Saturday, April 4, 2026
26.5 C
Mataram
Home Blog Page 744

Dapat Tambahan 20 Ribu Ton, Stok Pupuk Loteng Harusnya Aman

0
PANEN - Petani di Desa Tanak Awu tengah panen untuk musim tanam pertama. Untuk musim tanam tahun ini Loteng mendapat tambahan alokasi pupuk mencapai sekitar 20 ribu ton. (Ekbis NTB/kir)

Praya (Ekbis NTB) – Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) bakal mendapat tambahan alokasi pupuk sebesar 20 ribu ton untuk musim tanam tahun ini dari alokasi semula sebesar 24 ribu ton menjadi 44 ribu ton. Jumlah tersebut sangat mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pupuk bagi petani di daerah ini selama satu musim tanam.

“Dengan jumlah alokasi tersebut, stok pupuk Loteng harusnya aman,” terang Kepala Bidang (Kabid) Produk Pertanian Dinas Pertanian Loteng, Zainal Arifin, kepada Ekbis NTB, Jumat 17 Mei 2024.

Artinya, petani di Loteng tidak perlu lagi khawatir tidak kebagian pupuk untuk keperluan pertanian, karena alokasi pupuk yang diberikan sudah lebih dari cukup.

Ia menjelaskan, awalnya pemerintah pusat memberikan alokasi untuk dua jenis pupuk yakin Urea sebanyak 13 ribu ton lebih serta NPK sekitar 10 ribu ton. Terakhir, untuk kedua jenis pupuk tersebut Loteng mendapat tambahan masing-masing 10 ribu ton, sehingga total alokasi pupuk bagi Loteng mencapai 44 ribu ton.

Tinggal sekarang pola pendistribuan dan penyaluran ke petani yang butuh pengawasan semua pihak, termasuk masyarakat dalam hal ini supaya bisa benar-benar tepat sasaran serta sesuai dengan regulasi. “Kalau dari pemerintah sudah ada tim pengawas pupuk yang dibentuk. Terdiri dari berbagai unsur, termasuk aparat penegak hukum,” jelasnya.

Hanya saja untuk penyaluran stok pupuk tambahan tersebut sejauh ini belum bisa dilakukan, karena masih menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat. Surat Keputusan (SK) Bupati Loteng terkait pengalokasian pupuk tambahan tersebut saat ini juga tengah diproses.

Tapi petani tidak perlu khawatir, pupuk saat ini sudah bisa ditebus, karena stok awal masih tersedia. Untuk Urea baru terserap sekitar 12 ribu ton. Kemudian NPK baru sekitar 6 ribu ton. Jadi masih ada sisa yang bisa dimanfaatkan petani sebelum alokasi pupuk tambahan disalurkan. “Intinya, soal stok pupuk sudah tidak ada persoalan. Karena adanya alokasi tambahan yang diberikan oleh pemerintah pusat,” tegasnya.

Disinggung soal luas tanam padi pada musim tanam tahun ini, Zainal mengatakan untuk musim tanam pertama sudah hampir panen seluruhnya. Saat ini sudah mulai masuk musim tanam kedua. Meski tidak serempak. Jadi kalau dikalkulasikan antara musim tanam pertama dengan kedua, total luas tanam sudah mencapai 79 ribu hektar.

Sementara target pemerintah daerah untuk luas tanam pada musim tanam tahun ini sekitar 96 ribu hektar. Jadi masih ada kekurangan sekitar 17 ribu hektar lagi dari target yang ada. “Beberapa wilayah seperti Kecamatan Pringgarata belum seluruhnya memulai musim tanam kedua. Harapan kita, sisa target luas tanam bisa terpenuhi,” tandasnya.

Jika target luas tanam bisa tercapai maka untuk produksi gabah tahun ini, setidaknya bisa diatas 500 ribu ton. Jika dikonversikan ke standar beras sekitar 285 ribu ton. Dikurangi dengan kebutuhan beras dalam daerah, maka Loteng bisa mencetak surplus beras diatas 190 ribu ton pada tahun ini. (kir)

Artikel lainnya….

Dispar Lobar Bangun Sinergi dan Kolaborasi dengan Pelaku Pariwisata

Kadin dan Gapensi NTB Minta Investor Tak Seperti “Jailangkung”

Astra Motor NTB Umumkan Para Pemenang Kontes Layanan Honda Regional NTB 2024

Layani Warga Gili Meno, Pemda Arahkan PDAM Akuisisi Aset PT. BAL

0
Sekda KLU, Anding Duwi Cahyadi, S.STP., MM., (Ekbis NTB-Ist)

Tanjung (Ekbis NTB) – Pelayanan air bersih di Gili Meno masih menjadi “PR” bagi Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU). Dari beberapa opsi, Pemda tampaknya akan memilih untuk mengakuisisi aset PT. BAL (Berkat Air Laut) yang ada di Gili Meno.

Sekda KLU, Anding Duwi Cahyadi, S.STP., MM., usai dikonfirmasi awak media, Jumat 17 Mei 2024 mengungkapkan, Pemda KLU akan berupaya maksimal untuk menghadirkan pelayanan air bersih sesuai standar pelayanan minimal kepada masyarakat Gili Meno. Terhadap pola yang akan ditempuh oleh Pemda, dirinya lebih mengarahkan agar pelayanan dilakukan oleh Perumda PDAM KLU.

Sekda menyadari, kehadiran PT. BAL di Gili Meno sudah berlangsung lama melayani masyarakat. Hanya saja, kewajiban pelayanan tetap kembali kepada daerah. Pemda sendiri sudah merancang untuk bekerjasama dengan PT. TCN (Tiara Cipta Nirwana), namun komunikasi kemitraan berakhir buntu. “Dengan TCN kita sudah deadlock (buntu),” kata Sekda.

Untuk pelayanan air di Gili Meno sendiri, terdapat opsi yang bisa ditempuh oleh Pemda. Di antaranya, PDAM melanjutkan pemasangan pipa bawah laut untuk ekspansi distribusi air tawar ke Gili Meno. Namun demikian, opsi belum dapat diputuskan karena besarnya anggaran yang dibutuhkan.

Opsi berikutnya adalah ekspansi kemitraan dengan PT. TCN. Sebagaimana kemitraan ini sudah berjalan di Gili Trawangan. Namun pembicaraan di Gili Meno, tidak dapat dilanjutkan karena ketidaksepahaman dalam hal kerjasama.

Opsi selanjutnya adalah melanjutkan pelayanan PT. BAL di Gili Meno. Tetapi pada pelayanan ini, PDAM tidak akan bekerjasama dengan PT. BAL yang sudah menggandeng PT. Gerbang NTB Emas. Pasalnya, konsep pelayanan PT. BAL di Gili Meno sama dengan di Trawangan yaitu menggali sumur bor. Operasional dengan metode ini sendiri bermasalah di Gili Trawangan dari sisi prosedur.

Oleh karenanya, hal yang paling mungkin dilakukan Pemda adalah mengambilalih aset PT. BAL melalui akuisisi. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan akuisisi sebagai pemindahan kepemilikan perusahaan atau aset (dalam industri perbankan terjadi apabila pembelian saham di atas 50 persen).

“Hari Selasa (pekan depan) (Pemda) diundang oleh GNE untuk bertemu di Mataram membahas konsep kerjasama,” ujar Anding.

Ia juga mengakui, sudah meminta manajemen PDAM Lombok Utara untuk berkomunikasi terkait akuisisi. Meski secara pendanaan, Pemda kata Sekda, belum memiliki dana untuk hal tersebut. “Untuk saat ini dan memang belum ada, tapi pemerintah juga tidak akan bangkrut untuk mengakuisisi BAL,” tandasnya. (ari)

Artikel lainnya….

Pasca Penetapan Tersangka Dirut PT. GNE, Pemprov NTB Minta Direksi dan Komisaris Tetap Fokus Bekerja

Truk Pengangkut Sapi Qurban dari Bima ke Jakarta Terbakar di Tol di Jawa Tengah

NTB Protes, Penjualan Benih Lobster Diambil Alih KKP

Ungkap Internet Ilegal

0
Raden Umar Faroq (Ekbis NTB/ant)

JAJARAN Polda NTB berhasil mengungkap kasus penyedia layanan internet atau Internet Service Provider (ISP) yang beroperasi secara ilegal di Kabupaten Lombok Timur (Lotim). Hal tersebut diungkapkan Kapolda NTB, Irjen Pol.Drs Raden Umar Faroq, Jumat 17 Mei 2024 kemarin.

“Jadi, Polres Lombok Timur sudah mengawali menangani kasus ini (ISP ilegal). Kapolres sudah kasi tahu bahwa Lombok Timur itu banyak pengguna layanan internet ilegal,” ujarnya.

Menurut dia, maraknya bermunculan ISP ilegal di Kabupaten Lombok Timur tidak lepas dari jumlah populasi penduduk yang cukup besar.

“Kenapa di Lombok Timur banyak (ISP ilegal)? Karena penduduknya lebih padat, jadi itu kenapa banyak (ISP ilegal) mengarah ke Lombok Timur,” ujarnya.

Dengan melihat kondisi tersebut, Kapolda NTB mendorong pihaknya untuk menertibkan dari keberadaan ISP ilegal sesuai aturan yang mengikuti ketentuan Undang-Undang Telekomunikasi.

Dia berharap penertiban ini akan meningkatkan partisipasi para ISP agar menjalankan usahanya secara legal. “Kalau sudah legal, tentu akan memberikan kontribusi positif bagi daerah, terutama dalam hal pendapatan negara bukan pajak,” katanya. (ant)

Artikel lainnya….

Kolaborasi dengan Polda NTB, Ikhtiar APJII Bali Nusra Wujudkan Internet Berkualitas dan Aman

Dipasangi Spanduk KPK, Pemilik Rumah Bakso Sampaikan Kondisi Sebenarnya

Sport Tourism Menggeliat, Lapangan Golf Lombok Kosaido Akan Dilengkapi Hotel Bintang Empat

Empat Kepala Daerah di NTB Belum Terbitkan SK Penyaluran Pupuk Subsidi

0
Ni Nyoman Darmilaswati (Ekbis NTB/era)

Mataram (Ekbis NTB) – Empat kepala daerah di Provinsi NTB belum menerbitkan SK terkait penambahan pupuk subsidi di daerahnya masing-masing. Hal ini menjadi hambatan penyaluran pupuk subsidi kepada petani.

Sebagaimana disampaikan Sekretaris Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB, Ni Nyoman Darmilaswati pada kegiatan Sosialisasi Kebijakan Pupuk Bersubsidi sebagai tindak lanjut Permentan 01/2024 & Kepmentan 249/2024 yang diselenggarakan Pupuk Indonesia di Mataram, Jumat 17 Mei 2024.

“Yang sudah menerbiitkan SK terkait tambahan alokasi pupuk subsidi yaitu Kabupaten Lombok Tengah, Lombok Timur, Lombok Barat, Dompu, dan Bima dan Sumbawa,” ujarnya.

Ia menjelaskan kembali bahwa kabupaten/kota yang belum menerbitkan SK bisa saja menebus subsidi pupuk saat ini, namun yang jelas petani tersebut tidak akan mengetahui seberapa jumlah kuota tambahan yang diterima. Sehingga menjadi keraguan bagi kios penyalur pupuk mendistribusikan pupuk subsidi kepada petani yang ingin menebus.

Subsidi pupuk yang diterima Provinsi NTB pada tahun ini bertambah dua kali lipat dibanding alokasi tahun sebelumnya. Dimana, Pupuk Urea menjadi 222.405 ton dari 130.115 ton, NPK menjadi 190.653 ton dari 89.182 ton, NPK Formula Khusus 1.059 ton dari yang sebelumnya hanya 153 ton, dan juga penambahan pupuk organik sebanyak 19.489 ton.

Adapun petani yang mendapatkan pupuk bersubsidi harus tergabung dalam kelompok tani dan juga terdaftar dalam E-RDKK yang bersumber dari data SIMLUHTAN.

Subsidi pupuk diperuntukkan kepada petani yang memiliki usaha tanaman pangan dengan komoditas padi, jagung, dan kedelai, hortikultura dengan komoditas cabai, bawang merah, dan bawang putih, dan sektor perkebunan seperti komoditas kopi, tebu rakyat, dan kakao.

Sementara itu, SVP Strategi Penjualan dan Pelayanan Pelanggan PT Pupuk Indonesia (Persero), Deni Dwiguna Sulaeman menyatakan bahwa penebusan pupuk bersubsidi bagi petani terdaftar dilakukan melalui aplikasi i-Pubers (Integrasi Pupuk Bersubsidi) yang sudah terimplementasi di sekitar 27.000 kios resmi di seluruh Indonesia termasuk NTB.

Aplikasi i-Pubers merupakan inovasi hasil kolaborasi Pupuk Indonesia dengan Kementerian Pertanian (Kementan). Aplikasi ini ditujukan untuk memudahkan para petani dalam proses penebusan pupuk subsidi dengan menerapkan data yang terintegrasi di mitra distributor (kios) antara daftar penerima subsidi e-Alokasi dengan data stok pupuk yang ada di Pupuk Indonesia.

Guna menjamin kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi di NTB, Pupuk Indonesia menyiapkan sejumlah fasilitas penunjang yaitu 32 gudang yang terdiri dari 1 unit pengantongan dan 31 gudang Lini III, selanjutnya terdapat 34 distributor dengan 1.603 jaringan kios/pengecer, serta didukung oleh 17 petugas lapang untuk memastikan semua petani yang berhak mendapatkan pupuk bersubsidi sesuai dengan regulasi.(era)

KPK Ajak Japnas NTB Cegah Korupsi

0
Ketua Japnas NTB, I Made Agus Ariana (paling tengah) usai berdiskusi dengan unsur KPK di Kadin NTB (Ekbis NTB/bul)

Mataram (Ekbis NTB) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajak dunia usaha di Provinsi NTB untuk bersama-sama mencegah terjadinya korupsi di lingkungan dunia usaha.

Melalui Direktorat Antikorupsi Badan Usaha – Kedeputian Bidang Pencegahan KPK RI pada Kamis 16 Mei 2024 menggelar diskusi dengan asosiasi dunia usaha di Provinsi NTB. Salah satunya, Jariangan Pengusaha Nasional (Japnas) Provinsi NTB terkait kendala berusaha di sektor pemilik usaha, industry dan bisnis, sekaligus terkait survey penilaian integritas (SPI) dan Diseminasi Panduan Cegah Korupsi (PanCEK) KPK. Diskusi dilakukan di Kantor Kamar Dagang Industri (Kadin) Provinsi NTB.

Sebagaimana Rencana Strategis KPK Tahun 2020-2029, terdapat 5 Fokus Area pemberantasan korupsi yang akan dilaksanakan, yaitu Korupsi terkait Sumberdaya Alam. Korupsi terkait Bisnis. Korupsi terkait Politik. Korupsi terkait Penegakan Hukum. dan Korupsi terkait Pelayanan Publik.

“Yang ditekankan KPK pada dunia usaha yaitu Korupsi terkait Bisnis,” kata Ketua Japnas Provinsi NTB, I Made Agus Ariana.

Pencegahan korupsi sektor usaha dilakukan juga pada tiga gal, individu, korporasi, dan lingkungan usaha.

Berdasarkan Survei Penilaian Integritas (SPI) pada tahun 2023, disadur dari paparan yang diterima dari KPK, indkes integritas di Provinsi NTB 69,29, lebih rendah dari indeks integritas nasional 70,97. NTB saat ini berada dalam kategori rentan.

Menurut Agus Ariana, Japnas NTB mengapresiasi kegiatan pencegahan yang dilakukan oleh KPK, melibatkan stakeholder dunia usaha.

“Namun Japnas juga memberikan masukan, sebenarnya ini sangat terlambat. Seharusnya sudah dari jauh-jauh hari kami diajak diskusi soal ini. Kita juga menyampaikan, setiap permasalahan terutama di UMKM, pemerintah atau stakeholder harus selalu melihat benang merahnya,” kata Owner Arianz Hotel Mataram ini.

Berkaca dari peristiwa pemasangan spanduk dan sticker oleh KPK kepada sejumlah dunia usaha di Lombok Utaram, dan di Kota Mataram baru-baru ini terkait tunggakan pajak dunia usaha hotel, restoran, dan rumah makan. Hendakanya menurut Agus Ariana, KPK juga harus mencari benang merahnya terlebih dahulu, karena setiap kejadian selalu ada hukum sebab akibat.

“Mestinya akar permasalahannya didalami dulu mengapa dunia usaha menjadi kesulitan melaksanakkan kewajiban pajaknya dalam menjalankan usahanya. Itu masukan dari Japnas,” tambahnya.

Kendati demikian, Japnas NTB juga berkomitmen akan tetap mendukung pemerintah (KPK) melakukan pencegahan dan penanganan korupsi di NTB secara khusus untuk kepentingan kebaikan bangsa.(bul)

Pertashop Belum Bisa Jual Pertalite

0
Pertashop (Ekbis NTB/bul)

Mataram (Ekbis NTB) – Usulan pengusaha Migas di Provinsi NTB agar Pertashop dibebrikan kesempatan untuk menjual BBM subsidi Pertalite nampaknya tidak bisa serta merta dilakukan. Harus ada persetujuan terlebih dahulu dari pemerintah sehingga Pertamina dalam menyalurkan BBM subsidi kepada masyarakat melalui Pertahsop.

“Jadi untuk Pertashop menjual Pertalite itu belum menjadi kewenangan, karena produk Pertalite itu merupakan BBM jenis BBM jenis khusus,” Kata Mutiara Evy Junita, Officer Communication Relations Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus, Jumat 17 Mei 2024.

Pertashop atau Pertamina Shop adalah outlet penjualan Pertamina berskala tertentu untuk melayani kebutuhan BBM non subsidi. Jika menjual pertalite atau BBM non subsidi, maka harus ada persetujuan dari pemerintah, tentunya ada kuota yang ditetapkan agar Pertashop bisa menyalurkan BBM subsidi. Saat ini Pertashop hanya diperbolehkan menjadi penyalur BBM (non subsidi) jenis Pertamax.

“Karena Pertamina tidak bisa menentukan kuota Pertalite, makanya saat ini Pertalite belum dijual di Pertashop, itu merupakan kewenangan dari pemerintah,” imbuhnya.

Evy menambahkan, terhadap asporasi pengusaha Migas agar Pertalite dijual di Pertashop, Pertamina tentu harus berkoordinasi dengan BPH Migas.

Sebelumnya, Ketua Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas) Provinsi NTB, Priatna Riadi mengusulkan agar agar Pertahsop diberikan tugas tambahkan untuk menyalurkan BBM subsidi agar penerima BBM subsidi semakin tepat sasaran. Mengingat, sebaran Pertashop hingga ke desa-desa dirasa akan makin efektif bagi pemerintah menyalurkan BBM subsidi.

“Jngkauannya Pertashop ini sampai ke desa-desa, sebenarnya sangat efektif kalau menyalurkan BBM subsidi sehingga jadi lebih tepat sasaran. Bagus juga kalau diberikan tugas seperti itu. Selain agar usaha Pertashop bisa tetap eksis,” demikian Priatna Riadi.(bul)

Petani di NTB Diminta Percepat Penebusan Jatah Pupuk Subsidi

0
Sosialisasi Kebijakan Pupuk Bersubsidi (Ekbis NTB/bul)

Mataram (Ekbis NTB) – Pemerintah mendorong dilakukan percepatan penebusan pupuk subsidi oleh petani, untuk memastikan percepatan serapan oleh petani-petani yang benar-benar membutuhkannya.

Petani penerima kuota pupuk subsidi diminta agar lebih cepat melakukan penebusan kuota pupuk yang diterimanya. Jika tidak, jatah tersebut berpotensi dialihkan kepada petani lain yang lebih membutuhkan.

Hal ini ditegaskan Tommy Nugraha, Direktur Pupuk dan Pestisida Kementerian RI, pada kegiatan Sosialisasi Kebijakan Pupuk Bersubsidi sebagai tindak lanjut Permentan 01/2024 & Kepmentan 249/2024 yang diselenggarakan Pupuk Indonesia di Mataram, Jumat 17 Mei 2024.

Kegiatan ini menghadirkan seluruh unsur terkait, dari Pupuk Indonesia, Pupuk Kaltim, Dinas Pertanian dan Perkunan Provinsi NTB, dan kabupaten/kota. Tim Verfak kecamatan, distributor pupuk, pengecer pupuk, serta kelompok tani.

Berdasarkan Kepmentan Nomor 249 Tahun 2024, Pemerintah telah menetapkan alokasi subsidi pupuk menjadi 9,55 juta ton. Meningkat dua kali lipat dari kuota sebelumnya. Adapun alokasi subsidi tersebut ditujukan kepada empat jenis, yaitu Urea, NPK, NPK Formula Khusus, dan yang terbaru adalah pupuk Organik.

“Banyak petani yang mengeluh ke pak Menteri , mereka kekurangan pupuk. Tapi angka nasional menunjukkan serapan pupuk oleh petani tidak sebanding dengan yang dilaporkan. Sekarang serapan masih dibawah 25 persen. Sekarang pemerintah menambah kuota pupuk subsidi lebih besar, silahkan segera ditebus,” katanya.

Dorongan kepada petani untuk segera menebus kuota pupuk subsidi yang diterimanya ini, guna memastikan bahwa petani benar-benar membutuhkan, atau sebalaiknya. Atau, tak menutup kemungkinan terdapat petani yang sudah beralih profesinya ke pekerjaan lain.

“Supaya pemerintah bisa mengalihkan (realokasi) kuota pupuk subsidi yang tiidak dibutuhkan oleh petani, kepada petani yang lebih membutuhkan,” tandasnya.

Ia juga mengingatkan kepada kepala daerah (Bupati/Walikota) yang belum menetapkan SK penerimaan pupuk kepada petani di wilayahnya, agar penebusan pupuk subsidi oleh petani tidak terganggu.

Sementara itu, Deni Dwiguna Sulaeman, SPV Strategi Penjualan dan Pelayanan Pelanggan PT. Pupuk Indonesia (Persero) dalam kesempatan ini menyampaikan, Pupuk Indonesia sudah menyiapkan perangkat untuk penebusan pupuk subsidi secara digital dan lebih mudah, yaitu iPubers.

“Sekarang penebusan pupuk subsidi lebih mudah dilakukan dan berlaku secara nasional. Petani cukup bawa KTP saja ke pengecer pupuk, dan harus dipastikan petani tersebut sudah tercatat sebagai penerima di e RDKK (rencana definitive kebutuhan kelompok). Nanti kios yang membantu,” ujarnya.

NTB menurutnya termasuk salah satu daerah di Indonesia yang alokasinya pupuk subsidinya cukup besar. namun keaktifan kiosnya untuk penyaluran pupuk subsidi dinilai cukup bagus. Demikian juga serapannya.

“NTB ini provinsi yang strategis, dari sisi produksi (Pangan) masuk lima besar nasional. Dan alokasi juga cukup besar. makanya kita juga terus push (dorong) serapan pupuknya. Karena akan berdampak kepada produksi pangan nasional,” demikian Deni.

Sekretaris Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB, Darmilaswati menambahkan, Provinsi NTB juga mendapat tambahan kuota pupuk subsidi cukup besar tahun ini. Total kuota pupuk subsidi untuk NTB, semula Urea 130.115 ton, NPK 89.182 ton, dan NPK Formula Khusus 153, bertambah menjadi Urea 222.405 ton, NPK 190.653 ton, dan NPK Formula Khusus 1.059 ton dan Organik 19.489 ton.

Gubernur NTB juga telah mengeluarkan SK Penetapan Alokasi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Provinsi NTB Tahun Anggaran 2024, alokasi masing-masing kabupaten/kota. Semetara ini, baru lima bupati yang sudah mengeluarkan SK penetapan alokasi di masing-masing wilayah. Diantaranya, Lombok Tengah, Lombok Barat, Lombok Timur, Dompu, dan Bima.

“Yang lain, bupati dan walikotanya belum menerbitkan SK. Dampaknya, petani belum bisa menebus karena belum tahu kuota tambahan yang diterima,” demikian Darmilaswati.(bul)

Adik perempuan Kim Jong-un Tampik Kecurigaan Ekspor Senjata ke Rusia

0
Kim Jong-Un (Ekbis NTB-Ist)

Seoul (Ekbis NTB) – Kim Yo-jong, adik perempuan pemimpin Korea Utara menepis tuduhan kerja sama militer antara Pyongyang dan Moskow dan menekankan bahwa senjata Korea Utara semata-mata dimaksudkan untuk menargetkan Seoul bukan untuk diekspor ke Rusia.

Pernyataan Kim Yo-jong, yang menjabat sebagai wakil direktur departemen Partai Pekerja Korea yang berkuasa itu, muncul di tengah kecurigaan bahwa Korea Utara telah memasok senjata ke Rusia untuk mendukung perang di Ukraina.

“Kami tidak mempunyai niat untuk mengekspor kemampuan teknis militer kami ke negara mana pun atau membukanya untuk umum,” kata Kim dalam sebuah pernyataan yang disiarkan oleh Kantor Berita Pusat Korea (KCNA), Jumat 17 Mei 2024.

Kim bahkan mengatakan tuduhan tersebut adalah paradoks yang paling tidak masuk akal.

Ia menjelaskan bahwa senjata taktis Korea Utara, termasuk beberapa peluncur roket dan rudal, dimaksudkan untuk menghalangi Korea Selatan terlibat dalam pemikiran kosong apa pun yang tampaknya mengacu pada latihan militer gabungan Korea Selatan-AS.

Korea Utara telah lama mengecam latihan militer sekutunya sebagai latihan untuk melakukan invasi terhadap negaranya, sementara Seoul dan Washington menolak klaim tersebut dan menggambarkan latihan tersebut sebagai latihan defensif.

“Yang paling mendesak bagi kita bukanlah ‘mengiklankan’ atau ‘mengekspor’ sesuatu tetapi membuat kesiapan perang dan penangkal perang tentara kita lebih sempurna secara kualitas dan kuantitas serta membuat musuh tidak mampu mengatasi inferioritas kemampuan militer,” tutur Kim.

Sementara itu, pemimpin Korea Utara Kim Jong-un baru-baru ini memeriksa lokasi-lokasi pengembangan senjata, namun ia tidak mengeluarkan pesan-pesan yang bersifat permusuhan terhadap Korea Selatan.

Hal itu lantas menimbulkan spekulasi bahwa Korea Utara telah meningkatkan produksi senjata untuk diekspor ke Rusia.

Pada 10 Mei, ia mengawasi uji penembakan peluru kendali untuk versi yang diperbarui secara teknis dari sistem peluncur roket ganda 240 mm.

Sistem persenjataan tersebut diyakini menargetkan wilayah ibu kota Korea Selatan yang lebih luas.

Selama akhir pekan, Kim juga melakukan kunjungan ke perusahaan industri pertahanan besar dan memeriksa modernisasi jalur produksi dan rencana produksi untuk tahun ini.

Dia juga memeriksa sistem senjata rudal taktis baru pada awal pekan ini dan menyerukan “perubahan penting” dalam persiapan perang dengan mencapai rencana produksi senjata.(Ant)

Pemkab Dompu libatkan pelajar bahas RPJPD 2025

0
Foto Bersama Kepala Bappeda-Litbang Kabupaten Dompu Drs Gaziamansyuri (Ekbis NTB-Ist)Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Dompu Drs Gaziamansyuri dan Pelajar(Ekbis NTB-Ist)

Mataram (Ekbis NTB) – Pemerintah Kabupaten Dompu melibatkan pelajar dalam membahas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045 dalam rangka menyerap aspirasi mereka.

Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Dompu Drs Gaziamansyuri melalui keterangan tertulisnya di Mataram, Kamis, mengatakan pembahasan RPJPD melibatkan para siswa (pelajar) dari beberapa sekolah dan para pemuda serta kepala OPD.

“Keterlibatan para pelajar dan pemuda dalam pembahasan ini, karena mereka yang akan memanfaatkan RPJPD ini,” katanya.

Ia mengatakan dalam RPJPD ini pihaknya mencoba menjaring aspirasi dari anak-anak muda, apa harapan mereka ke depannya.

“Semua aspirasi dari mereka akan ditampung untuk penyusunan RPJPD lebih lanjut,” katanya.

Ia mengatakan dari aspirasi yang disampaikan ada yang mengharapkan kesetaraan kualitas pendidikan dengan daerah lain serta pemenuhan hak-hak anak agar di 2045 nanti Dompu mampu mencetak generasi emas yang berdaya saing dan memiliki kompetensi yang setara secara nasional dan internasional.

“Dari aspirasi yang disampaikan tersebut akan menjadi bahan pertimbangan dan masukan dalam memutuskan RPJPD periode tahun 2025-2045,” katanya.

Sementara itu, Plt. Sekda Dompu Burhan saat membuka acara tersebut mengatakan kegiatan yang dilaksanakan ini merupakan forum diskusi, antara berbagai pemangku kepentingan dalam proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah.

“Melalui forum ini diharapkan mendapat masukan dan saran positif sebagai bahan penyempurnaan dokumen RPJPD Kabupaten Dompu 2025-2045,” katanya.

Hal dimaksud diperlukan guna menjawab berbagai isu strategis dalam mewujudkan Dompu Emas yaitu Kabupaten Dompu yang maju, berdaya saing dan berkelanjutan di 2045.

“Saya berharap agar hasil dari forum RPJPD ini mampu mensinergikan berbagai arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan dengan memprioritaskan kebutuhan masyarakat serta pendukung suksesnya pembangunan di Kabupaten Dompu,” katanya.

Ia mengatakan pelaksanaan forum RPJPD hendaknya tidak hanya dilaksanakan pada hari ini saja, namun akan ada FGD lanjutan dengan berbagai pemangku kepentingan lainnya sebagai upaya untuk terus menajamkan dan menyempurnakan muatan dan isi Dokumen RPJPD.

“Para pelajar juga diharapkan bisa memberikan masukan dalam penyusunan RPJPD ini,” tandasnya.(Ant)

Pj Wali Kota Bima : Akibat Menanam Jagung di Lereng, Kerugian Mencapai Rp2,2 Triliun

0
Penjabat Wali Kota Bima,H. Mohammad Rum (Ekbis NTB-Ist)

Kota Bima (Ekbis NTB) – Penjabat Wali Kota Bima,H. Mohammad Rum mengimbau para petani tidak menanam jagung di lereng-lereng bukit untuk menghindari ancaman banjir di wilayah itu.

“Hindari menanam jagung di lereng-lereng. Memang secara kasat mata akan mendapatkan keuntungan, tapi lupa dengan ancaman banjir yang mengancam,” ujarnya pada pelatihan pembibitan tembakau program penyuluhan pertanian tahun anggaran 2024 bersama kelompok tani Kelurahan Penanae, Kota Bima, Kamis 16 Mei 2024.

Ia berharap bencana banjir bandang yang terjadi pada 2016 silam imbas menanam jagung tidak terulang kembali di Kota Bima.

“Akibat banjir bandang 2016 imbas dari menanam jagung, kerugian mencapai Rp2,2 triliun, sementara hasil dari jagung Rp2 triliun. Lebih besar kerugian yang dialami dibanding keuntungan yang didapat,” kata Rum.

Rum menginginkan masyarakat Kota Bima secara individu ekonominya meningkat. Untuk itu penghapusan kemiskinan ekstrim ini yang menjadi keharusan untuk diintervensi, mengingat Kota Bima memiliki banyak potensi yang bisa digali.

“Potensi-potensi ini nantinya disesuaikan dengan keunggulan masing-masing kelurahan,” ujarnya.

Untuk itu, kerja sama semua pihak untuk betul-betul menjaga lingkungan.

“Meningkatkan hasil produksi pertanian, perlu adanya perbaikan dan peningkatan infrastruktur agar hasil produksi petani dapat meningkat,” katanya.(Ant)