Beranda blog Halaman 716

Rupiah Menguat Seiring Kekhawatiran Terhadap Kebijakan Tarif AS Mereda

0
Nilai tukar rupiah (kurs)(ekbisntb.com/ant)

Jakarta (ekbisntb.com) – Analis Bank Woori Saudara Rully Nova mengatakan kekhawatiran yang mereda terhadap kebijakan tarif dari Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menguatkan nilai tukar (kurs) rupiah dan mayoritas mata uang regional Asia lainnya.

“Rupiah hari ini diperkirakan diperdagangkan menguat di kisaran Rp16.300-Rp16.350 dipengaruhi penguatan mayoritas mata uang regional Asia setelah kekhawatiran mengenai tarif mereda,” ucapnya kepada ANTARA di Jakarta, Rabu.

Nilai tukar rupiah (kurs) pada pembukaan perdagangan hari ini menguat 33 poin atau 0,20 persen menjadi Rp16.310 per dolar Amerika Serikat (AS) dari sebelumnya Rp16.343 per dolar AS.

Kemudian, mayoritas mata uang juga menguat seperti bath 0,48 persen, ringgit 0,36 persen, won 0,31 persen.

Selain itu, indeks dolar AS pada hari ini melemah menjadi 108, 06 dan obligasi AS turun di 4,58 persen.

Untuk faktor domestik, sentimen akan datang dari aturan terkait devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA) yang akan dikeluarkan oleh Bank Indonesia.

Aturan baru DHE SDA tersebut bakal mewajibkan eksportir menempatkan sebesar 100 persen DHE SDA di Indonesia minimal selama satu tahun.

“Pengaruh aturan DHE SDA tidak akan besar mengingat volatilitas rupiah lebih banyak dipengaruhi oleh global,” kata Rully. (ant)

Mendag Pastikan Harga Pangan Jelang Ramadhan hingga Lebaran Terkendali

0
Ilustrasi pedagang di pasar(ekbisntb.com/ant)

Jakarta (ekbisntb.com) – Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso memastikan harga pangan menjelang Ramadhan hingga Lebaran 2025 tetap terjaga dan stabil dalam rangka menjaga daya beli masyarakat.

“Kita akan mempersiapkan karena kan Lebaran sebentar lagi, kita akan mempersiapkan, terus memonitor dan kita koordinasi dengan para produsen, distributor agar harga-harga terkendali,” ujar Mendag dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu.

Saat ini, sejumlah komoditas yang dipastikan stabil meliputi daging sapi, ayam, beras, gula pasir, telur, cabai merah keriting, cabai merah rawit, bawang merah dan bawang putih. Hal ini sebagaimana pantauannya di wilayah Medan, Sumatra Utara, beberapa waktu lalu.

Lebih jauh, ia juga menjelaskan pihaknya juga telah mengeluarkan surat persetujuan impor (PI) untuk sapi jenis bakalan.

Bahkan, sebagian dari sapi-sapi itu telah masuk ke Indonesia untuk memenuhi stok jelang Ramadhan hingga Lebaran.

“Sebagian sudah ya, sudah mulai masuk (sapi), ya awal Januari keluar izinnya (PI),” jelasnya.

Sementara untuk komoditas bawang putih yang rencananya akan dilakukan impor sebanyak 550 ribu ton, pihaknya belum menerima data tersebut.

Sebelumnya, Badan Karantina Indonesia (Barantin) memastikan sebanyak 2.797 ekor sapi ternak asal Australia yang tiba di Indonesia awal Januari 2025 terbebas dari penyakit mulut dan kuku (PMK) dan Lumpsy Deasease (LSD) untuk memenuhi kebutuhan daging pada periode Ramadhan dan Idul Fitri.

“Kita pastikan yang masuk itu benar-benar sehat. Isunya kan penyakit itu ada dua yang kita concern itu PMK sama LSD. Dan, kita periksa semuanya itu,” ujar Kepala Badan Karantina Sahat M Panggabean.

Barantin, lanjut dia, memastikan kesehatan hewan ternak sejak hewan tersebut di negara asal (pre border), bahkan tiba di pelabuhan Indonesia (at border) kembali dipastikan kesehatan serta dilakukan vaksin (post border).

Pengecekan secara berulang terhadap hewan ternak menjadi mekanisme atau standard operational prosedur (SOP) yang senantiasa dilakukan Barantin.

Selain vaksinasi, Sahat menjelaskan bahwa pihaknya turut mengimplementasikan pendekatan biosecurity dan pengelolaan risiko biologis (biosafety) untuk memperkuat keamanan pangan nasional. (ant)

Erick Thohir Sebut Tidak Ada Kenaikan Harga Tiket untuk Lebaran 2025

0
Erick Thorir(ekbisntb.com/ant)

Jakarta (ekbisntb.com) – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyebut tidak akan ada kenaikan harga tiket di seluruh BUMN transportasi selama periode mudik Lebaran 2025.

“Sesuai dengan tupoksinya, tentu kebijakan dari pemerintah pusat bahwa tidak ada kenaikan harga tiket baik di Pelni, ASDP, Jasa Marga, Damri dan semua,” ujar Erick dalam jumpa pers di kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Rabu.

Erick mengatakan, tidak adanya kenaikan harga tiket selama periode Lebaran sudah menjadi keputusan bersama, sesuai dengan arahan pemerintah.

Menurutnya, perihal potongan harga atau diskon akan diputuskan oleh penanggung jawab yang lebih tinggi.

“Apakah komponen itu nanti ada diskon, tentu itu ada tupoksi yang lebih tinggi, yang tentu kita lihat sesuai dengan aturan dari tentu Menteri Perhubungan ataupun yang lainnya. Jadi hari ini kita pastikan tidak ada kenaikan,” jelasnya.

Dalam pertemuan dengan para BUMN transportasi, Erick meminta untuk memaksimalkan pelayanan dan meningkatkan keselamatan bagi calon pemudik.

Lebih lanjut, Erick menyampaikan, Kementerian BUMN dan BUMN melakukan koordinasi dan antisipasi sejak awal agar kesuksesan kelancaran pergerakan di Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 dapat terulang di libur Lebaran 2025.

“Kita berusaha sesiap mungkin, makanya kita antisipasi awal karena kesuksesan Nataru. Nanti mungkin minggu depan kita akan coba koordinasikan dengan pihak kepolisian, mengenai operasional, buka tutup di jalan tol dan lain-lainnya, karena ada hubungan dengan jalan-jalan darat,” kata Erick. (ant)

21.250 PMI Ditempatkan Bekerja di Luar Negeri Selama Tahun 2024

0
Noerman Adhiguna. (Ekbis NTB/bul)

Lombok(ekbisntb.com) – Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mencatat total 21.252 Calon Pekerja Migrant Indonesia (PMI) yang telah selesai proses penempatannya pada tahun 2024.

Sebagian besar, yaitu 20.089 orang, ditempatkan di Malaysia. Negara lain yang menjadi tujuan CPMI antara lain Brunei (257 orang), Singapura (256 orang), Jepang (182 orang), Arab Saudi (191 orang), Taiwan (127 orang), dan Papua Nugini (49 orang).

Kabupaten Lombok Timur menjadi daerah asal terbesar CPMI dengan 9.642 orang, diikuti oleh Lombok Tengah (6.997 orang) dan Lombok Barat (3.414 orang). Jenis pekerjaan yang paling banyak diminati adalah pekerja ladang dengan jumlah 17.653 orang, harvester (1.549 orang), dan pekerja konstruksi (533 orang).

Selain itu, data BP3MI data penempatan PMI pada skema G to G dan proses penyelesaian Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) di tahun 2024. Data ini menunjukkan antusiasme besar dari masyarakat NTB untuk bekerja di luar negeri melalui jalur formal.

Dalam skema G to G (government to government) atau kerjasama pemerintah dengan pemerintah, sebanyak 119 PMI asal NTB telah ditempatkan pada periode Januari hingga Desember 2024. Dari jumlah tersebut, 101 PMI ditempatkan di Korea Selatan, terutama di sektor manufaktur, perikanan, perkapalan, dan jasa. Selanjutnya, 14 PMI ditempatkan di Jepang sebagai perawat dan tenaga perawatan, serta 4 PMI di Jerman sebagai perawat.

Distribusi asal PMI G to G tersebar dari delapan kabupaten/kota di NTB, dengan Kabupaten Bima menyumbang jumlah terbesar, yakni 43 orang. Disusul oleh Kabupaten Lombok Timur (25 orang) dan Kabupaten Lombok Tengah (19 orang). Jabatan terbanyak adalah nelayan (69 orang), diikuti oleh pekerja manufaktur (17 orang) dan tenaga perawatan (14 orang).

Kepala BP3MI NTB, Noerman Adhiguna, menyatakan bahwa peningkatan penempatan PMI ini merupakan hasil dari kerja keras pemerintah dalam memberikan sosialisasi dan pelatihan.

“Kami berupaya memastikan calon pekerja migran mendapatkan akses informasi, pelatihan berkualitas, serta perlindungan yang memadai sebelum keberangkatan,” ujar Noerman.

Noerman juga menekankan pentingnya pengelolaan tenaga kerja migran secara formal untuk memastikan kesejahteraan dan perlindungan PMI di luar negeri.

“Kami mengajak masyarakat untuk memanfaatkan jalur resmi dan melaporkan setiap potensi pelanggaran. Kolaborasi ini penting agar PMI kita dapat bekerja dengan aman dan produktif,” tambahnya.

Penempatan PMI asal NTB pada tahun 2024 menunjukkan tren positif dengan fokus utama pada sektor formal. Dengan dominasi negara tujuan seperti Korea Selatan dan Malaysia, diharapkan pekerja migran NTB dapat terus memberikan kontribusi signifikan, baik bagi keluarga mereka maupun perekonomian daerah.(bul)

Permudah Masyarakat Dapat LPG 3 Kg, Pertamina Patra Niaga Ajak Pengecer jadi Pangkalan Resmi

0
Ilustrasi salah satu penjual gas 3 kg(ekbisntb.com/bul)

Lombok(ekbisntb.com) – Penyediaan dan penyaluran LPG bersubsidi 3kg, sudah menjadi bagian tugas Pertamina Patra Niaga sesuai dengan penugasan dari Kementrian ESDM. Sesuai dengan penugasan tersebut, Pertamina terus berupaya menjaga stok aman LPG bersubsidi 3kg sesuai dengan kuota yang telah ditetapkan Kementrian ESDM.

Pada kondisi tertentu, sesuai dengan kondisi di masyarakat, tak jarang Pertamina melakukan penyaluran fakultatif jika harus menyalurkan LPG bersubsidi 3kg melebih kuota yang telah ditetapkan.

Berbagai daya upaya serta inovasi terus dilaksanakan Pertamina Patra Niaga untutuk menjamin pasokan energi di seluruh Indonesia. Salah satunya melalui program naik kelas pengecer menjadi pangkalan sebagaimana telah dijalankan Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus, mulai dari area Jawa Timur, Bali hingga Nusa Tenggara.

Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus, Ahad Rehadi menyampaikan bahwa Pertamina akan terus berupaya mengajak pengecer naik kelas menjadi pangkalan.

“Program ini kami giatkan agar dapat melayani masyarakat lebih luas lagi. Pengecer sendiri bukan merupakan rantai jalur distribusi yang diawasi karena tidak berkontrak dengan Agen atau Pangkalan, sehingga apabila ingin melakukan pembelian tabung 3Kg disarankan untuk membeli di pangkalan, karena ketika ada salah satu ketentuan yang tidak dipatuhi oleh pihak pangkalan maka akan diberikan sanksi berupa stop alokasi sampai dengan Pemutusan Hubungan Usaha (PHU). Nantinya dengan semakin banyak pengecer yang beralih status menjadi pangkalan resmi tentu akan semakin mudah dan nyaman bagi masyarakat untuk mendapatkan LPG Bersubsidi 3 Kg,” papar Ahad.

Ahad menambahkan, per Desember 2024 sudah lebih dari 13 ribu pengecer tercatat sebagaimana pendataan Pertamina. Dari jumlah ini, 6 ribuan titik masing-masing berada di wilayah Bali dan Nusa Tenggara.

Pada tahun 2025 ini, Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus sudah menargetkan penambahan jumlah pengecer naik kelas. Sampai hari ini, sudah lebih dari 400 pengecer yang sedang berproses untuk naik kelas dan 157 titik sudah menjadi pangkalan resmi.

“Selanjutnya, sejalan dengan program ini, kami akan terus melaksanakan pendataan pembelian LPG bersubsidi 3kg untuk memastikan adanya data penyaluran dan kewajaran penggunaan terhadap barang bersubsidi, sehingga tidak ada lagi kekhawatiran masyarakat, mulai dari isu pengecer hingga isu kelangkaan,” tutup Ahad.(bul)

Legislator Dapil NTB Minta Pejabat Kementerian PU dan PKP Tancap Gas Wujudkan Asta Cita Presiden Prabowo

0
Anggota DPR RI Komisi V H. Abdul Hadi(ekbisntb.com/ist)

Jakarta(ekbisntb) – Anggota Komisi V DPR RI Dapil NTB 2 H. Abdul Hadi berharap para pejabat yang baru dilantik di Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dapat segera bekerja keras untuk mewujudkan Asta Cita Presiden Prabowo.

Hal tersebut disampaikan Abdul Hadi setelah mengikuti Rapat Paripurna Pembukaan Masa Sidang DPR RI di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, pada Selasa 21 Januari 2025.

Abdul Hadi mengucapkan selamat kepada para pejabat yang baru dilantik dan berharap mereka dapat bekerja dengan profesional, amanah, serta mampu berkolaborasi dengan Komisi V DPR RI.

“Saya mengucapkan selamat kepada para pejabat yang baru dilantik di Kementerian PU dan Kementerian PKP. Semoga mereka dapat bekerja dengan profesional, penuh tanggung jawab, dan berkolaborasi dengan Komisi V DPR RI demi kepentingan masyarakat,” ujar Abdul Hadi.

Anggota dewan dari Fraksi PKS ini menekankan bahwa kedua kementerian ini merupakan tulang punggung dalam upaya meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan rakyat, sejalan dengan visi besar Indonesia Emas 2045.

Dengan sinergi yang baik, diharapkan target pembangunan infrastruktur dan perumahan rakyat dapat segera direalisasikan.

Abdul Hadi juga menyoroti beberapa pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan oleh kedua kementerian untuk mewujudkan Asta Cita Presiden Prabowo, di antaranya percepatan pembangunan infrastruktur strategis nasional, penyediaan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah, pengurangan backlog perumahan, serta pengembangan kawasan permukiman yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

“Ada sejumlah tantangan besar yang harus dihadapi oleh Kementerian PU dan PKP, termasuk percepatan pembangunan jalan yang menghubungkan berbagai daerah, penyediaan air bersih, sanitasi yang layak, serta perumahan terjangkau bagi masyarakat. Kolaborasi yang kuat antara kementerian dan DPR RI sangat diperlukan untuk mengatasi kendala di lapangan dan memastikan program berjalan sesuai target,” tambah Politisi PKS asal Lombok ini.

Pelantikan pejabat di Kementerian PU dilakukan oleh Menteri PU, Dody Hanggodo, pada Senin 20 Januari 2025 di Auditorium Kementerian PU. Pada hari yang sama, Menteri PKP, Maruarar Sirait (Ara), juga melantik sejumlah pejabat Kementerian PKP di Pendopo Kementerian PU, Jakarta Selatan.

Abdul Hadi menegaskan bahwa percepatan kinerja di sektor infrastruktur dan perumahan menjadi krusial untuk memenuhi target pembangunan yang telah dicanangkan pemerintah serta dilaksanakan dengan profesional, transparan dan tepat waktu.

Ia berharap adanya kolaborasi yang erat antara kementerian terkait dan DPR RI guna mengawal program pembangunan demi kesejahteraan masyarakat luas.(ris)

Dipengaruhi Cabai dan Bawang Merah, IPH NTB Salah Satu Tertinggi Nasional

0
Seorang pedagang cabai di Pasar Perumnas Kota Mataram pekan kemarin menunjukkan barang jualannya berupa cabai rawit dan cabai merah yang harganya masih tinggi. Cabai rawit dijual 110 ribu per kg. Harga cabai ini kemudian membuat IPH NTB menjadi sangat tinggi (ekbisntb.com/ris)

Lombok(ekbisntb.com) – Indeks Perkembangan Harga (IPH) Provinsi NTB masih terpantau sangat tinggi pada pekan ketiga bulan Januari 2025 ini. Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) per tanggal 19 Januari, IPH NTB berada di angka 7,8 persen. Angka ini berada di nomor dua tertinggi secara nasional setelah Bali yang berada di angka 8,01 persen.

IPH adalah salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur inflasi atau sebagai proxy inflasi. IPH menggambarkan perkembangan harga bahan pangan pada 20 komoditas. Indeks ini digunakan untuk membantu pemerintah dalam mengendalikan inflasi dan menjaga kestabilan harga bahan pangan.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) M Tito Karnavian mengatakan, daerah dengan IPH yang masih tinggi seperti Bali dan NTB kemungkinan dipengaruhi oleh aktivitas pariwisata, mengingat daerah-daerah ini menjadi tujuan berwisata domestik dan mancanegara.

“Mungkin karena masih jadi tujuan wisata, apalagi minggu depan tanggal 24-29 ada libur panjang, yang pasti ada pergerseran aktivitas masyarakat,” kata Mendagri dalam Rakor Pengendalian Inflasi yang berlangsung secara hibrid, Senin 20 Januari 2025.

Kemudian di antara jajaran kabupaten se Indonesia, Kabupaten Lombok Tengah menempati posisi pertama sebagai daerah dengan IPH tertinggi yaitu 11,76 persen. Kabupaten Lombok Utara, Sumbawa Barat dan Kabupaten Bima juga masuk dalam jajaran 10 daerah dengan IPH tertinggi nasional di pekan ketiga Januari 2025.

Sementara itu Plt Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, IPH Provinsi NTB pada pekan ke tiga Januari 2025 dipengaruhi oleh tiga komoditas utama yaitu cabai merah, cabai rawit dan bawang merah. Selain karena permintaan masyarakat setempat, hal ini juga dipengaruhi oleh kebutuhan wisatawan pada momen Nataru yang masih berdampak hingga saat ini.

“Dengan kenaikan permintaan akibat liburan akhir tahun masih terus berlanjut dampaknya. Kemudian nanti pada saat libur panjang tanggal 24 – 29 Januari, kelihatannya akan memberikan permintaan terhadap barang kebutuhan pokok akibat akan tingginya wisatawan di destinasi utama kita yaitu Bali dan Nusa Tenggara Barat,” katanya.

Sebelumnya, Kepala BPS NTB Wahyudin juga mengatakan, komoditas yang banyak dibutuhkan oleh masyarakat kemudian harganya naik berkali lipat, hal itu akan mempengaruhi angka inflasi di daerah. Terlebih untuk komoditas cabai merah pada bulan Desember kemarin, BPS mencatat komoditas ini menjadi salah satu komoditas yang cukup dominan memberi andil inflasi bulan ke bulan (m-to-m) yaitu sebesar 0,06 persen.

“Cabai merah, indikasinya sudah naik, 0,06 persen pengaruhnya. Ini juga akan naik lagi kemungkinan. Namun mudah-mudahan tidak sampai satu koma sekian persen inflasi bulan ke bulan ini,” katanya.

Untuk diketahui, ingkat inflasi month to month (m-to-m) Provinsi NTB bulan Desember 2024 sebesar 0,46 persen. Beberapa komoditas yang menyumbang inflasi seperti ikan layang/ikan benggol 0,09 persen, bawang merah 0,06 persen, cumi-cumi 0,06 persen, cabai merah 0,06 persen dan daging ayam ras 0,04 persen.(ris)

Fasilitas Pengolahan Batuan Emas Tanpa Merkuri di KSB Selesai Dibangun

0
Mars Anugerainsyah(ekbisntb.com/ist)

Taliwang (ekbisntb.com) – Proses pembangunan fasilitas pengelolaan batuan emas tanpa merkuri di Kabupaten Sumbawa Barat ternyata telah seleeai.

Fasilitas yang ditempatkan di Desa Seloto, Kecamatan Taliwang itu saat ini tengah ditinjau oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) RI selaku empunya program sebelum kemudian diserahkan pemanfaatannya kepada Pemda KSB dibawah kendali Dinas Lingkungan Hidup (DLH) setempat.

“Sekarang tim Kementerian KLHK sedang di lapangan mengecek fasilitas itu,” kata Kepala DLH KSB, Mars Anugerainsyah, Selasa 21 Januari 2025.

Bantuan fasilitas pengelolaan batuan emas tanpa merkuri itu tidak mudah didapatkan KSB. Menurut Mars,bantuan itu diperjuangkan sejak tahun 2023 lalu bahkan Kementerian LHK RI sebelumnya harus melakukan beberapa kali tinjauan lapangan. “Terakhir April 2024 kami tandatangani PKS-nya, baru kemudian kami bisa pastikan progam itu kita dapatkan,” papar Mars.

Ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi Pemda KSB untuk mendapatkan program tersebut. Selain menyediakan lahan, lokasi pembangunan harus berada dalam kawasan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR). “Kebetulan saat itu kita sudah usulkan WPR dan salah satu yang disetujui blok WPR Seloto. Makanya kita tempatkan di sana,” sebutnya.

Program Kementerian LHK ini adalah bagian dari pelaksanaan Program Prioritas Nasional Tahun 2024 tentang penghapusan penggunaan merkuri di lokasi pertambangan emas skala kecil di Indonesia. Dan penyelenggarannya dilakukan melaluo Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri (RAN-PPM).

Dikatakan Mars, menindaklanjuti hal itu Pemda KSB juga telah menyusun rencana yang sama di tingkat daerah sejak tahun lalu. “Itu bagian dari komitmen kita mendorong penyelenggaraan pertambangan yang bertanggung jawab terhadap lingkungan,” cetusnya.

Lebih jauh ditanya mengenai pemanfaatan fasilitas pengelolaan batuan emas tanpa merkuri itu. Mars menyebut, Kementerian LHK nantinya akan menyerahkan kepada DLH KSB. Selanjutnya akan ditunjuk pengelolanya dari pihak masyarakat yang sebelumnya akan diberikan pendampingan dan pelatihan dari kementerian langsung. “Nanti bisa berbentuk koperasi badan hukumnya. Dan mereka tidak sembarang mengelola batuan karena harus yang berasal dari kawasan tambang rakyat,” tandasnya seraya mengungkap cara kerja fasilitas pengelolaan batuan emas tanpa merkuri itu.

“Cara kerja fasilitas itu tetap memakai bahan kimia ya, tapi bukan merkuri tapi sianida dan itu telah dipastikan aman bagi lingkungan setelah melalui pemrosesan panjang,” imbuh Mars. (bug)

Pembangunan Pabrik Susu Sapi Perah di NTB Tanpa Kepastian

0
Muhammad Riadi(ekbisntb.com/era)

Lombok(ekbisntb.com) – Pembangunan pabrik susu sapi perah di Provinsi Nusa Tenggara Barat masih diwarnai ketidakpastian. Pasalnya, pengajuan pembangunan pabrik sapi di NTB belum menjadi prioritas Kementerian akibat kurangnya anggaran.

Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewah Provinsi (Disnakkeswan) NTB, Muhammad Riadi, SP, M.Ec.Dev., menyatakan kemungkinan pembangunan pabrik sapi ini akan terealisasi ketika kondisi fiskal sudah mencukupi.

“Anggaran Kementerian kurang, jadi ini belum menjadi prioritas. Sehingga kemungkinan nanti kalau ada anggaran kemungkinan bisa dilaksanakan,” ujarnya kepada Ekbis NTB.

Dikatakan, Pemprov NTB sudah mengusulkan sebanyak 2000 sapi susu perah untuk didatangkan ke NTB. Sebab, sebelum membangun pabrik, perlu dibangun ekosistem sapi perah tersebut terlebih dahulu.

Riadi mengatakan, usulan tersebut belum diterima di tahun ini oleh pusat akibat tidak adanya anggaran. “Namanya kita minta, kalau ada uangnya kita dikasih, kalau tidak ada yaa kita sabar. Sampai sekarang anggaran 2025 ini kan belum ada,” katanya.

Sebelumnya, Pemprov NTB berencana akan membangun industry peternakan sapi perah untuk menunjang program unggulan Presiden Prabowo Subianto di daerah, Makan Bergizi Gratis.

Disebutkan, karena program ini menyasar 1,7 juta orang di NTB sendiri, sehingga kebutuhan akan sapi termasuk dengan susu sapi segar menjadi kebutuhan pokok.

Niatnya, industri peternakan sapi perah dan sapi potong ini diperkirakan akan dibangun di daerah dingin dan banyak air, yaitu kawasan lereng Rinjani, seperti Sembalun, Suela, Batukliang Utara, Timba Nuh, Kotaraja, Tetebatu. Hal ini karena sapi perah memerlukan cuaca yang sejuk serta tidak boleh kekurangan air agar dapat menghasilkan susu yang berkualitas.

Sembalun dicanangkan akan menjadi lokasi sentra produksi susu sapi perah karena daerah ini memenuhi syarat pengembangan sapi perah, seperti kondisi geografis dan sumber daya air yang ideal untuk pengembangan sapi perah.

Rencananya, untuk kebutuhan sapi, NTB akan mengimpor sapi perah dari Brazil, karena berdasarkan iklim dan cuaca, negara ini hampir mirip dengan NTB.(era)

Program Satu Juta Hektar, Lobar Tanam Jagung Serentak Dukung Program Swasembada Pangan 2025

0
Forkopimda Lobar bersama pihak terkait melakukan penanaman jagung serentak di Dusun Mekar Sari, Desa Sekotong Barat, Kecamatan Sekotong, Selasa 21 Januari 2025. (ekbisntb.com/ist)

Lombok(ekbisntb.com) – Berbagai pihak terdiri dari Polri bersama Pemkab Lombok Barat (Lobar) dan Kementerian Pertanian (Kementan) RI menginisiasi Gerakan Penanaman Jagung Serentak 1 juta hektar. Kegiatan untuk mendukung gerakan satu juta hektar tanaman jagung guna mewujudkan program ketahanan pangan ini melibatkan Gapki, Perhutani, Inhutani, pihak swasta, dan para petani swadaya.

Gerakan penanaman jagung pun dilakukan serentak di sejumlah daerah, salah satunya di Dusun Mekar Sari, Desa Sekotong Barat, Kecamatan Sekotong, Selasa 21 Januari 2025. Gerakan ini merupakan bagian dari upaya mendukung program swasembada pangan nasional yang dicanangkan pemerintah untuk tahun 2025.

Penanaman dilakukan pada hamparan lahan pertanian di daerah tersebut dihadiri sejumlah tokoh penting. Hadir Penjabat (Pj) Bupati Lobar, H. Ilham, S.Pd., M.Pd., dan Ketua DPRD Lobar, Lalu Ivan Indaryadi. Kapolres Lobar, AKBP I Komang Sarjana, S.I.K., S.H., juga turut hadir bersama Pabung Kodim 1606 Mataram, Letkol Inf Abdul Haris, S.H., M.H. Perwakilan dari Kejaksaan Negeri Mataram dan jajaran Kepala Dinas terkait di lingkungan Pemkab Lobar juga mengikuti acara ini.

Pada kesempatan itu Kapolres Lobar AKBP Komang Sarjana menekankan pentingnya ketahanan pangan sebagai pilar utama stabilitas dan kesejahteraan masyarakat. “Sebagai wilayah dengan potensi sumber daya alam yang besar, kita memiliki tanggung jawab bersama untuk mengoptimalkan potensi tersebut. Demi menciptakan kemandirian pangan, mengurangi ketergantungan impor, dan meningkatkan kesejahteraan petani lokal,” ungkapnya.

Ia menegaskan kegiatan penanaman jagung serentak ini merupakan implementasi program Asta Cita dari arahan Presiden RI. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk aparat keamanan, untuk turut serta menjaga stabilitas pangan nasional. “Saya berharap kegiatan ini tidak berhenti di sini tetapi menjadi awal dari gerakan berkelanjutan dalam membangun ketahanan pangan,” lanjutnya.

Lebih lanjut, Kapolres Lobar menegaskan pula komitmen Polri melalui peran Bhabinkamtibmas untuk terus mendukung berbagai program ketahanan pangan. “Sebagai mitra pemerintah, Polri melalui peran Bhabinkamtibmas akan terus mendukung berbagai program ketahanan pangan. Termasuk mendampingi masyarakat dan pemerintah desa dalam memanfaatkan 20% Dana Desa untuk ketahanan pangan. Kami akan memastikan program ini berjalan efektif, transparan, dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat,” tegasnya.

Pemkab Lobar memberikan apresiasi tinggi terhadap inisiatif ini. Pj. Bupati Lobar H. Ilham, menyampaikan apresiasi kepada Polri, khususnya Polres Lobar, atas dukungannya terhadap program swasembada pangan. “Alhamdulillah, hari ini kita dapat melaksanakan mandat Presiden RI swasembada pangan sebagai salah satu roda untuk bertahan pada globalisasi. Oleh karena itu, semua elemen bangsa untuk saling mengajak meningkatkan lahan dan pengelolaan ketahanan pangan,” ujar Pj. Bupati.

Kegiatan ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan jagung yang prediksinya meningkat di tahun mendatang. Pj. Bupati juga menyinggung keberhasilan Lobar dalam menjaga stabilitas inflasi.

“Berkaitan dengan inflasi, alhamdulillah Kabupaten Lombok Barat tidak termasuk 10 besar. Yang mana ini adalah kesuksesan besar bersama TNI-Polri. Harapannya, kita dapat meningkatkan produksi dan menekan inflasi menjelang Bulan Puasa di berbagai jenis bahan pokok,” tegasnya. (her)