebelumnya jumlah UMK 2024 itu naik sebesar 3,36 persen jika dibandingkan UMK 2023 sebesar Rp2.367.676.

“Setiap tahun ada kenaikan sesuai dengan arahan dari pemerintah,” katanya.

Ia mengatakan pembahasan kenaikan UMK Lombok Tengah ini tetap melalui OPD terkait termasuk dewan pengupahan, serikat pekerja dan akademisi.

“Pada 2024 ini secara pengaduan tidak ada yang melaporkan terkait perusahaan yang tidak menerapkan UMK, namun ada temuan di lapangan yang memberikan gaji di bawah UMK dan itu telah kami laporkan kepada dewan pengawas pengupahan di Provinsi NTB,” katanya.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) untuk tahun 2025 sebesar Rp2.602.931.

“Hari ini UMP di tandatangani Pj Gubernur,” kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi NTB, I Gede Putu Aryadi.

Ia mengatakan UMP 2025 ini sesuai dengan usulan Dewan Pengupahan Provinsi NTB yang menyepakati UMP tahun 2025 naik 6,5 persen dari sebelumnya di 2024 sebesar Rp2.444.067, kini menjadi sebesar Rp2.602.931 atau mengalami kenaikan sebesar Rp158.864.

“Penghitungan besaran UMP 2025 berpedoman pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 16 Tahun 2024 sebagai dasar bagi gubernur untuk menetapkan UMP 2025,” ujarnya.

Berdasarkan Permenaker tersebut, Gubernur NTB diwajibkan menetapkan UMP 2025 paling lambat 11 Desember 2024. Adapun UMK, penetapannya dilakukan paling lambat 18 Desember 2024. Formulasi kenaikan upah minimum telah ditetapkan sebesar 6,5 persen dari UMP tahun 2024.

“Perhitungannya sudah sangat jelas, yaitu UMP 2024 ditambah nilai kenaikan sebesar 6,5 persen. Formula ini menjadi acuan bagi gubernur,” terang Aryadi yang juga menjabat Ketua Dewan Pengupahan NTB.

Hasil sidang Dewan Pengupahan NTB menghasilkan rekomendasi resmi kepada Gubernur NTB terkait UMP 2025. Besaran UMP yang direkomendasikan sebesar Rp2.602.931, mengalami kenaikan sebesar Rp158.864 dari UMP tahun 2024 yang tercatat sebesar Rp2.444.067. (ant)

Emas Antam 12 Desember Naik Rp14.000 ke Angka Rp1,548 Juta per gram

0
Emas Antam (ekbisntb.com/ant)

Jakarta (ekbisntb.com) – Harga emas Antam yang dipantau dari laman Logam Mulia, Kamis 12 Desember 2024 naik Rp14.000 dari sebelumnya Rp1.534.000. Sehingga harga emas per gram kini menjadi Rp1.548.000.

Adapun harga jual kembali (buyback) emas batangan turut naik menjadi Rp1.399.000 per gram.

Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK No. 34/PMK.10/2017.

Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp10 juta, dikenakan PPh 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang NPWP dan 3 persen untuk non-NPWP.

PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai buyback.

Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam pada Kamis:

– Harga emas 0,5 gram: Rp824.000

– Harga emas 1 gram: Rp1.548.000

– Harga emas 2 gram: Rp3.036.000

– Harga emas 3 gram: Rp4.529.000

– Harga emas 5 gram: Rp7.515.000

– Harga emas 10 gram: Rp14.975.000

– Harga emas 25 gram: Rp37.312.000

– Harga emas 50 gram: Rp74.545.000

– Harga emas 100 gram: Rp149.012.000

– Harga emas 250 gram: Rp372.265.000

– Harga emas 500 gram: Rp744.320.000

– Harga emas 1.000 gram: Rp1.488.600.000

Potongan pajak harga beli emas sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.10/2017, pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,45 persen untuk pemegang NPWP dan 0,9 persen untuk non-NPWP.

Setiap pembelian emas batangan disertai dengan bukti potong PPh 22. (ant)

KSB Tunggu Instruksi Pusat Soal Makan Gizi Gratis

0
Hairul dan Didi Hermansyah(ekbisntb.com/ist)

Taliwang (ekbisntb.com) – Kepala Bappeda Kabupaten Sumbawa Barat, Hairul menyampaikan terkait program makan bergizi gratis yang akan dicanangkan pemerintahan Prsiden Prabowo Subianto saat ini tengah ditunggu oleh pemerintah daerah, tak terkecuali Pemda KSB.

“Belum (ada arahan apapun). Jadi kita tunggu saja,” ungkap Hairul kepada wartawan, Rabu 11 Desember 2024.

Pihaknya kata Khairul belum dapat memberikan informasi banyak mengenai pencanangan program makan bergizi gratis itu. Selain belum ada instruksi pusat, koordinasi terkait program tesebut baik dari pusat maupun pemerintah provinsi sejauh ini, diakui oleh mantan kepala Dinas Petanian itu juga belum ada. “Kita tunggu saja dari pusat. Itu intinya sekarang bagi kita yang di daerah,” cetus Hairul mengulangi penegasannya.

Meski belum mendapatkan istruksi apapun termasuk petunjuk pelaksanaan dan teknis (Juklak/Juknis) dari salah satu program populer Presiden Prabowo Subianto itu. Hairul mengatakan, pemerintah daerah pasti akan melaksanakannya. Termasuk juga melakukan penyesuaian segera saat program makan gratis bergizi itu diminta untuk dijalankan di daerah.

“Ada arahan atau instruksi, kami siap laksanakan. Dan soal teknis lainnya kan, pasti juga pusat memberikan kita petunjuknya sedetail mungkin agar kemudian program itu tidak menyalahi aturan,” tukas Hairul.

Sebelumnya, Pemkab Sumbawa, juga masih menunggu petunjuk lanjutan dari Pemerintah pusat terkait pelaksanaan program makan bergizi gratis baik itu dari segi penganggaran maupun pola pelaksanaan di lapangan nantinya.

“Pada prinsipnya kita tunggu informasi lebih lanjut dari pusat terkait program tersebut seperti pola pendanaan dan teknis pelaksanaan nantinya, ” kata Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sumbawa, Didi Hermansyah, kepada wartawan, Senin 2 Desember 2024 lalu.

Sejauh ini lanjut Didi belum ada petunjuk secara tertulis dalam pelaksanaan terhadap program tersebut (makan bergizi gratis). Apakah pendanaannya murni dari Pemerintah pusat atau adanya sharing anggaran dengan pemerintah Kabupaten.

“Memang sudah ada pembicaraan bahwa akan ada sharing anggaran dari daerah terkait program tersebut, tetapi untuk kepastiannya kami masih menunggu petunjuk lebih lanjut secara tertulis, ” ujarnya.

Petunjuk secara resmi ini yang menjadi acuan dalam pelaksanaan program tersebut nantinya. Meski demikian, di Pedoman penyusunan APBD tahun 2025 sudah dicantumkan untuk pelaksanaan program tersebut tinggal menunggu petunjuk lanjutan.

“Intinya kita tunggu petunjuk lebih lanjut dari Pemerintah pusat, kalau dari segi kebutuhan penganggaran kami akan segera berkoordinasi dengan Bappeda,” tambahnya.

Sebelumnya, kepala Bappeda, E.S. Adi Nusantara, memaparkan untuk program makan bergizi gratis di Sumbawa ditargetkan 153.869 orang. Jumlah tersebut jika diestimasikan maka anggaran mencapai Rp4,6 miliar per hari dengan sasaran mencakup ibu hamil, ibu menyusui, balita, serta siswa PAUD, TK, SD, SMP, dan SMA/SMK.

“Jadi, jika kita asumsikan biaya Rp15.000 per orang dua kali makan dalam sehari, maka total anggaran yang dibutuhkan diperkirakan mencapai Rp1,4 triliun per tahun,” ucapnya. (bug/ils)

MGPA Menjamin Persiapan Ajang MotoGP 2025 Lebih Baik

0
Priandhi Satria memaparkan secara mendetail berkaitan dengan pengeluaran pada bagian yang berkaitan dengan balapan (Race Related Cost) dan non-balapan (Non Race Related Cost). (ekbisntb.com/ant)

Lombok (ekbisntb.com) – Mandalika Grand Prix Association (MGPA) menyatakan ajang MotoGP Indonesia 2024 di Sirkuit Mandalika, sukses digelar, sehingga pihaknya menjamin persiapan ajang MotoGP Indonesia 2025 lebih baik dari sebelumnya.

Direktur Utama Mandalika Grand Prix Association (MGPA) Priandhi Satria di Mataram, Rabu mengatakan MotoGP 2024 di Pertamina Mandalika International Circuit terbilang sukses dan mengalami improvisasi serta inovasi ke arah yang lebih baik setiap tahun sejak diadakan perdana pada 19-20 Maret 2022.

“Persiapan MotoGP dari tahun ke tahun harus ada perkembangan dan evaluasi dari tahun sebelumnya,” katanya.

Ia mengatakan MotoGP 2024 dapat dikatakan sukses tentu tidak lepas dari keterlibatan berbagai stakeholder dimulai pemerintah, sponsorship, hingga antusiasme masyarakat itu sendiri yang terus meningkatkan animo.

“Agar MotoGP terus diadakan di Indonesia khususnya di sirkuit Pertamina Mandalika International Circuit,” katanya.

Hal ini kemudian menjadi perhatian, kata Priandi, MGPA selaku promotor agar dapat mempersiapkan berbagai kebutuhan baik berkaitan dengan regulasi, pengeluaran berkaitan dengan balapan maupun non balapan.

“Hingga fasilitas untuk memberikan pengalaman terbaik bagi masyarakat yang hadir menonton,” katanya.

Dalam paparannya kepada pihak yang hadir dalam FGD Triwulanan BPS Provinsi NTB itu, Priandhi Satria memaparkan secara mendetail berkaitan dengan pengeluaran pada bagian yang berkaitan dengan balapan (Race Related Cost) dan non-balapan (Non Race Related Cost).

Secara mendetail mengenai biaya yang berkaitan dengan balapan seperti pengadaan FIM Homologated Paint yang berkaitan dengan Track, kemudian Race electronic seperti peningkatan Timing system dan race electronic support sesuai standar MotoGP, hingga pada berbagai keperluan lain seperti Medical, Pit Building.

“Hal ini sebagai bentuk perhatian MGPA agar dapat memenuhi standar Internasional dalam menyambut MotoGP 2024,” katanya.

MGPA akan terus berusaha mempersiapkan segala hal yang diperlukan untuk menyambut MotoGP 2025 agar lebih sukses dan meriah di saat MotoGP 2024 di Pertamina Mandalika International Circuit dikatakan sukses dan terus membaik oleh berbagai pihak.

“MGPA tidak akan langsung puas dan berhenti untuk berinovasi dalam meningkatkan pelayanan dan fasilitas bagi penonton. Justru, keberhasilan besar pada tahun 2024 akan menjadi tantangan besar bagi MGPA agar semakin baik lagi untuk ke depannya,” katanya. (ant)

Unram Dorong Penguatan Ekonomi Kreatif Berbasis Kekayaan Intelektual dan Budaya

0
Foto bersama para peserta Seminar Internasional di Ruang Sidang Senat Unram, Jumat 6 Desember 2024.(ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Mataram (LPPM Unram) menyelenggarakan International Seminar bertajuk “Strengthening Intellectual and Cultural Property-based Creative Economy for Public Welfare” (Memperkuat Ekonomi Kreatif Berbasis Kekayaan Intelektual dan Budaya untuk Kesejahteraan Masyarakat-red). Acara ini bertempat di Ruang Sidang Senat Unram, Jumat 6 Desember 2024.

Dalam kegiatan ini hadir Rektor Unram, Prof. Ir. Bambang Hari Kusumo, M.Agr.St., Ph.D., Ketua Asosiasi Pengajar Hak Kekayaan Intelektual (APHKI), Prof. Dr. Adi Sulistiyono, SH., MH., instansi pemerintah Provinsi NTB seperti Bappeda, Dikbud, serta 200 peserta yang terdiri dari akademisi dari berbagai perguruan tinggi dan mahasiswa.

Rektor Unram, Prof. Ir. Bambang Hari Kusumo, M.Agr.St., Ph.D. menegaskan Unram berkomitmen mendukung perlindungan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai bagian penting dalam pengembangan penelitian dan pengabdian dosen yang inovatif.

“Melalui optimalisasi HKI, kami tidak hanya meningkatkan Indikator Kinerja Utama (IKU) tetapi juga memperkuat daya saing global Unram. Langkah ini sejalan dengan visi Unram untuk menjadi universitas unggul yang mampu memberikan kontribusi nyata di tingkat nasional dan internasional,” ungkap Prof. Bambang.

Prof. Ir. Zainuri, PGDip., M.App.Sc., Ph.D. selaku Ketua Panitia melaporkan bahwa “Kegiatan ini dihadiri oleh lebih dari 200 peserta yang terdiri instansi pemerintah NTB, akademisi nasional dan regional serta mahasiswa Unram. Dalam kegiatan ini kami mengundang pembicara nasional dan internasional diantaranya Prof. Insan Budi Maulana, Prof. Dr. Ida Madieha Abdul Ghani Azmi, Dr. Ir. Moh. Zainuddin, dan Dr. Eng Sukmawaty,” pungkasnya.

Dalam kesempatan yang sama Ketua Asosiasi Pengajar Hak Kekayaan Intelektual (APHKI), Prof. Dr. Adi Sulistiyono, SH., MH. menyampaikan pentingnya perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

“Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sangat penting bagi perguruan tinggi, karena dapat melindungi hasil penelitian dan inovasi yang dihasilkan oleh akademisi dan mahasiswa. Dengan memanfaatkan HKI, perguruan tinggi dapat menjadi motor penggerak inovasi yang berkontribusi pada pengembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,” ungkap Prof. Adi Sulistiyono.

Kepala LPPM Unram Prof. Dr. Ir. Sukartono,M.Agr. menambahkan, melalui kerja sama yang semakin erat antara Unram, Direktorat Kerjasama dan Pendidikan Ditjen HKI Kementerian Hukum dan HAM RI, serta JICA Jepang, seminar internasional ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan sistem perlindungan HKI, dan pengembangan ekonomi kreatif yang berbasis pada nilai-nilai kultural.

“Dengan memperkenalkan kebijakan dan praktik terbaik dari berbagai negara, peserta seminar diharapkan dapat memperoleh wawasan yang lebih luas mengenai penerapan HKI dalam mendukung kemajuan sektor-sektor kreatif seperti seni, desain, teknologi, dan budaya,” ujar Sukartono. (ron)

Sumbawa Matangkan Rencana Induk Pengembangan Wisata Wilayah Barat

0
Ajang Lomba Balap Sampan bertajuk "Gelora Boat Race 2023" di Sumbawa,  Nusa Tenggara Barat (Sumbawa), pada November 2023 lalu.(ekbisntb.com/ist)

Sumbawa Besar (ekbisntb.com) – Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Sumbawa, terus menyiapkan masterplan pengembangan kawasan wisata yang dimulai dari wilayah Barat sebagai respon Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN).

“Kemarin sudah kita lakukan FGD terkait hal tersebut sebagai bentuk respon terhadap RPJPN Presiden Prabowo-Gibran,” kata Kabid Perekonomian dan Sumber Daya Alam Bappeda Sumbawa, Andi Kusmayadi, Rabu 11 Desember 2024.

Dikatakan Andi, di RPJPN tersebut telah meletakan tematik terhadap pembangunan Bali Nusa Tenggara (Balinusra). Di mana, dalam tematik tersebut, menjadikan pariwisata, ekonomi kreatif di Bali, NTB dan NTT sebagai super prioritas.

“RPJPN ini sifatnya perintah dan pemerintah pusat sudah membagi 7 koridor ekonomi Indonesia, salah satunya Bali Nusra. Sehingga, Bappeda merespon bahwa ini penting jadi momentum,” ujarnya.

Diakuinya di Kabupaten Sumbawa sampai saat ini belum memiliki lokasi yang dijadikan sebagai kawasan super prioritas. Hal itu tentu berbeda dengan provinsi Bali yang memiliki super prioritas Bali Kerthi Pulau Lombok dengan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika dan Labuhan Bajo di  Nusa Tenggara Timur (NTT).

“Kami berharap dari masterplan bisa merancang dan mengusulkan ke pemerintah pusat untuk menjadi Proyek Strategis Nasional (PSN) diawali dari wilayah barat meskipun nanti akan berdampak hingga ke Timur,” tambahnya.

Bahkan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Disparpora) sudah Menyusun Rencana Induk Pembangunan Pariwisata (RIPPARDA). Mereka telah melakukan pemetaan kawasan peruntukan pariwisata melalui penilaian skala prioritas.

“Prioritasnya sesuai Riparda dari teman di Pariwisata sudah membuat scoring terhadap lokasi wisata di destinasi wisata. Mana yang menjadi prioritas 1, 2 dan 3 dan wilayah Barat sudah kita mulai dari pantai Gelora,” tukasnya.

Hub Wisata

Sebelumnya, Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Disparpora) Sumbawa mengutarakan rencana untuk menjadikan destinasi wisata pantai Gelora di Kecamatan Rhee, sebagai daerah penghubung (Hub) destinasi wisata di wilayah barat Sumbawa.

“Jadi, pengelolaan pantai gelora ke depan akan kita jadikan Hub untuk destinasi wisata di wilayah barat, sehingga destinasi wisata unggulan daerah bisa terus berkembang,” kata Kadis Parpora Kabupaten Sumbawa, Dr. Dedy Heriwibowo kepada Ekbis NTB, Senin 11 November 2024 lalu.

Bahkan untuk mewujudkan hal tersebut lanjutnya, pemerintah sudah membentuk kelompok masyarakat sadar wisata (Pokdarwis) di wilayah tersebut. Kelompok ini nantinya akan dilakukan pembinaan termasuk kegiatan pemberdayaan sebegai pelecut pengembangan daerah wisata.

“Kita akan terus mendorong mereka (Pokdarwis) untuk terus mengembangkan diri sehingga apa yang kita hajatkan bisa terwujud,” ucapnya.

Dedy melanjutkan, pihaknya juga akan mendorong kawasan pantai Gelora ini masuk kedalam sektor wisata strategis seperti Mandalika di Lombok Tengah dan Labuhan Bajo. Upaya itu dilakukan, karena selama ini Sumbawa hanya dilewati saja oleh wisatawan.

“Jadi, Sumbawa ini di loncat sebenarnya oleh kawasan strategis pariwisata nasional, sehingga kami akan terus mendorong agar pantai Gelora ini menjadi kawasan strategis,” jelasnya.

Tentu jika kawasan tersebut terealisasi, maka pembangunan infrastruktur yang ada di pantai Gelora akan semakin maksimal. Apalagi penataan yang dilakukan saat ini pihaknya sangat bersyukur dan akan diharapkan bisa terus ditambah di tahun yang akan datang.

“Kami akan terus berupaya maksimal supaya kawasan Gelora ini masuk dalam program strategis nasional sehingga wisatawan yang berkunjung ke Labuhan Bajo bisa singgah terlebih dahulu di Sumbawa, ” tukasnya. (ils)