Beranda blog Halaman 704

Dinsos Salurkan Logistik dan Kerahkan Tanaga

0
Petugas Dinas Sosial mengirimkan logistik ke korban banjir Bima (ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Banjir bandang kembali melanda Kabupaten Bima, Minggu 2 Februari 2025 kemarin. Hujan dengan intensitas tinggi turun di wilayah Kecamatan Wera, Kabupaten Bima sekitar pukul 18.10 Wita dan diperparah dengan air dari arah pergunungan yang membawa material kayu dan batu meluap ke pemukiman warga.

Kepala Dinas Sosial Provinsi NTB Dr H. Ahsanul Khalik mengatakan, dari data yang diterimanya hingga Senin 3 Februari 2025 siang, sebanyak dua orang korban jiwa akibat longsor dan banjir. Sementara enam orang maish dalam proses pencarian. Terhadap bencana terbaru ini, Dinas Sosial langsung menyalurkan bantuan logistik kepada korban yang terdampak dan menerjunkan Taruna Siaga Bencana (Tagana).

“Pengungsi sebanyak 99 jiwa. Ada 12 rumah yang rusak dan hanyut terbawa arus. Titik pengungsian di Mesjid Al Nujahidin Nangawera, ada sekitar 50 jiwa di sana, kemudian pengungsian tersebar di beberapa rumah penduduk atau kerabat,” kata Ahsanul Khalik kepada Ekbis NTB, Senin 3 Februari 2025.

Upaya yang telah dilaksanakan yaitu Tagana Kabupaten Bima telah melakukan asesmen dan pemantauan jumlah korban terdampak, kemudian mengimbau warga untuk tetap tenang dan waspada. Tagana juga tetap melakukan koordinasi dengan camat, kapolsek dan kepala desa, Dinsos Kabupaten Bima serta koordinasi dengan BPBD Kabupaten Bima.

“Tim di lapangan juga melakukan proses pencarian korban hanyut enam orang Desa Nangawera bersama Tim SAR, Tagana, TNI, Polri, BPBD, Pol PP serta dibantu warga,” ujarnya.

Adapun bantuan awal yang telah didistribusikan berupa nasi bungkus. Selanjutnya pada Senin 3 Februari 2025 pagi diberangkatkan sejumlah logistik untuk korban banjir berupa 40 buah kasur, 80 lembar selimut, 40 paket family kit, 20 paket peralatan dapur, 40 paket Kidware, tujuh buah tenda keluarga, 350 paket makanan siap saji, serta 40 paket makanan anak.

“Untuk kebutuhan beras, akan dihitung di lokasi oleh personil (Staf dan Tagana) yang turun ke lapangan,” terangnya.

Berdasarkan laporan BPBD NTB, daerah yang terdampak banjir di Bima meliputi Kecamatan Wera dan Ambalawi. Di Kecamatan Wera, desa yang terdampak meliputi Desa Nanga Wera, Desa Wora dan tanah longsor di Desa Nunggi. Sementara Kecamatan Ambalawi terdapat di Desa Mawi, Desa Nipa dan Desa Talapit.(ris)

Meningkat, Penerimaan DBHCHT Lombok Tengah 2025

0
Lendek Jayadi(ekbisntb.com/ant)

Lombok(ekbisntb.com) – Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, menyatakan jumlah penerimaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) di 2025 meningkat bila dibandingkan dengan DBHCHT di 2024.

“Penerimaan DBHCHT 2025 ini meningkat Rp70 miliar dari sebelumnya Rp69 miliar di 2024,” kata Asisten II Setda Lombok Tengah Lendek Jayadi di Lombok Tengah, Senin.

Ia mengatakan peningkatan ini memang tidak terlalu banyak, namun tidak terlalu jauh dengan penerimaan DBHCHT Kabupaten Lombok Timur, karena produksi tembakau di Lombok Tengah cukup banyak atau hampir sama dengan Kabupaten Lombok Timur.

“Luas tanam tembakau di Lombok Tengah itu bisa mencapai 14 ribu hektare,” katanya.

Ia mengatakan peningkatan jumlah penerimaan DBHCHT di 2025 ini setelah pemerintah daerah mengajukan data produksi dan luas lahan tembakau di Lombok Tengah kepada Kementerian Pertanian, sehingga ada informasi diberikan peningkatan jumlah penerimaan DBHCHT.

“Yang jelas DBHCHT tahun ini ada peningkatan, meskipun tidak signifikan,” katanya.

Ia mengatakan penggunaan DBHCHT itu diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan yakni minimal 50 persen untuk bidang kesehatan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas fasilitas kesehatan.

“Kemudian untuk peningkatan infrastruktur dan peningkatan sumber daya manusia (SDM) para petani tembakau serta peningkatan produktivitas hasil produksi tembakau,” katanya.

Selain itu, DBHCHT tersebut digunakan untuk pembinaan lingkungan sosial dan sosialisasi ketentuan di bidang cukai yakni pemberantasan rokok ilegal.

“Penggunaan tetap mengacu pada aturan yang telah ditentukan,” katanya. (ant)

Dewan Dorong Parkir di CFD Gunakan Karcis

0
Misban Ratmaji(ekbisntb.com/fit)

Lombok (ekbisntb.com) – Pelaksanaan CFD (Car Free Day) di sepanjang Jalan Udayana, Mataram  menjadi ajang berkumpulnya warga yang seringkali menyebabkan masalah terkait parkir. Dalam kegiatan CFD, munculnya kantong parkir liar di tepi jalan menjadi hal yang cukup meresahkan.

Tak hanya itu, keberadaan parkir liar ini juga menimbulkan pertanyaan tentang kejelasan pengelolaan dan kemana perginya uang hasil retribusi parkir tersebut. Menyikapi hal tersebut, anggota Komisi II DPRD Kota Mataram, Misban Ratmaji, SE., mendorong Pemkot Mataram menertibkan sistem parkir selama CFD berlangsung.

Sebab, salah satu masalah utama yang ditemukan adalah keberadaan petugas parkir yang tidak teridentifikasi dengan jelas. Selain itu, banyak parkir liar yang memungut retribusi tanpa pengawasan yang memadai. Menurut Misban, parkir di pinggir jalan tidak diperbolehkan dan yang harus dilakukan adalah menyediakan tempat parkir yang lebih teratur dan jelas.

“Tempat parkir yang disediakan harus ada petugas yang dapat dipertanggungjawabkan. Kita perlu memberikan identitas yang jelas kepada petugas parkir, seperti halnya petugas di pasar atau petugas pemungut sampah harian,” ujar Misban.

Dia menyarankan agar diterapkan sistem karcis bagi para pengendara yang parkir di tempat yang sudah disediakan khusus selama CFD. Dengan cara ini, diharapkan tidak ada lagi pungutan liar yang terjadi. Selain itu, petugas parkir juga akan diberikan pelatihan dan identitas yang jelas, agar mereka bisa melayani masyarakat dengan lebih baik.

Menurut politisi Hanura ini, retribusi parkir di CFD terkesan dibiarkan tanpa pengawasan yang memadai. Padahal, potensi pendapatan dari sektor ini cukup besar. Oleh karena itu, sistem yang lebih tertib dan transparan perlu segera diterapkan agar tidak ada lagi pembiaran yang merugikan masyarakat dan pemerintah.

“Sistem karcis ini akan diterapkan, dan petugas tidak akan lagi diberi target jumlah retribusi yang harus dikumpulkan dalam sehari. Ini bukan soal kuantitas, tapi soal kualitas pelayanan dan tertibnya sistem parkir yang diterapkan,” tambah Misban.

Pemkot juga disarankan menambahkan teknologi berupa barcode atau sistem digital lainnya untuk mempermudah proses parkir dan memastikan pembayaran dilakukan dengan benar. (fit)

HIPMI Siap Bersinergi, Membangun NTB

0
Ismed Maulana(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Nusa Tenggara Barat (NTB) menyatakan kesiapan penuh untuk mendukung pemerintahan baru di NTB yang dipimpin oleh gubernur terpilih, Lalu Iqbal. Ketua BPD HIPMI NTB, Ismed Maulana menegaskan bahwa, HIPMI siap bersinergi dengan pemerintah dari tingkat provinsi, kabupaten dan kota guna mendorong pertumbuhan wirausaha dan perekonomian daerah.

Saat ini, HIPMI NTB memiliki sekitar 700 anggota yang terdiri dari pengurus BPD dan 10 BPC yang tersebar di seluruh kabupaten/kota di NTB. Jika dihitung berdasarkan omzet bisnis rata-rata, setiap anggota HIPMI memiliki omzet sekitar Rp1 miliar, maka total perputaran ekonomi di dalam HIPMI NTB mencapai sekitar Rp700 miliar.

“Ada juga anggota yang omzetnya sampai puluhan miliar. Ini menurut saya potensi besar kita sama sama menguatkan sinergi untuk ekonomi daerah kita ini,” ujarnya.

Karena itu, HIPMI mendorong kemudahan akses permodalan bagi para pengusaha muda di NTB, seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR). Perbankan harus lebih terbuka dan mempermudah akses KUR, misalnya dengan plafon Rp500 juta agar pengusaha bisa menguatkan modalnya.

Selain itu, HIPMI NTB juga berharap kepada kepala daerah terpilih untuk menghadirkan regulasi yang mendukung iklim usaha yang lebih baik. Ismet mencontohkan para pengusaha ternak di Pulau Sumbawa yang setiap tahun mengirimkan sapi ke Jabodetabek menjelang Iduladha. Ia berharap proses perizinan pengiriman ternak dapat dipermudah selama syarat kesehatan dan legalitasnya terpenuhi.

“Kalau sapinya sehat, hasil ternak sendiri, dan izinnya ada, jangan dipersulit. Yang penting jangan sapi curian. Ya dibantu lah jangan terlalu berat izin-izinnya harus dipenuhi baru dikasi keluar. Para pengusaha ini membawa uang masuk ke NTB, jadi regulasi harus mendukung, bukan malah menghambat,” tegasnya.

Lebih lanjut, HIPMI NTB berkomitmen untuk memperbanyak sosialisasi tentang kewirausahaan agar lebih banyak anak muda yang tertarik menjadi pengusaha. Selain itu, HIPMI juga akan membuka akses dengan pemerintah pusat agar lebih memperhatikan pengembangan usaha di NTB, terutama di sektor pertanian, pariwisata, pertambangan, dan kelautan.

“NTB ini adalah miniatur Indonesia. Potensinya luar biasa di berbagai sektor. Kami berharap pemerintahan baru dapat lebih aktif mendorong dinas terkait seperti koperasi, perdagangan, dan perindustrian agar bisa bersinergi dengan HIPMI untuk meningkatkan jumlah wirausahawan di NTB. Apa yang bisa kita lakukan bersama-sama, ayo kita sinergi,” katanya.

HIPMI NTB juga siap berkolaborasi dengan Pemprov kapan pun diperlukan dalam hal diskusi, informasi, dan strategi pengembangan kewirausahaan. Diharapkan ada niat serius dari pemerintah untuk meningkatkan jumlah dan kualitas dan kuantitas wirausaha di NTB, karena dengan niat yang kuat, maka program-program yang mendukung pertumbuhan usaha pasti akan hadir.

“Kami butuh ruang komunikasi yang terbuka dengan Pemprov agar kita bisa bersinergi. HIPMI NTB siap mendukung pemerintahan baru untuk bersama-sama meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah,” pungkas Ismed.(bul)

Pengecer di Mataram Masih Layani Penjualan LPG 3 Kg

0
Salah satu pangkalan LPG 3 Kg di Kota Mataram, terlihat masih tidak dijumpai antrean pembelian seperti di beberapa daerah lainnya di Indonesia, pasca pemberlakuan kebijakan pembatasan pembelian LPG subsidi ini(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Setelah pemberlakukan kebijakan pembatasan pembelian LPG 3 Kg per 1 Februari 2025, tidak ditemukan terjadi antrean panjang pembelian LPG subsidi di pangkalan-pengkalan resmi, seperti yang terjadi di daerah-daerah lainnya di Indonesia.

Berdasarkan hasil pantauan Ekbis NTB, di beberapa pangkalan dan kios pengecer LPG 3 Kg di Kota Mataram, Senin, 3 Februari 2025, penjulan LPG 3 Kg masih berjalan normal, seperti biasanya. Baik di pangkalan, maupun kios pengecer.

Ditingkat pengecer, masyarakat masih bisa membeli LPG 3 Kg, tanpa harus antre. Dan stok LPG 3 Kg ini juga masih tersedia.

Sejumlah pengecer gas LPG 3 Kg tidak setuju dengan aturan baru yang ditetapkan oleh Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang membatasi penjualan gas subsidi hanya boleh di pangkalan resmi.

Seperti diketahui, Pemerintah melalui Kementerian ESDM memberlakukan kebijakan penjualan LPG 3 Kg hanya boleh dilakukan sampai tingkat pangakalan resmi. Kebijakan sudah diterapkan per 1 Februari 2025.

Menanggapi kebijakan baru Kementerian ESDM ini, para pengecer LPG 3 Kg mengeluhkan dampak kedepan dari aturan tersebut. Diantara dampak tersebut, misalnya, omzet pengecer akan berkurang. Apalagi, kios pengecer yang hanya menjual LPG 3 Kg saja.

Termasuk juga, dampak kesulitan masyarakat dalam mendapatkan LPG 3 Kg, apalagi bagi masyarakat yang tinggal di lokasi yang agak jauh dari pangkalan. Sementara itu, pemerintah berdalih bahwa kebijakan ini bertujuan untuk memastikan subsidi tepat sasaran dan menghindari lonjakan harga yang tidak terkendali.

“Kalau saya sih tidak setuju karena lumayan untuk nambah pemasukan kita sebagai pedagang ecer,” ujar Nurkimah, salah satu pengecer LPG 3 Kg, di Karang Tapen, Kota Mataram, kepada Suara NTB, Senin, 3 Februari 2025.

Nurkimah berharap pemerintah dapat mempertimbangkan kembali kebijakan ini, karena keberadaan pengecer membantu mempermudah masyarakat mendapatkan LPG 3 Kg tanpa harus pergi ke pangkalan.

“Kalau tidak ada kios terdekat, masyarakat yang rumahnya jauh dari pangkalan resmi akan semakin sulit mendapatkan gas LPG,” tambahnya.

Sementara itu, salah satu pangkalan LPG di Abian Tubuh Baru, Kota Mataram, Sahdi, mengungkapkan, bahwa pasokan gas di pangkalannya cukup stabil. Ia mengakui bahwa kebijakan ini dapat berdampak pada pengecer, namun menurutnya kelancaran distribusi menjadi faktor utama dalam menjaga kestabilan harga.

“Sejauh ini distribusi masih aman dan lancar, tapi saya kurang setuju dengan peraturan baru larangan penjualan gas LPG ecer ini. Karena sebenarnya, kuncinya itu ketika barang tetap ada, pasokan dari Pertamina tetap stabil, harga nggak akan melambung,” jelas Sahdi.

Sahdi menambahkan, persediaan gas di pangkalannya saat ini cukup tersedia, karena sudah ada jatah mingguan dari Pertamina. Harga jual LPG saat ini Rp16.500 per tabung, hingga Rp17.000 per tabung. Kemudian kios/pengecer LPG 3 Kg akan menjualnya kembali dengan harga Rp19.000 hingga Rp20.000 per tabung.

“Saya lebih setuju dengan kebijakan sebelumnya. Boleh jual LPG di kios dan pangkalan. Karena akan memudahkan masyarakat mendapatkan LPG 3 Kg. kasian juga kalau masyarakat yang lokasi rumahnya jauh, atau yang tinggal di pelosok. Sampai saat ini stok dan harga masih aman-aman saja,” tandasnya.(Don)

Gubernur Terpilih, FWE dan Stakeholder Komitmen Mengembangkan Pariwisata NTB

0
Gubernur NTB terpilih, Lalu. Iqbal bersama Kepala BI NTB, Berry A Harahap saat bersama dalam diskusi tentang pariwisata NTB yang digelar FWE NTB di UIN Mataram(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Gubernur NTB terpilih periode 2025-2030, H Lalu Muhammad Iqbal membahas masa depan pariwisata daerah ini kedepannya, bersama para praktisi, akademisi, dan Forum Wartawan Ekonomi (FWE) Nusa Tenggara Barat.

FWE NTB dan para pelaku pariwisata di NTB menggagas digelarnya diskusi santai dengan kepala daerah terpilih, Lalu. Iqbal. Ide berdiskusi dengan tema “Pengembangan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan” berangkat dari kekhawatiran kemunduran sektor pariwisata NTB. Karena sektor ini menjadi salah satu sektor potensial pembentukan struktur ekonomi daerah. Dikhawatirkan sektor ini tidak serius digarap dan masa depannya abu-abu.

Gayung bersambut, diskusi masa depan pariwisata NTB ini disambut sangat positif oleh Gubernur NTB terpilih, Lalu. Iqbal. Dalam diskusi dengan seluruh stakeholder di UIN Mataram, Minggu, 2 Februari 2025, calon orang nomor satu di NTB ini menegaskan komitmennya membangun sektor pariwisata dengan fokus pada kualitas dan berkelanjutan.

“Pentingnya pariwisata berkelanjutan (sustainable tourism) yang berdampak minimal terhadap aspek sosial dan lingkungan,” ungkapnya.

Hadir pada diskusi ini, puluhan pelaku pariwisata, ketua asosiasi sektor pariwisata, general manager hotel, Kepala Perwakilan BI NTB Berry Arifsyah Harahap hingga stakeholder terkait lainnya. Tampil sebagai moderator Dekan FEBI UIN Mataram Prof Riduan Mas’ud dan Rektor UIN Mataram Prof H Masnun diwakili WR III Prof H Abdullah Acim membuka resmi FGD pariwisata ini.

Menurut Lalu Iqbal, meskipun banyak visi dan misi yang telah disampaikan selama kampanye, keberlanjutan pariwisata harus menjadi prioritas utama.

“Kami lebih memilih untuk fokus pada quality tourism. Pariwisata yang tidak hanya mendatangkan banyak wisatawan, tetapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan,” ujarnya.

Gubernur NTB terpilih pada Pilkada serentak pada 26 November 2024 lalu itu, menambahkan bahwa sejak dinyatakan terpilih versi quck count atau hitung cepat, ia telah melakukan pemeriksaan kondisi birokrasi di NTB untuk memastikan kelancaran implementasi program-program pariwisata.

“Sudah hampir dua bulan kami melakukan medical check-up terhadap kondisi birokrasi NTB, dan tim kami akan segera melakukan audit untuk perbaikan. Birokrasi yang ramping dan kuat sangat penting agar berbagai program pembangunan dapat berjalan dengan cepat,” jelasnya.

Salah satu langkah awal yang telah dilakukan oleh pemerintah NTB adalah menyelesaikan tumpang tindih antara Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) dan Dinas Pariwisata. Lalu Iqbal menegaskan bahwa BPPD harus memiliki karyawan profesional dan transparansi dalam promosi, sementara Dinas Pariwisata memiliki peran penting dalam menyusun kebijakan yang mendukung sektor ini.

“Kerja sama antara pemerintah dan pelaku pariwisata harus menjadi mitra yang sejajar. Tidak hanya pemerintah yang mengatur, tapi juga pelaku pariwisata yang dilibatkan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan,” tambahnya.

Selain itu, Ia juga menekankan pentingnya menghidupkan kembali program-program pariwisata yang telah ada, seperti MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibitions) dan sport tourism, termasuk event-event seperti triathlon, off-road, serta pengembangan fasilitas liburan keluarga seperti hutan mini.

Lalu Iqbal menyatakan bahwa, meski tantangan besar dihadapi, pemerintah akan terus bekerja keras untuk mewujudkan NTB sebagai destinasi pariwisata unggul dengan tetap mengutamakan kesejahteraan rakyat. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan NTB akan semakin berkembang sebagai tujuan pariwisata yang unggul dan berkelanjutan, membawa manfaat bagi masyarakat dan meningkatkan perekonomian daerah.

“Komitmen kami adalah menyelesaikan masalah satu per satu dengan niat baik. Kami percaya, jika niat baik sudah ada, hasil yang maksimal akan tercapai,” tutup Lalu Iqbal.

Perwakilan FEW NTB, Ahmad Yani menyampaikan, FGD berawal dari adanya perhatian serius para pelaku pariwisata di NTB terkait, akan dibawa ke mana arah pariwisata NTB di tangan kepala daerah di NTB yang baru.

“Dengan FGD ini, para pelaku pariwisata bisa menyampaikan uneg-uneg dan harapan kepada kepala daerah yang baru dalam memajukan dan mengembangkas sektor pariwisata NTB tidak abu-abu, dan menjadi lebih baik lagi ke depannya,” tandasnya.(bul)

Bank Dinar Salurkan Rp5 Miliar Dana Kebajikan untuk Atasi Persoalan Sosial di NTB

0
Dana Kebajikan untuk Atasi Persoalan Sosial di NTB(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) Dinar Ashri atau Bank Dinar terus menunjukkan komitmennya dalam membantu penyelesaian persoalan sosial di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) melalui penyaluran dana kebajikan yyang disalurkan setiap tahunnya. Pada tahun 2024, Bank Dinar telah menyalurkan lebih dari Rp5 miliar untuk berbagai kegiatan sosial di luar zakat.

Direktur Utama Bank Dinar, Mustaen, menyampaikan bahwa program ini merupakan bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan dan telah sesuai dengan ketentuan agama, perundang-undangan, serta persetujuan para pemegang saham. Dana Kebajikan ini dialokasikan dari laba bersih perusahaan, dengan jumlah minimal 10 persen dan tambahan maksimum 10 persen, sehingga totalnya mencapai Rp5 miliar lebih pada tahun 2024.

“Dana ini berasal dari seluruh pihak yang bekerja sama dengan Bank Dinar, termasuk para nasabah yang secara tidak langsung ikut berpartisipasi dalam kegiatan sosial ini. Harapan kami, keberkahan dari Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa akan kembali kepada nasabah dan stakeholder dalam bentuk usaha yang lancar dan sehat,” ujar Mustaen.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa semakin berkembangnya perusahaan bersama nasabah dan mitra, maka semakin besar pula dana Kebajikan yang dapat disalurkan untuk membantu pemerintah dalam menyelesaikan persoalan sosial di NTB.

Program Sosial yang Dilaksanakan

Bank Dinar menyalurkan dana Kebajikan melalui MIM Foundation, yang telah memiliki izin resmi sebagai lembaga amil zakat dan badan wakaf atau nazir. Beberapa program sosial yang telah dijalankan di antaranya:
• Pengadaan ambulance gratis yang juga difungsikan sebagai mobil pengantar jenazah.
• Penyediaan motor untuk guru ngaji dan marbot guna memudahkan mobilitasnya melaksanakan kegiatan ibadah dan ekonomi.
• Program beasiswa bagi anak-anak yang membutuhkan.
• Program kesehatan, seperti operasi bibir sumbing dan sunatan massal.
• Penyaluran air bersih, layanan kesehatan gratis
• Bantuan untuk tempat ibadah
• Bantuan gerobak UMKM
• Asuransi bagi ratusan penyandang disabilitas melalui BPJAMSOSTEK untuk perlindungan dari risiko sosial.
• Bantuan kemanusian lain, serta kegiatan sosial lainnya.

Selain itu, Bank Dinar juga menjalankan program makan siang gratis setiap hari Jumat yang telah mencapai 1.000 bungkus per minggu. Program ini melibatkan pelaku UMKM sehingga turut membantu meningkatkan pendapatan masyarakat.

Ajakan untuk Bersama-Sama Mengatasi Persoalan Sosial

Mustaen menekankan pentingnya kolaborasi antara berbagai pihak dalam menyelesaikan masalah sosial, seperti pendidikan, kesehatan, dan kemiskinan. Ia mengajak masyarakat dan para dermawan untuk turut serta dalam upaya ini, karena permasalahan sosial tidak dapat diselesaikan hanya oleh pemerintah saja.

“Penyaluran dana Kebajikan ini juga diawasi oleh Yayasan Metro Insan Mulia, yang saya sendiri menjadi ketuanya, agar dana benar-benar tersalurkan sesuai niat dan ketentuan yang berlaku. Kami ingin memberikan contoh bahwa penyelesaian masalah sosial harus dilakukan bersama-sama oleh seluruh elemen masyarakat,” pungkasnya.

Dengan berbagai program yang telah dan akan terus dijalankan, Bank Dinar berharap manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat NTB dan mampu membantu menciptakan kehidupan yang lebih baik bagi mereka yang membutuhkan.(bul)

ABUJAPI NTB Akan Bentuk Satgas Penertiban BUJP dan Satpam Tidak Berizin

0
Iwan Balukea(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Badan Pengurus Daerah Asosiasi Badan Usaha Jasa Pengamanan Indonesia BPD ABUJAPI NTB akan membentuk satuan tugas (satgas) guna menertibkan perusahaan atau Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP) dan personil Satpam yang tidak memiliki izin operasional (SIO & KTA).

Ketua Umum BPD ABUJAPI NTB, Iwan Balukea di Mataram, Senin, 3 Februari 2025 mengatakan, satgas ini memiliki tupoksiran melakukan pendataan ,survey, observasi kepada BUJP dan Satpam illegal pada area-area pengguna jasa (user), fasilitas, sarana, alat peralatan pendukung operasional jasa keamanan yang tentunya melakukan pembinaa, pengawasan dan penyuluhan (binwasluh) yang bersifat humanis (Smilling Force).

Tugas satgas ini lebih kepada bagaimana BUJP dan Satpam yang tidak memiliki izin dapat memperoleh izin secara resmi. Hal ini sangat berdampak terhadap Industrial Security dan persaingan usaha yang tidak sehat bahkan monopoli usaha.

“BUJP dan Satpam tanpa izin ini beroperasional di area-area pelosok seperti di lingkar tambang, dan ini menjadi atensi ABUJAPI NTB. ini tentang pengamanan tentang keselamatan dan keamanan mulai dari obyek subyek hingga nyawa manusia yang kita pikirkan. Jadi sangat berbahaya jika ada satu badan usaha yang tidak mengantongi Izin Operasional dari POLRI tetapi melaksanakan usaha di sektor jasa keamanan termasuk personil satpam yang tidak memiliki ijazah Gada Pratama dan Kartu Anggota Satpam yang diterbitkan POLRI,” ujarnya.

BPD ABUJAPI NTB saat ini terus melakukan koordinasi dengan DPRD NTB, DITBINMAS POLDA NTB, DISNAKERTRANS NTB, BPJS Kesehatan & BPJS Ketenagakerjaan guna mencari solusi terbaik agar program (satgas) ini dapat berjalan secara optimal.

Langkah ini diharapkan dapat menjadi solusi dalam persaingan usaha sector jasa keamanan yang sehat, bermartabat dan professional di NTB dengan menerapkan tata kelola BUJP yang baik, mengingat skala kualifikasi usaha sektor jasa keamanan ini berresiko tinggi.(bul)

Penetapan Tarif Impor Tinggi Memicu Perang Dagang di Pasar Global

0
Pemberlakuan tarif impor Amerika Serikat(ekbisntb.com/sky news australia)

Lombok(ekbisntb.com) – Presiden Amerika Serikat Donald Trump resmi memberlakukan tarif impor tinggi terhadap produk yang berasal dari China, Canada, dan Mexico.

Tarif impor tersebut ditetapkan Donald Trump pada Sabtu 1 Februari 2025 waktu setempat, menurut pemerintahan Donald Trump pemungutan tarif impor tersebut akan berlaku mulai selasa 4 Februari 2025, kebijakan Trump itu pun langsung memicu kekhawatiran bea masuk tinggi yang akan menyebabkan harga produk lebih mahal, ada kemungkinan kebijakan Trump memicu perang dagang baru yang dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi Global dan memicu inflasi, Donald Trump menetapkan pemberian tarif impor sebesar 25% terhadap produk dari Canada dan Mexico.

Selanjutnya barang dari China akan dikenakan bea masuk 10%, berdasarkan data birosensus AS menunjukkan impor minyak mentah menyumbang sekitar seperempat dari seluruh impor AS dari Canada dengan jumlah hampir 100 miliar dolar as pada 2023, Donald Trump menyatakan pemerintah AS akan mempertahankan tarif impor tersebut sampai situasi keadaan darurat nasional atas narkoba ventanil dan imigrasi ilegal yang berakhir di AS, menurut Donald Trump tarif tersebut akan menghentikan aliran ventanil opiat dan bahan kimia prekusor dari China ke AS melalui Mexico dan Canada, Donald Trump juga yakin tarif pajak tinggi akan menghentikan imigran ilegal melintasi perbatasan AS.

Pejabat gedung putih mengatakan tidak akan ada pengecualian dari pengenaan tarif impor terbaru AS, jika Canada, Mexico, dan China membalas tarif pajak tinggi kepada AS.

Donald Trump bisa saja meningkatkan biaya masuk AS lebih tinggi, Donald Trump mengakui bahwa kebijakannya akan menyebabkan gangguan dan kesulitan bagi warga negara AS, namun Donald Trump menegaskan akan tetap melanjutkan pengenaan tarif tersebut.

Kelompok industri dan partai demokrat memberikan peringatan keras soal dampak terhadap harga barang pokok yang masuk ke AS, rencana Donal Trump juga dikhawatirkan akan mengurangi pertumbuhan AS sebesar 1,5 poin tahun ini, kondisi ini akan menyebabkan resesi di Canada dan Mexico, kenaikan tarif yang tajam terhadap mitra dagang AS juga dapat menciptakan inflasi dan pertumbuhan ekonomi yang negatif.

Sealin itu nilai tukar peso Mexico dan dollar Canada akan menurun setelah Donald Trump memberlakukan tarif impor ini.

Menanggapi hal ini perdana menteri Canda Justin trudo mengatakan bahwa kenaikan tarif ini akan mengakibatkan harga bahan makanan dan barang lainnya lebih Mahal, trudo juga merasa dikhianati oleh Amerika Serikat padahal mereka adalah tetangga dan sekutu lama bahkan trudo menyinggung soal pasukan kanada yang bertempur bersama AS di Afganistan pernyataan itu disampaikannya di depan warga kanada pada Sabtu 1 Februari 2025, dilansir dari Sky News Australia (fan)

Bandara Lombok Tambah Pilihan Transportasi Darat Dari Bandara

0
Armada bluebird beroperasi di Bandara Lombok(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Bandara Lombok kembali menambah alternatif pilihan transportasi darat dari bandara dengan hadirnya layanan taksi Bluebird, mulai Sabtu 1 Februari 2025.

Hadirnya layanan Bluebird ini untuk memenuhi permintaan pengguna jasa akan adanya pilihan transportasi bandara berbasis argometer. Sebelumnya juga telah hadir pilihan transportasi bandara berbasis aplikasi Grab Car sejak 28 Juni 2021 dan GoCar yang beroperasi sejak 23 Desember 2024.

“Kehadiran Bluebird, Grab Car, dan GoCar ini melengkapi layanan jasa transportasi darat yang sudah ada sebelumnya di Bandara Lombok. Hal ini sejalan dengan komitmen kami untuk meningkatkan standar pelayanan bandara kepada pengguna jasa, khususnya dalam layanan transportasi darat penghubung bandara. Selain sebagai alternatif, hal ini juga merupakan upaya untuk meningkatkan daya saing dan nilai tambah bagi armada penyedia layanan transportasi darat di Bandara Lombok,” ujar General Manager PT Angkasa Pura Indonesia KC Bandara Lombok, Barata Singgih Riwahono, Senin, 3 Februari 2025.

Selain itu, semakin beragamnya pilihan moda transportasi darat resmi di bandara ini dimaksudkan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan transportasi dari dan menuju ke bandara, memastikan kenyamanan dan keamanan penumpang pengguna jasa transportasi, serta memudahkan mobilitas masyarakat dan wisatawan yang tiba maupun berangkat dari Bandara Lombok.

“Kami sebagai pengelola bandara ingin memastikan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan pengguna jasa dengan menghadirkan layanan pendukung bandara yang memiliki standar baik serta menyesuaikan kebutuhan pengguna jasa bandara. Hal ini juga bagian dari upaya kami dalam mendukung Lombok sebagai destinasi pariwisata serta demi kemajuan masyarakat NTB,” imbuh Barata.

“Saya sangat setuju dengan semakin beragamnya pilihan moda transportasi dari dan menuju bandara ini. Sebagai konsumen, tentunya penumpang berhak memilih moda transportasi yang mereka anggap paling aman, terpercaya, dan pelayanan yang bagus. Toh bandara-bandara di daerah lain juga sudah lazim kok ada Bluebird, Grab, GoCar. Apalagi Lombok ini kan destinasi wisata. Mestinya didukung dengan pelayanan yang baik sejak turis itu tiba di bandara,” komentar Rizky Ramdhani, pengguna jasa Bandara Lombok asal Sumbawa Besar.(bul)