Beranda blog Halaman 677

Desainer Busana NTB Didorong Miliki Sertifikat Kompetensi

0
Nuryanti saat memberikan sambutan pada acara Nuswantara Fest, Sabtu 22 Februari 2025(ekbisntb.com/hir)

DINAS Perindustrian Provinsi NTB terus melakukan upaya meningkatkan kualitas produk fesyen dengan cara menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkompetensi.

Hal ini disampaikan Kepala Dinas Perindustrian Provinsi NTB, Hj. Nuryanti, SE., ME., saat menyampaikan sambutan pembukaan acara Nuswantara Fest yang diselenggarakan di Taman Mayura, Cakranegara, Sabtu 22 Februari 2025.

Provinsi NTB memiliki enam industri prioritas, yaitu industri pangan, hulu agro, permesinan alat transportasi, hasil pertambangan, kosmetik, farmasi herbal dan kimia, dan ekonomi kreatif. Dan fesyen adalah yang termasuk industri ekonomi kreatif.

NTB memiliki banyak kain tenun khas. Antara lain, kain tenun Desa Sade, kain songket Lombok, kain tenun Sasak, kain sesek, kain tenun Bima, dan kain keker.

“Setiap dusun di NTB ini punya motif khas, itu kekayaan yang luar biasa,” ucapnya.

Ketika produk fesyen dari tenun khas NTB banyak terserap oleh masyarakat, baik oleh masyarakat NTB maupun masyarakat di luar NTB, maka akan semakin banyak lapangan pekerjaan yang tercipta. Mulai dari penenun, desainer, konveksi, bahkan sampai pada pemintal benang dari kapas.

Namun untuk mampu bersaing secara nasional maupun internasional, maka ilmu pengetahuannya harus terus dikembangkan. Dengan cara mengadakan uji kompetensi untuk mendapatkan sertifikat kompetensi. Hal ini bertujuan agar terbentuk SDM yang berkualitas.

“Ada kegiatan-kegiatan kami yang mudah-mudahan bisa berkolaborasi dengan kegiatan ini. Misalnya desainer dibuatkan sertifikat, ada uji kompetensi. Sehingga desainer NTB ini, kami targetkan memiliki sertifikat kompetensi. Tidak hanya otodidak. Itu ada (bimbingan teknik) bimtek, ada sertifikasinya. Sehingga ketika memiliki sertifikat bisa bekerja sama dengan dunia usaha, bekerja sama dengan pendidikan, itu bisa lebih meningkatkan kompetensinya” jelasnya.

Karena dengan demikian, diharapkan dapat meningkatkan kualitas produk yang memiliki daya saing nasional bahkan internasional.

“Kalau produk-produk kita dibuat oleh SDM yang berkualitas. Produk kita bisa mendunia. Upgrade ilmunya, desainnya, yang akhirnya bisa masuk ke mancanegara, pasar global. Karena yang kita jual ini adalah etniknya apalagi handmade yang punya cerita,” jelasnya.

Terakhir, Nuryanti memberikan pesan untuk cintai, beli dan gunakan produk lokal. Kalau bukan kita siapa lagi. Kalau tidak dimulai dari dini, kapan lagi. (hir)

Perlancar Transportasi dan Akses,  Kementerian PU Bakal Tangani Jembatan Bakong Melalui IJD

0
Sekda NTB H. L. Gita Ariadi didampingi Plt Kadis PUPR NTB Hj. Lies Nurkomalasari dan Kadis PUTR Lobar H. L, Winengan menemui Sekjen Kementerian PU Mohammad Zainal Fatah terkait penanganan jembatan Bakong Lobar, Jumat 21 Februari 2025. (ekbisntb.com/ist)

Pemprov NTB bersama Pemkab Lombok Barat melobi Kementerian Pekerjaan Umum  (PU) untuk penanganan Jembatan Bakong, penghubung antara Kecamatan Lembar dan Gerung menuju Labuapi dan Mataram.

Untuk penanganan Jembatan yang rusak akibat bencana ini pun, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Pekerjaan Umum Ir. Mohammad Zainal Fatah pun berkomitmen mengalokasikan melalui IJD (Inpres Jalan Daerah). Kebutuhan anggaran untuk penanganan jembatan ini diperkirakan Rp50 hingga Rp52 miliar. Sekda NTB Drs. H. L. Gita Ariadi, M.Si., didampingi Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) NTB Ir. Hj. Lies Nurkomalasari bersama Kadis PUTR Lobar, HL Winengan ditemui oleh Sekjen PU langsung di ruang kerjanya, Jumat sore 21 Februari 2025.

Pertemuan sekitar satu jam lebih tersebut berlangsung hangat, akrab dan penuh kekeluargaan. Lantaran Sekjen PU satu almamater dengan Sekda NTB H. Lalu Gita Ariadi sebagai pengurus Ikatan Alumni Universitas Brawijaya (IKA UB).

Pembicaraan serius soal penanganan infrastruktur pun kerap diselingi seputaran organisasi, diiringi senda gurau dan gelak tawa.

Usai pertemuan itu, Sekjen PU Mohammad Zainal Fatah menyampaikan ia kedatangan sahabatnya dari NTB yakni Sekda NTB dan Kepala Dinas PUTR Lobar H. L. Winengan. Ada banyak yang dibicarakan dalam pertemuan tersebut, terutama  mendukung infrastruktur di wilayah NTB.

“Terutama ada Jembatan (jembatan Bakong red) yang sudah rontok (rusak). Mudah-mudahan nanti kita nyari cara dalam situasi yang dilakukan efisiensi anggaran. Tapi kita juga punya prioritas untuk memastikannya konektivitas itu tetap dijalankan,” katanya.

Ia berharap bisa diselesaikan (ditangani) secepatnya, dengan salah satu upaya nantinya melakui IJD tersebut.

Sementara itu, Sekda NTB H. Lalu Gita Ariadi mengatakan ia menghadap khusus ke Sekjen Kementerian PU didampingi Plt Kadis PUPR NTB dan Kadis PUTR Lobar. Ia membawa surat usulan dari daerah kaitan dengan penanganan ke-PU-an, seperti jalan, jembatan dan Irigasi. “Wabil khusus penanganan jalan dan Jembatan (Bakong) di Lobar yang kemarin sempat viral karena kondisi terancam ambruk. Karenanya kami gerak cepat melaporkan dan mohon dukungan (penanganan) dari Kementerian PU,” kata Sekda.

Kendati dipahaminya kondisi keterbatasan anggaran, namun mengingat pentingnya kebutuhan warga masyarakat yang melewati akses jembatan itu, maka pihaknya sangat membutuhkan bantuannya untuk penanganan jembatan dan jalan tersebut.

Hal ini menjadi bagian yang disampaikan ke Sekjen Kementerian PU. Sesuai hasil pertemuan dengan Sekjen Kementerian PU, bahwa Pemprov akan ke mendapatkan dukungan dari Kementerian PU. Pihaknya bersama Pemkab Lobar pun segera melengkapi usulan tersebut dengan data dan informasi lebih lengkap.

Beberapa hal lain yang didiskusikan dan dilaporkan ke Sekjen Kementerian PU, kaitan dengan progres pembangunan proyek strategis nasional Bendungan Meninting yang telah mencapai 98 persen. Hal ini pun sudah dimonitor oleh Kementerian PU, dan akan segera dilakukan peresmian dalam waktu tak terlalu lama.

Kadis PUTR Lobar H. L. Winengan menyampaikan bahwa Sekjen Kementerian PU memberikan respons positif atas usulan dari Pemprov NTB maupun Pemkab Lobar.

“Allhamdulilah respon pak Sekjen Sangat positif dan usulan yang kami sampaikan masuk prioritas. Dan Lobar masuk bagian yang diusulkan,”katanya.

Dirinya menyampaikan ke Sekjen Kementerian PU, bahwa jembatan itu sangat penting bagi warga di dua kecamatan yang lumpuh akibat rusaknya jembatan itu. Bahkan, lebih  fatal dampaknya ia laporkan ke Sekjen Kementerian PU, di mana listrik di Lombok akan padam, karena pasokan batu bara dan solar BBM terganggu ke PLTU akibat tak bisa diangkut melalui jembatan itu.

Sebab penggunaan jalan nasional maupun kabupaten yang kini sebagai jalur pengangkutan sementara, tak bisa berjalan terus menerus. Lantaran spesifikasi jalan tersebut tidak sesuai, terutama jalan kabupaten yang dilalui melebihi beban tonase dari batu bara maupun BBM yang diangkut. Sehingga itu bisa memicu kerusakan jalan, sehingga dampak kerugian lebih besar lagi akan terjadi.

Hal ini pun menjadi bagian yang menjadi pertimbangan dari Sekjen Kementerian PU, sehingga perlu memprioritaskan jembatan itu untuk ditangani segera. Ia menambahkan, mekanisme nya nanti akan masuk melalui IJD untuk penanganan Jembatan Bakong. Termasuk untuk irigasi diprogramkan melalui Inpres Irigasi. (her)

Capaian PAD 13 OPD Gagal, DPRD Soroti 80 Persen APBD Lobar Bergantung pada APBN

0
H. Abubakar Abdullah (ekbisntb.com/ist)

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penghasil Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi sorotan. Pasalnya, dari 17 OPD penghasil PAD BLUD dan non BLUD terdapat 13 di antaranya tak mencapai target 100 persen pada tahun 2024. Bahkan ada yang di bawah 50 persen dan dampaknya kontribusi PAD terhadap APBD pun masih sangat minim. Hal ini pun perlu menjadi catatan pimpinan daerah ke depan.

Berdasarkan data Bapenda, terdapat 14 OPD penghasil PAD (non BLUD). Dari 14 OPD ini, empat OPD rapot merah, dengan capaian kisaran 35-65 persen lebih, di antaranya Dinas Kominfo capaiannya kosong (tidak ada PAD). Dishub 35,86 persen, PU 51,41 persen, Disnaker 55,79 persen, DPMPTSP 62 persen, dan Dinas Perikanan 65 persen.

Sedangkan yang rapor kuning, Disperindag dengan capaian 68,21 persen, Dispora 83 persen, Dinas Pertanian 92,2 persen dan Dikbud 94,45 persen. Kemudian ada empat OPD yang hijau yakni Bapenda, Dikes, BPKAD, Dinas Lingkungan Hidup.

Wakil Ketua DPRD Lobar, H. Abubakar Abdullah menjelaskan, kontribusi terhadap APBD masih minim sekitar 17-18 persen, sehingga ketergantungan terhadap DAU, DAK atau transfer umum (APBN) cukup tinggi. ‘’Sehingga APBN ini menjadi sumber anggaran dominan untuk biayai pembangunan di daerah. Karena itu opsi yang harus dilakukan dalam situasi ini adalah harus meningkatkan PAD,” tegasnya.

Dalam hal ini, kepala daerah yang baru bersama seluruh perangkatnya menyusun satu gagasan yang kreatif dalam meningkatkan PAD, karena postur APBD tahun 2025 yang direncanakan 2,2 triliun harus betul-betul dimaksimalkan. Meski di satu sisi, sedang dilakukan pemangkasan anggaran oleh pusat yang perlu disesuaikan.

Hal ini pun akan diskusikan dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah. Lebih-lebih kalau mengacu hasil capaian PAD tahun 2024, banyak OPD yang tidak mencapai target 100 persen. (her)

Anggaran Nihil, Operasi Pasar Sembako Bersubsidi Diganti Gerakan Pangan Murah

0
Seorang warga membeli telur di salah satu distributor pada operasi pasar murah yang digelar Dinas Perdagangan Kota Mataram, belum lama ini. Stok pangan dipastikan aman jelang ramadhan. (ekbisntb.com/cem)

Untuk pertama kalinya sejak dilaksanakan rutin dalam beberapa tahun yang lalu, Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU) tak dapat melaksanakan Operasi Pasar dengan membagikan paket sembako bersubsidi.

Umumnya, program ini dilaksanakan menjelang hari-hari besar Islam atau ketika harga sedang melonjak. Namun untuk tahun 2025 ini, program tersebut tak dapat dijadwalkan karena alokasi anggaran pada APBD tidak tersedia.

Kepala Dinas Koperasi UMKM, Perindustrian dan Perdagangan KLU, Fathurrahman, S.Sos., melalui Kepala Bidang Perdagangan, Arianto, mengungkapkan operasi pasar murah khususnya dengan sembako bersubsidi tidak akan digelar. Pemda tidak mengalokasikan anggaran sebagai dampak dari efisiensi anggaran yang diamanatkan pemerintah pusat.

“Kecuali ada pergeseran anggaran besok, mungkin bisa dilaksanakan. Itu pun kemungkinannya kecil,” ujar Arianto.

Ia mengakui, program sembako bersubsidi ini mendapat apresiasi dari masyarakat. Selain harga paket sembako mendapat subsidi, peran serta anggaran dalam komoditas ini juga sedikit banyak mempengaruhi tingginya harga sembako yang berlaku saat memasuki bulan puasa.

Oleh karenanya, Arianto mengisyaratkan pihaknya berencana akan melibatkan Bulog Wilayah NTB untuk melakukan operasi pasar guna mencegah potensi inflasi. Diakui atau tidak, kecenderungan harga sejumlah komoditas pada bulan Ramadhan cenderung meningkat akibat tingginya permintaan.

“Bulog bisa menyiapkan operasi pasar atas dasar permintaan kabupaten. Tapi jenis beras yang dijual adalah beras premium karena beras SPHP (kualitas medium) untuk stabilisasi pasokan dan harga pangan tidak dikeluarkan, karena itu menjadi cadangan beras nasional untuk makan bergizi gratis,” paparnya.

Di sisi lain, Bulog kata dia, menyarankan kepada pemerintah Kabupaten untuk mengalokasikan subsidi terhadap sejumlah komoditi lain seperti minyak, gula, telur dan lainnya. Namun kemungkinan adanya anggaran subsidi dari APBD Lombok Utara belum dapat dipastikan karena tuntutan efisiensi.

Lebih lanjut, pihaknya berharap adanya respon cepat dari instansi teknis – Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DKP3) KLU yang memiliki program Gerakan Pangan Murah (GPM). GPM ini diharapkan menjadi solusi untuk mencetak potensi lonjakan harga tinggi pada bulan Puasa mendatang.

“Operasi pasar dalam bentuk GPM nantinya dilaksanakan oleh DKP3. Dari hasil rakor Tim Pengendali Inflasi Daerah kemarin, (GPM) menjelang puasa dan lebaran,” sebutnya. (ari)

Dedolet, Produk Khas Kekait yang Masuki Pasar Jepang

0
Penjual tuak manis di Kekait H. Paizul menunjukkan tuak manis dan Dedolet. (ekbisntb.com/ham)

Selama ini, masyarakat awam hanya mengetahui air nira murni yang diproduksi di Desa Kekait, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat (Lobar) berupa tuak manis atau gula aren saja. Namun, jika air nira murni ini diolah lagi bisa menjadi produk bernilai tinggi, yakni Dedolet. Bahkan pangsa pasar dari Dedolet ini sudah diekspor ke Jepang.

JIKA melewati Jalan Raya Gunungsari, Lobar menuju Tanjung Kabupaten Lombok Utara (KLU), maka di Desa Kekait hingga mencapai wilayah perbatasan yakni Pusuk di kanan jalan akan banyak ditemukan penjual tuak manis.

Tidak hanya tuak manis, warga sekitar juga menjual jajanan khas Lombok, yakni bantal dan lainnya. Namun, ada juga produk yang dipajang menggunakan bekas air kemasan 350 mili liter berwarna hitam kecokelatan berderet bersama tuak manis lainnya. Itulah Dedolet.

Salah satu penjual H. Paizul menjelaskan, jika Dedolet merupakan olahan air nira murni dari pohon aren yang direbus hingga menjadi gula aren cair. Menurutnya, proses pengolahan produk ini telah melalui pelatihan oleh instansi pemerintah beberapa waktu lalu. Tujuannya, meningkatkan pemanfaatan air nira tidak hanya diolah menjadi tuak manis saja, tapi produk lain, seperti Dedolet yang bisa menambah nilai ekonomi produk turunan aren bagi warga.

H. Paizul mengakui, jika Dedolet memiliki nilai jual yang lebih tinggi dibandingkan gula aren batok atau tuak manis. Sebagai contoh, Dedolet ukuran 350 ml dapat dijual dengan harga Rp12.000 hingga Rp35.000 per botol.

Bahkan, ungkapnya, dirinya pernah menerima pesanan Dedolet dalam jumlah cukup besar dari salah satu pelaku UMKM di daerah ini. Dari pengakuan pemesan itu, ungkapnya, Dedolet yang dibeli dari dirinya dan warga lain di Desa Kekait akan diekspor ke Jepang. ’’Saya tidak tahu mau dibuat apa, tapi Dedolet ini sudah dikirim ke Jepang juga,’’ tambahnya.

 Desa Kekait, dikenal sebagai Desa Agrowisata Aren, dengan sebagian besar penduduknya menggantungkan hidup dari pohon aren. Oleh karena itu, tambahnya, bahan baku untuk pembuatan Dedolet mudah didapat. Dengan diversifikasi produk seperti Dedolet, diharapkan dapat meningkatkan pendapatan petani aren dan memberdayakan ekonomi lokal.

Waktu produksi dedolet juga lebih singkat yakni hanya sekitar lima jam jika dibandingkan gula aren batok delapan jam. Dedolet ini juga memiliki daya tahan yang cukup lama bahkan sampai satu tahun jika tidak terkena sinar matahari.

Dedolet mengandung lebih banyak nutrisi daripada gula putih yang sering dikonsumsi. Gula aren cair ini juga memiliki indeks glikemik yang lebih rendah daripada gula putih, sehingga dapat membantu menjaga gula darah tetap stabil. (ham)

Dikawatirkan Ganggu Produksi Pangan, Sekjen PU Komitmen Alokasikan Inpres Irigasi ke Lobar

0
Kadis PUTR Lobar H. L. Winengan bersama Sekjen PU Mohammad Zainal Fatah di Kementerian PUPR Jakarta, Jumat 21 Februari 2025. (ekbisntb.com/ist)

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Ir. Mohammad Zainal Fatah, berkomitmen mengalokasikan program Instruksi Presiden (Inpres) Irigasi untuk Lombok Barat (Lobar). Komitmen ini disampaikan setelah adanya pemangkasan Dana Alokasi Khusus (DAK) Irigasi Lobar sebesar Rp5 miliar, dampak kebijakan penyesuaian anggaran oleh pemerintah pusat.

Komitmen pengalokasian Inpres ini disampaikan Sekjen PU saat menerima kunjungan kerja (kunker) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Lobar H. L. Winengan yang mendampingi Sekda NTB, Drs. H. L. Gita Ariadi, MSi., di Jakarta, Jumat 21 Februari 2025.

Kunker Sekda NTB didampingi juga oleh Pelaksana Tugas Kadis PUPR Provinsi NTB, Ir. Hj. Lies Nurkomalasari tersebut dalam rangka melobi penanganan jembatan Bakong Lembar -Gerung Lobar dan infrastruktur lainnya yang rusak akibat bencana beberapa waktu lalu.

Kadis PUTR Lobar H. L. WInengan, yang dikonfirmasi usai pertemuan itu mengatakan pihaknya menyampaikan kepada Sekjen PUPR perihal pemangkasan DAK Irigasi di Lobar mencapai Rp5 miliar. Hal itu dikhawatirkan mengganggu produksi pangan daerah. Lebih-lebih program prioritas Presiden Prabowo Subianto adalah swasembada pangan, sehingga perlu dicarikan solusi bagaimana irigasi tersebut tidak terdampak.

“Kami terkena pemangkasan DAK (termasuk Irigasi) itu sekitar 5 miliar, makanya kami mohon kepada Pak Sekjen agar jangan sampai dipangkas, kalaupun ya (dipangkas) perlu ada program untuk itu,”kata Winengan.

Sekjen PU, kata dia merespon dengan memprioritaskan pengalokasian penanganan melalui Inpres Irigasi. Dan pihaknya pun telah telah memberikan surat usulan yang telah ditandatangani Bupati Lobar H. L. Ahmad Zaini atau LAZ tersebut langsung saat bertemu dengan sekjen dan jajarannya.

Menurutnya irigasi ini sangat penting bagi Lobar untuk terus meningkatkan produksi pangan. Sejauh ini Lobar pada posisi surplus pangan dan menyokong pangan terutama beras nasional, sehingga karena kontribusinya ini menurutnya perlu Lobar mendapatkan perhatian dari pemerintah.

Sekjen PU pun langsung meminta kepada jajarannya yang hadir dalam pertemuan itu untuk mengalokasikan melalui Inpres Irigasi. “Ya nanti itu kita akan berikan lewat Inpres Irigasi, nanti itu masukkan dalam usulan (lagi) ke Kemenkeu,”kata Sekjen.

Pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian PU, kata dia berupaya memaksimalkan penanganan infrastruktur yang urgen di daerah. Diakuinya, terkait upayanya untuk penanganan sejumlah infrastruktur yang rusak dampak bencana termasuk yang menjadi salah satu prioritas utama yang dilobi ke Kementerian PU adalah penanganan Jembatan Bakong, penghubung antara Kecamatan Lembar- Gerung hingga ke Labuapi menuju Mataram.(her)

Dampak Pemangkasan DAK, Sejumlah Proyek Strategis Lobar Batal

0
Asisten II Setda Lobar H.L Najamudin(ekbisntb.com/ist)

SEJUMLAH proyek strategis di Lombok Barat terpaksa dibatalkan akibat terdampak pemangkasan Dana Alokasi Khusus (DAK). Kebanyakan proyek ini adalah jalan dan irigasi. Sedangan proyek Strategis yang didanai dari DAU tetap berjalan tahun ini.

Asisten II Setda Lobar H.L Najamudin mengatakan bahwa dampak pemangkasan DAK oleh pemerintah pusat, Lobar terkena Rp47 miliar. Imbasnya pun terhadap proyek strategis daerah yang direncanakan tahun ini. Dari 11 proyek yang rencananya dikerjakan Pemkab tahun 2025, beberapa diantaranya didanai dari DAK sehingga terpaksa ditunda.

“Saya tidak hapal datanya (Paket proyek), yang pasti ada beberapa (proyek strategis), jalan dan irigasi. Sedangkan kalau APBD (DAU) masuk semuanya,”terangnya  Minggu 23 Februari 2025.

Proyek ini ditunda pelaksanaannya, karena proyek ini tadinya DAK. Akibat dipangkas, maka pembiayaan nya tidak ada.  Sehingga dari 11 proyek strategis khusus DAK ditunda pelaksanaannya. “Seperti jalan dan irigasi,”sambungnya.

Sementara itu pimpinan DPRD Lobar meminta agar penyesuaian program yang terkena dampak pemangkasan anggaran dibahas dengan DPRD. Wakil Ketua DPRD Lobar H Abubakar Abdullah menegaskan bahwa upaya penyisiran anggaran yang dilakukan terhadap belanja yang terpangkas.

Ia mengingatkan agar jangan sampai mengorbankan program yang urgen atau prioritas dan dibutuhkan masyakarat. Wakil ketua DPRD Lobar H Abubakar Abdullah mengatakan ketika dilakukan rasionalisasi terdapat dana DAK maka berdampak terhadap program di daerah. Sehingga disini Pemkab perlu piawai untuk memetakan anggaran ini. Perlu menggunakan asas-asas penganggaran yang tepat.

“Dengan mengedepankan prinsip skala prioritas, mana yang skala prioritas itu yang kita kedepankan,”tegasnya.

Menurutnya, penyesuaian anggaran ini harus tetap mengacu pada azas pembahasan anggaran tetap dilaksanakan.”Tetap asas-asas penganggaran digunakan dengan tetap mengedepankan skala prioritas, dari rencana sekitar 47,2 miliar yang dipangkas,”tegas Politisi PKS ini. Hal ini pun kan didiskusikan bersama mana program yang skala prioritas dan tidak, di tengah keterbatasan.

Anggaran belanja program yang akan disisir atau disesuaikan ini pun harus diberitahu dan dibahas bersama. Sebab apa yang telah disepakati bersama pada APBD, harus duduk bersama lagi soal pembahasan penyesuaian anggaran ini. Sebab bagiamana pun tugas DPRD dalam hal fungsi penganggaran.

“Kita menjalankan fungsi pembentukan Perda, ketika Perda APBD diketok, maka itu artinya kita punya ruang legislasi terkait APBD juga. Jadi ndak boleh segala sesuatu  tanpa koordinasi,”tegasnya.

Apapun kebijakan dari pusat harus dikoordinasikan dengan DPRD. Kemudian saat progam itu dilaksanakan, DPRD juga memiliki fungsi pengawasan. Nantinya mekanisme perlu dilakukan, dimana pihak DPRD dalam hal ini Banggar dan TAPD yang melakukan komunikasi. Sebab kebijakan ini keluar di tengah perjalanan APBD, sehingga perlu dilakukan penyesuaian oleh DPRD. (her)

Pemberdayaan Masyarakat Lokal, Unram Gelar Pameran Produk KKN-PMD

0
Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata Pemberdayaan Masyarakat Desa (KKN-PMD) saat menunjukkan produk mereka saat pameran produk di Lapangan Rektorat Unram pada Sabtu 22 Februari 2025. (ekbisntb.com/ist)

UNIVERSITAS Mataram (Unram) menggelar pameran produk Kuliah Kerja Nyata Pemberdayaan Masyarakat Desa (KKN-PMD) di Lapangan Rektorat Unram pada Sabtu 22 Februari 2025. Acara ini dihadiri oleh civitas akademika, mahasiswa KKN, serta dosen pembimbing lapangan KKN.

Pameran ini berfokus pada inovasi yang dihasilkan oleh mahasiswa KKN-PMD dalam rangka pemberdayaan masyarakat di desa-desa tempat mereka melakukan pengabdian. Beberapa produk yang dihasilkan memiliki ciri khas masing-masing dan mengedepankan keunggulan tertentu, yang menarik perhatian pengunjung selama acara berlangsung.

Produk-produk yang dipamerkan menunjukkan kreativitas tinggi, mulai dari produk ramah lingkungan hingga karya-karya kreatif yang mengangkat potensi khas desa setempat. Keberadaan pameran ini diharapkan dapat memberikan dampak positif, baik dalam aspek sosial, ekonomi, maupun lingkungan bagi desa-desa yang terlibat.

Koordinator Kegiatan KKN-PMD, Dr. Misbahuddin, S.T., M.T., menyampaikan pameran ini merupakan hasil akhir dari rangkaian kegiatan KKN-PMD. Kegiatan ini juga menjadi bentuk selebrasi atas keberhasilan mahasiswa dalam menyelesaikan program KKN-PMD yang berlangsung selama 45 hari. Selain itu, pameran ini diharapkan dapat menghasilkan produk-produk yang layak dipamerkan di NTB Mall, seperti produk kreatif, produk desa wisata, dan digital marketing.

“Semoga produk-produk yang dipamerkan hari ini dapat memberikan dampak positif bagi kita semua, dan dapat berkesempatan untuk dipamerkan di NTB Mall. Sebelumnya, produk-produk yang dipamerkan di NTB Mall meliputi produk kreatif, desa wisata, dan digital marketing,” tegasnya.

Rektor Unram, Prof. Ir. Bambang Hari Kusumo, M.Agr.St., Ph.D. juga memberikan apresiasi atas adanya pameran ini dan beragam inovasi yang dihasilkan oleh mahasiswa. Inovasi tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, memperkenalkan wawasan baru, dan memberikan dampak positif pada perekonomian desa.

Untuk memastikan agar proses pengabdian masyarakat ini tetap berjalan maksimal, monitoring yang berkelanjutan dan komunikasi yang baik dengan desa terkait sangat diperlukan.

“KKN merupakan bentuk pengabdian kepada masyarakat, dan dengan adanya produk-produk ini, kita berharap dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat desa. Semoga pameran seperti ini dapat terus berlanjut, dan saya berharap kita tidak memutuskan komunikasi dengan desa atau stakeholder terkait,” ungkapnya. (ron)

Nuswantara Fest 2025 Mengajak Anak Eksplorasi Tenun NTB

0
Pemukulan gong oleh Kepala Dinas Perindustrian Provinsi NTB, Nuryanti. Didampingi oleh Anak Agung Made Djelantik Agung Barayang Wangsa beserta keluarga.(ekbisntb.com/hir)

Nuswantara Fest 2025 sukses diselenggarakan oleh Real Muda Creative. Festival seni, budaya, dan edukasi yang menghadirkan Fashion Show Competition bertema “Casual Tenun”. Ajang ini bertujuan mengajak anak-anak mengeksplorasi kain tenun dalam gaya kasual modern tanpa kehilangan nilai tradisi.

Acara dimulai dengan menampilkan Tari Wura Bongi Monca yang berasal dari Bima dan dipersembahkan oleh Aruntala. Lalu acara dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas Perindustrian Provinsi NTB, Hj. Nuryanti, SE., ME., dengan pemukulan gong sebanyak tiga kali.

Turut hadir pula Kepala Dinas Pariwisata Kota Mataram, Cahya Samudra, S.STP., MH., Selain itu turut hadir pula Anak Agung Made Djelantik Agung Barayang Wangsa, SH beserta keluarga, sebagai Kerajaan Cakranegara yang ke IX.

Festival ini dimeriahkan oleh puluhan peserta yang mengikuti lomba fashion show serta masyarakat kota Mataram. Acara ini berlangsung di Taman Mayura Cakranegara, Sabtu 22 Februari 2025.

Melalui Nuswantara Fest ini, diharapkan anak-anak yang akan jadi generasi penerus agar tetap menjaga kelestarian kain tenun khas NTB.

“Kami memberikan apresiasi bagi masyarakat yang punya inisiatif. Khusus untuk anak-anak. Sehingga anak-anak itu menjadi tahu untuk menggunakan tenun, mengenal tenun, mengenal berbagi karakter,” ucapnya Nuryanti saat memberikan sambutan.

Dan juga dengan adanya ajang seperti ini dapat meningkatkan semangat dan antusiasme para penenun, desainer dan para penjahit untuk menciptakan produk-produk yang berkualitas. Sehingga bisa bersaing di kancah nasional maupun internasional. Yang akhirnya akan tercipta lapangan kerja baru.

Para peserta berlenggak-lenggok di depan para dewan juri dan penonton, menampilkan busana terbaik dengan berbagai model, dan dengan berbagai motif kain tenun khas NTB.

Selain itu juga ditampilkan beberapa busana kebaya dengan tema kebaya etnik oleh Lombok International Management (LIM)  models show.

Di akhir, diumumkan pemenang dari lomba fashion show. Dari kategori A juara satu diraih oleh Cokorda Istri Renata Aishwarya Wendrasmara. Dan untuk Kategori B juara satu diraih oleh Christina Julianti Attrell.

Kesuksesan festival ini turut didukung oleh berbagai pihak, termasuk sponsor yang berkontribusi dalam terwujudnya acara ini. Serta dukungan dari Puri Agung Cakranegara yang membantu acara dapat berjalan dengan baik. Dan juga dengan persiapan matang, Nuswantara Fest berhasil menjadi ajang inspiratif bagi industri kreatif Indonesia. (hir)

NTB Diberi Target Investasi Rp61 Triliun di 2025

0
Wahyu Hidayat (ekbisntb.com/ist)

KEMENTERIAN Investasi menetapkan target realisasi investasi NTB sebesar Rp 61,09 triliun di 2025. Namun target ini dinilai turun tanpa pemberitahuan sebelumnya. Sebab biasanya sebelum penentuan target akan dilakukan rapat bersama Kementerian terkait animasi target investasi.

Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi NTB, Wahyu Hidayat mengatakan, untuk tahun 2025, target investasi langsung ditetapkan tanpa melalui proses rapat sebelumnya. Wahyu juga menyebutkan bahwa alokasi anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) dan dekonsentrasi untuk mendukung pencapaian target investasi ini tidak tersedia.

“Biasanya, sebelum penentuan target, dilakukan rapat bersama Kementerian terkait animasi target. Namun, untuk tahun 2025, target langsung ditetapkan tanpa melalui proses rapat tersebut. Juga alokasi anggaran DAK dan dekonsentrasi untuk mendukung pencapaian target investasi ini tidak tersedia. Kami bingung bagaimana pencapaian target investasi ini dapat dilakukan tanpa dukungan anggaran yang memadai,” ujar Wahyu Hidayat saat mengikuti rapat pembahasan Desk Urusan Penanaman Modal melalui virtual meeting pecan kemarin.

Dalam rapat ini, Wahyu Hidayat menekankan pentingnya komunikasi dengan berbagai pihak untuk memastikan pencapaian target sesuai dengan kewilayahan dan nilai investasi yang ditetapkan. Wahyu juga menambahkan bahwa upaya pencapaian target ini akan difokuskan pada penghitungan investasi di kawasan strategis provinsi, seperti Mataram Raya yang meliputi tiga kabupaten/kota.

Selain itu, Wahyu juga menyatakan bahwa NTB berencana mengadakan forum investasi sebagai salah satu langkah untuk mempromosikan potensi investasi di daerah tersebut. Namun, dia juga mengingatkan bahwa efisiensi anggaran menjadi tantangan dalam pelaksanaan kegiatan ini.

“Proses promosi dan pemasaran menjadi tantangan kita ke depan, bagaimana kita dapat menarik minat investor untuk berinvestasi di NTB,” jelas Wahyu.

Ia juga menyoroti pentingnya peran perusahaan besar seperti PT. AMNT yang menjadi salah satu penyumbang investasi terbesar di NTB. Dengan demikian, NTB akan terus berupaya mengembangkan potensi investasinya melalui pendekatan strategis, baik dalam promosi maupun pengawasan, untuk mencapai target investasi yang telah ditetapkan.

Untuk diketahui, di tahun 2024 kemarin, realisasi investasi Provinsi NTB sebesar Rp54,5 triliun. Rinciannya yaitu Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Rp43,7 triliun dan Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp10,7 triliun. Nilai investasi ini jauh melampaui target yang diberikan oleh BKPM maupun RPJMD.

Target realisasi investasi yang diberikan BKPM sebesar Rp26,9 triliun di 2024, sementara target RPJMD sebesar Rp25,4 triliun. Dengan demikian, persentase angka realisasi investasi sebesar Rp54,5 triliun lebih dari 200 persen.

Dari angka realisasi Rp54,5 triliun btersebut, sektor Energi dan Sumberdaya Manusia (ESDM) yang paling besar dengan nilai Rp37,95 triliun. Di posisi kedua terbesar, sektor Perindustrian dengan jumlah Rp10,03 triliun dan terbesar ketiga yaitu sektor pariwisata dengan nilai investasi sebesar Rp4,07 triliun.(ris)