Home Blog Page 743

BPOM Mataram Libatkan Gerakan Pramuka untuk Pengawasan Obat dan Makanan

By
ekbisntb.com
-
0
Pelantikan Satuan Karya (SAKA) Pengawasan Obat dan Makanan Kota Mataram (ekbisntb.com/bul)

Mataram (ekbisntb.com) – Sebanyak 33 anggota Satuan Karya (SAKA) Pengawasan Obat dan Makanan Kota Mataram resmi dilantik di Aula Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) di Mataram.

Pelantikan dipimpin langsung oleh Ketua Majelis Pembina SAKA POM yang juga Kepala BBPOM di Mataram, Yosef Dwi Irwan dan dihadiri langsung Ketua Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Mataram, Didi Sumardi

Pelantikan terhadap 33 anggota SAKA POM Kwarcab Kota Mataram dilakukan dengan pembacaan Ikrar Trisatya, yang merupakan janji suci bagi para anggota Pramuka dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

SAKA POM sendiri dibentuk dengan tujuan untuk memperkuat pengawasan terhadap peredaran Obat dan Makanan di masyarakat melalui 3 Krida, yaitu krida pemantauan, krida pengujian, dan krida informasi.

Dalam kesempatan ini, Yosef Dwi Irwan menyampaikan bahwa Gerakan Pramuka sangat strategis dan potensial untuk mendukung BPOM, terlebih aspek strategis Obat dan Makanan terkait kesehatan, ekonomi, ketahanan nasional, dan daya saing bangsa.

“BPOM tidak bisa bekerja sendiri (single player), perlu kontribusi positif dari seluruh elemen bangsa. Gerakan Pramuka yang masif, terstruktur dan tidak mengenal batasan usia, sangat penting dilibatkan dalam upaya meningkatkan efektifitas pengawasan Obat dan Makanan di masyarakat” ujar Yosef.

Didi Sumardi menyampaikan dukungan penuh dan apresiasi dengan pelantikan SAKA POM ini, dan diharapkan semakin memperkaya kompetensi anggota Pramuka serta dapat memberikan dampak positif dalam perlindungan bagi masyarakat.

“Meskipun SAKA POM masih relatif baru namun progresnya luar biasa, semoga pelibatan SAKA POM dalam pengawasan Obat dan Makanan dapat lebih ditingkatkan lagi. Terlebih aspek strategis Obat dan Makanan yang mendukung terwujudnya SDM unggul dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045” ungkap Didi.

Made Budiartha, Ketua Dewan SAKA POM Kwarcab Kota Mataram, menyampaikan bahwa setelah kegiatan pelantikan, akan dilanjutkan dengan perumusan program kerja yang akan dikemas dalam bentuk kegiatan kemah.

Program kerja ini diharapkan dapat menjadi kerangka kerja yang baik untuk SAKA POM dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka di lapangan.

Dengan pelantikan ini, diharapkan para anggota SAKA POM Kota Mataram dapat segera berkontribusi dalam upaya pengawasan dan edukasi di tengah masyarakat, serta menjadi garda terdepan dalam memastikan keamanan dan mutu Obat dan Makanan yang beredar.(bul)

Serapan Anggaran di Triwulan Kedua Baru di Angka 32,7 Persen

By
ekbisntb.com
-
0
H. Yudi Patri Negera(ekbisntb/ils)

Sumbawa Besar (ekbisntb.com) – Kepala Bagian Pembangunan Setda Sumbawa, H. Yudi Patri Negera, mengaku bahwa serapan anggaran di triwulan kedua masih sangat rendah yakni di angka 32,7 persen dari angka yang seharusnya tercapai sebesar 50 persen.

“Memang target serapan anggaran kita masih sangat rendah dari yang seharusnya di angka 50 persen, tetapi kami tetap akan mengupayakan agar target tersebut bisa terus dipacu,” katanya kepada wartawan, Selasa 2 Juli 2024.

Yudi menjelaskan, rendahnya serapan tersebut terjadi karena telatnya berproses sejumlah paket pekerjaan besar yang dibiayai dari Dana Alokasi Khusus (DAK). Hal tersebut terkendala karena petunjuk teknis pelaksanaan (juknis) yang telat dari Kementerian.

“Selain itu, proses perencanaannya juga telat karena harus menunggu petunjuk teknis. Itulah yang menyebabkan keterlambatan proses penyerapan anggaran,” ucapnya.

Selain kendala tersebut lanjutnya, paket-paket tersebut juga harus dilakukan proses audit probility dari Inspektorat. Namun tidak semua paket tersebut dilakukan audit oleh Inspektorat, hanya paket pekerjaan yang dianggap memiliki resiko tinggi saja.

“Kenapa harus di review Inspektorat sebelum dikerjakan, hal itu kita lakukan untuk menekan terjadinya hal yang tidak diinginkan apalagi paket tersebut nilainya besar,” ujarnya.

Pihaknya juga mengimbau kepada seluruh OPD yang memiliki pekerjaan fisik dengan nilai yang cukup besar agar memanfaatkan waktu yang tersisa. Bahkan pihaknya juga akan terus memberikan atensi khusus terkait serapan anggaran ini agar tidak melewati tahun anggaran.

“Kami berharap sebenarnya, pekerjaan fisik itu tidak berakhir sampai bulan Desember, November paling lama pekerjaan itu sudah selesai. Sehingga di sisa waktu tersebut bisa kita lakukan evaluasi terhadap pekerjaan itu,” tukasnya. (ils)

Harga Jagung Anjlok, Gabah Justru Tembus Rp6,4 Ribu per Kg

By
ekbisntb.com
-
0
Petani di Dompu tengah mengolah gabah hasil panen.(ekbisntb.com/ist)

Dompu (ekbisntb.com) – Harga jagung pipilan kering di Kabupaten Dompu saat ini anjlok hingga Rp3 ribu per kg. Harga ini terendah dalam 3 tahun terakhir di tengah kebijakan fleksibilitas harga jagung oleh Badan Pangan Nasional sebesar Rp5 ribu per kg. Berbeda dengan komoditi padi yang justru melonjak naik hingga Rp6,4 ribu per kg.

Berdasarkan data harga komoditas pangan utama tingkat produsen atau petani di Kabupaten Dompu yang dikelaurkan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Dompu, Selasa 2 Juli 2024 untuk komoditas gabah kering panen (GKP) antara Rp6 ribu hingga Rp6,1 ribu per kg. Sementara untuk gabah kering giling sebesar Rp7,2 ribu per kg.

Sementara untuk komoditas jagung pipilan kering, saat ini berada di harga Rp3 ribu per kg di lokasi dan Rp3,1 ribu per kg di gudang. Untuk kacang kedelai harganya Rp12 ribu per kg.

Haeruddin, petani asal Dorokobo mengaku cukup puas dengan harga gabah saat ini. Untuk gabah kering panen tembus Rp6,4 ribu per kg. Sehingga pihaknya mendapatkan keuntungan yang besar. Karena biaya yang dikeluarkan relatif kecil bila dibandingkan dengan komoditi jagung.

“Dulu kita susah ketika musim panen. Kita susah temukan tenaganya. Sekarang dengan mekanisasi, 2 ha padi hanya 1 jam saja dipanen. Kita sudah langsung terima gabah dalam karung,” ungkap Haeruddin. (ula)

Ritel Modern Kian Menjamur,  PAD dari Retribusi dan Pajak Parkir di Lobar Diduga Banyak Hilang

By
ekbisntb.com
-
0
Parkir di ritel modern belum semua ditarik oleh Pemkab Lobar. Dishub Lobar akan memaksimalkan menarik retribusi parkir dari ritel modern. (ekbisntb.com/her)

Giri Menang (ekbisntb.com) – Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pajak dan retribusi parkir di Lombok Barat (Lobar) banyak yang hilang. Pasalnya, banyak potensi parkir namun belum digarap maksimal. Salah satunya dari ritel modern yang kian menjamur di wilayah Lobar, pasca dicabutnya moratorium. Jumlahnya mencapai ratusan titik di seluruh wilayah Lobar.

Berdasarkan data yang dihimpun Ekbis NTB, jumlah ritel modem terdapat 102 ritel modern (2023 lalu) yang beroperasi di seluruh daerah Lobar. Jumlah ini terus mengalami penambahan sekitar 3-4 ritel modern menyusul permohonan izin baru ritel modern terus bertambah, seiring dicabutnya moratorium atau penghentian sementara penerbitan izin oleh Pemda setempat.

Pantauan Ekbis NTB di beberapa daerah, seperti Narmada, Labuapi dan kecamatan lainnya beberapa ritel modern baru bermunculan. Bahkan di Labuapi, ritel modern tersebut menggunakan aset milik daerah yang sebelumnya dipergunakan untuk kantor cabang PDAM.

Ketua komisi II H Abubakar Abdullah menegaskan Pemda harus mengoptimalkan potensi-potensi yang bisa meningkatkan PAD dalam  hal tata kelola parkir, baik itu potensi pajak dan retribusi parkir.

Potensi parkir ini banyak belum dioptimalkan, sehingga PAD nya pun hilang karena tidak dipungut, seperti di ritel modern, toko swalayan dan lainnya. “Harusnya dimaksimalkan oleh Pemda, tegas Abu.

Politisi PKS ini menyebutkan, selain itu ada Pelindo dan ASDP juga mengelola parkir di pelabuhan. Ia pun mempertanyakan apakah Pemda sudah melakukan langkah langkah yang bisa berpotensi bagi peningkatan PAD?.

Menurut Abu, kalau Pemda mau serius menggarap potensi untuk peningkatan PAD, sektor parkir ini sangat potensial, karena jumlah kendaraan di Lobar mencapai 248.959 yang terdiri dari, roda dua sebanyak 228.754, Roda empat sebanyak 20.205 unit. “Bayangkan kalau 248.959 unit kendaraan bermotor separuhnya saja bayar parkir perhari bayangkan 1.000 rupiah saja berapa PAD kita bisa peroleh,” tegasnya.

Untuk itu pihaknya mendorong Pemda lebih serius memaksimalkan pengelolaan parkir tersebut. Selain pajak dan retribusi parkir tepi jalan, Pemda juga harus menggencarkan langkah penertiban terhadap parkir liar yang ada di wilayah Lobar.

Dikonfirmasi terkait ritel modern ini, Kadisperindag Lobar H Maksum mengatakan terdapat penambahan ritel modern tahun ini. “Coba saya lihat data besok, mungkin tambahannya ada 2-4 titik),”kata Maksum.

Ritel modern ini merupakan perusahaan swasta, sehingga pihaknya tidak tahu apakah mereka sewa atau kontrak lahan dan toko tempat berusaha. Itu menjadi domain dari pihak perusahaan. Intervensi yang dilakukan pihaknya hanya sebatas mengeluarkan rekomendasi operasional berdagang nya.”Kalau terkait parkir, itu mestinya dishub harus kelola semuanya,”ujarnya.

Pihaknya akan berupaya berkoordinasi dengan OPD terkait dalam memaksimalkan potensi PAD teresebut. (her)

Petani Tanam Tembakau Pakai Es Batu, Distan: Bukti Petani Luar Biasa

By
ekbisntb.com
-
0
Petani tembakau di wilayah selatan saat melakukan penyiangan. (ekbisntb.com/rus)

Selong (ekbisntb.com) – Aktivitas masyarakat petani tembakau di wilayah Lombok Timur (Lotim) bagian selatan menanam tembakau menggunakan es batu dipuji Dinas Pertanian (Distan). Petani tembakau di Desa Pene Kecamatan Jerowaru dan sekitarnya itu dinilai sangat kreatif dan inovatif.

Menjawab Ekbis NTB, Selasa 2 Juli 2024, Kepala Bidang Perkebunan Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Timur (Lotim) Mirza Sophian menyebut petani tembakau ini luar biasa. Menanam menggunakan es batu di daerah kering menjadi bukti petani di Lotim ini hebat danuar biasa. “Petani kita cerdas karena selalu punya inovasi hadapi tantangan alam,’’ ucapnya.

Selain petaninya yang hebat, menurut Mirza, komoditi tembakau punya daya tarik luar biasa. Saat tidak ada air masih bisa ditanam oleh petani. Tanaman tembakau ini tidaklah membutuhkan air yang besar dengan air secukupnya, masih bisa tumbuh dan berkembang dengan baik.

Tanaman tembakau jika dibandingkan dengan komoditi lain dari sisi penggunaan air jauh lebih efisien. Inovasi petani di wilayah selatan yang kekurangan air ini menjadi bukti petani cukup tangguh.

Saat ini, kondisi cuaca sangat susah sekali diprediksi. Ramalan cuaca dari Badan Meteorologi dan Klimatologi (BMKG) terjadi anomali cuaca.

Menurut Mirza, sosialisasi Dinas Pertanian agar antisipasi anomali cuaca dinilai sudah berhasil. “Alhamdulillah sosialisasi berhasil antisipasi perubahan cuaca, petani sudah bikin drainase untuk hadapi la nina.

Untuk pengairan, Bendungan Pandanduri ini hanya bisa sampai di Pandan Wangi. Sedangkan di wilayah selatan lagi, Wakan, Pene, Batunampar dan Batu Nampar Selatan diakui kering.

Terhadap lokasi-lokasi yang tidak terjangkau oleh bendungan akan coba dihadirkan sumur bor. Saat ini sedang dilakukan survei di beberapa tempat untuk kemudian diusulkan pembangunan sumur bor. Harapannya ke depan bisa lebih mudah petani dalam mengakses air. (rus)

DJP Luncurkan Layanan Perpajakan Berbasis NIK sebagai NPWP, NPWP 16 Digit, dan NITKU

By
ekbisntb.com
-
0
NIK sebagai NPWP(ekbisntb.com/ist)

Mataram (ekbisntb.com) – Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mendukung program Satu Data Indonesia. Dukungan tersebut diwujudkan dalam program pemadanan NIK sebagai NPWP. NIK sebagai NPWP mulai digunakan sejak tanggal 14 Juli 2022 untuk orang pribadi penduduk sesuai dengan ketentuan PMK 112/PMK.03/2022 yang telah diubah dengan PMK 136 Tahun 2023.

Selain itu, NPWP 16 digit juga mulai digunakan oleh Wajib Pajak orang pribadi nonpenduduk, Wajib Pajak badan, dan Wajib Pajak instansi pemerintah. Selain mengatur penggunaan NIK sebagai NPWP dan NPWP 16 digit, Wajib Pajak juga diberikan Nomor Identitas Tempat Kegiatan usaha (NITKU) sejak tanggal 14 Juli 2022.

NITKU diberikan kepada Wajib Pajak pusat maupun cabang dan berfungsi sebagai identitas perpajakan yang melekat pada NPWP, yaitu sebagai penanda lokasi/tempat Wajib Pajak berada.

Melalui Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-06/PJ/2024 tentang Penggunaan Nomor Induk Kependudukan sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak, Nomor Pokok Wajib Pajak dengan Format 16 (enam belas) Digit, dan Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha dalam Layanan Administrasi Perpajakan (PER-6), DJP meluncurkan layanan perpajakan yang berbasis NIK sebagai NPWP, NPWP 16 digit, dan NITKU.

Untuk itu, terhitung sejak 1 Juli 2024 terdapat tujuh layanan administrasi yang dapat diakses menggunakan NIK, NPWP 16 digit, dan NITKU, yaitu, pendaftaran Wajib Pajak (e-Registration). akun profil Wajib Pajak pada DJP Online. Informasi konfirmasi status Wajib Pajak (info KSWP).

Penerbitan bukti potong dan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21/26 (e-Bupot 21/26). Penerbitan bukti potong dan pelaporan SPT Masa PPh Unifikasi (e-Bupot Unifikasi). penerbitan bukti potong dan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21/26 instansi pemerintah dan SPT Masa PPh Unifikasi instansi pemerintah (e-Bupot Instansi Pemerintah). Dan pengajuan keberatan (e-Objection). Selain dapat diakses dengan ketiga jenis nomor identitas di atas, 7 layanan tersebut juga masih dapat diakses dengan NPWP 15 digit.

Jumlah layanan administrasi yang berbasis NIK sebagai NPWP, NPWP 16 digit, dan NITKU akan terus mengalami penambahan.

“Secara bertahap, kami akan mengumumkan penambahan jenis layanan yang sudah mengakomodasi NIK sebagai NPWP, NPWP 16 digit, dan NITKU” kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Dwi Astuti dalam keterangan resmi.

Dwi juga menyatakan bahwa berdasarkan peraturan Dirjen ini, apabila terdapat layanan tertentu selain tujuh layanan di atas maupun layanan yang tidak masuk dalam daftar pengumuman yang akan dikeluarkan DJP, maka Wajib Pajak tetap dapat mengaksesnya dengan menggunakan NPWP 15 digit.

Karena itu, Wajib Pajak tidak perlu khawatir karena seluruh layanan perpajakan tetap dapat dimanfaatkan Wajib Pajak.

Bagi pihak lain yang terdampak NIK sebagai NPWP maupun NPWP 16 digit, DJP memberikan waktu penyesuaian sistem sampai dengan tanggal 31 Desember 2024. Pihak lain yang dimaksud adalah badan atau instansi pemerintah yang menyelenggarakan layanan perpajakan yang mencantumkan NPWP dalam pemberian layanannya.

Sebagai informasi per tanggal 30 Juni 2024 pukul 09.00 WIB, sebagian besar NIK sudah dipadankan sebagai NPWP. Dari total 74,68 juta Wajib Pajak orang pribadi penduduk, tersisa sebanyak 670 ribu atau 0,9 persen NIK-NPWP yang masih harus dipadankan. Artinya, 74 juta atau 99,1 persen Wajib Pajak orang pribadi penduduk telah melakukan pemadanan NIKNPWP. (bul)

Crosser Binaan Astra Honda Raih Poin Perdana di MXGP Lombok

By
ekbisntb.com
-
0
Crosser binaan PT AHM Delvintor Alfarizi berhasil meraih poin perdananya musim ini pada kejuaraan dunia FIM MXGP kelas MX2 di Sirkuit Selaparang, Lombok(ekbisntb.com/ist)

Mataram (ekbisntb.com) – Crosser binaan PT Astra Honda Motor (AHM) Delvintor Alfarizi berhasil meraih poin perdananya musim ini pada kejuaraan dunia FIM Motocross World Championship (MXGP) kelas MX2, di Sirkuit Selaparang, Lombok, Nusa Tenggara Barat, Minggu, 30 Juni 2024. Delvintor memberikan penampilan terbaik salam persainganya dengan para pebalap dunia lainnya.

Turun sebagai pebalap reguler bersama JM Racing Astra Honda, Adel sapaan akrab Delvintor, berusaha terus meningkatkan performa balapnya sejak sesi free practice, time practice, dan qualifying race pada Sabtu, 29 Juni 2024. Adel memulai jalannya balapan pada posisi ke-18 dan bersama tim berupaya menentukan strategi saat race day. Cuaca panas dan sedikit berangin di Selaparang memberikan tantangan tersendiri bagi para crosser.

Pada race pertama, Adel langsung tancap gas untuk masuk ke persaingan grup tengah. Dirinya sempat kehilangan waktu cukup banyak pada lap ke-9 saat memasuki pit untuk memperbaiki rem belakang. Setelahnya, crosser kelahiran Jakarta ini berusaha mengejar ketertinggalan dan mengerahkan kemampuan terbaiknya. Perjuangan Adel dalam 30 menit +2 lap ditutup dengan finish di posisi ke-19 dan mengemas 2 poin.

Race kedua Adel tampil jauh lebih baik. Meski lintasan semakin becek akibat penyiraman ekstra, namun dirinya mampu melaju cepat pada lap pertama menyusul beberapa crosser. Dirinya pun mengakhiri race kedua di posisi 15 dan mengemas 6 poin tambahan.

”Pada race pertama, di 10-12 menit, rem belakang mulai dalam dan hampir hilang (cengkeraman). Setelah diperbaiki, saya coba bertahan dan roll sampai finish. Lalu di race kedua, setelah mendapatkan posisi bagus, saya fight sampai akhir. Hasil yang cukup bagus, semoga di race berikutnya bisa lebih baik lagi,” kata Adel.

Sementara Arsenio Algifari yang turun sebagai wildcard bersama Astra Honda Racing Team, juga tampil cukup baik. Catatan waktunya cukup konsisten dari lap ke lap dan mampu finish satu peringkat di bawah Adel pada race pertama. Lalu di race kedua, Arsenio mampu finish ke-18. Seharusnya, Arsenio mengantongi total 4 poin dari dua race, namun poin tersebut harus dia relakan karena kesalahan melanggar bendera kuning.

”Pada race pertama, saya mengawalinya sesuai rencana untuk mempertahankan kecepatan secara konstan. Sayang di lap ketiga, saya kehilangan kendali dan jatuh. Namun saya tampil lebih fight pada race kedua dan mendapat hasil cukup baik. Saya lalai melihat bendera kuning dikibarkan, dan ini menjadi pengalaman dan pelajaran yang sangat berarti,” ucap Arsenio.

General Manager Marketing Planning and Analysis AHM Andy Wijaya mengatakan raihan para crosser binaan akan menjadi penyemangat pada seri-seri selanjutnya. Tentunya, dukungan tanpa henti akan terus diberikan perusahaan kepada talenta crosser Tanah Air.

”Seri MXGP Lombok menjadi bekal kuat bagi tim dan crosser kami untuk bersaing lebih kompetitif di balapan berikutnya. Perjuangan bersaing dengan crosser-crosser dunia tentu menjadi bekal berharga bagi Adel dan Arsenio untuk terus menantang dirinya. Kami ingin terus menemani crosser muda berbakat Tanah Air dalam menggapai mimpi tertingginya,” ujar Andy.

MXGP seri Indonesia masih menyisakan putaran Lombok kedua yang akan diselenggarakan di lokasi yang sama, sirkuit Selaparang, Mataram, Lombok pada 6-7 Juli 2024. Komunitas Honda pun akan turut memeriahkan gelaran MXGP tersebut. (bul)

Antisipasi Dampak Kekeringan, BPBD Sarankan Petani Atur Pola Tanam

By
ekbisntb.com
-
0
H. Ahmadi (ekbisntb.com/ham)

Mataram (ekbisntb.com) – Petani tembakau di NTB, khususnya di Lombok bagian selatan sudah mulai menanam tembakau. Meski sekarang ini di beberapa wilayah di NTB turun hujan, petani tembakau masih dihadapkan dengan keterbatasan air.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) H. Ahmadi, SP-1, mengakui, jika sekarang ini sudah masuk musim kemarau, namun, masuk dalam kemarau basah. Terhadap kondisi ini, pihaknya mengingatkan pada petani untuk mengatur pola tanam, terutama menanam tanaman yang tidak membutuhkan banyak air.

Kekeringan yang melanda NTB, tambahnya, sama seperti tahun -tahun sebelumnya. Jika tahun lalu, kekeringan melanda 9 kabupaten/kita dilanda kekeringan, kecuali Kota Mataram. Kekeringan terjadi di 70 kecamatan, 311 desa/kelurahan dan 165.900 kepala keluarga (KK) atau 581.000 jiwa yang terdampak kekeringan.

Sekarang ini, beberapa bupati sudah mengeluarkan status keadaan darurat kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan. Yakni Bupati Lombok Barat, Lombok Timur dan juga Bupati Sumbawa Barat dan Kota Bima. Kemudian status keadaan darurat kekeringan dalam proses penetapan seperti Lombok Timur, Lombok Utara, Kabupaten Bima dan Pemprov NTB. “Pemprov sudah masuk dan tinggal dianalisis sama Biro Hukum,” terangnya usai.

Menurutnya adanya SK dalam keadaan darurat sebagai dasar pengurangan dampak kekeringan. Artinya, jika tidak ada SK itu, Pemprov NTB tidak bisa membantu secara finansial ke pemerintah kabupaten/kota yang dilanda kekeringan, terutama untuk pengadaan air bersih.

Sementara strategi dalam menangani masalah kekeringan, pihaknya sudah melakukan rapat koordinasi dengan jajaran instansi terkait, seperti BMKG, Balai Wilayah Sungai (BWS) dan juga dengan pemerintah kabupaten/kota. Pihaknya mengakui, luas lahan pertanian di NTB cukup luas, yakni sekitar 250.000 hektar. Salah satu yang dilakukan pada musim tanam II ini menertibkan pola tanam, dan alokasi air. “Dan yang paling pokok pengurangan areal tanam padi pada musim tanam II ini. Karena padi itu yang paling banyak membutuhkan air. Dan pengurangan areal tanam pada musim tanam III pada bulan Agustus nanti. Airnya tidak ada. Jangan terlalu banyak nanam-nanam. Bendungan jangan diambil airnya semua, nanti telat terisi airnya,” ujarnya mengingatkan.

Pihaknya memberikan apresiasi kepada petani tembakau di Lombok Timur bagian selatan yang memiliki inisiatif menggunakan es balok dalam mengatasi kekurangan air. Menurutnya, penggunaan es balok bisa mengurangi penguapan.

“Sama juga kalau mau menanam dan tidak cepat kering bisa menggunakan Pempers (popok, red). Karena mengandung gel,” ujarnya menjelaskan.

Diakuinya, menggunakan bekas popok atau pembalut wanita sebagai bahan menanam tembakau atau lainnya merupakan salah satu solusi sementara dalam mengatasi kekeringan lahan. Popok atau pembalut, ujarnya, bisa cukup lama menyimpan air, karena memiliki gel-gel. Artinya, petani tidak harus menyiram tanaman setiap hari, karena ada popok atau pembalut yang bisa dipergunakan sebagai tempat menampung air sementara.

Pola seperti ini, ungkapnya, sering dipraktikkan oleh jajaran pihak kehutanan saat menanam pohon di lahan yang kering atau saat musim kemarau. Namun, pihaknya mengingatkan pada petani tetap memperhatikan pola tanam dan jenis tanaman pada musim kemarau ini, sehingga tidak menyebabkan kerugian. (ham)

Pj Gubernur Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi, Inflasi NTB Tercatat 2,12 Persen, Salah Satu Terendah Nasional

By
ekbisntb.com
-
0
Pj Gubernur NTB Hassanudin didampingi Sekda NTB Drs H. Lalu Gita Ariadi dan sejumlah pimpinan OPD terkait mengikuti Rakor Pengendalian Inflasi dengan Kemendagri secara online, Selasa 2 Juli 2024 kemarin.(ekbisntb.com/ist)

Mataram (ekbisntb.com) – Pj Gubernur NTB Mayjen TNI (Purn) Hassanudin didampingi Sekda NTB Drs H. Lalu Gita Ariadi, M.Si Asisten Daerah dan sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait mengikuti rapat koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara online, Selasa 2 Juli 2024 kemarin.

Rakor dipimpin oleh Plt Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Tomsi Tohir dengan narsum dari Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Pangan Nasional (Bapanas), Kantor Staf Presiden (KSP) dan Kementerian terkait.

Pj Gubernur NTB Hassanudin mengatakan, angka inflasi di Provinsi NTB bulan Juni 2024 secara tahunan (YoY) sebesar 2,12 persen. Angka ini berada di bawah nasional sebesar 1,51 persen. Jika dilihat berdasarkan urutan, Provinsi NTB berada di posisi nomor urut tujuh inflasi terendah nasional.

“Alhamdulillah angka inflasi NTB bulan Juni secara yoy sebesar 2,12 persen berada di bawah nasional sebesar 2,51 persen. NTB berada pada kelompok 10 besar dengan inflasi terendah secara nasional,” terang Hassanudin.

Sementara itu Kepala Biro Perekonomian Setda NTB H. Wirajaya Kusuma M.H mengatakan, pencapaian angka inflasi 2,12 persen ini tidak lepas dari tiga kata kunci yang menjadi spirit Pemprov NTB, khususnya dalam upaya pengendalian inflasi yaitu Konsisten, Inovasi dan Sinergi.

“Tentunya dengan menerapkan strategi 4 K dalam bentuk program dan kegiatan secara berkelanjutan,” terang Wirajaya.

Wirajaya mengatakan, dari sisi keterjangkauan harga, sinergi pelaksanaan Operasi Pasar Murah telah dilakukan secara intensif sebagai bentuk respons jangka pendek dari upaya pengendalian inflasi. Dan sampai dengan saat ini di tahun 2024, telah dilakukan sebanyak 108 kali pelaksanaan operasi pasar dengan intensitas pelaksanaan mengikuti perkembangan dari tekanan inflasi setiap bulannya.

Adapun dari sisi ketersediaan pasokan, peningkatan produktivitas komoditas unggulan diantaranya beras, cabai, dan bawang merah terus dilakukan dan inisiasi demplot cabai di lahan tidur milik Pemerintah Provinsi NTB dengan mereplikasi success story klaster binaan Bank Indonesia serta optimalisasi pemanfaatan pupuk organik dan digital farming untuk efisiensi biaya produksi.

Sementara itu, dari sisi kelancaran distribusi, TPID berinovasi dengan meluncurkan Warung Pentasi Mentaram (Pantau Tanggap Inflasi Menuju Target Aman) sebagai upaya efisiensi rantai pasok hulu ke hilir. Hal ini dilakukan melalui integrasi klaster binaan, Pemerintah daerah, Bank Indonesia dengan Koperasi Mutiara Amanah Syariah milik Bank NTB Syariah yang merupakan BUMD sebagai offtaker.

“Sedangkan di aspek komunikasi efektif juga dilakukan sebagai bentuk penguatan implementasi kebijakan. Berbagai kanal/media telah dilakukan, antara lain edukasi melalui radio pada periode prime time, termasuk imbauan berbelanja bijak khususnya pada periode HBKN,” ujarnya.

Plt Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir dalam kesempatan itu mengatakan, secara nasional angka inflasi sebesar 2,51 secara YoY. Angka ini masuk dalam capaian yang sangat baik, meskipun di Indonesia pernah mencapai angka yang rendah lagi yaitu 2,28 di September 2023. Namun demikian patut disyukuri bahwa angka inflasi yang terkendali ini merupakan buah Kerjasama semua pihak.

“Bagi daerah yang inflasinya di atas 2,51 persen, kami minta untuk bekerja sekeras-kerasnya untuk mengadakan rapat internal kembali, kemudian dicek lagi harga-harga komoditas, yan mana yang masih tinggi,” pesan Tomsi.(ris)

Gaungkan Produk Halal, Produk UMKM NTB Dilirik Pasar Internasional

By
ekbisntb.com
-
0
Baiq Nelly Yuniarti. (ekbisntb.com/era)

Mataram (ekbisntb.com) – Berbagai jenis produk olahan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di Provinsi Nusa Tenggara Barat, menjadi daya tarik pasar internasional. Label produk halal digaungkan untuk menambah daya tarik pengusaha luar negeri.

Kepala Dinas Perdagangan Provinsi NTB, Baiq Nelly Yuniarti AP., M.Si, mengatakan, misi dagang telah dibangun untuk memperluas pangsa pasar ke Malaysia dan Brunei Darussalam. Negeri Jiran Malaysia disasar karena banyak warga Lombok yang bermukim di Johor.

“Di Malaysia kami optimis akan dapat pasar yang bagus, mengingat di Johor banyak orang Lombok yang tinggal disana,” katanya pada Selasa, 2 Juli 2024.

Dibukanya jalur penerbangan Johor-Lombok, juga berpengaruh terhadap kemudahan akses untuk memasarkan produk UMKM dari Lombok ke Negeri Jiran tersebut.

Nelly menegaskan, selain negara Malaysia, juga menjadi target pemasaran produk UMKM dari Lombok dan Pulau Sumbawa adalah Brunei Darussalam. Menurut mantan Kadis Kominfo ini, pasar Brunei cukup tertarik dengan produk NTB karena fokus menggaungkan produk halal.

Kedutaan Besar Republik Indonesia Brunei Darusalam sempat mengirim undangan kepada Pemprov NTB, menanyakan terkait produk halal yang ada di daerah Gumi Gora ini. “Begitu mendengar kata halal, mereka lebih nyaman. Kemudian mereka bertanya-tanya bagaimana akses pariwisata menuju ke NTB. Nah, ini yang menjadi nilai lebih kita,” ungkapnya.

Adapun dalam misi mengembangkan pasar dagang yang dilaksanakan pada Jum’at, 26 Juni dan Sabtu, 27 Juni 2024 pekan kemarin, Disdag membawa banyak sampel produk UMKM. Seperti sambal dan minuman herbal. Sedangkan komoditi dicari adalah jahe dan kemiri.

Dari pertemuan dengan dua negara tersebut, nantinya pengusaha asal Malaysia dan Brunei Darusalam akan bertemu langsung dengan pelaku UMKM dan importir untuk menindaklanjuti kerjasama yang telah disepakati tersebut. (era)

1...742743744...853Page 743 of 853