Home Blog Page 7

Kunjungan Menteri PKP Bawa Angin Segar, Ketua REI NTB : Kita Siap Laksanakan

By
ekbisntb.com
-
0

Mataram (ekbisntb.com) — Kehadiran Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait di Nusa Tenggara Barat membawa kabar baik bagi sektor perumahan di Bumi Gora.

Pemerintah pusat bahkan memberikan kuota tambahan pembangunan sebanyak 11 ribu unit rumah subsidi untuk NTB pada tahun 2026 ini.

Ketua DPD REI NTB, Hery Atmaja, di Mataram, Rabu, 20 Mei 2026 mengemukakan, Menteri PKP terkesan dengan perkembangan kualitas perumahan subsidi di NTB yang dinilai sudah modern dan mendekati rumah komersial.

“Pak Menteri Ara sangat senang melihat perumahan di NTB. Beliau melihat rumah subsidi di NTB sekarang sudah modern dan hampir seperti rumah komersial,” jelasnya.

Menurut Hery, apresiasi tersebut disampaikan langsung di hadapan Gubernur NTB, sekaligus disertai pemberian kuota sebanyak 11 ribu unit rumah subsidi untuk mendukung program nasional pembangunan tiga juta rumah.

Namun demikian, realisasi kuota tersebut masih menunggu kepastian aturan terkait lahan baku sawah (LBS) dan tata ruang yang saat ini hampir rampung dibahas bersama pemerintah daerah dan ATR/BPN.

Hery menjelaskan, aturan terbaru nantinya menetapkan sekitar 87 persen lahan baku sawah yang tidak boleh dialihfungsikan untuk pembangunan perumahan. Kebijakan tersebut akan menggunakan pendekatan tingkat provinsi, bukan lagi berdasarkan pembagian per kabupaten/kota.

“Kalau sudah dikalkulasikan dan disetujui ATR/BPN, nanti akan keluar SK gubernur sebagai dasar hukum bagi pengembang untuk mulai bekerja sambil menunggu revisi RTRW,” katanya.

Ia menilai kepastian regulasi ini menjadi kabar baik bagi pengembang karena memberikan kejelasan wilayah yang dapat dibangun dan yang harus dilindungi sebagai lahan pertanian. Dengan adanya aturan itu, lanjut Hery, pengembang tidak lagi berisiko salah membeli lahan yang ternyata masuk kawasan yang tidak boleh dibangun.

“Aturan ini membuat kami punya kepastian hukum, mana lahan yang boleh dibangun dan mana yang tidak boleh dibangun,” ujarnya.

Hery juga memastikan seluruh kabupaten/kota di NTB tetap memiliki peluang untuk pengembangan perumahan, sehingga target pembangunan 11 ribu unit rumah subsidi dapat direalisasikan. Ia mengakui selama ini banyak proyek perumahan tertunda karena menunggu kepastian regulasi tata ruang dan lahan baku sawah.

“Rata-rata proyek masih pending karena semua menunggu aturannya selesai,” katanya.

Selain kuota rumah subsidi, Hery mengapresiasi dukungan pemerintah terhadap sektor perumahan di NTB, termasuk kebijakan pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi masyarakat berpenghasilan rendah di 10 kabupaten/kota di NTB. Menurutnya, dukungan pemerintah pusat dan daerah menunjukkan komitmen bersama untuk mempercepat pembangunan perumahan rakyat di NTB.

“NTB siap menjalankan apa yang diminta Pak Menteri, dengan dukungan gubernur, bupati, wali kota, dan seluruh stakeholder,” tandasnya.(bul)

Penyesuaian Tarif PDAM Mulai Berlaku Bulan Juni

By
ekbisntb.com
-
0
Abdul Hakim. (Suara NTB/ils)

Sumbawa Besar (ekbisntb.com) – Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Batulanteh, terus melakukan sosialisasi terkait rencana penyesuaian tarif dasar air minum sebesar Rp3.500 per meter kubik. Penyesuain tarif akan diberlakukan mulai bulan Juni 2026.

“Belum sih kita berlakukan untuk saat ini, karena masih ada beberapa tahap yang harus kita lalui. Sosialisasi kita akan lakukan kepada seluruh kepala desa dan camat terkait kebijakan tersebut,” kata Direktur Perumdam Batulanteh, H. Abdul Hakim kepada Suara NTB, Selasa (19/5).

Abi Hakim melanjutkan, sosialisasi dilakukan management untuk memastikan rencana penyesuaian tarif tersebut berjalan lancar dan aman. Karena pada prinsipnya penyesuaian tarif ini dilakukan, agar Perumdam Batulanteh bisa sehat dan tidak bergantung pada pemerintah.

“Kita tetap akan melakukan sosialisasi kepada para pelanggan dan masyarakat secara umum melalui kepala desa dan camat. Apalagi penyesuaian tarif dilakukan setelah terakhir kita lakukan pada tahun 2014 lalu,” ucapnya.

Selain sosialisasi, pihaknya juga akan melakukan perbaikan pelayanan kepada masyarakat. Bahkan tahun ini, pihaknya mendapatkan anggaran sekitar Rp19,5 miliar dari Kementerian Pekerjaan Umum termasuk pembayaran pajak.

“Anggaran itu kita akan gunakan untuk merehabilitasi Instalasi pengolahan air pungka dan pergantian jaringan distribusi sepanjang 6 kilometer,” ujarnya.

Selain untuk rehabilitasi, anggaran juga digunakan untuk penambahan sambungan rumah baru di wilayah layanan Kecamatan Utan dan Alas. Selain itu, akan dilakukan penggantian jaringan distribusi utama Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Beringin Sila dan penambahan jaringan distribusi dengan total anggaran sekitar Rp8 miliar.

“Rehabilitasi instalasi pengolahan air dan rehab rumah kimia SPAM Marenteh Alas sekitar Rp1,3 miliar. Rehab Browncaptering Langkayam wilayah Layanan Plampang Rp350 juta serta rehab intake penyempeng dan rehab Browncaptering Layanan Empang Rp3 miliar,” tambahnya.

Penyesuaian tarif juga tengah dikaji secara intensif dilakukan oleh pemerintah seiring dengan adanya surat Gubernur NTB nomor 497 tahun 2025. Di surat tersebut sudah ditetapkan tarif batas bawah dan batas atas untuk seluruh PDAM di NTB.

“Kalau boleh jujur kita (Sumbawa) yang paling murah tarif dasar air seluruh Indonesia. Bahkan kita belum pernah menyesuaikan tarif tersebut sejak terakhir dilakukan pada tahun 2014,” ucapnya.

Ia melanjutkan, jika mengacu ke surat keputusan (SK) Gubernur, maka tarif batas bawah yang bisa diterapkan di Sumbawa sebesar Rp3.500 per meter kubik. Besaran tersebut sebenarnya sudah harus diterapkan, hanya saja pemerintah saat ini masih melakukan kajian lebih lanjut.

“Memang sudah harus diterapkan untuk tarif batas bawah itu, tetapi kami masih sosialisasi dulu dengan melihat semua sisi jangan sampai menimbulkan persoalan di kemudian hari,” ujarnya. (ils) 

Gandeng Bulog hingga Perbankan, Dinas Koperindag Siap Fasilitasi Usaha KDKMP

By
ekbisntb.com
-
0
Bangunan gerai KDKMP Kelurahan Telaga Bertong, Kecamatan Taliwang, KSB daat dikunjungi Gubernur NTB, Lalu Muhammad Iqbal. Bangunan koperasi ini turut dalam deretan ribuan KDMKP yang diresmikan Presiden Prabowo Subianto secara nasional pekan lalu. (Suara NTB/bug)

Taliwang (ekbisntb.com) – Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Koperindag) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), siap memfasilitasi berbagai kegiatan usaha yang dapat dijalankan oleh Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) pada tahap awal operasional. Upaya tersebut dilakukan agar koperasi yang telah terbentuk bisa segera menjalankan aktivitas usaha meski masih menghadapi keterbatasan modal.

Kepala Dinas Koperindag KSB, Suryaman mengatakan, pihaknya saat ini fokus melakukan pembinaan kelembagaan sekaligus membuka akses kemitraan bagi KDKMP dengan berbagai pihak. Menurutnya, setelah bangunan koperasi diserahkan kepada pengurus, pemerintah daerah tetap akan melakukan intervensi dan pendampingan, agar koperasi dapat segera bergerak menjalankan usaha.

Salah satu langkah yang sedang dilakukan yakni memfasilitasi kerja sama antara KDKMP dengan Perum Bulog. Koperindag KSB mencoba membuka peluang, agar gerai-gerai koperasi tersebut dapat mulai menjual beras SPHP dan Minyakita.

“Kami coba fasilitasi ke Bulog. Saya minta Kabid Koperasi koordinasikan apakah beras SPHP dan Minyakita bisa mulai diisi di gerai KDMP. Karena sementara ini mereka belum punya modal usaha sendiri, jadi kami dorong model kerja sama seperti sistem titip barang dari Bulog,” kata Suryaman, Selasa (19/5).

Selain itu, pihaknya juga mulai menghubungkan beberapa KDKMP dengan lembaga perbankan. Bentuk kerja sama yang didorong di antaranya menjadikan KDKMP sebagai agen layanan perbankan seperti BRILink, agar koperasi memiliki aktivitas usaha sejak awal berdiri.

“Belum semua koperasi, baru beberapa. Kami arahkan ada kerja sama kemitraan dengan bank misalnya menjadi agen BRILink atau bentuk usaha lainnya supaya di awal sudah ada aktivitas,” katanya.

Tidak hanya itu, Koperindag KSB juga telah berkomunikasi dengan Pertamina terkait peluang KDKMP mengelola usaha penjualan gas elpiji 3 kilogram. Namun hingga kini, Pertamina disebut belum memiliki aturan dari pemerintah pusat terkait keterhubungan usaha pangkalan gas dengan KDKMP.

Suryaman menyebut, usaha pangkalan gas elpiji 3 kilogram saat ini masih menjadi mata pencaharian masyarakat, sehingga pengaturannya tidak bisa dilakukan secara sembarangan. “Pertamina menyampaikan belum ada arahan dari pusat untuk terkoneksi dengan KDKMP. Karena ini menyangkut usaha masyarakat yang sudah berjalan,” paparnya.

Di sisi lain, pemerintah daerah juga menyiapkan dukungan sumber daya manusia untuk memperkuat operasional KDKMP. Sebanyak 135 tenaga PPPK disebut sedang diproses melalui BKPSDM KSB dan nantinya akan ditempatkan di 65 KDKMP yang tersebar di KSB.

“Kurang lebih dua orang PPPK untuk tiap KDMP sedang digodok di BKPSDM. Selain itu ada juga tenaga rekrutan dari pusat seperti Business Assistant dan PMO yang akan mendampingi operasional koperasi,” ungkapnya.

Suryaman menegaskan, pemerintah daerah siap melakukan pembinaan secara berkelanjutan, agar KDKMP di Kabupaten Sumbawa Barat dapat berkembang dan mulai beroperasi secara optimal. “Intinya kami siap bina kalau sudah mulai beroperasi,” tandasnya.(bug)

Realisasi Belanja Pemda Dompu Baru 25,36 Persen

By
ekbisntb.com
-
0
Muhammad Syahroni(ekbisntb.com/ist)

Dompu (ekbisntb.com) – Belanja pemerintah memberi kontribusi cukup besar dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi daerah. Hingga Mei 2026, realisasi belanja daerah Pemda Kabupaten Dompu mencapai Rp298.012.940.141 atau 25,36 persen dari target belanja daerah sebesar Rp1.174.821.733.543.

Hal itu disampaikan Kepala BPKAD Kabupaten Dompu, Muhammad Syahroni, SP, MM di kantornya, Selasa (19/5) kemarin. “Sejauh ini tidak ada kendala dalam merealisasi belanja daerah. Ketersediaan anggaran kita ada sesuai kebutuhan,” ungkap Syahroni.

Diakui Syahroni, kendati belanja pemerintah tergolong kecil dibandingkan nilai total transaksi keuangan di daerah. Namun posisi belanja pemerintah cukup besar pengaruhnya terhadap pergerakan ekonomi suatu daerah. “Kita tidak akan menahan belanja selama sesuai peruntukan yang ada dalam APBD dan mekanisme yang dipersyaratkan,” jelasnya.

Karena itu, belanja gaji dan belanja operasional rutin tetap dikeluarkan. PPPK dan PPPK Paruh Waktu di Kabupaten Dompu juga dibayarkan sesuai hak masing – masing. “Alhamdulillah semua gaji PPPK Paruh Waktu sudah dibayarkan. Pengajuan pembayarnya oleh masing – masing OPD, karena masuk dalam belanja operasional,” katanya. (ula)

NTB Berpeluang Manfaatkan Pelemahan Nilai Tukar Rupiah

By
ekbisntb.com
-
0
M. Firmansyah. (ekbisntb.com/ist)

Mataram (ekbisntb.com) – Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dinilai tidak semata membawa dampak negatif bagi perekonomian.

Di tengah tekanan terhadap harga barang impor dan biaya produksi, kondisi seperti yang terjadi saat ini justru dapat menjadi peluang bagi daerah untuk memperkuat sektor ekspor dan pariwisata.

Pandangan itu disampaikan dosen ekonomi, Dr. Firmansyah, Selasa, 19 Mei 2026 di Mataram.

Menurut Firmansyah, pelemahan rupiah memang berdampak langsung terhadap kenaikan harga barang impor maupun bahan baku dari luar negeri.

Karena sistem ekonomi global saling terhubung, perubahan kurs mata uang akan memengaruhi harga berbagai komoditas dan kebutuhan masyarakat.

“Produk-produk luar negeri atau bahan baku dari luar negeri tentu mengalami peningkatan harga. Semua negara saling terhubung, sehingga ketika kurs berubah maka harga-harga tertentu ikut bergerak,” ujarnya.

Meski demikian, ia menilai kondisi ini juga membuka ruang bagi peningkatan daya saing produk ekspor daerah. Dengan nilai rupiah yang melemah, harga produk dalam negeri menjadi lebih murah di pasar internasional sehingga lebih kompetitif dibanding negara lain.

Firmansyah mencontohkan sejumlah negara seperti Vietnam, China, hingga Jepang yang pernah memanfaatkan pelemahan mata uang untuk memperkuat ekspor dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.

“Untuk eksportir tentu ini menguntungkan. Produk kita menjadi lebih murah di pasar internasional sehingga daya saing meningkat,” katanya.

Bagi NTB, momentum ini dinilai dapat dimanfaatkan untuk memperbesar kontribusi sektor pariwisata dan ekspor daerah. NTB memiliki potensi besar melalui destinasi wisata unggulan seperti Lombok, dan Sumbawa, serta komoditas ekspor seperti udang, kopi, gerabah, hingga hasil pertanian.

Ia menjelaskan, wisatawan asing yang memegang dolar atau mata uang dengan nilai lebih kuat akan memperoleh keuntungan nilai tukar ketika bertransaksi menggunakan rupiah. Kondisi ini membuat wisatawan cenderung lebih lama tinggal dan membelanjakan uang lebih banyak selama berada di daerah wisata.

“Ini momentum bagus bagi daerah pariwisata seperti Lombok. Wisatawan bisa lebih lama menginap dan lebih banyak berbelanja,” ujarnya.

Karena itu, pemerintah daerah didorong memperkuat promosi wisata internasional dan memberikan dukungan bagi pelaku usaha berorientasi ekspor agar mampu meningkatkan produksi dan kualitas produk lokal.

Namun demikian, Firmansyah mengingatkan bahwa dampak negatif pelemahan rupiah tetap perlu diantisipasi. Indonesia masih bergantung pada impor sejumlah kebutuhan pokok dan bahan baku industri, termasuk kedelai yang digunakan untuk produksi tahu dan tempe.

“Kita masih banyak menggunakan barang impor. Ketika rupiah melemah tentu harga ikut naik dan itu dirasakan masyarakat,” katanya.

Selain itu, kondisi geopolitik global yang memengaruhi harga minyak dunia juga dinilai berpotensi menambah tekanan ekonomi domestik. Kenaikan harga energi dan bahan bakar akan berdampak pada biaya distribusi barang dan kebutuhan masyarakat secara luas.

Karena itu, ia menilai pemerintah perlu menjaga stabilitas ekonomi melalui penguatan sektor ekspor serta strategi substitusi impor agar ketergantungan terhadap produk luar negeri dapat dikurangi secara bertahap.

“Pemerintah perlu mendorong kebijakan berorientasi ekspor dan substitusi impor. Barang-barang yang selama ini diimpor harus mulai diproduksi sendiri,” ujarnya.

Firmansyah menegaskan, penguatan fundamental ekonomi nasional menjadi kunci agar Indonesia mampu menghadapi gejolak ekonomi global. Ia juga mengimbau masyarakat agar tidak memandang pelemahan rupiah hanya dari sisi negatif semata.

“Jangan melihat pelemahan rupiah hanya dari sisi negatifnya. Ada peluang yang bisa dimanfaatkan, terutama untuk ekspor dan pariwisata,” katanya.

Ia berharap momentum pelemahan rupiah dapat dimanfaatkan NTB untuk meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara dan memperkuat sektor pariwisata sebagai motor penggerak ekonomi daerah.

“Kalau belum sanggup mendatangkan modal besar, datangkan orang sebanyak-banyaknya. Pariwisata harus menjadi penggerak ekonomi daerah,” tandas Ekonom dari Unram ini. (bul)

Bupati Lotim Siapkan Karpet Merah untuk Pengusaha Properti

By
ekbisntb.com
-
0
H. Haerul Warisin (Suara NTB/dok)

Mataram (ekbisntb.com) – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur membuka peluang investasi sektor properti dengan kemudahan perizinan gratis, namun tetap memperketat perlindungan terhadap lahan sawah produktif dan kawasan pertanian berkelanjutan.

Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin mengatakan, pembangunan perumahan maupun proyek besar tidak boleh mengorbankan lahan sawah produktif tanpa penggantian yang jelas.

Menurutnya, apabila pembangunan dilakukan di atas lahan sawah, maka pengembang wajib menyiapkan lahan pengganti dengan luasan lebih besar untuk menjaga keberlanjutan sektor pangan daerah.

“Kalau menggunakan lahan sawah, harus mencari pengganti sampai tiga kali lipat. Misalnya bangun sekolah rakyat 10 hektare di sawah, maka harus siapkan sawah baru sekitar 30 hektare,” ujarnya.

Ia menjelaskan, aturan tersebut diterapkan agar konversi lahan pertanian tidak terjadi secara masif dan mengancam ketahanan pangan daerah. Pemerintah daerah juga membuka peluang penggantian lahan sawah di wilayah lain selama masih berada dalam satu provinsi.

Haerul Warisin mengakui tekanan pembangunan di Lombok Timur cukup tinggi, terutama untuk sektor perumahan dan kawasan bisnis.

Bahkan, menurutnya, masih banyak pembangunan yang menyasar kawasan Lahan Sawah Dilindungi (LSD).

“Yang saya heran, justru banyak yang membangun di lahan sawah dilindungi. Ini yang harus dikendalikan,” tegasnya.

Untuk mengantisipasi kebutuhan hunian dan investasi, Pemkab Lombok Timur telah menyiapkan sekitar 5.000 hektare cadangan lahan yang dapat dikembangkan menjadi kawasan permukiman baru.

Cadangan lahan tersebut tersebar di sejumlah kecamatan dan menjadi solusi agar pembangunan tidak terus menggerus lahan pertanian produktif.

“Kita punya cadangan sekitar 5.000 hektare untuk permukiman. Datanya ada di setiap kecamatan,” katanya.

Haerul Warisin juga mengungkapkan adanya perubahan pola pemanfaatan lahan di sejumlah kawasan pesisir dan lahan kering di Lombok Timur. Kawasan yang sebelumnya dikategorikan lahan kering kini banyak berubah menjadi lahan pertanian setelah masyarakat membangun embung dan sistem irigasi sederhana.

Perubahan itu, menurutnya, perlu mendapat perhatian pemerintah pusat agar penataan ruang tetap memberikan ruang bagi pengembangan kawasan pariwisata dan investasi tanpa mengabaikan realitas di lapangan.

Di sisi lain, Pemkab Lombok Timur memastikan tetap terbuka terhadap investasi, khususnya di sektor properti dan pengembangan kawasan usaha.
“Kami sangat terbuka untuk investasi. Yang penting lokasinya jangan di lahan sawah dilindungi atau kawasan pertanian berkelanjutan,” ujarnya.

Bahkan, untuk menarik investor masuk ke Lombok Timur, pemerintah daerah memberikan kemudahan berupa pembebasan biaya perizinan bagi investasi yang sesuai tata ruang.

“Saya kasih izin gratis, selama lahannya sesuai dan bisa dibangun. Silakan investasi,” tegas Haerul Warisin. (bul)

330 Kolam Ikan Aset NTB Ingin Dikelola Secara Profesional

By
ekbisntb.com
-
0
H. Muslim (Suara NTB/bul)

Mataram (ekbisntb.com) – Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Barat terus mendorong penguatan sektor budidaya melalui pola pengelolaan berbasis Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Skema ini dinilai mampu membuat pengelolaan balai benih ikan lebih fleksibel, mandiri, dan kompetitif.

Kepala DKP NTB, H. Muslim,St., M. Si mengatakan, saat ini NTB memiliki aset budidaya yang cukup besar, berupa sekitar 330 kolam darat yang tersebar di berbagai balai benih ikan di NTB dengan total luasan hampir 15 hektare.

Menurutnya, aset tersebut belum bisa berkembang maksimal apabila masih menggunakan pola pengelolaan konvensional yang sepenuhnya bergantung pada pembiayaan APBD.

“Kenapa BLUD kita dorong? Karena fleksibilitasnya. Kita punya sekitar 330 kolam di balai benih ikan dengan luas hampir 15 hektare tersebar di NTB. Kalau dikelola dengan pola biasa, sehatnya tidak maksimal,” ujarnya.

Muslim menjelaskan, melalui sistem BLUD, unit pelaksana teknis (UPT) dapat lebih mandiri dalam mengembangkan usaha sekaligus mempercepat pelayanan kepada masyarakat.

Ia menilai, pola tersebut akan memberikan sejumlah keuntungan, mulai dari percepatan layanan publik, keleluasaan pengembangan usaha, hingga meningkatkan daya saing sektor budidaya perikanan di NTB.

“Kalau dimandirikan tanpa menggantungkan pembiayaan APBD melalui sistem BLUD, layanan publik bisa lebih cepat, pengembangan usaha lebih leluasa, dan lebih kompetitif,” katanya.

Menurut Muslim, sebagian besar UPTD perikanan di NTB saat ini berbasis produksi dan terapan. Komoditas yang dikembangkan meliputi benih ikan air tawar hingga budidaya siput mutiara yang selama ini menjadi salah satu sektor unggulan daerah.

Ditambahkan, sektor budidaya yang paling menonjol di NTB saat ini, Muslim menyebut industri mutiara masih menjadi magnet investasi meskipun sempat mengalami dinamika usaha dalam beberapa tahun terakhir.

“Kalau yang paling menonjol sekarang sebenarnya mutiara. Proses perizinan juga terus berjalan,” jelasnya.

Ia mengungkapkan, saat ini terdapat lebih dari 20 perusahaan budidaya mutiara yang masih aktif beroperasi di NTB. Beberapa perusahaan lama memang ada yang berhenti beroperasi, namun di saat yang sama muncul perusahaan baru yang masuk berinvestasi.

“Ada yang tutup, tapi ada juga yang baru masuk. Sekarang masih ada sekitar 20 lebih perusahaan yang eksis,” ujarnya.

Ia optimis, penguatan kelembagaan berbasis BLUD akan menjadi langkah strategis dalam meningkatkan produktivitas budidaya perikanan, memperkuat investasi kelautan, sekaligus mendorong kesejahteraan masyarakat pesisir dan pembudidaya di NTB. (bul)

Jelang Iduadha, Harga Daging Sapi Melonjak

By
ekbisntb.com
-
0
Ilustrasi. (pexels-lebele-20187072)

Mataram (ekbisntb.com) – Harga daging sapi di pasar tradisional menjelang Iduladha melonjak drastis. Minimnya stok di pejanggal dinilai menjadi pemicu.
Kepala Bidang Barang Pokok dan Penting Dinas Perdagangan Kota Mataram, Sri Wahyunida dikonfirmasi pada, Selasa (19/5/2026) membenarkan, harga daging sapi mulai naik menjelang Iduladha. Harga daging sapi di Pasar Mandalika sebagai pasar pantauan inflasi telah mencapai Rp140 ribu per kilogram. Diprediksi harganya akan berbeda di pasar tradisional lainnya bisa mencapai Rp150 ribu per kilogram. “Harga normalnya biasa Rp125 ribu-Rp130 ribu per kilogram. Sekarang sudah mulai naik harga daging sapi menjadi Rp140 ribu,” sebut Nida.

Ia mengklaim harga daging sapi Rp140 ribu masih berada pada harga acuan pembelian. Berbeda halnya apabila harga tembus Rp160 ribu per kilogram, maka harus dilakukan intervensi. Kondisi ini diakui Nida, hampir terjadi setiap tahunnya terutama menjelang Iduladha. Harga daging pasti melonjak karena stok di pejagal menipis. Hewan ternak banyak dikirim ke luar daerah untuk memenuhi kebutuhan kurban. “Kalaupun pejagal dapat sapi tetapi ukurannya kecil,” katanya.

Semestinya lebaran Iduladha harga daging sapi turun, karena pengurus masjid, perusahaan maupun pemerintah menyalurkan daging kurban ke masyarakat. Akan tetapi, selama turun survei ke pasar tradisional pedagang selalu mengeluhkan hal yang sama. Pedagang menjual daging sapi terbatas.

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat kata Nida, masyarakat justru enggan membeli daging beku meskipun harganya lebih murah dibandingkan daging segar. Masyarakat dinilai cerdas mencari kualitas daging yang baik untuk dikonsumsi. “Kalau daging beku berbeda segmennya. Biasanya untuk memenuhi kebutuhan di restaurant, hotel dan usaha catering,” jelasnya.

Selain itu lanjut Nida, daging beku jika dijual di pasar tradisional tanpa penyimanan yang bagus,justru akan berbahaya bagi kesehatan. Ia berharap masyarakat tidak panik untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. (cem)

Daerah Berprestasi, NTB Dapat Tambahan Anggaran dari Kemendagri

By
ekbisntb.com
-
0
Daerah Berprestasi, NTB Dapat Tambahan Anggaran dari Kemendagri
Mendagri Tito Karnavian didampingi Menteri Perumahan dan Permukiman Maruarar Sirait, Gubernur NTB H. Lalu Muhamad Iqbal saat memberikan keterangan usai kegiatan program Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi tahun 2026 untuk Regional Nusa Tenggara dan Maluku di Senggigi, pada Selasa (19/5/2026). (Suara NTB/her)

Giri Menang (ekbisntb.com) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menjelaskan Kementerian Dalam Negeri (Mendagri) mengadakan program Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi tahun 2026 untuk Regional Nusa Tenggara dan Maluku pada Selasa (19/5/2026) di Senggigi. Daerah yang mendapatkan juara diberikan insentif fiskal Rp1-3 miliar.

“Hari ini (tadi malam, red) kami memberikan award kepala kepala daerah (provinsi dan kabupaten), bagi daerah diberikan insentif fiskal yang mendapat award,” kata Tito Karnavian di Hotel Merumatta, Senggigi, Lombok Barat, Selasa (19/5).

Award atau apresiasi Pemkab berprestasi ini diikuti empat provinsi yakni NTB, NTT,Maluku dan Maluku Utara serta kabupaten/kota di masing-masing provinsi.
Dikatakan daerah yang mendapatkan juara akan diberikan insentif fiskal berupa stimulus dana tambahan untuk pemerintah daerah berdasarkan peringkat. Untuk Juara 1 diberikan insentif fiskal Rp3 miliar, juara 2 diberikan Rp2 miliar dan juara 3 diberikan Rp1 miliar. Insentif fiskal ini tentunya membantu Pemkab, terlebih bagi daerah yang berhasil mempertahankan prestasinya.

Dalam penilaian kemendagri mengacu pada empat indikator utama. Penilaian dilakukan secara objektif berdasarkan data yang terukur dari Badan Pusat Statistik (BPS), di antaranya Penurunan stunting, Pengendalian inflasi, Penurunan tingkat kemiskinan dan Upaya penghapusan pengangguran.

Mekanisme pelaksanan Apresiasi Pemkab berprestasi ini menggunakan sistem Regional agar lebih adil dan setara. Dimaan pengukuran dan penilaian kinerja daerah dibagi berdasarkan wilayah regional (seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, Maluku dan Nusa Tenggara, serta Jawa dan Bali).

Tujuannya kegiatan ini, untuk menstimulasi kepala daerah agar lebih kreatif dan optimal dalam bekerja, serta tidak hanya mengandalkan teguran atau sanksi atas kinerja yang buruk. Diketahui, pemerintah mengalokasikan total anggaran sekitar Rp1 triliun untuk insentif fiskal daerah pada 2026.

Di sisi lain, Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal mengapresiasi dukungan pemerintah pusat terhadap pembangunan di daerahnya. Ia menyebut Kementerian Dalam Negeri telah banyak membantu Pemerintah Provinsi NTB, terutama dalam mencari alternatif pendanaan melalui berbagai skema creative financing untuk mendukung pembangunan daerah.

Iqbal menilai dukungan tersebut sangat berarti, khususnya di tengah menurunnya transfer dana dari pemerintah pusat ke daerah. Berkat berbagai skema pembiayaan tersebut, pembangunan di NTB tetap dapat berjalan dengan baik. Ia juga meyakini kondisi serupa turut dirasakan oleh pemerintah provinsi lainnya di Indonesia. (her)

Dari Forum Energi Terbarukan Internasional, Gubernur Harap Tidak Berorientasi pada Pembangunan Teknologi dan investasi

By
ekbisntb.com
-
0
Kepala Diskominfotik NTB H. Ahsanul Khalik (3 dari kanan) bersama perwakilan delegasi dari negara yang hadir pada Forum Internasional Kerja Sama Energi Terbarukan di Prime Park Hotel Mataram, Selasa (19/5/2026). (Suara NTB/ist)

Mataram (ekbisntb.com) – Nusa Tenggara Barat (NTB) menjadi tuan rumah Forum Internasional Kerja Sama Energi Terbarukan yang mempertemukan delegasi dari Indonesia, Madagaskar, Nepal, Kenya, dan Jerman di Prime Park Hotel Mataram, Selasa (19/5/2026).

Forum kerja sama Selatan-Selatan dan triangular tersebut membahas penguatan kolaborasi transisi energi bersih yang berkeadilan, khususnya bagi negara berkembang dan wilayah kepulauan yang menghadapi tantangan akses energi dan perubahan iklim.

Hadir Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) NTB, Dr. H. Ahsanul Khalik, mewakili Gubernur NTB H. Lalu Muhamad Iqbal. Hadir juga perwakilan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI, Pemerintah Republik Federal Jerman dan GIZ, Kementerian Luar Negeri RI, Bappenas, akademisi, serta pelaku industri energi terbarukan.

Gubernur NTB, ujar Aka – sapaan akrab Juru Bicara Pemprov NTB ini, menyampaikan apresiasi atas dipilihnya NTB sebagai lokasi penyelenggaraan forum internasional tersebut. Sekarang ini, ungkapnya, transisi energi bersih kini menjadi kebutuhan global di tengah tantangan perubahan iklim, ketahanan energi, dan tekanan ekonomi dunia yang semakin kompleks.

Namun demikian, menurutnya, transisi menuju energi bersih tidak boleh hanya berorientasi pada pembangunan teknologi dan investasi semata. Tetapi juga harus memastikan masyarakat kecil, wilayah terpencil, dan kelompok rentan tetap mendapatkan akses energi yang adil dan merata.

“Transisi energi bukan lagi sekedar pilihan, tetapi kebutuhan bersama. Namun prosesnya harus dijalankan secara adil dan inklusif agar tidak meninggalkan masyarakat kecil maupun kawasan terpencil,” tegasnya.

Ia menjelaskan, NTB memiliki potensi energi baru terbarukan yang besar, mulai dari energi surya, panas bumi, bioenergi, mikrohidro, hingga energi kelautan. Tingginya intensitas sinar matahari sepanjang tahun dinilai menjadi peluang besar bagi NTB untuk berkembang sebagai salah satu pusat energi surya di Indonesia.

Selain itu, kondisi geografis NTB yang terdiri dari banyak wilayah kepulauan dan kawasan terpencil menjadikan pengembangan energi berbasis komunitas, termasuk renewable energy minigrids, sangat relevan untuk memperluas akses energi masyarakat.

“Kami percaya energi bukan hanya soal listrik dan infrastruktur, tetapi juga berkaitan dengan kualitas hidup, pendidikan, kesehatan, kesempatan ekonomi, dan masa depan generasi mendatang,” katanya.

Forum kerja sama internasional ini, tambahnya, menjadi ruang strategis untuk memperkuat solidaritas antarnegara berkembang dalam menghadapi tantangan geopolitik global, krisis energi, dan perubahan iklim yang dampaknya dirasakan lintas negara.

Karena itu, kolaborasi antarnegara tidak cukup hanya berbasis kepentingan ekonomi, tetapi juga harus dibangun melalui transfer pengetahuan, penguatan kapasitas, pengembangan teknologi hijau, dan keberpihakan pada pembangunan berkelanjutan.

“Tidak ada satu negara pun yang mampu menghadapi tantangan perubahan iklim dan transisi energi sendirian. Dibutuhkan kemitraan global yang dibangun atas dasar kolaborasi dan saling menguatkan,” ujarnya.

Pemerintah Provinsi NTB, lanjutnya, juga terbuka memperluas kerja sama internasional dalam pengembangan energi terbarukan, investasi hijau, teknologi ramah lingkungan, hingga pemberdayaan masyarakat berbasis energi bersih.

“NTB ingin menjadi bagian penting dalam peta pengembangan energi bersih kawasan Asia dan negara berkembang,” tambahnya.

Melalui forum tersebut, Pemprov NTB berharap lahir langkah konkret, penguatan jejaring internasional, serta inovasi yang mampu mempercepat pengembangan energi bersih yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Di akhir kegiatan, Pemerintah Provinsi NTB juga mengundang seluruh delegasi untuk menikmati keindahan alam dan kekayaan budaya NTB sebagai bagian dari penguatan persahabatan antarbangsa. (r/ham)

1...678...851Page 7 of 851