Beranda blog Halaman 680

DMI NTB Ajak Pengurus Masjid Tempatkan Dana di Bank Syariah

0
Penyaluran 6.200 dus air mineral untuk masjid di NTB jelang Ramdahan 1446 H/2025 oleh Bank Dinar melalui MIM Foundation kepada perwakilan pengurus masjid dan DMI NTB(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) Nusa Tenggara Barat (NTB), Dr. Mashur, mengajak para pengurus masjid di NTB untuk menempatkan dana mereka di bank syariah, khususnya di Bank Dinar. Hal ini sebagai bentuk dukungan terhadap bank yang telah memberikan perhatian besar kepada rumah ibadah dan umat muslim.

“Alhamdulillah, Bank Dinar melalui MIM Foundation tetap memberikan perhatian yang besar kepada rumah ibadah dengan menyalurkan sebanyak 6.200 dus air mineral untuk masjid-masjid guna mendukung umat Muslim dalam beribadah Ramadhan pada tahun ini. dan ini dilakukan setiap tahun,” ujar Dr. Mashur usai menerima secara simbolis pendistribusian air mineral untuk masjid-masjid dari Bank Dinar melalui MIM Foundation, Jumat, 21 Februari 2025.

Menurutnya, penyaluran bantuan ini adalah contoh nyata kepedulian terhadap masyarakat dan rumah ibadah. Di NTB sendiri, terdapat sekitar 10 ribu rumah ibadah ummat Islam, yang terdiri dari 5.183 masjid dan sisanya merupakan musala, berdasarkan data tahun 2023. Jumlah tersebut diperkirakan terus bertambah. Oleh karena itu, kegiatan amal seperti ini perlu terus dikembangkan dan direplikasi oleh perusahaan lainnya.

Selain bantuan air mineral, Bank Dinar juga telah menyediakan layanan sosial lainnya seperti ambulance gratis, pencucian karpet tempat ibadah secara gratis, serta pembagian sepeda motor untuk guru-guru ngaji. Dr. Mashur berharap berbagai program ini terus berkembang dan membawa keberkahan bagi masyarakat.

Lebih lanjut, ia menyoroti masih adanya masjid yang menyimpan dananya di bank konvensional. “Harapan kita, masjid menyimpan dana apapun di bank syariah. Kalau bisa di Bank Dinar, supaya ada take and give,” ujarnya.

Menurutnya, Bank Dinar sudah menunjukkan perhatian kepada masjid, sehingga masjid juga sebaiknya memberikan perhatian yang sama sebagai bentuk umpan balik. Dengan adanya kerja sama ini, diharapkan ekosistem di masjid dapat terbangun dengan baik dan terus berkembang demi kesejahteraan umat.(bul)

Warga Lingsar Terima Sosialisasi Program Makan Bergizi Gratis dari DPR RI dan BGN

0
Sosialisasi Program Makan Bergizi Gratis dari DPR RI dan BGN(ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) bersama dengan Badan Gizi Nasional (BGN) menggelar sosialisasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Rabu, 19 Februari 2025. Kegiatan sosialisasi ini merupakan langkah pemerintah dalam meningkatkan gizi dan mengurangi angka stunting di masyarakat.

Program ini resmi diluncurkan pada 6 Januari 2025 lalu dan secara bertahap akan menjangkau berbagai wilayah di Indonesia. Sosialisasi di Lingsar ini diikuti oleh 300-an peserta yang mayoritas merupakan warga setempat.

Kegiatan sosialisasi ini dihadiri oleh Anggota Komisi IX DPR RI Muazzim Akbar, dan juga perwakilan Badan Gizi Nasional (BGN).

Mengenai program MBG, Anggota Komisi IX DPR RI Muazzim Akbar mengungkapkan bahwa ini merupakan langkah serius pemerintah dalam menangani perbaikan gizi di masyarakat.

“Kita saat ini cukup konsen dan serius dalam memperhatikan kesejahteraan rakyat. Mulai dari persoalan kesehatan, kesejahteraan, bahkan asupan gizi juga masuk dalam program besar pemerintah yang dipimpin langsung Presiden Prabowo,” tutur Muazzim Akbar.

Komisi IX DPR RI yang membidangi kesehatan, kesejahteraan rakyat, dan ketenagakerjaan menyadari betul terkait dengan situasi yang saat ini terjadi di Indonesia mengenai betapa pentingnya peran gizi dalam membangun sumber daya manusia Indonesia yang unggul dan kuat.

Dalam program ini, makanan yang disediakan sudah mengikuti standar gizi yang ditetapkan, termasuk kebutuhan akan protein, vitamin, mineral, dan energi yang mencukupi.

“Gizi yang baik adalah pondasi utama untuk menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan produktif, serta mampu bersaing di masa depan. Namun demikian, kita tidak boleh mengabaikan fakta bahwa tantangan persoalan gizi ini banyak sekali, seperti stunting, gizi buruk, dan maraknya obesitas, masih menghantui masa depan bangsa kita,” sambung Muazzim.

Badan Gizi Nasional (BGN) merupakan Lembaga Negara non-Kementerian yang berdedikasi untuk pemenuhan gizi nasional. BGN fokus dalam mendukung penuh program Makan Bergizi Nasional (MBG) untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

“Kehadiran Badan Gizi Nasional merupakan langkah strategis untuk memperkuat koordinasi, sinergi, dan integrasi program-program gizi di tingkat nasional maupun daerah, tentu dengan melibatkan masyarakat sebagai kontrol agar program ini tetap berjalan baik, berkesinambungan dan berhasil bagi masa depan bangsa,” jelasnya.

Walaupun ini masih berada di awal-awal, Muazzim Akbar juga turut memberikan apresiasi terhadap semua pihak yang sudah bekerja keras dalam menjalankan program Makan Bergizi Gratis.

“Saya yang sering berkomunikasi di tingkat nasional dengan pemangku-pemangku jabatan, dengan pelaksana-pelaksana kebijakan, sangat memberikan apresiasi kepada pemerintah dan semua pihak yang telah bekerja keras dalam mewujudkan Badan Gizi Nasional ini,” tambahnya.

Terkait masalah anggaran, program ini tentu membutuhkan pembiayaan yang cukup besar dan akan melibatkan banyak pihak agar program ini bisa berjalan dengan optimal.

“Namun demikian, ini hanya awal, perjalanan kita masih panjang. Karena mewujudkan gizi nasional yang merata dan berkualitas membutuhkan peran semua pihak, baik formal, informal maupun masyarakat secara langsung, bahkan anggarannya juga sangat besar. Ini membutuhkan keseriusan dan kerja keras semua elemen bangsa,” ujar Muazzim.

Program Makan Bergizi Gratis bertujuan untuk memberikan akses yang merata kepada seluruh siswa di Indonesia tanpa memandang latar belakang ekonomi atau sosial. Ini mencerminkan nilai keadilan sosial dari Pancasila, yaitu “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.”

Selain itu, program ini juga berupaya untuk memperbaiki ekonomi masyarakat di tingkat desa hingga provinsi. Uang yang digunakan untuk program ini diharapkan dapat beredar di daerah-daerah, bukan hanya beredar di kalangan-kalangan orang kaya saja, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif di daerah.

Secara spesifik, program ini juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Indonesia dengan memastikan pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, khususnya anak-anak. Kualitas pangan dan gizi merupakan kunci utama dalam menciptakan SDM yang unggul untuk menciptakan generasi emas yang sehat, produktif, dan siap bersaing di masa depan di era globalisasi dunia.

Program Makan Bergizi Gratis juga sejalan dengan visi Indonesia 2045 yang menargetkan terciptanya generasi emas atau generasi yang mampu membawa Indonesia menjadi negara maju.(*)

Ratusan Warga Lembar Hadiri Sosialisasi Program Makan Bergizi Gratis

0
Sosialisasi Program Makan Bergizi Gratis(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Pemerintah melalui Komisi IX DPR RI dan mitra kerja Badan Gizi Nasional gencar sosialisasikan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kali ini giliran ratusan warga Lembar yang mendapat sosialisasi MBG untuk mewujudkan generasi sehat Indonesia Kamis, 20 Februari 2025.

Komisi IX DPR RI dan Badan Gizi Nasional terus memperluas implementasi program Makan Bergizi Gratis. Program ini diharapkan dapat mendukung visi Indonesia Emas 2045 dengan menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan kuat.

“Presiden Prabowo sangat konsen dalam pembangunan nasional, mulai dari ekonomi, Pendidikan, Kesehatan, hingga pertahanan dan keamanan. Banyak langkah strategis yang dilakukan untuk membawa Indonesia menuju kemandirian, kesejahteraan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” tutur Muazzim Akbar dalam sosialisasi program MBG.

Program MBG mencerminkan komitmen Prabowo Subianto dalam membangun Indonesia yang lebih maju dan berdaulat. Gizi yang baik menjadi dasar utama untuk menciptakan generasi yang sehat, kuat, cerdas, dan produktif di masa depan.

“Persoalan-persoalan gizi, seperti stunting, gizi buruk, obesitas, keterbatasan akses, keterbatasan anggaran, dan sebagainya masih menjadi tantangan besar bagi bangsa kita, termasuk juga di daerah kita,” sambungnya.

Menghadapi tantangan tersebut, Badan Gizi Nasional hadir sebagai langkah strategis untuk memperkuat koordinasi, sinergi, dan integrasi program-program gizi di tingkat nasional maupun di daerah. Melalui badan ini, diharapkan upaya penanganan masalah gizi dapat dilakukan secara lebih terpadu, efektif, dan berkelanjutan.

“Saya mengapresiasi langkah pemerintah dan semua pihak yang telah bekerja keras untuk melahirkan Badan Gizi Nasional ini, yang program besarnya adalah Makan Bergizi Gratis (MBG),” tambah Muazzim.

Lebih lanjut Muazzim juga mengingatkan kepada masyarakat untuk berperan aktif dalam menjalankan program Makan Bergizi Gratis ini agar bisa berjalan optimal.

“Sosialisasi seperti ini sangat penting untuk memastikan bahwa semua pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, tenaga kesehatan, hingga masyarakat umum, memahami peran dan fungsi Badan Gizi Nasional serta dapat berpartisipasi aktif dalam mendukung program- programnya,” terangnya.

Dengan perbaikan gizi peserta didik, maka kualitas kecerdasan anak bangsa ke depan akan semakin baik.

“Saya berharap acara sosialisasi ini dapat memberikan manfaat besar bagi kita semua dan menjadi langkah awal yang baik untuk mewujudkan Indonesia yang lebih sehat dan sejahtera,” tutup Muazzim Akbar.

Sebagai informasi, Badan Gizi Nasional (BGN) merupakan Lembaga Negara non-Kementerian yang berdedikasi untuk pemenuhan gizi nasional. BGN fokus dalam mendukung penuh program Makan Bergizi Nasional (MBG) untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.(*)

Ratusan Mahasiswa Gelar Aksi Demo “Indonesia Gelap” di Depan Kantor DPRD NTB

0
Ratusan mahasiswa dari berbagai kampus di NTB menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Provinsi NTB. Mereka menuntut agar kebijakan efisiensi anggaran tidak berdampak pada sektor pendidikan dan kesehatan.(ekbisntb.com/ndi)

Lombok (ekbisntb.com) – Ratusan mahasiswa yang berasal dari berbagai kampus di Kota Mataram menggelar aksi demonstrasi bertajuk “Indonesia Gelap” di depan kantor DPRD NTB pada Kamis 20 Februari 2025. Mereka mengkritik kebijakan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 terkait efisiensi anggaran.

“Kembalikan anggaran pendidikan dan kesehatan ke pagu awal. Kami juga menuntut untuk menaikkan anggaran pendidikan, terutama dana operasional untuk PTN, PTN-BH, PTS, serta beasiswa,” ujar Koordinator Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mataram, Lalu Nazir Huda.

Selain itu, dalam aksi tersebut, mahasiswa juga mengkritik kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang tidak memangkas anggaran untuk aparat kepolisian, Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), sementara anggaran untuk sektor kesehatan dan pendidikan yang merupakan layanan dasar justru dipangkas.

“Pemangkasan anggaran ini akan berdampak langsung pada biaya pendidikan di perguruan tinggi. Enak sekali, anggaran untuk DPR, TNI, dan Polri tidak dipotong, lantas ada apa?” ujar Nazir Huda.

Nazir melanjutkan bahwa berdasarkan analisis mereka, pemerintah pusat diperkirakan akan memangkas 30 persen anggaran untuk pendidikan tinggi. Langkah ini dikhawatirkan akan meningkatkan biaya kuliah, khususnya Uang Kuliah Tunggal (UKT) pada tahun 2025. “Kami khawatirkan, ini akan menyebabkan kenaikan biaya kuliah yang semakin memberatkan mahasiswa,” tegas Nazir.

Lebih lanjut, Nazir meminta pemerintah untuk memperluas akses pendidikan tinggi bagi anak-anak dari kalangan buruh dan petani yang selama ini terhalang oleh tingginya biaya pendidikan.

“Kami mendesak pemerintah untuk menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas, membuka ruang demokrasi seluas-luasnya, serta menyelesaikan masalah kekerasan seksual dalam dunia pendidikan,” katanya.

Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD NTB, Hamdan Kasim, yang menerima para mahasiswa, mengatakan bahwa tuntutan yang disampaikan sangat menyentuh dan sesuai dengan kebutuhan rakyat. “Kegelisahan adik-adik mahasiswa sangat mengena. Kami sebagai lembaga politik, rumah rakyat, menerima dengan tangan terbuka dan mengapresiasi semua tuntutan para mahasiswa,” ujarnya.

Hamdan juga memastikan bahwa dampak efisiensi anggaran berdasarkan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tidak akan berpengaruh pada anggaran pendidikan dan kesehatan di NTB. “Kami akan membawa isu ini ke dalam rapat DPRD. Kami siap menerima surat dari mahasiswa untuk diskusi lebih lanjut,” tambahnya.

Dia juga menegaskan bahwa DPRD NTB mendukung penuh agar anggaran pendidikan tidak dipangkas sedikit pun, baik yang bersumber dari APBN maupun APBD NTB.

Anggota Komisi V DPRD NTB, Didi Sumardi, mengungkapkan rasa salutnya terhadap kepedulian, kepekaan, dan respons para mahasiswa terhadap isu-isu penting yang berkaitan dengan masyarakat NTB. “Isu-isu ini sudah disuarakan oleh seluruh mahasiswa. Kami sebagai wakil rakyat akan menyampaikan aspirasi dan kepedulian ini,” ujarnya.

Didi memastikan akan memperjuangkan masalah ini ke pemerintah pusat dan berjanji akan membahas APBD untuk memastikan anggaran pendidikan dan kesehatan tidak dipangkas. “Kami akan mengawal dan menjalankan apa yang menjadi harapan mahasiswa, serta menyampaikannya ke pemerintah pusat,” tutup Didi. (ndi)

Jelang Panen, TNI Siap Kawal Penyerapan Gabah

0
Personel TNI siap mengawal menyerap gabah/beras tahun 2025(ekbisntb.com/rus)

Dompu (ekbisntb.com) – Masa panen gabah dan jagung diperkirakan puncaknya pada Maret – April 2025. Jelang masa panen, jajaran TNI intens mensosialisasikan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) dan siap mengawal proses jual beli gabah di tingkat petani.

Lettu Inv Ishaka, Komandan Koramil Hu’u di hadapan para kepala desa se Kecamatan Hu’u di Polsek Hu’u, Rabu 19 Februari 2025 pagi meminta para kepala desa untuk menyampaikan kepada warganya terkait harga dan system penjualan gabah. Sesuai perintah Presiden, petani harus merasakan keuntungan dari harga gabah yang diproduksinya. “Sampaikan kepada warganya, pemerintah melalui Bulog akan menyerap gabah dengan harga Rp.6,5 ribu per kg untuk gabah kering panen di petani. Harga ini di pinggir jalan yang bisa diakses truk,” kata Ishaka.

Pihaknya, lanjut Ishaka, akan mengawal ini. Bahkan lahan yang siap dipanen akan dipantau lebih awal, agar bisa dikoordinasikan dengan Bulog. “Siapapun yang mau beli (gabah petani), disilahkan. Tapi tidak boleh di bawah yang ditetapkan pemerintah. Kalau tidak ada yang beli, segera koordinasikan dengan kami. Kami akan langsung hubungi Bulog. Uangnya ada disiapkan negara,” katanya.

Selain pagi, penyerapan juga dilakukan pada jagung. Harganya Rp.5,5 ribu per kg dengan kadar air 14 persen. Kendati demikian, TNI akan lebih focus pada penyerapan gabah ketimbang jagung. “Karena ada ketegasan soal keseragaman harga di lapangan, yang perlu jadi perhatian soal timbanganya. Kalau ada yang memainkan timbangan, kita akan langsung bawa ke Polsek. Biar Kapolsek yang proses sesuai hukum yang berlaku,” tegasnya.

Berdasarkan pantauan petugas Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Dompu pada 18 Februari, harga gabah kering panen  (GKP) antara Rp.6 ribu hingga Rp.6,5 ribu per kg. sementara Gabah Kering Giling (GKG) Rp.8,2 ribu per kg. untuk beras kualitas medium harganya Rp.12,6 ribu per kg, dan beras premium harganya Rp.13 ribu per kg.

Sementara harga jagung di lapangan saat ini Rp.4,5 ribu hingga Rp.4,6 ribu per kg. Harga ini berlaku di Tingkat petani. Di pengecer, harga jagung Rp.7 ribu per kg. Untuk beras medium Rp.14 ribu per kg, dan beras premium Rp.15 ribu per kg.

Berdasarkan Keputusan Badan Pangan Nasional RI no 2 tahun 2025 tentang perubahan harga pembelian pemerintah dan refaksi harga gabah dan beras, harga GKP di petani Rp.6,5 ribu per kg. Harga ini dengan kadar air maksimal 25 persen dan kadar hampa maksimal 10 persen. GKG di penggilingan Rp.8 ribu per kg dengan kadar air maksimal 14 persen dan kadar hampa maksimal 3 persen. (ula)

Program Swasembada Pangan, Mataram Kesulitan Lahan Pertanian

0
Pemerintah Kota Mataram kesulitan mewujudkan visi asta cita presiden Prabowo Subianto, karena keterbatasan lahan pertanian. (ekbisntb.com/cem)

Lombok (ekbisntb.com) – Pemerintah pusat mendorong kabupaten/kota mendukung program swasembada pangan. Pemerintah Kota Mataram kesulitan mewujudkan visi asta cita presiden Prabowo Subianto, karena keterbatasan lahan pertanian.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Mataram, Miftahurrahman dikonfirmasi pada, Kamis 20 Februari 2025 menggambarkan, kondisi kewilayahan Kota Mataram, sangat terbatas dengan lahan pertanian. Lahan yang belum terbangun memiliki fungsi sebagai ruang terbuka hijau dan lahan pertanian. Luas lahan pertanian produktif berdasarkan rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kota Mataram mencapai 339 hektar.

Sedangkan, lahan untuk jagung diarahkan pada lahan tidak produktif alias tidur. “Kota Mataram agak kesulitan mencari lahan tidur. Sementara, 339 hektar itu merupakan LP2B sehingga tidak bisa dialihkan,” terangnya.

Pihaknya mencari solusi mendukung program swasembada pangan dengan mencari lahan 60 are di wilayah Sesela, Kecamatan Gunung Sari. Akan tetapi, masuk kategori lahan sawah. Pemkot Mataram diakui Miftah, kesulitan mendukung swasembada pangan terutama menanam jagung dengan keterbatasan lahan pertanian yang dimiliki. “Kalau sewa lahan belum sampai itu,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Mataram, Lalu Jauhari mengatakan, lokasi penanaman jagung untuk mendukung swasembada pangan belum ditentukan. Pihaknya telah mencari lokasi di wilayah Sesela, tetapi tidak bisa dimanfaatkan karena kategori lahan pertanian. “Saya bersama Pak Asisten dan BKD turun survey mengecek lahan di Sesela,” tambahnya.

Pihaknya belum memiliki skenario untuk menyewa lahan menanam jagung sebagai upaya mendorong swasembada pangan. Mantan Kepala Dinas Perindustrian, Koperasi, dan UKM enggan memberikan komentar lebih detail terkait upaya mendukung asta cita Presiden Prabowo Subianto. Lahan pertanian di Mataram sangat terbatas dan kecendrungan petani menanam tanaman padi.(cem)

DPRRI dan BGN Sosialosasikan MBG di Praya Barat Lombok Tengah

0
DPRRI dan BGN Sosialosasikan MBG di Praya Barat Lombok Tengah(ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Masyarakat Praya Barat terima sosialisasi program Makan Bergizi dari DPR RI dan Badan Gizi Nasional (BGN) pada Senin, 17 Februari 2025.

Sosialisasi ini merupakan salah satu langkah pemerintahan Prabowo-Gibran dalam meningkatkan asupan gizi serta mengurangi angka stunting di masyarakat.

Kegiatan sosialisasi ini turut dihadiri oleh perwakilan Anggota Komisi IX DPR RI Muazzim Akbar dan Badan Gizi Nasional (BGN).

Komisi IX sendiri membidangi kesehatan, kesejahteraan rakyat, dan ketenagakerjaan. Sementara itu, Badan Gizi Nasional (BGN) merupakan Lembaga Negara non-Kementerian yang berdedikasi untuk pemenuhan gizi nasional.

Dalam sosialisasinya, Anggota Komisi IX DPR RI Muazzim Akbar menyampaikan mengenai pentingnya meningkatkan gizi dalam melahirkan generasi emas Indonesia di masa mendatang.

“Gizi yang baik adalah modal besar untuk menciptakan generasi yang sehat, kuat, cerdas, dan produktif, serta mampu bersaing di era global sekarang ini dan di masa depan,” tutur Muazzim Akbar.

Namun demikian, Indonesia saat ini menghadapi tantangan yang cukup besar terhadap persoalan gizi seperti stunting, gizi buruk, maraknya obesitas, kurangnya anggaran, dan akses yang terbatas.

“Kehadiran Badan Gizi Nasional merupakan langkah strategis untuk memperkuat koordinasi, sinergi, dan integrasi program-program gizi di tingkat nasional maupun daerah, tentu dengan melibatkan masyarakat sebagai kontrol agar program ini tetap berjalan baik, berkesinambungan, dan berhasil bagi masa depan bangsa,” jelas Muazzim.

Muazzim Akbar juga turut memberikan apresiasi kepada pihak-pihak yang telah mendukung program nasional ini.

“Saya yang sering berkomunikasi di tingkat nasional dengan pemangku-pemangku jabatan, dengan pelaksana-pelaksana kebijakan, sangat memberikan apresiasi kepada pemerintah dan semua pihak yang telah bekerja keras dalam mewujudkan Badan Gizi Nasional,” ucapnya.

“Namun demikian, ini hanya awal, perjalanan kita masih panjang. Karena mewujudkan gizi nasional yang merata dan berkualitas membutuhkan peran semua pihak, baik formal informal maupun masyarakat secara langsung, bahkan anggarannya juga sangat besar. Ini membutuhkan keseriusan dan kerja keras semua elemen bangsa.” tambahnya.

Program Makan Bergizi Gratis bertujuan untuk memberikan akses yang merata kepada seluruh siswa di Indonesia tanpa memandang latar belakang ekonomi atau sosial. Ini mencerminkan nilai keadilan sosial dari Pancasila, yaitu “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.”

Tidak hanya permasalahan gizi yang diatasi, program Makan Bergizi Gratis juga diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat.

“Program ini juga berupaya untuk memperbaiki ekonomi masyarakat di tingkat desa hingga provinsi. Uang yang digunakan untuk program ini diharapkan dapat beredar di daerah-daerah, bukan hanya beredar di kalangan-kalangan orang kaya saja, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif di daerah,” papar Muazzim.

Program MBG yang baru pertama kali dilakukan di Indonesia ini memakan anggaran awal Rp. 71 triliun untuk menjangkau 17,5 juta penerima manfaat hingga September 2025. Namun Menurut Menteri Keuangan, anggaran program ini akan ditambah Rp. 100 triliun, sehingga menjadi Rp 171 triliun. Bila ditambah Rp. 100 triliun, bisa menyasar 82,9 juta penerima manfaat hingga akhir tahun 2025.(*)

Luhut: Dana Desa Bisa Naik hingga Rp8 Miliar Per desa

0
Luhut Binsar Pandjaitan (Ekbis NTB-Ist)

Jakarta (ekbisntb.com) – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan dana desa bisa naik antara Rp6 hingga Rp8 miliar per tahun per desa, seiring dengan berjalannya program makan bergizi gratis (MBG).

“Dana desa kita punya (saat ini) Rp1,1 miliar per desa per tahun tapi sekarang ada makan bergizi gratis, kita bisa naikkan mungkin Rp6 hingga Rp8 miliar per desa,” kata Luhut di Jakarta, Kamis.

Adanya penambahan dana desa, ia berharap bisa membuat perputaran ekonomi di level desa lebih efisien serta menaikkan skala aktivitas perekonomian masyarakat.

“Bisa anda bayangkan pertumbuhan ekonomi yang bisa ditopang dengan hal ini. Karena perputaran ekonomi di desa tentu menjadi lebih efisien,” kata dia pula.

Lebih lanjut, ia mengatakan program MBG pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan kesetaraan, mengingat program tersebut menyasar sekolah di 74 ribu desa di Tanah Air.

“Banyak orang yang tak memerhatikan karena pada dasarnya MBG ini turut membantu mewujudkan kesetaraan, karena mencakup 74 ribu desa,” katanya.

Adapun Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto memastikan oknum-oknum kepala desa (kades) yang menyelewengkan dana desa akan ditindak tegas oleh aparat penegak hukum.

“Jadi kami serius. Kami akan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum, apakah itu kepolisian maupun kejaksaan. Kami minta ditindaklanjuti supaya tidak terulang kembali, apalagi dana desa ini akan turun ke desa-desa, transfer dari Kementerian Keuangan, kami akan bergerak cepat supaya oknum-oknum itu segera ditindak secara tegas,” kata Yandri kepada wartawan di Kantor Kemendes PDT Jakarta, Selasa 4 Februari 2025.

Menurutnya, penindakan tegas itu harus dilakukan guna memberikan efek jera sekaligus pelajaran bagi kepala-kepala desa yang lainnya agar benar-benar memanfaatkan dana desa secara baik demi menyejahterakan masyarakat desa dan membangun Indonesia.

“Itu menjadi pembelajaran bagi kepala-kepala desa yang lain harus taat dan patuh dalam menggunakan dana desa,” kata Yandri. (ant)

Selamat dari Pailit, PT SE Butuh Rp 5 Miliar

0
Joyo Supeno (ekbisntb.com/rus)

Lombok (ekbisntb.com) – Bupati Lombok Timur (Lotim) H. Haerul Warisin berkomitmen untuk menyelamatkan Badan Usama Milik Daerah (BUMD). Salah satunya, PT Selaparang Energi (SE). Perusahaan yang memproduksi air minum dalam kemasan (AMDK) merek Asel itu diketahui saat ini sudah lama tak produksi.

Berdasarkan Rencana Kebutuhan Anggaran Perusahan, PT SE membutuhkan tambahan penyertaan modal Rp 5 miliar agar selamat dari ancaman pailit.

Pelaksana Tugas Direktur Utama PT. SE, Joyo Supeno, Kamis, 20 Februari 2025, mengatakan pihaknya sudah menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk menyelamatkan BUMD yang juga mengelola Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak untuk Nelayan (SPBUN) di Tanjung Luar dan Labuhan Haji itu.

Joyo Supeno mengatakan, ia sudah melakukan inventarisasi masalah yang ada di tubuh PT SE telah merumuskan sejumlah program kerja. Ada sejumlah program skala prioritas yang telah dipersiapkan.

Direksi PT SE ini juga telah melakukan pemetaan karyawan. Di mana perusahaan yang berkantor di Kelurahan Suryawangi Kecamatan Labuhan Gaji ini telah melakukan reorganisasi/restrukturisasi dengan pendekatan berbasis kinerja dan kebutuhan.

Langkah strategis lain yang dilakukan adalah mengoptimalkan pergerakan usaha yang masih berjalan. Yakni bidang perdagangan BBM yang ada di SPBN/SPBUN Tanjung Luar dan Labuhan Haji.

PT SE mencoba membuka peluang pengembangan usaha dengan menjalin kerjasama dengan perusahaan yamg menggunakan BBM sebagai bahan pokok sesui peraturan yang berlaku.

Sementara itu, untuk AMDK merek Asel yang diketahui dicetuskan oleh Bupati Lotim H. iron saat menjadi Wakil Bupati Lotim dulu akan dilakukan kerjasama yang saling menguntungkan dengan perusahaan pemasok bahan baku agar bisa melakukan produksi denga lancar dan sesuai kebutuhan pasar.

Harapannya, upaya yang dilakukan Direksi PT SE ini terus dalat dukungan maksimal dari pemerintah daerah, dalam hal ini Bupati HM Haerul Warisin dan Wakil Bupati H. Edwin Hadiwijaya, Anggota Legislatif, dan semua tekholder terkait. Diyakini, target mendatangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sesuai visi misi BUMD dapat terwujud.(rus)

Masa Depan Konstruksi: Waskita Karya Terapkan Teknologi IoT dan AI untuk Efisiensi Proyek

0
Ilustrasi Teknologi IoT dan AI (ekbisntb.com/ist)

Jakarta (ekbisntb.com) – PT Waskita Karya (Persero) Tbk mengembangkan Sistem Manajemen Konstruksi Terintegrasi yang bertujuan untuk mengoptimalkan operasional proyek secara real-time dan memberikan peringatan dini terhadap kendala yang mungkin terjadi.

Sistem ini berfungsi sebagai Early Warning System (EWS) yang memungkinkan deteksi dan penanganan masalah sejak dini. Dengan mengintegrasikan berbagai teknologi digital mutakhir, sistem ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dalam pengelolaan proyek-proyek konstruksi yang tengah dikerjakan Waskita Karya.

“Waskita Karya merupakan perusahaan konstruksi pertama dan satu-satunya, yang menerapkan Sistem Manajemen Konstruksi Terintegasi. Maka rencananya, kami akan mendaftarkan Hak Paten inovasi digital ini,” ujar Ermy Puspa Yunita, Corporate Secretary PT Waskita Karya (Persero) Tbk dalam keterangannya, Rabu 19 Februari 2025.

Ermy menjelaskan, sistem ini merupakan kombinasi dari beberapa teknologi digital utama, di antaranya System Application and Product (SAP), Building Information Modelling (BIM) 4D/5D, Geographic Information System (GIS), Master Schedule, Earned Value Analysis (EVA).

Berbagai sistem ini kemudian terintegrasi dalam Procurement Schedule, Digital Control Tower, dan Value Stream Booster (VSB) yang menjadi dasar dalam pengambilan keputusan berbasis Site Diagnostic Collaboration.

“Dengan demikian, sistem ini tidak hanya mampu mendeteksi kendala sejak dini, tetapi juga membantu dalam proses tindak lanjut dan pengambilan keputusan strategis,” ujar Ermy.

Ermy menambahkan, penerapan sistem ini telah menunjukkan hasil yang signifikan. Berdasarkan Project Performance Index (PPI), kinerja proyek Waskita Karya mengalami peningkatan dari 21% pada Agustus 2024 menjadi 45% per Desember 2024, dengan target mencapai 70% pada tahun 2025.

“Dengan pemantauan berbasis real-time, perseroan dapat mengawasi kinerja proyek kapanpun dan dimanapun melalui aplikasi berbasis PC, iOS, dan Android. Sistem ini mulai diimplementasikan pada September 2024 dan terus dikembangkan untuk memastikan optimalisasi operasional,” lanjutnya.

Menurut Ermy, integrasi teknologi dalam sistem ini membawa berbagai manfaat signifikan, seperti efisiensi biaya internal dengan pengurangan biaya operasional dan pengelolaan anggaran yang lebih ketat. Selain itu, juga menghasilkan optimalisasi operasional, terutama untuk proyek-proyek berskala besar. “Kemudian penggunaan Internet of Things (IoT) mengurangi pemborosan dan meningkatkan efisiensi, lalu mengoptimalisasi penggunaan tenaga kerja serta peralatan, juga mengendalikan biaya material,” tutur dia.

Ermy menegaskan, sistem ini merupakan langkah strategis dalam mendukung visi operasional ekselen Waskita Karya.

Selain meningkatkan efisiensi dan produktivitas, sistem ini juga memperkuat tata kelola perusahaan melalui penguatan aspek Governance, Risk, and Compliance (GRC).

Saat ini, Waskita Karya tengah mengerjakan 58 proyek infrastruktur di seluruh Indonesia, sementara 39 proyek telah selesai sepanjang 2024. Proyek-proyek tersebut mencakup Pembangunan bendungan, gedung bertingkat, jalan tol, dan nfrastruktur strategis lainnya.

Dengan inovasi digital yang terus dikembangkan, Waskita Karya optimistis dapat memperkuat daya saingnya di industri konstruksi dan memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan nasional. (r)