Beranda blog Halaman 767

Jalankan Arahan Pj Gubernur, Pemprov Pastikan Ketersediaan Bahan Pangan Makan Bergizi Gratis

0
H. Fathul Gani (ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Menindaklanjuti arahan Penjabat (Pj) Gubernur NTB Hassanudin dan Sekda NTB Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si., saat rapat koordinasi beberapa waktu lalu, Asisten II (Perekonomian dan Pembangunan) Setda NTB Dr. H. Fathul Gani, M.Si., sudah mengumpulkan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tergabung dalam rumpun hijau.

OPD yang masuk dalam rumpun hijau ini, seperti Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun), Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakkeswan), Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Kelautan dan Perikanan (Diskanlut), Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM) untuk memastikan kesiapan dan ketersediaan bahan pangan makan bergizi gratis.

Ditemui usai mengikuti Peringatan Hari Ibu tahun 2024 di Graha Bhakti Praja Kantor Gubernur NTB, Kamis 12 Desember 2024, Fathul Gani, menekankan kesiapan pihaknya dalam mensukseskan program nasional ini. Menurutnya, dari hasil koordinasi dengan pimpinan OPD teknis, ketersediaan bahan untuk program makan bergizi gratis sudah tidak ada masalah.

‘’Kita sudah kumpulkan OPD rumpun hijau yang fokus pada penyediaan bahan pangan. Dalam hal ini, bagaimana kebutuhan itu harus dipastikan tersedia. Kebutuhan buah dan sayur, termasuk ikan, telur itu dipastikan tidak mengganggu pasararan,’’ ujarnya.

Diakuinya, program ini akan terus berkelanjutan, sehingga dibutuhkan ketersediaan yang berkelanjutan. Untuk itu, salah satu cara agar bahan kebutuhan pangan tetap tersedia adalah dengan meningkatkan produksi.

‘’Misalnya, Dinas Peternakan yang tadi misalnya dalam satu lingkup peternak, misalnya hasil produksi sekitar 1.000 ternak, mungkin nanti ditingkatkan kapasitasnya menjadi 1.500. Begitu juga untuk telur ayam, ditingkatkan produksinya lebih banyak daripada seperti hasil produksi sekarang ini. Begitu juga dengan kebutuhan lainnya,’’ tambahnya.

Pihaknya menyadari jika selama ini ada beberapa bahan kebutuhan pokok yang didatangkan dari luar daerah. Sementara dengan adanya program nasional ini, maka daerah yang selama ini memasok stok telur atau daging ke NTB juga akan menggunakannya di daerahnya masing-masing. Untuk itu, peningkatan kapasitas produksi di dalam daerah menjadi salah satu prioritas yang harus dilakukan, sehingga NTB tidak selalu bergantung pasokan kebutuhan dari daerah lain.

Dalam waktu dekat, ungkapnya, usai peringatan HUT NTB, dirinya bersama OPD rumpun  hijau akan melakukan peninjauan ke sentra-sentra produksi, seperti sentra pertanian, peternakan dan lainnya. Kunjungan ini untuk memastikan apakah produsen di dalam daerah siap dengan program makan bergizi gratis bagi anak sekolah dari TK/PAUD hingga SMA sederajat, ibu hamil, ibu menyusui dan anak balita di NTB. (ham)

Persentase Penurunan Kemiskinan Rendah, Pemda Diminta Fokus Program Pemberdayaan

0
Agus Jasmani (ekbisntb.com/dok)

Lombok (ekbisntb.com) – Pimpinan DPRD Kabupaten Lombok Utara menyarankan kepada eksekutif untuk lebih fokus pada program pemberdayaan ekonomi dan sumber daya manusia di Kabupaten Lombok Utara. Saran tersebut mengacu pada tingkat penurunan kemiskinan di Lombok Utara dari tahun 2022 ke tahun 2023 sangat rendah, yakni hanya 0,13 persen.

“Angka penurunan kemiskinan tidak sampai setengah (0,5) persen, melainkan hanya 0,13 persen. Rilis angka kemiskinan Lombok Utara oleh BPS pada bulan Nopember 2024 menjadi gambaran bahwa program untuk masyarakat harus lebih difokuskan kembali,” tegas Ketua DPRD KLU, Agus Jasmani, Kamis 12 Desember 2024.

Ia menjelaskan, jumlah penduduk miskin di Lombok Utara pada tahun 2023 tercatat sebesar 25,80 persen, sedangkan di tahun 2022 jumlahnya sebesar 25,93 persen. Penurunan kemiskinan yang tidak optimal ini tentunya menjadi bahan evaluasi bagi eksekutif – khususnya Bupati, dalam menilai kinerja sekaligus mengevaluasi OPD teknis yang mengurus persoalan sosial dan kemiskinan.

“Bupati juga perlu mengevaluasi program-program pada semua OPD, agar jangan sampai gelontoran anggaran justru tidak memiliki dampak bagi kondisi sosial dan ekonomi masyarakat,” tegasnya.

Politisi PKB Lombok Utara ini tidak melihat ada kejadian insidentil atau bahkan peristiwa ekstrim yang menghambat laju penurunan kemiskinan di Lombok Utara. Seperti Gempa 2018 dan Covid 2019, dimana ketika itu, peristiwa gempa menyebabkan terjadinya peningkatan jumlah penduduk miskin dari 28,83 persen (2018) menjadi 29,03 persen (2019).

Sebaliknya, tambah dia, Pemda Lombok Utara dalam 3 tahun terakhir justru terlihat mengalokasikan anggaran untuk membangun infrastruktur fisik perkantoran. Ia menilai program ini tidak keliru, hanya saja, dalam penerapan pembangunannya agar lebih banyak melibatkan tenaga kerja (buruh) lokal dari Lombok Utara.

“Kita mengharapkan konsentrasi anggaran pada fisik bangunan bisa linier untuk mendongkrak perekonomian di masyarakat. Buruh bangunan, buruh transportasi lokal KLU supaya lebih dilibatkan,” tambahnya.

Agus melanjutkan, DPRD meminta Pemda KLU bekerja keras menurunkan angka kemiskinan ini, sebab angka ini paling tinggi dibandingkan dengan 9 kabupaten/kota lainnya di NTB. Ia melihat, sejumlah faktor penyebab kemiskinan masih tinggi antara lain, masih terbatasnya lapangan kerja akibat kurangnya industrialisasi dan ketergantungan pada sektor pariwisata. Kemudian, sebagian besar penduduk bekerja di sektor pertanian, tingkat upah yang rendah dan cenderung hanya cukup untuk konsumsi jangka pendek, serta sebaran penduduk yang tidak merata antar wilayah kecamatan.

Pada APBD tahun 2025 mendatang, Agus mengingatkan bahwa telah disepakatinya anggaran sebesar Rp 131,94 miliar untuk program intervensi pengentasan kemiskinan. Alokasi anggaran tersebut harus betul-betul optimal dalam bentuk program yang harus berorientasi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, pembukaan lapangan kerja bagi kelompok masyarakat miskin, bantuan sosial, bantuan modal tanpa bunga dan belanja modal yang bersifat padat karya serta pembukaan lapangan kerja baru.

“Di samping itu pemda harus menggenjot investasi yang berorientasi pengurangan angka pengangguran sekaligus memberikan upah yang layak,” sambung dia.

Agus juga berharap, program pemberdayaan ekonomi lebih banyak dimunculkan pada tahun-tahun mendatang. Mengingat sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan sektor usaha perdagangan khususnya usaha mikro (pedagang kecil) banyak dilakoni oleh masyarakat. (ari)

Baru Kali Ini, Capaian PAD Distan Lobar Tembus di Atas 90 persen

0
Damayanti Widyaningrum (ekbisntb.com/her)

Lombok (ekbisntb.com) – Capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Dinas Pertanian Lombok Barat menembus 90 persen lebih atau Rp400 juta lebih dari target Rp510 juta. Pencapaian PAD ini baru kali ini pada Dinas terkait, lantaran capaian tertinggi PAD Distan diangka 80 persen itupun 13 tahun silam. Bahkan capaian 90 persen ini dengan anggaran operasional yang terbilang minim.

Kadistan Lobar Damayanti Widyaningrum mengatakan target PAD Distan yang dipatok pemkab sebesar Rp510 juta. “Itu Alhamdulillah kita bisa capai 90 persen. Ini (capaian) tumben, dinas Pertanian blum pernah tercapai PADnya kecuali dulu pernah sekali diatas 80 persen yaitu 13 tahun yang tahun lalu,”kata Damayanti, Kamis 12 Desember 2024. Meskipun dengan anggatan Operasional yang minim, Pihaknya bisa mencapai PAD 90 persen lebih.

Sumber PAD Distan berasal dari beberapa sumber, diantaranya BBU (Balai Benih Unggul). Distan memiliki lahan untuk pengembangan benih. Kemudian dari Rumah Potong Hewan (RPH) dan sumber lain-lain PAD yang sah. Menurutnya PAD tidak bisa dicapai 100 Persen, karena pihaknya meminjam uang untuk biaya operasional membajak lahan pembibitan. “Begitu panen kita bayar,”imbuhnya. Dimana biaya pengolahan lahan itu Rp7-8 juta per hektar. Bahkan untuk perkebunan belum ada anggaran untuk pembenihan kelapa, coklat dan kakau.

Dibanding dulu, sumber PAD bisa menarik untuk pelayanan IB ternak. Karena itu untuk merambah sumber PAD dengan menarik pemasukan dari lalu lintas ternak. “Nanti kita buat perbup untuk pemasukan (PAD) dari lalu lintas ternak ini, karena banyak yang mengtim ternak baik di Lobar maupun luar Lobar,”imbuhnya. Hal ini kata dia bisa diberlakukan, karena daerah lain seperti Medan juga ada yang menerapkan. Perbup ini nantinya akan diupayakan tahun depan.

Potensi ini menurutnya besar, karena hampir tiap hari banyak yang meminta rekomendasi pengiriman atau pasokan ternak, seperti ayam, telur, sapi dan kambing yang keluar masuk ke daerah Lobar. Nantinya dihitung berapa retribusi per ekor untuk ditarik. (her)

KKN PMD Unram, Fokus pada Pengembangan Produk dan Digital Marketing Berbasis Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru

0
Suasana pembekalan bagi mahasiswa Unram yang akan mengikuti program Kuliah Kerja Nyata Pemberdayaan Masyarakat Desa (KKN PMD) periode Desember 2024 hingga Februari 2025, pada akhir pekan kemarin secara daring. (ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Mataram (LPPM Unram) menggelar pembekalan bagi mahasiswa yang akan mengikuti program Kuliah Kerja Nyata Pemberdayaan Masyarakat Desa (KKN PMD) periode Desember 2024 hingga Februari 2025. Acara yang berlangsung selama dua hari pada Sabtu 7 Desember 2024 dan Minggu 8 Desember 2024 secara virtual melalui Zoom Meeting.

Mengusung tema “Pengembangan Produk dan Digital Marketing Berorientasi pada Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru”, pembekalan yang diikuti oleh 2.120 mahasiswa yang akan ditempatkan di 213 desa ini bertujuan untuk mempersiapkan mahasiswa dalam melaksanakan program-program berbasis pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan.

Kepala Pusat KKN dan Kerjasama, Dr. Ir. Misbahuddin, ST., MT., IPU.  dalam laporannya menyampaikan, saat ini jumlah mahasiswa yang mengikuti kegiatan KKN di Kabupaten Lombok Barat sebanyak 443 mahasiswa tersebar di 43 desa, Kabupaten Lombok Utara 278 mahasiswa tersebar 28 desa, Kabupaten Lombok Timur sebanyak 1051 mahasiswa tersebar di 107 desa. Kabupaten Lombok Tengah 329 mahasiswa tersebar di 33 desa, Kabupaten Dompu 10 mahasiswa di 1 desa, dan Kabupaten Bima sebanyak 10 mahasiswa di 1 desa.

Di samping itu sebaran Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) untuk program KKN PMD Unram periode Desember 2024 hingga Februari 2025 mencakup enam wilayah di NTB. Kabupaten Lombok Timur menjadi wilayah dengan jumlah desa terbanyak, yakni 107 desa dengan 107 DPL, diikuti oleh Kabupaten Lombok Barat dengan 43 DPL di 43 desa. Kabupaten Lombok Tengah dengan 33 DPL di 33 desa, dan Kabupaten Lombok Utara dengan 28 DPL di 28 desa. Sementara itu, Kabupaten Sumbawa Barat dan Kota Bima masing-masing memiliki 1 DPL di 1 desa. Sebaran ini merupakan cerminan komitmen Unram dalam mendukung pemberdayaan masyarakat secara merata di berbagai daerah.

Dalam kesempatan yang sama Kepala LPPM Unram, Prof. Dr. Ir. Sukartono, M.Agr. dalam sambutanya menyampaikan, pembekalan ini diharapkan dapat memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan kepada mahasiswa untuk mengembangkan potensi desa secara kreatif dan inovatif. “Dengan memanfaatkan pendekatan berbasis ekonomi hijau dan biru, mahasiswa diharapkan mampu mendorong transformasi desa menjadi kawasan yang lebih produktif, berkelanjutan, dan adaptif,” jelasnya.

Lebih lanjut Guru Besar Fakultas Pertanian tersebut menegaskan, melalui pembekalan KKN ini, mahasiswa tidak hanya diajak untuk berkontribusi pada pengembangan potensi lokal, tetapi juga mempromosikan praktik ekonomi berkelanjutan yang berbasis pada pelestarian sumber daya alam. Hal ini sejalan dengan visi Unram untuk menjadi universitas unggul dan berdaya saing global. (ron)

HNSI Gelar Simulasi Makan Siang Bergizi Gratis di Sumbawa

0
Ilustrasi makan gratis (ekbisntb.com/kumparan.com)

Sumbawa Besar (ekbisntb.com) – Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Sumbawa, menggelar simulasi makan siang bergizi gratis di SDN 1 Labuhan Sumbawa yang melibatkan sekitar 70 orang siswa yang terdiri dari kelas IV dan V di sekolah tersebut.

“Kegiatan yang kami laksanakan ini merupakan instruksi dari DPP HNSI dengan tujuan bahwa HNSI turut mendukung program unggulan pemerintahan Prabowo-Gibran, ” kata Ketua DPC HNSI Sumbawa, Syarifuddin Sahidi, Kamis 12 Desember 2024.

Dikatakannya, selain instruksi makan siang bergizi gratis ini digelar dalam rangka menyambut hari Nusantara yang jatuh tepat pada Kamis, 12 Desember 2024. Kegiatan ini serentak dilaksanakan HNSI pusat di seluruh Indonesia sebagai upaya mendukung program Presiden dan Wakil Presiden RI, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

“Kami memilih SDN 1 Labuhan Sumbawa karena sebagian besar siswanya adalah anak nelayan dan dalam satu porsi ada nasi, sayur, telur, ikan tuna ekspor, dan air mineral,” ujarnya.

Dirinya berharap dengan inisiasi tersebut, HNSI Sumbawa dapat memberikan konstribusi besar dalam pemberian gizi bagi anak-anak sekolah. Sehingga tidak hanya sehat badannya tapi juga menjadi anak yang cerdas.

“Kegiatan yang kami lakukan ini sebagai pelecut, agar program makan siang bergizi gratis yang dicanangkan presiden terus berkesinambungan,” cetusnya.

Sementara itu Plh. Kepala SDN 1 Labuhan Sumbawa, Abdul Karim Hasan, mengucapkan terima kasih kepada HNSI yang telah menginisiasi program ini dan memilih sekolah sebagai locus kegiatan. Ia berharap kegiatan ini bukan hanya yang pertama sekaligus yang terakhir, melainkan terus berlanjut.

“Kami menilai makan siang bergizi gratis ini sangat bermanfaat bagi anak didik terutama dari sisi kesehatan sehingga berpengaruh terhadap semangat belajar dan insya Allah menjadi generasi emas di masa mendatang, ” tutupnya. (ils)

Dinkes KSB Pertimbangkan Akhiri Status KLB DBD

0
Kegiatan pengasapan yang dilaksanakan Dinkes KSB dalam rangka menekan kasus DBD.(ekbisntb.com/ist)

Taliwang (ekbisntb.com) – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Sumbawa Barat saat ini tengah mempertimbangkan untuk menghentikan penerapan Status Kejadian Luar Biasa Demam Bedarah Dengue (KLB DBD). Sebagaimana diketahui sejak Agustus lalu KSB ditetapkan KLB DBD setelah ditemukannya satu kasus kematian akibat penyakit yang disebabkan oleh nyamuk Aedes Aegypti tersebut.

“Kita akan ajak semua Puskesmas untuk membicarakan hal ini (penghentian status KLB DBD) dalam waktu dekat,” kata Kepala Bidang Pencegahan, Pengendalian Penyakit dan Kesehatan Lingkungan (P3KL) Dinkes KSB, Indra Alamsyah, Kamis 12 Desember 2024.

Dikatakan Indra ada beberapa pertimbangan yang pihaknya jadikan acuan sebagai dasar untuk mengakhiri status KLB DBD saat ini. Diantaranya, tren kasusya yang menurun siginifikan dalam beberapa pekan terakhir, case fatality rate (CFR) yang turun dibuktikan dengan tidak adanya lagi pasien DBD dalam kondisi butuh penanganan medis berat.

“Pengecekan mingguan kami terhadap setiap elemennya semua bisa dikatakan normal sekarang,” klaim Indra.

Keberhasilan menekan jumlah kasus DBD sehingga akan diakhirinya status KLB penyakit berbasis lingkungan itu, dikatakan Indra tidak lepas dari kerja keras seluruh Puskesmas berikut jaringan di bawahnya. Selama ini, sejak status KLB diterapkan, Puskesmas di seluruh kecamatan dengan sigap melakukan penanganan dan upaya pencegahan di tingkat lapangan.

“Kegiatan PSN (pemberantasan sarang nyamuk) masif dilakukan. Sosialisasi ke masyarakat juga hampir setiap hari,” sebut Indra.

Sleanjutnya Indra mengungkapkan tingginya kasus DBD tahun 2024 ini dipicu oleh kondisi cuaca. Musim kering berkepanjangan yang terjadi sepanjang tahun ini membuat masyarakat banyak menampung air di rumahnya. Penampungan air itulah yang kemudian menjadi pemicu tumbuh suburnya nyamuk pembawa DBD di lingkungan masyarakat.

“Air yang ditampung itu menjadi sarang nyamuk. Makanya waktu itu kami sulit juga menyarankan masyarakat untuk membuang air tampungannya karena dalam kondisi sulit air (kekeringan), ” cetus Indra.

Sementara saat ini lanjut Indra, dengan masuknya musim penghujan, secara otomatis akan menyulitkan nyamuk DBD berkembang biak. “Yang jadi sarang nyamuk itu kan air tergenang dan tenang dan umumnya jernih. Nah kalau hujan kan airnya terus berganti. Tapi walau begitu kita juga tetap harus terapkan upaya PSN agar tempat-tempat berpotensi menjadi sarang nyamuk tidak ada,” tukasnya. (bug)

UMK 2025 Ditetapkan Naik Rp163 Ribu

0
H. Varian Bintoro(ekbisntb.com/ils)

Sumbawa Besar (ekbisntb.com) – Pemkab Sumbawa, resmi menetapkan besaran Upah Minimum Kabupaten (UMK) tahun 2025 sebesar Rp2,6 juta atau naik sebesar Rp163 ribu dibandingkan dengan tahun berjalan (2024, red) di angka Rp2, 4 juta.

“Kami bersama dengan dewan pengupahan sudah membahas dan menetapkan besaran UMK di angka Rp2, 6 juta atau naik 6,5 persen dari besaran UMK tahun berjalan, ” kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Nakertrans) H. Varian Bintoro, kepada Ekbis NTB, Kamis 12 Desember 2024.

H. Varian menyebutkan, kenaikan ini berdasarkan arahan dari pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Tenaga Kerja. Angka 6,5 persen tersebut pun selaras dengan keputusan dari Pemerintah pusat dan daerah tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan angka dibawah angka tersebut.

“Jadi, kenaikan di angka 6,5 persen bersifat berjenjang dari pusat, Provinsi dan juga Kabupaten sehingga pihaknya harus menetapkan dengan besaran yang sama,” ujarnya.

Ia pun meyakini, kenaikan tersebut tidak akan memberatkan pihak perusahaan karena kenaikannya sudah dibahas bersama dengan asosiasi penguasa dan buruh di tingkat pusat. Sehingga keputusan yang diambil tersebut, memang sudah mengakomodir seluruh pihak untuk dilaksanakan di tahun 2025.

“Jadi, kenaikannya sudah dibahas secara matang dengan tetap memperhatikan kondisi sektor usaha yang ada sehingga angka itu kami anggap sudah sangat relevan,” ujarnya.

Dirinya pun tidak menampik bahwa, penerapan UMK tahun 2024 sebesar Rp2, 4 juta belum sepenuhnya dilakukan oleh pihak perusahaan. Tentu terkait dengan kondisi tersebut, pemerintah tidak bisa serta merta memberikan sanksi karena yang dikhawatirkan terjadi adanya pemutusan hubungan kerja (PHK) masal.

“Jujur saja, masih ada perusahaan yang tidak bisa menerapkan besaran UMK sesuai dengan angka yang kita tetapkan dan pekerja juga memahami kondisi tersebut,” ujarnya.

Pemerintah pun tetap membuka ruang bagi perusahaan untuk melakukan penangguhan terhadap besaran UMK tersebut dengan catatan harus disesuaikan dengan pendapatan perusahaan. Karena jika tidak ada ruang untuk melakukan penyesuaian terhadap besaran UMK ini dikhawatirkan akan banyak perusahaan yang merumahkan karyawannya.

“Tetap kita memberikan ruang bagi perusahaan dalam penerapan UMK terbaru tersebut, minimal perusahaan bisa menyesuaikan demgan kondisi keuangannya agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan,” tukasnya. (ils)

Jelang Nataru, Penumpang Diprediksi Melonjak, Pengajuan ‘’Extra Flight’’ Masih Nihil

0
Pesawat yang sedang parkir di BIZAM. Pada libur Nataru ini, jumlah penumpang di BIZAM diprediksi melonjak. (ekbisntb.com/ham)

Lombok (ekbisntb.com) – Jumlah penumpang pesawat udara pada periode perayaan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 di Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid (BIZAM) diprediksi bakal mengalami melonjak. Meski sejauh ini besaran lonjakan jumlah penumpang pesawat udara belum bisa diperkirakan. Hanya saja, PT. Angkasa Pura Indonesia Kantor Cabang Bandara Lombok selaku pengelola BIZAM menegaskan sudah siap menghadapi lonjakan penumpang pesawat selama periode perayaan Nataru kali ini.

“Dari sisi kesiapan fasilitas bandara, kita sudah sangat siap menghadapi lonjakan penumpang pesawat udara pada perayaan Nataru kali ini,” terang Stakeholder Relation Dept. Head PT. AP Indonesia KC Bandara Lombok Arif Haryanto, Kamis 12 Desember 2024.

Ditegaskannya kalau pihaknya sudah sangat sering menghadapi lonjakan penumpang pesawat udara, terutama pada momen penting, seperti pada libur lebaran hingga saat event MotoGP. Begitu juga pada momen perayaan Nataru dan, sejauh ini layanan kebandarudaraan berjalan aman serta lancar. Begitu pula pada momen Nataru kali ini, pihaknya optimis bisa berjalan aman. Kendati terjadi lonjakan penumpang pesawat udara nantinya.

Seperti pada periode yang sama tahun lalu, pada Nataru kali ini pihaknya juga akan membentuk posko Nataru untuk memantau pergerakan penumpang maupun pesawat sekaligus memastikan seluruh layanana kebandarudaraan bisa terpenuhi dengan melibatkan pihak-pihak terkait.

“Saat ini kita baru pada persiapan awal untuk posko Nataru. Rencananya posko akan dibuka pada tanggal 19 Desember 2024 sampai 5 Januari 2025 mendatang,” imbuh Arif.

Disinggung terkait pengajuan extra flight dari pihak maskapai selama periode Nataru, Arif mengatakan sampai sejauh ini masih nihil. Pergerakan penumpang pesawat juga masih normal. Belum ada terlihat kenaikan yang signifikan, karena periode Nataru juga masih cukup lama, masih sekitar dua pekan ke depan, sehingga maskapai belum ada yang mengajukan extra flight.

“Kita menunggu dari pihak maskapai kalau terkait extra flight. Karena pihak maskapai yang memutuskan. Soal kesiapan bandara serta slot waktu sangat tersedia di BIZAM,” pungkasnya.

Sebelumnya Arif menjelaskan, pasca pandemi Covid-19 tren penumpang pesawat udara di BIZAM perlahan terus bergerak naik. Selama tahun 2024 ini, hingga Bulan November kemarin tercatat jumlah penumpang pesawt udara sudah menembus angka di atas 2,17 juta orang. Ada kenaikan sekitar 1,56 persen jika dibandingkan dengan jumlah penumpang pada periode yang sama tahun 2023 lalu yang mencapai 2,13 juta.

Kian ramainya jumlah penumpang tersebut secara tidak langsung juga mendorong peningkatan jumlah pergerakan pesawat udara di BIZAM. Dari 22.339 pergerakan pesawat pada periode sama tahun lalu, menjadi 22.956 pergerakan pesawat pada tahun ini.

Artinya, dari waktu ke waktu tren jumlah penumpang pesawat udara di BIZAM terus menunjukkan tanda-tanda ke arah yang lebih  baik. Bahkan saat ini sudah hampir mendekati jumlah penumpang pada tahun 2019 lalu atau setahun sebelum pandemi Covid-19 melanda yang menyentuh angka hingga 2,61 juta orang. (kir)

UMK Mataram Naik Rp174 Ribu

0
Disnaker Kota Mataram bersama dewan pengupahan, serikat pekerja dan Asosiasi Pengusaha Indonesia saat rapat penetapan UMK Kota Mataram tahun 2025. Disepakati kenaikan UMK senilai Rp174 ribu dari sebelumnya Rp2.685.089 menjadi Rp2.859.620. (ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Dinas Tenaga Kerja Kota Mataram bersama Asosiasi Pengusaha Indonesia dan Serikat Pekerja telah menyepakati kenaikan upah minimum kota (UMK) tahun 2025. UMK Kota Mataram naik Rp174.530 sehingga menjadi Rp2.685.089.

Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Mataram, H. Rudi Suryawan dikonfirmasi pada, Kamis 12 Desember 2024 menjelaskan, pihaknya baru selesai rapat membahas kenaikan upah minimum kota tahun 2025 bersama dewan pengupahan, Asosiasi Pengusaha Indonesia, Serikat Pekerja, dan Badan Pusat Statistik Kota Mataram. Pengusaha dan pekerja menyepakati kenaikan upah sebesar 6,5 persen karena menjadi kebijakan pemerintah pusat. “Mereka sepakat kenaikan 6,5 persen karena sudah menjadi kebijakan pemerintah pusat,” terangnya.

Rudi tak menampik pekerja menginginkan kenaikan upah sebesar 10 persen dengan pertimbangan kenaikan harga barang pokok di pasar. Secara rinci dijelaskan, UMK Kota Mataram tahun 2024 sebesar Rp2.685.089 dikalikan 6,5 persen. Setelah diakumulasi terjadi kenaikan Rp174.530, sehingga di tahun 2025 UMK Kota Mataram Rp2.859.619. “Tadi disepakati dibulatkan menjadi Rp2.859.620,” sebutnya.

Variabel kenaikan upah pekerja sesuai arahan pemerintah pusat dengan mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu. Mantan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mataram menambahkan, pasca ditetapkan kenaikan UMK tahun 2025 selanjutnya akan dilaporkan ke Sekretaris Daerah Kota Mataram, Lalu Alwan Basri dan Walikota Mataram Dr. H. Mohan Roliskana sebelum diserahkan ke Pemprov NTB. Penetapan UMK Kota Mataram paling lambat 18 Desember. “Target kita hari Senin sudah diteken oleh gubernur UMK tahu 2025,” harapnya.

Tugas selanjutnya kata Rudi, mensosialisasikan kepada Perusahaan di Kota Mataram. Pengusaha diingatkan agar mengikuti ketetapan upah yang disepakati antar pekerja dan pengusaha. Pengusaha yang membayar upah pekerja di bawah UMK terancam dikenakan sanksi denda sebesar Rp100 juta-Rp400 juta atau sanksi pidana mencapai Rp400 juta. “Kita bersyukur pengusaha di Mataram cukup kooperatif mengikuti ketentuan upah bagi pekerja dan kondisinya aman,” demikian kata dia. (cem)

TPID NTB Pastikan Ketersediaan Stok Bahan Pokok di Momentum Nataru

0
Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi NTB bersama TPID Kabupaten/Kota menggelar Rakor terkait dengan penyediaan stok pangan menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2024.  (ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi NTB bersama TPID Kabupaten/Kota menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) terkait dengan penyediaan stok pangan menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2024. Rakor tersebut berlangsung di Pendopo Gubernur NTB Kamis 12 Desember 2024.

Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi NTB Wirajaya Kusuma mengatakan, Rakor ini mengambil tema sinergi dan kolaborasi yang kuat untuk menjaga ketersediaan stok pangan jelang Nataru. Dari pemaparan Deputi Bank Indonesia (BI) NTB, Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) NTB, Dinas Ketahanan Pangan NTB, dan Bulog NTB dapat ditarik Kesimpulan bahwa dari 12 komoditas pangan strategis, stoknya tersedia cukup sampai dengan Nataru.

“Insya Allah ketersediaan beras kita, bawang merah, cabai dan lain sebagainya cukup menjelang Nataru ini. Kalau beras kita surplus sampai 200 ribu ton, karena kan kemarin kalau GKG dikonversi ke beras menjadi sekitar 800 ribu ton, kemudian ada kebutuhan sekitar 600 ribu ton, sehingga ada surplus” kata Wirajaya Kusuma kepada wartawan usai menggelar Rakor.

Menurutnya, ketersediaan beras yang dimiliki NTB, baik yang ada di gudang-gudang Bulog, cadangan pangan pemerintah maupun yang ada di lumbung masyarakat terpantau masih sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di momentum Nataru.

Adapun komoditas pangan yang berasal dari luar daerah seperti minyak goreng dan beberapa komoditas lainnya akan terus diupayakan ketersediaannya di tengah ancaman cuaca ekstrem. Gelombang laut yang cenderung tinggi di momen Nataru seperti yang disampaikan BMKG menjadi atensi Pemda. Jangan sampai cuaca buruk bisa mempengaruhi lalu lintas komoditas yang didatangkan dari pulau Jawa.

“Tentu kita memperkuat koordinasi dengan teman-teman Dinas Perhubungan ya, Kementerian dan termasuk BMKG terkait dengan cuaca. Namun sejauh ini belum ada laporan kepada kami bahwa terjadi gangguan distribusi bahan pokok,” ujarnya.

Terkait dengan sejumlah komoditas yang sempat turun di pasaran, hal tersebut tetap menjadi atensi. Sebab harga komoditas pertanian yang anjlok akan menyumbang deflasi dan membuat petani merugi.

“Kehadiran pemerintah di sini seperti yang ditekankan oleh Pak Pj Gubernur tadi, bahwa pemerintah harus hadir di tengah-tengah masyarakat ketika terjadi over stok, seperti tomat dan bawang merah kemarin yang sempat turun. Namun itu akan normal kembali seiring dengan mekanisme pasar,” imbuhnya.

Pj Gubernur NTB Hassanudin dalam kesempatan tersebut meminta program penanaman serentak disiasati agar tak memberikan dampak buruk bagi petani. Misalnya penanaman cabai secara serentak dan panen dilakukan secara serentak sering berisiko terhadap harga komoditas yang anjlok.

“Minta bantuan agar disiasasi sehingga harganya bisa stabil di pasar. Ujung tombaknya ada kabupaten/kota. Kita hitung kebutuhan kita, sehingga stok dan harga terkendali,” ujar Pj Gubernur.

Ia menekankan agar semua komoditas yang cocok ditanam di NTB agar menjadi atensi pemda. Misalnya bawang putih yang cocok ditanam di wilayah Sembalun dan sekitarnya. Programnya agar disiapkan dengan baik, sebab penanaman komoditas lokal juga untuk mendukung makan bergizi gratis yang menjadi program pemerintah pusat.(ris)