Saturday, April 18, 2026
26.5 C
Mataram
Home Blog Page 700

Tarik Retribusi Sepeda di Gili Trawangan, Pemda Gandeng Koperasi Pasar Seni

By
ekbisntb.com
-
0
Spot rental sepeda di Gili Trawangan, kini mulai ditarik retribusinya oleh Pemda melibatkan Koperasi. (ekbisntb.com/ist)

Tanjung (ekbisntb.com) – Pemda Lombok Utara secara resmi menggandeng Koperasi Pasar Seni Mandiri Gili Trawangan dalam menarik retribusi pangkalan sepeda di pulau tersebut. Dari kesepakatan tersebut, diketahui setiap pangkalan sepeda nantinya harus membayar Rp 200 ribu per bulan kepada Pemda Lombok Utara.

Nota kesepahaman kerjasama ditandatangani di Tanjung, Rabu 3 Juli 2024, antara Bupati Lombok Utara, H. Djohan Sjamsu, dan Ketua Koperasi Pasar Seni Mandiri, H. Muhidin. Nota kesepahaman berlangsung atas obyek pungutan Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum untuk Angkutan Umum Kendaraan tidak Bermotor/Sepeda Gayung di wilayah Gili Trawangan, Desa Gili Indah, kecamatan Pemenang.

“Tiga Gili sebagai salah satu obyek pariwisata andalan di Provinsi NTB, tingkat kunjungan wisatawan bisa mencapai 1 juta tiap tahunnya,” ungkap Djohan.

Menurut Bupati, tingginya tingkat kehadiran wisatawan akan memberi ekses terhadap mobilitas usaha masyarakat, meliputi penginapan, transportasi laut, kuliner, jasa kesehatan, jasa wisata menyelam, maupun sewa kendaraan non listrik seperti sepeda dsn cidomo. Besarnya potensi usaha tersebut, Bupati lantas mengajak seluruh komponen – masyarakat dan pengusaha setempat, untuk merawat dan memelihara obyek wisata dengan baik. Tak terkecuali pelayanan dan jasa, sebisa mungkin disuguhkan dengan kesan positif.

Ia menyambung, pemerintah daerah Lombok Utara, terus berupa dalam mengembangkan potensi yang ada di ketiga gili, dimana dalam memelihara membutuhkan kolaborasi semua pihak.

“Tentu harapan ke depan dari kerjasama ini Pemda dan pihak koperasi bagaimana mengelola dengan baik sehingga memliki keberlangsungan,” katanya.

Sementara, Ketua Koperasi Pasar Seni Mandiri H. Muhidin menyampaikan dengan kerja sama merupakan suatu kebanggan tersendiri bagi  koperasi, yang mana Koperasi Pasar Seni baru terbentuk dan hanya memiliki 50 anggota saja.

“Dengan perjanjian ini kami akan menjalankan yang sudah menjadi kesepakatan bersama setiap pangkalan sepeda di Gili Terawangan akan dikenakan biaya 200 ribu rupiah per bulan dan biaya operasional sebanyak 15 persen,” tuturnya.

Muhidin juga berterima kasih, pihaknya diberi kepercayaan dalam perjanjian kerjasama. Sebagai mitra Pemda, seluruh anggota dan pengurus Koperasi Pasar Seni Mandiri akan memelihara kepercayaan tersebut, sekaligus bekerja optimal dengan memberi pelayanan yang baik kepada masyarakat khususnya wisatawan. (ari)

50 persen Dinyatakan Layak, 5.000 Warga Miskin Ekstrem P3KE di Lobar Tak Berhak Terima Bantuan

By
ekbisntb.com
-
0
Kadis Sosial Lombok Barat Lalu Martajaya(ekbisntb.com/her)

Giri Menang (ekbisntb.com) – Dinas Sosial menuntaskan pendataan Verifikasi dan Validasi (Verifali) data warga miskin ekstrem kategori Desil 1 yang masuk Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE). Berdasarkan hasil pendataan tersebut, ternyata pada Desil 1 hanya 50 persen yang dinyatakan layak menerima bantuan. Dan terdapat 5.000 KK yang tidak berhak menerima bantuan.

Kadis Sosial Lobar Lalu Martajaya mengatakan, Pihaknya sudah menyelesaikan pendataan Verifali data kemiskinan ekstrem dari data P3KE khusus Desil 1. Data jumlah warga miskin ekstrem mengacu P3KE 91.868, yang diverifali sebanyak 36 ribu KK lebih yang ada di Desil 1. Dari data Desil 1 P3KE yang diverifali tersebut, ditemukan setengahnya atau 50 persen layak menerima bantuan.

“Dari data P3KE Desil yang kami Verifali, 50 persennya layak, sedangkan sisanya masuk kategori lain,”terangnya.Terdapat tiga kategori hasil pendataan tersebut, yakni layak, layak dengan intervensi dan tidak layak. 50 persen layak mendapatkan bantuan ini, sesuai dengan kondisinya dari sisi pendapatannya mengacu kriteria pada P3KE tersebut. Sedangkan sisanya 45 persen, masuk kategori layak dengan  intervensi. Sedangkan sisanya 5 ribu KK yang tidak layak. “Ada 5 ribu KK tidak layak terima bantuan,”kata dia.

Basis data yang dipergunakan tersebut merupakan P3KE, sehingga kalau ada program pemerintah bisa diusulkan warga yang layak tersebut. Untuk data P3KE sendiri menjadi acuan bagi pemerintah menyalurkan bantuan beras yang jumlah sasarannya 91.868 jiwa. Dari jumlah ini, ada 36 ribu Jiwa masuk Desil 1 yang diverifali. “Tumben diverifali ini,”ujarnya.

Selain menerima bantuan beras ada juga warga miskin Ekstrem ini masuk sebagai penerima bansos pemerintah. “Dari P3KE ini ada penerima terima Bansos tapi jumlahnya tidak besar, ujarnya. Dikatakan, dari hasil Verifali ini saja ditemukan banyak warga tak layak mendapatkan bantuan di desil 1. Namun kali ini fokus ke Desil 1. Melalui Verifali ini diperoleh potret data P3KE yang bersumber dari BKKBN. (Her)

Shell Eco-marathon 2024 Dimulai, Diikuti 12 Negara di Kawasan Asia Pasific dan Timur Tengah

By
ekbisntb.com
-
0
Sejumlah kendaraan hemat energi hasil rancangan bangun pelajar dan mahasiswa dari berbagai negara kawasan Asia Pasific dan Timur Tengah siap beradu di ajang Shell Eco-marathon yang berlangsung di sirkuit Mandalika, mulai tanggal 3-6 Juli 2024. (ekbisntb.com/kir)

Praya (ekbisntb.com) – Pertamina Mandalika International Circuit kembali dipercaya sebagai lokasi gelaran ajang lomba rancang bangun kendaraan hemat energi Shell Eco-marathon 2024 yang mulai digelar, Rabu 3 Juli 2024. Ini untuk yang ketiga kali ajang tersebut digelar di tempat yang sama. Di mana untuk tahun ini ada 78 tim dari 12 negara di  kawasan Asia Pasific dan Timur Tengah yang ambil bagian.

Dengan sekitar 40 tim di antaranya merupakan tim dari sejumlah perguruan tinggi di Indonesia. Diantaranya Universitas Indonesia (UI), Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Brawijaya (Unibraw), Universitas Diponegoro (Undip) hingga Universitas Sumatera Utara (USU) Tidak ketinggalan juga tim Universitas Mataram (Unram), AKOM Sumbawa serta SMK Negeri 1 Lingsar.

Tim-tim dari Indonesia ini bakal berkompetisi dengan tim dari perguruan tinggi dari Jepang, China, Pakistan, Malaysia, Korea Selatan, Kazahktan, Filipina serta Saudi Arabia. Ditambah tim dari Thailand, Brunei Darussalam, India serta Qatar.

“Dari sisi jumlah peserta Shell Eco-marathon tahun ini lebih banyak dari penyelenggaraan tahun-tahun sebelumnya,” ungkap Head of Brand Operation Shell Norman Koch kepada wartawan pada sesi konferensi pers di Area Paddock Sirkuit Mandalika, Rabu siang.

Hal itu menandakan kalau ajang Shell Eco-marathon semakin diminati. Tidak hanya oleh pelajar dan mahasiswa di Indonesia. Tetapi juga pelajar dan mahasiswa dari negara-negara di kawasan Asia Pasific dan Timur Tengah. Dengan beberapa tim yang tahun lalu tampil, tahun ini kembali ambil bagian. Selain banyak juga peserta baru.

Norman menjelaskan, Shell Eco-marathon sendiri merupakan lomba rancang  bangun kendaraan hemat energi. Jadi tim yang mampu menghadirkan kendaraan yang paling hemat energi itulah yang jadi juara. Sehingga para tim ditantang untuk bisa merancang kendaraan yang paling efisien dari sisi penggunaan bahan bakar.

“Ada dua kategori yang dilombakan. Prototype dan Urban Concept. Dengan tiga kategori sumber energi, mesin pembakaran internal (bensin, etanol dan/atau diesel), baterai elektrik dan hidrogen cair,” jelasnya.

Semangat dari ajang tersebut ialah bagaimana mendorong ide dan kreativitas kalangan pelajar dan mahasiswa untuk bisa merancang kendaraan hemat energi. Yang diharapkan bisa diimplementasi di  depan guna mendorong terwujudkan transformasi energi yang ramah lingkungan.

“Sejak mulai digelar di tahun 1980-an silam, sudah cukup banyak teknologi yang muncul dari ajang Shell Eco-marathon digunakan di kendaraan masa kini,” sebutnya. Karena memang Shell Eco-marathon hadir untuk menjembatani kalangan pelajar dan mahasiswa menelurkan ide-ide kreatif baru yang bisa mendukung langkah efisien energi. Sekaligus menyiapkan generasi yang siap menyongsong transformasi energi menuju energi ramah lingkungan dimasa yang akan datang. (kir)

Banyak Warga Miskin Ekstrem Lobar Belum Terima Bansos

By
ekbisntb.com
-
0
Warga miskin ekstrem di Lobar yang layak mendapatkan bantuan. (ekbisntb.com/ist)

Giri Menang (ekbisntb.com) – Dari pendataan verifikasi dan validasi (verifali) yang dilakukan Dinas Sosial Disos) Lombok Barat (Lobar) terhadap data 36 ribu warga miskin esktrem, terdapat belasan ribu masuk kategori layak mendapat bantuan. Sedangkan 5.000 di antaranya tidak layak.

Namun dari belasan ribu warga miskin ekstrem yang layak mendapat bantuan ini justru tak masuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Mereka juga tidak masuk menjadi penerima bantuan sosial pemerintah, baik itu Program Keluarga Harapan (PKH), Program Indonesia Pintar (PIP), Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN-KIS) dan Bansos Rastra atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Kepala Dinas Sosial Lalu Martajaya menyebut, dari hasil verifali data warga miskin ekstrem masuk Desil 1 sebanyak 36 ribu KK, ada belum menerima bantuan dan masuk DTKS.

Hasil verifali ini, jelasnya kalau dipadukan dengan data penerima bansos. Warga miskin ekstrem yang layak mendapat bantuan, belum masuk data penerima bansos. Menurutnya data ini belakangan diketahui dari hasil verifali tersebut, sehingga tahapan berikutnya akan dimasukkan ke DTKS. Sebab ada warga miskin ekstrem ini yang belum masuk DTKS dan ada yang sudah masuk. “Lebih banyak warga yang belum masuk DTKS. Ini Kita baru tahu data ini setelah diverifali,” jelasnya.

Pihaknya pun telah mendata warga miskin ekstrem yang beririsan atau mendapatkan bansos dan yang belum mendapatkan bansos. Ini nantinya menjadi acuan bagi Pemda untuk mengusulkan warga yang akan menerima bantuan. Termasuk mengusulkan warga miskin ekstrem yang belum mendapatkan bansos. “Nanti kita usulkan,”ujarnya. (her)

Pertanian Tembakau di Lombok Tengah Kekurangan Air

By
ekbisntb.com
-
0
Tanaman tembakau milik petani di wilayah Kabupaten Lombok Tengah.(ekbisntb.com/ant)

Praya (ekbisntb.com) – Dinas Pertanian Kabupaten Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) menyatakan sejumlah lahan pertanian sudah mulai ditanami tembakau, namun mengalami kekurangan air irigasi. “Kondisi tanaman tembakau di Lombok Tengah cukup baik, hanya saja petani kekurangan air,” kata Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Tengah Muhammad Kamrin di Lombok Tengah, Rabu 3 Juli 2024.

Ia mengatakan sampai sejauh ini masih banyak para petani yang baru mulai menanam tembakau, karena sebelumnya tidak bisa serentak akibat musim panen padi yang terlambat di beberapa wilayah.

Namun pihaknya mengakui bahwa saat ini sudah banyak juga lahan yang ditanami tembakau untuk siap panen.

“Saat ini sudah banyak petani yang mulai persiapan panen tembakau,” katanya. Oleh karena itu, pihaknya telah melakukan koordinasi dengan OPD terkait, agar kebutuhan air para petani itu bisa terpenuhi di musim kemarau ini. “Kami berharap air untuk kebutuhan petani itu bisa terpenuhi, karena mereka saat ini beli air untuk proses pemupukan,” katanya.

Ia mengatakan ada juga yang baru mulai menanam tembakau, hampir sebagian besar wilayah yang selama ini ditanami tembakau memang saat ini sudah mulai menanam. Adapun kecamatan yang sudah mulai menanam tembakau mulai dari Kecamatan Kopang, Janapria, Praya Timur, Pujut, Praya Barat dan sebagian di Praya Tengah.

“Tapi meski ada yang persiapan panen namun ada juga yang masih persiapan menanam,” katanya. Ia mengatakan idealnya musim tembakau itu menghindari bulan Oktober karena pada Oktober sudah masuk musim hujan, sehingga waktu penanaman tembakau ini dimulai Mei-Juni, mengingat masa tanaman tembakau ini berkisar di empat bulan.

“Kalaupun sekarang sudah mulai ada persiapan panen tapi kita belum tau harga tembakau ini, melihat tergantung gride atau kualitas,” katanya. (ant)

Event Internasional Bisa Menurunkan Angka Kemiskinan NTB

By
ekbisntb.com
-
0
Dr. M. Firmansyah(ekbisnt.com/dok)

Mataram (ekbisntb.com) – Event-event internasional dapat menurunkan angka kemiskinan NTB. Sepanjang, event tersebut konsisten diselenggarakan. Diantara event-event internasional itu adalah event otomotif balap MotoGP dan Motorcross (MXGP). “Iya teorinya begitu (event bisa menekan kemiskinan). Tapi bukan hanya MXGP saja, tapi event-event berkelanjutan lainnya harus ada,” ungkap Pengamat Ekonomi dari Universitas Mataram, Dr. M. Firmansyah.

Sebagaimana diketahui, Lombok, tengah menyelenggarakan event internasional motorcross seri I dan II di Sirkuit MXGP eks Bandara Selaparang, Rembiga Kota Mataram. Tanggal 29 dan 30 Juni 2024, dan tanggal 6-7 Juli 2024. Rangkaian acara hiburannya juga berlangsung sejak seri I hingga selesainya seri II.

Penyelenggaraan MXGP tahun 2024 ini merupakan penyelenggaraan tahun kedua. Setelah tahun 2023 lalu juga diselenggarakan dua seri, di Sirkuit Samota Sumbawa, dan Sirkuit Selaparang. Selain itu, Sirkuit Mandalika juga kembali akan menjadi tuan rumah MotoGP pada September 2024 ini.

Firmansyah menegaskan, event-event internasional, apalagi yang dapat menghadirkan banyak orang ini akan berdampak positif bagi penyediaan lapangan pekerjaan dan usaha pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Kendati demikian, menurutnya setiap penyelenggaraan event-event keberlanjutan ini perlu dibuatkan aturan mainnya. Agar dampak positifnya bisa dirasakan oleh semua pihak yang terlibat, baik itu UMKM maupun pengusaha lokal lainnya. Tentunya keterlibatn kearifan lokal porsinya harus lebih besar. Karena tujuannya untuk menekan kemiskinan.

“Misalnya keterlibatan entitas bisnis lokal seperti apa, harus disiapkan dengan sangat matang. Dan keterlibatan kearifan lokal ini harus diatas 50 persen. Orangnya, maupun produknya,” kata Firman. Produk-produk yang dijual oleh UMKM misalnya, porsinya harus lebih besar produk lokal.

“Jangan kemudian jualannya mie instant, minuman gelas pabrikan, atau produk-produk yang didatangkan dari luar. Harus produk yang dijual adalah produk lokal sendiri, yang dibuat UMKM. itu baru dampaknya besar terhadap kemiskinan,” tambahnya.

Lanjut Firman, pemerintah menyiapkan program program untuk mengentas kemiskinan. Misalnya, intervensi hanya jangka pendek, seperti memberikan bantuan sosial (bansos), menekan angka inflasi dan pemberian bantuan fasilitas lainnya. “Tapi belum ada lahan pekerjaan tetap buat masyarakat. Kalau event internasional terus ada, saya yakin tidak akan bisa signifikan perubahan kemiskinan kita, balik lagi penyedian lapangan, akomodasi, transportasi, dan usaha kerakyatan,” terangnya.

“Setidaknya dengan adanya event yang rutin, kita datangkan orang, supaya orang bisa bekerja, bisa berjualan. Ini salah satu upaya yang mampu menekan angka kemiskinan,” tambahnya. Ia memberi contoh salah satu event besar dan berkelanjutan, yaitu Festival Bunga Banyuwangi yang dilaksanakan hingga 99 kali setahun.

Event tersebut sederhana, tapi konsisten dilakukan dan dapat mendatangkan banyak orang ke Banyuwangi. Dampaknya, tamu yang datang membutuhkan makan, transportasi, tempat menginap. Sehingga dampaknya sangat besar. Karena itu, menurutnya, NTB bisa melakukan hal yang sama. Konsisten menyelenggarakan event.

Untuk diketahui, persentase penduduk miskin pada Maret 2024 sebesar 12,91 persen, menurun 0,94 persen poin terhadap Maret 2023 dan menurun 0,91 persen poin terhadap September 2022. Jumlah penduduk miskin pada Maret 2024 sebesar 709,01 ribu orang, atau berkurang 42,22 ribu orang terhadap Maret 2023 dan berkurang 35,68 ribu orang terhadap September 2022. (bul)

Aset Lombok Tengah di KEK Mandalika Jadi Sumber PAD Baru

By
ekbisntb.com
-
0
Taufikurrahman (ekbisntb.com/ant)

Praya (ekbisntb.com) – Aset Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Tengah berupa tanah di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, (NTB), menjadi sumber atau tambahan pendapatan asli daerah (PAD). “Pengelolaan aset pemda di KEK Mandalika itu telah dilakukan kerja sama dengan ITDC,” kata Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Lombok Tengah Taufikurrahman di Lombok Tengah, Rabu 3 Juli 2024.

Ia mengatakan pola pemanfaatan aset yang dilakukan dengan ITDC ( Injourney Tourism Development Corporation )  tersebut di antaranya sistem sewa untuk aset tanah jalan menuju pantai An.

Kemudian untuk aset tanah pemda ruas jalan Pongos-Grupuk itu akan dilakukan tukar guling dengan HPL yang ada di depan pintu masuk Sirkuit Mandalika.

“Tanah hasil tukar guling itu rencananya dimanfaatkan untuk penataan UMKM,” katanya.

Selain itu, untuk aset tanah pemda yang masuk dalam zona publik seperti akses jalan depan pantai Kuta belum dilakukan koordinasi lebih lanjut.

“Untuk aset di Kawasan Mandalika tidak ada masalah, telah tercatat,” katanya.

Ia mengatakan banyak opsi yang bakal dilakukan pemerintah daerah untuk pemanfaatan aset tersebut baik sistem sewa,  kerja sama, atau  pinjam pakai.

“Untuk proses tukar guling aset itu kami masih proses administrasi dengan Kementerian Keuangan,” katanya.

Sebelumnya, Kepala Dinas PUPR Lombok Tengah Lalu Rahardian menerangkan aset pemda seluas sekitar sembilan hektare ini sebelumnya merupakan jalan rute Kuta-Pongos dan Pongos-Grupuk atau jalan yang menghubungkan wilayah Grupuk.

“Tapi lahan yang sembilan hektare ini perlu  dihitung ulang karena sebelumnya hitungan sembilan hektare ini masih kasar,” katanya.

Jalan tersebut masuk dalam kawasan, maka saat itu jalan kabupaten diminta untuk ditukar guling dengan tanah yang lain milik ITDC. Tapi tanah pengganti untuk lahan yang sembilan hektare ini belum diberikan oleh pihak ITDC.

“Sampai sekarang masih kami minta lahan untuk penukaran itu,” katanya. (ant)

Terbukti Main Judi Online, Penerima Bansos akan Diusulkan Dicoret

By
ekbisntb.com
-
0
Kepala Dinas Sosial Kota Mataram, Drs. Lalu Syamsul Adnan (ekbisntb.com/dok)

Mataram (ekbisntb.com) – Dinas Sosial Kota Mataram akan mengusulkan ke Kementerian Sosial RI untuk mencoret penerima bantuan sosial (Bansos) yang terbukti main judi online.

Kepala Dinas Sosial Kota Mataram, Drs. Lalu Syamsul Adnan mengakui, pihaknya belum pernah mengecek kelompok penerima manfaat (KPM) yang menerima bantuan sosial bermain judi online, tetapi yang dilihat penerima program keluarga harapan maupun bantuan pangan non tunai pencairannya di bank Himbara dan kantor pos bekerjasama dengan Kementerian Sosial. “Kami juga sudah mengundang BI untuk mensosialisasikan kepada PSM di lapangan,” jelasnya.

Pelibatan Bank Indonesia Kantor Perwakilan NTB guna mengantisipasi penyalahgunaan bantuan sosial tersebut. Seperti bermain judi online, uang dimanfaatkan untuk kepentingan lain serta bantuan sembako digunakan untuk keperluan lain. Syamsul mengatakan, asesmen dilakukan untuk mendeteksi potensi penyalahgunaan bantuan tersebut. “Kita mengantisipasi supaya tidak ada penyalahgunaan,” terangnya.

Disos tidak memiliki kewenangan untuk mencoret penerima bantuan sosial. Akan tetapi, KPM yang terbukti bermain judi online akan direkomendasikan atau diusulkan ke Kementerian Sosial RI, untuk dihapus atau dicoret sebagai penerima bantuan sebagai efek jera.

Mantan Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda Kota Mataram ini mengatakan, upaya asesmen dilakukan oleh PSM belum menemukan atau laporan penyalahgunaan bantuan untuk kepentingan lainnya. “Iya, bisa jadi dilaporkan ke pemerintah pusat jika terbukti menyalahgunakan bantuan,” terangnya.

Disebutkan penerima bansos di Kota Mataram mencapai 22.179 jiwa. Rata-rata penerima PKH di enam kecamatan mencapai 2 ribu – 3 ribu jiwa. Adnan mengimbau masyarakat tidak menyalahgunakan bantuan sosial diberikan pemerintah seperti biaya sekolah, sembako dan lain sebagainya. (cem)

Target Pertumbuhan Ekonomi NTB 20 Tahun Kedepan di Atas Rata-rata Nasional

By
ekbisntb.com
-
0
H. Iswandi (ekbisntb.com/dok)

Mataram (ekbisntb.com) – Kepala Bappeda NTB Dr. Ir H. Iswandi M.Si mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Provinsi NTB dalam 20 tahun kedepan ditargetkan di atas rata-rata nasional yaitu 6 – 7 persen per tahun. Hal itu merupakan arahan langsung dari Bappenas kepada Pemprov NTB agar pendapatan perkapita masyarakat NTB bisa keluar dari papan bawah ke papan menengah ke atas.

Hal tersebut disampaikan Iswandi saat memberi pemaparan secara online dalam kegiatan Diseminasi Laporan Perekonomian Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024 yang berlangsung di Bank Indonesia Perwakilan NTB Rabu 3 Juli 2024 kemarin.  Menurut Iswandi, target ini memang cukup berat, mengingat secara historis, pertumbuhan ekonomi NTB jarang melewati angka pertumbuhan 6 persen.

“Pernah di atas 6 persen memang pertumbuhan ekonomi NTB, namun itu tidak berkelanjutan karena dipengaruhi oleh kinerja pertambangan. Target RPJPN dan RPJPD Provinsi NTB, pertumbuhan ekonomi NTB dalam 20 tahun kedepan harus rata-rata di atas nasional. Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang baik, kita harus mengoptimalkan sejumlah lapangan usaha dominan seperti sektor pertanian,” kata Iswandi dalam pemaparan tersebut.

Menurutnya, dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi NTB Tahun 2024-2026, Provinsi NTB ditarget bisa menjadi lokomtif pertumbuhan regional di kawasan Bali Nusa Tenggara. Target ini tak berlebihan, sebab NTB memiliki sumberdaya alam yang besar untuk mewujudkan pertumbuhan tersebut.

Iswandi mengatakan, desain perekonomin wilayah Bali, NTB dan NTT berdasarkan Bappenas yaitu  menjadi superhub pariwisata dan ekonomi kreatif Nusantara bertaraf internasional. Artinya sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di kawasan ini diharapkan akan bisa menarik sektor-sektor lainnya menjadi lapangan usaha masyarakat.

Ketiga provinsi yang bertetangga ini diarahkan oleh Bappenas ke sektor-sektor yang lebih spesifik. Misalnya Bali diarahkan menjadi provinsi yang menjadi pusat budaya, pariwisata dan ekonomi kreatif global. Kemudian NTB diaharapkan menjadi pusat pariwisata petualangan dan lumbung pangan, sementara NTB diarahkan menjadi daerah pusat pariwisata bahari dan minat khusus yang bertaraf internasional.

Saat ini salah satu tantangan yang masih dihadapi oleh NTB yaitu masalah kemiskinan. Namun demikian dalam beberapa tahun terakhir, jumlah kemiskinan di daerah ini semakin menurun. Dalam laporan Badan Pusat Statistik (BPS) yang terbaru menunjukkan bahwa persentase penduduk miskin di NTB pada Maret 2024 sebesar 12,91 persen. Angka ini menurun sebesar 0,94 persen poin terhadap Maret 2023 dan menurun 0,91 persen poin terhadap September 2022. Jumlah penduduk miskin pada Maret 2024 sebesar 709,010 orang, berkurang 42.220 orang terhadap Maret 2023 dan berkurang 3.680 orang terhadap September 2022.

Di regional Bali Nusa Tenggara, Bali memiiki tingkat kemiskinan terendah yaitu 4 persen pada Maret 2024. Sementara tingkat kemiskinan tertinggi masih terjadi sebesar 19,48 persen di Provinsi NTT.

“Kita mengalami penurunan angka kemiskinan yang cukup progresif dibanding dengan beberapa provinsi di Indonesia,” ujarnya.

Namun menurut Iswandi, tantangan NTB dalam menanggulangi kemiskinan ini yaitu penduduk miskin yang bekerja pada sektor pertanian mengalami peningkatan dari 29,44 persen tahun 2019 menjadi 38,26 persen pada tahun 2023. Sementara penduduk miskin yang bekerja pada sektor non- pertanian mengalami penurunan dari 30,02 tahun 2019 menjadi 23,63 pada tahun 2023.(ris)

Bank Indonesia Mendorong Ekonomi NTB Lebih Inklusif

By
ekbisntb.com
-
0
Diseminasi laporan perekonomian Provinsi NTB Tahun 2024(ekbisntb.com/bul)

Mataram (ekbisntb.com) – Sektor pertanian menjadi salah satu sektor utama dalam pertumbuhan ekonomi di NTB, tercermin dari pangsanya pada struktur ekonomi NTB, jumlah lapangan pekerjaan yang dominan dibandingkan sektor lainnya, dan daerah NTB yang menjadi salah satu daerah lumbung pangan nasional ini.

Hal ini mengemuka dalam kegiatan Diseminasi Laporan Perekonomian Provinsi NTB tahun 2024 yang dilaksanakan di Ruang Serba Guna Bank Indonesia Provinsi NTB, Rabu 3 Juli 2024.

Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB, Winda Putri Listya menyatakan prospek perekonomian global lebih tinggi dari prakiraan awal, seiring dengan membaiknya kinerja perekonomian India, Tiongkok dan Amerika Serikat.

Di Tengah masih tingginya ketidakpastian global, perekonomian Indonesia tetap kuat dan mampu tumbuh 5,11% (yoy) pada triwulan I 2024.

Demikian pula halnya dengan kondisi regional, stabilitas perekonomian NTB turut didukung oleh meredanya tekanan inflasi serta pertumbuhan ekonomi NTB yang mencapai 4,75% (yoy) pada triwulan I-2024.

Di sisi lain, kondisi PDRB per kapita Provinsi NTB menempati urutan ketiga terendah setelah Provinsi NTT dan Maluku.

Ketergantungan yang cukup tinggi terhadap sektor pertambangan menyebabkan pertumbuhan ekonomi NTB cenderung belum inklusif.

Sementara itu, sebagai salah satu sektor yang memiliki pangsa lapangan pekerjaan tertinggi, sektor pertanian dapat menjadi sektor utama dalam menjaga keselarasan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi NTB.

Tentunya menurut Winda, berbagai upaya telah dilakukan Pemerintah untuk mengoptimalkan produksi pertanian, mulai dari optimalisasi lahan, percepatan tanam, penggunaan bibit unggul, hingga penambahan alokasi pupuk subsidi.

Sebagaimana disampaikan juga Kepala Perwaklian Bank Indonesia Provinsi NTB, Berry Arifsyah Harahap, bahwa Provinsi NTB tidak cukup ditopang oleh salah satu sektor saja, namun harus dilakukan diversifikasi sektor untuk menopang perekonomian daerah.

Oleh karena itu, Diseminasi Laporan Perekonomian di Provinsi NTB tahun ini mengangkat tema “Mewujudkan Stabilitas Pangan Masa Depan dengan Pertanian Berkelanjutan”.

Selaras dengan hal tersebut, Kepala Bappeda Provinsi NTB, Dr. Ir. H. Iswandi, M.Si, menyatakan bahwa salah satu misi Provinsi NTB adalah menjaga kesinambungan Pembangunan berkelanjutan.

Hal ini bisa diraih dengan mendorong sektor Pertanian di Provinsi NTB. Selain itu, melalui RKPD Provinsi NTB 2025, Pemerintah Provinsi menggalakkan berbagai program prioritas daerah pada sektor Pertanian melalui sinergi antar OPD.

Upaya dalam mendorong sektor pertanian berkelanjutan ini salah satunya dilakukan melalui program IPDMIP (Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Program) yang bertujuan untuk mencapai keberlanjutan sistem irigasi kewenangan Pusat, Provinsi, serta Kabupaten dan telah dilaksanakan pada empat Kabupaten, yakni Lombok Tengah, Lombok Timur, Dompu dan Kabupaten Bima.

Dalam kesempatan yang sama, Dr. Sahara. Direktur Internasional Trade Analysis and Policy Studies FEM IPB University, memaparkan kondisi pangan secara global, dimana pada negara berkembang sektor Pertanian masih menjadi sektor utama yang menyumbangkan pertumbuhan ekonomi.

Dari sisi domestik, Pemerintah terus mendorong sektor Pertanian dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 sebagai landasan melalui peningkatan produktivitas sektor pertanian serta mewujudkan ketahanan dan kemandirian pangan.

Hal ini diwujudkan dengan mengimplementasikan program pertanian ramah lingkungan dan pertanian rendah karbon.

Sementara itu, Dr. Yudhistira Nugraha selaku Kepala Pusat Riset Tanaman Pangan BRIN turut memaparkan tantangan dan peluang dalam mewujudkan Pembangunan pada sektor pertanian.

Adapun berbagai riset dan pengembangan teknologi terus diupayakan, utamanya di Provinsi NTB, seperti inovasi sistem pengairan presisi budidaya jagung di lahan kering, teknologi budidaya bawang merah dan bawang putih ramah lingkungan, potensi rumput laut sebagai pakan serta penyusunan dokumen Rancangan Peraturan Gubernur terkait Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim (PRKBI).

Acara diseminasi kali ini diharapkan dapat menjadi sarana menebar rasa optimis dan membangun persepsi positif kepada seluruh stakeholders dan masyarakat, sehingga kolaborasi dan kerja sama terus terjaga dalam mendukung pemulihan ekonomi, serta mencapai pertumbuhan yang lebih kuat dan berkelanjutan.

Kegiatan yang dilaksanakan secara hybrid ini juga turut dihadiri oleh berbagai tamu undangan mulai dari Kepala OPD, Pimpinan Perbankan, Pimpinan BUMN, Civitas Akademika, pelaku usaha daerah, serta media sebagai upaya sosialisasi untuk meningkatkan pengetahuan serta pemahaman terhadap kondisi dan outlook perekonomian Provinsi NTB.(bul)

1...699700701...812Page 700 of 812

EKBISNTB.com adalah sebuah portal berita lokal yang merupakan bagian dari Kelompok Media Bali Post (KMB) di NTB. EKBISNTB.com didirikan oleh para awak Redaksi Harian Suara NTB, Untuk lebih dekat dengan kami, silakan berkunjung ke Redaksi EKBISNTB.com di Jalan Bangau Nomor 15 Cakranegara, Mataram. Telepon (0370) 639543. (*)

Copyright ©2024 EkbisNTB.com - PT. Suara NTB Pers

JARINGAN MEDIA

Ketentuan Pengguna

Pedoman Media Siber

Tentang Kami