Beranda blog Halaman 703

Agroforestry Perhutanan Sosial, Pemerintah Perkuat Ketahanan Pangan

0
Direktur Jenderal PDASRH Dyah Murtiningsih bersama Pj. Gubernur NTB, Hassanudin melakukan penanaman pohon buah di lokasi Hutan Tanaman Rakyat KSU Makmur Bersama Desa Kabul, Kecamatan Praya Barat Daya yang merupakan wilayah kerja Balai PSKL Wilayah Bali dan Nusa Tenggara.(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Kementerian Kehutanan berkolaborasi dengan Kementerian Pertanian serta Perum Perhutani melaksanakan Penanaman Serentak Agroforestry Pangan dengan mengintegrasikan tanaman Padi Lahan Kering dengan Tanaman Serbaguna (Multi-Purpose Tree Species/MPTS) dengan pola agroforestry.

Kegiatan ini merupakan bagian dari optimalisasi pemanfaatan kawasan hutan secara berkelanjutan yang dilakukan dengan pendekatan pola agroforestry, yaitu dengan mengintegrasikan tanaman pertanian dengan tanaman kehutanan untuk mencapai manfaat ekologis, ekonomi, dan sosial.

Penanaman dilakukan secara serentak, Selasa, 4 Februari 2025 oleh Menteri Pertanian RI, Andi Amran Sulaiman, bersama Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni berpusat di areal Hutan Kemasyarakatan KTH Tani Jaya 4, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat, yang merupakan wilayah kerja Balai PSKL Wilayah Jawa dengan luas penamanan ± 5 Ha.

Diikuti serentak secara virtual pada 6 lokasi Balai PSKL, yaitu di Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung seluas ± 10 Ha; Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi NTB seluas ± 10 Ha; Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan seluas ± 1 Ha; Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan seluas ± 1 Ha; Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara seluas ± 5 Ha.

Oleh Perum Perhutani, penanaman serentak diikuti juga di 3 regional wilayah kerja Perum Perhutani, yaitu di Divre Perhutani Jawa Barat Banten di KPH Sumedang seluas ± 3 Ha; Divre Perhutani Jawa Tengah di KPH Randublatung seluas ± 2 Ha; Divre Perhutani Jawa Timur di KPH Bojonegoro seluas ± 2 Ha.

Selain itu juga penanaman serentak dilakukan di lokasi 17 Provinsi yang tersebar di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, dan Sulawesi Barat dan Bali. Secara keseluruhan, terdapat 26 titik lokasi penanaman di seluruh Indonesia yang akan dilaksanakan kegiatan penanaman agroforestry pangan secara serentak.

Sementara itu, penanaman di Provinsi NTB dilakukan oleh Direktur Jenderal PDASRH Dyah Murtiningsih dan Direktur PKTHA , Julmansyah dari Kementerian Kehutanan bersama Pj. Gubernur NTB, Hassanuddin, beserta Forkopimda Provinsi NTB dan Kabupaten Lombok Tengah di lokasi Hutan Tanaman Rakyat KSU Makmur Bersama Desa Kabul, Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang merupakan wilayah kerja Balai PSKL Wilayah Bali dan Nusa Tenggara.

Selain penanaman padi gogo juga dilakukan penanaman bibit MPTS yang merupakan bantuan dari BPDAS Dodokan Moyosari sebanyak 2000 batang yang terdiri dari bibit Nangka okulasi 200 batang, bibit jambu kristal 25, bibit alpukat 200 batang, bibit mangga okulasi 200 batang, bibit kelengkeng okulasi 200 batang, bibit kemiri 675 batang dan bibit mangga generatif 500 batang.

Menteri Kehutanan RI, Raja Juli Antoni menyampaikan, tujuan utama kegiatan ini adalah meningkatkan produktivitas lahan, memperkuat ketahanan pangan, serta mendukung kesejahteraan masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan. Pengembangan dengan pola agroforestry juga dapat menjadi solusi adaptif dan mitigatif yang efektif untuk mendukung ketahanan pangan.

“Ketahanan pangan bukan hanya tentang ketersediaan bahan pangan, tetapi juga tentang pengelolaan sumber daya alam yang bijak dan berkelanjutan. Dengan integrasi antara pertanian dan kehutanan, kita dapat memaksimalkan produktivitas lahan, mendukung kesejahteraan masyarakat, dan melindungi ekosistem,” jelas Menteri.

Berdasarkan hasil analisis kesesuaian lahan, Kementerian Kehutanan melalui program perhutanan sosial bersama dengan Kementerian Pertanian menargetkan pengembangan agroforestry untuk tanaman pangan seluas ± 1,9 juta hektar.

Dari luasan tersebut, terdapat areal yang sesuai untuk komoditas padi lahan kering seluas ± 389.406 hektar. Sehingga, jika ditambahkan potensi pada areal Perhutani maka terdapat potensi areal untuk pengembangan padi lahan kering seluas ± 419.462,37 hektar. Untuk rencana pengembangan penanaman serentak yang dilaksanakan pada tahap pertama adalah seluas ± 111.176,18 hektar di 6 lokasi Balai PSKL seluruh Indonesia.

Kegiatan penanaman agroforestry pangan serentak ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang untuk mendukung ketahanan pangan nasional dan memperkuat posisi Indonesia sebagai negara dengan ketahanan pangan yang kokoh dan mandiri, sekaligus sebagai wujud komitmen pemerintah untuk menjadikan hutan melalui pengembangan agroforestry sebagai cadangan pangan agroforestry.

Dengan demikian, hutan tidak hanya memberikan manfaat ekologi, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang berimbang demi pengelolaan hutan berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Program Perhutanan Sosial merupakan salah satu dari kebijakan pemerataan ekonomi sekaligus program prioritas nasional, telah mendorong masyarakat untuk mendapatkan akses legal pengelolaan kawasan hutan, kesempatan berusaha dan peningkatan kapasitas yang diberikan selama 35 tahun kepada Masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan dalam bentuk Kelompok yang dikenal dengan Kelompok Perhutanan Sosial (KPS).

Secara nasional, akses kelola perhutanan sosial telah mencapai ± 8,3 juta hektar dengan 11.009 unit SK yang melibatkan ± 1,4 juta lebih Kepala Keluarga (KK) yang tersebar di seluruh Provinsi di Indonesia kecuali DKI Jakarta.

Dari Kelompok Perhutanan Sosial yang telah mendapatkan SK Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial tersebut membentuk unit bisnis Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) berdasarkan komoditas berupa Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan Jasa Lingkungan.

Saat ini, telah terbentuk KUPS sebanyak 14.812 KUPS dengan 116 komoditas yang terdiri dari Hasil Hutan Bukan Kayu sebanyak 82,47% yang diantaranya terdapat 5% komoditas tanaman pangan, Jasa Lingkungan sebanyak 13,98%, dan Hasil Hutan Kayu sebanyak 3,55%.

Dengan pemberian akses kelola Perhutanan Sosial, Masyarakat dapat mengelola dan memanfaatkan areal dengan tidak terlepas dari tiga aspek pengelolaan yaitu kelola sosial, kelola kawasan dan kelola usaha.

“Perhutanan Sosial memainkan peran kunci dalam menciptakan kemandirian pangan masyarakat sekaligus menjaga kelestarian hutan”, tandas Menteri Kehutanan.

Sementara itu, Direktur Jenderal PDASRH Dyah Murtiningsih di NTB mengharapkan agar kegiatan ini menjadi momentum untuk menuju masa depan yang lebih baik dengan semangat gotong royong, serta membawa manfaat besar bagi bangsa dan negara, khususnya dalam mewujudkan kesuburan hutan dan ketahanan pangan.

Ia juga mengungkapkan bahwa secara nasional, terdapat 14.800 Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) yang mengelola sekitar 100 jenis komoditas, termasuk hasil hutan kayu dan non-kayu. Bahkan, NTB telah berhasil mengekspor komoditas kemiri ke Abu Dhabi yang difasilitasi Bank Indonesia.

Penjabat (PJ) Gubernur NTB, Hasanudin menyatakan bahwa program agroforestri pangan harus terus diperluas guna menjaga kelestarian lingkungan sekaligus meningkatkan produktivitas lahan.

“Kalau bisa jangan di 3.000 hektar, lebih dari itu. Kami di daerah mendukung program ketahanan pangan nasional, dan akan kami kawal serta evaluasi secara berkala pelaksanaan program ini di daerah,” tandasanya.

Sebagai bagian dari kegiatan ini, dilakukan penyerahan bibit secara simbolis kepada Kelompok Tani Makmur Jaya di Desa Kabul, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah. Bibit yang diserahkan meliputi 676 bibit kemiri serta 1.758 bibit kelengkeng, mangga, alpukat, dan jambu kristal. Selain itu, juga ditanam varietas padi lahan kering jenis IPB sebagai bagian dari strategi ketahanan pangan.(bul)

Pemprov NTB Salurkan Beras CBPD untuk Korban Banjir di Bima

0
H. Abdul Azis, SH.,MH(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) melalui Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTB menyalurkan bantuan beras sebanyak 3 ton dari Cadangan Beras Pemerintah Daerah Provinsi (CBPD) untuk korban banjir di Kabupaten Bima. Bantuan ini akan diserahkan langsung oleh Penjabat (Pj) Gubernur NTB, Hassanudin, kepada pemerintah daerah setempat pada Rabu, 5 Februari 2025.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTB, Abdul Azis, SH.,MH di Mataram, Selasa, 4 Februari 2024 menyampaikan, bahwa CBPD disiapkan untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana alam dan memastikan ketersediaan pangan bagi mereka.

“Beras ini merupakan bentuk kepedulian dan tanggung jawab pemerintah dalam menangani kebutuhan warga yang terdampak banjir. Bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban masyarakat,” ujarnya.

Karena itulah, sangat pentingnya pemerintah kabupaten/kota juga menyiapkan cadangan pangan yang sama sebagai benteng pertahanan pertama dalam menjaga ketahanan pangan saat terjadi bencana.

“Jangan hanya provinsi yang memiliki cadangan, tetapi setiap daerah juga harus menyiapkan stok pangan agar bisa segera membantu warganya saat terjadi bencana,” tambahnya.

Dengan memperkuat cadangan pangan, kabupaten/kota dapat Menjaga Stabilitas Harga: Ketika pasokan pangan mencukupi, fluktuasi harga akibat musim panen atau permintaan yang tinggi dapat diredam. Ini sangat penting untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama kelompok rentan.

Menghadapi Krisis: Bencana alam, konflik, atau gangguan pasokan global dapat mengancam ketersediaan pangan. Cadangan pangan yang memadai akan menjadi jaring pengaman bagi masyarakat ketika terjadi krisis.

Meningkatkan Kemandirian: Dengan mengandalkan produksi lokal, daerah menjadi lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan pangan. Hal ini mengurangi ketergantungan pada impor dan memperkuat ekonomi daerah.

Mendukung Petani: Cadangan pangan yang dikelola dengan baik dapat menjamin harga jual yang stabil bagi petani. Ini memberikan kepastian ekonomi bagi mereka dan mendorong peningkatan produksi.

Ada beberapa langkah yang dapat dilakukan oleh kabupaten/kota untuk memperkuat cadangan pangan. Diantaranya, dengan meningkatkan produksi lokal seperti, mendukung program intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian, memfasilitasi akses petani terhadap teknologi pertanian modern, membuka lahan baru yang potensial untuk pertanian.

Peningkatan Kualitas Infrastruktur bisa dilakukan dengan membangun dan memperbaiki jaringan irigasi. Menyediakan sarana penyimpanan yang memadai. Membangun jalan akses ke daerah pertanian.

Diversifikasi Produk, yaitu mendorong petani untuk menanam berbagai jenis tanaman pangan. Mengembangkan produk olahan dari hasil pertanian.

“Dan yang paling simpel, kabupaten / kota harus memperioritaskan anggaran daerahnya untuk cadangan pangan. Sewaktu-waktu dapat dikeluarkan ketika terjadi bencana, atau disaat harga beras tinggi,” ujarnya.(bul)

PT. ESL dan Autore Saling Klaim Hak Kelola Perairan Sekaroh

0
Komisaris PT. ESL, I Gusti Putu Ekadana bersama Direktur Utama PT. ESL, Jhon Higson menyampaikan komitmennya untuk terus mengelola kawasan darat dan laut yang di wilayah Sekaroh, sebagaimana izin-izin yang diterimanya dari pemerintah, sejak lebih dari 10 tahun lalu.(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Dua perusahaan dari modal asing saling klaim atas pengelolaan perairan Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur. Dua perusahaan tersebut adalah PT. Eco Solutions Lombok (ESL) dan perusahaan budidaya mutiara, PT. Autore Pearl Culture. Kedua perusahaan ini masing-masing merasa memiliki hak pengelolaan di Desa Sekaroh.

Komisaris PT. ESL, I Gusti Putu Ekadana bersama Direktur Utama PT. ESL, Jhon Higson menyampaikan komitmennya untuk mengelola kawasan darat dan laut yang di wilayah Sekaroh, sebagaimana izin-izin yang diterimanya dari pemerintah, sejak lebih dari 10 tahun lalu.

Ekadana menyamapaikan kisah, pada tahun 2010, PT. ESL diundang Pemkab Lotim untuk berinvestasi pada sektor pariwisata dengan konsep kelestarian lingkungan.

“Izin yang diberikan saat itu jelas, 90 persen untuk pemulihan hutan dan 10 persen untuk pariwisata. Bahkan Dubes Swedia mengatakan proyek ini akan menjadi cermin kecil bagi dunia dalam pengelolaan hutan yang terancam,” kata Ekadana, Sabtu, 1 Januari 2025.

Izin PT. ESL resmi keluar pada 2013, namun perubahan kepemimpinan di Lombok Timur kerap kali menghambat kelanjutan investasi. Bahkan, tiba-tiba muncul 33 sertifikat di kawasan hutan lindung yang kemudian dibatalkan setelah diproses secara hukum. Namun, selama proses itu, hutan Sekaroh berubah menjadi lahan jagung akibat eksploitasi.

Dalam perjalanannya, kawasan yang sebelumnya diperuntukkan sebagai ruang pariwisata termasuk perairannya tiba-tiba berubah menjadi area budidaya mutiara oleh PT. Autore.

“Padahal, kami mengurus izin sesuai aturan, tetapi tiba-tiba kenapa muncul rekomendasi operasi untuk Autore. Ini menjadi citra yang tidak baik bagi investor,” katanya.

PT. ESL telah menginvestasikan sekitar 6 juta dolar AS atau sekitar Rp90 miliar (1 USD = Rp15.000) untuk pembangunan dan operasional sampai saat ini di Sekaroh. Belum termasuk rencana pembangunan vila bertaraf internasional di kawasan tersebut. Namun, berbagai kendala mulai dari perizinan hingga dugaan konspirasi menghambat kelangsungan proyek ini.

Ekadana menegaskan bahwa langkah hukum akan terus ditempuh jika pemerintah tidak segera mengambil keputusan tegas terhadap PT. Autore. Karena dianggap pemerintah melakukan pembiaran kepada Autore yang melakukan aktivitas budidaya pada kawasan yang notabenenya dikelola oleh PT. ESL. Dianggap sebagai pemberian hak diatas hak.

“Kami mendesak pemerintah untuk tidak berlarut-larut dalam masalah ini. Kami juga sudah sampaikan kepada pak Sekda (Sekda NTB : Lalu. Gita). Jika dibiarkan, wibawa pemerintah daerah akan terancam dan citra investasi Lombok Timur menjadi buruk,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan bahwa pelanggaran tata ruang yang dibiarkan dapat berdampak hukum bagi para pemangku kebijakan.

Terpisah, Seno dari PT. Autore menegaskan, kegiatan usaha budidaya yang selama ini dilakukan, khususnya di perairan Sekaroh, perusahaan sudah berupaya untuk patuh dan mengikuti ketentuan perizinan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Kegiatan budidaya yang dilaksanakan berdasarkan persetujuan serta rekomendasi tertulis yang telah didapatkan dari Dinas Perikanan Lombok Timur dan Bupati Lombok Timur sejak tanggal 30 September 2010 serta dukungan yang diberikan oleh masyarakat desa sekitar antara lain melalui surat Dukungan Masyarakat Nelayan Desa Pulau Maringkik pada 11 Oktober 2012.

Selanjutnya, dengan terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja, PT. APC saat ini sedang melakukan penyesuaian perizinan sebagaimana dipersyaratkan, pengurusan perizinan sejak Agustus 2024, dan saat ini sedang menunggu persetujuan dari instansi terkait.

“Untuk izin darat ESL kami tidak tau, kalau untuk izin laut, berdasarkan pertemuan terakhir dalam rangka penilaian teknis oleh KKP pusat dan BPSPL Denpasar, izin PKKPR PT. Autore sudah dinyatakan lengkap, sedangkan perizinan ESL ditolak. Setau kami, izin laut ESL belum pernah punya, jadi mereka baru kali ini mengajukan PKKPRLnya,” demikian Seno.

Sementara itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB, Muslim, ST.M.Si menegaskan, tidak boleh ada pihak yang mengkalim ruang laut, selama belum terbit izinnya dari Kementerian Kelautan Perikanan (KKP).

“Kami tidak berpihak kepada siapapun, mau ESL, mau Autore. Atau siapapun. Karena semua pihak memiliki hak yang sama. Sepanjang mereka mengajukan permohonan pemanfaatan ruang laut. Nanti KKP akan turun melakukan verifikasi. Silakan saja ajukan kebutuhannya ke KKP,” demikian Muslim.(bul)

Pangkalan LPG 3 Kilogram Khawatir Kehilangan Pelanggan

0
Kebijakan pemerintah pusat melarang pendistribusian Liquefied Petroleum Gas tabung 3 kilogram(ekbisntb.com/cem)

Lombok(ekbisntb.com) – Kebijakan pemerintah pusat melarang pendistribusian Liquefied Petroleum Gas tabung 3 kilogram kepada pengecer menimbulkan persoalan baru. Pangkalan khawatir akan kehilangan pelanggan karena kesulitan menjangkau masyarakat.

Victor Kusnohandoyo, pemilik pangkalan LPG 3 kilogram di Kelurahan Monjok Timur, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram ditemui pada, Selasa 4 Februari 2025 mengatakan, kebijakan pemerintah pusat dalam surat Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor B-570/MG.05/DJM/2025 tanggal 20 Januari 2025 perihal penyesuaian ketentuan pendistribusian LPG 3 kilogram di sub penyalur belum berpengaruh signifikan terhadap ketersedian stok dan gejolak di masyarakat.

Akan tetapi, peraturan ini pasti akan berdampak terhadap hilangnya pelanggan. Menurut Victor, pengecer merupakan ujung tombak pangkalan dalam mendistribusikan bahan bakar tersebut kepada masyarakat. “Kalau harga masih sesuai HET, tetapi kita khawatir akan kehilangan pelanggan,” tuturnya.

Persoalan lainnya adalah jam operasional pangkalan terbatas. Berbeda halnya dengan pengecer bisa melayani masyarakat setiap waktu. Victor menyebutkan bahwa kendala lainnya adalah pangkalan sulit menjangkau masyarakat yang berada di lokasi padat penduduk, kawasan sempit dan lain sebagainya.

Kalaupun ada kebijakan membentuk sub pangkalan dinilai bisa menjadi solusi, tetapi harus masuk dalam Merchant Apps Pangkalan Pertamina (MAP). “Kalau kami di pangkalan hari minggu atau hari raya libur. Kalau pengecer tetap melayani setiap waktu,” jelasnya. (cem)

Pertamina Pangkas Rantai Distribusi LPG 3 Kg

0
Petugas Pertamina meyiapkan distribusi LPG 3 kilogram ke setiap pangkalan.(ekbisntb.com/ist)

Pontianak (ekbisntb.com) – Pertamina memangkas rantai pasokan distribusi LPG 3 kilogram di mana pembelian hanya dapat dilakukan di Pangkalan Resmi Pertamina, di mana hal ini mulai diterapkan mulai 1 Februari 2025.

“Langkah ini diambil untuk memastikan harga LPG 3 kilogram tetap sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah serta menjamin ketersediaannya bagi masyarakat yang berhak mendapatkan subsidi,” kata Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Heppy Wulansari, Senin 3 Februari 2025.

Ia menjelaskan, kebijakan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk meningkatkan efektivitas distribusi LPG 3 kg bersubsidi.

Dengan meniadakan penjualan melalui pengecer, Pertamina berharap dapat mengurangi potensi penyimpangan distribusi dan memastikan LPG 3 kg benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan.

Heppy Wulansari, menegaskan Pertamina berkomitmen menjalankan kebijakan pemerintah dengan menyiapkan berbagai fasilitas yang mempermudah masyarakat dalam mendapatkan LPG 3 kg. Salah satu langkah yang dilakukan adalah menyediakan akses informasi titik pangkalan resmi melalui https://subsiditepatlpg.mypertamina.id/infolpg3kg atau melalui Call Centre 135.

“Kami memastikan masyarakat dapat dengan mudah menemukan pangkalan LPG 3 kg terdekat dengan mengakses tautan yang telah disediakan. Selain itu, masyarakat juga bisa mendapatkan informasi langsung dengan menghubungi Call Centre 135,” tuturnya.

Selain memastikan distribusi lebih tepat sasaran, kebijakan ini juga memberikan keuntungan bagi masyarakat karena harga LPG 3 kg di pangkalan resmi lebih stabil dan sesuai dengan HET yang telah ditetapkan pemerintah daerah.

“Pembelian langsung di pangkalan resmi memberikan kepastian harga yang lebih terjangkau dibandingkan dengan pengecer, sehingga masyarakat tidak terbebani dengan harga yang melambung tinggi,” tambah Heppy.

Tidak hanya itu, masyarakat juga lebih terjamin dalam hal takaran dan kualitas. Di pangkalan resmi, LPG 3 kg disediakan dengan timbangan yang dapat digunakan untuk memastikan berat isi tabung sesuai standar.

Meskipun kebijakan ini menghapus peran pengecer dalam rantai distribusi, Pertamina tetap membuka peluang bagi pengecer yang ingin bergabung sebagai pangkalan resmi.

“Bagi pengecer yang ingin tetap berjualan, mereka bisa mengajukan permohonan untuk menjadi pangkalan resmi setelah memenuhi ketentuan yang berlaku,” kata Heppy.

Dengan memangkas rantai distribusi, Pertamina berharap LPG 3 kg dapat lebih tepat sasaran serta mengurangi potensi penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berhak menerima subsidi.

Selain itu, kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi distribusi LPG 3 kg serta mendukung ketahanan energi rumah tangga yang lebih baik, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

“Dengan sistem yang lebih terstruktur dan terpantau, kami berharap masyarakat bisa mendapatkan LPG 3 kg dengan lebih mudah, lebih murah, dan lebih terjamin kualitasnya,” tutup Heppy. (ant)

Bertambah Jumlah Armada Beroperasi di BIZAM, Pilihan Transportasi di Bandara Makin Beragam

0
BIZAM tambah altenatif moda transportasi darat bagi penumpang di bandara yang saat ini berjumlah 169 armada. (ekbisntb.com/kir)

Lombok(ekbisntb.com) – Jumlah armada angkutan yang beroperasi di Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid (BIZAM) saat ini tercatat sebanyak seratusan lebih. Termasuk di dalamnya 10 bus Damri. Banyaknya armada angkutan yang tersedia tersebut kian memudahkan para penumpang dan pengguna jasa bandara dalam memperoleh alat transportasi darat. Dengan pilihan jenis angkutan yang kian beragam.

Terakhir ada tambahan 15 kendaraan taksi Bluebird yang resmi beroperasi di BIZAM pada 1 Februari 2025 kemarin. “Bandara Lombok telah menambah alternatif pilihan transportasi darat dari bandara dengan hadirnya layanan taksi Bluebird mulai Sabtu 1 Februari 2025 kemarin,” sebut General Manager PT. Angkasa Pura (AP) Indonesia KC Bandara Lombok Barata Singgih Riwahono, dalam keterangnya, Senin 3 Februari 2025 kemarin.

Kehadiran layanan Bluebird tersebut guna memenuhi permintaan pengguna jasa bandara akan adanya pilihan transportasi bandara berbasis argometer. Setelah sebelumnya juga telah hadir pilihan transportasi bandara berbasis aplikasi Grab Car sejak 28 Juni 2021 dan GoCar yang beroperasi sejak 23 Desember 2024 lalu.

Dengan hadirnya layanan Bluebird, Grab Car, dan GoCar tersebut maka layanan jasa transportasi darat di BIZAM saat ini kian lengkap. Dan, itu sejalan dengan komitmen pihaknya untuk terus meningkatkan standar pelayanan BIZAM kepada pengguna jasa. Khususnya yang terkait layanan transportasi darat penghubung bandara. Sehingga bisa meningkatkan daya saing dan nilai tambah bagi armada penyedia layanan transportasi darat di BIZAM.

“Semakin beragamnya pilihan moda transportasi darat resmi di bandara tentu akan semakin meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan transportasi  dari dan menuju ke BIZAM. Sekaligus memastikan kenyamanan dan keamanan penumpang pengguna jasa transportasi serta memudahkan mobilitas masyarakat dan wisatawan yang tiba maupun berangkat dari BIZAM,” imbuhnya.

Dikatakannya, sebagai pengelola BIZAM pihaknya ingin memastikan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan pengguna jasa bandara. Dengan menghadirkan layanan pendukung bandara yang memiliki standar yang baik. Menyesuaikan dengan kebutuhan pengguna jasa bandara itu sendiri. Dan, pada akhirnya bisa mendukung Lombok sebagai destinasi pariwisata serta memberikan dampak kemajuan bagi masyarakat NTB secara lebih luas.

Lalu bagaimana dengan transportasi lokal? Stakholder Relatioan Dept. Head PT. AP Indonesia KC Bandara Lombok Arif Haryanto menegaskan, tetap mendapat prioritas. Bahkan, dari total armada yang beroperasi di BIZAM saat ini sebagian besar merupakan tranportasi lokal yang tergabung dalam asosiasi transporasi lokal yang secara resmi diakui oleh pengelola bandara.

“Disamping masuknya layanan Bluebird, kuota bagi transportasi lokal juga sudah ditambah. Sebanyak 50 armada lagi. Sehingga total armada yang beroperasi melayani jasa angkutan lokal di BIZAM saat ini berjumlah 169 armada,” pungkas Arif.(kir)

Tingkatkan Kunjungan Wisman, Dispar Lotim akan Gelar “Travel Mart”   

0
Widayat (ekbisntb.com/rus)

Lombok (ekbisntb.com) – Dalam upaya meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara (Wisman) Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Timur (Lotim) akan menggelar Travel Mart dengan menghadirkan buyers dari 100 negara. Kegiatan akan digelar tanggal 10-12 Februari 2025 mendatang.

Demikian dikemukakan Kepala Dinas Pariwisata (Kadispar) Lotim, Widayat menjawab Ekbis NTB di Selong, Senin 3 Februari 2025. Kegiatan ini digelar  bekerjasama dengan asosiasi pengusaha travel seluruh Indonesia.

“100 negara ini antara lain dari Malaysia, Turki, Singapura, Prancis dan negara lainnya serta travel yang ada di seluruh Indonesia,” terang Widayat.

Harapannya, setelah pertemuan tersebut para pembeli ini bisa mendatangkan tamu ke Lotim. Buyer sengaja diundang khusus, karena berpotensi mendatangkan tamu.

Kegiatan travel mart ini diakui kali pertama digelar di Lotim sebagai upaya memperkenalkan Lotim ke kancah dunia. Digelar di awal tahun dengan harapan saat musim wisata, high season pada bulan Juni, Juli, Agustus dan September tahun 2025 ramai tamu datang berwisata ke Lotim. “Ini kami gelar murah meriah dan tepat sasaran,” ucapnya.

Diawali kegiatan di Pringgasela. Bentuk kegiatan di sentra produksi tenun tersebut, para buyers ini bercengkrama dengan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Tidak saja sekadar kunjungan tapi juga bisa membeli produk-produk UMKM. “Kami berharap bukan lagi Rohali (rombongan hanya lihat-lihat), tapi yang kami bidik adalah Rojali (Rombongan jadi beli),” urainya.

Kegiatan akan berlanjut di Taman Raya Lemor Kecamatan Suela. Kegiatan juga temu pelaku wisata dan ada suguhan dulang. Sajian dulang makanan tradisional.

Pada buyers ini kemudian diajak ke Desa Wisata Sapit dan kegiatan terakhir di Sembalun. Akan ada gala dinner dengan Bupati dan Wakil Bupati Lotim terpilih. Diskusi tentang wisata ini akan digelar di Sembalun dengan pelaku wisata Lotim. Wisatawan yang notabenenya juga pelaku wisata internasional ini diberikan kesempatan untuk eksplor Rinjani dengan melakukan kegiatan soft trekking sampai di pos I Rinjani.

Soal data angka kunjungan, tahun 2024 dicatat Dispar Lotim wisatawan ke Lotim sebanyak 111.000 orang. Wisman sebanyak 47 ribu orang. Terbanyak dari Prancis dan Malaysia. Tahun 2025 ini, Dispar Lotim menargetkan khusus Wisman 100 ribu kunjungan.

Keberadaan event MotoGP yang ada di Lombok Tengah katanya tidak terlalu diharapkan oleh Lotim. Pasalnya, sejauh ini angka kunjungan wisatawan sewaktu gelaran balapan motor kelas dunia itu tidak terlalu berpengaruh pada kunjungan ke Lotim.

“Efeknya (MotoGP-red) kecil untuk Lotim, ” imbuhnya. Karena itu, diharapkan pelaku wisata di Lotim memperbanyak atraksi budaya guna memancing minat wisatawan datang.

Ditambahkan, para tamu buyers dari 100 negara itu katanya diwajibkan menginap di Lotim. Meski Lotim belum memiliki hotel kelas bintang, namun diyakini Lotim memiliki homestay yang mudah meriah tapi tidak murahan. Kualitas homestay di Lotim tidak jauh beda dengan hotel berbintang dan diyakinkan sangat aman.

Bersama dengan panitia pada gelaran travel Mart ini sudah dibuatkan kesepakatan agar menginap semuanya di Kabupaten Lotim. Hal ini pun sudah disetujui dan selama hari pelaksanaan kegiatan, semua tamu akan menginap di Lotim. (rus)

Penerbitan Izin Tambang Galian C di Lobar Bakal Dihentikan Sementara

0
Rapat FLLAJ Lobar membahas persoalan galian C yang beroperasi di Lobar dan memberikan dampak negative bagi masyarakat di sekitar lokasi galian C. (ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Penerbitan izin tambang galian C di Lombok Barat (Lobar) dan beberapa daerah akan dilakukan moratorium atau pemberhentian sementara. Langkah ini diambil karena banyaknya galian C di Lobar. Selain itu sebagai upaya penataan pengelolaan dari galian C ini. Sebab diduga banyak galian C beroperasi secara ilegal dan tak kantongi Analisis Dampak Lalu Lintas (Andal Lalin).

Persoalan galian C ini menjadi salah satu  yang dibahas dalam rapat Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan (FLLAJ) yang dipimpin oleh Ketua FLLAJ sekaligus Penjabat (Pj) Kadishub Lobar Fathurrahman didampingi Kabid Perhubungan Darat Dishub Lobar, Shantia Sari Dewi, yang diadakan Jumat (31/2), akhir pekan kemarin. Dalam pertemuan itu berbagai pihak diminta informasi, pendapat dan masukan perihal galian C.

Di mana yang menyeruak dari berbagai masukan, diantaranya perihal izin yang belum jelas Andal Lalin-nya. Mengingat dampak galian C memicu kesukaan jalan kabupaten. Selain itu dampak polusi dan kecelakaan juga dipicu aktivitas pengangkutan galian C. Seperti kasus di Desa Mesanggok, yang menyebabkan warga menggelar aksi protes warga belum lama ini. Hal ini pun telah dilakukan penanganan oleh Pemkab Lobar.

Hal lain, mengenai banyak galian C yang tak berizin. Menurut data yang disampaikan DLH Lobar yang hadir dalam pertemuan itu, ada 22 lokasi berizin sedang-kan diduga terdapat puluhan yang belum mengantongi izin. Kemudian dalam proses izin, tanpa ada pemberitahuan pada masyarakat, sehingga aktivitas Galian C kerap kali diketahui setelah beroperasi.

Selain itu mengemuka agar warga yang ada di wilayah galian C itu diberikan kompensasi agar tidak saja mendapatkan dampak negatif dari aktivitas galian C tersebut. Lemahnya penanganan dari sisi penegakan hukum atau pidana tambang galian C ilegal ini juga menjadi salah satu perhatian dalam pertemuan tersebut.

Atas berbagai persoalan ini, pihak FLLAJ pun menginisiasi perlu dibentuk semacam tim yang terdiri dari berbagai unsur untuk mengontrol dampak galian C. Mulai dari proses izin dengan menerbitkan Andal Lalin kemudian proses pengangkutan di lapangan.

Plt Kadishub Lobar Fathurrahman menyampaikan mengingat dampak dari aktivitas Galian C ini, maka perlu diperketat dari sisi perizinan. Terutama dari sisi kewenangan Dishub, dalam hal Andal Lalin. Sebab sejauh ini diakuinya pihaknya belum pernah diminta semacam kajian atau rekomendasi soal andal lalin izin galian C.

“Selama ini kami tidak pernah diminta untuk semacam kajian atau rekomendasi untuk Andal Lalin ini, padahal dampaknya sangat besar, merusak jalan kabupaten kita,” kata dia.

Izin memang menjadi kewenangan provinsi dan pusat. Namun tentu dari sisi dampak di kabupaten perlu menjadi perhatian serius.

Sementara itu, Kabid Penataan dan Pengawasan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi NTB, Didik Mahmud Gunawan Hadi, mengatakan bahwa pihak DLHK provinsi berencana untuk moratorium izin galian C khusus di Lobar, Loteng dan Lotim. “Kita stop dulu izinnya, karena sudah terlalu banyak,”kata dia.

Pihaknya bersama Dinas ESDM pun akan melakukan kajian, kaitan dengan potensi cukup untuk berapa tahun, karena rata-rata cukup untuk tiap tahun. Sehingga langkah DLHK Provisi akan mengambil langkah menghentikan sementara izin tersebut. Sambil dilakukan penataan pengolaan galian C yang ilegal. Kaitan dengan Galian C ilegal, sesuai ketentuan bisa ditangani secara pidana oleh APH.(her)

KLU Ditarget 1.050 Hektare Areal untuk Padi Gogo

0
Ilustrasi Padi GOGO(ekbisntb.com/tanipedia.co.id)

Lombok (ekbisntb.com) – Kabupaten Lombok Utara (KLU) ditarget menjadi salah satu daerah penghasil padi Gogo mulai tahun 2025 ini. Padi yang identik dengan lahan kering ini dipandang menjadi salah satu alternatif untuk mendukung suksesnya program ketahanan pangan nasional selain jagung.

“Dari pusat kita sudah diarahkan untuk CPCL (pendataan calon petani calon lokasi) lahan kering. Ditarget sekitar 1.050 hektar (ha),” ungkap Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKPPP) KLU, Tresnahadi, S.Pt., Senin 3 Februari 2025.

Menindaklanjuti arahan pemerintah pusat tersebut, DKP3 KLU mengaku masih harus menunggu petunjuk teknis CPCL. Pasalnya, pelaksanaan program ketahanan pangan padi Gogo diperkirakan akan bersinggungan dengan pelaksanaan program ketahanan pangan jagung yang sedang berlangsung.

Tresnahadi juga memperkirakan target areal Padi Gogo tidak akan terpenuhi. Salah satu alasannya, masyarakat petani lahan kering diprediksi akan lebih banyak menanam jagung dengan tingkat keberhasilan tinggi.

Untuk diketahui, padi Gogo adalah padi yang ditanam di lahan kering dan hanya menggunakan air hujan sebagai sumber airnya. Padi jenis ini dikenal cocok ditanam di daerah yang kekurangan air atau tidak memiliki sistem irigasi yang baik.

Padi Gogo memiliki beberapa keunggulan, di antaranya, dapat ditanam di bekas lahan perkebunan, dapat ditanam di daerah bercurah hujan rendah, dapat menjadi solusi untuk meningkatkan produktivitas pangan, dapat menjadi beras kesehatan untuk penderita diabetes, serta, untuk meningkatkan produksi padi Gogo, petani dapat menggunakan varietas unggul yang adaptif terhadap berbagai permasalahan di lahan kering.

“Kita akan usulkan (CPCL) sesuai fakta lapangan. Karena untuk jagung saja di luar eksisting, ditarget hampir 10.000 ha,” tandasnya.

Sebelumnya, Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) Provinsi NTB terus berupaya mempertahankan eksistensi padi gogo di daerah ini. Penanaman padi gogo dikhususkan untuk lahan-lahan kering yang terdapat di beberapa wilayah di NTB, baik di Lombok maupun Pulau Sumbawa.

Sekretaris Distanbun NTB, Ni Nyoman Darmilaswati mengatakan, para petani tetap mempertahankan varietas padi gogo agar tidak punah. Terlebih NTB memiliki sejarah yang panjang terkait kesuksesan padi gogo dalam mengentaskan kelapaaran di daerah ini.

“Kita tetap gencar untuk mempertahankan padi gogo ini jangan sampai punah. Dia tetap ada meskipun sekarang petani lebih suka tanaman (padi-red) Inpari 32, selera pasar yang ditanam biar laku teman-teman petani untuk menjual, namun pagi gogo tetap kami pertahankan,” kata Ni Nyoman Darmilaswati kepada Ekbis NTB, belum lama ini.

Dari data Distanbun NTB, hingga awal Desember 2024, realisasi penanaman padi gogo di NTB seluas 1.897 hektare dari target seluas 2.463 hektare. Varietas padi gogo paling banyak terdapat di Lombok Utara seluas 762 hektare, disusul Lombok Tengah 558 hektare dan Lombok Barat 420 hektare.

Provinsi NTB memiliki historis yang gemilang terkait dengan penanaman padi gogo. Produksi padi di NTB melonjak drastis setelah munculnya bencana kelaparan . Hal ini dibuktikan dengan keberhasilan petani NTB menjadi salah satu penyumbang terbanyak swasembada beras pada 1984. Hal ini merupakan keberhasilan dari sektor pertanian yang membanggakan.

Sistem ini menjadi salah satu kebanggaan Gatot Suherman, Gubernur NTB pada saat itu. Lantaran keberhasilan swasembada pangan di NTB, Gatot Suherman ikut mendampingi Presiden RI kedua, Presiden Soeharto, untuk menghadiri undangan Food Agriculture Organization (FAO) di Roma.(ari/ris)

Inflasi NTB di Januari 0,68 Persen, Emas Perhiasan dan Cabai Rawit Beri Andil Dominan

0
Kepala BPS Provinsi NTB Wahyudin saat menyampaikan berita resmi statistik, Senin 3 Februari 2025 (ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Pada Januari 2025 terjadi inflasi year on year (y-on-y) Provinsi NTB sebesar 0,68 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 106,45. Inflasi y-on-y terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya beberapa indeks kelompok pengeluaran, yang terbesar yaitu kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 8,25 persen.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB Wahyudin mengatakan, kelompok lainnya yang mempengaruhi inflasi yaitu kelompok pendidikan sebesar 3,82 persen, kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 3,05 persen, kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 2,12 persen, kelompok kesehatan sebesar 2,05 persen, kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 2,03 persen.

“Kemudian kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 1,54 persen, kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,48 persen dan kelompok transportasi sebesar 0,29 persen,” kata Wahyudin saat menyampaikan berita statistik yang berlangsung di Kantor BPS NTB, Senin 3 Februari 2025.

Adapun komoditas yang dominan memberikan andil atau sumbangan inflasi y-on-y pada Januari 2025 antara lain emas perhiasan, cabai rawit, akademi/perguruan tinggi, sigaret kretek mesin (SKM), minyak goreng dan belasan komoditas lainnya. Sedangkan komoditas yang memberikan andil/sumbangan deflasi y-on-y, antara lain tarif listrik, beras, tomat, angkutan udara, ikan laying dan lainnya.

Sedangkan dari bulan ke bulan atau month to month (m-to-m) Provinsi bulan Januari 2025 mengalami deflasi sebesar -0,55 persen. Angka ini sekaligus menjadi deflasi terdalam selama 13 bulan terakhir di NTB. Komoditas yang dominan memberikan andil inflasi m-to-m pada Januari 2025, antara lain cabai rawit, cabai merah, terong, sawi hijau, tomat, jagung manis dan lainnya. Adapun komoditas yang memberikan andil deflasi m-to-m, antara lain tarif listrik, cumi-cumi, ikan laying, udang basah, angkutan udara, pisang, dan lainnya.

Wahyudin mengatakan, pada Januari 2025, seluruh wilayah IHK di Provinsi NTB yang berjumlah tiga kabupaten/kota mengalami inflasi y-on-y. Inflasi y-on-y tertinggi terjadi di Kota Mataram sebesar 1,02 persen dengan IHK sebesar 106,29 dan terendah terjadi di Kabupaten Sumbawa sebesar 0,18 persen dengan IHK sebesar 106,83.(ris)