Beranda blog Halaman 699

Produksi Beras Lotim Tetap Surplus

0
Petani di Lotim sedang panen. Pemkab Lotim optimis produksi beras akan surplus tahun 2025. (ekbisntb.com/dok)

Lombok (ekbisntb.com) – Kabupaten Lombok Timur (Lotim) terus mempertahankan statusnya sebagai daerah yang selalu mencatat surplus produksi beras. Luas areal tanam Oktober 2024 – September 2025 sejumlah 60.885 hektar (ha) dengan estimasi produktivitas lahan rata rata 5,65 ton per hektar.

Demikian dijelaskan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas (Kadis) Pertanian Lotim, Lalu Fathul Kasturi menjawab Ekbis NTB, Kamis 6 Februari 2025. Menurutnya, areal tanam periode 2025 ini diakui merupakan terluas selama tiga tahun terakhir, sehingga diyakini,  akan terjadi peningkatan produksi yang cukup signifikan.

Jika dikalkulasikan, 60.885 ton hektar dikali dengan rata-rata produksi 5,65 ton per hektar, maka Lotim tahun 2025 ini bisa memproduksi setara gabah sebanyak 344 ribu ton. Konversi gabah ke beras, estimasinya akan mencapai 220 ribu ton dikurangi rata-rata konsumsi per kapita per tahun di Kabupaten Lotim, maka masih surplus puluhan ribu ton.

“Kabupaten Lombok Timur memainkan peran penting sebagai lumbung pangan nasional,” klaimnya.

Dengan rata-rata produktivitas lahan 5 ton, tambahnya, jika dilihat di areal lahan produktif lainnya, produksi padi di Lotim bisa mencapai 9 ton per hektar.

Karena produksi yang surplus, sangat tepat menjadikan Lotim sebagai limbung pangan nasional. Selama ini Lotim memang selalu menjadi penyuplai kebutuhan beras daerah lain.

Selanjutnya dikatakan, dibandingkan periode tanam 2023-2024 lalu, luas areal tanam mencapai 44 ribu ha dengan produktivitas lahan rata-rata 5,3 ton. Terjadi penurunan dibandingkan estimasi tahun ini. Hal ini terjadi karena tahun lalu terjadi el nino cukup panjang. Sementara tahun ini, curah hujan sangat mencukupi kebutuhan air tanaman padi.

Dengan luas tanam yang semakin luas dan produktivitas yang stabil, Lotim terus menjadi harapan dalam ketahanan pangan nasional, memastikan bahwa keberlanjutan produksi pangan tetap terjaga untuk masa depan yang lebih baik.(rus)

Stok Pangan Dijamin Aman Jelang Ramadhan

0
Seorang warga membeli telur di salah satu distributor pada operasi pasar murah yang digelar Dinas Perdagangan Kota Mataram, belum lama ini. Stok pangan dipastikan aman jelang ramadhan. (ekbisntb.com/cem)

Lombok (ekbisntb.com) – Dinas Perdagangan Kota Mataram, memastikan stok pangan aman menjelang ramadhan. Masyarakat diminta tidak panik, meskipun harga barang mengalami kenaikan.

Kepala Bidang Barang Pokok dan Penting Dinas Perdagangan Kota Mataram, Sri Wahyunida dikonfirmasi kemarin memastikan, stok pangan menjelang lebaran dipastikan aman menjelang ramadhan. Seluruh distributor dan Badan Urusan Logistik telah dikumpulkan untuk mengkonfirmasi ketersedian stok barang, termasuk perkembangan harga. “Kita sudah kumpulkan distributor untuk menanyakan stok. Alhamdulillah, stok menjelang ramadhan masih aman,” kata Nida.

Ia menggambarkan permintaan kebutuhan pokok masih stagnan,sehingga tidak mempengaruhi lonjakan harga. Namun demikian, permintaan barang pokok seperti gula,telur,minyak goreng,dan beras sangat tinggi. Hal ini menurut dia, perlu diantisipasi agar tidak menimbulkan kenaikan harga. “Di retail dan distributor ketersediaan minyak goreng masih tersedia,” ujarnya.

Fenomena yang sering terjadi adalah masyarakat sering berbondong-bondong membeli kebutuhan pokok dalam jumlah besar. Psikologi masyarakat yang berbelanja secara berlebihan,justru akan memicu lonjakan harga.

Meskipun diakui Nida, kenaikan harga tidak bisa dihindari dengan tingginya permintaan dari masyarakat. Tetapi jika ketersediaan pasokan melimpah dengan permintaan banyak dipastikan tidak akan terjadi gejolak harga. “Kembali lagi ke hukum ekonomi. Kalau permintaan banyak pasti terjadi kenaikan harga,” ujarnya.

Sebagai langkah antisipasi akan dilakukan operasi pasar murah bekerjasama dengan Bank Indonesia, organisasi perangkat daerah teknis dan distributor di Kota Mataram.

Terobosan BI melalui Kolaborasi Pasar Murah Keliling cukup efektif, karena harga yang dijual relatif terjangkau dibandingkan di pasar tradisional.

Bawang merah dijual Rp30 ribu per kilogram menjadi Rp25 ribu perkilogram. Demikian pula, telur ayam dengan harga Rp55 ribu per terai akan dijual Rp48 ribu-Rp50 ribu per terai. “Karena BI memiliki binaan,” demikian kata dia. (cem)

Ekonomi NTB Ditarget Tumbuh 7 Persen

0
Wirajaya Kusuma (ekbisntb.com/ris)

PEMERINTAH pusat telah memberi target pertumbuhan ekonomi Provinsi NTB sebesar 7 persen di tahun 2025. Target tersebut memiliki tantangan tersendiri, terlebih jika melihat realisasi pertumbuhan ekonomi dalam beberapa tahun terakhir yang belum bisa mencapai 7 persen.

Kepala Biro Perekonomian Provinsi NTB, Wirajaya Kusuma mengatakan, untuk merealisasikan target pertumbuhan ekonomi yang tinggi tersebut, Pemprov NTB akan melihat sektor -sektor yang memberi andil terbesar dalam penyusun Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Adapun sektor yang memberi share tertinggi di PDRB NTB yaitu pertanian 20,06 persen, pertambangan 19,02, perdagangan 14,47 persen dan konstruksi 9,74 persen.

“Inilah yang kita perlu perhatikan sektor-sektor yang memiliki share tertinggi seperti pertanian, pertambangan, perdagangan dan konstruksi. Kualitas dan kuantitas produksi dari masing-maisng sektor ini harus kita perbesar,” kata Wirajaya Kusuma, Kamis 6 Februari 2025.

Menurutnya, sektor pertanian yang memberi share tertinggi di PDRB NTB harus tetap menjadi fokus bersama. Sehingga tantangan berupa penurunan produksi padi di 2024 sebesar 5,53 persen atau turun dari 1.538 ribu ton GKG menjadi 1.453 ribu ton GKG harus dicermati penyebabnya.

“Ternyata luas panen kita yang turun. Secara nasional kita ditargetkan 434.051 hektare. Namun 283 ribu hektare yang sekarang. Sehingga perlu kerja keras. Karena share pertanian sangat tinggi di PDRB NTB yaitu 20 persen. Jika ini lemah maka bahaya,” terangnya.

Wirajaya menyampaikan perlunya semua pihak untuk duduk bersama guna menyusun satu formulasi penting terkait dengan upaya meningkatkan perekonomian NTB tahun ini sesuai dengan target. Perlunya kekompakan antar semua elemen karena angka 7 persen merupakan target yang tinggi.

“Kita butuh duduk bersama dalam satu FGD terkait dengan target pertumbuhan 7 persen. Bagaimana menyusun formulasi untuk mengejar target yang diberikan oleh pusat. Ini target ambisius dengan kondisi daerah kita begini. Cukup berat, sehingga butuh effort bergerak bersama-sama,” ajaknya.

Untuk diketahui, BPS NTB mencatat ekonomi NTB tumbuh 5,30 persen di 2024, di tahun 2023 ekonomi NTB hanya tumbuh 1,80 persen, kemudian di 2022 ekonomi tumbuh 6,95 persen dan di 2021 hanya tumbuh 2,30 persen.(ris)

Gubernur NTB Terpilih Bertemu Menteri Komdigi, Bahas Blankspot  dan Ekosistem Digital di NTB

0
Gubernur NTB Terpilih Dr HL Muhamad Iqbal bertemu dengan Menteri Komdigi Meutya Hafid di Jakarta. (ekbisntb.com/ist)

Jakarta (ekbisntb.com) – Digitalisasi di daerah dan blankspot menjadi topik yang dibahas Gubernur NTB Terpilih Dr. H.L. Muhamad Iqbal (LMI) ketika bertemu Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Meutya Hafid. LMI menceritakan, saat masa kampanye ia menemui begitu banyak blankspot. Titik yang sulit akses komunikasi ini terutama berada di Pulau Sumbawa.

“Peningkatan konektivitas internet sangat dibutuhkan untuk mendukung program prioritas, khususnya pariwisata, ” katanya di Jakarta, Kamis   6 Februari 2025. Dalam pertemuan ini, Menteri Komdigi didampingi Sekretaris Jenderal Komdigi Dr. Ir. Ismail, M.T yang merupakan putra asal NTB.

LMI mengatakan, Menteri Komdigi berkomitmen membantu banyak hal, baik peningkatan konektivitas maupun penguatan ekosistem digital secara umum. “Komitmen beliau (Menteri Komdigi) untuk NTB tegas disampaikan,” urainya.

Mantan Dubes Turki ini, cukup senang karena Sekjen Komdigi diisi oleh putra NTB. Sebelum pertemuan ini, ia bersama Menteri Komdigi pun sudah pernah bertemu. “Terima Kasih Ibu Menteri sudah mempercayakan putera NTB menjadi Sekjen Komdigi,” ucapnya.

Menteri Komdigi Meutya Hafid mengatakan, Kemenkomdigi selama ini sudah banyak memberikan perhatian ke NTB, khususnya di kawasan Mandalika. “Komdigi akan terus mendukung penguatan ekosistem digital di NTB,” katanya.

Untuk diketahui, diantara program strategis dari pemerintahan Iqbal-Dinda adalah peningkatan kapasitas dan kualitas pariwisata. Diantara yang dibutuhkan untuk mengembangkan adalah konektivitas internet. (r)

Kadis Ketahanan Pangan NTB Desak Pembayaran Gaji Belasan THL

0
H. Abdul Azis(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTB, H. Abdul Azis, SH., MH, mendesak pemerintah daerah untuk segera mencairkan gaji belasan Tenaga Harian Lepas (THL) yang bertugas di lingkup dinasnya. Menurutnya, anggaran untuk pembayaran gaji tersebut sudah tersedia, sehingga tidak ada alasan untuk menunda pencairan.

Abdul Azis menjelaskan bahwa para THL yang bekerja di Dinas Ketahanan Pangan bukanlah tenaga baru, melainkan mereka yang telah mengabdi selama lebih dari tiga tahun. Sebagian besar dari mereka sudah berkeluarga dan memiliki tanggungan. Oleh karena itu, keterlambatan pembayaran gaji berdampak besar pada kehidupan mereka.

“Mereka ini memiliki keluarga, ada yang sudah menikah dan punya anak yang harus dihidupi. Hak mereka untuk bulan Januari 2025 harus segera diberikan. Anggaran sudah tersedia, tinggal direalisasikan saja,” ujar Abdul Azis, Selasa, 4 Februari 2024.

Ia juga mempertanyakan alasan administrasi yang menjadi hambatan dalam pencairan gaji. Menurutnya, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) seharusnya dapat segera mengambil keputusan untuk mencairkan gaji para THL. Namun, hingga saat ini, BKD belum mengeluarkan Surat Keputusan (SK) bagi tenaga honorer dengan alasan yang belum jelas.

“Saya tidak tahu di mana letak persoalannya. Aturan mana yang melarang pembayaran gaji bagi tenaga honorer yang sudah bekerja bertahun-tahun? Apalagi anggaran sudah tersedia,” tegasnya.

Abdul Azis menambahkan bahwa selama menjabat, ia tidak pernah merekrut tenaga honorer baru. Semua THL yang saat ini bekerja di Dinas Ketahanan Pangan adalah pegawai lama yang telah menunjukkan dedikasi mereka. Oleh karena itu, ia menilai tidak adil jika mereka tiba-tiba diberhentikan atau tidak menerima hak mereka tanpa ada solusi yang jelas.

“Kami tidak bisa begitu saja memberhentikan orang-orang ini tanpa ada kepastian. Mereka sudah bekerja dengan baik dan mengandalkan gaji ini untuk kehidupan sehari-hari. Jika gaji mereka tidak dibayarkan, bagaimana mereka bisa bertahan?” jelas Abdul Azis, yang sebelumnya menjabat sebagai Sekda Kabupaten Sumbawa Barat.

Ia berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan persoalan ini. Pasalnya, keterlambatan pembayaran gaji tidak hanya berdampak pada kesejahteraan para THL, tetapi juga dapat mempengaruhi kinerja mereka dalam menjalankan tugas. (don/bul)

Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di NTB Meningkat, Sektor Informal Jadi Perhatian Utama

0
Coverage kepesertaan di BPJS Ketenagakerjaan NTB(ekbisntb.com/ekonomi.republika.co.id)

Lombok (ekbisntb.com) – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan mencatat peningkatan kepesertaan di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) pada tahun 2024. Berdasarkan data yang dihimpun hingga 31 Desember 2024, sebanyak 756.783 tenaga kerja atau 41% dari total potensi 1.864.450 tenaga kerja di NTB telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan NTB, Boby Foriawan menjelaskan, bahwa angka ini menunjukkan peningkatan sebesar 4% atau 83.488 tenaga kerja dibandingkan tahun 2023.

“Peningkatan ini merupakan indikasi positif bahwa semakin banyak masyarakat NTB yang menyadari pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan,” ujar Boby Foriawan.

Namun demikian, Boby Foriawan menyoroti masih rendahnya kepesertaan dari sektor informal. Dari total 1.097.813 tenaga kerja informal di NTB, baru 208.558 atau 19% yang terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.

“Sektor informal ini memerlukan atensi khusus karena mereka lebih rentan terhadap risiko sosial seperti kecelakaan kerja atau kematian,” jelasnya.

Oleh karena itu, BPJS Ketenagakerjaan NTB akan terus berupaya meningkatkan sosialisasi dan edukasi mengenai pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja informal. Selain itu, pihaknya juga akan menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah dan stakeholder terkait untuk memperluas jangkauan kepesertaan.

“Kami akan terus berupaya untuk memberikan perlindungan kepada seluruh tenaga kerja di NTB, baik yang bekerja di sektor formal maupun informal,” tegas Boby Foriawan.(bul)

Baru 7.296 UMKM NTB Terlindungi BPJS Ketenegakerjaan

0
Boby Foriawan(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memiliki potensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang signifikan. Data terbaru menunjukkan terdapat 18.004 usaha kecil dan 131.958 usaha mikro, sehingga total UMKM mencapai 149.962 pelaku UMKM.

Namun. dari jumlah tersebut, hanya 432 usaha kecil dan 6.827 usaha mikro yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, dengan total 7.259 UMKM yang terlindungi.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan NTB, Boby Foriawan, menyatakan bahwa tingkat kepesertaan UMKM dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan masih perlu ditingkatkan.

“Kami terus mendorong para pelaku UMKM untuk mendaftarkan diri dan karyawannya agar mendapatkan perlindungan dari risiko kerja,” ujar Boby.

BPJS Kenagakerjaan menawarkan program dengan iuran mulai dari Rp16.800 per bulan, yang mencakup Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM). Manfaat yang diberikan antara lain perawatan tanpaatas biaya sesuai iisi medis hingga sembuh bagi peserta yang mengalami kecelakaan kerja, serta santunan bagi ahli waris jika peserta meninggal dunia.

Selain itu, BPJS Ketenagakerjaan NTB aktif melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, termasuk memanfaatkan momen Car Free Day di Jalan Udayana, Kota Mataram, untuk memberikan informasi mengenai manfaat program jaminan sosial ketenagakerjaan.

Dengan meningkatkan partisipasi UMKM dalam program BPJS Ketenagakerjaan, diharapkan para pelaku usaha dan pekerjanya dapat bekerja dengan lebih tenang dan produktif, karena terlindungi dari berbagai risiko yang mungkin terjadi selama bekerja.

Boby menambahkah, menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan memiliki banyak manfaat, terutama dalam memberikan perlindungan terhadap risiko kerja. Berikut adalah beberapa manfaat utama yang bisa didapatkan oleh peserta BPJS Ketenagakerjaan.

1. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)
• Perlindungan atas risiko kecelakaan yang terjadi saat bekerja atau dalam perjalanan kerja.
• Biaya perawatan medis ditanggung sepenuhnya tanpa batas biaya sesuai indikasi medis.
• Santunan sementara jika tidak bisa bekerja karena kecelakaan kerja.
• Santunan cacat sebagian atau total akibat kecelakaan kerja.
• Program kembali bekerja bagi peserta yang mengalami kecelakaan kerja dengan rehabilitasi medis dan pelatihan kerja.

2. Jaminan Kematian (JKM)
• Santunan sebesar Rp42 juta untuk ahli waris jika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
• Beasiswa pendidikan untuk dua anak hingga perguruan tinggi maksimal Rp174 juta.

3. Jaminan Hari Tua (JHT)
• Tabungan yang bisa dicairkan 10%, 30%, atau 100% setelah memenuhi syarat tertentu.
• Dana JHT dapat digunakan sebagai simpanan di masa pensiun atau ketika berhenti bekerja.

4. Jaminan Pensiun (JP)
• Pensiun bulanan bagi pekerja yang telah memenuhi masa iuran dan usia pensiun.
• Santunan bagi ahli waris jika peserta meninggal dunia.

5. Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP)
• Diberikan kepada pekerja yang mengalami PHK.
• Manfaat berupa uang tunai selama maksimal 6 bulan.
• Akses pelatihan kerja dan informasi pasar kerja untuk mendapatkan pekerjaan baru.

Dengan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, pekerja mendapatkan perlindungan finansial dari berbagai risiko yang bisa terjadi selama bekerja. Ini memberikan rasa aman, baik bagi pekerja maupun keluarganya, serta mendukung keberlanjutan ekonomi mereka di masa depan.(bul)

OJK Terbitkan Aturan Baru Ketentuan Rahasi Bank

0
Otoritas Jasa Keuangan(ekbisntb.com/ist)

Jakarta (ekbisntb.com) – Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 44 Tahun 2024 tentang Rahasia Bank (POJK 44/2024) dalam rangka menindaklanjuti amanat dalam Pasal 40A ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Pasal 41A ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) untuk mengatur lebih lanjut mengenai Rahasia Bank dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Plt. Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi – M. Ismail Riyadi melalui OJK NTB menyampaikan, POJK ini juga diterbitkan untuk memperbarui ketentuan terkait dengan Rahasia Bank sebelumnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank yang diterbitkan lebih dari dua dekade yang lalu.

Penerbitan POJK 44/2024 diharapkan dapat menjadi pedoman bagi seluruh stakeholders, baik pihak yang meminta Rahasia Bank, yang antara lain adalah aparat penegak hukum, maupun industri perbankan yang akan memberikan Rahasia Bank kepada pihak yang meminta dan memenuhi persyaratan pembukaan Rahasia Bank.

POJK Rahasia Bank mengatur antara lain:

1. Penyesuaian definisi Rahasia Bank agar selaras dengan UU P2SK, sebelumnya menggunakan terminologi “segala sesuatu” yang disesuaikan dengan terminologi “informasi”. Selain itu terdapat terminologi baru yaitu “Nasabah Investor dan Investasinya” yang belum tercakup pada definisi Rahasia Bank dalam PBI Rahasia Bank;

2. Hal-hal yang dapat dikecualikan dari Rahasia Bank agar selaras dengan UU P2SK, antara lain untuk:

a. memenuhi bantuan timbal balik dalam masalah pidana;

b. kepentingan instansi lain untuk tujuan penyelenggaraan negara di tingkat pusat dan kepentingan umum sesuai dengan tugas dan kewenangan dalam Undang-Undang;

c. pelaksanaan perjanjian kerja sama otoritas antarnegara yang telah ditandatangani secara resiprokal; dan

d. kepentingan pelaksanaan tugas di bidang moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran oleh Bank Indonesia serta untuk kepentingan pelaksanaan tugas di bidang penjaminan Simpanan dan resolusi oleh Lembaga Penjamin Simpanan.

3. Kewajiban bank dan atau pihak terafiliasi untuk merahasiakan informasi mengenai Nasabah Penyimpan dan Simpanannya dan atau Nasabah Investor dan investasinya, kewajiban bank dalam memiliki prosedur internal mengenai pembukaan Rahasia Bank, serta pendokumentasian yang perlu dilakukan bank atas seluruh permintaan dan pemberian pembukaan informasi Rahasia Bank;

4. Mekanisme pembukaan Rahasia Bank yang melalui OJK maupun yang diajukan langsung kepada Bank yang dalam PBI Rahasia Bank belum terdapat mekanisme pembukaan Rahasia Bank yang diajukan langsung kepada Bank yang diantaranya, diatur batasan tujuan serta mekanisme umum terkait dengan pelaksanaan tukar menukar informasi antar-bank;

5. Pencabutan PBI Nomor 2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank.

POJK ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 27 Desember 2024.(bul)

Thomas A.M. Djiwandono Dilantik Jadi Anggota DK OJK

0
Wakil Menteri Keuangan Thomas A.M. Djiwandono dilantik sebagai Anggota Dewan Komisioner OJK Ex-officio Kemenkeu(ekbisntb.com/bul)

Jakarta (ekbisntb.com) – Wakil Menteri Keuangan Thomas A.M. Djiwandono dilantik sebagai Anggota Dewan Komisioner OJK Ex-officio Kemenkeu. Pengucapan sumpah jabatan Thomas dilakukan di hadapan Ketua Mahkamah Agung RI Sunarto di Gedung MA Jakarta, Kamis, 6 Februari 2025.

Thomas ditetapkan menjadi Anggota Dewan Komisioner OJK Ex-officio Kemenkeu berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 4/P Tahun 2025 tentang Penggantian Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Ex-officio dari Kementerian Keuangan.

Pelantikan Thomas melengkapi jajaran Anggota Dewan Komisioner OJK menjadi 11 orang yang terdiri dari sembilan ADK hasil Panitia Seleksi dan dua ADK Ex-officio Bank Indonesia dan Kemenkeu.

Hadir dalam pelantikan Thomas sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih, jajaran pejabat Kementerian Keuangan, Bank Indonesia serta Anggota Dewan Komisioner OJK beserta jajaran pejabat OJK lainnya.

Jajaran Anggota Dewan Komisioner OJK:

1. Ketua: Mahendra Siregar

2. Wakil Ketua: Mirza Adityaswara

3. Anggota Dewan Komisioner/Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan: Dian Ediana Rae

4. Anggota Dewan Komisioner/Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon: Inarno Djajadi

5. Anggota Dewan Komisioner/Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun: Ogi Prastomiyono

6. Anggota Dewan Komisioner/Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen: Friderica Widyasari Dewi

7. Anggota Dewan Komisioner/Ketua Dewan Audit: Sophia Issabella Wattimena

8. Anggota Dewan Komisioner/Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya: Agusman

9. Anggota Dewan Komisioner/Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto: Hasan Fawzi

10. Anggota Dewan Komisioner OJK Ex-officio Bank Indonesia: Doni P. Juwono

11. Anggota Dewan Komisioner OJK Ex-officio Kemenkeu: Thomas A.M. Djiwandono.(bul)

Industri Membatik SMKN 5 Mataram Makin Jadi Perhatian

0
Kepala SMK Negeri 5 Mataram, H Istiqlal Makrip saat menerima kunjungan wisatawan untuk membatik(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – SMK Negeri 5 Mataram telah menjelma menjadi barometer Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Nusa Tenggara Barat (NTB). Hal ini diungkapkan oleh Kepala SMK Negeri 5 Mataram, H Istiqlal Makrip, yang menyatakan bahwa banyak instansi, baik dari dalam maupun luar daerah, yang datang untuk belajar tentang pengelolaan BLUD di sekolahnya.

“Alhamdulillah, SMK Negeri 5 Mataram sudah menjadi barometer BLUD di NTB. Banyak instansi yang datang ke sini untuk belajar, termasuk NTB Mall, Museum, dan bahkan ada yang dari Sumatera Utara,” ujar Istiqlal.

SMK Negeri 5 Mataram mengembangkan basic design. Sehingga banyak juga dari berbagai daerah lainnya di Indonesia, bahkan dari mancanegara datang belajar. Yang terakhir tamu pecinta seni dari Amerika Serikat, ada juga dari Spanyol, Australia. Ada yang datang berkelompok.

“Dari pelatihan-pelatihan itu, baik membatik, maupun keramik, kita tarik jasanya, dari situlah omzetnya. Selain penjualan produknya,” tambahnya.

Istiqlal menambahkan bahwa target pendapatan BLUD SMK Negeri 5 Mataram telah melampaui target yang ditetapkan. Dari target 1,3 miliar, mereka berhasil mencapai 1,4 miliar pada tahun 2024.

“Target kita di RBA (Rencana Bisnis Anggaran) adalah Rp1,3 miliar, tapi kita sudah sampai Rp1,4 miliar lebih,” jelasnya.

Pencapaian ini tidak lepas dari diversifikasi produk dan jasa yang ditawarkan oleh BLUD SMK Negeri 5 Mataram. Awalnya, mereka hanya fokus pada penjualan batik, namun sekarang mereka juga menawarkan produk dan jasa lainnya, seperti keramik, kayu, kulit, desain komunikasi visual, busana, serta jasa pelatihan.

“Dulu kita hanya fokus pada batik, tapi sekarang kita sudah merambah ke tema-tema lain, seperti keramik, kayu, kulit, desain komunikasi visual, dan busana,” kata Istiqlal.

Jasa pelatihan yang ditawarkan oleh SMK Negeri 5 Mataram juga diminati oleh berbagai pihak, mulai dari sekolah, instansi pemerintah, hingga UMKM. Bahkan, mereka juga menerima tamu dari mancanegara yang ingin belajar tentang batik dan keramik.

“Kita juga mengembangkan jasa pelatihan. Sudah banyak yang datang ke sini, baik dari dalam maupun luar negeri, untuk belajar tentang batik dan keramik,” tutur Istiqlal.

Meskipun demikian, Istiqlal mengakui bahwa sebagian besar pendapatan BLUD SMK Negeri 5 Mataram masih berasal dari penjualan batik. Ia berharap bahwa dengan terus mengembangkan produk dan jasa lainnya, mereka dapat meningkatkan pendapatan BLUD dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.

“Untuk sementara ini, sebagian besar pendapatan kita masih dari batik, hampir 75 persen. Tapi kita akan terus kembangkan produk dan jasa lainnya,” pungkasnya.(bul)