Monday, April 13, 2026
26.5 C
Mataram
Home Blog Page 681

Pemprov NTB Bukukan Realisasi Investasi Rp8,84 Triliun

By
ekbisntb.com
-
0
Lokasi pembangunan pabrik pemurnian smelter tembaga dan logam mulia PT Amman Mineral Industri di Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat(ekbisntb.com/ant)

Mataram (ekbisntb.com)–Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) membukukan angka realisasi investasi sepanjang triwulan I tahun ini sebesar Rp8,84 triliun atau setara dengan 33 persen dari target nasional dan 35 persen dari target daerah.

“Penanaman modal dalam negeri (PMDN) sebesar Rp6,51 triliun dan penanaman modal asing (PMA) sebanyak Rp2,33 triliun,” kata Plt Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Nusa Tenggara Barat Wahyu Hidayat di Mataram, NTB, Rabu.

Sepanjang Januari sampai Maret 2024, realisasi investasi tersebut mampu menyerap 6.914 tenaga kerja lokal dan 66 tenaga kerja asing.

Wahyu menuturkan tiga sektor penyumbang realisasi investasi terbesar bersumber dari sektor energi dan sumber daya mineral Rp5,56 triliun, perindustrian Rp1,84 triliun, dan pariwisata sebanyak Rp762 miliar.

“Kemudian diikuti sektor perdagangan sebesar Rp286 miliar, transportasi Rp130 miliar, dan ketenagakerjaan Rp104 miliar,” ujarnya.

Perkembangan investasi di Nusa Tenggara Barat selalu menunjukkan tren yang positif dari tahun ke tahun. Hal itu tidak terlepas dari efek berganda dari pembangunan proyek strategis nasional, seperti Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika dan Proyek Smelter.

DPMPTSP Nusa Tenggara Barat mencatat jumlah realisasi investasi menembus angka Rp13,91 triliun pada tahun 2021, lalu meningkat signifikan menjadi Rp21,60 triliun pada tahun 2022, dan sebanyak Rp14,72 triliun pada tahun 2023. (ant)

Bank BTN Dukung BPD PHRI Siapkan Rumah Subsidi Bagi Karyawan

By
ekbisntb.com
-
0
Perumahan subsidi di Kabupaten Lombok Barat, Provinsi NTB. Bank Tabungan Negara mendukung DPD PHRI menyediakan perumahan subsidi bagi karyawan. (ekbisntb.com/cem)

Makassar (ekbisntb.com)-Bank BTN mendukung Badan Pimpinan Daerah (BPD) Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Provinsi Sulawesi Selatan menyiapkan rumah subsidi bagi karyawan perhotelan.

“Tentu kami sangat mendukung harapan BPD PHRI dalam memenuhi kebutuhan perumahan bagi karyawan perhotelan,” kata DRM Business BTN Kanwil Sulawesi Maluku Papua (Sulampua) Erik Budi Setiawan di Makassar, Rabu.

Dia mengatakan untuk memenuhi kebutuhan perumahan karyawan ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi sehingga calon pemilik rumah dapat lolos sesi pemberkasan di bank.

Salah satu persyaratannya yakni minimal 2 tahun bekerja sebagai karyawan salah satu hotel di daerah ini.

Sementara itu, ketua BPD PHRI Sulsel Anggiat Sinaga mengatakan pihaknya berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan di wilayah Sulsel melalui program tersebut.

Pihaknya kemudian bermitra dengan pengembang yakni PT Sani Galesong jaya untuk menyiapkan kebutuhan subsidi maupun rumah komersial bagi karyawan perhotelan yang tersebar di 24 kabupaten/ kota di Sulsel.

“Saat ini ada sekitar 15 ribuan karyawan dari 300 hotel di bawah naungan PHRI Sulsel. Sementara karyawan perhotelan di bawah claro hotel mencapai sekitar 1.100 karyawan,” ujarnya.

Oleh karena itu, dia memberikan pilihan kepada karyawan perhotelan untuk memilih rumah subsidi seharga Rp173 juta atau rumah komersil seharga Rp400 juta. (ant)

Kementerian Perindustrian Salahkan Kesenjangan Pendapatan dan Harga Mobil Sebagai Penyebab Penjualan Stagnan

By
ekbisntb.com
-
0
Ilustrasi mobil(ekbisntb.com/ist)

Jakarta (ekbisntb.com)-Kementerian Perindustrian mengaitkan stagnasi penjualan mobil baru dengan besarnya kesenjangan antara pendapatan tahunan rumah tangga Indonesia dengan harga mobil.

Segmentasi salah satu produk mobil pada tahun 2014 sebesar Rp186 juta (sekitar US$11.464), dan meningkat menjadi Rp255 juta (sekitar US$15.723) pada tahun 2023.

“Dulu (tahun 2014) kesenjangan dengan pendapatan masyarakat sudah mencapai Rp15 juta, dan pada tahun 2023 menjadi Rp30 juta,” kata Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika Kementerian Perindustrian, Putu Juli Ardika dalam diskusi di Jakarta, Rabu.

Ia menginformasikan, penjualan mobil baru cenderung stagnan di angka 1 juta unit, sementara penjualan mobil bekas meningkat setiap tahun.

Kementeriannya melaporkan, pada 2014, penjualan mobil baru mencapai 1,2 juta unit, sedangkan penjualan mobil bekas mencapai 500 ribu unit. Sementara itu, pada 2023, penjualan mobil baru tercatat 1 juta unit, dan penjualan mobil bekas melonjak menjadi 1,4 juta unit.

“Masyarakat tidak mampu membeli mobil baru sehingga beralih membeli mobil bekas,” tegasnya.

Sekretaris Jenderal Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), Kukuh Kumara, mengatakan, 80 persen masyarakat Indonesia membeli mobil baru menggunakan skema kredit.

“Oleh karena itu, potensi pembelian dengan menggunakan jasa perusahaan pembiayaan juga akan semakin besar,” imbuhnya.

Sebelumnya, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan insentif Pajak Penjualan Barang Mewah Ditanggung Pemerintah (PPnBM DTP) dapat menjadi solusi mengatasi stagnasi pasar mobil dan membantu mendongkrak penjualan.

Menurutnya, insentif fiskal tersebut telah mendorong peningkatan penjualan kendaraan bermotor dalam negeri hingga 113 persen pada periode Maret–Desember 2021. Selanjutnya, pada Januari–Mei 2022, program tersebut berhasil mendongkrak penjualan hingga 95 ribu unit. (ant)

Menhub: Tiga Hal Besar Dilakukan Demi Perbaikan Angkutan Mudik di 2025

By
ekbisntb.com
-
0
Ilustrasi kendaraan angkutan mudik.(ekbisntb.com/ist)

Jakarta (ekbisntb.com)-Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan bahwa pihaknya bakal melakukan tiga hal besar sebagai upaya berbaikan angkutan mudik di tahun 2025, sehingga bisa lebih baik dari tahun 2024.

“Untuk diketahui, ada tiga hal besar yang akan dilakukan. Pertama, menambah jumlah rest area di banyak tempat,” kata Menhub di sela Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2024, di Jakarta, Rabu.

Menhub menyebutkan, hal kedua yang bakal dilakukan yakni merevitalisasi Pelabuhan Bojonegara di Kabupaten Serang, Banten.

“Dimana Pak Menteri PUPR (Basuki Hadimuljono) setuju untuk membuat akses jalan masuk sehingga truk tidak langsung menuju ke Merak,” ujar Menhub.

Kemudian, hal ketiga yang bakal dilakukan Kemenhub yakni pemanfaatan on board unit (OBU) yang merupakan satu mekanisme pembayaran tol otomatis, di mana kendaraan bisa langsung lewat tanpa harus berhenti di gerbang tol.

“Saya berterima kasih kepada Pak Menteri Basuki (Menteri PUPR) yang sudah banyak membantu dalam merealisasikan kemajuan sektor transportasi ini,” ungkap Menhub.

Menhub juga sempat menyampaikan keberhasilan penyelenggaraan mudik yang telah dilaksanakan pada tahun 2024.

Kata Menhub, keberhasilan ini tak lepas dari kerja sama berbagai pihak, mulai dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Kesehatan, Korps Lalu Lintas Polri, PT Jasa Raharja, PT Jasa Marga, PT ASDP Indonesia Ferry, serta PT Dharma Lautan Utama.

Dia menyebutkan, tingkat kepuasan masyarakat terhadap mudik terus meningkat dari tahun ke tahun. Pasalnya, pada tahun 2023, tingkat kepuasan masyarakat berada di angka 89 persen, tahun ini naik menjadi 90,5 persen.

“Saya berterima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung kelancaran arus mudik dan semoga kita bisa terus bersinergi untuk sektor transportasi di dalam negeri,” jelas Menhub.

Menhub menambahkan, Presiden Jokowi secara intens melakukan pemantauan dan memberikan pengarahan terkait penyelenggaraan arus mudik kepada Kemenhub dan pemangku kepentingan lainnya, terutama Kementerian PUPR.

“Alhasil, dari evaluasi dan rapat yang telah dilakukan bersama, tercetus tiga hal strategis yang diklaim mampu mendongkrak tingkat kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan arus mudik di masa yang akan datang. Tiga hal itu, adalah tiga hal besar tadi yang akan kami lakukan,” kata Menhub.

Dalam rapat itu, Menhub juga berharap agar peserta rakornis dapat merumuskan langkah-langkah strategis dan konkret untuk meningkatkan keselamatan dan kualitas transportasi darat di Indonesia.

“Mari jadikan momen ini sebagai ajang untuk berbagi pengetahuan, pengalaman, dan inovasi, yang dapat diterapkan di lapangan,” tutup Menhub.

Dalam kesempatan itu, Menhub juga memberikan penghargaan kepada sejumlah pihak yang telah berperan aktif dalam penyelenggaraan angkutan Lebaran 2024.

Beberapa yang menerima penghargaan, di antaranya Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Kesehatan, Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia, PT Jasa Raharja, PT Jasa Marga, PT ASDP Indonesia Ferry, dan PT Dharma Lautan Utama. (ant)

Erick: Industrialisasi Penting Demi Kemandirian Ekonomi Bangsa

By
ekbisntb.com
-
0
Erick Thohir (ekbisntb/ist)

Jakarta (ekbisntb.com)-Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan pentingnya membangun industrialisasi sebagai pijakan utama untuk mencapai kemandirian ekonomi bangsa.

“Jadi saya bilang, jangan jadi market, tetapi bangsa kita harus juga mulai menjadi bangsa yang mandiri, mulai membangun yang namanya industrialisasi,” kata Erick saat menghadiri rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, di Jakarta, Rabu 10 Juli 2024 malam.

Erick menyampaikan bahwa dengan industrialisasi baik sumber daya energi maupun pangan secara nasional merupakan pondasi penting untuk bisa menjadi bangsa yang mandiri dan tidak bergantung pada importasi.

“Kita ini subur, masa gulanya impor terus. Sedangkan gula itu sekarang sudah bisa menjadi alternatif, tidak hanya untuk konsumsi, tapi juga untuk kendaraan,” tutur Erick.

Erick menyoroti perlunya untuk tidak hanya menjadi pasar, tetapi juga produsen utama dalam berbagai sektor vital.

“Kembali bahwa saya sampaikan GDP kita itu kan nanti (pada) 2029, 10 ribuan (dolar AS per kapita). Dimana berarti kan ekonomi kita 3,3 triliun dolar AS. Artinya terbesar di Asia Tenggara saat ini, nanti lebih besar lagi,” kata Erick.

Indonesia, kata Erick, ditargetkan bisa menjadi negara posisi terbesar kelima di dunia pada Indonesia Emas 2045.

“Nah, kebayang tidak nanti kalau di 2045 ketika kita sudah menjadi negara ekonomi terbesar kelima dunia, Itu kan kita lebih besar lagi. Nah artinya apa? Ya kita jangan hanya dijadikan market, tetapi kita mulai harus membangun bagaimana kita mandiri, seperti energi,” kata Erick.

Oleh karena itu, Erick menekankan pentingnya transformasi ekonomi Indonesia dari sekadar pasar menjadi produsen mandiri melalui pembangunan sektor industrialisasi.

Meski begitu, dia mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat ini telah mendorong hilirisasi sumber daya alam guna meningkatkan nilai tambah.

“Saya yakin Presiden terpilih Pak Prabowo akan meneruskan. Tetapi Pak Prabowo sendiri sekarang sudah mulai mendorong lagi yang namanya industrialisasi pangan, supaya kita jangan impor pangan terus,” katanya.

Ia menambahkan bahwa ekonomi digital dan pariwisata juga menjadi fokus penting dalam upaya untuk mencapai pertumbuhan ekonomi lebih dari 5 persen di masa depan.

RUPS PT GNE Dijadwalkan Pekan Depan

By
ekbisntb.com
-
0
Pj Gubernur NTB, Hasaanudin, Rabu, 10 Juli 2024. (ekbisntb.com/era)

Mataram (ekbisntb.com) – Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Gerbang NTB Emas (GNE) dijadwalkan akan dilaksanakan pekan depan.

Mulanya, RUPS PT GNE ini dilaksanakan Bulan Juni 2024, namun, adanya pergantian Pj Gubernur, sehingga RUPS ditunda sampai dengan datangnya Pj Gubernur baru. Pun saat itu, Pemprov juga menunggu kesiapan dari jajaran PT. GNE dan terbitnya laporan audit dari Kantor Akuntan Publik (KAP).

Setelah masuknya Pj Gubernur NTB yang baru, Hassanudin, RUPS GNE dijadwalkan minggu ini, ditunda lagi menjadi minggu depan.

“Memang rencananya minggu ini ya (RUPS), tapi karena saya ada kegiatan di Jakarta, mungkin Minggu depan,” ujarnya usai acara PKK, Rabu 10 Juli 2024.

Ia mengatakan, dalam RUPS PT. GNE nanti, Pemprov NTB akan melakukan evaluasi detail terkait dengan kinerja perusahaan, sekaligus pergantian top level manajemen PT GNE.

Nantinya, mantan Pj Gubernur Sumatera Utara ini akan melihat laporan keuangan, operasional, tata kelola sekaligus membicarakan beberapa permasalahan yang terjadi pada perusahaan daerah ini. Sekaligus akan menelaah kemungkinan penggantian direksi PT. GNE.

“Nanti kita telaah dahulu pertanggung jawaban dari Direksi GNE saat RUPS minggu depan, baru kita putuskan,” lanjutnya.

Perlu diketahui bahwa saat ini, Direktur Utama PT GNE, Samsul Hadi sedang menjalani proses hukum karena dugaan pengeboran ilegal yang dilakukan di Gili Trawangan bersama dengan PT BAL dalam penyaluran air bersih.

Akibat dari pengeboran ilegal tersebut terjadi kerusakan dan pencemaran lingkungan di Gili Trawangan. Sementara disebut sebut terdapat aliran dana sebesar Rp1,25 miliar dari atas kerjasama kedua belah pihak ini yang kemudian dipersoalkan secara hukum. (era)

Kemenag NTB Terus Perjuangkan kesejahteraan Guru Madrasah Swasta jadi ASN

By
ekbisntb.com
-
0
Kepala Kanwil Kemenag NTB, H. Zamroni Aziz,.S.Hi.,MH(ekbisntb.com/ulf)

Mataram (ekbisntb.com) – Kepala Kanwil Kemenag NTB, H. Zamroni Aziz,.S.Hi.,MH menegaskan terus memperjuangkan kesejahteraan guru-guru madrasah yang ada di Provinsi NTB, salah satunya dengan mengupayakannya menjadi ASN.

“Di pusat terus saya perjuangkan ke Kemenag dan Menpan RB. Saya selalu sampaikan apa bedanya misalnya yang mengabdi di madrasah negeri dan madrasah swasta. Dan saya yakini bahwa pemerintahan Prabowo Gibran nanti akan lebih memperhatikan kesejahteraan tenaga-tenaga pendidik,” ujarnya dalam diskusi dengan media di Senggigi, Rabu 10 Juli 2024.

Menurutnya, jumlah tenaga pendidik honorer di bawah Kemenag 99 persen swasta, dan 1 persen madarasah negeri.

 Berbanding terbalik dengan Kemendikbud yang mengelola 99 persen sekolah negeri, dan 1 persen sekolah swasta.

Zamroni menyampaikan, pada bagian lain, pemerintah juga mendorong kesejahteraan guru – guru di madrasah melalui tahapan inpassing atau penyetaraan jabatan.

Ia menyampaikan besaran gaji yang diterima para guru honorer madrasah sebelum diinpassing yaitu Rp1,5 juta perbulan, setelah diinpassing naik dua kali lipat menjadi Rp3 juta perbulan.

Persyaratan untuk sertifikasi dan inpassing bagi tenaga pendidik adalah minimal sudah mengabdi selama lima tahun.

 “Dan hampir semuanya guru sudah masuk kalau yang pengabdi lama,” ungkap Zamroni.

Sementara bagi guru-guru yang belum inpassing akan dilakukan pendataan secara khusus karena ada regulasi khusus untuk dapat inpassing dan sertifikasi.

Namun, guru – guru yang belum sertifikasi maupun inpassing mendapatkan tunjangan fungsional/tunjangan profesi.

Zamroni menambahkan, di bawah Kementerian Agama, tenaga pendidik Agama Islam yang mengabdi ditingkat SD, SMP, SMA, dan SMK yang direkrut oleh pemerintah daerah dilakukan sertifikasi.

Artinya sinergi terus dibangun Kemenag dengan harapan pemerintah daerah lebih memperhatikan guru-guru di madrasah swasta yang belum tersertifikasi.

“Dari kami mungkin setengahnya ( disertifikasi). Dari pemerintah daerah juga setengahnya. Sehingga semuanya ikut berpartisipasi untuk memperhatikan penuh untuk kesejahteraan guru-guru yang ada di madrasah,” ujarnya. (ulf)

Penerima Manfaat BPJS Kesehatan di NTB Mencapai 5,6 Juta

By
ekbisntb.com
-
0
Kepala BPJS Cabang Mataram, Agung Utama Muchlis (ekbisntb.com/ist)

Mataram (ekbisntb.com) – Hampir seluruh masyarakat NTB sudah terdaftar sebagai peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS). Sudah ada 5,6 juta masyarakat NTB sudah terdaftar, angka ini setara dengan 99,66 persen masyarakat bisa menerima manfaat bantuan kesehatan ini.

Data jumlah peserta BPJS NTB disampaikan oleh Kepala BPJS Cabang Mataram, Agung Utama Muchlis pada Rabu, 10 Julu 2024 dipaparkan, dari total 5,619 juta jiwa yang ada di NTB, 5,6 sudah terdaftar BPJS Kesehatan.

“Ada 5,6 juta masyarakat NTB yang sudah tercover BPJS Kesehatan, dari total keseluruhan (masyarakat, red) 5,619 juta,” ujarnya.

Jumlah penerima manfaat kesehatan ini tersebar secara merata di seluruh wilayah NTB. Adapun bagi masyarakat yang belum terdaftar sebagai penerima BPJS, telah disiapkan program PESIAR yang merupakan kegiatan pemasaran sosial terencana dalam rangka rekrutmen peserta dan meningkatkan keaktifan leserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Program ini bekerja sama dengan pihak ketiga bernama Agen PESIAR yang ditugaskan sesuai rekomendasi perangkat daerah setempat.

“PESIAR akan bekerja sama dengan pihak ketiga bernama Agen PESIAR yang bertugas sesuai rekomendasi perangkat daerah. Jadi, masyarakat tidak perlu datang ke kantor BPJS Kesehatan untuk mendapatkan pelayanan administrasi Program JKN,” lanjutnya.

Bersamaan dengan banyaknya jumlah masyarakat NTB yang sudah terdaftar BPJS, NTB juga sudah mencapai target Universal Health Coverage (UHC) atau Cakupan Semesta Jaminan Kesehatan Nasional dari BPJS.

Manfaat yang diterima oleh masyarakat atas tercapainya target UHC ini, masyarakat kini bisa langsung menerima layanan kesehatan di Fasilitas kesehatan terdekat hanya dengan manunjukkan KTP saja.

“Dengan capaian tersebut, masyarakat yang sakit namum belum terdaftar sebagai peserta aktif BPJS Kesehatan dapat langsung menerima layanan di Fasilitas Kesehatan terdekat, hanya dengan melampirkan KTP saja,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB dr. Lalu Hamzi Fikri, mengatakan bahwa cakupan BPJS Kesehatan di Provinsi NTB melebihi target nasional sebesar 95 persen.

Dengan capaian tersebut, Pemprov NTB berupaya untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan dengan penguatan Sumber Daya Manusia serta penambahan jumlah fasilitas kesehatan sampai tahun 2028, khususnya di pulau Sumbawa.

Meski demikian, pemerintah provinsi mendapat beberapa tantangan terkait penerima manfaat BPJS kesehatan. Mulai dari baru 78 persen masyarakat yang aktif sebagai penerima manfaat BPJS, permasalahan anggaran, dan banyak data masyarakat yang tida valid.

Ia mencontohkan bahwa ditemukan kasus peserta aktif BPJS, Namun ternyata yang bersangkutan sudah meninggal dunia. Oleh karena itu pemerintah daerah perlu memberikan jaminan validitas data, tutupnya. (era)

Pj. Gubernur NTB Dorong Kabupaten Kota Bentuk Tim GTRA Untuk Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat

By
ekbisntb.com
-
0
Pj Gubernur dalam pelaksanaan rapat koordinasi Tim GTRA di Hotel Lombok Astoria. Rabu, 10 Juli 2024. (ekbisntb.com/ulf)

Mataram (ekbisntb.com) – Tim Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi NTB melaksanakan rapat kordinasi lintas sektor dalam rangka revitalisasi dan percepatan reforma agraria berkelanjutan dan penyelesaian konflik agraria untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Provinsi NTB, Rabu, 10 Juli 2024.

Pejabat Gubernur Provinsi NTB, Hassanudin menyampaikan bahwa hal ini sangat relevan dalam upaya bersama menciptakan keadilan agraria yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di NTB.

“Saya selalu mengatakan dan tidak akan bosan, apa yang kita kerjakan ini adalah semuanya bermoral pada bagaimana merealisasikan sila ke lima dari pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” ungkapnya.

Sebagaimana diketahui bahwa reforma agraria merupakan penataan kembali struktur penguasaan kepemilikan penggunaan dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan. Acuannya adalah regulasi yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 62 tahun 2023 Tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria, bahwa pemerintah diamanatkan untuk melakukan penataan aset dan penataan akses guna mencapai kemakmuran rakyat.

Penataan aset melibatkan penataan kembali dan penguasaan kepemilikan pengunaan dan pemanfaatan tanah. Sementara pemanfaatan akses berfokus pada program pemberdayaan ekonomi subjek reforma agraria untuk meningkatkan kesejahteraan.

Ia menyampaikan, selain itu tujuan reforma agraria adalah untuk menciptakan lapangan kerja untuk mengurangi angka kemiskinan, memperbaiki akses masyarakat kepada sumber ekonomi, meningkatkan ketahanan dan kedaulatan pangan serta memperbaiki dan menjaga kualitas lingkungan hidup.

“Sekarang lebih kompleks lagi dan sangat simultan satu sama lain. Sehingga kita harus adaftip, tidak boleh hanya berpedoman pada masa lalu,” jelasnya.

Ia menambahkan, tugas Tim GTRA Provinsi NTB sebagaimana yang termaktub dalam Peraturan Presiden No. 62 tahun 2023, diantaranya adalah untuk mengkoordinasikan penyediaan TORA dalam rangka penataan aset, memfasilitasi pelaksanaan penataan akses serta menyampaikan laporan hasil reforma agraria kepada tim pelaksana percepatan reforma agraria. Hal itu harus terukur dan dapat dievaluasi.

Selain itu, Tim GTRA bertanggung jawab dalam memberikan usulan dan rekomendasi tanah, melaksanakan penyelesaian konflik agraria serta melakukan pembinaan dan pengendalian, dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas GTR tingkat Kabupaten/Kota.

“Jadi kita yang tingkat provinsi perlu juga kita mengawasi, megkoordinasikan tim GTR tingkat kabupaten dan kota,” tambahnya.

Adapun tim GTRA yang sudah terbentuk berada di empat kabupaten, yaitu Lombok Barat, Lombok Timur, Kabupaten Bima. Beberapa Kabupaten/Kota yang belum terbentuk yaitu Kota Mataram, Lombok Utara, Sumbawa Barat, Sumbawa, Dompu dan Kota Bima.

Sebagaimana Ketua GTRA, Hassanudin menghimbau kepada para bupati, maupun wali kota untuk membentuk Tim GTRA Kabupaten/Kota sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Perpres No. 62. mengingat reforma agraria merupakan salah satu agenda yang masuk dalam strategi nasional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penataan aset dan akses.

“Oleh karena itu, saya sungguh berharap bahwa kita berada dalam tanggung jawab yang besar dalam melaksanakan program nasional ini dan kata kuncinya adalah sinergi dan kolaborasi lintas sektoral menjadi kunci utama dalam meningkatkan reforma agraria yang berkelanjutan,” ujarnya.

Melalui rapat kordinasi tersebut, ia berharap pemerintah nantinya dapat memperkuat sinergi dan kolaborasi lintas sektoral, serta dapat menyusun langkah-langkah strategis untuk mempercepat pelaksanaan reforma agraria yang berkelanjutan di Provinsi NTB.

“Solusi apapun yang kita sepakati dalam ruangan ini yang terpenting bisa dieksekusi dan direalisasikan di lapangan,” pungkasnya. (ulf)

Soal Krisis Air di Gili Meno, PJ Gubernur NTB : Utamakan Kepentingan Masyarakat

By
ekbisntb.com
-
0
Silaturrahmi Direksi PT. GNE dengan Pj. Gubernur NTB, Hasanuddin dan Asitsen II Setda NTB terkait persoalan krisis air di Gili Meno (ekbisntb.com/bul)

Mataram (ekbisntb.com)-Jajaran PT Gerbang NTB Emas (GNE) melakukan kunjungan silaturrahmi dengan Pj. Gubernur NTB, Hasanuddin, didampingi oleh Asisten Perekonomian Setda NTB, Dr. H. Fathul Gani, dan Kepala Biro Perekonomian Setda NTB, Selasa malam 9 Juli 2024 di Pendopo Gubernur NTB.

Kunjungan silaturrahmi ini untuk menyampiakan laporan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Gili Tramena (Trawangan, Meno dan Air) Kabupaten Lombok Utara.

Dalam pertemuan ini, Hasanuddin menyampaikan sejumlah pesan inspiratif untuk menggelorakan semangat membangun NTB. Pj. Gubernur mengingatkan pentingnya menjaga keindahan pulau-pulau kecil di NTB yang menjadi etalase wisata di dunia internasional.

Selain itu, ia menekankan pentingnya sinergi di antara semua pihak dengan mengedepankan musyawarah dan kekeluargaan serta mengutamakan kepentingan masyarakat luas.

“Karena kita adalah keluarga besar di NTB,” pesannya.

Ia menegaskan kembali agar persoalan krisis air bersih, khususnya di Gili Meno saat ini, diselesaikan semua dengan asas kepentingan masyarakat sebagai hukum tertinggi.

“Kita akan bermusyawarah dengan berbagai pihak sehingga semuanya tidak ada yang merasa dirugikan, dan Gili Meno serta Trawangan menjadi harmoni kembali. Karena kita hidup di negara kesatuan Indonesia,” tambahnya.

Sementara itu, Plt. Direktur Utama PT. GNE, Muhammad Ihsanul Wathony (Ichan) menegaskan siap melaksanakan arahan dan perintah pimpinan daerah untuk kepentingan banyak orang.(bul)

1...680681682...803Page 681 of 803

EKBISNTB.com adalah sebuah portal berita lokal yang merupakan bagian dari Kelompok Media Bali Post (KMB) di NTB. EKBISNTB.com didirikan oleh para awak Redaksi Harian Suara NTB, Untuk lebih dekat dengan kami, silakan berkunjung ke Redaksi EKBISNTB.com di Jalan Bangau Nomor 15 Cakranegara, Mataram. Telepon (0370) 639543. (*)

Copyright ©2024 EkbisNTB.com - PT. Suara NTB Pers

JARINGAN MEDIA

Ketentuan Pengguna

Pedoman Media Siber

Tentang Kami