PLN Pasang SPLU di Pulau Moyo

By

-

10 May 2024

para Srikandi PLN yang menjelaskan dengan antusias tentang fitur-fitur SPLU kepada warga Desa Sebotok (Ekbis NTB/bul)

Sumbawa (Ekbis NTB) – Pulau Moyo mencatat sejarah penting dengan kehadiran Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) pertama yang disediakan oleh PLN.

Selama ini, pulau ini belum teraliri listrik selama 24 jam sejak merdeka sehingga kehadiran SPLU ini diharapkan membawa angin segar bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat setempat.

Bupati Sumbawa, Drs. H. Mahmud Abdullah, menyambut baik langkah ini dan mengungkapkan harapannya akan kemajuan di Pulau Moyo dengan adanya SPLU ini.

Dia juga menyampaikan terima kasih kepada PLN atas perhatiannya terhadap Pulau Moyo.

“Sejak Merdeka Pulau Moyo ini baru hari ini teraliri 24 jam. Saya harapkan akan ada kemajuan khususnya dengan adanya SPLU ini. Terima kasih kepada PLN yang sudah memperhatikan Desa kami di Pulau Moyo ini. Kami berjanji akan memanfaatkan listrik ini untuk kesejahteraan masyarakat,” ungkap Mahmud.

Pernyataan dari Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi NTB, H. Sahdan S.T., M.T., juga mencerminkan harapan besar terhadap SPLU pertama di Pulau Moyo ini.

Dia menyebutkan bahwa SPLU ini akan menjadi awal untuk kemajuan di Pulau Moyo dan sekitarnya. Selain itu keberadaan listrik 24 jam akan memberikan infrastruktur kelistrikan yang sempurna bagi masyarakat.

“Harapan saya sangat besar dengan adanya SPLU ini. Kedepan, masyarakat Desa Sebotok menjadi maju sejajar dengan desa-desa lain. Dengan listrik 24 jam plus adanya SPLU ini, memberikan kesempurnaan infrastruktur kelistrikan di desa ini,” kata Sahdan.

General Manager PLN UIW NTB, Sudjarwo, menegaskan bahwa kehadiran SPLU adalah bagian dari upaya PLN untuk memberikan layanan listrik yang lebih baik. SPLU tidak hanya akan digunakan untuk keperluan individu tetapi juga untuk kegiatan bersama di desa. Hal ini mencerminkan komitmen PLN untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di seluruh Indonesia.

“Kehadiran SPLU ini adalah bagian dari telah dioperasikannya listrik 24 jam di Pulau Moyo. SPLU ini bisa digunakan untuk menunjang kegiatan sehari-hari baik yang sifatnya individu maupun kegiatan bersama di Desa,” kata Sudjarwo.

Kehadiran SPLU di Pulau Moyo diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Dengan listrik yang stabil dan tersedia setiap saat, diharapkan akan membuka peluang baru bagi pembangunan ekonomi dan sosial di pulau ini. SPLU menjadi langkah awal yang penting menuju kemajuan yang lebih besar bagi masyarakat Pulau Moyo.

“Kehadiran SPLU di lapangan Desa Sebotok Pulau Moyo ini semoga dapat dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan-kegiatan masyarakat seperti halnya pesta rakyat maupun pasar malam serta kegiatan ekonomi lainnya, sehingga menciptakan potensi pembangunan ekonomi dan sosial yang lebih luas. Kami berharap Pulau Moyo akan mengalami pertumbuhan yang signifikan dalam berbagai sektor kehidupan masyarakat,” tutup Sudjarwo.(bul)

LEM Kini Dilengkapi Wahana Permainan Social Bowling di Timezone

By

ekbisntb.com

-

10 May 2024

0

Re-Opening Timezone LEM oleh GM TEEG Indonesia, TC Manager LEM, dan Kabid Pengembangan Destinasi Wisata Dinas Pariwisata NTB, Kamis, 9 Mei 2024 di Mataram. (Ekbis NTB/era)

Mataram (Ekbis NTB) – Timezone di lantai empat Lombok Epicentrum Mall (LEM) menambah wahana permainan Social Bowling untuk melengkapi kebutuhan rekreasi pengunjung di pusat perbelanjaan terbesar di Provinsi NTB ini.

Wahana permainan Social Bowling ini dibuka secara resmi, Kamis (9/4/2024).

Deputy Grand Manager TEEG Indonesia, Paulus Gurning saat pembukaan menyampaikan, Social Bowling yang ada di Timezone LEM merupakan salah satu tempat bermain bowling tanpa perlu memikirkan peraturan secara profesional.

“Main bowling disini tidak terlalu terikat peraturan bermain seperti profesional bowling. Harus menggunakan Sepatu, menggunakan jalur yang lebih panjang. Ini dihadirkan untuk hiburan keluarga, bapak, ibu, anak, semua bisa bermain bersama, mau pakai sandal, silakan,” ujarnya.

Penambahan Social Bowling ini menurutnya sebagai salah satu upaya agar semua kalangan bisa merasakan sensasi serunya bermain Bowling di Timezone.

Fitur Menarik Social Bowling.

1. Didesain untuk pemula: Permainan ini dirancang dengan mempertimbangkan para pemain yang belum pernah mencoba bowling sebelumnya.

2. Alat yang ramah anak: Timezone menyediakan alat khusus untuk anak-anak agar dapat bermain bowling dengan aman dan nyaman.

3. Suasana santai: Social Bowling menawarkan suasana yang santai dan ramah, sehingga cocok untuk bersenang-senang bersama teman atau keluarga.

4. Lokasi strategis: Berada di Lombok Epicentrum Mall, Social Bowling mudah diakses dan dijangkau.

Saat pembukaan, ratusan anak – anak dan keluarga menyerbu Timezone untuk menjajal sejumlah wahana permainan, termasuk Social Bowling. Tersedia berbagai promo menarik yang ditawarkan oleh Timezone salah satunya ialah mendapatkan dua kali lipat TIZO dari jumlah Top Up.

“Ketika Top Up Rp600 ribu dapat 1.200 TIZO, ketika Top Up Rp2 juta dapat 4000 TIZO . Kita juga bikin kompetisi basket dari tanggal 9 – 12 buat anak SD, SMP, sama SMA, umum kita bikin buat Social Bowling,” tambahnya.

Sementara itu, TC Manager LEM, Dadit Ujayana mengapresiasi antusiasme masyarakat yang membludak ingin mencoba permainan baru di LEM.

“Ini antusias sekali, jadi kita harapkan ini menjadi daya tarik tersendiri di Lombok,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Wisata Dinas Pariwisata NTB, Chandra Aprinova menyampaikan apresiasi atas makin lengkapnya wahana permainan yang disediakan LEM, khususnya di Timezone.

“Kami ucapkan terimaksih kepada Timezone yang telah membuka Social Bowling ini, sehingga dapat menjadi pelengkap tempat wisata di NTB. Dari KEK Mandalika bisa langsung kesini. Ini juga bisa menjadi destinasi wisata keluarga,” jelasnya.

“Nanti kita bantu promosi kegiatan ini, bila perlu kita masukkan menjadi paket wisata di NTB,” pungkasnya.(era)

Baru 545,546 Tenaga Kerja di NTB Dilindungi BPJS Ketenagakerjaan

By

ekbisntb.com

-

10 May 2024

0

Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Bali Nusa Tenggara Papua (BANUSPA) Kuncoro Budi Winarno (Ekbis NTB-Ist)

Mataram (Ekbis NTB) – Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Bali Nusa Tenggara Papua (BANUSPA) Kuncoro Budi Winarno memaparkan, tenaga kerja aktif yang dilindungi program BPJS Ketenagakerjaan di Provinsi NTB sampai dengan periode 30 April 2024 sebesar 545,546 orang. Terdiri dari 417,487 pekerja formal (PU, Jakon dan PMI) dan 128,059 pekerja informal (BPU).
“Coverage kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di NTB sebesar 29,26% dengan 54,46% coverage di pekerja formal dan 11.66% coverage di pekerja informal,” katanya saat saat penganugerahan Paritrana Award 2024 di Mataram, Rabu 8 Mei 2024.
Berdasarkan data BPS Provinsi NTB. Jumlah Pekerja sebanyak 1.864.450. Kendati para pekerja yang belum tercover BPJS Ketenagakerjaan, para perusahaan terus didorong agar para pekerja mereka bisa tercover. Karena banyak manfaatkan didapat pekerja jika sudah tercover BPJS Ketenagakerjaan.
Sementara itu, sampai saat ini pembayaran manfaat BPJS Ketenagakerjaan di NTB periode sampai dengan April tahun 2024 sebanyak 8,166 klaim dengan manfaat Rp115,6 miliar lebih. Dengan penerima manfaat beasiswa sebanyak 153 dengan total manfaat Rp771,5 juta.
Pemprov NTB mendorong stakeholder pemerintah daerah dari tingkat provinsi, hingga kabupaten/kota dan swasta untuk memperluas cakupan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan kepada masyarakat.
Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi potensi risiko terjadinya miskin ekstrem di masyarakat, jika terjadi kecelakaan kerja, yang mengakibatkan kecatatan, bahkan kematian, apalagi kepada tulang punggung keluarga.
Dengan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, biaya berobat tanpa hingga, santunan kematian, bahkan biaya pendidikan anak-anak hingga perguruan tinggi ditanggung oleh negara melalui BPJS Ketenagakerjaan.
“Karena itu, Paritrana Award ini bagus untuk mendorong peran serta masyarakat, swasta, dan pemerintah untuk memperluas coverage perlindungan BPJS Ketenagakerjaan. Kita minta Dinas Tenaga Kerja, dan BPJS Ketenagakerjaan untuk terus melakukan pendekatan kepada masyarakat, dan melakukan pengawasan kepada perusahaan-perusahaan untuk memberikan perlindungan kepada karyawannya melalui program BPJS Ketanagakerjaan,” kata Sekda NTB, Ibnu Salim.
Sementara itu, Kepala BPJS Ketenagakerjaan NTB, Boby Foriawan menambahkan, dengan mendaftar menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, dan membayar iuran mulai dari Rp16.800 per bulan, peserta BPJS ketenagakerjaan mendapatkan perlindungan sosial berupa Jaminan Kematian (JKM) dan Jaminan Kecelakan Kerja (JKK).
JKM adalah program yang memberikan santunan kepada ahli waris peserta jika peserta meninggal dunia karena sebab apapun. Besaran santunan JKM adalah Rp42 juta untuk setiap peserta (ahli waris). Dan biaya Pendidikan kepada dua orang anak hingga menempuh perguruan tinggi. biaya home care selama 1 tahun, dan program kembali bekerja.
Selain JKM, program perlindungan sosial lainnya adalah Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK). Program ini memberikan perlindungan dalam bentuk pelayanan kesehatan, rehabilitasi, santunan jika peserta mengalami kecelakaan kerja.
Selain itu, peserta BPJS Ketenagakerjaan juga dapat perlindungan sosial lainnya, seperti Jaminan Hari Tua (JHT), yaitu program yang memberikan manfaat berupa tabungan yang dapat diambil sebagian atau seluruhnya saat peserta berhenti bekerja.
“Jika terjadi kecelakaan kerja, sebagaimana manfaat menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan dengan iuran (premi) sangat kecil, Rp16.800 hingga Rp36.800 per bulan. Manfaat yang diterima peserta adalah jika mengalami kecelakaan kerja, ditanggung biaya perawatan medis tanpa batas sesuai kebutuhan rumah sakit. Berapapun besar biayanya, ditanggung,” paparnya.(bul)

Disalurkan Sesuai Ketentuan, 48 Ribu Kiloliter Pertalite Sudah Tersalur di NTB

By

ekbisntb.com

-

10 May 2024

0

BBM Jenis Pertalite Sudah Tersedia Secara Merata Pada SPBU NTB (Ekbis NTB/bul)

Mataram (Ekbis NTB) – Sebagai operator pelaksana penyaluran Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP) Pertamina Patra Niaga menegaskan masih terus menyalurkan BBM jenis Pertalite (RON 90) kepada masyarakat, sesuai kuota tahun 2024 yang ditetapkan Pemerintah.
Area Manager Communication Relations dan CSR Jatimbalinus Ahad Rahedi menyampaikan bahwa sesuai dengan Kepmen ESDM No 37.K/HK.02/MEM.M/2022, Pertalite merupakan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP). Sehingga perubahan dalam penyalurannya harus melalui kebijakan Pemerintah.
“Hingga saat ini kami masih menyalurkan Pertalite di semua wilayah khususnya area Jawa Timur, Bali , NTB dan NTT sesuai dengan penugasan yang diberikan pemerintah. Sehingga masyarakat tidak perlu khawatir,” kata Ahad, Kamis 9 Mei 2024.
Program Subsidi Tepat dilakukan Pertamina dengan melakukan pendataan kendaraan pengguna Pertalite untuk mendukung penyaluran tepat sasaran di lapangan. Program ini merupakan upaya Pertamina untuk memastikan transparansi penyaluran BBM bersubsidi. Melalui platfrom digital penyaluran BBM bersubsidi dapat dipantau secara real time dan mencegah potensi penyelewengan di lapangan.
Pertamina terus berkoordinasi dengan pihak Regulator untuk memastikan kebutuhan Pertalite terpenuhi sesuai dengan arahan dan kebijakan dari Pemerintah.
”Kami mengapresiasi pihak aparat dan masyarakat yang selama ini telah turut serta mengawal penyaluran Pertalite agar tepat sasaran, dan terus menghimbau kepada seluruh pihak agar ikut mendukung penggunanaan BBM yang bijak agar dana subisidi energi dinikmati oleh yang berhak,” tutup Ahad.
Lebih lanjut disampaikan Coporate Secretary Pertamina Patra Niaga Irto Petrus Ginting bahwa pada prinsipnya Pertamina Patra Niaga selaku pihak yang menjalankan penugasan penyaluran BBM subsidi, berkomitmen untuk tetap mengikuti dan menjalankan semua kebijakan yang ditetapkan Pemerintah.
”Tercatat hingga April 2024, untuk data realisasi penyaluran Pertalite secara nasional adalah sebanyak 9,9 juta Kiloliter (KL), dari total Kuota Pertalite tahun 2024 yang telah ditetapkan oleh Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) sebesar 31,7 juta KL,” ujar Irto.
Sedangkan untuk wilayah NTB sendiri tercatat realisasi penyaluran Pertalite sebanyak 48 ribu Kiloliter (KL) dari total Kuota Pertaite 182 ribu KL untuk tahun 2024.
Sebagai upaya menjalankan penugasan untuk menyalurkan BBM subsidi dengan tepat sasaran bagi konsumen yang berhak, Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus telah melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai Subsidi Tepat kepada masyarakat sejak Juli 2022 lalu. Pertamina juga telah mendorong digitalisasi untuk penyaluran BBM Subsidi melalui program Subsidi Tepat dengan terus memastikan sistem dapat berjalan dengan maksimal.
Untuk informasi seputar produk, layanan dan program Subsidi Tepat, masyarakat dapat menghubungi Pertamina Call Center 135, email: pcc135@pertamina.com dan melalui website https://subsiditepat.mypertamina.id/.(bul)

Bandara Lombok Siap Melayani Penerbangan Haji 2024

By

ekbisntb.com

-

9 May 2024

0

Jamaah haji yang siap untuk diberangkatkan melalui bandara lombok (Ekbis NTB/bul)

Praya (Ekbis NTB) – PT Angkasa Pura I Bandara Lombok siap melayani operasional penerbangan 13 kelompok terbang (kloter) jemaah haji Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) tahun 2024.

“Pada penyelenggaraan ibadah haji tahun ini, Bandara Lombok akan melayani keberangkatan 4.848 calon jemaah haji yang terbagi dalam 13 kloter. Jemaah haji embarkasi Lombok akan terbang menuju Arab Saudi mulai 12 Mei 2024 hingga 18 Mei 2024 mendatang,” ujar General Manager PT Angkasa Pura I Bandara Lombok Minggus E.T. Gandeguai.

Adapun rinciannya, 12 Mei 2024 – Kloter 1 (Kota Mataram), 13 Mei 2024 – Kloter 2 (Kabupaten Lombok Tengah), 15 Mei 2024 – Kloter 3 (Kabupaten Lombok Barat), 16 Mei 2024 – Kloter 4 (Kabupaten Lombok Timur), 17 Mei 2024 – Kloter 5 (Kabupaten Lombok Tengah), 18 Mei 2024 – Kloter 6 (Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Sumbawa Barat), 20 Mei 2024 – Kloter 7 (Kota Mataram, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Barat), 21 Mei 2024 – Kloter 8 (Kabupaten Bima, Kota Bima), dan 23 Mei 2024 – Kloter 9 (Kota Mataram, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Barat).
Kloter 1 sampai Kloter 9 akan diterbangkan langsung dari Bandara Lombok menuju Bandara Pangeran Mohammad bin Abdulaziz, Madinah.

Selanjutnya, 24 Mei 2024 – Kloter 10 (Kabupaten Lombok Timur), 25 Mei 2024 – Kloter 11 (Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Lombok Utara), 27 Mei 2024 – Kloter 12 (Kota Mataram, Kota Bima, Kabupaten Bima, Kabupaten Dompu), dan 28 Mei 2024 – Kloter 13 (Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa).
Kloter 10 hingga Kloter 13 ini akan mendarat di Bandara King Abdulaziz, Jeddah.

Sementara untuk kepulangan jemaah haji NTB tahun ini dijadwalkan pada 22 Juni 2024 hingga 9 Juli 2024.
“Seluruh penerbangan haji embarkasi Lombok dilayani oleh maskapai Garuda Indonesia menggunakan pesawat jenis Boeing 777-300ER,” imbuh Minggus.

Minggus mengungkapkan, PT Angkasa Pura I Bandara Lombok telah berkoordinasi dengan instansi dan stakeholder terkait seperti Otoritas Bandara Wilayah IV, Kementerian Agama, TNI/Polri, Perum LPPNPI, Kantor Imigrasi, Kantor Bea Cukai, Kantor Kesehatan Pelabuhan, Garuda Indonesia, Gapura Angkasa, Perum Damri, dan lainnya untuk memastikan penerbangan haji tahun ini berjalan lancar dengan mengedepankan prinsip keselamatan, keamanan, dan pelayanan.

“Kami juga memastikan bahwa infrastruktur serta fasilitas Bandara Lombok cukup mumpuni untuk mendukung operasional penerbangan haji tahun ini,” tegas Minggus.

Dari sisi personel, Bandara Lombok menyiapkan 60 petugas per shift yang terdiri dari petugas Airport Rescue and Fire Fighting (ARFF), Airport Security (Avsec), dan Apron Movement Control (AMC). Selain di bandara, ditempatkan pula 10 personel Avsec beserta peralatan pendukungnya untuk memeriksa keamanan penumpang beserta barang bawaannya di Asrama Haji Lombok, Mataram.

Bandara Lombok juga melakukan penyesuaian kategori fasilitas ARFF dari kategori 7 menjadi kategori 8 menyesuaikan dengan tipe pesawat yang dilayani pada penerbangan haji kali ini, yaitu Boeing 777-300ER.

“Selain itu, kami telah menyiapkan pula skenario antisipasi apabila terjadi keadaan darurat dan force majeure, delay penerbangan, atau jika terdapat jemaah haji yang mengalami masalah sehingga tidak dapat diberangkatkan. Kami senantiasa berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik demi mendukung kelancaran perjalanan para calon jemaah haji NTB menuju Tanah Suci hingga nanti kembali ke Tanah Air,” demikian Minggus.(bul)

Dipasangi Spanduk KPK, Pemilik Rumah Bakso Sampaikan Kondisi Sebenarnya

By

ekbisntb.com

-

9 May 2024

0

Rumah Bakso di Jalan Brawijaya, Kota Mataram (Ekbis NTB/bul)

Mataram (Ekbis NTB) – Rumah Bakso di Jalan Brawijaya, Kota Mataram dipasangi pemberitahuan oleh KPK sebagai salah satu objek yang dianggap belum melunasi kewajiban pajak kepada daerah. Selain Rumah Bakso, KPK juga memasang spanduk pemberitahuan yang sama kepada JCO di Lombok Epicentrum Mataram, Es Kepal di Jalan Bung Karno, dan Rumah Makan Taliwang Irama I di Monjok, Lesehan Raja Bebek, dan Sate Rembiga.

Pemasangan spanduk ini dilakukan Rabu 8 Mei 2024 oleh Tim Korsup Wilayah V KPK dan unsur dari Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram.

Mendapati tempat usahanya dipasangi spanduk pemberitahuan dari KPK, Owner Rumah Bakso , H. Marianto, menyampaikan, hal ini sangat disayangkan. Karena, semestinya antara pengusaha dan pemerintah terjadi komunikasi yang harmonis. Tanpa harus dilakukan tindakan ekstrem.

H. Marianto tidak menampikkan soal kewajiban pajaknya yang belum diselesaikan. Namun sampai saat ini, ia merasa tidak lari dari tanggungjawab. Hanya saja karena faktor keadaan.

Menurutnya, ikhawal hingga tempat usahanya dipasangi spanduk oleh KPK karena usahanya dianggap tidak membayar kewajiban pajak, sesuai hitung-hitung BKD pada periode 2019,2020, hingga 2021.

Padahal, menurutnya, tahun-tahun tersebut adalah tahun kritis, sekedar usahanya dapat dipertahankan saja sangat untung. Karena NTB dilanda dua musibah besar sekaligus. Tahun 2018 gempa besar Lombok, ditambah lagi tahun 2020 dunia dilanda COVID-19.

“Hitung-hitungan BKD, ada kekurangan bayar kewajiban rumah bakso hampir Rp500 juta selama periode itu. Dan sudah saya bayar hampir Rp200an juta. Masih ada sisa yang belum saya lunasi, karena keadaan,” katanya.

Menurut pandangannya, tahun-tahun tersebut adalah tahun kritis dunia usaha. Tidak saja pada usahanya, hal ini terjadi bahkan secara global. Banyak usaha yang tutup karena pandemi. Bertahan saja, sangat luar biasa.

Namun, rupayanya BKD mungkin menghitung kewajiban saat kondisi normal. Sehingga dianggap terjadi selisih kewajiban pajak yang belum dibarkan sampai terakumulasi hampir Rp500 juta.

“Saat gempa harusnya 2019 mulai bangkit, tapi ditambah lagi dengan COVID-19. Bahkan saya sampat minta usaha ini ditutup. Karena sepinya orang belanja. Sempat juga buka tutup. Mungkin keadaan itu dihitung normal sehingga terjadi tunggakan besar,” katanya.

Kendati demikian, H. Marianto mengatakan, komunikasi tetap dilakukan dengan BKD, dan iapun harus mengalah. Melaksanakan kewajiban sebagaimana yang tercatat di pembukuan BKD. Namun, karena kondisi usaha yang masih terus recoveri, kewajiban tersebut tidak bisa dibayar langsung (dilunasi).

“Tapi saya maklumi juga, karena ini tidak hanya kaitannya dengan BKD. Mungkin karena diawasi juga oleh BPK, oleh KPK pembukuannya. Sehingga dilakukan tindakan pemasangan spanduk pemberitahuan. Padahal saya tidak kemana – mana, dan tetap buka usaha ini. Mestinya, dunia usaha dijadikan mitra yang baik. Tidak langsung ditindak ekstrem seperti ini,” katanya.

H. Marianto mengatakan, usahanya ini sudah dirintis puluhan tahun. lalu mengalami kendala keuangan saat gempa Lombok dan COVID-19. Sebelumnya, Rumah Bakso sudah mempekerjakan lebih dari 30 karyawan. Namun saat ini hanya dipertahankan 20 orang karyawan. Karena keadaan ekonomi.

“Bayar pajak pajak juga tidak pernah ada masalah, kepada daerah rutin. Begitu juga pajak kepada negara. Seharusnya, sebagai dunia usaha, kita dijadikan mitra, dibina, didampingi. Ini yang saya sayangkan, harusnya dunia usaha dengan pemerintah itu harmonis. Hanya karena mis sedikit, usaha yang sudah kita bangun puluhan tahun seolah-olah seperti pengemplang pajak. padahal kewajiban tetap kita laksanakan,” demikian Marianto.(bul)

Kolaborasi dengan Polda NTB, Ikhtiar APJII Bali Nusra Wujudkan Internet Berkualitas dan Aman

By

ekbisntb.com

-

8 May 2024

0

TANDATANGANI - Kapolda NTB Irjen Pol. Raden Umar Faroq dan Ketua APJII Bali Nusra Ryan Soma menandatangani MoU di Hotel Lombok Raya Mataram, Rabu, 8 Mei 2024. (Ekbis NTB/ham)

Mataram (Ekbis NTB) – Dalam rangka mewujudkan layanan internet yang aman dan berkualitas di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Asosiasi Penyelenggara Internet Indonesia (APJII) Wilayah Bali dan Nusa Tenggara (Nusra) menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan Polda NTB di Hotel Lombok Raya Mataram, Rabu, 8 Mei 2024.
Penandatanganan MoU ini terkait kerja sama di bidang pelatihan sumber daya manusia, pemanfaatan sarana dan prasarana, kegiatan di bidang pencegahan dan pengawasan dan penegakan hukum.
Penandatanganan MoU ini dilakukan oleh Kapolda NTB, Irjen Pol. Drs. R. Umar Faroq S.H,. M.Hum., dengan Ketua Pengurus Wilayah APJII Bali Nusra, Dr. Ryan Soma, S.Si., S.H., M.H., CLA. Hadir juga Wakil Kepala Polda NTB Brigjen Polisi Ruslan Aspan, , Irwasda Polda NTB dan jajaran pejabat umum Polda NTB. Turut juga menyaksikan penandatanganan MoU ini dari para pimpinan serta perwakilan dari perusahaan jasa layanan internet di Provinsi NTB.

Dalam sambutannya, Ketua APJII Wilayah Bali Nusra Ryan Soma menyambut baik penandatanganan MoU ini, karena di tengah pesatnya pertumbuhan industri internet sekarang ini, sudah ada 1.020 perusahaan resmi yang bergerak di bidang jasa internet di seluruh Indonesia. Jumlah ini, tambahnya, akan terus bertambah di tahun-tahun mendatang. Dengan bertumbuhnya industri Internet di Indonesia, seluruh perusahaan jasa internet berlomba-lomba memberikan layanan terbaik untuk masyarakat dengan berbagai macam fitur layanan, kemudahan berlangganan hingga harga yang komptetitif.

APJII, harapnya, masyarakat NTB menggunakan layanan internet dari penyelenggara resmi yang sudah memiliki izin operasional dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Kominfo), karena layanan yang diberikan sudah tersertifikasi, memiliki standar kualitas serta standar keamanan layanannya.

Hal ini mengacu pada maraknya usaha internet ilegal (sering di sebut RT / RW Net) yang berpotensi merugikan konsumen akibat layanan yang tidak terstandarisasi dalam hal keamanan serta kualitasnya. Selain itu, merugikan negara dengan hilangnya potensi pendapatan melalui pajak. Maraknya penyelenggara internet ilegal juga mengakibatkan rusaknya ekosistem industri internet di Indonesia.
Di NTB, ungkapnya, ada 9 Internet Service Provider (ISP) yang sudah memiliki izin resmi. Namun, di lapangan banyak penyedia layanan internet yang tidak memiliki izin, alias ilegal.
Sebagai contoh, ungkapnya, di Lombok Timur, ada 700 penyedia layanan internet yang tidak memiliki izin.
Terhadap kasus ini, APJII butuh kepastian hukum, karena bisa merusak industri internet di Indonesia.

Untuk itu, adanya penandatanganan MoU ini, APJII wilayah Bali dan Nusra akan berkolaborasi dengan Polda NTB dalam hal edukasi kepada masyarakat terkait internet sehat dan edukasi mengenai kerugian akibat adanya penyelenggara internet Iegal berupa pelatihan-pelatihan serta berbagi informasi terkait pertumbuhan industri internet di wilayah NTB.
Harapan senada disampaikan Kapolda NTB Irjen Pol. Raden Umar Farouk. Menurutnya, penyedia layanan internet ilegal ini harus ditertibkan. Apalagi, ujarnya, dari data yang disampaikan APJII, lebih banyak pengelola internet ilegal dari pada yang legal.
Dalam melakukan penindakan ini, ungkapnya, Polres Lombok Timur sudah mengawalinya dan perlu diterapkan di seluruh NTB.
“Kenapa Lombok Timur yang terbanyak, karena penduduknya terbesar di NTB dan paling banyak pengguna internet ilegal,” ujarnya.
Kapolda mengakui, jika dirinya memiliki 4 titik usaha penyedia layanan internet di daerah asalnya di Provinsi Jawa Tengah. Empat titik usaha penyedia layanan internet ini, ujarnya sudah memiliki izin resmi dari pemerintah.
“Di NTB hanya sedikit yang mendaftar pada asosiasi. Kalau banyak yang daftar jadi anggota APJII bisa memberikan pemasukan pada negara berupa PNBP , Pendapatan Negara Bukan Pajak,” terangnya. (ham)

Artikel lainnya….

KSB Dapat Tambahan Pupuk Subsidi 9.461 Ton

Lobar Status Siaga DBD, Temuan Meningkat 300 Kasus Lebih

Pemkot Mataram Tak Batasi PKL di Asrama Haji Selama Pemberangkatan

KSB Dapat Tambahan Pupuk Subsidi 9.461 Ton

By

ekbisntb.com

-

8 May 2024

0

Taliwang (Ekbis NTB) – Petani di Kabupaten Sumbawa Barat dipastikan tidak akan kekurangan pupuk. Kebijakan pusat yang menambah jumlah kuota pupuk di tahun ini termasuk di dalamnya juga untuk petani di KSB.

Berdasarkan SK Gubernur terbaru mengenai penetapan alokasi pupuk bersubsidi, terlihat penambahan jatah pupuk di KSB mengalami peningkatan drastis hampir 2 kali lipat dari jatah semula. Dari sebelumnya hanya 9.791 ton yang terdiri dari pupuk Urea 6.233 ton dan NPK 3.564 ton. Pada ketetapan terbaru menjadi 19.258 ton, terdiri dari 10.652 ton pupuk Urea, 7.635 pupuk NPK dan tambahan pupuk Organik sebanyak 971 ton.

Kepala Dinas Pertanian KSB, Muhammad Saleh mengatakan, ada penambahan sebanyak 9.461 ton pupuk subsidi yang diberikan oleh pusat sesuai SK terbaru Gubernur. Jumlah ini mengalami peningkatan sebesar 100 persen dari jatah awal yang ditetapkan di awal tahun. “Jadi hitungan ditambah hampir sebanyak kebutuhan RDKK (rencana definitif kebutuhan kelompok) petani kita,” katanya, Selasa 7 Mei 2024.

Tambahan pupuk subsidi itu menurut Saleh menjadi kabar gembira bagi pemerintah daerah. Mengingat di tahun-tahun sebelumnya jatah yang diberikan oleh pemerintah tidak selalu sesuai dengan RDKK yang diusulkan. Namun di sisi lain, Saleh mengungkapkan ke khawatirannya jika jumlah pupuk yang disalurkan bagi petani tahun ini tidak dapat terserap maksimal.

Salah satu alasannya, diungkap Saleh adalah kegiatan penanaman petani yang tidak normal akibat cuaca. Di tahun ini dirinya hampir dapat memastikan, kegiatan taman petani tidak akan sama seperti sebelumnya. “Hasil musim tanam pertama saja kita capaiannya hanya 60 persen lebih kan dari luas lahan yang ditargetkan. Dan umumnya di musim tanam kedua dan ketiga pastinya akan turun terus capaiannya,” sebutnya.

Sebagai solusi agar penyerapan pupuk subsidi tersebut bisa lebih optimal. Saleh mengaku, pihaknya akan mengusulkan proses alokasi. Di mana jatah pupuk petani yang nantinya tidak dapat melaksanakan penanaman dapat dialihkan ke petani lainnya yang butuh tambahan pupuk. “Caranya direalokasi saja. Supaya keberadaan pupuk tambahan itu bisa dimanfaatkan oleh petani semaksimal mungkin. Dan cara itu pun pastinya tidak bisa kita capai serapan 100 persen,” tukasnya seraya berharap jumlah pupuk subsidi yang diberikan pusat itu dapat bertahan pada tahun-tahun berikutnya.

“Mudah-mudahan tahun depan bisa sebanyak itu lagi jatah kita. Itu bisa mendukung upaya penambahan jumlah luasan sawah baku kita dengan kehadiran bendungan Bintang Bano dan Tiu Suntuk,” tambah Saleh. (bug)

Artikel lainnya….

Kementerian Koperasi Dukung Pengembangan Kuliner Lombok Tengah

Kapasitas Kapal Ternak Terbatas, Pengiriman Sapi dari NTB Melalui Jalur Darat

Stabilisasi Harga Jagung Hanya Berlaku Hingga Akhir Bulan

Lobar Status Siaga DBD, Temuan Meningkat 300 Kasus Lebih

By

ekbisntb.com

-

8 May 2024

0

FOGGING - Fogging dilakukan di wilayah Lembar guna mencegah semakin meluasnya penyebaran DBD. (Ekbis NTB/her)

Giri Menang (Ekbis NTB) – Pemkab Lombok Barat (Lobar) menetapkan status siaga Demam Berdarah Dengue (DBD). Menyusul temuan kasus meningkat di awal tahun ini mencapai 300 kasus lebih. Pihak Dinas Kesehatan pun terus meningkatkan upaya penanganan preventif seperti PSN dan fogging di daerah terjangkit DBD.

Kepala Dinas Kesehatan Lobar Arief Suryawirawan mengatakan, pihaknya mencatat peningkatan kasus DBD sejak awal tahun hingga akhir April sudah mencapai 300 kasus lebih.“Meningkat kasusnya sekitar 50 persen sejak bulan puasa (Ramadhan) kemarin. Yang mau fogging silakan laporkan ke puskesmas dan nanti tim yang akan turun untuk layak atau tidak di-fogging,” terang Kepala Dikes Lobar, Arief Suryawiran, Senin 6 Mei 2024.

Menurutnya peningkatan kasus DBD itu biasa terjadi di siklus lima tahunan. Terlebih dengan kondisi suasana cuaca yang berubah-ubah. “Jadi setiap lima tahun kasusnya meningkat, dan bukan hanya di Lobar yang meningkat, tapi di Kota Mataram juga, dan kita siap siaga DBD,” ujarnya.

Penanganan kasus DBD, tidak bisa hanya dilakukan oleh dinas saja. Namun peran serta seluruh masyarakat untuk memastikan lingkungan bersih juga dinilai sebagai langkah pencegahan perkembangan jentik nyambuk DBD.

Selain itu Arief mengaku meminta seluruh puskesmas di Lobar untuk tetap gencar melakukan langkah pemberantasan sarang nyamuk (PSN).”Kita minta teman-teman lebih sering sosialisasi ke masyarakat, kades, kadus, bahwa Demam Bardarah ini lebih banyak ke faktor lingkungannya, untuk bagaimana membuat lingkungan bersih, tidak banyak genangan terutama di musim hujan,” tambahnya.

Tak sampai itu, para dai kesehatan juga akan dilibatkan dalam sosialisasi PSN ini. Agar langkah pencegahan penyakit itu bisa tetap dilakukan.

Ia tak membantah dari beberapa kasus itu, ada satu orang yang meninggal dunia. Pihaknya pun berharap kasusnya tidak terus meningkat agar tidak ada korban lainnya. “Kita minta bantuan peran serta masyarakat,” pungkasnya.

Hal senada juga diungkapkan Direktur RSUD Tripat Garung, dr H Suriyadi yang mengaku kasus DBD beberapa hari terakhir memang mengalami peningkatan. “Dari beberapa bulan terakhir dari Januari, Februari, Maret menang trendnya mengalami peningkatan,” bebernya.

Data kasus DBD yang ditangani RSUD Tripat mengalami peningkatan yang cukup signiifikan. Dari Januari sampai April sudah 262 kasus yang ditangani.

“Memang mengalami peningkatan Januari 59 kasus, Februari 53 kasus, maret 60 kasus, nah di bulan April memang mengalami peningkat menjadi 90’an,” terangnya.

Hampir seluruh pasien dirawat mengalami gejala umum demam berdarah seperti mual, muntah, demam, serta ada bintik-bintik pendarahan di kulit. (her)

Artikel lainnya….

Inflasi Wilayah Bali Nusra, NTB Terendah

Pemkot Mataram Tak Batasi PKL di Asrama Haji Selama Pemberangkatan

Kapasitas Kapal Ternak Terbatas, Pengiriman Sapi dari NTB Melalui Jalur Darat

Pemkot Mataram Tak Batasi PKL di Asrama Haji Selama Pemberangkatan

By

ekbisntb.com

-

8 May 2024

0

Mataram (Ekbis NTB) – Pemkot Mataram memberikan kesempatan dan tidak membatasi jumlah pedagang kaki lima (PKL) di areal Asrama Haji Jalan Lingkar Selatan Kota Mataram, selama proses pemberangkatan jamaah calon haji 1445 Hijriah/2024.

“Kalau jumlah kami tidak batasi, silakan saja karena ini kesempatan musiman bagi pedagang. Tapi pedagang harus ikut aturan kita,” kata Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Mataram Irwan Rahadi di Mataram, Senin.

Dikatakan, aturan yang ditetapkan Pemerintah Kota Mataram bagi PKL yang berjualan selama proses pemberangkatan jamaah haji dan saat kepulangannya nanti antara lain, PKL tidak boleh berjualan di median jalan yang dapat mengganggu arus lalu lintas dan akses luar masuk jamaah ke asrama.

“Jadi selama musim haji, PKL kita bolehkan menggunakan trotoar,” katanya.

Selain itu, setelah berjualan PKL harus membongkar lapak dan menyiapkan kantong atau wadah sampah sendiri untuk memastikan tempat mereka berjualan tetap bersih.

“Kami tidak ingin, lapak-lapak PKL dibiarkan begitu saja sehingga bisa menimbulkan kesan kumuh,” katanya.

Sementara, lanjut Irwan, untuk memastikan para PKL dapat mematuhi aturan tersebut, Satpol PP Kota Mataram akan melakukan pengawasan dengan patroli secara berkala.

Selain itu, pihaknya juga akan menempatkan personel sekitar 10-15 orang per hari untuk memastikan para PKL beraktivitas sesuai dengan regulasi yang ditetapkan.

“Apalagi, berjualan di kawasan Asrama Haji ini tidak hanya warga Mataram tapi banyak juga dari luar kota sehingga kita harus terus awasi dan sosialisasikan,” katanya.

Berdasarkan data Kantor Kementerian Agama Kota Mataram menyebutkan, pemberangkatan jamaah calon haji Embarkasi Lombok di mulai pada Sabtu 11 Mei 2024 dan kelompok terbang (kloter) pertama berasal dari kloter utuh jamaah asal Kota Mataram.

Sementara tradisi di Pulau Lombok dan NTB pada umumnya, satu jamaah yang berangkat pengantar bisa 2-3 bus, sehingga ini menjadi kesempatan bagi PKL untuk meraup rezeki musiman. PKL ini akan berjualan sepanjang Jalan Lingkar Selatan Kota Mataram yang menjadi jalan utama ke Asrama Haji, dengan memanfaatkan lahan kosong dan trotoar. (ant)

Artikel lainnya….

Sport Tourism Menggeliat, Lapangan Golf Lombok Kosaido Akan Dilengkapi Hotel Bintang Empat

Presiden Resmikan Lima Ruas Jalan Daerah di NTB

Disperin NTB Gandeng BSN untuk Tingkatkan Kualitas Produk IKM

Artikel lainnya….

Artikel lainnya….

Artikel lainnya….

Artikel lainnya….

JARINGAN MEDIA