Home Blog Page 6

Manfaatkan Program Pemutihan PKB

By
ekbisntb.com
-
0
Manfaatkan Program Pemutihan PKB
M. Zuhudy. (EKBIS NTB/era)

SEBANYAK 36 ribu wajib pajak manfaatkan program pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Pemprov NTB. Capaian tersebut dinilai cukup signifikan dalam kurun waktu sekitar tiga bulan terhitung dari Juni hingga September pelaksanaan program.


Selain pemutihan PKB, tercatat sekitar 2.000 hingga 3.000 kendaraan memanfaatkan diskon balik nama plat dari luar daerah telah melakukan mutasi ke wilayah NTB.


Sekretaris Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) NTB, M. Zuhudy, mengatakan program pemutihan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk mengoptimalkan potensi pendapatan daerah melalui peningkatan kepatuhan wajib pajak. Begitupun dengan diskon balik nama kendaraan bermotor yang masih berlaku hingga 19 Desember 2026.


“Cukup signifikan dalam waktu 3 bulan ada 36.000 kendaraan yang memanfaatkan program itu. Kemudian kami juga masih menghitung untuk kendaraan luar daerah yang mutasi ke daerah provinsi,” ujarnya.


Di sisi lain, Pemprov NTB juga menerapkan pendekatan pajak yang berkeadilan, yakni dengan mempertimbangkan kemampuan dan karakteristik kendaraan dalam menentukan besaran kontribusi pajak. Kendaraan mewah dengan kapasitas mesin di atas 150 dan 1.500 CC dilakukan penyesuaian dari tarif sebelumnya, yakni dari 1,025 persen menjadi 1,075 persen.


Sementara, kendaraan di bawah 150 CC untuk sepeda motor, dan di bawah 1.500 CC untuk kendaraan roda empat, tarif PKB nya tetap yaitu 1,025 persen. Pada program yang berlaku mulai 1 Oktober ini, Pemprov juga juga berupaya memberikan penghargaan kepada masyarakat yang taat membayar pajak sebagai bagian dari kebijakan yang mendorong kepatuhan wajib pajak.


Adapun realisasi penerimaan PKB dilaporkan telah mencapai 71 persen hingga dengan akhir September 2026. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) mencapai 80,81 persen. Realisasi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) tercatat 69 persen, Pajak Air Permukaan sebesar 68,39 persen, pajak rokok 62,91 persen, pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) sebesar 57,68 persen. Yang paling kecil yaitu pajak alat berat baru mencapai 14,19 persen.


“Yang paling rendah adalah pajak alat berat, 14,19 persen. Tapi kami yakin nanti di akhir tahun akan cukup signifikan kenaikannya. Karena dari PT AMNT itu sebagian besar di akhir tahun dia membayar. Jadi kami yakin nanti akan melonjak,” katanya.


Zuhudy mengaku, pihaknya optimistis realisasi sejumlah jenis pajak akan meningkat menjelang akhir tahun. Hal ini lantaran sebagian penerimaan, seperti pajak rokok dan PBBKB biasanya memiliki jadwal pembayaran. Pajak rokok, misalnya, ditransfer oleh Kementerian Keuangan setiap tiga bulan. Sementara PBBKB dipungut melalui Pertamina sehingga pemerintah daerah menunggu penyaluran dari BUMN tersebut.


“Pajak rokok ini juga masih rendah, sekitar 62,91 persen. Tapi nanti biasanya tanggal 20 ke atas kami akan ditransferkan. Karena untuk pajak rokok ini 3 bulan sekali kami dikirimkan. Jadi agak rendah,” tambahnya.


Hingga triwulan III Tahun 2026, realisasi pendapatan Provinsi NTB mencapai 73 persen atau berkisar di angka Rp4,1 triliun. Pendapatan itu bersumber dari pendapatan pajak, pendapatan retribusi, pendapatan transfer, pendapatan lain-lainnya yang sah, dan pendapatan lainnya.

Angka 73 persen tersebut, sebut Zuhudy setelah target pendapatan di APBD murni ditambah dengan target pendapatan di APBD Perubahan yang meningkat sekitar 1,08 persen. Jika kedua target pendapatan itu dipisahkan, realisasi pendapatan Pemprov NTB hingga triwulan ketiga mencapai 75 persen.


“Kalau kita lihat dari pendapatan murni, sebenarnya sudah bisa dibilang sesuai. Tapi ketika ditambah pendapatan di APBD perubahan, kan target kami naik lagi nih, sangat signifikan. Ada 100-an miliar di pajak daerah.

Itu yang menyebabkan realisasinya turun lagi,” ungkapnya
Pada APBD Perubahan, target pendapatan NTB bertambah menjadi Rp5,683 miliar.

Sementara, di APBD Murni target pendapatan NTB sekitar Rp5,622 miliar. Naik sekitar Rp60,6 miliar. Kenaikan ini menyebabkan persentase pendapatan NTB yang seharusnya 75 persen, menjadi 73 persen.


Pendapatan transfer menjadi sumber pendapatan tertinggi Pemprov NTB, dengan target mencapai Rp2,4 triliun.

Kemudian disusul oleh pajak, baik Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Rokok, dan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Opsen Pajak MBLB) dengan target Rp1,9 triliun.

Dan pendapatan dari retribusi yang ditargetkan bisa mencapai Rp900 miliar. (era)

Kafe Ilegal Meluas, Satpol PP Lobar Sita Puluhan Botol dan Jeriken Miras

By
ekbisntb.com
-
0
Kafe Ilegal Meluas, Satpol PP Lobar Sita Puluhan Botol dan Jeriken Miras
SITA - Satpol PP Lobar menyita puluhan botol miras ilegal di wilayah Labuapi, Lobar.(EKBIS NTB/ist)

Giri Menang (EKBIS NTB) -Kafe ilegal di Lombok Barat (Lobar) makin meluas ke wilayah Labuapi. Satpol PP Lobar menertibkan beberapa warung yang menjual miras dan menggelar hiburan musik di Dusun Tangkeban, Desa Merembu, Lobar pada pekan lalu.


Penertiban ini dilakukan untuk menindaklanjuti banyaknya aduan masyarakat setempat yang terganggu dengan aktivitas warung menjual miras. Puluhan botol minuman keras jenis tradisional pun disita Satpol PP dari tiga warung atau kafe.


“Kami terima aduan banyak warga terkait aktivitas warung menjual miras dan hiburan musik sampai larut malam. Yang namanya masyarakat tidak bisa kami halangi, makanya kami tertibkan,” tegas Kasatpol PP Lobar, I Ketut Rauh, Senin (19/10/2026).


Ada tiga warung yang diterbitkan, atas nama pemilik inisial NS, MM, dan D. Dari warung itu, pihaknya menyita sebanyak 65 botol dan dua jeriken miras jenis tuak. Masing-masing di NS 39 botol, MM 26 botol dan D dua jeriken. Pelaku ini diakui diketahui lama beraktivitas dan pernah diterbitkan oleh pihak desa, namun mereka ini tetap membuka usahanya tersebut.


Sementara itu Kepala Desa Merembu, Muhazzab mengaku aktivitas warung menjual miras itu telah lama ditangani pihaknya. “Pernah kami operasi, karena jual tuak (miras) dan pakai musik,” ujarnya.


Pihaknya lebih dulu melakukan penanganan melalui razia, bahkan pernah dioperasi bersama Polsek. Barang bukti berupa miras pun pernah dimusnahkan oleh Polsek.


Namun, pemilik warung miras ini kambuhan. Setelah ditertibkan, mereka kembali beroperasi. Pihaknya pun mendukung upaya Satpol PP Lobar menutup permanen warung menjual miras tersebut. Sebab aktivitas warung itu meresahkan dan dikeluhkan oleh warga sekitar.


Diakui salah seorang warga yang tinggal di daerah itu, di lokasi tidak saja tempat minum dan menjual miras. Namun, ada juga hiburan musik yang sangat mengganggu warga sekitar, terlebih pada malam hari ketika warga istirahat.

Ia berharap agar tempat itu ditutup saja, karena ketenangan warga sangat terganggu oleh suara musik yang keras dan pengunjung yang minum di lokasi. (her)


Bupati Salurkan Bantuan Modal untuk Pedagang Pasar Tenten

By
ekbisntb.com
-
0
Bupati Salurkan Bantuan Modal untuk Pedagang Pasar Tenten
SALURKAN BANTUAN - Bupati Lotim, H. Haerul Warisin (tiga dari kiri) menyalurkan bantuan untuk pedagang di Pasar Tenten Gandor SMART, Senin (19/10/2026).(EKBIS NTB/ist)

Selong (EKBIS NTB)-Bupati Lombok Timur (Lotim), H. Haerul Warisin, menghadiri pendistribusian bantuan program ekonomi Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Lotim kepada 60 pedagang di Pasar Tenten Gandor SMART, Senin (19/10/2026). Kegiatan ini sekaligus menandai peresmian komunitas pedagang pasar sebagai UMKM binaan Baznas Lotim.


Bantuan melalui program unggulan Baznas bertajuk Mustahik Mandiri Sejahtera tersebut diberikan untuk memperkuat permodalan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), khususnya para pedagang kecil yang membutuhkan dukungan untuk mengembangkan usahanya.


Dalam sambutannya, Bupati Haerul Warisin mengapresiasi langkah Baznas yang menyalurkan bantuan secara langsung kepada masyarakat. Termasuk para pedagang di pasar dan warga yang membutuhkan.


“Ini adalah hal yang sangat bagus yang sama-sama kita saksikan. Tidak pernah sebelumnya masuk ke pasar-pasar, masuk ke rumah-rumah sempit,” ujarnya.


Menurutnya, program tersebut menjadi salah satu bentuk nyata kehadiran pemerintah dalam mendukung masyarakat, terutama pelaku usaha kecil yang membutuhkan tambahan modal untuk mempertahankan dan mengembangkan usahanya.


Bupati berpesan agar bantuan sebesar Rp1,5 juta per orang dimanfaatkan secara bijak dan benar-benar digunakan sebagai modal usaha, bukan untuk membayar utang.


“Silakan diimanfaatkan dengan baik. Jika modal berkembang, jangan lupa sisihkan untuk zakat,” pesannya.


Ia berharap bantuan tersebut dapat mendorong kemandirian ekonomi para pedagang sekaligus meningkatkan kesejahteraan keluarga mereka. Pemerintah daerah, lanjutnya, juga berupaya memutus rantai praktik rentenir yang selama ini dinilai membebani pelaku usaha kecil.


Selain mendorong penguatan ekonomi, Bupati mengingatkan para pedagang dan masyarakat agar menjaga kebersihan lingkungan pasar. Ia menyoroti kondisi saluran air yang dipenuhi sampah plastik dan berpotensi menjadi sumber penyakit.


Menurutnya, pemerintah daerah telah menyiapkan anggaran tambahan khusus untuk penanganan sampah. Namun, upaya tersebut perlu diimbangi dengan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan.


Bupati juga meminta camat beserta jajaran terkait untuk bekerja sama memastikan kebersihan lingkungan pasar tetap terjaga setiap hari.
Ia menambahkan, pemerintah daerah terus berupaya hadir di tengah masyarakat melalui berbagai program bantuan sosial yang telah berjalan sejak 2025.

Program tersebut antara lain bantuan bagi warga yang sakit, bantuan perumahan, serta dukungan bagi kelompok masyarakat lainnya.
Sementara itu, Wakil Ketua II Baznas Lotim, Hamidi, menjelaskan bahwa bantuan tersebut merupakan bagian dari program unggulan Baznas di bidang ekonomi, yakni Mustahik Mandiri Sejahtera.


“Alhamdulillah, sebanyak 60 orang pedagang yang berjualan di tempat ini mendapat bantuan dari Baznas Lotim. Ini merupakan ikhtiar luar biasa dari Bapak Bupati untuk meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat, khususnya para pedagang di pasar ini,” ungkap Hamidi.


Ia menerangkan bahwa sumber dana bantuan berasal dari zakat, infak, dan sedekah yang dihimpun Baznas. Penyaluran tersebut diharapkan tidak hanya membantu penerima memenuhi kebutuhan permodalan, tetapi juga menjadi langkah awal menuju kemandirian ekonomi.


Hamidi berharap para penerima bantuan dapat mengembangkan usahanya sehingga pada masa mendatang tidak lagi hanya menjadi penerima zakat (mustahik), tetapi mampu menjadi pemberi zakat (muzaki).


Kegiatan tersebut turut dihadiri Kapolres Lombok Timur, Kepala Kejaksaan Negeri, perwakilan Dandim 1615, Kapolsek, lurah, dan Camat Selong.


Melalui program Mustahik Mandiri Sejahtera, Baznas Lotim diharapkan dapat terus memperluas dukungan terhadap pelaku UMKM, sekaligus mendorong tumbuhnya usaha yang lebih mandiri, produktif, dan berkelanjutan di kalangan masyarakat. (rus)


PHRI Minta Pemerintah Perpanjang Kontrak MotoGP di Mandalika

By
ekbisntb.com
-
0
PHRI Minta Pemerintah Perpanjang Kontrak MotoGP di Mandalika
Ketut Wolini (EKBIS NTB/bul)

Mataram (EKBIS NTB) –Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) NTB berharap pemerintah memperpanjang kontrak penyelenggaraan MotoGP di Sirkuit Mandalika. Ditengah belum adanya kepastian dari pemerintah, meski DORNA selaku pemegang hak penyelenggara MotoGP sudah memberikan lampu hijau hingga 2031 nanti.


Menurut Ketua PHRI NTB, Ketut Wolini, keberlanjutan ajang balap motor dunia itu dinilai penting untuk menjaga pergerakan ekonomi daerah, terutama sektor pariwisata, perhotelan, restoran, hingga usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).


Ia, mengatakan dampak MotoGP Mandalika, 9-11 Oktober 2026 tidak hanya dirasakan selama tiga hari pelaksanaan balapan. Kehadiran pembalap, kru, wisatawan, dan tamu dari berbagai daerah turut menggerakkan ekonomi sebelum dan setelah ajang tersebut berlangsung.


“Efeknya sangat bagus terhadap ekonomi kita. Semua sektor usaha bergerak. MotoGP ini bukan hanya tiga hari pelaksanaannya, tetapi dampaknya terasa sebelum dan sesudah acara,” ujarnya.


Menurut Wolini, aktivitas hotel dan restoran menjadi salah satu penggerak utama yang berdampak langsung terhadap sektor usaha lainnya. Meningkatnya kunjungan wisatawan mendorong kebutuhan penginapan, makanan, dan berbagai layanan pendukung pariwisata.


Permintaan tersebut ikut menggerakkan pemasok bahan pangan, mulai dari buah-buahan hingga daging, serta pelaku UMKM yang memasok kebutuhan hotel dan restoran. Wisatawan yang datang untuk menonton MotoGP juga umumnya tidak hanya tinggal selama penyelenggaraan balapan, tetapi melanjutkan perjalanan ke sejumlah destinasi wisata di Lombok.


Wolini mencontohkan, sejumlah tamu dari kalangan PHRI yang diundang menghadiri MotoGP turut mengunjungi kawasan wisata Gili, Sembalun, dan destinasi lainnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan Sirkuit Mandalika memiliki daya tarik yang dapat memperluas manfaat pariwisata bagi NTB.


“Kalau hotel dan restoran bergerak, sektor-sektor lain juga ikut bergerak. Wisatawan tidak hanya datang untuk menonton MotoGP, tetapi juga menikmati destinasi wisata kita,” katanya.


Wolini menyebut tingkat hunian kamar atau okupansi selama MotoGP 2026 mencapai rata-rata sekitar 95 persen di NTB. Sementara itu, hotel-hotel di Lombok Tengah, khususnya kawasan sekitar sirkuit, mencatat tingkat hunian mendekati 100 persen.


Menurutnya, tingkat hunian di sejumlah kawasan lain juga meningkat menjelang pelaksanaan balapan. Bahkan, hotel di Kota Mataram yang pada awalnya masih mencatat tingkat hunian relatif rendah mengalami lonjakan pemesanan menjelang hari pelaksanaan.


Karena itu, Wolini menegaskan PHRI berharap pemerintah memperpanjang kontrak penyelenggaraan ajang tersebut. Menurutnya, keberadaan sirkuit perlu diikuti dengan penyelenggaraan kegiatan berskala internasional yang mampu mendatangkan wisatawan dan menggerakkan ekonomi daerah.


“Harapan kami dari PHRI, pengusaha hotel dan restoran, kontrak MotoGP harus diperpanjang. Efeknya luar biasa terhadap pengusaha dan masyarakat, termasuk UMKM di NTB, khususnya di Lombok,” tegasnya.


Ia menilai, meskipun berbagai kegiatan lain dapat diselenggarakan di Sirkuit Mandalika, MotoGP memiliki daya tarik tersendiri sebagai ajang balap kelas dunia. Keberlanjutan penyelenggaraannya diharapkan dapat memberikan kepastian bagi pelaku usaha dalam mengembangkan bisnis pariwisata.


Bagi PHRI, kepastian perpanjangan kontrak MotoGP menjadi penting agar manfaat ekonomi dari penyelenggaraan ajang internasional tersebut dapat terus dirasakan pelaku usaha dan masyarakat NTB. (bul)

Bank Daerah Mitigasi Dampak Wacana Pengalihan Gaji ASN ke Kopdes Merah Putih

By
ekbisntb.com
-
0
Bank Daerah Mitigasi Dampak Wacana Pengalihan Gaji ASN ke Kopdes Merah Putih
Lalu Anis (EKBIS NTB/bul)

Mataram (EKBIS NTB) –Bank daerah menyiapkan langkah antisipasi terhadap rencana pengalihan mekanisme pembayaran gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes).


Komisaris Utama Bank NTB Syariah, Lalu Anis Mudjahid Akbar, mengatakan rencana tersebut berpotensi berdampak terhadap bisnis bank pembangunan daerah (BPD). Sebab, pembayaran gaji ASN selama ini menjadi bagian dari ekosistem bisnis perbankan daerah.


“Bank-bank daerah pasti merasa keberatan. Karena itu bagian dari salah satu ekosistem yang sudah terbangun selama ini untuk bisnis kita di bank daerah,” ujarnya, Senin, 19 Oktober 2026.


Meski demikian, Lalu. Anis menegaskan, rencana pengalihan tersebut belum dapat dipastikan akan terealisasi. Menurutnya, pernyataan Menteri Koperasi terkait upaya merealisasikan kebijakan itu tahun ini masih perlu ditindaklanjuti melalui proses pembahasan dan persetujuan lintas kementerian serta DPR.


Karena itu, ia menilai bank daerah belum perlu bereaksi berlebihan. Namun, potensi dampaknya tetap harus diperhitungkan sejak dini, terutama karena belum ada kejelasan mengenai mekanisme pelaksanaan dan langkah mitigasi yang akan diterapkan pemerintah.
“Rencana itu belum valid sehingga kita belum bisa pastikan apakah itu terjadi atau tidak,” katanya.


Anis juga menyoroti kesiapan Kopdes Merah Putih apabila nantinya ditunjuk sebagai penyalur gaji ASN. Menurutnya, pemerintah perlu mengevaluasi kesiapan sistem, perangkat, dan organisasi koperasi untuk memastikan proses pembayaran berjalan dengan baik.


Di sisi lain, Bank NTB Syariah mulai menyiapkan alternatif sumber pendanaan untuk mengantisipasi perubahan kebijakan pemerintah.

Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya menjaga keberlanjutan bisnis bank apabila pengalihan pembayaran gaji ASN benar-benar diterapkan.


Ia mengungkapkan, bank daerah telah mulai memetakan alternatif pendanaan, termasuk menyikapi perkembangan rencana terkait pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).


Menurutnya, pengalihan pembayaran gaji ASN tidak hanya berpotensi mengurangi sumber pendanaan bank, tetapi juga memengaruhi peluang penyaluran pembiayaan.


“Pasti besar (dampaknya). Itu akan mengganggu, bukan hanya soal pendanaan, tetapi peluang pembiayaannya juga. Pasti berpengaruh,” tegasnya.


Bagi Bank NTB Syariah, kata Anis, langkah antisipasi diperlukan agar bank tetap memiliki sumber pendanaan alternatif jika kebijakan tersebut diberlakukan. (bul)

Dorong Optimalisasi PAD

By
ekbisntb.com
-
0
Dorong Optimalisasi PAD
Misban Ratmaji (EKBIS NTB/dok)

ANGGOTA Komisi II DPRD Kota Mataram, Misban Ratmaji, SE., meminta pendataan pedagang kaki lima (PKL) dilakukan secara lebih tertib dan terintegrasi untuk membedakan pedagang yang tergabung dalam asosiasi dengan pedagang yang belum menjadi anggota. Langkah ini dinilai penting untuk menghindari kesalahpahaman sekaligus mendukung optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD).

Misban mengatakan, setiap pedagang yang tergabung dalam asosiasi perlu dilengkapi identitas keanggotaan yang jelas. Identitas tersebut dapat berupa kartu anggota atau nomor keanggotaan sehingga memudahkan proses pendataan dan pengawasan di lapangan.

Menurutnya, pendataan tidak cukup hanya dilakukan oleh asosiasi. Organisasi pedagang juga perlu menyampaikan laporan terkait jumlah anggota, termasuk perubahan data akibat perpindahan maupun keluar-masuk anggota, kepada pemerintah daerah melalui organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

Data tersebut selanjutnya dapat dikoordinasikan dengan Dinas Perdagangan agar tercatat secara resmi dan tidak terjadi penghitungan ganda antara pedagang yang sudah terdaftar sebagai anggota asosiasi dan yang belum terdaftar.

“Yang jelas, perlu ada kejelasan antara pedagang yang menjadi anggota asosiasi dan yang bukan anggota. Dengan begitu, pendataan bisa lebih tertib dan tidak menimbulkan kesalahpahaman,” ujar politisi Hanura ini.

Selain persoalan pendataan, Misban menyoroti kewajiban perpajakan bagi pelaku usaha. Ia menjelaskan, setiap usaha yang memenuhi ketentuan sebagai wajib pajak harus menjalankan kewajibannya sesuai peraturan yang berlaku.

Dalam ketentuan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas makanan dan minuman, usaha dengan omzet lebih dari Rp1 juta per hari menjadi salah satu kategori yang perlu diperhatikan dalam pendataan wajib pajak daerah.

Anggota dewan dari dapil Ampenan ini menegaskan, pajak tersebut pada prinsipnya dibebankan kepada konsumen dan dipungut oleh pelaku usaha untuk disetorkan kepada pemerintah daerah sesuai ketentuan. Karena itu, pelaku usaha yang memenuhi kriteria perlu didata agar tidak ada potensi penerimaan daerah yang terlewat.

Misban juga mengajak asosiasi pedagang bekerja sama dengan Dinas Perdagangan dan perangkat daerah terkait untuk menyampaikan informasi mengenai anggota yang menjalankan kegiatan usaha.

Menurutnya, sinergi tersebut diperlukan agar kebijakan penataan PKL tidak hanya memberikan kemudahan bagi pedagang, tetapi juga mendukung peningkatan PAD Kota Mataram.

Ia berharap pendataan yang akurat dan koordinasi lintas instansi dapat menjadi dasar pengelolaan sektor usaha informal yang lebih tertib, sekaligus memastikan pelaksanaan kewajiban perpajakan berjalan sesuai aturan. (fit)

Angka Kemiskinan 11,6 persenWabup Lobar Siapkan Insentif Petugas Operator Desa

By
ekbisntb.com
-
0
Angka Kemiskinan 11,6 persenWabup Lobar Siapkan Insentif Petugas Operator Desa
Hj. Nurul Adha (EKBIS NTB/ist)

Giri Menang (Suara NTB)-Wakil Bupati (Wabup) Lombok Barat (Lobar), Hj. Nurul Adha menyebutkan, angka kemiskinan di Lombok Barat masih berada pada kisaran 11,6 persen atau kisaran puluhan ribu jiwa. Kondisi tersebut menjadi pekerjaan rumah bersama yang memerlukan langkah nyata, terutama melalui penguatan program pembangunan dan pemutakhiran data sosial ekonomi masyarakat.


“Angka kemiskinan kita masih berada pada kisaran 11,6 persen atau kisaran puluhan ribu jiwa. Karena itu pekerjaan rumah kita bersama yang memerlukan langkah nyata,” kata Wabup Nurul Adha, saat pelantikan anggota BPD, Senin (19/10/2026).


Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah keberadaan sekitar 18 ribu kepala keluarga yang belum memiliki klasifikasi desil dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).


Untuk itu, Pemkab Lobar melalui Dinas Sosial terus melakukan verifikasi dan validasi data untuk memastikan kondisi masyarakat tercatat secara akurat.

Dalam hal ini, Wabup meminta kepala desa dan BPD memperkuat koordinasi dalam mengawasi proses pemutakhiran data melalui operator desa. Data yang akurat dinilai penting agar bantuan sosial dapat diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.


Ia juga menyampaikan bahwa pemerintah daerah telah menyiapkan tambahan anggaran sebesar Rp300 ribu per bulan bagi operator desa guna mendukung pelaksanaan tugas, khususnya dalam proses verifikasi dan validasi data.


“Pemerintah desa harus mengetahui kondisi masyarakat secara langsung, mulai dari perubahan status keluarga, masyarakat yang meninggal dunia, anak yatim, warga lanjut usia, hingga masyarakat miskin yang belum mendapatkan bantuan. Karena itu, pemutakhiran data harus dilakukan secara teliti dan berkelanjutan,” ujarnya.


Selain persoalan kemiskinan, Wabup turut menyoroti tingginya angka anak tidak sekolah (ATS) di Lobar yang disebut mencapai sekitar 7.000 anak. Ia mengaku prihatin karena masih menemukan anak usia sekolah yang tidak melanjutkan pendidikan saat melakukan kunjungan ke sejumlah desa.


Menurutnya, persoalan tersebut membutuhkan perhatian serius dari kepala desa, BPD, camat, dan seluruh perangkat daerah agar anak-anak yang tidak bersekolah dapat segera diidentifikasi dan memperoleh solusi.


“Saya berharap kepala desa dan BPD bersama-sama turun ke lapangan untuk menemukan akar persoalan yang dihadapi masyarakat. Jika ada anak yang tidak sekolah, segera laporkan agar pemerintah dapat memberikan perhatian dan solusi,” katanya.


Wabup menambahkan, persoalan stunting dan berbagai masalah sosial lainnya juga membutuhkan keterlibatan aktif pemerintah desa.

Oleh karena itu, kepala desa dan BPD diharapkan tidak hanya menjalankan tugas administratif, tetapi juga proaktif mengidentifikasi kebutuhan dan persoalan masyarakat di wilayah masing-masing.


Lebih lanjut, ia mendorong setiap desa untuk menggali dan mengembangkan potensi lokal sebagai salah satu strategi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Potensi tersebut dapat menjadi dasar penyusunan program pembangunan yang lebih sesuai dengan kebutuhan desa.


Ia berharap perangkat daerah dapat menyelaraskan program kerja dengan potensi dan kebutuhan masing-masing desa, sehingga perencanaan dan penggunaan anggaran menjadi lebih efektif, tepat guna, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.


“Tidak boleh ada anggaran yang sia-sia. Program pemerintah harus didekatkan dengan kebutuhan dan potensi desa agar pembangunan benar-benar memberikan dampak bagi masyarakat,” ungkapnya. (her)


Koperasi Merah Putih Mudahkan Petani Dapat Pupuk Subsidi

By
ekbisntb.com
-
0

Lumajang (ekbisntb.com)- Kehadiran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) memberikan kemudahan bagi petani dalam memperoleh pupuk bersubsidi yang disalurkan oleh Pupuk Indonesia. Lokasi penebusan yang lebih dekat membantu petani menghemat biaya dan waktu untuk memenuhi kebutuhan pupuk dalam kegiatan budidaya.

Manfaat tersebut dirasakan Hari Gusmawan dari Kelompok Tani Sri Rezeki, Desa Bodang, Kecamatan Padang, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Ia mengaku terbantu karena proses penebusan pupuk bersubsidi menjadi lebih mudah, praktis, dan terjangkau.

“Kami sangat terbantu dengan keberadaan KDKMP karena penebusan pupuk bersubsidi menjadi lebih mudah dan dekat, sehingga biaya yang kami keluarkan juga lebih hemat. Prosesnya pun gampang, cukup membawa KTP (Kartu Tanda Penduduk, Red) dan membayar sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET), pupuk sudah bisa dibawa pulang,” ungkap Hari.

Menurutnya, kemudahan tersebut membantu petani memenuhi kebutuhan pupuk untuk mendukung kegiatan budidaya pertanian. Dengan akses yang lebih dekat, petani dapat menghemat waktu dan biaya sehingga bisa lebih fokus mengelola lahan.

Manfaat serupa juga dirasakan Dani Septiadi dari Kelompok Tani Makmur, Desa Driyorejo, Kecamatan Nguntoronadi, Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Ia menyampaikan bahwa penebusan pupuk bersubsidi di KDKMP di desanya telah sesuai dengan HET yang ditetapkan pemerintah.

Dani juga menyampaikan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, atas hadirnya KDKMP yang membantu petani mendapatkan pupuk bersubsidi. Menurutnya, keberadaan koperasi tersebut memberikan kemudahan bagi petani dalam memperoleh pupuk untuk menunjang kegiatan pertanian.

Kehadiran KDKMP diharapkan dapat terus memperluas kemudahan akses pupuk bersubsidi bagi petani di berbagai daerah. Dengan penebusan yang lebih dekat dan harga sesuai ketentuan, program ini diharapkan turut mendukung kelancaran budidaya serta peningkatan produktivitas pertanian.

“Keberadaan KDKMP menjadi langkah nyata dalam mendekatkan layanan pupuk bersubsidi kepada petani. Kami berharap program ini terus berjalan dan berkembang karena kemudahan akses pupuk dengan harga sesuai HET sangat berarti bagi petani dalam menjaga biaya produksi, meningkatkan produktivitas, dan mendukung ketahanan pangan nasional,” ujar Dani.

Ketersediaan barang subsidi menjadi fokus utama KDKMP. Selain pupuk bersubsidi dari Pupuk Indonesia, masyarakat juga bisa mendapatkan beras SPHP, MinyaKita, dan LPG 3 kilogram. Berdasarkan data Kementerian Koordinator Bidang Pangan per 14 Oktober 2026, sebanyak 83.363 KDKMP telah berbadan hukum, 79.733 telah memiliki akun SIMKOPDES, dan 60.854 telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). Dari sisi pembangunan fisik, sebanyak 28.240 titik telah selesai 100 persen, sementara 7.392 titik lainnya masih dalam proses pembangunan.(r)

Astra Motor NTB Ajak Karyawan Cek Kendaraan Sebelum Bekerja, “Wujudkan Semangat Ride Safe, Work Safe”

By
ekbisntb.com
-
0

Mataram (Ekbis NTB) — Keselamatan berkendara menjadi hal penting yang perlu diperhatikan setiap pengguna sepeda motor, khususnya karyawan yang mengandalkan kendaraan roda dua untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Guna mendukung terciptanya perjalanan yang aman menuju dan dari tempat kerja, Astra Motor NTB mengingatkan pentingnya melakukan pengecekan kondisi sepeda motor sebelum digunakan.

Melalui program Mandatory Key Action Pengecekan Motor Karyawan, Astra Motor NTB mengajak seluruh karyawan untuk membiasakan diri memeriksa kondisi kendaraan secara rutin. Langkah sederhana ini menjadi bagian dari upaya membangun budaya keselamatan berkendara melalui semangat “Ride Safe, Work Safe”.

Marketing Manager Astra Motor NTB, Yehezkiel Felix, menyampaikan bahwa memastikan kendaraan dalam kondisi baik sebelum digunakan merupakan salah satu langkah awal untuk mengurangi risiko kecelakaan di jalan.

“Keselamatan berkendara harus dimulai dari diri sendiri, termasuk dengan memastikan sepeda motor dalam kondisi layak jalan sebelum digunakan. Terlebih bagi karyawan yang setiap hari menggunakan sepeda motor untuk bekerja, jangan sampai karena terburu-buru berangkat, kita melewatkan pengecekan kendaraan. Luangkan waktu beberapa menit untuk memastikan seluruh komponen berfungsi dengan baik agar perjalanan lebih aman dan nyaman,” ujar Yehezkiel.

Dalam program ini, terdapat empat komponen utama yang perlu diperiksa sebelum sepeda motor digunakan:

  1. Rem (rem depan dan belakang): Pastikan sistem pengereman berfungsi dengan baik, serta lakukan penggantian kampas rem dan minyak rem secara berkala.
  2. Lampu: Pastikan seluruh lampu berfungsi normal (lampu utama, lampu jauh, lampu sein, dan lampu rem).
  3. BBM: Pastikan bahan bakar cukup untuk menempuh perjalanan hingga tiba di SPBU selanjutnya.
  4. Ban: Pastikan ban layak digunakan dengan melihat empat seri angka produksi ban. Lakukan penggantian jika indikator TWI (Tread Wear Indicator) sudah sejajar dengan permukaan ban. Tekanan ban ideal adalah 29–30 psi untuk ban depan dan 30–33 psi untuk ban belakang.

Yehezkiel menambahkan, kebiasaan memeriksa kendaraan perlu diimbangi dengan perilaku berkendara yang disiplin. Pengendara diimbau untuk selalu menggunakan helm berstandar SNI, mematuhi rambu lalu lintas, menjaga jarak aman, serta tidak menggunakan ponsel saat berkendara.

“Pengecekan kendaraan merupakan langkah sederhana, tetapi memiliki peran penting dalam mendukung keselamatan perjalanan. Kami berharap kebiasaan ini dapat diterapkan secara konsisten oleh seluruh karyawan, tidak hanya saat berangkat kerja, tetapi setiap kali akan menggunakan sepeda motor,” tambahnya.

Apabila ditemukan komponen kendaraan yang tidak berfungsi dengan baik, pengendara sebaiknya segera melakukan pemeriksaan dan perbaikan sebelum melanjutkan perjalanan. Melalui semangat “Ride Safe, Work Safe”, Astra Motor NTB mengajak seluruh karyawan dan masyarakat untuk menjadikan keselamatan sebagai prioritas utama. Perjalanan yang aman tidak hanya mendukung produktivitas kerja, tetapi juga membantu setiap pengendara tiba di tujuan dan kembali ke rumah dengan selamat. (r/fan)

UMKM Binaan BI NTB Bawa Pulang Pengalaman Berharga Usai MotoGP Mandalika 2026

By
ekbisntb.com
-
0

Mataram (Ekbis NTB) — Berakhirnya ajang Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 atau MotoGP Mandalika di Pertamina Mandalika International Circuit, Kabupaten Lombok Tengah, meninggalkan kesan mendalam bagi para pelaku usaha. Bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) binaan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat (BI NTB), keikutsertaan dalam perhelatan internasional ini menjadi momentum penting untuk memperluas pengenalan produk, memahami karakteristik konsumen, serta membuka peluang kemitraan jangka panjang.

Dalam ajang yang berlangsung pada 9–11 Oktober 2026 tersebut, BI NTB memfasilitasi sejumlah produk unggulan lokal untuk tampil di hadapan pengunjung domestik maupun mancanegara. Produk-produk tersebut meliputi kopi Dersi Coffee, Ayam Merangkat dari Desa Wisata Bonjeruk, produk olahan kacang dan jagung dari Songgajah, produk olahan gandum dari Rasa Baru Nutribaked, hingga kerajinan tangan (handcraft) dari Bale Rattan.

Keikutsertaan ini memberikan warna dan cerita tersendiri bagi setiap pelaku usaha. Pemilik Dersi Coffee, Made Dewa Satriawan, mengungkapkan bahwa melayani mayoritas wisatawan mancanegara memberikannya pelajaran berharga mengenai pentingnya membangun hubungan emosional dengan pelanggan. “Memiliki produk yang bagus saja belum cukup untuk membangun bisnis yang sukses. Membangun hubungan, menciptakan komunikasi yang hangat, dan membuat pelanggan merasa dihargai adalah nilai tambah yang sesungguhnya,” ujarnya.

Cerita sukses juga datang dari Rasa Baru Nutribaked yang mencatat lonjakan omzet hingga lebih dari 100 persen dibandingkan hari biasa. Pemilik Rasa Baru bakery, Sari Widiyastuti, menceritakan bahwa kebab gandum menjadi produk paling diminati hingga persediaan daging sempat habis di tengah tingginya antusiasme pengunjung. Pengalaman ini menjadi evaluasi penting bagi pihaknya untuk meningkatkan kapasitas produksi dan kesiapan stok di masa mendatang, sekaligus membidik peluang kemitraan baru dengan kafe, hotel, dan restoran.

Sementara itu, Yosi Eka Kurniawati selaku pemilik Ombak Food (Ayam Merangkat) sukses memikat pengunjung dengan cita rasa khas serta cerita di balik produknya. Banyak pembeli yang kembali setelah mencicipi hid tersebut, memotivasinya untuk mengembangkan sambal Merangkat dengan kemasan yang lebih tahan lama sebagai oleh-oleh khas NTB.

Selain memperluas pasar secara langsung, BI NTB turut mendukung kemudahan transaksi melalui pemanfaatan QRIS, termasuk QRIS antarnegara. Langkah ini disiapkan agar UMKM semakin terbiasa melayani konsumen dengan beragam preferensi pembayaran digital.

Kepala Perwakilan BI Provinsi NTB, Hario K. Pamungkas, menegaskan bahwa esensi keikutsertaan UMKM dalam ajang MotoGP tidak hanya diukur dari hasil penjualan selama acara berlangsung, tetapi pada keberlanjutan peluang setelahnya.

“Kami berharap pengalaman yang diperoleh UMKM selama MotoGP Mandalika dapat menjadi modal untuk mengembangkan usaha secara berkelanjutan. Pengenalan produk kepada pasar yang lebih luas, pemahaman terhadap kebutuhan konsumen, serta peluang membangun kemitraan baru merupakan bekal penting agar UMKM NTB semakin siap meningkatkan kapasitas dan daya saingnya,” pungkas Hario. (r/fan)

1...567...1,059Page 6 of 1,059