Beranda blog Halaman 701

Dukung Wisata Melalui Konsep 3A2P

0
Berry Arifsyah Harahap (ekbisntb.com/dok)

PENGEMBANGAN pariwisata tak lepas dari konsep 3A2P. Istilah ini merupakan akronim dari atraksi, aksesbilitas, amenitas serta promosi dan pelaku usaha. Bank Indonesia (BI) Perwakilan NTB mendukung pengembangan wisata NTB dengan konsep tersebut sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi.

Kepala Perwakilan BI NTB, Berry Arifsyah Harahap mengatakan, pengembangan pariwisata memang membutuhkan pelibatan banyak pihak atau pentahelix, mulai dari pemerintah, pelaku usaha, hingga dunia pendidikan. Wilayah NTB yang memiliki banyak modal untuk berkembang diharapkan bisa memanfaatkan peluang ada untuk melompat lebih tinggi di tahun ini.

Menurut Berry, NTB yang secara geografis berada di dekat Bali memiliki peluang yang bagus untuk mendangkan wisatawan lebih banyak lagi. Namun demikian, NTB tak perlu meniru Bali dalam menyediakan destinasi wisata karena karakteristiknya berbeda.

“Kita tak perlu tiru Bali. Namun bagaimana melakukan suatu lompatan dengan memaksimalkan atraksi dan potensi lainnya. Perlu mencoba mengubah titik-titik atraksi yang membuat wisatawan memperpanjang masa tinggal di NTB, sehingga memberikan dampak signifikan bagi masyarakat kita,” kata Berry, kemarin.

Berry menilai, konsep Gubernur NTB terpilih Lalu Muhamad Iqbal dalam mengembangkan pariwisata sudah sangat bagus. Terutama komitmen untuk membuat pariwisata NTB berkualitas dan berkelanjutan. Diharapkan upaya yang akan dilakukan nanti bisa mengejar ketertinggalan dari Bali, tentunya melalui potensi yang dimiliki daerah ini.

“Kalau hanya mengikuti perkembangan Bali, mungkin akan lama sekali, NTB tidak akan bisa menyaingi. Karena itu butuh lompatan-lompatan,” katanya.

Sebelumnya, Gubernur NTB terpilih Lalu Muhamad Iqbal berbicara terkait dengan pengelolaan wisata di Lombok dan Sumbawa yang berkualitas dan berkelanjutan. Pihaknya sudah melakukan review terhadap pengembangan wisata NTB dan akan melakukan sejumlah upaya, salah satunya mengedepankan wisata MICE dan terus mengembangkan sport tourism.

“Inisiatif yang telah ada di gubernur sebelumnya akan dihidupkan kembali dan tetap menginisiasi hal-hal baru. Sport tourism juga tetap didorong, triathlon dan sejenisnya, offroad, dan lainnya” katanya.

Salah satu yang mendapat atensi lainnya yaitu wisata hiu paus di Teluk Saleh Pulau Sumbawa. Lantaran wisata ini unik dan langka, maka wisata premium bisa menjadi pilihan yang bisa dikembangkan. Salah satu kelemahan di wisata Teluk Saleh yaitu belum ada alternatif destinasi wisata lainnya yang ditawarkan ke wisatawan. Sehingga butuh pameran atau atraksi lainnya agar length of stay atau rata-rata lama tinggal semakin lama. Misalnya di dekat Teluk Saleh terdapat pantai Lakey untuk surfing. Sehingga hiu paus dan surfing bisa dijual menjadi satu paket wisata.

Sementara itu terkait dengan wisata pendakian dan non pendakian di Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR), menurut Iqbal perlu dilakukan diversfikasi pilihan destinasi. Sebab Rinjani saat ini terlalu fokus pada menjual alam. Padahal letusan Samalas ratusan tahun lampau memiliki daya Tarik Sejarah untuk diceritakan. Sehingga harus ada Museum yang menyediakan informasi terkait kondisi geologis Gunung Rinjani dari Gunung Samalas.(ris)

NTB Mengalami Penurunan Produksi Padi 5,53 Persen

0
Petani memupuk tanaman padinya di Kecamatan Kayangan, Tanjung, Lombok Utara, NTB, beberapa waktu lalu. BPS mencatat angka penurunan produksi padi di wilayah NTB mencapai 5,53 persen sepanjang Januari sampai Desember 2024.(ekbisntb.com/ant)

Lombok (ekbisntb.com) – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat angka penurunan produksi padi di wilayah NTB mencapai 5,53 persen sepanjang Januari sampai Desember 2024.

“Produksi padi mengalami penurunan dari 1,54 juta ton pada 2023 menjadi 1,45 juta ton gabah kering giling pada 2024,” kata Kepala BPS NTB Wahyudin di Mataram, Rabu 5 Februari 2025.

Penurunan produksi padi disebabkan luas panen yang menurun sebanyak 2,60 persen atau setara dengan 7.000 hektare. Luas panen padi pada 2023 mencapai 287 ribu hektare, sedangkan luas panen padi tahun 2024 hanya 280 ribu hektare.

Pemerintah Provinsi NTB menyatakan segera menelaah dan mencermati penurunan angka kumulatif produksi padi tersebut. ‘’Ternyata luas panen yang turun,’’ kata Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah NTB Wirajaya Kusuma.

Lebih lanjut Wirajaya menuturkan pemerintah pusat memberikan target luas lahan padi bagi Nusa Tenggara Barat sebanyak 434 ribu hektare. Sedangkan, target sekarang hanya 283 ribu hektare.

NTB membutuhkan 151 ribu hektare agar mencapai target nasional luas lahan padi sebanyak 434 ribu hektare. Hal itu memerlukan kerja keras bagi siapapun yang kelak menjadi Kepala Dinas Pertanian NTB.

Selama ini sektor pertanian merupakan tulang punggung bagi perekonomian daerah dengan share terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) NTB mencapai 20 persen. Kondisi geografis daerah yang mendukung dengan banyak bendungan dan sumber mata air membuat pertanian berkembang pesat. Apabila sektor pertanian lesu dapat mengganggu ketahanan pangan mengingat NTB adalah produsen pangan utama di wilayah timur Indonesia.

“Ini perlu menjadi pekerjaan rumah dan perlu menjadi masukan bagi tim transisi gubernur terpilih. Sektor pertanian punya andil yang besar terhadap produk PDRB NTB, kalau pertanian lemah bisa berbahaya,” pungkas Wirajaya. (ant)

Ekonomi NTB Tumbuh 5,30 Persen

0
Wahyudin (ekbisntb.com/dok)

EKONOMI Provinsi NTB tahun 2024 terhadap tahun 2023 mengalami pertumbuhan sebesar 5,30 persen (c-to-c). Angka tersebut merupakan pertumbuhan dengan memasukkan komponen pertambangan. Sementara pertumbuhan ekonomi 2024 tanpa pertambangan sebesar 3,87 persen.

Perekonomian NTB berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku Triwulan IV-2024 mencapai Rp44,84 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp26,73 triliun.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) NTB Wahyudin mengatakan, pada triwulan ke III-2024, pertumbuhan ekonomi NTB tercatat sebesar 7,32 persen. Namun karena triwulan ke IV mengalami penurunan, baik dengan atau tanpa tambang, sehingga ekonomi NTB secara komulatif berada di angka 5,30 persen.

“Kita berharap sebenarnya angka pertumbuhan ekonomi di triwulan III dan triwulan IV tidak terlalu jauh, namun ternyata lumayan,” kata Wahyudin saat menyampaikan berita statistik terkait pertumbuhan ekonomi NTB, Rabu 5 Februari 2025.

Ia mengatakan, target pertumbuhan ekonomi Provinsi NTB dari tahun 2025 – 2029 yang tertuang dalam RPJMN dan RPJMD diharapkan terus meningkat. Di 2025, target pertumbuhan ekonomi NTB sebesar 7 persen, sementara targat nasional 5,6 persen.

“Di tahun 2029, pertumbuhan ekonomi secara nasional ditargetkan 8 persen. Kita di NTB ditargetkan 9,3 persen,” katanya.

Menurutnya, Provinsi NTB harus bersiap untuk mendongkrak semaksimal mungkin potensi yang dimiliki guna merealisasikan target pertumbuhan ekonomi daerah sebesar 7 persen tahun ini. BPS dalam hal ini akan terus melakukan upaya perhitungan sesuai dengan tupoksinya.

Namun demikian ia meminta kepada Pemprov NTB untuk bisa membantu pihaknya dalam hal penyediaan data perusahaan-perusahaan besar yang beroperasi di NTB sebagai bagian dari instrumen yang dihitung dalam pertumbuhan ekonomi. Salah satunya data operasional PT Amin di KSB.

“PT Amin sudah melakukan ujicoba Smelter sejak bulan Oktober (2024-red), sehingga di Oktober sudah taka da ekspor biji logam. November ada eskpor sekitar 121 juta USD kemudian Desember tak ada ekspor. Dan sampai sekarang kita belum mendapat data hasil dari ujicoba smelter itu diapakan, karena dalam PDRB itu bisa masuk perhitungan,” katanya.

Ia menambahkan, dari sisi produksi, pertumbuhan terbesar terjadi pada Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian sebesar 11,66 persen. Sementara dari sisi pengeluaran pertumbuhan tertinggi terjadi pada komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang melayani Rumah Tangga (LNPRT) sebesar 11,26 persen.

Jika secara komulatif ekonomi NTB tumbuh 5,30 persen, ekonomi NTB Triwulan IV-2024 terhadap triwulan sebelumnya justru mengalami kontraksi sebesar 4,97 persen (q-to-q). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Industri Pengolahan mengalami kontraksi terdalam sebesar 15,96 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, Komponen Ekspor Barang dan Jasa mengalami kontraksi tertinggi sebesar 40,61 persen.

“Sedangkan ekonomi Nusa Tenggara Barat Triwulan IV-2024 terhadap Triwulan IV-2023 mengalami kontraksi sebesar 0,50 persen (y-on-y). Dari sisi produksi, lapangan usaha pertambangan dan penggalian mengalami kontraksi terdalam sebesar 16,84 persen. Dari sisi pengeluaran, komponen Ekspor Barang dan Jasa mengalami kontraksi terdalam sebesar 41,43 persen,” ujarnya.(ris)

PLN Berhasil Pulihkan Kelistrikan Pasca Banjir di Bima

0
Perbaikan instalasi kelistrikan untuk memastikan keandalan pasokan listrik(ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – PT PLN (Persero) bergerak cepat untuk memastikan pasokan listrik tetap andal pasca-banjir bandang yang melanda Desa Nanga Wera, Kecamatan Wera, Kabupaten Bima, pada Minggu sore, 2 Februari 2025.

Manager PT PLN (Persero) UP3 Bima, Syaiful Hannan, menjelaskan bahwa tim di lapangan langsung melakukan pengecekan dan perbaikan instalasi kelistrikan untuk memastikan keandalan pasokan listrik kepada masyarakat. Fokus utama dalam penanganan ini adalah keselamatan, baik bagi petugas di lapangan, masyarakat, maupun peralatan listrik yang terdampak banjir.

“Petugas kami bergerak cepat untuk memastikan seluruh infrastruktur kelistrikan tetap berfungsi dengan baik. Tiang yang terdampak telah kami isolasi agar tidak mengganggu pasokan listrik ke pelanggan. Keselamatan tetap menjadi prioritas utama dalam setiap tindakan yang kami lakukan,” ujar Syaiful.

PLN juga terus memantau kondisi gardu dan jaringan distribusi untuk memastikan keamanan instalasi. Berdasarkan pantauan, penanganan gangguan berlangsung hanya dua jam, dan pasokan listrik kembali normal. Tim PLN tetap bersiaga untuk mengantisipasi potensi gangguan lainnya.

General Manager PLN UIW NTB, Sudjarwo, menegaskan bahwa PLN selalu mengutamakan keselamatan pelanggan dalam kondisi darurat seperti ini. “Kami memastikan setiap langkah yang diambil sesuai dengan standar keselamatan dan prosedur pemulihan yang tepat. Keselamatan masyarakat, petugas, dan peralatan adalah prioritas utama kami. Petugas PLN tetap bersiaga untuk memastikan listrik tetap aman dan pelanggan bisa kembali beraktivitas dengan normal,” ujar Sudjarwo.

Selain melakukan pemulihan jaringan, PLN juga aktif berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan aparat setempat untuk memastikan keselamatan warga dalam menggunakan listrik pasca-banjir. Warga diimbau untuk segera melaporkan jika menemukan potensi bahaya atau gangguan melalui aplikasi PLN Mobile atau kanal layanan resmi lainnya.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak atas dukungan dalam proses pemulihan ini, terutama kepada masyarakat yang tetap berhati-hati dalam menggunakan listrik di tengah situasi pasca-bencana,” tambah Sudjarwo.

PLN berkomitmen untuk terus memberikan pelayanan terbaik bagi pelanggan, termasuk dalam kondisi darurat sekalipun. Dengan sinergi dan kerja sama berbagai pihak, pemulihan listrik dapat berjalan dengan cepat dan memastikan kenyamanan serta keselamatan masyarakat tetap terjaga. (bul)

Hearing ke DPRD NTB, Logis Minta Tambang Seloto Ditutup

0
Komisi IV DPRD NTB(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Lombok Global Institute (Logis) meminta lokasi tambang diduga ilegal di Blok Seloto Dusun Jorok Liang, Desa Seloto, Kecamatan Taliwang, Sumbawa Barat untuk ditutup. Desakan tersebut disampaikan saat hearing bersama Komisi IV DPRD NTB, Selasa, 4 Februari 2025.

Direktur Eksekutif Logis, M. Fihiruddin, mengatakan ada dugaan tambang Seloto dikuasai oleh oknum-oknum pejabat pemerintah daerah setempat.

“Jangan mengira ini tambang kecil. Itu tambang besar yang dibackup oknum pejabat daerahnya,” katanya.

Dia mengatakan dulu tambang tersebut sempat ditutup atas desakan masyarakat. Namun tambang tersebut kini rencananya akan dibuka kembali dengan bertopeng koperasi.

Fihir mengatakan kelemahan pengawasan tambang ilegal di NTB karena tidak memiliki Satgas Penerbitan Tambang.

“Kenapa pengawasan tambang ilegal kita lemah, karena kita tidak punya Satgas Penertiban Tambang. Dinas Kehutanan jangankan bentuk Satgas, anggaran untuk tinjau tambang juga enggak ada,” ujarnya.

Dia mengatakan dengan sistem OSS saat ini mempermudah mengelola tambang. Namun kelemahannya pengawasan kurang maksimal.

“Jadi dengan sistem OSS orang dari luar bisa mudah kelola tambang. Ini perlu diperketat,” ujarnya.

Dia mengatakan tambang Seloto berada di atas, sementara tidak jauh dari lokasi tambang ada Danau Lebo yang menjadi kawasan konservasi. Limbah pembersihan tambang akan merusak habitat yang ada di danau.

“Masyarakat meminta WPR dicabut karena Seloto ada di atas. Air bekas limbah akan jatuh ke Danau Lebo kawasan konservasi. Ini jangan sampai Dinas Lingkungan Hidup memberikan rekomendasi tapi merusak lingkungan hidup,” kata dia.

“Kami menekankan untuk ditutup karena kami menduga oknum-oknum itu bermain dengan bertameng koperasi. Yang dapat keuntungan segelintir orang,” sambungnya.

Dia mengatakan di Seloto ada warga negara asing yang juga ikut mengelola tambang. Tiga dari China dan satu dari Taiwan.

Dia meminta Komisi IV untuk mengusut keterlibatan oknum pejabat daerah setempat dalam pengelolaan tambang tersebut.

Anggota Fraksi Gerindra, Iwan Panjidinata mengatakan sepakat untuk membentuk Satgas guna mengawasi pertambangan di NTB.

“Kami melaksanakan RDP dengan ESDM. Hasil rekomendasi kami sepakat mendukung membentuk Satgas dan penganggaran,” ujarnya.

Dia juga meminta WNA di Kabupaten Sumbawa untuk dilakukan sweeping guna memastikan tidak menyalahi izin saat bekerja.

“Usulan saya seluruh WNA di Kabupaten Sumbawa disweeping dan dipulangkan. Karena banyak yang tidak melengkapi dokumen,” ujarnya pada koranntb.

Dia mengatakan telah mengetahui sengkarut blok Seloto sejak lama. Dampak dari pertambangan ilegal di sana menyebabkan banjir yang dapat merusak sawah warga dan membunuh ternak warga.

“Saya yang terima demo masyarakat Seloto. Kita pahami blok Seloto cukup besar dan manfaat tidak bisa dinikmati masyarakat Seloto. Dampaknya besar seperti banjir akibat dari menambang ilegal,” katanya.

Dia mengatakan sepakat jika tambang Seloto dikerjakan melalui Bumdes yang tentunya ada pendapatan untuk daerah “Saya lebih sepakat Seloto dikerjakan profesional melalui Bumdes. Itu lebih baik untuk masyarakat. Kalau WNA sangat tidak ada manfaatnya. Pendapatan daerah tidak dapat tapi masyarakat terkena dampak,” tegasnya.

Sebagai ikhtiar untuk membantu membentuk Satgas, dia bersama dewan Dapil KSB sepakat menggunakan anggaran melalui Pokir mereka.

“Kami Dapil KSB siap berikan Pokir kami untuk membentuk Satgas,” ujarnya.(r)

BPPD NTB Tanggapi Santai, Usulan Dibubarkan

0
Sahlan M saleh, ketua BPPD NTB bersama pengurus BPPD NTB lainnya di sekret BPPD NTB(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Usulan untuk pembubaran Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) NTB berhembus, ditengah transisi kepemimpinan di daerah ini.

Sahabat Pariwisata Nusantara (Sapana) yang mengeritisi BPPD NTB dan meminta dibubarkan. Ketua Sapana, Furqan Ermansyah alias Rudy Lombok mengatakan BPPD NTB tidak komitmen soal tidak ingin menerima gaji selama mengabdi. Ia meminta agar Pemprov NTB membubarkan BPPD dan menyerahkan tanggungjawab promosi ke Dinas Pariwisata.

Ketua BPPD NTB, Sahlan M Saleh, bersama pengurus BPPD NTB lainnya, diantaranya Umbu Joka di Sekretariat BPPD NTB, Rabu, 5 Februari 2025 menanggapi santai usulan terrsebeut.

“Seharusnya saya tidak tanggapi, kecuali yang mengusulkan itu orang yang berkontribusi besar pada NTB,” katanya.

Sahlan kemudian menjelaskan, BPPD didirikan bukan atas kehendak Kepala Dinas Pariwisata atau Gubernur semata, melainkan sebagai amanat dari Undang-Undang Pariwisata dan Peraturan Gubernur terkait BPPD. Dengan demikian, keberadaan BPPD memiliki dasar hukum yang jelas dan bertujuan untuk mendukung promosi pariwisata secara profesional.

Dalam pelaksanaan tugasnya, BPPD NTB bekerja secara profesional tanpa muatan politik atau kepentingan pribadi. Fokus utama BPPD adalah meningkatkan daya saing sektor pariwisata melalui berbagai strategi promosi.

BPPD NTB periode 2024-2028 dalam kurun waktu enam bulan telah berhasil meningkatkan jumlah wisatawan. Pada tahun 2023, jumlah wisatawan tercatat sebanyak 1,8 juta, sementara pada tahun 2024 meningkat menjadi 2,67 juta. Peningkatan ini diklaim sebagai hasil dari berbagai strategi promosi yang dilakukan, termasuk publikasi dan koordinasi dengan berbagai pihak terkait.

BPPD mengoordinasikan (rumah besar) berbagai elemen industri pariwisata agar dapat berpartisipasi aktif dalam promosi. Dari asosiasi perhotelan, agen perjalanan wisata, dan pelaku industri lainnya, yang sekaligus ikut serta dalam berbagai kegiatan promosi, termasuk partisipasi dalam pameran internasional dan kampanye pemasaran di luar negeri.

Salah satu fokus utama BPPD adalah pasar wisatawan dari Malaysia dan Eropa. Strategi yang diterapkan bertujuan untuk meningkatkan daya tarik NTB di mata wisatawan mancanegara. BPPD berperan dalam memfasilitasi industri agar dapat melakukan transaksi bisnis (Business to Business/B2B) langsung dengan mitra luar negeri.

Sahlan juga menyinggung soal anggarran BPPD NTB lebih banyak digunakan untuk gaji dibandingkan promosi, menurutnya, sejak terbentuk kepengurusan BPPD dibawah koordinasinya, pengurus tidak menerima gaji.

“Yang diterima oleh anggota BPPD hanyalah honor untuk penggantian biaya transportasi dan komunikasi. Besaran honor tersebut pun telah diatur dalam SK Gubernur. Bahkan kami pernah minta tidak menerima honor, tapi berdasarkan hasil koordinasi dengan Inspektorat, dianggap nanti pengurus memiliki motif lain. Makanya kami putuskan ambil honornya,” katanya.

BPPD menegaskan bahwa dibandingkan dengan tanggung jawab yang diemban, jumlah honor tersebut tidaklah besar. Selain itu, anggota BPPD adalah individu-individu profesional yang sudah memiliki pekerjaan utama, sehingga mereka tidak bergantung pada honor tersebut sebagai sumber penghasilan utama.

“Pengurus yang ada di BPPD NTB ini datang dari kalangan pengusaha, yang sudah punya modal dan punya pekerjaan. Jadi kami disini bukan cari kerjaan, apalagi orientasi gaji. Di perusahaan kami sudah ada itu. Kami di sini benar-benar ingin sama – sama membangun NTB,” tambahnya.

Sahlan juga menjelaskan soal tudingan promosi BPPD di luar negeri hanya menguntungkan perusahaan pribadi para anggotanya. Ia menegaskan bahwa BPPD selalu melibatkan asosiasi dan industri secara luas. Dalam setiap kegiatan promosi di luar negeri, BPPD membawa berbagai pelaku industri yang tergabung dalam asosiasi terkait. Prioritas utama diberikan kepada anggota asosiasi, bukan individu atau perusahaan tertentu.

Selain itu, BPPD tidak memiliki kewenangan untuk melakukan transaksi bisnis langsung. Transaksi bisnis dilakukan oleh para pelaku industri yang ikut serta dalam kegiatan promosi yang difasilitasi oleh BPPD. Dengan demikian, peran BPPD hanya sebagai fasilitator yang membuka peluang bagi industri pariwisata NTB untuk berkembang di pasar internasional.

Pernyataan yang pernah dilontarkan oleh Gubernur NTB terpilih, Lalu Iqbal mengenai adanya tumpang tindih antara BPPD dan Dinas Pariwisata juga menurutnya diklarifikasi langsung kepada Lalu Iqbal.

Bahwa yang dimaksud Lalu Iqbal adalah, tugas yang sama tidak boleh dilakukan oleh BPPD dan Dinas Pariwisata. BPPD yang seharusnya fokus promosi, melengkapi fungsi promosi yang tidak bisa dijalankan oleh lembaga pemerintah. Dinas Pariwisata lebih berfokus pada pengelolaan destinasi dan pengembangan SDM, sedangkan BPPD bertugas meningkatkan citra pariwisata NTB di tingkat nasional dan internasional.

Sahlan kembali menegaskan, meskipun ada dorongan untuk membubarkan BPPD, organisasi ini tetap berkomitmen menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pengurus dan anggota BPPD tidak terpengaruh oleh wacana pembubaran tersebut dan akan terus bekerja demi kemajuan pariwisata NTB.

“BPPD bukanlah sekadar lembaga yang mencari keuntungan pribadi, melainkan wadah bagi profesional di bidang pariwisata untuk berkontribusi bagi daerah. Kalau mau evaluasi, ya lakukan secara objektif, berdasarkan hasil kerja yang telah dicapai, bukan berdasarkan sentimen pribadi atau asumsi yang tidak berdasar. BPPD diusulkan dibubarkan, silakan. Tapi liat dulu, siapa yang usulkan itu,” demikian Sahlan.

Tahun 2025 ini, BPPD NTB menargetkan 4 juta kunjungan wisatawan ke NTB. Kompisinya yang diharapkan 50 : 50 wisatawan domestic dan mancanegara.(bul)

Sejumlah Usaha Besar di Mataram Ditindak Karena Gunakan Gas Subsidi

0
Tim gabungan mengganti langsung LPG 3 Kg yang dilakukan usaha besar dengan LPG non subsidi sebagai langkah tegas menertibkan penggunaan gas subsidi di NTB(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Tim gabungan yang terdiri dari Dinas Perdagangan Provinsi NTB, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) NTB, Kepolisian, Pertamina Patra Niaga, dan Hiswana Migas melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah usaha besar di Kota Mataram. Langkah ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari edaran Dirjen Migas No.B-2461 Tahun 2022, yang mengatur penggunaan elpiji bersubsidi agar tepat sasaran.

Dalam sidak ini, tim menemukan penggunaan LPG subsidi tidak tepat sasaran. di usaha-usaha besar seperti hotel, rumah makan, hingga usaha laundry besar, ditemukan menggunakan LPG hijau tabung melon. Padahal, usaha-usaha tersebut memiliki omzet besar dan seharusnya menggunakan gas non-subsidi.

Kepala Dinas Perdagangan NTB, Baiq Nelly Yuniarti, mengungkapkan bahwa sidak ini bertujuan untuk menertibkan penggunaan LPG 3 Kg yang semakin meningkat. Ia menegaskan bahwa gas bersubsidi tersebut seharusnya hanya digunakan oleh masyarakat miskin dan usaha mikro yang memenuhi kriteria.

“Kenapa Kementerian ESDM mengeluarkan kebijakan pembatasan penjualan hanya di pangkalan? Ini karena kebutuhan elpiji terus meningkat. Kami ingin mencari tahu penyebab lonjakan ini, dan ternyata masih banyak pelaku usaha besar yang menggunakan elpiji 3 kg yang bukan haknya,” ujar Baiq Nelly.

Dalam sidak kali ini, tindakan tegas langsung dilakukan. Tim mengganti tabung LPG 3 Kg yang digunakan pelaku usaha dengan Bright Gas 5,5 Kg atau gas non-subsidi (tabung pink). Langkah ini diambil untuk memberikan contoh nyata bahwa pemerintah serius dalam menegakkan aturan subsidi tepat sasaran.

“Hari ini kami langsung mengganti tabung gas mereka dengan Bright Gas 5,5 Kg dan gas non-subsidi lainnya. Ke depan, kami berharap pelaku usaha menyadari bahwa mereka tidak berhak menggunakan elpiji 3 Kg,” tambahnya.

Ia juga mengingatkan bahwa jika pelanggaran terus berlanjut setelah sosialisasi dan sidak ini, maka tim akan mengambil tindakan lebih lanjut.

“Jika masih ada yang bandel, jangan salahkan kami jika pihak Kepolisian turun tangan,” tegasnya.

Salah satu alasan di balik kebijakan ini adalah peningkatan signifikan jumlah penerima subsidi gas elpiji 3 kg di NTB. Baiq Nelly menyoroti adanya kenaikan yang tidak wajar di beberapa daerah, terutama di Pulau Sumbawa, di mana jumlah penerima subsidi meningkat antara 300 hingga 400 persen dalam beberapa tahun terakhir.

“Kami curiga banyak pengguna gas elpiji 3 Kg yang sebenarnya tidak berhak. Hingga UMKM dengan omzet di atas Rp200 juta per bulan,” ungkapnya.

Selain itu, gas bersubsidi juga diduga digunakan untuk kebutuhan industri, seperti pengolahan tembakau. Hal ini membuat konsumsi elpiji melonjak secara signifikan, sehingga masyarakat yang benar-benar membutuhkan justru kesulitan mendapatkan gas bersubsidi.

Baiq Nelly menegaskan bahwa pemerintah terus melakukan pemantauan dan sosialisasi mengenai penggunaan elpiji bersubsidi. Namun, penindakan berupa penggantian langsung dengan gas non-subsidi baru pertama kali dilakukan dalam sidak ini.

“Kami selalu melakukan sosialisasi, tapi kali ini kami ambil langkah tegas. Pelaku usaha yang tidak berhak menggunakan elpiji 3 Kg harus segera beralih ke gas non-subsidi,” jelasnya.

Selain itu, pemerintah juga berencana merilis daftar resmi kategori usaha yang dilarang menggunakan gas elpiji 3Kkg bersubsidi. Daftar ini nantinya akan menjadi acuan dalam pengawasan dan penindakan lebih lanjut.

Pemerintah berharap para pelaku usaha memiliki kesadaran untuk tidak menggunakan elpiji bersubsidi yang diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu. Baiq Nelly menekankan pentingnya kepatuhan terhadap aturan agar subsidi dapat dinikmati oleh mereka yang benar-benar membutuhkan.

“Kami ingin teman-teman pelaku usaha menyadari sendiri bahwa mereka harus beralih ke gas non-subsidi. Jika tetap melanggar, tentu akan ada tindakan lebih lanjut,” katanya.

Dengan langkah tegas yang diambil pemerintah, diharapkan distribusi elpiji bersubsidi di NTB menjadi lebih tertata dan tepat sasaran. Masyarakat yang berhak dapat memperoleh gas 3 Kg dengan harga yang semestinya, sementara pelaku usaha besar diharapkan beralih ke gas non-subsidi demi keberlanjutan program subsidi energi pemerintah.(bul)

Kebijakan Efisiensi Anggaran, Tantangan Gubernur Baru Menekan Angka Kemiskinan di NTB

0
Kepala Bidang Perekonomian & Sumber Daya Alam Bappeda NTB, Iskandar Zulkarnain, S.Pt., M.Si(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Presiden Prabowo Subianto sudah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) I Tahun 2025 Tentang Efisiensi APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025. Kebijakan ini menjadi tantangan tersendiri bagi kepala daerah baru, tanpa terkecuali di Provinsi NTB dalam program pengentasan kemiskinan.

“Efisiensi anggaran ini pasti akan mempengaruhi program-program pengentasan angka kemiskinan, tapi ndak terlalu besar pengaruhnya. Karena yang diefisiensi kebanyakan kegiatan-kegiatan kedinasan,” kata Kepala Bidang Perekonomian & Sumber Daya Alam Bappeda NTB, Iskandar Zulkarnain, S.Pt., M.Si di ruang kerjanya, Rabu, 5 Februari 2025.

Kebijakan efisiensi anggaran turut menjadi tantangan tersendiri. Kebijakan ini mengharuskan pemotongan anggaran di berbagai lini, termasuk perjalanan dinas dan kegiatan rutin. Meskipun begitu, pemerintah daerah berupaya mencari solusi dengan menggandeng mitra pembangunan, baik dari sektor publik maupun swasta.

“Pemotongan anggaran ini tentu berpengaruh, tapi kami akan mencari jalan keluar, termasuk mengoptimalkan program dari pemerintah pusat serta memperkuat kerja sama dengan mitra pembangunan,” tambah Iskandar.

Berdasarkan data terbaru, angka kemiskinan di NTB mengalami penurunan signifikan pada tahun 2024, dari 12,91% menjadi 11,71% dalam periode satu tahun terakhir. Penurunan sebesar 1,2% ini dianggap luar biasa dibandingkan dengan tren sebelumnya yang penurunannya hanya berkisar 0,01% per tahun.
Menurut narasumber Iskandar Zulkarnaen, penurunan ini tidak lepas dari upaya pemerintah dalam menyelaraskan program penanggulangan kemiskinan dengan data yang lebih akurat.

“Kami di Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) telah menyesuaikan sasaran program, sehingga program-program yang tidak relevan di OPD kami koreksi dan ganti dengan yang lebih tepat sasaran,” ujarnya.

Mantan Sekretaris dan Kepala Bidang Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) Provinsi NTB mengatakan, kebijakan efisiensi anggaran ini bisa menjadi tantangan kepala daerah terpilih di NTB, yaitu Lalu Iqbal dan Indah Damayanti menekan angka kemiskinan di NTB pasca dilantik nanti.

Kendati demikian, Iskandar mengatakan, dalam Integrasi Visi Misi Gubernur Dan Wakil Gubernur Terpilih Kedalam RPJMD Provinsi NTB 2025-2029 Iqbal – Dinda, ada 3 sasaran program perioritas yang bisa menjadi senjata untuk mendorong percepatan menekan angka kemiskinan NTB kedepan.

Tiga sasaran program perioritas tersebut adalah Pengentasan Kemiskinan. Penguatan Ketahanan Pangan Melalui Pembangunan Ekosistim Industri Pertanian Dan Subsektornya. Dan Menjadikan NTB Desetinasi Kelas Dunia.

“Tiga sasaran program dalam visi misi kepala daerah terpilih adalah pilihan yang tepat, untuk mengurangi dampak dari efisinsi anggaran,” tambahnya.

Iskandar menyampaikan, ke depan, pemerintah provinsi juga akan memperluas kerja sama dengan kabupaten/kota agar program penanggulangan kemiskinan dapat menjangkau masyarakat lebih luas. Sinergi ini juga mencakup kerja sama dengan NGO dan forum Corporate Social Responsibility (CSR) untuk turut berkontribusi dalam upaya pengentasan kemiskinan.

Dengan tetap fokus pada pengentasan kemiskinan, swasembada pangan, dan pariwisata bertaraf internasional, pemerintah NTB optimistis angka kemiskinan dapat terus ditekan secara agresif. Berbagai strategi akan terus disempurnakan agar program-program yang dijalankan semakin efektif dan tepat sasaran.(bul)

Harga Emas Antam Naik Lagi, Kini di Angka Rp1,663 Juta Per gram

0
Emas Antam (ekbisntb.com/ant)

Jakarta (ekbisntb.com) – Harga emas Antam yang dipantau dari laman Logam Mulia, Rabu, naik sebesar Rp13.000 per gram, dari Rp1.650.000 per gram menjadi Rp1.663.000 per gram.

Adapun harga jual kembali (buyback) emas batangan turut naik, yakni Rp1.514.000 per gram.

Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK No. 34/PMK.10/2017.

Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP.

PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai buyback.

Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam pada Rabu:

– Harga emas 0,5 gram: Rp881.500.
– Harga emas 1 gram: Rp1.663.000.
– Harga emas 2 gram: Rp3.266.000.
– Harga emas 3 gram: Rp4.874.000.
– Harga emas 5 gram: Rp8.090.000.
– Harga emas 10 gram: Rp16.125.000.
– Harga emas 25 gram: Rp40.187.000.
– Harga emas 50 gram: Rp80.295.000.
– Harga emas 100 gram: Rp160.512.000.
– Harga emas 250 gram: Rp401.015.000.
– Harga emas 500 gram: Rp801.820.000.
– Harga emas 1.000 gram: Rp1.603.600.000.

Potongan pajak harga beli emas sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.10/2017, pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,45 persen untuk pemegang NPWP dan 0,9 persen untuk non-NPWP.

Setiap pembelian emas batangan disertai dengan bukti potong PPh 22. (ant)

Cegah Penyebaran PMK, Dompu Dapat Alokasi 6 Ribu Vaksin PMK

0
Kepala bidang Keswan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Dompu, Mujahidin, saat melakukan KIE pada peternak di Dompu.(ekbisntb.com/ist)

Dompu (ekbisntb.com) – Pemerintah daerah (Pemda) Kabupaten Dompu mendapat alokasi tambahan 6 ribu dosis vaksin PMK untuk melanjutkan pemberian vaksin bagi ternak berkuku belah. Vaksinasi PMK terus digencarkan kembali pasca temuan ternak sapi terindikasi PMK beberapa waktu lalu.

Selain vaksinasi PMK, Pemda Dompu melalui Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Dompu juga memaksimalkan kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) oleh petugas kepada peternak, serta pengobatan ternak yang ditemukan sakit.

“Kita tidak hanya melakukan vaksinasi, kita juga melakukan pengobatan terhadap penyakit ternak lainnya ketika ditemukan saat turun ke lapangan bersama peternak,” ungkap kepala bidang Kesehatan Hewan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Dompu, drh Mujahidin saat dihubungi, Selasa 4 Februari 2025.

Mujahiddin mengatakan, pada Februari 2025 ini pihaknya Kembali mendapat dosis vaksin PMK sebanyak 6 ribu dosis. Vaksin ini diterima Senin 3 Februari 2025 dan langsung dilakukan vaksinasi kembali kepada ternak berkuku belah. Tapi difokuskan kepada ternak sapi. “Hari pertama kemarin ada 301 dosis vaksin PMK yang disuntikan kepada ternak di Kecamatan Woja dan Pajo,” katanya.

Pada Januari 2025 lalu, Dompu mendapat alokasi 5.600 dosis vaksin PMK dan semuanya sudah disuntikan kepada ternak. Selain menyuntikan vaksin, petugas juga melakukan KIE kepada peternak dan mengobati ketika ada ternak yang sakit. “Tidak hanya ternak yang terindikasi menderita PMK yang kita tangani, tapi yang menderita penyakit lain juga ditangani,” ungkapnya.

Selama melakukan vaksinasi periode Januari – Februari 2025 ini, drh Mujahidin mengaku, pihaknya menemukan sejumlah ternak yang terindikasi terjangkit PMK. Karena berdasarkan gejala klinis, ternak tersebut suspek PMK. “Walaupun hasil laboratoriumnya bukan PMK. Itu bisa terjadi, karena saat pengambilan sample darah, ternaknya sedang dalam masa penyembuhan,” ungkapnya.

PMK sendiri, lanjut Mujahidin, bukan sebagai penyakit yang mematikan. Tapi penyakit hewan ini cepat menular pada hewan berkuku belah dan sangat merugikan secara ekonomi. Itu terjadi karena virus ini menyerang system pencernaan hewan dan bisa menyebabkan keguguran pada hewan yang sedang bunting, sehingga perkembangan ternak menjadi terhambat. “Kalau kematian akibat PMK, persentasenya kecil sekali. Makanya kita intenskan KIE agar peternak paham. Ketika ada kasus, langsung dilaporkan ke Poskeswan atau petugas agar bisa cepat ditangani. Kalua terlambat ditangani dan maka resikonya bisa sampai pada kematian,” ingatnya. (ula)