Beranda blog Halaman 741

Pemerintah Harus Edukasi Pelaku Usaha

0
Baiq Diyah Ratu Ganefi (ekbisntb.com/dok)

PEMERINTAH telah memutuskan untuk tidak menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% pada sejumlah barang dan jasa. Keputusan ini mendapat sambutan positif dari para pengusaha, termasuk pengusaha di Provinsi  NTB. Penundaan ini dianggap memberikan ruang bagi pelaku usaha untuk beradaptasi dengan kondisi ekonomi saat ini.

Ketua Ikatan Pengusaha Wanita Indonesia (IWAPI) NTB, Baiq Diyah Ratu Ganefi, menyatakan keputusan pemerintah untuk tidak menaikan PPN, kecuali untuk komoditas spesial tertentu, patut diapresiasi. Sebelumnya, rencana kenaikan PPN ini sempat menimbulkan kekhawatiran di kalangan pengusaha karena akan berdampak ke kenaikan harga-harga barang.

Menurutnya, pembatalan Kenaikan PPN ini perlu disosialisasikan kepada pengusaha, terutama sektor UMKM secara lengkap, agar pelaku usaha tidak menaikkan harga dengan alasan adanya kenaikan PPN. Pemerintah perlu memastikan harga bahan baku tetap stabil untuk mencegah kenaikan harga barang yang dapat membebani konsumen.

Meski PPN tetap 11%, pengusaha di NTB masih mengkhawatirkan potensi kenaikan harga bahan baku. Hingga saat ini, harga bahan baku masih tergolong stabil, namun diperlukan pengawasan yang ketat untuk menjaga ketersediaan dan harga bahan baku, terutama yang didatangkan dari luar daerah.

Sebagaimana diketahui, PPN sebesar 12% hanya akan diterapkan pada barang dan jasa tertentu yang termasuk dalam kategori barang mewah. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 15 Tahun 2023. Contoh barang mewah yang dikenakan PPN 12% meliputi Pesawat jet pribadi (private jet), Kapal pesiar, rumah dengan nilai sangat tinggi.

Barang-barang tersebut sebelumnya telah masuk dalam klasifikasi Pajak Penjualan Barang Mewah (PPNBM).

Para pengusaha berharap pemerintah terus memantau kondisi ekonomi secara menyeluruh sebelum memutuskan kenaikan pajak lebih lanjut. Stabilitas harga bahan baku dan daya beli masyarakat harus menjadi prioritas dalam setiap kebijakan fiskal yang diambil.(bul)

Kenaikan PPnBM Belum Pengaruhi Perekonomian Daerah

0
Muhammad Sayuti (ekbisntb.com/ist)

DEKAN Fakultas Ekonomi Universitas Islam Al Azhar (Unizar), Muhammad Sayuti, SE., MM., menyebutkan kenaikan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) tidak begitu mempengaruhi perekonomian daerah NTB. Pasalnya, jika melihat kondisi ekonomi masyarakat, kurang dari 10 persen masyarakat NTB yang menggunakan barang mewah.

“Tidak terlalu besar pengaruhnya karena tidak terlalu banyak kegiatan masyarakat kita yang bergerak dalam barang mewah seperti penggunaan mobil dan sebagainya,” ujarnya saat dihubungi Ekbis NTB, Sabtu, 4 Januari 2025.

Karena PPnBM hanya diperuntukkan untuk barang bernilai tinggi, sehingga tidak berdampak pada pertumbuhan ekonomi karena aktivitas jual beli masyarakat NTB lebih banyak dilakukan oleh masyarakat menengah ke bawah. Begitupun tidak akan mempengaruhi tingkat inflasi daerah yang sudah terkendali selama tahun 2024 kemarin.

Meskipun PPnBM ini nantinya akan mempengaruhi harga tiket pesawat. Sayuti menilai kenaikan pajak ini tidak begitu memberatkan karena adanya rencana Pemerintah Pusat untuk menurunkan harga tiket pesawat. “Kan ada rencana penurunan harga tiket,” ucapnya.

Karena masyarakat banyak yang percaya akan rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen yang mana akan mempengaruhi banyak sektor. Sayuti menegaskan pemerintah perlu melakukan sosialisasi bahwa yang naik adalah PPnBM, bukan PPN.

Apalagi, beberapa waktu lalu salah satu produsen air mineral lokal mulai menaikan harga. Padahal air bukan termasuk barang mewah.

“Ada produsen yang kebablasan menaikan harga, air mineral kan bukan kategori barang mewah. Untuk konsumsi masyarakat sehari-hari itu. Jadi perlu sosialisasi oleh Kementerian baik di televisi maupun koran agar masyarakat tidak terkejut,” katanya. (era)

PPN 12 Persen Batal Naik, Jangan Ada yang Menaikkan Harga Barang

0
Baiq Nelly Yuniarti (ekbisntb.com/dok)

Pemerintah membatalkan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen, terkecuali untuk item-item tertentu. Presiden Prabowo Subianto mengumumkan seluruh barang dan jasa yang selama ini menikmati bebas PPN – tetap bebas PPN (atau PPN 0%) – sesuai PP 49/2022. Namun, ada beberapa produk disebut sudah naik, padahal kenaikan PPN 12 persen dibatalkan.

KEKHAWATIRAN masyarakat terhadap kemungkinan naiknya PPN terjawab sudah. Dari sisi kebijakan boleh jadi tidak ada masalah. Pemerintah sudah mengumumkan kenaikan PPN menjadi 12 persen hanya bagi barang mewah.

Presiden Prabowo didampingi Menkeu Sri Mulyani saat mengumumkan pembatalan kenaikan PPN jadi 12 persen, kecuali untuk barang mewah. (ekbisntb.com/Kemenkeu).

Barang mewah yang dikenakan PPN 12% adalah barang yang saat ini dikenakan PPnBM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah) yang diatur dalam PMK 15/2023 dan PMK 42/2022 – seperti pesawat pribadi, kapal pesiar, yacht, rumah/apartemen/kondominiun mewah dengan harga di atas Rp30 miliar, kendaraan bermotor mewah atau transaksi yang nilainya cukup tinggi.

Dengan pembatalan kenaikan PPN ini, Kepala Dinas Perdagangan (Disdag) Provinsi NTB Baiq Nelly Yuniarti, menegaskan, pihaknya akan menindaklanjuti dengan melakukan koordinasi dan pengawasan di lapangan terhadap pelaku-pelaku usaha/perusahaan yang terindikasi menaikkan harga barang dengan alasan kenaikan tarif PPN.

Disdag akan berkoordinasi dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pimtu (DPM-PTSP) selaku otoritas yang menerbitkan izin usaha.

Disdag Provinsi NTB, tambahnya, akan melakukan klarifikasi terhadap salah satu produsen air mineral lokal yang menaikkan harga jual air dalam kemasan dengan alasan kenaikan PPN. Padahal, pemerintah memutuskan untuk tidak menaikkan PPN menjadi 12 persen, kecuali untuk barang-barang mewah.

Menurutnya, tidak seharusnya ada kenaikan harga kebutuhan pokok, karena pemerintah telah membatalkan keputusan untuk menaikkan PPN bagi komoditas kebutuhan strategis. “Sebenarnya tidak boleh (menaikkan harga karena PPN). Nanti kita akan klarifikasi kepada pihak distributor,” ujarnya, Jumat, 3 Januari 2024.

Sebelumnya, salah satu pedagang aneka minuman di Mataram, Rohaida, mengeluhkan kenaikan harga air mineral dalam kemasan pada awal tahun 2025. Harga per dus air mineral botol produksi lokal mengalami kenaikan. Atau kenaikan tersebut mencapai Rp2.500 per dus di tingkat konsumen.

“Tadi waktu beli, saya diberitahu bahwa harga air mineral sudah naik. Saya beli satu dus seharga Rp79.000 untuk botol air tanggung. Kenaikannya baru terjadi hari ini,” ungkapnya.

Sebagai informasi tambahan, beredar surat pemberitahuan dengan nomor 178/SK-DAN/XII/2024 tertanggal 30 Desember 2024 mengenai perubahan harga produk. Kenaikan harga ini dikaitkan dengan kenaikan PPN 12 persen, padahal pemerintah tidak jadi menaikkan PPN menjadi 12 persen.

Presiden Prabowo Subianto didampingi Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani saat menghadiri rapat Tutup Kas APBN 2024 dan launching Core Tax di Kementerian Keuangan mengumumkan mengenai kebijakan PPN sesuai amanat UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan UU 7/2021.

Pada pengumuman ini disampaikan seluruh barang dan jasa yang selama ini menikmati bebas PPN – tetap bebas PPN (atau PPN 0%) – sesuai PP 49/2022. Seluruh barang dan jasa yang selama ini dikenakan PPN 11% – tidak mengalami perubahan PPN yang dibayar (artinya tidak ada kenaikan PPN dan tetap membayar PPN 11%).

Sementara barang mewah yang dikenakan PPN 12% adalah barang yang saat ini dikenakan PPnBM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah) yang diatur dalam PMK 15/2023 dan PMK 42/2022 – seperti pesawat pribadi, kapal pesiar, yacht, rumah/apartemen/kondominiun mewah dengan harga di atas Rp30 miliar serta kendaraan bermotor mewah.

Seluruh paket stimulus untuk masyarakat dan insentif perpajakan yang diumumkan Menko Perekonomian tanggal 16 Desember 2024 tetap berlaku, yaitu, bantuan beras 10 kg per bulan Januari-Februari 2025, bagi 16 juta Penerima Bantuan Pangan (PBP).

Pelanggan listrik dengan daya 2200 VA atau lebih rendah, diberikan diskon listrik sebesar 50% selama Januari-Februari 2025. PPh final 0,5% dari omzet dan UMKM dengan omset di bawah Rp500juta/tahun dibebaskan PPh. PPh pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP) bagi pekerja dengan gaji sampai dengan Rp10juta/bulan.

Pembiayaan industri padat karya untuk revitalisasi mesin dengan subsidi bunga 5%. Bantuan sebesar 50% Jaminan kecelakaan kerja pada sektor padat karya selama 6 bulan. Kemudahan mengakses Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Insentif kendaraan mobil listrik dan pembelian rumah.

Salah seorang konsumen yang memilih menggunakan barang branded untuk pemakaian sehari-hari, Alma Loranda mengaku masih bingung terhadap kebijakan pemerintah ini. Hal ini karena pemerintah hanya menegaskan kenaikan pajak ini untuk barang mewah.

“Peraturannya harus lebih jelas, karena kita tidak tahu barang apa saja yang termasuk barang mewah. Harus ada sosialisasi lah,” ujarnya kepada Ekbis NTB, Minggu, 5 Januari 2025.

Menurutnya, pergantian kenaikan PPN menjadi PPnBM oleh Pemerintah Pusat ini terkesan tergesa-gesa dan dipaksakan, sehingga kebijakan ini masih sangat rancu dan membuat kesalah pahaman di kalangan masyarakat. Termasuk dirinya, sehingga, pihaknya mengaku setuju dan tidak setuju dengan kenaikan PPnBM ini.  “Seperti apa kenaikannya, apakah berdasarkan nominal harga atau brand,” katanya.

Ia juga menanyakan kenaikan PPnBM terhadap tiket pesawat, pihaknya masih bingung apakah semua harga tiket penerbangan mengalami kenaikan, atau tergantung pada berapa harga tiket tersebut.

“Kalau kenaikan semua harga tiket pesawat saya tidak setuju. Karena kan ada juga harga tiket yang di bawah satu juta,“ sambungnya.

Hal senada disampaikan oleh Novi Ramdani, menurutnya, kenaikan PPnBM ini masih belum jelas peruntukannya. Sehingga perlu adanya edukasi dan sosialisasi dari pemerintah agar masyarakat tidak terkejut saat membeli produk, baik itu mewah maupun non-mewah.

Apalagi, beberapa waktu lalu pihaknya dikejutkan dengan kenaikan harga air mineral lokal yang tiba-tiba naik hingga Rp2.000. Padahal, air mineral menurutnya bukan termasuk barang mewah.  “Perlu lah edukasi dari pemerintah. Jangan cuma menaikkan saja, tetapi dibarengi dengan sosialisasi biar masyarakat tahu jenis barang apa yang naik,” katanya. (bul/era)

PPN 12 Persen Hanya Barang Mewah, Insentif Tiga Komoditas Batal Diberikan

0
Store brand mewah di salah satu pusat perbelanjaan di Kota Mataram. (ekbisntb.com/ist)

PEMERINTAH batal memberikan insentif pajak pertambahan nilai (PPN) ditanggung pemerintah (DTP) untuk tiga komoditas, yakni tepung terigu, gula untuk industri, dan MinyaKita, seiring dengan tarif 12 persen yang hanya berlaku untuk barang mewah.

Sebelumnya, Pemerintah berencana menanggung PPN 1 persen untuk tiga komoditas tersebut bila tarif PPN 12 persen berlaku untuk barang dan jasa umum.

“Insentif sudah mulai jalan, kecuali untuk satu saja, yaitu DTP 1 persen. Karena sekarang semua balik 11 persen. Jadi, MinyaKita, tepung terigu, dan gula industri itu tidak jadi kami berikan insentif,” kata Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak, Yon Arsal saat konferensi pers di Jakarta, Kamis 2 Januari 2025.

Pada 31 Desember 2024, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan tarif PPN 12 persen hanya berlaku untuk barang dan jasa mewah.

Adapun barang dan jasa yang dikenakan tarif PPN 12 persen merupakan barang jasa yang sudah tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pengenaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

Kendati ada perubahan objek pajak yang menjadi sasaran PPN 12 persen, Presiden menyatakan stimulus ekonomi yang telah disiapkan akan tetap berlaku. Paket stimulus itu menyasar enam aspek, di antaranya rumah tangga, pekerja, UMKM, industri padat karya, mobil listrik dan hibrida, serta properti.

Untuk rumah tangga diberikan bantuan pangan, PPN ditanggung pemerintah (DTP) untuk tiga komoditas, dan diskon listrik 50 persen. Diskon listrik ini sudah bisa dinikmati masyarakat.

Untuk pekerja, Pemerintah memperkuat Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Untuk UMKM, diberlakukan perpanjangan masa berlaku insentif pajak penghasilan (PPh) 0,5 persen bagi UMKM dengan omzet di bawah Rp500 juta per tahun.

Untuk industri padat karya, diberikan insentif PPh 21 DTP bagi pekerja dengan gaji sampai dengan Rp10 juta per bulan, bantuan pembiayaan dengan subsidi bunga 5 persen, serta bantuan jaminan kecelakaan kerja sebesar 50 persen selama 6 bulan.

Untuk mobil listrik dan hibrida, Pemerintah menawarkan insentif PPN dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), dengan rincian PPN DTP 10 persen untuk CKD, PPnBM DTP 15 persen untuk CBU dan CKD, serta BM 0 persen untuk CBU. Kemudian, PPnBM DTP 3 persen untuk kendaraan hibrida.

Sedangkan untuk properti, Pemerintah bakal melanjutkan insentif PPN DTP untuk rumah dengan harga jual sampai dengan Rp5 miliar. PPN yang ditanggung maksimal untuk harga Rp2 miliar, dengan rincian diskon 100 persen untuk Januari-Juni 2025 dan 50 persen untuk Juli-Desember 2025.(ant)

BULOG NTB Menyerap 73.983 Ton Beras Lokal Selama 2024

0
Sri Muniati, Pimwil Bulog NTB melakukan pengecekan beras di salah satu gudang Bulog(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Kantor Wilayah (Kanwil) Bulog Nusa Tenggara Barat (NTB) berhasil melakukan serapan gabah dan beras dari petani lokal sebanyak 73.983 ton setara beras. Jumlah tersebut mencapai 86,32% dari target pengadaan yang ditetapkan sebesar 85.704 ton setara beras.

Realisasi ini juga setara dengan 116.509 ton Gabah Kering Giling (GKG), dengan 87% dari total pengadaan berupa GKG untuk memastikan kualitas beras yang lebih segar saat diterima konsumen.

Pimpinan Wilayah (Pimwil) Bulog NTB, Sri Muniati di Mataram, Sabtu, 4 Januari 2025 menjelaskan, bahwa langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan ketersediaan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau sekaligus menjaga kesejahteraan petani lokal. “Penyerapan gabah dan beras petani lokal sesuai Harga Pembelian Pemerintah (HPP) tidak hanya menjaga stabilitas harga di tingkat petani, tetapi juga menjadi indikator keberhasilan peningkatan produksi padi,” ujar Sri.

Untuk tahun 2025, Bulog NTB tengah mempersiapkan penguatan stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dengan target sementara sebesar 350.000 ton setara beras atau sekitar 700.000 ton Gabah Kering Panen (GKP). Realisasi target ini memerlukan koordinasi intensif dengan Pemerintah Daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

“Kami masih menunggu penetapan resmi pemerintah terkait HPP yang akan menjadi acuan pembelian gabah dan beras tahun 2025. Namun, persiapan terus dilakukan, termasuk peningkatan sarana teknologi pengolahan, penyimpanan, dan perawatan stok untuk menjaga kualitas beras hingga siap disalurkan,” jelas Sri.

Dalam rangka kelancaran serapan gabah dan beras di masa panen yang terbatas, Kanwil NTB membutuhkan dukungan berbagai pihak. Kerjasama dengan SKPD, BUMN terkait, serta pelaku pasar lokal mulai dari kelompok tani, gabungan kelompok tani (gapoktan), hingga perusahaan penggilingan, menjadi krusial untuk mengoptimalkan pengeringan, penggilingan, dan penyimpanan hasil panen.

“Kolaborasi ini sangat penting untuk memastikan stok beras tersedia secara mandiri dan berkualitas tinggi, sekaligus memberikan nilai tambah bagi petani lokal,” tutup Sri Muniati.

Bulog NTB optimistis bahwa dengan sinergi antara pemerintah dan pelaku usaha, target pengadaan beras tahun 2025 dapat tercapai sekaligus memberikan dampak positif bagi ketahanan pangan di wilayah Nusa Tenggara Barat.(bul)

BULOG NTB Beberkan Alokasi Beras Impor

0
Sri Muniati, Pimwil Bulog NTB saat melakukan audiensi dengan Pemprov NTB, yaitu Sekda NTB, Lalu Gita Ariadi soal kesiapan NTB salah satunya dalam melaksanakan tugas penyaluran bantuan pangan(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Sebagai upaya memperkuat cadangan beras pemerintah (CBP) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Perum BULOG Kanwil NTB menerima kedatangan 5.900 ton beras impor asal Myanmar. Beras tersebut tiba melalui Pelabuhan Lembar dan saat ini tengah dalam proses bongkar muatan.

Kepala Perwakilan Wilayah BULOG NTB, Sri Muniati menjelaskan, pengiriman ini merupakan bagian dari implementasi hasil Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Pemerintah Pusat tahun 2024 yang bertujuan mempercepat penerimaan impor CBP luar negeri (dedicated).

“Beras impor ini akan digunakan untuk penguatan stok CBP di NTB, termasuk kebutuhan penyaluran Program Bantuan Pangan tahun 2025, Penjualan Beras SPHP, stabilisasi harga, golongan anggaran, serta stok tanggap darurat,” ujar Sri.

Saat ini, stok CBP di NTB masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan penyaluran selama tiga bulan ke depan. Namun, pemerintah terus memastikan ketersediaan cadangan minimal untuk kebutuhan tiga bulan berikutnya. Kehadiran beras impor ini diharapkan mampu memperkuat stok sembari menunggu pengadaan beras dari dalam negeri pada masa panen raya tahun 2025.

“Dengan stok yang lebih memadai, masyarakat tidak perlu panik. BULOG siap menyalurkan kembali beras CBP pada tahun 2025 guna menstabilkan harga beras medium di pasar, yang saat ini berada di atas HET sebesar Rp12.500 per kilogram, atau rata-rata mencapai Rp13.200 per kilogram,” jelas Sri Muniati.

Selain itu, BULOG Kanwil NTB juga siap mendistribusikan Beras SPHP ke masyarakat melalui mitra penyalur maupun Operasi Pasar/Gerakan Pangan Murah, sesuai dengan regulasi pemerintah yang akan diterbitkan untuk kegiatan stabilisasi pasokan dan harga beras tahun 2025.

Tidak hanya Beras SPHP, BULOG Kanwil NTB juga bersiap untuk mendistribusikan beras bantuan pangan tahun 2025 setelah adanya penetapan resmi jumlah penerima bantuan di Provinsi NTB. “Kami memastikan dukungan penuh terhadap program pemerintah untuk menjaga ketahanan pangan, stabilitas pasokan, dan harga beras di NTB,” pungkas Sri Muniati.

Dengan langkah ini, BULOG berharap dapat memberikan rasa aman kepada masyarakat terkait ketersediaan dan keterjangkauan harga beras, terutama menjelang masa panen raya mendatang.(bul)

NTP Tanaman Pangan dan Tanaman Perkebunan Rakyat Alami Penurunan

0
Petani di Lombok Tengah sedang memanen padi beberapa waktu lalu. Subsektor Tanaman Pangan di NTB tercatat mengalami penurunan 1,44 persen.(ekbisntb.com/ris)

Lombok (ekbisntb.com) – Berdasarkan hasil pemantauan harga-harga perdesaan di delapan kabupaten di Provinsi NTB pada bulan Desember 2024, Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi NTB naik 0,85 persen dibandingkan NTP Bulan November 2024, yaitu dari 122,27 menjadi 123,31 poin.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) NTB Wahyudin mengatakan, kenaikan NTP dikarenakan indeks harga yang diterima petani (It) naik sebesar 1,24 persen, lebih tinggi dari kenaikan indeks harga yang dibayar petani (Ib) sebesar 0,39 persen.

“Kenaikan NTP bulan Desember 2024 dipengaruhi oleh naiknya NTP pada Subsektor Hortikultura sebesar 13,33 persen, Subsektor Peternakan sebesar 0,004 persen, dan Subsektor Perikanan sebesar 1,41 persen,” kata Wahyudin kemarin.

Sementara itu subsektor lainnya mengalami penurunan di bulan Desember 2024 yakni, Subsektor Tanaman Pangan turun sebesar 1,44 persen dan Subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat turun sebesar 1,62 persen.

Ia mengatakan, pada bulan Desember 2024 nilai NTPP sebesar 120,98 atau turun 1,44 persen jika dibandingkan bulan lalu. Hal ini disebabkan karena dikarenakan indeks harga yang diterima petani turun sebesar 1,02 persen, sementara indeks harga yang dibayar petani mengalami kenaikan sebesar 0,42 persen.

“Penurunan indeks harga yang diterima petani pada bulan Desember 2024 disebabkan oleh turunnya indeks pada kelompok penyusun NTPP yaitu kelompok padi, khususnya komoditas gabah sebesar 1,93 persen. Sedangkan kenaikan indeks harga yang dibayar petani disebabkan oleh naiknya indeks konsumsi rumah tangga sebesar 0,59 persen,” terangnya.

Sementara itu Tanaman Perkebunan Rakyat pada bulan Desember 2024, nilainya sebesar 108,41 atau turun sebesar 1,62 persen. Hal ini terjadi karena indeks harga yang diterima petani turun sebesar 1,20 persen, sementara indeks harga yang dibayar petani mengalami kenaikan sebesar 0,43 persen.

“Penurunan indeks harga yang diterima petani disebabkan oleh turunnya indeks pada Kelompok Tanaman Perkebunan Rakyat khususnya komoditas biji jambu mete, kopi, dan kemiri sebesar 1,20 persen,” terangnya.

Namun secara umum, pada bulan Desember 2024, kemampuan daya beli petani di Provinsi NTB pada semua subsektor berada di atas 100 yang memiliki arti cukup baik yang terdiri dari Subsektor Tanaman Pangan sebesar 120,98, Subsektor Hortikultura sebesar 180,47, Subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat sebesar 108,41, Subsektor Peternakan sebesar 109,30 dan Subsektor Perikanan sebesar 105,59.(ris)

100.000 Wisatawan Ditargetkan Masuk ke Sumbawa di 2025

0
Dedy Heriwibowo(ekbisntb.com/dok)

Sumbawa Besar (ekbisntb.com) – Dinas Pariwisata Pemuda Olahraga (Disparpora) Sumbawa, mentargetkan angka kunjungan wisatawan baik mancanegara maupun nusantara di angka 100.000 meningkat 10.000 dibandingkan dengan tahun 2024 yang mencapai 90.000 orang.

“Sengaja kita pasang tinggi karena ada beberapa event pariwisata yang akan dilaksanakan di Sumbawa terlebih adanya penerbangan langsung dari Denpasar- Sumbawa menjadi faktor pendukung dalam mencapai target tersebut,” kata Kadis Parpora Sumbawa, Dr. Dedy Heriwibowo, kepada Ekbis NTB, Jumat 3 Januari 2025.

Target tersebut juga dianggap sangat realistis untuk bisa tercapai, mengingat di tahun 2024 angka kunjungan ke Sumbawa mencapai 90.000 orang baik wisatawan lokal, domestic, maupun mancanegara. Beberapa event nasional dan internasional juga sudah disiapkan untuk mendongkrak angka kunjungan wisatawan.

“Target itu kami anggap sangat realistis untuk bisa tercapai karena pertimbangan beberapa event pariwisata yang akan kita laksanakan nanti,” ucapnya.

Ia pun meyakinkan, pencapaian terhadap target  tersebut nantinya akan didukung oleh wisata unggulan yang sudah disiapkan sebelumnya. Seperti wisata hiu paus (whale shark) di Labuan Jambu, air terjun mata jitu di Pulau Moyo paket-paket wisata yang ada di dalam kota Sumbawa.

“Saat ini kita sedang mengemas event untuk skala nasional yakni festival melala yang masuk dalam Kharisma Event Nasional (KEN) dan beberapa event lainnya,” ujarnya.

Selain itu, pihaknya juga berencana akan menggelar table top (pertemuan antara agent travel) yang dilaksanakan di Denpasar, Bali. Hal tersebut dilakukan dengan harapan wisatawan dari Bali bisa langsung ke Sumbawa dengan menggunakan pesawat terbang langsung yang beroperasi saat ini.

“Kami juga akan melakukan penataan terhadap destinasi unggulan yang kita miliki untuk memberikan kesan baik bagi wisatawan agar bisa berkunjung kembali ke Sumbawa,” tambahnya.

Ia menambahkan, beberapa sektor wisata lainnya juga terus menggeliat salah satunya desa wisata Pamulung. Bahkan di tahun 2024 ada tiga kapal pesiar yang sandar di Pelabuhan Badas dengan membawa 300 wisatawan mancanegara dengan tujuan desa Pamulung.

“Di desa Pamulung nantinya akan kita sandingkan dengan program Kementerian Kawasan Pemukiman (PKP) untuk  melakukan penataan di destinasi wisata tersebut supaya siap dikunjungi,” tampaknya.

Begitupun juga destinasi wisata hiu paus yang terus menggeliat dan bisa menambah pendapatan masyarakat dari penyewaaan rumah dan transportasi. Peluang inilah yang dianggap sangat menjanjikan untuk terus dikembangkan.

“Pola sosialisasi dan promosi wisata ke daerah lain akan terus dilakukan untuk mengejar target tersebut di akhir tahun 2025 nanti,” tukasnya. (ils)

Tanaman Padi Petani Rawan Banjir, Distan Lobar Minta BWS Bangun Beronjong Sungai di Sekotong

0
Kepala Dinas Pertanian Lobar Damayanti Widyaningrum bersama jajaran dan pihak Pemdes Sekotong Tengah turun mengecek lahan pertanian warga yang terdampak banjir di Telaga Lebur, Sekotong. (ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com)  – Tim Dinas Pertanian Lombok Barat turun mengecek lahan tanaman padi yang terdampak bencana banjir di wilayah Telaga Lebur, Desa Sekotong Tengah, Kamis 2 Januari 2025. Sebanyak tujuh hektare tanaman padi yang baru ditanam petani di daerah itu dipastikan bisa ditangani. Sebagian tanaman yang terbawa arus bisa disisip atau diganti oleh petani.

Untuk mencegah dampak banjir terhadap lahan pertanian yang berada dekat dengan sungai, Balai Wilayah Sungai (BWS) diminta untuk membangun beronjong.Tim Distan yang dipimpin oleh Kadis Pertanian Darmayanti Widyaningrum didampingi Kabid PSP I Nyoman Sugiartha, Kabid Perkebunan bersama Kades Sekotong Tengah M Burham, Kadus Telaga Lebur Kebon Mahnun, dan petani turun ke sejumlah titik lahan pertanian warga yang terdampak. Salah satunya yang lumayan luas di Poktan Beriuk Kemos Dusun Telaga Lebur Kebon.

Di sini tim mengecek kondisi tanaman padi yang baru ditanam seminggu lalu oleh petani. Tim juga mengecek penyebab air sungai meluap. Selanjutnya tim turun ke lahan pertanian di dusun lainnya.

Kepala Dinas Pertanian Lobar menjelaskan, pihaknya turun mengecek tujuh hektare lahan tanaman padi petani yang sempat dilanda banjir. “Alhamdulillah setelah kami cek, tanaman padinya masih aman karena umurnya masih sekitar seminggu atau dua minggu. Jadinya meskipun kemarin terendam, sekarang sudah bisa pulih lagi,” ujarnya.

Kemudian di dusun lain, tanaman padi petani memang masih terendam, namun masih bisa tumbuh, karena usianya baru seminggu. Tinggal beberapa tanaman yang rebah bisa disulam atau disisip. Bagi petani di dusun ini sudah diberikan bantuan pompa oleh pihaknya, sehingga pompa ini bisa dimanfaatkan untuk menguras air pada lahan yang tergenang air banjir.

Pihaknya juga mengecek kondisi tanggul sungai yang berada dekat dengan lahan pertanian. “Kami perlu koordinasi dengan BWS terkait beronjong, karena air sungai naik akibat beronjong kurang memadai,” ujarnya.

Pihaknya akan berkoordinasi dengan PU dan BWS agar dibangun beronjong lebih memadai untuk mengantisipasi dampak bencana agar tidak menggerus lahan pertanian warga. Karena daerah ini jelasnya termasuk daerah rawan banjir yang bisa menyebabkan lahan pertanian warga gagal panen atau rusak.

Lebih lanjut ia mengajak para petani untuk mengikuti asuransi usaha pertanian, warga cukup membayar Rp36 ribu sekali panen. Ketika kalau mengalami gagal panen, maka warga akan diganti kurang lebih 6 juta lebih per hektare. “Sehingga petani aman, karena itu kami imbau kepada petani yang rentan terdampak bencana agar mengikuti asuransi usaha pertanian,” imbuhnya.

Sebab diakui, petani yang ikut asuransi ini masih minim. Sehingga ke depan ia telah mendorong petugas penyuluh untuk mensosialisasikan kepada petani, dan meminta bantuan kepala dusun memberikan pemahaman ke warganya agar ikut asuransi.

Pada bagian lain, pintu air Bendungan Tibu Kuning Desa Batu Putih, Kecamatan Sekotong rusak. Akibatnya, aliran air dari Bendungan tidak bisa mengalir, sehingga meluap ke pemukiman warga Dusun Berambang. Masyarakat setempat berharap agar pintu air tersebut diperbaiki untuk mencegah banjir susulan.

Sahli, warga setempat mengatakan, banjir melanda daerah tersebut pada Rabu 1 Januari 2025 lalu diakibatkan satunya pintu air yang rusak tersebut. “Gara-gara pintu air tidak bisa dibuka (rusak) dari bendungan ke pengempel, air masuk ke pemukiman warga RT. 06 Dusun Berambang Desa Batu Putih,” tuturnya, Jumat 3 Januari 2025.

Ketinggian air ketika itu pun lumayan mencapai 50 centimeter. Menurutnya, kejadian banjir akibat pintu tidak bisa dibuka ini baru kali ini terjadi. Dan dipicu juga intensitas hujan tinggi. Kerusakan dari pintu air bendungan tersebut telah lama terjadi.

Warga khawatir, jika pintu air tidak diperbaiki maka air akan naik lagi ke pemukiman warga. Warga yang ada di sekitaran Bendungan ini tetap was-was karena air akan naik ke pemukiman. Petani juga khawatir lahan persawahan di dua dusun di daerah itu terancam akan kekurangan air nantinya. “Karena itu kami berharap segera diperbaiki,”harapnya. (her)

Selama 2024, Investasi di Lotim Tembus Rp 2,36 Triliun

0
Kepala DPMPTSP Lotim, Husnul Basri(ekbisntb.com/barbreto.com)

Lombok (ekbisntb.com) – Nilai investasi di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) mencatat pencapaian yang impresif pada tahun 2024, dengan total investasi mencapai Rp2,36 triliun. Data dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Lotim, selama tahun 2024, DPMPTSP menerbitkan sebanyak 12.526 Nomor Induk Berusaha (NIB), yang mayoritas didominasi oleh usaha mikro, yakni sebesar 94 persen.

Sementara itu, usaha kecil menyumbang 5 persen dan usaha besar hanya 1 persen. “Usaha menengah tidak ada,” jelas Kepala DPMPTSP Lotim, Husnul Basri, saat ditemui di ruang kerjanya, Jumat 3 Januari 2025.

Capaian investasi ini juga menyerap tenaga kerja yang signifikan, dengan total 39.558 orang dan mayoritas bersifat perorangan. Husnul menjelaskan, pihaknya terus melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha di Lotim. Salah satu bentuk pengawasan adalah dengan meminta pelaku usaha untuk melaporkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).

Namun, pelaporan LKPM menghadapi tantangan karena kewajiban ini berlaku hanya untuk usaha kecil, menengah, dan besar. Sementara itu, usaha mikro yang mendominasi jumlah NIB hanya disarankan melapor setiap enam bulan. “Kami mengingatkan agar usaha kecil, menengah, dan besar wajib melapor setiap triwulan. Laporan triwulan keempat jatuh pada 10 Januari,” ujarnya.

Hingga triwulan ketiga 2024, laporan yang masuk tercatat mencapai Rp370 miliar. Husnul menegaskan, pihaknya telah mengirimkan surat kepada pelaku usaha untuk mengingatkan pentingnya pelaporan tersebut.

“Sejauh ini, semua berjalan dengan baik. Kami akan terus memperkuat pengawasan agar kegiatan usaha di Lombok Timur berjalan sesuai regulasi,” demikian pungkasnya.

Capaian investasi yang signifikan ini menjadi bukti bahwa Lotim terus berkembang sebagai salah satu wilayah dengan potensi investasi yang menjanjikan di NTB.(rus)