Mataram (Ekbis NTB) – Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kabupaten Lombok Tengah, Lalu Fatahillah menaruh perhatian terhadap kesejahteraan karyawan hotel dan restoran di Lombok Tengah. Hal inilah yang akan diperjuangkannya untuk meningkatkan kualitas layanan kepada tamu.
Lalu Fatahillah terpilih menjadi Ketua PHRI Kabupaten Lombok Tengah. Sebagaimana disampaikan di Mataram, Kamis 25 April 2024, banyak masukan yang masuk kepadanya terkait service change keryawan hotel dan restoran yang tidak diberikan. Karena hotel dan restoran tidak memasukkannya dalam komponen kegiatan usaha yang dilaksanakan.
“Di Lombok Tengah itu, isunya adalah terkait dengan servis cas ke pegawai hotel. Ownernya banyak dari luar, mereka itu rata-rata tidak masukkan servis cas yang seharusnya diberikan kepada pegawai. Inilah yang diharapkan dari PHRI sekarang,” ungkapnya.
Padahal service charge bagi karyawan ini sangat diperlukan, sebagai salah satu komponen pendapatan tambahan karyawan hotel dan restoran dalam hal kesejahteraan. Bahkan rata-rata karyawan hotel dan restoran, terutama restoran menurutnya tidak memperhatikan kesejahteraan karyawannya dari komponen tersebut.
“Biasanya kalau di Mataram, baik itu restoran atau hotel 10 persen dari omsetnya untuk service charge pegawai. Jadi kalau kita lihat dari struk, itu 21 persen pengenaannya, jadi 11 persen untuk pajak dan 10 persen untuk cas. Itu dikasi ke karyawannya,” papar Sekretaris Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Provinsi NTB ini.
Hal serupa juga diberlakukan di Senggigi Lombok Barat, hanya saja di Kabupaten Lombok Tengah yang belum menerapkan service charge dimaksud. Hal itulah yang menurutnya mempengaruhi layanan kepada tamu, bahkan banyak orang lokal yang memilih bekerja di hotel dan restoran di luar Kabupaten Lombok Tengah. Sehingga hotel di Lombok Tengah merasakan dampak krisis tenaga kerja.
“Iya, banyak yang komplain, nggak ramah lah stafnya. Ya bagaimana orang tidak diperhatikan kesejahteraan pegawainya sama owner-ownernya, restoran terutama. Karena yang didapatkan hanya gaji,” katanya.
Untuk itu, PHRI Lombok Tengah saat ini mengupayakan agar service charge itu bisa diberlakukan oleh seluruh hotel dan restoran di Lombok Tengah. Salah satu upayanya adalah mendorong pemerintah daerah setempat untuk mengeluarkan surat edaran terkait dengan service charge bagi karyawan. Sebagaimana amanat peraturan Menteri ketenagakerja nomer 7 tahun 2016 tentang uang service pada usaha hotel dan restoran.
“Kita akan perjuuangkan, minimal ada surat edaran, ini kan menengak peraturan Menteri ketenagakerjaan. Barang wajib ini sebenarnya, karena ini akan mempengaruhi layanan di Lombok Tengah. Apalagi kita sedang bersiap melaksanakan event MotoGP 2024,” jelasnya.
Saat ini jumlah hotel yang sudah terdaftar di PHRI Lombok Tengah sekitar 26 hotel dan 11 restoran. PHRI akan melakukan validasi kembali jumlah hotel dan restoan ini.(bul)
PHRI : Perjuangkan “Service Change” Karyawan Hotel dan Restoran di Lombok Tengah
Harga Minyak Goreng Curah di Pasar Mulai Naik, Ini Penyebabnya
Mataram (Ekbis NTB) – Harga minyak goreng curah akhir-akhir ini mengalami kenaikan. Harga minyak goreng curah mencapai Rp5.000 seperempat liter dan Rp26.000 untuk 1,5 liter. Dari pantauan Ekbis NTB di Pasar Mandalika pada Kamis 25 April 2024, kelangkaan dan kenaikan harga minyak curah rata-rata dirasakan oleh pedagang eceran.
Salah seorang penjual minyak goreng eceran di Pasar Mandalika, Aen mengatakan bahwa ia menaikkan harga minyak curah karena modal yang dikeluarkan juga besar. Karti, pedagang minyak goreng lainnya mengatakan bahwa ia menjual minyak curah seharga Rp 18.000 per liter.
“Harga ini sama dengan harga minyak goreng kemasan dengan merk minyak kita. Minyak kita dijual dengan harga Rp 18.00 per liter,” tutur Karti.
Karti mengatakan bahwa minyak goreng kemasan juga mengalami kelangkaan. “Langka sudah minyak, semua sudah ndak ada stoknya lagi. Semua pokoknya naik, semua barang naik, kita jadi pusing,” tuturnya kepada Ekbis NTB.
Juru pungut retribusi bulanan di Pasar Mandalika Devi Ariliana mengatakan, kenaikan harga minyak goreng disebabkan oleh para agen yang dibatasi jatah pengambilan minyak dari distributor. “Kemarin dari DKP Kota ditanya, agen ini dijatah,” tuturnya.
Pembatasan pembelian minyak ini yang kemudian menyebabkan harga minyak mahal dan mengalami kelangkaan. “Katanya tak dikasih setiap hari. Dua hari sekali atau tiga hari sekali ambilnya. Makanya naik minyak eceran,” sambungnya.
Untuk alasan pembatasan minyak eceran belum diketahui lebih jauh. Namun, dari penjelasan dan keluhan dari para pedagang di Pasar Mandalika, minyak curah makin sulit dan mahal. (glo)
Pemprov NTB Tak Bisa Membendung Menjamurnya Ritel Modern
Mataram (Ekbis NTB) – Dalam beberapa waktu terakhir, pembangunan retail modern seperti Indomaret dan Alfamart semakin marak. Bahkan setiap desa ritel modern ini dengan mudah bisa ditemukan.
Adanya UU Cipta Kerja ditengari menjadi salah satu faktor yang menyebabkan perkembangan retail modern ini semakin menjamur. Pun dengan hadirnya OSS RBA atau sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang semakin memudahkan system perizinan.
Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Provinsi NTB, Wahyu Hidayat, S.STP.,MAP mengaku, pihaknya tidak bisa membendung perkembangan retail modern di NTB
Sesuai dengan UU Cipta Kerja, para pemilik retail ini diberikan kemudahan untuk membangun dan mengembangkan usahanya. Tentu hal ini berdampak pada pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) daerah, sehingga pemerintah provinsi mengambil langkah untuk membentuk kerjasama antara usaha besar dengan UMKM.
“Di tahun 2024 ini, Pemerintah pusat (BKPM RI) mendorong tumbuh dan meningkatnya investasi sektor non tambang, khususnya UMKM, masing-masing usaha besar bekerja sama dengan UMKM dalam pemenuhan kebutuhan usaha besar tersebut, tidak mencari dari luar,” katanya Kamis 25 April 2024.
Adapun Wahyu mengaku bahwa pihaknya terus bergerak dalam membantu melakukan pembinaan kepada UMKM dan meminta retail modern untuk juga membantu menjual produk UMKM lokal.
“Pemerintah Provinsi NTB sendiri terus bergerak dengan melakukan pembinaan dan pemberian stimulan bagi UMKM yang ada di NTB untuk terus berkembang dan mandiri. Pemprov juga melalui dinas perdagangan membangun kerja sama antara retail modern dan UMKM. Dalam hal ini, retail modern harus menyediakan space/ruang di tokonya bagi produk-produk lokal sebagai upaya menumbuhkembangkan produk lokal,” lanjutnya.
Kemudian, di tingkat kabupaten/kota, pemerintah daerah telah membentuk suatu kebijakan yang mengatur jarak antara pembangunan retail modern harus disesuaikan, misalnya jarak antara lokasi pembangunan retail modern tidak boleh terlalu dekat dengan pasar.
Disisi lain, Wahyu juga mengatakan, seharusnya retail modern ini jangan dianggap sebagai pembunuh UMKM, tetapi dijadikan sebagai mitra sehingga sangat bisa membantu mengembangkan UMKM. (era)
NTB Resmi jadi Anggota CoST
Mataram (Ekbis NTB) – Provinsi NTB resmi menjadi anggota the Infrastructure Transparency Initiative (CoST). Launching dilakukan Selasa 24 April 2024 oleh Pj. Sekda NTB, Ibnu Salim. Didampingi Kepala Dinas Perhubungan Provinsi NTB, H. Lalu. Moh, Faozal, perwakilan dari sekretariat CoST, Mr. Hamish Goldie Scot. Dan dihadiri seluruh stakeholder perhubungan dan yang terkait.
Launching dirangkai dengan dengan pelatihan terkait fitur CoST, manfaat, tantangan, dan tanggungjawab, demonstrasi portal INTRAS, deskripsi ITI, dan penggunaan praktis alat diagnostic ACTS.
Ketua Forum LLAJ Provinsi NTB, yang juga Kepala Dinas Perhubungan Provinsi NTB, Lalu Moh. Faozal dalam laporannya menyampaikan, NTB saat ini menjadi provinsi pertama di Indonesia yang bergabung dengan CoST.
Menurutnya, saat ini angka kecelakaan lalu lintas masih tinggi. Disejumlah titik fasilitas dan infrastruktur jalan misalnya, tidak dinampikkan masih banyak masalah. Karena itulah, kerjasama antara Balai Jalan Nasional, Dinas PUPR bekerjasama dengan CoST untuk membangun infrastruktur yang ramah dengan memperhatikan sisi – sisi keselamatan pengguna.
“Perhubungan tidak pada konteks membangun fasilitas jalan raya misalnya, ada Balai Jalan, ada PUPR dari provinsi dan kabupaten. Nah untuk pemanfaatan fasilitas itu, harus memperhatikan utilitas keselamatannya. Ini CoST juga yang akan membantu mengerjakan sehingga seluruh aspek terpenuhi,” imbuhnya.
Lebih lanjut Lalu Faozal menegaskan, selama ini persoalan persoalan kecelakaan di jalan raya bukan karena dilakukan pembangunan infrastruktur secara tidak transparan dan tidak berkualitas. Tetapi, seringkali perencanaan di infrastruktur jalan tidak disesuaikan dengan kebutuhan.
“Misalnya bangun jalan, padahal jalan itu harusnya dilengkapi dengan penunjang keselamatannya. Tiba – tiba tikungannya melebihi. Karena itu, output kerjasama dengan CoST ini nantinya, pembangunan infrastruktur perhubungan, sekaligus disitu dibangun fasilitas keselamatan,” jelas Faozal.
Sementara itu, Lalu Sahabudin, Strategi Advisor CoST di Indonesia bersama perwakilan dari sekretariat CoST, Mr. Hamish Goldie Scot disampaikan, CoST adalah salah satu inisiatif global terkemuka yang meningkatkan transparansi dan akuntabilitas infrastruktur publik. CoST bekerja sama dengan pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil untuk mendorong pengungkapan, validasi, dan interpretasi data dari proyek infrastruktur.
Hal ini membantu memberikan informasi dan memberdayakan masyarakat serta memungkinkan mereka meminta pertanggungjawaban para pengambil keputusan.
CoST bekerja secara global dengan anggota yang tersebar di empat benua. Selain bekerja dengan anggota CoST di tingkat nasional dan daerah, CoST bekerja secara internasional dengan berbagai mitra untuk berbagi dan mempromosikan pengalaman dan pengetahuan mengenai transparansi, partisipasi dan akuntabilitas dalam pembangunan.
Pendekatan CoST difikuskan pada empat fitur inti. Diantaranya, usaha multistakeholder, keterbukaan data, assurance dan akuntabilitas social. CoST membantu para pemangku kepentingan untuk mencapai tujuan bersama, yaitu memastikan investasi infrastruktur berjalan dengan baik.
Untuk menjadi anggota CoST, daerah yang mengajukan diri menjadi anggota. Menjadi anggota CoST menurutnya harus dibangun komitmen terkait infsrtuktur, penguatan akuntbilitas public, keterbukaan terkait data-data infrastruktur. Keberadaan CoST ini , untuk mendampingi mitra dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur yang transparan dan berkualitas.
“Nantinya, semua paket infrstruktur misalnya untuk pembangunan sarana dan prasarana lalu lintas jalan harus disampaikan ke publik. Seluruh data yang secara legal dari negara yang boleh diberikan kepada masyarakat, harus disampaikan kepada public. Dengan CoST ini sehingga diwujudkan pembangunan yang berkualitas dan transparan,” ujarnya.
Saat ini CoST ada di 19 negara, keanggotaan NTB masuk sebagai yang ke 20 di dunia mewakili Indonesia. Setelah bergabungnya NTB, CoST menurutnya akan mendukung penguatan multistakeholder terkait lalu lintas angkutan jalan.
Sementara itu, Pj. Sekda NTB, Ibnu Salim menyampaikan, hadirnya CoST ini di Indonesia untuk membantu pengembangan perencanaan infrastruktur di daerah.
“Kita sedang merencanakan pengembangan infrrastruktur di daerah yang lebih baik lagi, terutama infrstruktur berkelanjutan yang ada di dalam RPJM nasional. Kita di NTB ini sangat butuh pendampingan-pendampingan itu,” ujarnya.
Sehingga kerjasama CoST yang diimplementasikan dalam bentuk kajian-kajian bersama untuk pengembangan infrasruktur akan terus diberikan. Dan kita berterimakasih dan komitmen untuk dukungan. Apa yang menjadi arahan – arahan (CoST) akan kita laksanakan,” demikian Ibnu Salim.(bul)
Kadin dan Gapensi NTB Minta Investor Tak Seperti “Jailangkung”
Mataram (Ekbis NTB) – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) serta Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) di Provinsi NTB meminta kepada investor yang akan berinvestasi di daerah ini, baik swasta maupun pemerintah untuk melakukan koordinasi, dan melibatkan pengusaha-pengusaha lokal.
Sebagaimana diharapkan, investasi yang masuk ke suatu daerah dapat mendukung peningkatan dan pemerataan ekonomi.
Ketua Gapensi Provinsi NTB, H. Agus Mulyadi bersama Wakil Ketua Kadin Provinsi NTB, H. Hasmudin di Sekretariat Gapensi NTB, Kamis (25/4/2024) mengingatkan, agar investor tidak seperti jailangkung. Datang tak diundang, pulang tak diantar.
“Tiba-tiba berinvestasi, tiba-tiba mengerjakan proyek, dan tiba-tiba sudah selesai. Jangan seperti jailangkung,” ujarnya.
Hal ini dimaksudkan, agar keberadaan-keberadaan investor ini dapat mengakomodir pengusaha lokal dalam pelaksanaan kegiatan investasinya. Misalnya untuk pelaksanaan proyek fisik, baik proyek swasta maupun pemerintah, seyogyanya SDM lokal juga harus dilibatkan berperan.
Selama ini tidak jarang investasi besar yang masuk, minim kebermanfaatannya dirasakan oleh orang lokal. Sebut saja salah satu proyek besar, pembangunan KEK Mandalika. Pelaksanaan investasinya hampir sama sekali tidak melibatkan kontraktor lokal.
“Tidak ada kontraktor kita yang masuk di sana (KEK Mandalika),” jelas Agus Mulyadi.
Selain proyek Mandalika, proyek-proyek besar strategis seperti pembangunan bendungan di Provinsi NTB juga dilaksanakan oleh kontraktor-kontraktor luar, terutamanya kontraktor BUMN. Padahal, menurut H. Agus, untuk proyek-proyek yang nilainya Rp100 miliar kebawah, harusnya dilaksanakan oleh kontarktor dalam daerah.
“Kalau yang besar-besar, silahkanlah dikerjakan oleh kontraktor besar. itupun, semestinya kontraktor lokal bisa dilibatkan. Dengan skema kerjasama. Apa yang tidak bisa dilakukan oleh teman-teman pengusaha. Perusahaan disini besar-besar, alat – alat sudah punya, dan financialnya juga ada,” tambahnya.
Jangan sampai, investasi yang masuk dengan anggaran yang datang dari luar, anggaran pelaksanaannya juga kembali ke pusat. Nliai proyek, maupun gaji-gaji untuk pelaksana proyek larinya kepada pengusaha yang dilibatkan dari luar NTB.
“Jangan dananya datang dari barat (dana pusat/dari Jawa), kembalinya lagi ke barat. Karena itu, investor-investor ini harus berkoordinasi dengan pengusaha lokal dong. Mana sisi-sisi yang bisa dikerjasamakan. Selama pengusaha lokal kompetitif, bisa digandeng. Sehingga manfaat ekonominya itu bisa dirasakan di daerah,” tambahnya.
Karena itu, menurut H. Agus, perlu juga pemerintah daerah membuat regulasi yang mengharuskan dilakukan kerjasama antar investor dengan pengusaha lokal supaya dilibatkan. Setidaknya, ada payung hukum dalam bentuk Pergub, dan dikawal serta dilaksanakan. Barulah, daerah bisa mendapatkan manfaat ekonomi besar dari investasi yang dilaksanakan di daerah ini.
H. Hasmudin menambahkan, harapan baru pengusaha terhadap penetapan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto dengan Girban. Sebagai calon pemimpin bangsa yang berlatar belakang pengusaha, diharapkan keberpihakannya kepada pengusaha akan lebih detail.
Perlu menurut mantan Ketua INKINDO Provinsi NTB ini, agar pemerintah pusat membuat regulasi agar setiap investasi yang masuk ke suatu daerah, harus melibatkan pengusaha lokal dalam pelaksanaannya.
“Supaya jangan pengusaha lokal menjadi penonton pembangunan di daerahnya. Dengan membuat kebijakan kerjasama pengusaha besar dengan pengusaha lokal, maka pengusaha lokal juga bisa naik kelas (kapasitasnya meningkat),” ujarnya.
“Selama ini, keberadaan investor tidak berdampak langsung kepada pengusaha lokal dan peningkatan ekonomi daerah. ini juga yang harus diatur oleh daerah. Intinya, investasi yang masuk ini harusnya berkoordinasi dulu dengan asosiasi-asosiasi dunia usaha di daerah. Libatkan pengusaha daerah. Jangan pas ada masalah, baru asosiasi pengusaha ditanyakan,” demikian H. Hasmudin.(bul)
Kadis Dikbud Tegaskan NTB Siap Ikuti Pameran Dunia Islam di Arab Saudi
Mataram (Ekbis NTB) – Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi NTB Dr. H. Aidy Furqan, M.Pd., berusaha mempersiapkan dengan maksimal keikutsertaan Provinsi NTB dalam mengikuti Pameran Dunia Islam 2025 di Kerajaan Arab Saudi. Bahkan, ujarnya, pihaknya sudah mengutus Kepala Museum Negeri NTB Ahmad Nuralam, SH., M.H., mengikuti rapat persiapan pelaksanaan di Riyadh Arab Saudi sebelum Ramadhan lalu.
“Agendanya kan Januari 2025. Kita berharap ada kerja sama antara Pemprov NTB dengan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi nanti,” ujarnya saat dikonfirmasi Suara NTB di Hotel Lombok Raya Mataram, Rabu 24 April 2024.
Pemprov NTB, ujarnya, melalui Museum Negeri NTB akan mempersiapkan koleksi yang ada untuk dipamerkan saat Pameran Dunia Islam di Riyadh Arab Saudi. Pihaknya mengharapkan dengan keikutsertaan Museum Negeri NTB yang akan menampilkan koleksi terkait penyebaran Islam dan peninggalan yang bisa diketahui oleh para pengunjung di Pameran Dunia Islam nanti.
Sebelumnya, Kepala Museum Negeri NTB Ahmad Nuralam menyampaikan jika NTB, khususnya Museum Negeri NTB menerima undangan dari Pemerintah Kerajaan Arab Saudi menyampaikan undangan kepada Museum Negeri NTB melalui Nota Diplomatik Kementerian Luar Negeri terkait Pameran Dunia Islam.
Menurutnya, nota diplomatik tersebut ditujukan kepada Museum Negeri NTB untuk berpartisipasi dalam edisi kedua Islamic Arts Biennale (IAB) yang akan diselenggarakan oleh Diriyah Biennale Foundation di Jeddah, Arab Saudi pada Januari hingga Mei 2025 mendatang.
“Kementerian Luar Negeri Indonesia yang ditandatangani oleh Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika, Plt. Direktur Timur Tengah, T.B.H Witjaksono Adji menyampaikan agar Museum Negeri NTB dapat berpartisipasi dalam Pameran Dunia Islam yang diselenggarakan pada musim haji tahun 2025,” terangnya.
IAB 2025 tersebut di antaranya akan mencakup pelaksanaan forum Almadar yang akan mempertunjukkan seni Islami, termasuk pameran berbagai koleksi, pertunjukan ide dan collective learning dunia seni Islami.
Untuk itu, pihaknya menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Kerajaan Arab Saudi yang telah mengundang pihaknya untuk berpartisipasi dalam pameran internasional 2025.
Dalam hal ini, pihaknya telah siap dan bersedia mengikuti Islamic Arts Biannale edisi kedua di Arab Saudi. “Kami sangat berterima kasih kepada Kerajaan Arab Saudi. Kami sudah siap mengikuti pameran seni Islami di Arab Saudi,” terangnya.
Tterkait dengan persiapan, pihaknya sudah melakukan tahap seleksi materi pameran dan sedang menyusun naskah kuratorial berdasarkan garis besar tema yang telah disetujui kurator. Pihaknya juga terus melakukan komunikasi dan diskusi dengan dengan panitia penyelenggara. “Selanjutnya mengenai informasi kemajuan, kami akan melakukan komunikasi dengan pihak penyelenggara,” tambahnya.
Pihaknya juga berharap keterlibatan Museum Negeri NTB di pameran Internasional ini dapat menjadikan NTB lebih mendunia melalui sejarah dan kebudayaan. (ham)
56,15% Investor Ritel dalam Negeri Berusia 30 ke Bawah
Mataram (Ekbis NTB) – Dunia pasar modal beberapa tahun belakangan mulai digemari oleh kaum muda. Semakin meleknya teknologi yang didominasi oleh para anak muda menjadikan dunia pasar modal langkah baik untuk mengembangkan pengetahuan dan bahkan karir.
Menurut data dari Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), sebanyak 56,15% investor ritel dalam negeri berusia di bawah 30 tahun. Angka ini menurun sedikit jika dibandingkan dengan tahun lalu yang menginjak 58,39%.
Verdi Ikhwan selaku Kepala Divisi Riset Bursa Efek Indonesia (BEI) mengatakan bahwa kesadaran anak muda ini berpotensi mengembangkan pasar modal. “Jadi kalau saya bacanya ini kaya potensi gitu,” ujarnya.
Ia mengatakan bahwa seiring dengan berjalannya waktu, para kaum muda ketika sudah memahami cara kerja pasar modal akan mulai menambah intensitas transaksi ketika mereka masuk ke dunia kerja. “Trus mereka masuk ke dunia kerja, uangnya mungkin sudah mulai banyak. Tentu kita berharap juga akan meningkat juga aktivitas transaksinya. Jadi ini bisa menjadi salah satu potensi kita,” jelasnya.
Bibit-bibit muda inilah yang kemudian menjadi harapan bagi daerah untuk mengembangkan pasar modal hingga BEI akan lebih dikenal di dunia internasional. Data ini juga diperkuat dengan 54,15% mayoritas para investor memiliki latar belakang pendidikan di kalangan Sekolah Menengah.
Perkembangan ini juga membantu BEI menyatarakan posisi dengan bursa efek lainnya yang lebih besar. (glo)
56 Paket Proyek Belum Dilelang Jadi Atensi Serius Pj Bupati Lobar
Giri Menang (Ekbis NTB) – Pj Bupati Lombok Barat (Lobar), H. Ilham memberi atensi serius terhadap banyaknya proyek yang belum selesai lelang hingga memasuki triwulan II (April, red). Hingga saat ini masih ada 56 paket proyek belum selesai lelang. OPD pun diminta melakukan upaya percepatan untuk menyiapkan tender proyek tersebut.
Pj Bupati menegaskan, pihaknya telah mengingatkan jajaran OPD agar fokus mendorong dan mempercepat menyelesaikan pekerjaan lelang proyek. “Saya sudah ingatkan semua jajaran OPD agar fokus lakukan percepatan,” tegasnya, kemarin. Sebab diakui, waktu tidak banyak untuk menuju akhir tahun. Pihaknya juga melakukan evaluasi sejauh mana proses pekerjaan tender ini berjalan.
“Karena itu kami dorong teman-teman (OPD) untuk segera menindaklanjuti dan melaksanakan seluruh proses tender,” tegasnya. Menurutnya proses lelang ini harus segera bergerak dan diselesaikan. Dari data Bagian Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (ULP-BJ) Setda Lobar, sebanyak 62 paket proyek di Lobar dibangun tahun ini dengan nilai mencapai lebih dari Rp75,6 miliar. 62 Paket proyek tersebut berada di Lima OPD. Terdiri dari Dinas Kesehatan sebanyak 7 paket dengan nilai Rp23 miliar.
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 26 paket dengan mulai Rp38,1 Miliar lebih. Dinas Pendidikan dan kebudayaan sebanyak 25 Paket Proyek dengan nilai Rp11,07 Miliar lebih. Kemudian proyek di Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) berjumlah 3 paket dengan nilai Rp1,7 miliar lebih. Dan Dinas Pariwisata terdapat 1 paket dengan nilai Rp1,71 Miliar lebih. Dari 62 paket proyek ini, baru enam paket yang diproses. “6 paket sudah dilelang, 4 paket sudah selesai, 2 paket sedang proses,” kata Agha.
Lebih lanjut dikatakan, melihat waktu yang ada, pihaknya masih optimis bisa selesai lelang lebih cepat. Kendati demikian, Sekda kembali akan mengirim surat kepada semua OPD terkait untuk menggenjot proses lelang tersebut. Hal ini untuk mencegah terjadinya keterlambatan lelang yang berimplikasi pada pengerjaan proyek. (her)
Bulog Belum Serap Jagung Petani di Sumbawa
Sumbawa Besar (Ekbis NTB) – Perusahaan Umum (Perum) Badan Urusan Logistik (Bulog) Cabang Sumbawa, belum melakukan penyerapan komoditas jagung lantaran harga yang berlaku di pasaran masih cukup tinggi di harga Rp4.300- Rp4.400 per kilogramnya.
“Memang kita masih belum melakukan penyerapan khusus untuk jagung, karena harga yang berlaku di pasaran saat ini masih cukup tinggi,” kata pimpinan cabang Bulog Sumbawa, Zuhri Hanafi, kenapa wartawan, Rabu 24 April 2024.
Dia pun meyakinkan, penyerapan baru dilakukan oleh Bulog ketika harga dibawah Rp4.200 perkilo gramnya dengan ketentuan kadar air maksimal di angka 17 persen. Harga itu juga sudah ditetapkan oleh Pemerintah melalui Harga Acuan Penjualan (HAP).
“Kita tidak bisa melakukan penyerapan ketika harga jualnya diatas HAP, kita hanya bisa melakukan penyerapan ketika harganya dibawa Rp4.200 per kilogramnya,” jelasnya.
Kendati demikian, pihaknya tengah menyiapkan pola lainnya dalam melakukan penyerapan jagung dari para petani. Yakni dengan metode bisnis tu bisnis, artinya Bulog tetap akan membeli jagung meski harga yang berlaku cukup tinggi.
“Kita berencana akan segera melakukan penyerapan dengan sistem komersial (bisnis to bisnis). Kita juga akan tetap melihat pasar (ketersediaan pembeli dan peruntukan supaya tidak sia-sia),” ujarnya.
Dia pun memastikan bahwa saat ini Bulog dalam kondisi siap melakukan penyerapan jagung jika harga yang berlaku dibawa HAP. Bahkan gudang untuk menampung komoditas jagung ini sudah disiapkan untuk menyukseskan program menstabilkan harga tersebut.
“Kita sudah siapkan gudangnya, tinggal kita lakukan penyerapan ketika harganya anjlok dari HAP. Kami juga sangat siap untuk melakukan penyerapan ke sejumlah petani jagung,” tukasnya. (ils)
Dispar Lobar Bangun Sinergi dan Kolaborasi dengan Pelaku Pariwisata
Giri Menang (Ekbis NTB) – Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Lombok Barat (Lobar), Agus Gunawan melakukan roadshow ke pelaku pariwisata. Roadshow dimulai Rabu 24 April 2024 tersebut sebagai upaya membangun sinergi dan kolaborasi untuk membangun pariwisata Lobar ke depan.
Agus didampingi Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata Irman Sumantri, Roadshow dimulai dengan mengunjungi beberapa hotel di kawasan wisata Senggigi, yakni The Jayakarta Lombok Beach Resort & Spa, dan Holiday Resort Lombok.
Dalam kesempatan itu Agus Gunawan membahas beberapa isu mendasar yang ada di Senggigi seperti penerangan jalan, perampingan pohon, kebersihan, pedagang kaki lima, dan lainnya.
Ia juga menyampaikan beberapa hal terkait mimpi dan harapan serta komitmennya membangun pariwisata Lobar khususnya kawasan Senggigi. Agus berharap melalui roadshow ini ia dapat menularkan semangat Patju Raja (Pariwisata Maju Rakyat Sejahtera) yang diusungnya kepada seluruh stakeholder yang ada.
Kegiatan ini, ujarnya, akan rutin dilakukannya dalam rangka silaturahmi untuk membangun kepariwisataan Lobar. “Tidak hanya GM (General Manager,red) hotel saja, kita juga menjalin silaturahmi dan kolaborasi dengan seluruh stakeholder seperti mitra kita di asosiasi, pelaku usaha perjalanan, desa wisata, hingga teman-teman media,” terangnya.
“Kita roadshow ini bukan cuma sekedar roadshow, tapi apa tindakan kita setelah roadshow ini. Senggigi ini milik kita, kalau bukan kita, siapa yang mau bergerak membenahi. Kita hidupkan kembali program Jumat Bersih di kawasan wisata itu,” sambungnya.
Sementara itu, GM The Jayakarta Lombok Beach Resort & Spa Cherry Abdul Hakim merespon baik roadshow yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata. Pihaknya memastikan akan mendukung dan siap berkolaborasi dengan pemerintah khususnya Dinas Pariwisata.
“Kita siap berkolaborasi dengan Dispar. Kita sudah coba merintis untuk memasang tambahan lampu untuk menambah penerangan di area hotel, lampu hias di pohon-pohon depan hotel. Saya juga sangat support Jumat Bersih itu agar bisa menjadi program rutin kita juga,” kata dia.
Senada dengan Cherry, GM Holiday Resort Lombok Ketut Jaya juga menyatakan dukungannya kepada pemerintah.“Siap kita lakukan. Saya jamin sepanjang Holiday Resort ini akan terang benderang. Seluruh hotel pasti mensupport Gerakan Jumat Bersih itu,” tambah Ketua Senggigi Hotel Association (SHA) itu. (her)
