Home Blog Page 6

Perputaran Ekonomi dari Arus Ternak Kurban di NTB Tembus Setengah Triliun

By
ekbisntb.com
-
0
Kepala Disnakkeswan NTB, Muhamad Riadi (kanan) dan Kepala Diskominfotik NTB, Ahsanul Khalik memberikan keterangan, Rabu (20/5/2026). (Suara NTB/era)

Mataram (ekbisntb.com) – Perputaran ekonomi akibat arus pengeluaran ternak untuk hewan kurban di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) tembus Rp500 miliar. Nilai ini muncul berdasarkan perhitungan pengiriman sapi yang mencapai 24 ribu dikali rata-rata harga jual sapi yang mencapai Rp20 juta khusus di kawasan Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi (Jabodetabek).

Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakkeswan) NTB, Muhamad Riadi mengatakan nilai ratusan miliar tersebut belum termasuk biaya tangkap sapi senilai Rp250 ribu per ekornya.

“Jadi kalau sapi yang dilepas di hutan-hutan itu kalau dia mau dijual dia keluar uang Rp250 ribu,” ujarnya saat memberikan keterangan di Command Center Kantor Gubernur NTB, Rabu, 20 Mei 2026.

“Itu lah putaran uang yang masuk di NTB karena menjual ternak. Orang-orang yang menjual ini pasti masuk ke NTB uangnya karena dibawa pulang ke kampung,” sambungnya.

Menurutnya, kepulangan peternak dari Jakarta setelah menjual sapinya merangsang perputaran ekonomi NTB. Beberapa kasus ditemukan tetangga peternak yang langsung mengurus izin usaha dan untuk turut menjual sapi ke luar daerah.

“Makanya Sertifikat Pendaftaran Perusahaan Peternakan (SP3) tiap tahun nambah terus,” katanya.

Sejak awal tahun 2026 hingga kini, Pemprov NTB telah mengeluarkan sekitar 32.226 sapi ke luar daerah. Sementara, tren penjualan sapi di kawasan Jabodetabek tembus 24 ribu ekor. Selain memenuhi kebutuhan luar daerah, Pemprov NTB juga memastikan ketersediaan sapi kurban untuk masyarakat lokal tetap aman. Distribusi di dalam daerah dilakukan secara bertahap melalui lapak-lapak penjualan.

“InsyaAllah kebutuhan dalam daerah juga siap. Nanti data final akan dihitung setelah seluruh proses kurban selesai,” tambahnya.

Distribusi sapi kurban telah dimulai sejak bulan lalu oleh para pelaku usaha peternakan menggunakan truk tronton dengan rute darat Bima–Lombok–Surabaya. Untuk mencegah kemacetan dan penumpukan kendaraan di pelabuhan, seperti Pelabuhan Poto Tano di Sumbawa dan Pelabuhan Gili Mas di Lombok Barat, Disnakeswan NTB menerapkan sistem pengaturan jadwal pengiriman.

Langkah ini dilakukan sebagai upaya antisipasi lonjakan pengiriman menjelang Idul Adha. Riadi menegaskan pentingnya pengaturan tersebut agar arus distribusi tetap lancar. “Nah, yang kita khawatirkan nanti pas menjelang Idul Adha, jangan sampai dia menggerombol bergerak dalam waktu bersamaan. Sehingga menumpuk di pelabuhan, itu yang kita antisipasi sekarang dengan melakukan pengaturan,” jelasnya.

Selain jalur darat, pengiriman juga dilakukan melalui jalur laut, terutama untuk sapi dari wilayah Bima dan Dompu. Pemerintah telah mengoperasikan kapal ternak Cemara Nusantara dengan rute Bima–Tanjung Priok yang mampu mengangkut sekitar 500 ekor sapi dalam sekali perjalanan. Dalam satu minggu, kapal tersebut dapat berlayar hingga tiga kali dengan total kapasitas sekitar 1.500 ekor sapi.

Melihat tingginya kebutuhan distribusi, Disnakeswan NTB mengusulkan peningkatan frekuensi pelayaran menjadi lima hingga enam kali per minggu dengan rute tambahan Bima–Surabaya, sehingga kapasitas angkut dapat mencapai 3.000 ekor sapi per minggu.

Sementara itu, Gubernur NTB juga telah mengajukan permohonan kepada Kementerian Perhubungan untuk penambahan armada angkutan ternak. Usulan tersebut mencakup tambahan satu unit kapal ternak Cemara Nusantara untuk rute Bima–Tanjung Priok, serta satu unit kapal Roro berkapasitas 50–70 truk untuk rute Bima–Tanjung Priok atau Lembar–Tanjung Wangi/Pelabuhan Jangkar.

Di sisi lain, pemerintah daerah juga memperketat pengawasan kesehatan hewan kurban guna mencegah penyebaran penyakit menular dan zoonosis. Disnakeswan NTB bekerja sama dengan dinas terkait di kabupaten/kota untuk memastikan seluruh hewan yang dikirim dalam kondisi sehat.

Riadi menekankan bahwa pengawasan lalu lintas ternak serta mitigasi risiko di sepanjang rantai distribusi menjadi hal yang krusial. Salah satu langkah yang dilakukan adalah pemeriksaan fisik dan pengambilan sampel darah untuk uji laboratorium oleh Satuan Tugas Percepatan Pelayanan Lalu Lintas Hewan Kurban, guna menjamin kelayakan hewan sebelum didistribusikan. (era)

Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026, Pemprov NTB Raih Penghargaan Creative Financing 2026 Terbaik I

By
ekbisntb.com
-
0
Gubernur NTB H. Lalu Muhamad Iqbal bersama Wali Kota Mataram H. Mohan Roliskana, Bupati Lombok Barat H. Lalu Ahmad Zaini, Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin pose bersama usai menerima penghargaan dari Kemendagri pada kategori Creative Financing dalam ajang Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Regional Nusa Tenggara, Maluku di Hotel Merumatta Senggigi, Selasa (19/5/2026) malam. (Suara NTB/ist)

Giri Menang (ekbisntb.com) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB meraih penghargaan Terbaik I dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia pada kategori Creative Financing dalam ajang Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Regional Nusa Tenggara, Maluku, dan Maluku Utara yang digelar di Hotel Merumatta Senggigi, Selasa (19/5/2026) malam.

Tiga daerah di NTB, yakni Kabupaten Lombok Barat dan Kota Mataram meraih peringkat I pada kategori masing-masing, sementara Kabupaten Lombok Timur meraih peringkat II.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Ketua Komisi II DPR RI, M. Rifqinizamy Karsayuda, dan diterima oleh Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal. Hadir juga Menko Politik dan Keamanan Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago, Menteri Dalam Negeri Jenderal Polisi (Purn) Tito Karnavian, Ketua Komisi II DPR RI M. M. Rifqinizamy Karsayuda. Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda Laos, bupati dan wali kota di Regional Nusa Tenggara, Maluku dan Maluku Utara.

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, M. Tito Karnavian, dalam sambutannya menyampaikan bahwa mekanisme penghargaan pemerintah daerah berprestasi tahun ini berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
Menurutnya, penghargaan tidak lagi hanya diberikan dalam bentuk trofi dan sertifikat, tetapi juga dalam bentuk insentif fiskal guna mendukung kapasitas keuangan daerah.

“Selama ini memang yang kita berikan adalah trofi dan sertifikat. Namun saya paham bahwa yang lebih berdampak dan lebih powerful adalah jika diberikan dalam bentuk insentif fiskal,” ujarnya.

Ia menjelaskan, pemerintah telah menganggarkan dana sebesar Rp1 triliun pada tahun 2026 untuk penghargaan insentif fiskal daerah. Pemerintah kabupaten/kota peraih peringkat I memperoleh insentif sebesar Rp3 miliar, peringkat II sebesar Rp2 miliar, dan peringkat III sebesar Rp1 miliar.

Mendagri juga menyampaikan bahwa sistem penilaian ke depan akan dilakukan berdasarkan regional agar lebih adil bagi daerah dengan kapasitas APBD yang berbeda-beda.

“Oleh karena itu, sistem kompetisi dan penilaian ke depan akan dilakukan per regional, yang dibagi menjadi enam wilayah, yaitu Sumatera, Kalimantan, Jawa-Bali, Nusa Tenggara-Maluku-Maluku Utara, Sulawesi, dan Papua,” terangnya.

Ia berharap penghargaan tersebut dapat memacu pemerintah daerah untuk terus bekerja keras dan menghadirkan inovasi demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Penghargaan insentif fiskal ini kita berikan untuk memberikan apresiasi sekaligus tambahan fiskal bagi daerah-daerah yang APBD-nya kecil. Dana ini digunakan untuk kepentingan daerah dan dapat dimanfaatkan pada berbagai pos anggaran, termasuk Belanja Tidak Terduga (BTT),” tambahnya.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Djamari Chaniago, turut menyampaikan apresiasi kepada daerah-daerah yang berhasil meraih penghargaan. “Mudah-mudahan apa yang didapatkan ini membawa kebaikan bagi daerah masing-masing,” harapnya.

Ia menegaskan bahwa setiap prestasi tidak akan tercapai tanpa keberanian untuk melangkah dan berinovasi. “Apapun bentuk pengabdian, tujuannya adalah untuk kesejahteraan bangsa, masyarakat, dan daerah masing-masing. Selamat bersaing kembali pada periode berikutnya,” ujarnya.

Kategori Creative Financing menjadi salah satu kategori selain penurunan angka kemiskinan, pengendalian inflasi, dan penurunan tingkat pengangguran.
Kategori Creative Finance menilai kemampuan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan sumber daya serta menghadirkan inovasi pembiayaan pembangunan. Penilaian meliputi inovasi pajak dan retribusi daerah, pengelolaan BUMD, hingga pemanfaatan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, aspek efektivitas pengelolaan barang milik daerah dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), kemampuan menjalin kerja sama dengan badan usaha melalui skema Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU), digitalisasi layanan, tata kelola keuangan, hingga konsistensi opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) turut menjadi indikator penting dalam penilaian.

Selain kategori creative financing, pemerintah pusat juga memberikan penghargaan pada kategori pengendalian inflasi dan penurunan angka pengangguran.

Untuk kategori pengendalian inflasi tingkat provinsi diraih NTT yang memperoleh bantuan insentif fiskal Rp3 miliar, sementara tingkat kota diraih Kota Tual dengan nilai bantuan yang sama.

Pada tingkat kabupaten, Kabupaten Maluku Tenggara menempati posisi ketiga dengan hadiah Rp1 miliar, Kabupaten Bima posisi kedua dengan hadiah Rp2 miliar dan Kabupaten Sumba Timur posisi pertama dengan hadiah Rp3 miliar.

Sedangkan kategori penurunan angka pengangguran tingkat kabupaten diraih Kabupaten Lembata sebagai juara pertama, disusul Kabupaten Alor di posisi kedua dan Kabupaten Sikka di posisi ketiga. Untuk tingkat kota, Kota Tidore Kepulauan menjadi yang terbaik, sementara di tingkat provinsi penghargaan diraih Provinsi Maluku Utara. (ham/era)

Lobar Target Entaskan 1.000 Rumah Kumuh

By
ekbisntb.com
-
0
Rumah warga di Dasan Geria Kecamatan Lingsar ini dibantu dari program BSPS. (Suara NTB/her)

Giri Menang (ekbisntb.com) – Pemkab Lombok Barat (Lobar) menargetkan mengentaskan 1.000 unit rumah kumuh tahun ini. Jumlah ini meningkat hampir dua kali lipat dibanding tahun lalu, yang mencapai 599 unit yang ditangani. Dalam penanganan 1.000 unit rumah kumuh ini, Pemkab berlolaborasi dengan berbagai pihak, baik pemerintah pusat melalui sumber anggaran dari APBN, APBD Provinsi dan Baznas.

Diperkirakan alokasi anggaran untuk penanganan 1.000 unit rumah kumuh ini mencapai Rp20 miliar. “Mudahan-mudahan target kami tahun ini atas arahan dan instruksi pak bupati juga, target kami 1000 unit akan kami bangun tahun ini dari berbagai sumber tersebut. Entah itu dari BSPS, APBD kabupaten, Provinsi maupun Baznas,” kata Dinas PUPRPKP Lobar, Ratnawi Selasa (19/5) di sela-sela mendampingi Menteri PKP Maruarar Sirait dan Mendagri Tito Karnavian saat turun ke Dasan Geria Kecamatan Lingsar.

1.000 unit ini dirincikan masing-masing dari BPSPS dan APBD hampir sama jumlahnya mencapai 10 miliar. Sehingga totalnya Rp20 miliar lebih, karena penanganan rehabilitasi dan pembangunan baru jumlahnya hampir sama. Di mana jatah Lobar dari BSPS sekitar 400 unit rumah yang ditangani. Selanjutnya dari APBD juga berkisar 400 unit, ditambah lagi dari Provinsi dan Baznas Sehingga ditargetkan mencapai 1.000 unit rumah yang ditangani tahun ini.

Seusai arahan Menteri PKP, pihaknya diminta melakukan verifikasi data warga sesuai by name by address (BNBA) lengkap dengan kondisi rumah tak layak huni yang butuh penanganan. Pihaknya juga sudah diminta untuk merangking prioritas-prioritas untuk usulan yang sudah ada, supaya bisa dibuka kembali pada usulan BPSPS tahap 2.

Tahun lalu, Pemkab Lombok Barat (Lobar) menangani 559 unit rumah kumuh atau Rumah Tak Layak Huni (RLTH) yang tersebar hampir merata seluruh daerah Lobar. Program perbaikan rumah ini menggunakan berbagai sumber pendanaan, baik dari APBD Lobar 2025, APBD Perubahan, BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya) dari APBN, Baznas, maupun Bank NTB Syariah. (her)

Harga Hewan Kurban Membaik, Peternak Kian Semangat

By
ekbisntb.com
-
0
Tampak seorang peternak Desa Menemeng sedang mempersiapkan hewan kurbannya. Harga hewan kurban tahun ini membaik dibandingkan tahun lalu, membuat petenak lebih semangat. (Suara NTB/kir)

Praya (ekbisntb.com) – Harga jual hewan kurban menjelang Iduladha tahun 2026 dibandingkan dengan harga jual tahun sebelumnya pada periode yang sama menunjukkan tren positif. Kondisi tersebut membuat peternak hewan kurban kini jauh lebih bersemangat. Meski peningkatan harga jual hewan kurban tidak begitu tinggi.

Ahmad Hisyam Saad, pemilik Hisyam Farm Desa Menemeng Kecamatan Pringgarata, Lombok Tengah (Loteng), kepada Suara NTB, Selasa (19/5/2026), mengungkapkan, jika dibandingkan dengan tahun lalu harga jual hewan kurban tahun ini sedikit lebih tinggi. Terutama untuk hewan kurban besar, seperti sapi, kisarannya antara Rp1 juta sampai 2 juta per ekor.

“Saat ini kisaran harga jual hewan ternak khusus sapi itu mulai dari Rp13 juta ke atas. Dengan rata-rata harga sapi yang paling banyak dicari atau diminati yakni antara Rp17 juta sampai Rp 18 juta per ekor,” sebutnya.

Biasanya masyarakat membeli hewan kurban dengan cara berkelompok atau patungan antara enam sampai tujuh orang. Jadi dengan uang sekitar Rp2,5 juta, sekarang orang sudah bisa berkurban sapi.

Membaiknya harga jual hewan kurban tahun ini menjadi angin segar bagi para peternak. Di tengah meningkatkan beban biaya untuk berternak. Terutama biaya pakan. Artinya, kenaikan harga jual tersebut sedikit tidak bisa mengurangi beban biaya para peternak.

Kondisi tersebut diharapkan bisa terus bertahan. Sehingga bisa semakin mendorong semangat peternak di daerah untuk terus beternak.

Lebih lanjut alumnus Universitas Pendidkan Mandalika (Undikma) Mataram ini mengungkapkan, beban biaya yang paling besar bagi peternak ialah biaya pakan. Di sinilah kehadiran pemerintah sangat diharapkan supaya bisa menekan biaya pakan.

Salah satu opsinya yakni dengan menghadirkan pabrik pakan ternak di daerah ini. Dengan begitu peternak tidak perlu lagi mendatangkan pakan dari luar NTB. Kalau pabrik pakan sudah ada di daerah ini, itu bisa mengurangi biaya pengiriman pakan yang dengan sendirinya juga akan menekan harga pakan ternak.

“Banyak peternak kita hanya mengandalkan rumput sebagai sumber pakan utamanya. Sehingga secara kualitas, terutama bobot ternak masih kalah dari ternak luar. Tapi kalau pabrik pakan sudah ada di daerah ini kita yakin kualitas ternak di daerah ini akan meningkat,” tegas Hisyam. (kir)

Raih Keuntungan, BUMD PD Agro Selaparang Sumbang Dividen Rp117 Juta

By
ekbisntb.com
-
0
Direktur Agro Selaparang menunjukkan salah satu core bisnis yang mendatangkan keuntungan. (Suara NTB/ist)

Selong (ekbisntb.com) – Kabar baik datang dari salah satu perusahaan daerah milik Pemerintah Kabupaten Lombok Timur (Lotim), PD Agro Selaparang. Setelah sekian lama mengalami kerugian, perusahaan yang bergerak di bidang agro ini akhirnya mencatatkan kinerja positif dan mampu menyetorkan dividen kepada pemda.

Berdasarkan laporan pertanggungjawaban tahun 2025 yang disampaikan pada Rabu (20/5/2026), PD Selaparang Agro membukukan laba bersih setelah pajak sebesar Rp214.485.855, meningkat 34,58 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Dari keuntungan tersebut, perusahaan menyetorkan dividen kepada Pemkab Lotim sebesar Rp117.967.220.

Bupati Lotim, H. Haerul Warisin, memberikan apresiasi atas perubahan positif ini. Ia menilai kemajuan pola pikir jajaran direksi yang kini mengelola kolam dan aset secara mandiri, dibandingkan pola lama yang hanya menyewakannya. “Perubahan ini patut diapresiasi. Namun saya juga memberikan catatan kritis terkait pengelolaan piutang,” ujar Bupati yang akrab disapa H. Iron itu.

Ia memerintahkan pembentukan tim khusus penagih utang. “Tagih mereka yang wajar ditagih. Tetapi, jika utang itu ada pada masyarakat yang sangat miskin (Desil 1 data Dinas Sosial), halalkan dia, hapus dia! Jangan menagih orang miskin, kita harus kasihan. Namun ingat, transparansi harus dipraktikkan, jangan ada yang masuk saku kiri-kanan,” tegasnya blak-blakan.

Bupati H. Iron juga menyoroti perlunya sinergi antara PD Energi Selaparang dan PD Agro Selaparang. “Ini seperti dua sisi mata uang yang harus terintegrasi. Energi Selaparang fokus memproduksi, Agro Selaparang menyerap dan memasarkan, sehingga menutup celah manipulasi data,” jelasnya.

Terkait permintaan tambahan penyertaan modal dan armada untuk ekspansi bisnis AMDK serta mesin es kristal, Bupati memberikan lampu hijau dengan orientasi modernisasi yang jelas. Bahkan, pemerintah daerah berencana mengalokasikan anggaran Rp1,5 miliar untuk membangun greenhouse modern.

“Fasilitas ini akan menanam komoditas bernilai ekonomi tinggi seperti buah-buahan dan cabai dengan sistem pengairan modern demi mengatasi inflasi dan cuaca ekstrem. Ini harus menjadi percontohan bagi masyarakat,” pungkas Bupati H. Iron.

Laba Bersih Naik 34,58 Persen
Direktur PD Agro Selaparang, Sabar, dalam laporannya merinci bahwa sepanjang tahun 2025 perusahaan menjalankan enam unit usaha, yaitu distributor pupuk subsidi dan non-subsidi, produksi es balok, garam beryodium, pemasaran air minum dalam kemasan (AMDK), komoditas pertanian (beras kemasan dan jagung pipilan), serta budi daya perikanan air tawar.

Dari usaha tersebut, pendapatan kotor terealisasi sebesar Rp2.903.361.697 dengan beban operasional Rp2.639.936.232. Laba bersih setelah pajak mencapai Rp214.485.855, meningkat 34,58 persen dibandingkan laba bersih tahun 2024.

Total aset per 31 Desember 2025 tercatat sebesar Rp14.260.345.024, naik 25 persen atau sekitar Rp2,44 miliar dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp11.819.663.884.

“PD Agro Selaparang dapat memberikan dividen dari persentase keuntungan kepada pemerintah daerah sebesar Rp117.967.220,” ujar Sabar.

Beberapa capaian kinerja yang patut disyukuri antara lain terjaganya kesinambungan operasional, peningkatan volume produksi dan penjualan pada unit usaha strategis, penguatan sistem administrasi dan pengendalian internal, serta meningkatnya kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan perekonomian masyarakat.

Ke depannya, perusahaan terus melakukan pembenahan tata kelola usaha agar lebih profesional, transparan, dan akuntabel sesuai prinsip good corporate governance. Optimalisasi aset juga dilakukan, misalnya perbaikan hampir seluruh kendaraan operasional agar memberikan nilai tambah dan produktivitas lebih baik. (rus)

Perkuat Ketahanan Pangan, Pemkab Lobar Perjuangkan Anggaran Irigasi Rp35 Miliar Melalui Skema IJD

By
ekbisntb.com
-
0
Jaringan irigasi di Lombok Barat diusulkan penanganannya ke Pemerintah Pusat melalui skema Inpres. (Suara NTB/her)

Giri Menang (ekbisntb.com) – Pemkab Lombok Barat (Lobar) tengah berupaya memperjuangkan usulan perbaikan dan pembangunan infrastruktur irigasi melalui skema Instruksi Presiden (Inpres) ke Pemerintah Pusat. Total anggaran yang untuk penanganan infrastuktir tersebut mencapai hampir Rp35 miliar. Langkah ini sebagai upaya memperkuat sektor pertanian dan ketahanan pangan di daerah.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Deny Arief Nugroho, S.T., M.E., mengungkapkan, usulan ini merupakan komitmen jangka panjang yang prosesnya sudah dikawal sejak tahun 2025 lalu. Pihaknya terus melakukan koordinasi intensif dengan jajaran tingkat pusat demi memastikan usulan tersebut dapat segera terealisasi tahun ini.

Menurut Deny, langkah ini telah memasuki babak krusial setelah adanya pertemuan intensif dengan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA) Kementerian Pekerjaan Umum (PU) pada pekan lalu. Pertemuan tersebut diharapkan menjadi lampu hijau bagi keberlanjutan proyek ini.

“Ya, ini minggu lalu sudah kita lakukan pembahasan dengan Dirjen SDA di Kementerian PU terkait ada sembilan usulan irigasi yang akan kita perjuangkan di skema Inpres. Dan ini sudah prosesnya dari 2025 sampai dengan sekarang masih kita lakukan pembahasan,” imbuhnya, Rabu (20/5/2026).

Pihaknya berharap pertemuan tersebut adalah pertemuan terakhir dan di tahun 2026 ini bisa terealisasi. Pihaknya mengusulkan sembilan usulan dengan total hampir kurang lebih sekitar Rp35 miliar. Secara rinci, Deny menjelaskan bahwa sembilan usulan infrastruktur tersebut mencakup rehabilitasi jaringan irigasi di lima lokasi strategis, yakni Daerah Irigasi (DI) Keru, Sandik, Nyurbaya, dan Tibu Kuning.

Selain itu, terdapat usulan pembangunan Embung di Giri Tembesi melalui DI Pengge, serta rencana pembangunan tiga sumur bor. Namun, Deny mengakui bahwa usulan sumur bor masih menghadapi sedikit hambatan karena kebijakan pemerintah pusat yang saat ini lebih memprioritaskan penguatan pada jaringan irigasi permukaan.

Kendati demikian, Pemkab Lobar tetap optimis infrastruktur utama seperti rehabilitasi jaringan dan pembangunan embung dapat berjalan lancar demi meningkatkan masa tanam dan produktivitas petani lokal.

Selain mengandalkan dana Inpres untuk irigasi, Lobar juga telah mendapat dukungan sektor pengairan dari sektor lain. Deny menyebutkan bahwa bantuan berupa sekitar 50 unit pompa air telah disalurkan oleh Kementerian Pertanian untuk membantu sistem pengairan berbasis pompanisasi di lahan-lahan yang membutuhkan.

Guna mengantisipasi adanya ketimpangan pembangunan antarwilayah di Lobar, Pemkab Lobar juga mengombinasikannya dengan program daerah yang menyasar langsung level akar rumput. Pemerataan pembangunan ini diakomodasi melalui program prioritas Bupati Lobar, yakni program Sejahtera dari Desa dengan alokasi Rp1 miliar per desa.

Melalui skema anggaran tersebut, setiap dusun akan mendapatkan stimulus sebesar Rp100 juta yang diakumulasikan menjadi Rp1 miliar di tingkat desa. Program ini tidak hanya mendorong transparansi anggaran di tingkat pemerintahan desa, tetapi juga memastikan bahwa kebutuhan infrastruktur skala kecil di setiap sudut Lobar dapat terpenuhi secara adil dan merata, mendampingi proyek-proyek strategis nasional yang sedang diperjuangkan di pusat. (her)

Dialokasikan 400 Unit, Pembangunan Rumah Kumuh Program BSPS untuk Wilayah Indonesia Timur Dimulai di Lobar

By
ekbisntb.com
-
0
Menteri PKP Maruarar Sirait didampingi Kadis PUPRPKP Lalu Ratnawi turun mengecek rumah warga di Dasan Geria Kecamatan Lingsar. (Suara NTB/ist)

Giri Menang (ekbisntb.com) – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meluncurkan tender rakyat untuk bantuan penanganan rumah tidak layak huni melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Dusun Gegutu Reban Desa Dasan Geria Kecamatan Lingsar Lombok Barat pada Rabu (19/5/2026).

Peluncuran tender rakyat itu secara sentrak meliputi kawasan Timur Indonesia, diantaranya NTB, NTT, Maluku, Maluku Utara,dan Bali. Di NTB, Pemerintah Pusat menggelontorkan program BSPS sebanyak 6.416 unit rumah dan Lobar kebagian sekitar 600 unit rumah.

Dalam peluncuran itu, Menteri PKP dan Mendagri bersama Anggota DPR RI Abdul Hadi, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda, Gubernur Maluku Murad Ismail, dan Wakil Bupati Lobar Hj. Nurul Adha serta Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara I, Hamdan Pare.

Menteri PKP bersama Mendagri pun mengawal langsung tender lelang rakyat diikuti dan disaksikan oleh Gubernur dan DPR RI serta warga dari berbagai daerah secara virtual. Bahkan, menteri pun ikut dalam proses tawar menawar untuk memastikan proses rakyat ini transparan. Ia juga memastikan warga tidak dalam kondisi tertekan atau ditekan ketika ikuti proses tender.

Melalui video virtual, disaksikan langsung kondisi rumah warga yang butuh penanganan dan sudah ditangani melalui program bantuan BSPS. “Hari ini sejarah (penanganan rumah rakyat) dimulai dari NTB. Dan untuk NTB, NTT, Bali, dan Maluku terbesar sepanjang sejarah,” kata Menteri PKP Maruarar Sirait. Program ini dinilai warga sangat menyentuh kebutuhan rakyat.

Dari hasil turun lapangan, ia mengunjungi langsung warga yang dibantu program BSPS ini dan berdialog dengan warga di daerah lain secara virtual, mereka begitu senang dan bahagia. “Program ini sangat menyentuh rakyat, bayangkan mereka tinggal di rumah tak sangat tidak layak, itu yang dibantu pak Presiden,” tegasnya.

Ia mengungkapkan Presiden Prabowo sangat memperhatikan kondisi rakyat miskin. Bahkan, dari total anggaran Kementerian PKP, hampir 80 persen ditujukan untuk program BSPS ini, di mana setiap kabupaten diberikan kuota minimal 500 unit.

Sementara itu, Kadis PUPRPKP Lalu Ratnawi mengatakan, Menteri PKP Maruarar Sirait dan Mendagri bersama Anggota DPR RI H. Abdul Hadi, dan empat Gubernur didampingi Wabup Hj Nurul Adha turun ke Dusun Gegutu Reban Desa Dasan Geria untuk mengecek langsung penerima bantuan BSPS. Sekaligus kata dia, dilakukan peluncuran tender rakyat untuk pembangunan rumah program BSPS Kementerian PKP.

“Alhamdulillah langsung dilaunching tender rakyat untuk pembangunan rumah BSPS yang meliputi NTB, NTT, Maluku, Maluku Utara dan Bali. Dilaunching oleh pak Mendagri dan menteri PKP,” kata Ratnawi.

Tentunya, kunjungan para menteri dan launching Tender Rakyat di Lobar, menjadi semangat bagi pihaknya. Menteri PKP pun banyak memberikan arahan kedepan untuk perlu diverifikasi lagi data sehingga BNBA warga yang layak mendapatkan bantuan secepatnya ditangani.

Di Desa Dasan Geria sendiri memperoleh program penanganan rumah sebanyak 13 unit untuk tahun ini. Sedangkan untuk Lombok Barat secara umum, sekitar 400 unit rumah yang dibangun. Ditambah lagi dari Provinsi dan BAZNAS. Sehingga ditargetkan mencapai 1000 unit rumah yang ditangani tahun ini. (her)

Bank Indonesia Pangkas Batas Maksimal Pembelian Dolar AS, Efek Perang di Timur Tengah

By
ekbisntb.com
-
0
Bank Indonesia Pangkas Batas Maksimal Pembelian Dolar AS, Efek Perang di Timur Tengah
Bank Indonesia Pangkas Batas Maksimal Pembelian Dolar AS, Efek Perang di Timur Tengah

Mataram (ekbisntb.com) – Bank Indonesia (BI) mengambil langkah agresif untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah meningkatnya tekanan pasar keuangan global akibat eskalasi konflik di Timur Tengah. Salah satu kebijakan yang ditempuh adalah menurunkan batas maksimal pembelian valuta asing terhadap rupiah.

Sebagaimana keterangan tertulis dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB, 20 Mei 2026, diterangkan, melalui hasil asesmen Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), BI menetapkan batas pembelian dolar AS secara tunai yang sebelumnya sebesar USD100 ribu per pelaku per bulan menjadi USD50 ribu. Bahkan, batas tersebut akan kembali dipangkas menjadi USD25 ribu per pelaku per bulan.

Langkah ini menjadi bagian dari strategi besar menjaga stabilitas rupiah di tengah meningkatnya volatilitas pasar global yang dipicu konflik geopolitik dan lonjakan harga energi sejak awal 2026.

Hasil rapat berkala KSSK II Tahun 2026 yang digelar pada 27 April 2026, hasil asesmen KSSK menunjukkan kondisi fiskal, moneter, dan sektor keuangan pada triwulan I 2026 tetap terjaga, meskipun volatilitas pasar keuangan global meningkat akibat eskalasi konflik di Timur Tengah.

KSSK yang terdiri dari Menteri Keuangan, Gubernur BI, Ketua Dewan Komisioner OJK, dan Ketua Dewan Komisioner LPS menilai ketidakpastian global masih tinggi sehingga perlu langkah mitigasi terkoordinasi untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Selain menurunkan batas pembelian dolar AS, BI juga memperkuat intervensi di pasar valuta asing melalui transaksi spot, Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF), hingga Non-Deliverable Forward (NDF) di berbagai pusat keuangan dunia seperti Hong Kong, Singapura, London, dan New York.

Langkah ini dilakukan untuk mempertahankan stabilitas rupiah sekaligus menjaga inflasi tahun 2026 dan 2027 tetap berada dalam target 2,5±1 persen.

BI juga memperkuat instrumen moneter berbasis pasar melalui SRBI agar tetap menarik bagi investor asing sehingga arus modal masuk ke pasar keuangan domestik tetap terjaga.

Di pasar obligasi, BI melanjutkan pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder melalui koordinasi dengan Kementerian Keuangan. Hingga 4 Mei 2026, total pembelian SBN telah mencapai Rp123,1 triliun, termasuk Rp63,15 triliun di pasar sekunder.

Untuk menjaga kecukupan likuiditas perbankan dan pasar uang, BI memastikan pertumbuhan uang primer berada di atas 10 persen sesuai arah ekspansi moneter.

Selain memperketat pembelian valas, BI juga menaikkan batas transaksi DNDF/Forward dan Swap dari USD5 juta menjadi USD10 juta per transaksi guna memperdalam pasar keuangan domestik.

Penguatan kebijakan lainnya dilakukan melalui perluasan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi perdagangan dan investasi (Local Currency Transaction/LCT) serta pengembangan instrumen moneter berbasis Offshore Chinese Renminbi (CNH) terhadap rupiah.

BI bersama OJK juga memperkuat pengawasan terhadap bank dan korporasi yang memiliki aktivitas pembelian dolar AS dalam jumlah besar.

Tidak hanya itu, aturan pelaporan lalu lintas devisa juga diperketat melalui penurunan batas kewajiban dokumen pendukung transfer dana keluar negeri dalam valuta asing dari USD100 ribu menjadi USD50 ribu yang berlaku sejak April 2026.

Seluruh langkah tersebut diperlukan untuk menjaga daya tahan ekonomi nasional di tengah tekanan global yang masih berpotensi meningkat, sekaligus memastikan sistem keuangan Indonesia tetap stabil dan mampu menopang pertumbuhan ekonomi domestik. (bul)

PLN UIP Nusra Resmi Operasikan PLTMG Sumbawa 2, Listrik Kini Surplus

By
ekbisntb.com
-
0

Sumbawa Besar (ekbisntb.com) – PT PLN (Persero) melalui Unit Induk Pembangunan Nusa Tenggara (UIP Nusra) resmi menyelesaikan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) Sumbawa 2 berkapasitas 30 MW.
Peresmian pembangkit dilakukan, Rabu, 20 Mei 2026. Kehadiran pembangkit ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat ketahanan energi di Pulau Sumbawa sekaligus mendukung pertumbuhan industri dan ekonomi di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
General Manager PLN UIP Nusra, Rizki Aftarianto, mengatakan proyek PLTMG Sumbawa 2 telah rampung sejak Desember 2025 setelah dikerjakan selama dua tahun sejak dimulai pada Desember 2023.
“Dengan beroperasinya PLTMG Sumbawa 2, kecukupan listrik di Pulau Sumbawa kini semakin kuat. Sebelumnya pasokan listrik di wilayah ini masih mengalami kekurangan sehingga kebutuhan pelanggan PLN, termasuk sektor industri, belum dapat terpenuhi secara optimal,” ujar Rizki dalam acara syukuran penyelesaian proyek bertajuk The New Energy of Sumbawa.
Ia menjelaskan, tambahan 30 MW dari PLTMG Sumbawa 2 membuat kapasitas listrik di Pulau Sumbawa meningkat dari sekitar 160 MW menjadi 191 MW. Dengan kapasitas tersebut, sistem kelistrikan Pulau Sumbawa kini memiliki cadangan daya sekitar 20 persen dari total kebutuhan.
“Kondisi ini sangat penting untuk menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh wilayah Sumbawa,” katanya.
Menurut Rizki, penguatan pasokan listrik ini menjadi faktor penting dalam menopang pertumbuhan ekonomi NTB. Terlebih, Pulau Sumbawa saat ini menjadi salah satu kawasan yang tengah berkembang pesat dengan hadirnya industri smelter dan sektor-sektor ekonomi lainnya.
“Pasokan listrik sekarang jauh lebih cukup dan dapat melayani kebutuhan industri maupun masyarakat dengan baik. Bahkan sebelumnya masih ada pelanggan rumah tangga yang belum bisa dilayani untuk penambahan daya, sekarang kondisinya sudah jauh lebih baik,” ujarnya.
PLN UIP Nusra juga memastikan tambahan pasokan tersebut telah menjangkau seluruh wilayah Sistem Tambora yang mencakup Kabupaten Sumbawa Barat hingga Bima dan Dompu. Sistem kelistrikan Pulau Sumbawa kini sudah terinterkoneksi dari ujung barat hingga ujung timur.
“Seluruh Pulau Sumbawa kini dapat terlayani lebih baik dengan masuknya tambahan 30 MW dari PLTMG Sumbawa 2,” katanya.
Tak berhenti sampai di situ, PLN berencana kembali menambah kapasitas listrik di Pulau Sumbawa sebesar 60 MW hingga akhir 2027. Penambahan pembangkit juga akan dilakukan di sekitar Kota Sumbawa Besar untuk memperkuat sistem kelistrikan daerah tersebut.
Rizki menegaskan, pengembangan kelistrikan di NTB ke depan juga diarahkan pada energi yang lebih ramah lingkungan. Menurutnya, PLTMG menggunakan gas yang lebih bersih dibandingkan energi fosil konvensional dan menjadi bagian dari transisi energi nasional menuju target Net Zero Emission tahun 2060.
Selain PLTMG, PLN juga akan membangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di NTB dengan total kapasitas sekitar 333 MW.
“Dari sekitar 1.000 MW tambahan pembangkit yang akan dibangun di NTB hingga tahun 2034, sekitar 46 persen berasal dari energi baru terbarukan, baik tenaga surya, gas, air maupun sumber energi bersih lainnya,” jelasnya.
Saat ini, total kapasitas pembangkit yang telah terpasang di NTB, baik di Sistem Lombok maupun Sistem Sumbawa, mencapai sekitar 700 MW. Dalam 10 tahun mendatang, PLN menargetkan tambahan sekitar 1.000 MW lagi untuk memenuhi pertumbuhan kebutuhan listrik seiring meningkatnya ekonomi dan industri di NTB.
Sementara itu, Manager Unit Pelaksana Proyek Nusra 1, Yogi Yohannes Siburian, menyampaikan bahwa PLTMG Sumbawa 2 telah berhasil menyelesaikan seluruh tahapan komisioning dan pengujian, serta kini telah beroperasi penuh dengan tiga mesin (full load 3 engine).
“Pembangkit ini sudah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sejak sinkron pertama pada 27 Desember 2025,” katanya.
Yogi menjelaskan, PLTMG Sumbawa 2 menggunakan teknologi dual fuel engine dari Wärtsilä Finland tipe 20V31DF dengan konfigurasi tiga mesin berkapasitas total 30 MW. Teknologi ini memiliki efisiensi tinggi mencapai 50,2 persen pada mode gas dan 47,9 persen pada mode LFO, serta mampu mencapai kondisi full load hanya dalam waktu sekitar lima menit.
Ia memaparkan sejumlah tonggak penting proyek tersebut, mulai dari initial firing pada 19 Desember 2025, first synchronization pada 27 Desember 2025, hingga reliability run dan performance test yang selesai pada April 2026.
“Yang membanggakan, pembangunan proyek ini berhasil mencapai zero accident selama proses konstruksi,” ujarnya.
Dari sisi sistem kelistrikan, sebelum PLTMG Sumbawa 2 beroperasi, daya mampu Sistem Tambora hanya sekitar 168 MW dengan beban puncak 157 MW. Setelah pembangkit beroperasi, daya mampu meningkat menjadi 191,91 MW dengan reserve margin mencapai sekitar 21 persen.
Selain memperkuat keandalan listrik, proyek ini juga menghasilkan efisiensi biaya pokok penyediaan (BPP) listrik di Sistem Tambora hingga sekitar Rp194 miliar per tahun. Penurunan BPP terjadi dari Rp3.182 per kWh menjadi Rp3.001,49 per kWh setelah PLTMG Sumbawa 2 beroperasi.
“Proyek ini tidak hanya berhasil secara teknis dan operasional, tetapi juga menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi di Pulau Sumbawa,” katanya.
Menurut Yogi, tambahan daya 30 MW akan mendukung pertumbuhan sektor tambang emas, tambak udang, pariwisata, perhotelan hingga UMKM di Pulau Sumbawa, sekaligus meningkatkan penyerapan tenaga kerja.
Selama proses pembangunan, proyek tersebut juga melibatkan lebih dari 100 tenaga kerja lokal. Karena itu, ia menilai keberhasilan proyek merupakan hasil sinergi seluruh pihak, mulai dari PLN Group, konsorsium PT Adhi Karya–KEPCO E&C, Wärtsilä, pemerintah daerah, aparat keamanan hingga masyarakat sekitar proyek.
“Hari ini bukan sekadar seremoni penyelesaian proyek. Ini adalah momentum penting yang menandai keberhasilan perjuangan panjang dan kolaborasi besar dalam menghadirkan energi andal bagi Pulau Sumbawa dan Sistem Tambora,” tandasnya.(bul)

Jaga Fokus Agar Perjalanan Jauh Tetap Nyaman dan Aman di NTB

By
ekbisntb.com
-
0
Jaga Fokus Agar Perjalanan Jauh Tetap Nyaman dan Aman di NTB

Mataram (Ekbis NTB) – Perjalanan jarak jauh di wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB) tidak hanya membutuhkan kendaraan yang prima, tetapi juga kondisi fisik dan fokus pengendara yang tetap terjaga. Karakter jalan di NTB yang didominasi tanjakan, turunan, tikungan panjang, hingga cuaca panas menjadi tantangan tersendiri, khususnya bagi pengendara sepeda motor.

Rute antar kota maupun akses menuju berbagai destinasi wisata, seperti kawasan pegunungan dan pesisir, kerap membuat pengendara harus menempuh perjalanan dalam waktu cukup lama. Jika tidak diimbangi dengan stamina yang baik, rasa lelah dapat menurunkan konsentrasi, memperlambat refleks, hingga meningkatkan risiko kecelakaan di jalan.

Instruktur Safety Riding Astra Motor NTB, Satria Wiman Jaya, mengatakan bahwa masih banyak pengendara yang mengabaikan pentingnya menjaga kondisi tubuh saat melakukan perjalanan jauh.

“Sering kali pengendara terlalu fokus mencapai tujuan, hingga lupa bahwa kondisi tubuh juga harus dijaga. Padahal, kelelahan dan rasa kantuk sangat memengaruhi kemampuan berkendara dan dapat meningkatkan potensi terjadinya kecelakaan,” ujarnya.

Untuk itu, Astra Motor NTB mengimbau para pengendara agar lebih memperhatikan kondisi fisik sebelum dan selama perjalanan. Berikut beberapa tips aman dan nyaman saat touring atau perjalanan jarak jauh:

1. Pastikan tubuh dalam kondisi fit sebelum berkendara.

2. Istirahat setiap 2 jam sekali untuk mengurangi kelelahan.

3. Konsumsi air putih yang cukup agar tubuh tidak dehidrasi.

4. Gunakan perlengkapan berkendara lengkap dan nyaman.

5. Hindari memaksakan diri saat mulai mengantuk atau kehilangan fokus.

Selain itu, pengendara juga disarankan untuk mempersiapkan kendaraan dengan baik, mulai dari mengecek kondisi ban, rem, lampu, hingga oli mesin sebelum bepergian.

“Perjalanan jauh seharusnya menjadi pengalaman yang menyenangkan. Karena itu, penting bagi pengendara untuk tetap fokus, menjaga kondisi tubuh, serta selalu mengutamakan keselamatan selama di perjalanan,” tambah Satria.

Melalui edukasi keselamatan berkendara ini, Astra Motor NTB berharap masyarakat semakin memahami bahwa keselamatan di jalan bukan hanya soal kemampuan mengendarai motor, tetapi juga kesiapan fisik dan mental selama perjalanan. (r)

1...567...851Page 6 of 851