Beranda blog Halaman 811

Penghapusan Utang Nelayan, Dislutkan NTB Tunggu Perintah Resmi Pusat

0
Muslim(ekbisntb/era)

Lombok (ekbisntb.com) – Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) Provinsi Nusa Tenggara Barat, Muslim, ST., MT., mengatakan pihaknya kini sedang menunggu petunjuk resmi dari Pemerintah Pusat terkait dengan penghapusan utang nelayan.

“Kalau kita kan belum mendapat petunjuk resmi dari Kementerian Teknis,” katanya kepada Ekbis NTB, Rabu, 6 November 2024.

Ia menyatakan, untuk mengetahui bagaimana regulasi penghapusan utang nelayan ini nantinya akan dijabarkan dan diturunkan dari Kementerian Perikanan dan Kelautan (KKP). Sampai saat ini, belum ada regulasi dari KKP terkait bagaimana skema penghapusan upah karena PP tersebut baru diteken.

“Kita tunggu KKP yang akan menjabarkan sampai ke bawah,” lanjutnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo telah menertibkan aturan untuk menghapus utang macet pelaku UMKM, nelayan, dan petani Indonesia. Kebijakan tersebut tertuang dalam PP Nomor 47 Tahun 2024 yang diteken pada hari Selasa, 5 November 2024.

Penghapusan utang ini bertujuan untuk membantu para petani, nelayan, dna UMKM untuk meneruskan usaha mereka tanpa perlu memikirkan kredit yang telah dipinjamnya.

Muslim mengaku sembari menunggu petunjuk pusat, NTB sudah memiliki Badan Layanan Umum (BLU) yang berada di bawah naungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang memberikan kemudahan kredit kepada nelayan pelaku usaha perikanan.

BLU ini dikatakan sudah banyak membantu para nelayan, yang mana mereka diberikan pinjaman sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan pendapatan mereka. Pengajuan kredit BLU ini bisa diajukan melalui Bank dan koperasi yang ada di daerah nelayan.

 “BLU di NTB cukup banyak yang difasilitasi. Cuma peunjuk teknis kami belum tau karena baru dibacakan kemarin keputusan dari pak Presiden,” lanjutnya.

Berdasarkan data terakhir yang dikirimkan oleh Muslim, sampai dengan September 2024 total pengajuan kredit nelayan khusus di Pulau Sumbawa mencapai Rp2,8 miliar. Namun realisasi kredit yang bisa diberikan belum mencapai setengahnya, yaitu hanya Rp1,2 miliar.

Sementara untuk nelayan pulau Lombok belum diketahui karena data terkait dengan kredit nelayan di pulau ini belum diberikan. Yang pasti, dengan adanya penghapusan utang para nelayan ini diharapkan dapat membantu para nelayan untuk melanjutkan usaha mereka. (era)

Toilet di Objek Wisata di Lobar Tidak Memadai

0
H Abubakar Abdullah dan Irman Sumantri (ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Beberapa tahun terakhir Dermaga Gili Mas, Lembar,  Lombok Barat (Lobar) menjadi pintu masuk kapal pesiar, dimana puluhan kapal raksasa tersebut singgah membawa para wisatawan asing. Namun potensi besar puluhan ribu tamu kapal pesiar ini masih belum maksimal ditangkap oleh Pemkab Lobar. Masih ada 5 kapal pesiar yang akan singgah hingga Desember 2024.

Pasalnya, masih ada beberapa kendala dialami yang harus dibenahi Pemkab kedepannya. Salah satunya amenitas seperti ketersediaan kamar mandi dan toilet yang memadai sesuai standar bagi tamu asing. Wakil ketua DPRD Lobar H Abubakar Abdullah mengatakan potensi kunjungan wisatawan melalui kapal pesiar sangat luar biasa manfaatnya bagi daerah. Karena kedatangannya tidak kosong, tapi mereka ingin tahu seperti apa Lombok, keunikannya dengan destinasi yang lain. Termasuk kuliner dan atraksinya.

“Kalau ini dikelola dengan baik, bisa ditampilkan kepada seluruh wisatawan yang datang, bisa mendatangkan nilai tambah, bisa menjadi potensi pendapatan bagi warga dan daerah,”kata dia. Kaitan dengan tamu yang datang, ada dari planning travel agen dan mandiri. Sehingga memang kalau ada yang berkunjung ke lokasi yang unik, mungkin dianggap berbeda bagi tamu. Dan ini sebagai bagian diversifikasi produk dari travel agen. Namun tentu ini harus dikelola dengan sebaik mungkin agar menjadi kesan baik bagi wisatawan. ‘’Yang paling penting adalah, kehadiran tamu ini membawa kesan dan pengalaman yang baik,’’ imbuhnya.

Menyoal bagaimana koordinasi antara Pemkab dengan travel agent  mengarahkan wisatawan ke destinasi wisata, pihaknya mendorong Pemkab, Pelindo, travel agent, pelaku wisata dapat menjalankan fungsi fasilitasi. Belum lagi jasa usaha transportasi, kuliner dan lainnya yang perlu ditata dan diatur sedemikan rupa. Semua pihak perlu kolaborasi, pelaku travel agent tidak bisa berjalan sendiri agar bisa mendatangkan benefit kepada masing-masing pihak, termasuk tax atau pajak bagi daerah yang masuk menjadi PAD.

Pihaknya juga mendorong OPD untuk membenahi dan menata kawasan wisata, lebih-lebih itu didatangi oleh kapal pesiar. Sebab menurutnya, persoalan seperti toilet masih menjadi kendala di lapangan. Ia juga mendorong OPD untuk lebih inovatif untuk mempromosikan atau menjual destinasi wisata Lobar. Salah satunya menyiapkan pusat informasi atau TIC (Tourism Information Center) di pelabuhan kapal pesiar Gili Mas Pelindo.

Sementara itu Kepala Bidang Pemasaran Dinas Pariwisata Lombok Barat, Irman Sumantri tak menampik jika kendala dihadapi dari sisi kesiapan amenitas seperti toilet di masing-masing destinasi. Seperti di Narmada, itu kesiapan dari PT Tripat. Kemudian di Lingsar, diakui secara amenitas belum siap. Persoalan amenitas belum memadai ini pun sudah didiskusikan dengan pimpinan OPD. Sebab toilet bagi para tamu asing ini perlu disiapkan toilet duduk.

Hal ini pun juga sudah dievaluasi oleh OPD, termasuk mengajak diskusi dari pihak Asosiasi, mengigat kendala di Narmada dan Lingsar masih kurang memadainya toilet tersebut. Padhal ini sangat vital bagi pengunjung. Kendala penyiapan toilet seperti di Narmada dan Lingsar, karena masuk Cagar budaya maka harus diusulkan ke Bali. Selain itu di pasar seni Sesela juga kendala toilet yang memadai. Sementara lokasi itu dikelola Pemdes, sehingga perlu juga disiapkan oleh Pemdes. Diakui kendala yang dihadapi juga terkait anggaran untuk penanganan berbagai fasilitas tersebut. (her)

Pusat Mutiara Terlengkap Hadir di Kawasan The Mandalika

0
Direktur Komersial ITDC Troy Reza Warokka melihat-lihat koleksi mutiara di pusat penjualan mutiara Lipco Jewerly di kawasan The Mandalika, Rabu kemarin.(ekbisntb.com/kir)

Lombok (ekbisntb.com) – Fasilitas penunjang pariwisata kian lengkap tersedia di kawasan The Mandalika yang dipastikan bakal semakin memudahkan para wisatawan yang datang berwisata ke kawasan ini. Dengan hadirnya Lipco Jewerly, pusat mutiara terlengkap di NTB. Pengoperasian pusat penjualan mutiara tersebut dilakukan Direktur Komersial Injourney Tourism Development Corporation (ITDC) Troy Reza Warokka, Rabu 6 November  kemarin.

“Kehadiran pusat mutiara ini kian menambah lengkap fasilitas penunjang pariwisata di kawasan The Mandalika,” terang Troy Reza Warokka, kepada wartawan.

Hebatnya lagi, fasilitas pusat mutiara tersebut dibangun oleh investor local NTB. Artinya, investor NTB juga punya kemauan dan kemampuan untuk berinvestasi di kawasan The Mandalika. Pihaknya pun  memastikan, kawasan The Mandalika sangat terbuka bagi investor local yang mau dan serius berinvetasi di kawasan pariwisata unggulan ini.

Dikatakannya, sejauh ini setidaknya sudah ada lima investor local yang berinvestasi di kawasan The Mandalika. Rata-rata  perkembangannya cukup bagus. Yang menunjukkan bahwa kawasan The Mandalika juga terus berkembang. Sehingga turut membawa dampak bagi investor yang berinvestasi di kawasan The Mandalika, khususnya investor lokal.

“Kami selaku pengelolan kawasan The Mandalika mendorong dan sangat berharapan akan semakin banyak investor-investor local NTB yang masuk berinvestasi di kawasan The Mandalika. Harapanya, juga bisa ikut mendorong perkembangan kawasan The Mandalika itu sendiri kedepan,” imbuhnya.

Di tempat yang sama Lily, owner Lipco Jewerly, mengaku tertarik berinvestasi di kawasan The Mandalika karena prospeknya yang sangat bagus. Bisa dilihat dari semakin banyak wisatawan yang datang berwisata di kawasan ini. Terutama wisatawan mancanegeranya. Di mana hamper 80 persen wisatawan yang ada di kawasan The Mandalika sekarang ini ialah wisatawan mancanegara.

Ia pun mengaku tertarik membuka pusat mutiara di kawasan The Mandalika karena juga melihat pasarnya cukup bagus. Mengingat, mutiara khususnya mutiara Lombok cukup diminati oleh wisatawan. Bukan hanya wisatawan domestic, termasuk juga mancanegara. “Wisatawan yang dari Jakarta dan lainya, itu kalau ke Lombok pasti mencari mutiara Lombok. Nah, kita hadir di kawasan The Mandalika untuk menjawab itu,” tegas Lily.

Dengan begitu wisatawan yang menginap di kawasan The Mandalika kalau mau mencari mutiara tidak perlu harus ke Mataram lagi. Karena sudah tersedia di kawasan The Mandalika. Apalagi kawasan The Mandalika dengan Bandara Internasional Lombok jaraknya tidak terlalu jauh. Jadi wisatawan pemburu mutiara semakin mudah. (kir)

ITDC Bakal Selektif Terima Calon Investor

0
Troy Reza Warokka (ekbisntb.com/kir)

Lombok (ekbisntb.com) – Injourney Tourism Development Corporation (ITDC) menegaskan bakal lebih selektif dalam menerima calon investor yang akan berinvestasi di kawasan The Mandalika. Di mana calon investor haruslah yang benar-benar siap dan serius untuk berinvestasi di kawasan The Mandalika. Tidak hanya sekedar bermodalkan kemauan saja, tetapi tidak punya komitmen dan kemampuan untuk merealisasikan rencana investasinya.

Demikian ditegaskan Direktur Komersial ITDC Troy Reza Warokka, kepada wartawan di kawasan The Mandalika, Rabu 6 November 2024. “Kita ingin memastikan kawasan The Mandalika berkembang. Untuk itu, investor yang  masuk benar-benar terseleksi dan harus sanggup memenuhi persyaratan yang kita minta,” terangnya.

Misalnya bagi investor yang mau membangun hotel atau resort, harus yang kelas bintang lima. Kemudian sanggup memenuhi time line yang disiapkan, sehingga ada kepastian kalau investasi tersebut bisa terealisasikan dalam waktu yang ditentukan. Artinya, tidak hanya asal mau berinvestasi saja. Tetapi tidak jelas target realisasinya.

“Karena bagi kami soal investor yang ada di dalam kawasan The Mandalika, tidak masalah sedikit tetapi pasti. Dari pada banyak, namun tidak pasti,” ujarnya.

Ia pun memastikan kalau bicara soal laju investasi yang masuk ke kawasan The Mandalika, masih terus berproses. Sejauh ini pihaknya sudah membuka komunikasi dengan dua calon investor baru. Satu investor dalam negeri. Satu lagi investor luar negeri asal Jepang. Keduanya berencana membangun hotel dan resort di dalam kawasan The Mandalika.

Komunikasinya masih terus berjalan. Kedua investor tersebut diharapkan sudah mulai membangun tahun depan. “Soal detail investasinya seperti ada maupun nilai investasinya nanti kalau sudah groundbreaking,” imbuh Troy.

Selain itu saat juga sedang berproses pembangunan hotel bintang lima di kawasan Kuta lama atau area barat kawasan The Mandalika. Hotel tersebut nantinya bakal menjadi hotel terbesar di kawasan The Mandalika dengan kapasitas kamar yang lebih banyak serta memiliki fasilitas ballroom berkapasitas di atas 600 orang. Bahkan, rencananya bisa menampung sampai 1.000 orang.

Keberadaan hotel itu nantinya, bisa mendukung event-event MICE yang membutuhkan ruang pertemuan dengan kapasitas banyak, sehingga ke depan kawasan The Mandalika bisa menjadi lokasi gelaran event MICE skala nasional bahkan internasional. Karena fasilitas penunjangnya sudah tersedia.

“Hotel-hotel yang ada di kawasan The Mandalika saat ini belum memiliki fasilitas ruang pertemuan dengan kapasitas banyak. Nah, dengan hadirnya hotel baru di kawasan The Mandalika ini nantinya, maka ketersediaan ruang pertemuan dengan kapasitas banyak bisa terjawab. Supaya event-event MICE skala besar bisa digelar di kawasan The Mandalika ke depannya,” tandasnya. (kir)

Disdag Pantau Harga Minyak Goreng

0
Kabid Bapokting Dinas Perdagangan Kota Mataram, Sri Wahyunida mengecek ketersediaan pasokan dan harga minyak goreng kemasan di salah satu retail modern di Kota Mataram pada, Rabu 6 November 2024. (ekbisntb.com/ist) 

Lombok (ekbisntb.com) – Dinas Perdagangan Kota Mataram turun memantau harga minyak goreng di retail modern. Langkah ini dilakukan pasca isu kenaikan harga oleh pemerintah pusat.

Kepala Bidang Barang Pokok dan Penting pada Dinas Perdagangan Kota Mataram, Sri Wahyunida dikonfirmasi pada, Rabu 6 November 2024 menyampaikan, pemantauan harga di retail modern untuk memastikan ketersediaan pasokan serta mengontrol harga menjelang pelaksanaan pasar rakyat yang akan digelar pekan depan. Selain itu, pihaknya ingin memastikan tidak ada gejolak harga pasca isu kenaikan minyak goreng dari pemerintah pusat. “Ada rencana kenaikan minyak goreng kemasan walaupun hanya Rp100-Rp200. Ini kita antisipasi jangan sampai ada gejolak di tengah masyarakat,” terangnya.

Pemantauan dari sejumlah retail modern di Kota Mataram, tidak ada kenaikan harga minyak goreng kemasan. Pasokan minyak goreng berbagai merk masih aman sampai akhir awal tahun 2025. Nida menyebutkan, harga minyak goreng subsidi dijual Rp15.700 perliter dari harga eceran tertinggi sebelumnya Rp14.000. Artinya, distributor diperbolehkan menjual minyak subsidi Rp15.700 saat pasar rakyat.

Selain minyak goreng lanjutnya, pihaknya juga melihat peminat beras SPHP di retail modern sangat tinggi. Hal ini dilihat dari stok beras SPHP yang disediakan retail modern untuk memenuhi kebutuhan warga. Pasalnya, harga beras premium di pasar melonjak drastis. “Beras SPHP ini sangat tinggi peminatnya. Makanya, beras SPHP menjadi primadona di tingkat masyarakat,” ujarnya.

Nida memastikan, pemantauan dilakukan di retail modern sebagai upaya untuk memastikan ketersediaan barang dan harga barang pokok menjelang pasar rakyat. Pihaknya ingin pasar rakyat memiliki dampak terhadap pengendalian harga barang pokok menjelang akhir tahun, sehingga retail modern dilibatkan untuk mendekatkan masyarakat dengan distributor.

Ia mengimbau kepada masyarakat bahwa ketersediaan pasokan aman sampai tahun depan terutama untuk minyak goreng, beras, dan gula pasir. Selain itu, harga hortikultura juga stabil sehingga diingatkan tidak terjadi kepanikan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. (cem)

Ada 100 Ton Beras Cadangan

0
H.Ahsanul Khalik (ekbisntb.com/dok)

NTB memiliki 100 ton beras cadangan yang diperuntukkan untuk mengantisipasi bencana alam. Kepala Dinas Sosial Provinsi NTB, Dr.H. Ahsanul Khalik menyebutkan 100 beras cadangan ini saat ini disimpan di gudang-gudang Bulog di 10 kabupaten/kota setempat.

‘’Cadangan beras kita itu 100 ton disimpan di kabupaten/kota. Dan ini belum ada yang dipakai,” ujarnya di Mataram, Rabu 6 November 2024.

Ia mengatakan beras itu akan dikeluarkan bila terjadi bencana alam, mengingat saat ini sudah memasuki musim penghujan. Namun, untuk beras, tidak lagi berada di tanggungjawab Dinas Sosial, melainkan Dinas Ketahanan Pangan.

“Jadi yang keluarkan itu nanti Dinas Ketahanan Pangan, karena bukan lagi kewenangan kita (Dinas Sosial),” kata Dr.Aka sapaan akrabnya.

Menurut Aka, secara kesiapan Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB bersama pemerintah kabupaten dan kota sepenuhnya siap menghadapi terjadinya bencana alam. Baik itu untuk pemenuhan kebutuhan pangan, personil, maupun kesiapan sarana prasarana dalam tanggap bencana. “Secara umum logistik kita siap, ya. Kalau beras kita kurang di gudang, kita isi lagi, isi lagi,” ucapnya.

Aka menambahkan dalam menghadapi bencana alam, untuk dapur umum menjadi tanggung jawab Dinas Sosial kabupaten/kota, seperti bencana angin puting beliung yang terjadi Lombok Tengah dan Lombok Barat baru-baru ini.

“Jadi provinsi memberikan dukungan, apa-apa yang dibutuhkan dan kurang di kabupaten/kota dikirimkan oleh provinsi. Selama ini bila tanggap bencana saling memberikan dukungan,” katanya. (ant)

Perlu Data Valid Agar Tepat Sasaran, Kebijakan Presiden Prabowo Hapus Kredit Macet Petani, Nelayan dan UMKM

0
Johan Rosihan (ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Anggota Komisi IV DPR RI, Johan Rosihan mendukung kebijakan Presiden Prabowo Subianto untuk menghapus kredit macet atau utang petani, nelayan dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) agar mereka terus produktif dan bisa melanjutkan usaha mereka.

Namun demikian Johan meminta agar kebijakan terbaru ini harus dilakukan pengawasan agar tepat sasaran dan tidak menimbulkan masalah baru. Artinya jangan sampai “diboncengi” oleh berbagai modus lain seperti adanya modus ingin menghapus berbagai kesalahan penyaluran kredit di masa lalu.

“Niat dari Presiden Prabowo ini membuktikan bahwa negara perlu hadir untuk membela kepentingan petani, nelayan dan pelaku UMKM termasuk melakukan pemutihan kredit macet. Namun tentunya hal ini harus dilakukan pengawasan agar tepat sasaran dan tidak menimbulkan masalah baru” ujar Johan Rosihan dalam keterangan yang diterima Ekbis NTB, Rabu 6 November 2024.

Anggota DPR RI Dapil Pulau Sumbawa ini mengatakan, jika melihat data OJK, kredit macet di sektor pertanian dan perikanan mencapai Rp11,87 triliun pada laporan tahun 2024. Tentu hal ini harus menjadi perhatian pemerintah sebab berbagai temuan BPK RI juga menyatakan bahwa kredit macet itu banyak terjadi akibat diselewengkan karena penyalurannya yang keliru.

“Dari sisi moneter, saya juga melihat pemutihan ini bisa menjadi beban baru bagi dunia perbankan kita dan catatan saya agar program ini tidak boleh dimanfaatkan oleh pengusaha kelas kakap yang dengan berbagai cara agar bisa masuk program pemutihan ini”, tegas Johan.

Politisi PKS ini mengingatkan agar pemerintah memberi perhatian serius pada data, sebab menurutnya tidak ada data yang valid mengenai jumlah petani, nelayan dan pelaku UMKM yang menunggak utang di Bank.

“Peran data ini sangat penting agar kebijakan pemutihan utang ini menjadi tepat sasaran, sebagai contoh kredit macet pada sektor perikanan sekitar Rp 186 miliar maka pemutihan kredit macet para nelayan ini harus betul-betul terverifikasi dan valid agar membawa manfaat bagi para nelayan tersebut” tutur Johan.

Selanjutnya, Johan berharap agar program pemutihan utang ini memberi manfaat yang besar bagi para petani, nelayan dan pelaku UMKM. Selain program pemutihan utang ini, ke depan pihaknya berharap agar pemerintah dapat membuat kebijakan yang tegas untuk mendukung petani dan nelayan melalui program subsidi usaha tani dan perikanan.

“Atau semacam kredit khusus bagi petani dan nelayan agar sifatnya bisa berkelanjutan dan lebih tepat sasaran kepada para petani dan nelayan seluruh Indonesia” tutup Johan Rosihan.

Untuk diketahui, Presiden Prabowo Subianto resmi menghapus kredit macet bagi pelaku UMKM petani, serta nelayan. Hal itu ditandai dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam bidang Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan, Kelautan serta UMKM lainnya.

Kebijakan inI menghapus utang bagi UMKM di tiga bidang, yaitu pertanian, perkebunan, peternakan; perikanan dan kelautan, serta industri mode/busana dan kuliner. Prabowo menilai sektor-sektor ini merupakan tulang punggung ketahanan pangan nasional.

UMKM yang dapat dihapuskan utangnya merupakan nasabah dari bank-bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN), seperti Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Mandiri, Bank Tabungan Negara (BTN), dan Bank Syariah Indonesia (BSI).(ris)

Distanbun NTB Minta Daerah Buat Perda LP2B, Cegah Penyusutan Lahan Pertanian Produktif

0
Seorang petani sedang menggarap lahannya di Kecamatan Narmada Lombok Barat untuk musim tanam akhir tahun 2024 ini. Lahan pertanian semakin menyempit, salah satunya akibat alihfungsi menjadi bangunan.(ekbisntb.com/ris)

Lombok (ekbisntb.com) – Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) Provinsi NTB meminta kepada pemerintah kapupaten untuk membuat Peraturan Daerah (Perda) Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). LP2B merupakan bidang lahan yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.

Provinsi NTB sendiri telah memiliki Perda Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Regulasi tersebut menjadi acuan di dalam pengendalian alihfungsi lahan pertanian di NTB.

Sekretaris Distanbun Provinsi NTB Ni Nyoman Darmilaswati mengatakan, jika belum ada Perda, paling tidak Pemda menetrbitkan SK Bupati/Walikota terkait dengan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan tersebut.

Sejauh ini, pemda yang sudah membuat SK Bupati yaitu Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Lombok Timur, dan Lombok Tengah. Sementara daerah yang sudah memiliki Perda LP2B baru Kota Bima. Ada beberapa kebupaten yang sebenarnya siap membuat Perda LP2B tahun 2023 seperti Kabupaten Lombok Barat, KLU dan Lombok Tengah, namun dukungan anggaran untuk mendukung pembuatan regulasi tersebut ditarik oleh pemerintah pusat.

“Tapi kami tetap gencar meminta kabupaten paling tidak membuat SK Bupati tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan,” katanya.

Ia mengatakan, di program 100 hari Presiden Prabowo, pihaknya diminta untuk melaksanakan program cetak sawah baru. Sejauh ini kabupaten-kabupaten telah mengusulkan 50.80 hektare cetak sawah baru ke pemerintah pusat.

“Memang program kami di tahun 2024, perluasan areal tanam itu yang meningkatkan indeks pertanaman. Dari satu kali tanam menjadi dua kali, yang dua kali bisa tiga kali, yang penting ada airnya,” katanya.

 Asisten II Setda Provinsi NTB Dr. Fathul Gani sebelumnya mengatakan, secara akumulatif, sekitar 10 ribu hektare lahan pertanian di NTB mengalami penyusutan tiap tahunnya. Total lahan produktif sendiri di NTB sekitar 270.000 hektare. Ia mengatakan, alih fungsi lahan di NTB faktornya banyak didominasi oleh pembangunan tempat tinggal atau perumahan. Ada juga pembangunan fasilitas umum lainnya.

Meskipun bangunan perumahan banyak menggerus lahan pertanian produktif, ia tidak menafikan pembangunan perumahan merupakan suatu keniscayaan. Tapi paling tidak pembangunan diprioritaskan untuk lahan-lahan yang tidak produktif.

Untuk meminimalisir kegiatan alih fungsi lahan produksi di NTB, perlu dilakukan optimalisasi terhadap lahan-lahan yang ada. Seperti mengoptimalkan irigasi agar bisa mengairi lahan-lahan pertanian. “Sehingga, yang tadinya petani menanam padi satu kali, bisa jadi dua, dua kali bisa jadi tiga kali dalam setahun. Yang biasa tiga kali bisa jadi empat kali jika memungkinkan,” ujarnya.

Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB menyatakan luas panen padi pada 2024 di NTB diperkirakan sekitar 280 ribu hektare, mengalami penurunan sebanyak 7,49 ribu hektare atau 2,60 persen dibandingkan luas panen padi di 2023 yang sebesar 287,51 ribu hektare.

Total produksi padi pada 2024 diperkirakan sebesar 1,45 juta ton gabah kering giling (GKG) atau mengalami penurunan sebanyak 85,09 ribu ton GKG (5,53 persen) dibandingkan 2023 yang sebesar 1,54 juta ton GKG.(ris)

Sosiolog Sebut Kebijakan BLT Berdampak bagi Kelas Menengah

0
Sosiolog Universitas Mataram Nila Kusuma(ekbisntb.com/detik.com)

Lombok (ekbisntb.com) – Sosiolog Universitas Mataram Nila Kusuma menyebut kebijakan bantuan langsung tunai atau BLT yang dialihkan dari subsidi bahan bakar minyak (BBM) memiliki dampak langsung bagi kaum kelas menengah akibat potensi kenaikan harga bahan pokok.

“Tentu, jika harga BBM semakin naik, kaum yang mudah terdampak itu kelas menengah, karena harga bahan pokok bisa naik, takutnya ini menimbulkan masalah baru,” ujarnya di Mataram, Rabu.

Nila menuturkan kaum kelas menengah berada di posisi belum stabil, sehingga rentan terkena dampak yang serius, terutama bagi pelaku usaha.

Kelas menengah adalah kaum yang dekat dengan garis kemiskinan, sehingga posisi mereka menjadi bagian yang harus diperhatikan oleh pemerintah.

Menurut Nila, kebijakan BLT tidak dapat memberikan dampak jangka panjang untuk menekan angka kemiskinan. Jika masyarakat diberikan bantuan secara langsung, bantuan tersebut sering kali tidak digunakan sebagaimana mestinya.

Dia menyampaikan bahwa pemetaan penerima BLT harus memiliki indikator yang jelas untuk meminimalisasi bantuan yang tidak tepat sasaran.

“Kita lihat kasus program keluarga harapan (PKH), mereka punya rumah bagus, tapi dapat bantuan. Artinya, harus dilihat dulu siapa penerimanya,” ucap Nila.

Selain indikator yang jelas, penyaluran BLT juga harus menjadi perhatian pemerintah, khususnya bagi masyarakat yang tidak mempunyai rekening bank.

Pemerintah perlu memperhatikan kasus program keluarga harapan, mengingat banyak warga tidak memiliki rekening bank. Masyarakat menganggap bantuan itu diterima dari satu tempat saja.

Lebih lanjut, Nila mengatakan bantuan yang diupayakan untuk mengentaskan kemiskinan harus memiliki dampak jangka panjang, sehingga tidak memberikan kepuasan sesaat bagi penerima bantuan.

“Masyarakat seolah-olah dininabobokan dengan BLT, padahal yang harus dilakukan adalah upaya signifikan untuk mengubah kualitas atau pola hidup,” pungkasnya.

Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, subsidi energi menjadi salah satu perhatian pemerintah pusat agar daya beli kelas menengah tidak mengalami penurunan.

Rencana mengubah skema subsidi BBM ke BLT itu kian diperkuat oleh pernyataan Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia yang mengungkapkan nilai subsidi energi yang berpotensi tidak tepat sasaran mencapai Rp100 triliun dari alokasi subsidi dan kompensasi energi tahun ini sebesar Rp435 triliun.

Pemerintah pusat saat ini masih mengkaji formula subsidi lewat bantuan langsung tunai tersebut terhadap inflasi, daya beli, industri yang berkaitan dan terutama kemampuan APBN. (ant)

Museum Negeri NTB Seminarkan Hasil Penelitian Tradisi Berladang Masyarakat Sasak

0
Seminar dan penandatanganan MoU hasil penelitian koleksi tradisi berladang masyarakat Sasak di Universitas Hamzanwadi, Selasa 5 November 2024. (ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Museum Negeri NTB mengadakan seminar hasil penelitian koleksi tradisi berladang masyarakat Sasak sekaligus penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) bersama Universitas Hamzanwadi , Selasa 5 November 2024.

Acara yang berlangsung di Universitas Hamzanwadi ini dihadiri oleh Wakil Rektor I Universitas Hamzanwadi, Dr. Abdullah Muzakar didampingi Wakil Rektor II, Hj. Dukha Yunitasari, akademisi, peneliti, dan mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi.

Seminar bertajuk ‘Menggali Warisan Budaya Tradisi Berladang Masyarakat Sasak sebagai Khazanah Pengetahuan’ sebagai komitmen Museum Negeri NTB untuk menambah informasi koleksi entnografika yang berada di Museum Negeri NTB.

Kepala Museum Negeri NTB, Ahmad Nuralam, S.H., M.H., mengatakan hasil penelitian tradisi berladang yang dilakukan oleh Museum Negeri NTB merupakan bagian dari aplikasi rencana strategis museum yaitu ‘Museum yang Unggul Berbasis Penelitian Kotaku Museumku Kampungku Museumku’.

Menurutnya, posisi museum sebagai pusat informasi dan pelestarian budaya yang berharga di NTB terus berkomitmen memperkenalkan dan mengembangkan potensi budaya lokal melalui riset dan publikasi ilmiah agar budaya yang ada dapat diekplorasi dalam lingkup yang lebih luas.

“Jadi kajian berladang ini merupakan upaya kami untuk mengkaji tradisi berladang agar informasi tersebut dapat tersampaikan di masyarakat,” ucapnya.

Dalam proses berladang serta ritual yang dilaksanakan masyarakat Sasak merupakan bentuk rasa syukur kepada alam seperti memangar atau memanggar sebagai bentuk ‘’betabek’’ perizinan kepada leluhur dan makhluk gaib di sekitar area lahan yang merefleksikan pola pikir masyarakat yang harmonis dengan lingkungan. “Jadi secara filososfis mereka sangat mengutamakan keharmonisan lingkungan,” terangnya.

Sementara itu, Wakil Rektor I Universitas Hamzanwadi, Dr. Abdullah Muzakar mengatakan berladang merupakan bagian dari peradaban manusia yang telah menjadi unsur penting dari kehidupan masyarakat di Pulau Lombok selama berabad-abad.

Dalam hal ini, tradisi berladang yang merupakan sebuah warisan budaya diharapkan penting untuk terus dikaji dan dikenalkan pada generasi muda agar mereka memiliki rasa cinta terhadap budaya lokal.

“Jadi Museum NTB ini bisa menjadi satu posisi yang bisa kita manfaatkan. Memanfaatkan sebagai pusat pendidikan dan penelitian mengenai budaya dan sejarah,” tambahnya.

Dicontohkannya, hasil penelitian pada tradisi berladang yang dilakukan di masing-masing daerah Lombok, terdapat beberapa tahapan yang mempunyai istilah yang berbeda-beda tapi memiliki tujuan yang sama. Seperti kegiatan melubangi lahan untuk memasukan benih tanaman yaitu Makpak (Beririjarak, Lombok Timur), Najuk (Sengkol, Lombok Tengah), Mengasek (Bayan, Lombok Utara), dan Menupak (Gumantar, Lombok Utara).

Tradisi berladang masyarakat di pulau Lombok saat ini hampir punah akibat dari modernisasi pertanian. Dengan begitu, kajian yang dilakukan Museum NTB diharapkan dapat membangkitkan kearifan lokal sebagai langkah konkret dalam upaya pelestarian warisan budaya di NTB. (ham)