Beranda blog Halaman 700

Tiga Event Februari 2025 Digelar di Sirkuit Mandalika

0
Salah satu sudut Pertamina Mandalika International Circuit (ekbisntb.com/ant)

Lombok (ekbisntb.com) – Mandalika Grand Prix Association (MGPA) menyatakan sebanyak tiga event balap pada Februari 2025 digelar di Sirkuit Pertamina Mandalika. ‘’Di bulan Februari 2025, Pertamina Mandalika semakin memperkuat posisinya sebagai ikon unggulan kawasan The Mandalika, dengan agenda ajang balapan dan kegiatan pendukung lainnya,” kata Direktur Utama MGPA Priandi Satria, di Praya, Rabu 5 Februari 2025.

Ia menyebutkan, daftar highlight event yang diselenggarakan pada bulan Februari 2025, yaitu The Mead Johnson-4th Pediatric Science Network Hub pada awal Februari 2025, salah satu perusahaan multinasional menyelenggarakan seminar ilmiah bersama Ikatan Dokter di Indonesia yang dihadiri oleh 350 dokter dari seluruh wilayah Indonesia.

Kemudian, Yamaha Training dan Practice Yamaha Indonesia Manufacturing akan menyelenggarakan sesi training dan practice pada 18-20 Februari 2025, kegiatan ini diikuti oleh 70 peserta.

Selanjutnya, Test Drive BYD Indonesia akan mengadakan sesi test drive untuk kendaraan mereka pada 26-27 Februari 2025 di Pertamina Mandalika International Circuit.

“Dalam acara ini, 60 peserta terpilih berkesempatan mencoba langsung performa dan teknologi canggih dari berbagai model kendaraan listrik BYD,” katanya pula.

Pihaknya selaku pengelola sirkuit terus menghadirkan berbagai event menarik, baik untuk dunia motorsport maupun kegiatan non-balap yang memberikan dampak positif bagi industri pariwisata dan ekonomi lokal.

“Kami berharap event-event di bulan Februari ini dapat memberikan pengalaman terbaik bagi seluruh peserta dan pengunjung,” katanya lagi.

Selain event-event tersebut, kegiatan reguler di Pertamina Mandalika International Circuit, juga terus berlangsung setiap hari, seperti Lampaq di Sirkuit, Arrive and Drive, Track Day, dan Radical Track Experience.

“Pertamina Mandalika International Circuit semakin berkembang sebagai destinasi MICE dan wisata, menarik perhatian lokal maupun internasional,” kata dia.

Berbagai event, pemanfaatan fasilitas, keterlibatan komunitas otomotif, dan eksposure media berperan dalam mempromosikan The Mandalika, Lombok, NTB, serta Indonesia.

“Sebagai aset bangsa, Pertamina Mandalika International Circuit perlu dikembangkan bersama untuk kemajuan Indonesia,” katanya (ant).

Sri Mulyani Pangkas Dana Transfer ke Daerah Rp50,59 Triliun

0
Presiden Prabowo Subianto (tengah) bersama Wapres Gibran Rakabuming Raka (kanan) didampingi Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan (kedua kanan), Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (kedua kiri) dan Menkeu Sri Mulyani melakukan seremoni penyerahan daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) dan daftar alokasi transfer ke daerah (TKD) tahun 2025 di Istana Negara, Jakarta, Selasa 10 Desember 2024 lalu.(ekbisntb.com/ist)

Jakarta (ekbisntb.com) – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 29 Tahun 2025 yang merinci pemangkasan anggaran dana transfer ke daerah (TKD) senilai Rp50,59 triliun.

Beleid itu menetapkan penyesuaian pencadangan transfer ke daerah dalam pelaksanaan APBN dan APBD 2025 sebagaimana arahan efisiensi anggaran dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025.

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Luky Alfirman saat dikonfirmasi ANTARA di Jakarta, Rabu, membenarkan bahwa pencadangan yang dimaksud merupakan pemangkasan anggaran tiap instrumen belanja transfer ke daerah.

Pemangkasan dilakukan terhadap enam instrumen, di antaranya kurang bayar dana bagi hasil, dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK) fisik, dana otonomi khusus (otsus), dana keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), dan dana desa.

Untuk kurang bayar dana bagi hasil, dilakukan pemangkasan sebesar Rp13,90 triliun dari pagu awal Rp27,81 triliun.

Alokasi DAU dipangkas sebesar Rp15,68 triliun dari pagu Rp446,63 triliun. Maka, nilai yang akan ditransfer nantinya menjadi sebesar Rp430,96 triliun.

DAK fisik mulanya dianggarkan sebesar Rp36,95 triliun, namun dipangkas sebesar Rp18,31 triliun sehingga menjadi Rp18,65 triliun.

Pemangkasan itu dilakukan terhadap DAK fisik bidang konektivitas sebesar Rp14,6 triliun, bidang irigasi Rp1,72 triliun, bidang pangan pertanian Rp675,33 miliar, dan bidang pangan akuatik Rp1,31 triliun.

Dana otsus dipangkas sebesar Rp509,46 miliar dari pagu awal Rp14,52 triliun, menjadi Rp14,01 triliun. Rinciannya, dana otsus Papua menjadi sebesar Rp9,7 triliun dan otsus Aceh Rp4,31 triliun.

Sementara itu, dana keistimewaan DIY dipangkas sebesar Rp200 miliar dari pagu awal Rp1,2 triliun, sehingga total alokasi menjadi Rp1 triliun.

Terakhir, anggaran dana desa dipangkas sebesar Rp2 triliun dari pagu Rp71 triliun. Maka, alokasi dana desa menjadi Rp69 triliun.

Diktum kedelapan KMK tersebut menyatakan pemangkasan anggaran yang disebut sebagai cadangan itu akan digunakan untuk mendanai kebutuhan prioritas pemerintah. KMK berlaku sejak tanggal ditetapkan pada 3 Februari 2025.

Seperti diketahui, Prabowo mengeluarkan Inpres 1/2025 yang meminta anggaran pemerintah pada APBN dan APBD TA 2025 dipangkas sebesar Rp306,69 triliun. Rinciannya, anggaran K/L diminta untuk efisiensi sebesar Rp256,1 triliun dan transfer ke daerah (TKD) Rp50,59 triliun.

Dalam kesempatan terpisah, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, Presiden Prabowo Subianto menginisiasikan arahan efisiensi anggaran agar kas negara dapat digunakan untuk program yang lebih berdampak langsung terhadap masyarakat.

Dia menyebut Makan Bergizi Gratis (MBG), swasembada pangan dan energi, hingga perbaikan sektor kesehatan sebagai contoh program yang dimaksud. (ant)

Anggota DPR Minta Pemerintah Jelaskan Pembiayaan UMKM untuk MBG

0
Novita Hardini(ekbisntb.com/ist)

Jakarta (ekbisntb.com) – Anggota Komisi VII DPR RI, Novita Hardini meminta pemerintah melalui Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk memberikan penjelasan secara komprehensif mengenai skema pembiayaan atau pinjaman bagi UMKM yang terlibat dalam ekosistem Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menurut dia, pembiayaan UMKM tersebut bakal berkaitan dengan aspek likuiditas, bunga pinjaman, serta keterlibatan bank. Dengan begitu, dia pun mempertanyakan mekanisme pembiayaan yang akan dijalankan itu.

“Informasi yang saya dapatkan, Pak Menteri menyebutkan adanya bantuan pinjaman Rp500 juta untuk pelaku UMKM dalam ekosistem MBG. Pertanyaannya, apakah ini murni pinjaman atau ada subsidi bunga? Jika pinjaman, berapa besar bunga yang dikenakan?” kata Novita di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu 5 Februari 2025.

Selain itu, dia juga mempertanyakan lembaga keuangan yang rencananya akan terlibat dalam skema ini, baik berasal dari Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) atau Bank Pembangunan Daerah (BPD).

Dia pun meminta pemerintah untuk memastikan bahwa likuiditas perbankan tetap stabil, mengingat jumlah daerah yang terlibat dalam program MBG cukup banyak.

“Apalagi di sisi lain ada wacana penghapusan piutang UMKM. Bagaimana strategi pemerintah agar kebijakan ini tidak berdampak pada stabilitas ekonomi dan menghindari krisis moneter?” kata dia.

Adapun Komisi VII DPR RI menggelar rapat dengar pendapat dengan Kementerian UMKM pada Rabu ini, namun tidak dihadiri oleh Menteri UMKM Maman Abdurrahman. Dalam rapat tersebut, pihak Kementerian UMKM mengungkapkan bahwa ada rencana agar UMKM dapat diberi permodalan jika terlibat dalam program MBG.

Di sisi lain, Komisi VII DPR RI meminta Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) agar berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan mengenai usulan belanja tambahan untuk memenuhi dan meningkatkan kebutuhan anggaran Kementerian UMKM. (ant)

Bahlil Pastikan UMKM Tetap Dapat LPG 3 kg dengan Harga Terjangkau

0
Menteri Energi dan Sumber Daya Manusia (ESDM) Bahlil Lahadalia(ekbisntb.com/ant)

Pekanbaru (ekbisntb.com) – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) tetap dapat membeli Liquified Petroleum Gas (LPG) 3 kg dengan harga terjangkau.

Bahlil dalam pernyataannya usai inspeksi mendadak di salah satu Pangkalan LPG di Pekanbaru, Riau, Rabu, menegaskan bahwa subsidi LPG yang diberikan pemerintah bertujuan agar harga di masyarakat tidak melebihi harga yang sudah ditetapkan pemerintah.

Kendati begitu, perlakuan UMKM untuk mendapatkan LPG 3 kg akan berbeda dengan rumah tangga biasa, mengingat punya peran dan skala yang berbeda dari sisi perekonomian.

“Untuk saudara-saudara saya UMKM, tetap kita harus kasih. Jadi nanti kita akan buat juga aturan mainnya. Memang mereka diberikan berbeda dengan konsumsi rumah tangga biasa,” katanya.

Sebagai langkah pengawasan, lanjut dia, Kementerian ESDM berencana membentuk badan khusus untuk mengawasi distribusi dan penyaluran LPG 3 kg. Hal itu seperti yang telah dilakukan terhadap subsidi bahan bakar minyak (BBM).

“Kami jujur dari Kementerian ESDM yang diberikan tugas kepada Pertamina Patra Niaga, ini sekarang lagi berkoordinasi. Saya akan membentuk badan khusus untuk melakukan penataan, supaya rakyat benar-benar dapat harganya yang pas, terjangkau, sesuai dengan pemerintah,” jelas Bahlil.

Sebagai tindak lanjut Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto terkait kembalinya penjualan tabung LPG 3 kg di subpangkalan, Bahlil menemukan harga di salah satu pangkalan LPG 3 jg di Pekanbaru telah sesuai ketentuan pemerintah.

“Alhamdulillah, hari ini saya di Riau di pangkalan ini bagus sekali. Harganya Rp18.000. Rp18.000 itu rakyat beli langsung. Ini yang pemerintah mau seperti ini. Jadi harga masyarakat itu harus dapat dengan harga di bawah Rp20.000,” ungkapnya.

Bahlil menjelaskan bahwa kebijakan mengenai pengecer tidak dibatalkan, melainkan ditata ulang dengan menaikkan status pengecer menjadi subpangkalan. Langkah ini bertujuan agar transaksi dapat dikontrol melalui sistem digital yang telah disiapkan oleh PT Pertamina (Persero).

“Dengan pengecer naik menjadi subpangkalan, itu sudah akan dimasukkan aplikasinya. Supaya kita tahu dia jual ke siapa, harganya berapa, supaya tidak ada mark up dan dijual oplosan. Itu maksudnya,” jelasnya. (ant)

Kapal Pesiar AIDAstella Bawa 2.000 Wisatawan Singgah di Gili Mas

0
Wisatawan turun dari kapal pesiar berkunjung ke beberapa destinasi wisata yang ada di Lobar, salah satu Cagar Budaya Taman Narmada. (ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Kapal Pesiar AIDAstella bersandar di Pelabuhan Gili Mas, Lembar, Lombok Barat (Lobar), Rabu 5 Februari 2025. Kapal pesiar terbesar ini membawa sekitar 2.000 penumpang yang mayoritas berasal dari Jerman.

Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata Dinas Pariwisata (Dispar) Irman Sumantri saat memantau langsung kedatangan kapal pesiar ini di Pelabuhan Gili Mas, Rabu 5 Februari 2025. “Ini (kapal pesiar AIDAstella,red) jadi kapal pesiar yang ke-7 dari total 28 kapal pesiar yang terjadwal singgah di Gili Mas tahun ini. Januari kemarin sudah ada 6 kapal pesiar dan ini kapal pertama di bulan ini,” kata Irman.

Kedatangan kapal-kapal pesiar ke Lombok melalui Pelabuhan Gili Mas sangat diharapkan Irman menjadi tren positif bagi pariwisata di Lombok khususnya Lombok Barat.”Apalagi yang datang sekarang ini durasinya lebih lama, kapal ini akan menginap 1 malam, jadi peluang kita untuk menawarkan pariwisata kita bisa lebih maksimal,” tambahnya.

Dari 2.000 penumpang kapal, sekitar 6 bus pariwisata dijadwalkan mengunjungi sejumlah destinasi wisata yang berada di Narmada, Lingsar hingga Senggigi. Sisanya, sambung Irman akan menyebar ke sejumlah destinasi yang ada di Pulau Lombok.

Setelah menginap satu malam, Kapal Pesiar AIDAstella dijadwalkan akan berlabuh ke Pelabuhan Benoa di Bali pada pukul 7.00 Rabu 6 Februari 2025. (her)

Antisipasi Penyelewengan, Jajaran Polres Loteng Awasi Ketat Ketersediaan Pupuk Bersubsidi

0
Personel Polres Loteng bersama anggota TNI Kodim Loteng melakukan pengecekan stok pupuk disalah satu kios pengecer pupuk di Dusun Monggi Desa Sukadana, Kecamatan Pujut, Rabu 5 Februari 2025. (ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Guna mengantisipasi dan mencegah terjadi penyelewengan dalam proses distribusi pupuk bersubsidi di tengah masyarakat, jajaran Polres Lombok Tengah (Loteng) mengintensifkan kegiatan pengawasan pupuk bersubdisi. Jajaran Polres Loteng turun langsung mengecek ketersediaan dan proses penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani di tingkat pengecer. Dalam ini Polres Loteng juga turut menggandeng personel TNI dari Kodim 1620/Loteng.

“Langkah ini kita lakukan untuk mengantisipasi potensi terjadinya penyelewengan dan kelangkaan pupuk bersubsidi. Sebagai bentuk dukungan, guna mensukseskan program asta cita Presiden-Wakil Presiden Prabowo-Gibran, dalam rangka mewujudkan swasembada pangan,” terang Kapolres Loteng AKBP Iwan Hidayat, S.I.K melalui Kasi. Humas Iptu Lalu Brata Kusnadi, Rabu 5 Februari 2025.

Pengecekan dilakukan langsung ke pengecer-pengecer sebagai ujung tombak dalam penyaluran pupuk bersubsidi bagi petani penerima. Harapannya, dengan mengetahui kondisi ketersediaan pupuk di tingkat pengecer, ketika ditemukan ada persoalan bisa segera dilakukan tindakan-tindakan yang diperlukan dan potensi penyelewengan di tingkat pengecer juga bisa dicegah.

Dari hasil pemantauan sejauh ini, lanjut Brata, kondisi ketersediaan pupuk di tingkat pengecer masih aman. Artinya, petani sekarang tidak perlu khawatir tidak kebagian pupuk bersubsidi ketika akan melakukan pemupukan. “Berdasarkan hasil pemantauan personel kita di lapangan untuk stok pupuk bersubsidi di tingkat pengecer masih mencukupi kebutuhan petani,” sebutnya.

Brata menegaskan, secara berkala pihaknya akan tersebut melakukan pengawasan dan pemantauan ketersediaan serta proses penyaluran distribusi pupuk bersubsidi di daerah ini. Tidak hanya sampai pengecer, bahkan sampai ke petani jika diperlukan. Tentunya dengan teta[ menggandeng  stakeholder terkait lainnya.

“Kita secara rutin serta berkelanjutan akan terus mengawasi dan melakukan mengecek ketersediaan stok pupuk bersubsidi. Mulai tingkat distributor sampai dengan petani penerima manfaat,” imbuhnya.

Dalam hal ini keterlibatan masyarakat untuk bisa secara bersama-sama melakukan pengawasan juga sangat diperlukan. Agar proses pengawasan bisa berjalan maksimal. Pupuk bersubsidi yang memang dihajadkan bagi petani bisa diterima dengan baik. Jika menemukan ada penyeleweangan, bisa segera melaporkan ke aparat kepolisian.

“Kita imbau masyarakat juga turut membantu mengawasi pendistribusian pupuk di daerahnya masing-masing. Apabila ada ditemukan penyelewengan, segera laporkan kepada pihak kepolisian. Supaya bisa dilakukan upaya penindakan segera,” ujarnya seraya menambahkan itu semua mewujudkan swasembada pangan yang telah dicanangkan pemerintah pusat. (kir)

Aman untuk Kebutuhan Puasa, Ternak Sapi di Lobar Sembuh PMK

0
Tim Distan Lobar gerak cepat turun penanganan ternak terjangkit PMK(ekbisntb.com/her)

Lombok (ekbisntb.com) – Ternak Sapi di Lombok Barat (Lobar) dinyatakan sembuh dari Penyakit Mulut dan Kuku (PMK). Dari 113 ternak yang sebelumnya terjangkit telah ditangani (diobati) oleh Tim Dinas Pertanian setempat yang gerak cepat turun mengobati dan memberikan vaksin terhadap ternak sapi. Ternak sapi pun aman untuk kebutuhan bulan suci Ramadhan yang kemungkinan jatuh pada akhir bulan ini.

Kadistan Lobar Damayanti Widyaningrum yang didampingi Kabid Peternakan, Hirwanto S.Pt dan Plt Kabid Keswan Drh. I PG Parta Diana menyampaikan bahwa dari 113 ekor ternak yang terjangkit PMK maupun suspek PMK telah sembuh.

“113 ekor rata-rata sudah sembuh,”jelas Damayanti, kemarin. 113 ekor itu tersebar di beberapa kecamatan seperti kecamatan Narmada yang paling banyak, kemudian Gerung 30 ekor, Lembar 12 ekor, Batulayar 10 ekor, Gunungsari 9 ekor, Sekotong 7 ekor, Labuapi 5 ekor dan Kuripan sebanyak 4 ekor. Sedangkan kecamatan Kediri dan lingkar nol kasus.

Langkah yang dilakukan pihaknya saat ini yakni pencegahan jangan sampai ternak ini sakit dengan mengobati ternak yang sakit dan memvaksinasi sapi yang sehat agar punya kekebalan. Pihaknya gerak cepat menerjunkan tenaga kesehatan kewan, vaksinator untuk melakukan vaksin dan pengobatan. “Hampir semua ternak sudah divaksin, tinggal yang baru lahir dan ternak baru masuk itu terus kita lacak untuk divaksin,”jelasnya.

Dimana dari 95 ribu lebih ternak hampir semua telah divaksinasi. Termasuk menyasar anak sapi yang baru lahir dan ternak yang masuk, baik dari Pasar maupun yang luar daerah. Begitupula ternak dikurban atau disembelih, ternak yang keluar masuk atau diperjual belikan harus ada eartag bahwa ternak itu telah divaksin. “Syaratnya harus divaksin, karena kami atau daerah lain tidak mau terima kalau tidak ada eartag untuk antisipasi PMK,”tegasnya.

Langkah lain dilakukan melalui kegiatan penyemprotan kandang menggunakan disinfektan. Sejauh ini dari kasus PMK belum ada ternak yang mati. Karena dampak tingkat kekebalan tubuh hewan, setelah sebelumnya divaksin PMK. Langkah sigap tim UPT Keswan juga dengan cepat turun ke lapangan sehingga begitu ada ternak gejala PMK bisa ditangani. Dari hasil pemeriksaannya, banyak ditemukan ternak tidak positif PMK atau masih suspek. Namun pihaknya tetap antispastif dengan turun vaksinasi dan pengobatan.

Sementara itu, Plt Kabid Keswan menambahkan, awal mula munculnya PMK ini di wilayah Gerung tanggal 6 Januari lalu. Itupun ternak yang menjadi sumber sakit (PMK) berasal dari luar (Pasar) yang dibeli oleh warga setempat. Sementara ternak sapi warga di wilayah itu tidak ada yang terkena PMK. Pihaknya pun gerak cepat melakukan penanganan dengan memberikan obat dan vaksin ke ternak tersebut.

Sejauh ini progres vaksinasi sudah dilakukan dua tahap, “tahap 5.575 ekor dan tahap II sudah mencapai 3.973 lebih dari yang akan  disasar 4.950,”kata dia.

Sisanya kata dia mencapai 900 lebih akan disasar dalam waktu kedepan. Beberapa hal yang dibutuhkan dalam penanganan PMK ini, tim vaksinator tidak ada operasional dan obat pelengkap dari vaksin tersebut. Pihaknya berharap Pemkab bisa memenuhi itu untuk mendukung penanganan PMK ini. (her)

Meski Naik 0,18 Persen, Inflasi di Awal Tahun Dianggap Normal

0
H. Khaeruddin(ekbisntb.com/ils)

Sumbawa Besar (ekbisntb.com) – Pemerintah Kabupaten Sumbawa, meyakini tren inflasi di awal tahun 2025 masih dalam kategori normal meski terjadi kenaikan sebesar 0,18 persen di seluruh seluruh indeks kelompok pengeluaran dibandingkan dengan tahun 2024.

“Kami sangat bersyukur inflasi yang terjadi cenderung masih dalam kondisi normsl dan tidak terjadi lonjakan yang tinggi setelah tim TPID melakukan kunjungan ke sejumlah pasar,” kata kabag Ekonomi Setda Sumbawa, H. Khaeruddin kepada Ekbis NTB, Rabu 5 februari 2025.

Berdasarkan data lanjutnya, ada kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 106,64 pada Januari 2024 menjadi 106,83 pada Januari 2025. Sementara tingkat deflasi month to month (m-to-m) sebesar 0,17 persen dan tingkat deflasi year to date (y-to-d) sebesar 0,17 persen.

“Jadi, kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya yang menjadi penyumbang tertinggi sebesar 9,03 persen disusul kelompok rekreasi, olahraga dan budaya sebesar 5,10 persen dan kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 1,73 persen,” ucapnya.

Tentu untuk menekan terjadinya hal yang tidak diinginkan pihaknya meminta kepada sejumlah pihak untuk memberikan atensi khusus dalam pengendalian inflasi daerah. Pertama yakni memastikan pasokan tetap tersedia termasuk juga produksi bahan pangan yang menjadi bahan pokok masyarakat.

Kedua, memastikan keterjangkauan harga dengan melakukan intervensi gerakan pangan murah bagi daerah rawan pangan atau terindikasi potensi itu. Ketiga, aksesibilitas distribusi menjadi fokus yang harus diperhatikan baik itu pangan, maupun hasil kelautan, perikanan, dan pertanian.

“Terakhir yakni menjalin komunikasi yang efektif dengan semua pihak, mulai dari Bulog, penyedia, pasar, termasuk pegerakan keuangan dalam rangka memastikan semua harus betul-betul terkendali,” tambahnya.

Berdasarkan hasil pantaun lapangan, untuk harga beras di sumbawa tetap stabil yakni diharga 14.000 rupiah. Begitu juga dengan sebagian besar komoditi lain masih stabil bahkan ada yang harganya turun yakni telur ayam ras dari harga 27.000 rupiah per kilogram menjadi 26.000 rupiah. Sementara yang naik hanya komoditi bawang merah dari harga 30.000 rupiah per kilogram menjadi 35.000 rupiah. (ils)

Kasus DBD Terus Meningkat, Dikes Imbau Gencarkan PSN

0
H. Pathurrahman (ekbisntb.com/rus)

Lombok (ekbisntb.com) – Kabupaten Lombok Timur (Lotim) saat ini menghadapi peningkatan kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) yang mengkhawatirkan. Menurut data terbaru dari Dinas Kesehatan (Dikes) Lotim, jumlah kasus suspect DBD mencapai 155 kasus, dengan 56 di antaranya positif. Tren ini menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam beberapa minggu terakhir.

Kepala Dikes Lotim, Dr. H. Pathurrahman, dalam keterangannya pada Rabu 5 Februari 2025, mengungkapkan kasus DBD tersebar merata di seluruh wilayah Lotim. Untuk mengatasi hal ini, Dikes mengimbau agar warga intensif melakukan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) dengan lebih serius.

“PSN merupakan langkah paling efektif untuk menanggulangi DBD. Fogging hanya akan berpengaruh sementara jika tidak diiringi dengan PSN, yang fokus pada pengurangan habitat nyamuk Aedes aegypti,” ujarnya.

PSN meliputi tiga kegiatan utama, yaitu menguras, menutup, dan mengubur tempat-tempat yang berpotensi menjadi sarang nyamuk. Hal ini dianggap krusial untuk mengurangi populasi nyamuk dan mencegah penularan DBD, yang umumnya terjadi melalui gigitan nyamuk yang telah terinfeksi virus DBD.

“Masyarakat perlu bekerja sama aktif dalam menjaga kebersihan lingkungan sehari-hari. Kegiatan seperti Jumat Bersih sangat dianjurkan untuk memperbaiki faktor lingkungan yang berkontribusi besar terhadap penyebaran DBD,” tambahnya.

Pihak Dikes juga menekankan pentingnya peran pelayanan kesehatan dan perilaku individu dalam upaya pencegahan DBD, dengan lingkungan dan faktor perilaku masyarakat menjadi faktor dominan dalam penyebaran penyakit ini. Upaya pencegahan yang konsisten dan kolaboratif diharapkan dapat mengurangi angka kasus DBD di Lotim dalam waktu dekat. (rus)

Pembentukan Sub Pangkalan Tunggu Aturan Pusat

0
Seorang warga membeli tabung gas LPG 3 kilogram di SPBU Mayura pada, Rabu 5 Februari 2025. Kebijakan pemerintah pusat menjadikan pengecer sebagai sub pangkalan menunggu petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis. (ekbisntb.com/cem)

Lombok (ekbisntb.com) – Pemerintah pusat mencabut larangan penjualan LPG 3 kilogram di pengecer atau toko kelontong. Kebijakan ini akan mempermudah masyarakat mencari gas melon tersebut. Peralihan dari pengecer menjadi sub pangkalan menunggu kebijakan pemerintah pusat.

Kepala Bidang Barang Poko dan Penting Dinas Perdagangan Kota Mataram, Sri Wahyunida dikonfirmasi pada, Rabu 5 Februari 2025 membenarkan, Pemerintah Pusat melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia telah mencabut larangan penjualan LPG 3 kilogram di pengecer atau kios. Kebijakan terbaru adalah pengecer akan beralih menjadi sub pangkalan. Artinya, pembelian tabung gas melon tersebut, harus menyertai kartu identitas. “Kita menunggu kebijakan dari pemerintah pusat untuk petunjuk teknisnya,” terang Nida.

Kebijakan ini menjadi angin segar bagi masyarakat, pangkalan, pengecer, dan lain sebagainya. Kata Nida, warga mengeluhkan jika harus mengantri di pangkalan dengan harga eceran tertinggi, mereka lebih memilih membeli di pengeceran dengan harga Rp20 ribu per tabung. “Walaupun harga Rp20 ribu warga tidak ada masalah. Yang penting barang ini tersedia dulu,” katanya.

Pergantian dari pengecer ke sub pangkalan, apakah warga harus mengurus izin dan lain sebagainya. Dinas Perdagangan Kota Mataram ujar Nida, masih menunggu mekanisme dan petunjuk pelaksana serta petunjuk teknis dari pemerintah.

Dinas Perdagangan sendiri tidak memiliki data jumlah pengecer LPG 3 kilogram di Kota Mataram. Keterbatasan jangkauan atau akses menjadi kendala. Namun demikian, jumlah pangkalan LPG 3 mencapai 330 dan 11 agen. “Kita tidak sampai menjangkau pengecer,” ujarnya.

Victor Kusnohandoyo, pemilik pangkalan LPG 3 kilogram di Kelurahan Monjok Timur, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram mengatakan, kebijakan pemerintah membentuk sub pangkalan bisa menjadi solusi, tetapi harus masuk dalam Merchant Apps Pangkalan Pertamina (MAP). “Saya itu solusi bagus,” jawabnya.

Victor sebelumnya mengkhawatirkan larangan pengecer menjual tabung gas LPG 3 kilogram akan berdampak terhadap hilangnya pelanggan. Pengecer kata dia, merupakan ujung tombak pangkalan dalam mendistribusikan bahan bakar kepada masyarakat. “Kalau harga masih sesuai HET, tetapi kita khawatir akan kehilangan pelanggan,” tuturnya.

Persoalan lainnya adalah jam operasional pangkalan terbatas. Berbeda halnya dengan pengecer bisa melayani masyarakat setiap waktu. Victor menyebutkan bahwa kendala lainnya adalah pangkalan sulit menjangkau masyarakat yang berada di lokasi padat penduduk, kawasan sempit dan lain sebagainya. (cem)