Beranda blog Halaman 676

Menaker akan Perkuat Pelatihan dan Penempatan Kerja bagi Disabilitas

0
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli(ekbisntb.com/ant)

Jakarta (ekbisntb.com) – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen untuk memperkuat akses pelatihan dan penempatan kerja bagi penyandang disabilitas.

“Saya mengajak semua pihak untuk berperan aktif dalam memberikan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas,” ujar Yassierli dikutip dari keterangan resmi di Jakarta, Senin.

Lebih lanjut, Menaker Yassierli mengungkapkan bahwa meskipun berbagai kebijakan telah diterapkan, pemberdayaan tenaga kerja disabilitas masih menghadapi tantangan.

Kendala di lapangan menyebabkan implementasi pemberdayaan penyandang disabilitas belum optimal.

“Ini terlihat dari terbatasnya penempatan tenaga kerja disabilitas setiap tahun dan minimnya jumlah perusahaan yang mempekerjakan mereka,” kata Menaker.

Ia pun menuturkan bahwa pemerintah telah merancang berbagai langkah strategis untuk mengatasi permasalahan ini, seperti pembentukan unit kerja khusus yang menangani pemberdayaan penyandang disabilitas di sektor ketenagakerjaan dan peningkatan kompetensi tenaga kerja disabilitas melalui pelatihan dan sertifikasi.

Selain itu, pemerintah juga turut memastikan penempatan kerja yang inklusif dan berkelanjutan, serta memperkuat Unit Layanan Disabilitas (ULD) di daerah sebagai ujung tombak pemberdayaan di tingkat lokal.

Sementara itu, Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta dan PKK) Kemnaker Haryanto mengatakan, upaya seperti Workshop Penguatan Kesempatan Pelatihan dan Penempatan Kerja bagi Penyandang Disabilitas dapat menjadi wadah sinergi antara kementerian, lembaga, dan pemangku kepentingan dalam menciptakan pelatihan dan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas.

“Diharapkan melalui workshop ini, berbagai pemangku kepentingan dapat bertukar informasi mengenai berbagai program untuk menciptakan kesempatan pelatihan dan peluang kerja bagi penyandang disabilitas,” kata Haryanto.

Sedangkan Kuasa Usaha Australia untuk Indonesia, Gita Kamath, menekankan bahwa kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas bukan sekadar isu tentang hak asasi manusia, tetapi juga menjadi kunci untuk membuka potensi ekonomi, mendorong inovasi, dan membangun masyarakat yang lebih inklusif.

“Mari kita bersama-sama memperkuat upaya kolektif dalam membangun kondisi tenaga kerja yang benar-benar inklusif,” ujar Kamath. (ant)

Presiden Ingin Pangan Stabil agar Ramadhan Tenang-menyenangkan

0
Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) Prita Laura(ekbisntb.com/ant)

Jakarta (ekbisntb.com) – Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) Prita Laura mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto menginginkan agar stok dan harga pangan dalam keadaan stabil sehingga masyarakat merasa tenang dan nyaman saat menjalani puasa Ramadhan hingga Lebaran 2025.

“Presiden punya program di bulan Ramadhan ini, adalah Ramadhan Tenang Menyenangkan. Tenangnya seperti apa? Bahwa harga-harga akan terjangkau dan tersedia bagi masyarakat,” kata Prita di sela menghadiri peluncuran Operasi Pasar Pangan Murah yang dipusatkan di Kantor Pos Flora Jakarta, Senin.

Upaya stabilisasi harga pangan ini menjadi fokus utama pemerintah menjelang bulan Ramadhan. Selain itu, ketersediaan barang yang memadai di pasar menjadi prioritas agar masyarakat tidak kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Dalam menghadapi Lebaran 2025, Prita juga menyampaikan bahwa Pemerintah akan memberikan berbagai diskon angkutan umum melalui Kementerian Perhubungan untuk memfasilitasi masyarakat yang melakukan mudik.

“Ada berbagai diskon yang diberikan oleh Kementerian Perhubungan untuk berbagai fasilitas masyarakat untuk mudik,” ucap Prita.

Selain itu, Kementerian Perdagangan juga akan menggelar berbagai diskon yang dapat dimanfaatkan masyarakat, baik untuk belanja online maupun berbagai produk dari UMKM yang turut berpartisipasi dalam program tersebut.

Tidak hanya itu, lanjut Prita, Presiden memastikan bahwa Tunjangan Hari Raya (THR) akan diberikan kepada aparatur sipil negara (ASN) sehingga mereka dapat merayakan Idul Fitri dengan tenang dan sesuai harapan.

“Kemudian juga ada THR yang tentu dipastikan juga akan diterima, terutama oleh ASN. Jadi mari kita merayakan Ramadhan sesuai dengan keinginan Presiden. Pesan Presiden Ramadhan yang tenang dan menyenangkan,” kata Prita.

Diketahui, Pemerintah mulai menggelar operasi pasar pangan murah guna menjaga stabilitas dan keterjangkauan harga kebutuhan pokok masyarakat dalam rangka menyambut Hari Besar Keagamaan dan Nasional (HBKN) puasa Ramadhan hingga Idul Fitri 2025.

Peluncuran operasi pasar pangan murah dilakukan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman didampingi Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono, Wakil Menteri BUMN Kartiko Wirjoatmodjo, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi, dan sejumlah pejabat lainnya, dipusatkan di Kantor Pos Flora Jakarta.

“Hari ini, kita melakukan operasi pasar (pangan) perdana. Pertama, untuk menghadapi bulan suci Ramadhan atas arahan Bapak Presiden Republik Indonesia,” kata Mentan di sela peluncuran operasi pasar pangan tersebut.

Mentan menyampaikan bahwa operasi pasar pangan murah akan dilakukan di seluruh Indonesia dengan melibatkan 4.500 gerai PT Pos Indonesia. Kemudian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pangan akan terlibat dalam menyuplai operasi pasar tersebut.

Mentan menegaskan bahwa operasi pasar pangan murah itu sangat penting untuk menjaga stabilitas, dan masyarakat mendapatkan harga pangan yang terjangkau sesuai perintah langsung dari Presiden Prabowo Subianto.

“Ini atas perintah Bapak Presiden. Saudaraku, sahabatku, ini pesan penting,” ujar Mentan menegaskan.

Operasi pasar pangan murah berlangsung mulai Senin, 24 Februari 2025 hingga 29 Maret 2025.

Lima komoditas utama yang akan dijual di Kantor Pos, yaitu minyak goreng (Minyakita) dengan harga RpRp14.700 per liter, bawang putih Rp32.000 per kilogram (kg), gula konsumsi Rp15.000 per kg, daging kerbau beku Rp75.000 per kg, dan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Rp12.000 per kg.

Sementara itu, nampak pula sejumlah mobil boks milik BUMN pangan yang juga menjual komoditas pangan di kawasan Kantor Pos tersebut, seperti komoditas cabai rawit merah di harga Rp28.000 per 0,5 kg dan Rp55.000 per kg, bawang merah Rp27.000 per kg, serta telur ayam ras Rp27.000 per kg. (ant)

Efisiensi Anggaran, Pembangunan Pelabuhan Carik Ditunda

0
Kadishub NTB, Lalu Muhammad Faozal (ekbisntb.com/era)

Lombok (ekbisntb.com) – Pemanfaatan kembali Pelabuhan Carik yang ada di Desa Anyar, Kecamatan Bayan, Lombok Utara batal dilakukan tahun ini. Akibat adanya efisiensi anggaran sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi APBN dan APBD.

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi NTB, Lalu Muhammad Faozal mengatakan, sejak gempa tahun 2018, Pelabuhan Carik sudah tidak bisa dimanfaatkan. Pelabuhan dinilai sudha hancur karena ganasnya gempa. “Pelabuhan carik semenjak 2018 itu sudah hancur, space pelabuhan itu sudah engga ada,” ujarnya, Senin, 24 Februari 2025.

Sebab hancurnya di tahun 2018 lalu, Pelabuhan Carik harusnya mendapatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat senilai Rp39 miliar. Namun, karena adanya efisiensi, transfer ke daerah khususnya DAK Fisik mengalami refocusing.

“Kemarin kita sudah dapat alokasi DAK 39 miliar untuk memfungsionalkan kembali pelabuhan, karena terjadi refocusing kita tunda dulu,” sambungnya.

Diketahui, di akhir tahun 2024 lalu, pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan memberikan pengelolaan pelabuhan carik kepada Pemprov NTB. Selain Pelabuhan Carik, beberapa pelabuhan di Kabupaten Lombok Utara juga mengalami perpindahan kewenangan pengelolaan, yang sebelumnya berada di pusat, berganti menjadi pemerintah provinsi.

Sebelumnya, Sekretaris Daerah (Sekda) NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si., mengatakan pemanfaatan Pelabuhan Carik akan dibangun dalam waktu dekat untuk memaksimalkan fungsi pelabuhan ini. Dikatakan, pengembangan pelabuhan yang dibangun pada 2008 itu sama sekali belum bisa dimanfaatkan oleh Pemkab Lombok Utara.

“Nanti pengembangannya kami usulkan dari Dana Alokasi Khusus (DAK),” ujar Gita.

Rencananya, pelabuhan ini akan dimanfaatkan sebagai penggerak perekonomian daerah, khususnya Kabupaten Lombok Utara. Yang mana pelabuhan ini akan difungsikan sebagai pelabuhan bongkar muat barang untuk ekspor-impor.

“Kami harap di sana ada gerakan ekonomi. Intinya kami berbagi aset dengan pemda. Kalau kita kreatif, bisa mendapatkan PAD dari sana. Mudah-mudahan bisa ekspor nanti di sana,” harap mantan Pj Gubernur NTB tersebut. (era)

Wagub NTB Perintahkan Informasi Satu Pintu, Wartawan Bereaksi

0
Wagub NTB, Indah Dhamayanti Putri (ekbisntb.com/era)

Lombok (ekbisntb.com) – Wakil Gubernur NTB, Hj. Indah Dhamayanti Putri mengatakan semua pernyataan resmi dari Pemerintah Provinsi NTB baik itu asisten, kepala badan, kepala dinas, dan sebagainya harus melalui Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Kominfotik) NTB.

“Dinas Kominfotik kita fungsikan dengan benar. Termasuk komentar yang ada dalam rangka memastikan agar teman-teman media tidak mondar mandir di dinas-dinas. Jadi satu pintu semua, semuanya itu terarah pemberitaan,” ujarnya, Senin, 24 Februari 2025.

Alasan penerapan informasi satu pintu ini, Kata Dinda agar pejabat tidak asal bicara, pun informasi yang diberikan harus sesuai tanpa adanya kelebihan dan pengirangan. Ia melanjutkan, masing-masing dinas harus difungsikan sesuai tupoksinya.

“Tujuan kita menyampaikan satu pintu ini ingin pejabat kita tidak sembarang bicara, jadi setiap pemberitaan kemudian tidak ditambah dan tidak dikurangi dan masyarakat bisa menerima berita yang objektif,” jelasnya.

Penerapan informasi satu pintu ini mulai diberlakukan hari ini, terbukti dari beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov NTB bungkam saat akan diwawancarai wartawan. Mereka beralasan, pimpinan baru NTB telah memberikan arahan untuk melakukan wawancara satu pintu, yaitu langsung ke Dinas Kominfotik NTB.

Salah satu pejabat yang enggan memberikan komentar adalah Pelaksana Tugas (Plt) Inspektur Inspektorat Provinsi NTB, Wirawan Ahmad, ia mengaku belum bisa berkomentar ketika ditanyakan soal hasil koordinasi dengan Kejati NTB terkait kasus ayam petelur di Disnakeswan.

“Harus lewat Kepala Dinas Kominfotik dulu, tidak bisa kita ngomong,” ujarnya setelah Rapim perdana dengan Wakil Gubernur NTB.

Hal serupa juga dilakukan oleh Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Provinsi NTB, Lalu Herman Mahaputra, ia menolak berkomentar saat ditanyakan masalah penggusuran rumah singgah.

“Kemarin kan sudah lewat konferensi pers. Sekarang belum bisa komentar, harus satu pintu,” katanya.

Kepala Dinas Pariwisata, Jamaluddin Malady juga mengaku demikian. Ia mengatakan seluruh pejabat lingkup Pemprov, yaitu para asisten dan Inspektur NTB tidak boleh langsung berkomentar, harus melalui Dinas Kominfotik NTB.

Kebijakan Wagub ini mendapat kecaman dari beberapa organisasi media, salah satunya IJTI NTB.

Ketua IJTI NTB, Riadis Sulhi menegaskan bahwa kebijakan ini tidak sejalan dengan semangat demokrasi, asas keterbukaan informasi dan kebebasan pers yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

“Kebijakan ini membatasi akses jurnalis dalam memperoleh informasi yang faktual dan dapat dipertanggungjawabkan langsung dari pejabat terkait. Ini jelas bertentangan dengan prinsip keterbukaan informasi publik,” ujarnya.

Ia menilai, alasan wakil gubernur tetap harus dievaluasi Kembali, agar tidak menimbulkan bias persepsi di kalangan awak media sendiri.

“kita menghormati kebijakan apapun yang akan dituangkan, namun seharusnya birokrasi paham bagaimana media mencari informasi, karena kita ini bekerja sebagai kontrol sosial, dan bekerja dilindungi undang-undang, bukan hanya menerima informasi normatif atau rilis saja,” imbuhnya.

IJTI NTB menuntut Pemda NTB untuk segera mengevaluasi kebijakan tersebut dan memberikan akses wawancara langsung dengan pejabat publik. Selain itu, IJTI NTB juga mengajak seluruh insan pers di NTB untuk tetap berpegang teguh pada prinsip independensi jurnalistik serta memperjuangkan hak atas kebebasan memperoleh informasi.

Ketua IJTI NTB, juga mengajak seluruh organusasi pers menyatukan suara, bersatu, dan menyatakan sikap demi informasi yang akurat, dan memberikan informasi yang benar bagi masyarakat, agar integritas pers tetap terjaga.

“Media sudah melewati banyak model kepemimpinan di daerah, dan kita memiliki pakem untuk tetap mendukung kebebasan pers, pelemahan pers dalam bentuk apapun, harus dilawan,” tutupnya. (era)

Bank Indonesia NTB Dorong Literasi dan Membaca Melalui Perpustakaan

0
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB, Berry Arifsyah Harahap(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB telah melaksanakan kerja sama dalam acara penandatanganan MoU Perpustakaan KPwBI Provinsi NTB dengan mitra kerja, yakni Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB, Universitas Muhammadiyah Mataram, dan Komunitas Lembah Hijau pada tanggal 24 Februari 2025 di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB.

Kegiatan yang dihadiri langsung oleh Plt. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB, H. Amir, S.Pd., MM, Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram, Drs. Abdul Wahab, MA, dan Ketua Komunitas Lembah Hijau, Lalu Abdul Fatah ini ditujukan untuk memperluas jangkauan akses perpustakaan, berbagi sumber daya, memperkaya koleksi buku, meningkatkan layanan digital, serta mengadakan berbagai program literasi yang dapat memberi manfaat kepada seluruh anggota perpustakaan, baik siswa, pelajar, pengajar, maupun masyarakat luas.

Perpustakaan memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan literasi, wawasan, dan kecerdasan masyarakat. Di era digital saat ini, tantangan dalam pengelolaan dan pengembangan perpustakaan semakin besar. Oleh karena itu, kerja sama antar perpustakaan, institusi pendidikan, dan komunitas di masyarakat menjadi langkah strategis yang perlu dilakukan bersama.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB, Berry Arifsyah Harahap dalam kesempatan ini menyampaikan bahwa melalui kegiatan ini diharapkan dapat mewujudkan visi bersama untuk menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan pengetahuan dan keterampilan, serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya literasi dan membaca.

“Kami percaya bahwa perpustakaan bukan hanya sekedar tempat untuk membaca buku, tetapi lebih dari itu, perpustakaan adalah pusat pembelajaran dan pengembangan ilmu pengetahuan, tempat untuk mendorong kolaborasi dan knowledge sharing antar pemustaka,” ujar Berry.

Lebih lanjut, Bank Indonesia sebagai bank sentral di Indonesia memiliki perpustakaan khusus yang terdiri atas Perpustakaan Kantor Pusat Bank Indonesia (KPBI) di bawah pengelolaan BI Institute, serta Perpustakaan Kantor Perwakilan (KPw) Bank Indonesia di seluruh Kantor Perwakilan.

Di tahun 2025, pelayanan Perpustakaan KPwBI Provinsi NTB mulai terbuka untuk publik. Pemustaka hanya perlu menunjukkan kartu identitas untuk dapat menikmati fasilitas Perpustakaan KPwBI Provinsi NTB. Bagi pemustaka yang ingin menikmati buku koleksi digital Perpustakaan Bank Indonesia, dapat mengaksesnya melalui aplikasi atau website iBI-Library.

Saat ini Perpustakaan KPwBI Provinsi NTB telah memiliki 4.000 lebih koleksi buku fisik dan 1.629 buku digital untuk menunjang kebutuhan bacaan dengan beragam subjek koleksi antara lain, ekonomi, keuangan, koleksi bahasa, TOEFL, IELTS, komputer, psikologi, self improvement, agama, hobi, entrepreneur, fiksi, non-fiksi, dan sebagainya.(bul)

PUSKUD NTB : Petani Jangan Khawatir Soal Pupuk

0
Ketua PUSKUD NTB, H. Masnun(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Ketua Pusat Koperasi Unit Desa (PUSKUD) Nusa Tenggara Barat (NTB), H. Masnun, memastikan bahwa proses penyaluran pupuk di Pulau Lombok berjalan lancar dan tanpa kendala. Pupuk disitribusikan melalui 99 pengecer, terdiri dari 97 kios swasta, dan 2 Koperrasi Unit Desa (KUD).

“Hingga hari ini, kita sudah menebus Urea sebanyak 2.635 ton dan NPK 2.289 ton. Selain itu, ada alokasi khusus NPK Formula untuk kakao sebesar 50 ton, dimana 10 ton sudah ditebus dan masih tersisa 40 ton. Kami juga mendapat alokasi pupuk organik sebanyak 1.362,57 ton,” ujar H. Masnun di PUSKUD NTB, Senin, 24 Februari 2025.

Menurutnya, mekanisme penebusan pupuk oleh PUSKUD ke Pupuk Indonesia di NTB berjalan lancar tanpa hambatan. Proses distribusi dari PUSKUD ke kios-kios pengecer jaringan PUSKUD NTB di Pulau Lombok juga berlangsung sesuai kebutuhan.

“Penebusan pupuk tidak ada masalah. Kami tebus sesuai kebutuhan, lalu mendistribusikannya ke pengecer. Hingga saat ini, tidak ada gejolak di tingkat pengecer, semuanya berjalan aman. Pengecer cukup menghubungi PUSKUD, setelah administrasi selesai, pupuk langsung kami dropkan,” jelasnya.

H. Masnun menambahkan bahwa sistem penyaluran tahun ini tetap berjalan sesuai dengan kebutuhan yang sudah terdata dalam sistem yang tidak bisa dimodifikasi. Penebusan pupuk ke Pupuk Indonesia juga terus berjalan dengan lancar.

“Petani tidak perlu khawatir mengenai ketersediaan pupuk, apalagi dengan adanya tambahan kuota cukup besar dari pemerintah. Stok pupuk untuk wilayah Pulau Lombok cukup tersedia,” tutupnya.(bul)

Bank Indonesia Siapkan Rp180 Triliun Uang Baru untuk Penukaran Saat Ramadhan 2025

0
Layanan penukaran uang baru saat puasa tahun sebelumnya(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Bank Indonesia (BI) menyiapkan Rp180 triliun untuk memenuhi kebutuhan penukaran uang tunai selama bulan Ramadan dan Idulfitri tahun 1446H/2025.

Penukaran uang ini meliputi penukaran uang lusuh ke uang baru, uang pecahan besar ke pecahan kecil. Dan sebaliknya, uang pecahan kecil ke pecahan besar.

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB, Berry A Harahap, menyampaikan bahwa jumlah ini setara dengan 25% dari kebutuhan uang dalam setahun.

“Bank Indonesia siapkan cukup besar (untuk penukaran), Rp180 triliun. Informasi ini juga telah disampaikan dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) sebelumnya,” ujar Berry di kantornya, Senin, 24 Februari 2025.

Menurut Berry, kebutuhan uang tunai meningkat setiap Ramadan dan Idulfitri karena masyarakat Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang dermawan. Tradisi berbagi uang saat bulan suci ini menjadi salah satu faktor utama peningkatan permintaan uang tunai.

“Permintaan uang tunai ini bukan hanya untuk belanja, tetapi juga untuk berbagi. Masyarakat kita terkenal sebagai yang paling dermawan di dunia, terutama pada bulan Ramadan dan saat Lebaran,” jelasnya.

Meskipun jumlah uang yang disiapkan mengalami sedikit penurunan dibanding tahun sebelumnya, Berry menyebut bahwa tren penggunaan transaksi digital juga terus meningkat. Sebagian masyarakat kini telah beralih menggunakan metode transfer atau transaksi digital untuk berbagi.

“Mungkin sudah mulai ada yang berbagi uangnya pakai transfer. Namun, tetap saja ada kebutuhan uang tunai karena sifat kita yang dermawan ini. Tidak semua orang punya rekening, jadi berbagi uang tunai masih menjadi tradisi saat puasa, apalagi lebaran,” tambahnya.

Untuk mendukung kelancaran distribusi uang tunai, Bank Indonesia Provinsi NTB akan menyiapkan layanan penukaran saat Ramadhan, dan melibatkan bank yang telah ditunjuk serta layanan kas keliling.

“Penukaran akan dilakukan setelah kick-off dimulai. Kita akan mengatur mekanismenya agar tetap efisien dan memenuhi permintaan masyarakat,” pungkas Berry.

Selain itu, Berry juga memastikan bahwa berbagai layanan perbankan untuk melayani masyarakat dengan lebih baik.(bul)

Harga Emas 24 Februari Naik Tipis Rp1.000 Jadi Rp1,705 Juta Per gram

0
Emas Antam(ekbisntb.com/ant)

Jakarta (ekbisntb.com) – Harga emas Antam yang dipantau dari laman Logam Mulia, Senin, mengalami sedikit kenaikan Rp1.000 dari dua hari sebelumnya di angka Rp1.704.000 per gram, sehingga harga logam mulia tersebut kini menjadi Rp1.705.000 per gram.

Adapun harga jual kembali (buyback) emas batangan turut naik, yakni Rp1.555.000 per gram.

Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK No. 34/PMK.10/2017.

Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP.

PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai buyback. Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam pada Senin:

– Harga emas 0,5 gram: Rp902.500.

– Harga emas 1 gram: Rp1.705.000.

– Harga emas 2 gram: Rp3.350.000.

– Harga emas 3 gram: Rp5.000.000.

– Harga emas 5 gram: Rp8.300.000.

– Harga emas 10 gram: Rp16.545.000.

– Harga emas 25 gram: Rp41.237.000.

– Harga emas 50 gram: Rp82.395.000.

– Harga emas 100 gram: Rp164.712.000.

– Harga emas 250 gram: Rp411.515.000.

– Harga emas 500 gram: Rp822.820.000.

– Harga emas 1.000 gram: Rp1.645.600.000.

Potongan pajak harga beli emas sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.10/2017, pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,45 persen untuk pemegang NPWP dan 0,9 persen untuk non-NPWP.

Setiap pembelian emas batangan disertai dengan bukti potong PPh 22. (ant)

Perbankan Syariah Catatkan Kinerja Positif di 2024

0
Otoritas Jasa Keuangan(ekbisntb.com/ist)

OTORITAS Jasa Keuangan (OJK) senantiasa mendukung perkembangan industri perbankan syariah nas​ional dalam rangka mewujudkan stabilitas sektor keuangan yang resilient dan tangguh guna mewujudkan pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.

Dari siaran pers OJK Jumat 21 Februari 2025 disebutkan, perbankan syariah nasional mencatatkan kinerja yang positif pada akhir tahun 2024. Total aset tercatat sebesar Rp980,30 triliun atau tumbuh sebesar 9,88 persen yoy pada Desember 2024 dengan market share tercatat naik menjadi 7,72 persen (Desember 2023: 7,44 persen).

Dari sisi intermediasi, total penyaluran pembiayaan tercatat sebesar Rp643,55 triliun atau tumbuh 9,92 persen yoy sejalan dengan pertumbuhan industri perbankan nasional.

Sementara Dana Pihak Ketiga (DPK) yang berhasil dihimpun sebesar Rp753,60 triliun atau tumbuh sekitar 10 persen yoy, jauh di atas pertumbuhan industri perbankan nasional yang berada dalam kisaran 4-5 persen.

Adapun pembiayaan yang disalurkan dominan untuk sektor perumahan (KPR) dengan proporsi sekitar 23 persen. Sedangkan penyaluran pembiayaan UMKM, mencapai sekitar 16-17 persen dari total pembiayaan.

Tingkat permodalan bank syariah tetap kuat didukung dengan likuiditas yang memadai. Tingkat Capital Adequacy Ratio (CAR) tercatat sebesar 25,4 persen dan berada di atas ketentuan. Rasio Alat Likuid/Non-Core Deposit (AL/NCD) dan Alat Likuid/Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) masing-masing sebesar 154,52 persen dan 32,09 persen serta masih di atas threshold masing-masing sebesar 50 persen dan 10 persen.

Kualitas pembiayaan tetap terjaga dengan rasio NPF Gross berada di level 2,12 persen dan NPF Nett sebesar 0,79 persen. Tingkat profitabilitas tetap tumbuh, dengan indikator Return–On–Asset (ROA) sebesar 2,04 persen. Hal ini menunjukkan akselerasi bisnis perbankan syariah tetap kuat di tengah dinamika perekonomian domestik dan global.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Dian Ediana Rae mengatakan, pihaknya terus mendukung akselerasi industri perbankan syariah nasional melalui implementasi Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah (RP3SI) 2023-2027.

Sebagai salah satu bentuk implementasi roadmap tersebut, OJK melaksanakan pertemuan tahunan perbankan syariah di tahun 2024 dan pada kesempatan tersebut diluncurkan berbagai pedoman untuk memperkuat keunikan produk syariah, yaitu Pedoman Produk Pembiayaan Mudarabah, Pedoman Implementasi Shariah Restricted Investment Account (SRIA) dengan Akad Mudharabah Muqayyadah, dan Pedoman Implementasi Cash Waqf Linked Deposit (CWLD),” ujarnya.

Di tahun 2025, terdapat lima arah kebijakan yang akan didorong OJK guna meningkatkan economic of scale sekaligus keunikan model bisnis industri perbankan syariah agar mampu bersaing di tingkat nasional dan global.

Pertama, Konsolidasi Bank Syariah dan penguatan UUS dilakukan dengan mendukung proses spin–off melalui koordinasi dengan stakeholders dalam proses perizinan serta kemudahan BUS hasil spin–off untuk melakukan sinergi dengan Bank Induk. OJK juga mendorong pemegang saham untuk mendukung konsolidasi agar menghasilkan BUS dengan kapasitas besar.

Kedua, finalisasi pembentukan Komite Pengembangan Keuangan Syariah (KPKS) sebagai bentuk komitmen OJK dalam memperkuat tata kelola syariah pada industri keuangan syariah nasional.

Ketiga, melanjutkan penyusunan pedoman produk perbankan syariah untuk menjadi panduan bersama dalam pelaksanaan produk sehingga memberikan kesamaan pandang dalam implementasinya. Selain itu, pengembangan produk dengan karakteristik syariah, atau yang disebut shari’ah-based products, juga akan terus dilakukan sejalan dengan poin penguatan keuangan syariah dalam PTIJK tahun 2025. Adapun beberapa pedoman yang akan diterbitkan, yaitu Pedoman Pembiayaan Salam, Istishna’ dan Multijasa.

Keempat, Penguatan peran perbankan syariah dalam ekosistem ekonomi syariah dengan perluasan akses layanan perbankan syariah dalam ekosistem ekonomi syariah terus dilakukan, diantaranya melalui sinergi dengan Lembaga Jasa Keuangan Syariah lainnya, Pemerintah (K/L), dan industri halal.

Kelima, Peningkatan peran perbankan syariah di sektor UMKM dengan peningkatan akses dan pendampingan perbankan syariah di sektor UMK unbankable melalui instrumen keuangan sosial syariah.

Kelima arah tersebut diharapkan menjadi game changer bagi pengembangan industri perbankan syariah nasional dan meningkatkan kontribusi industri tersebut dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi nasional yang berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan.

Ia mengatakan bahwa di tengah tantangan ekonomi global dan domestik yang masih cukup kuat, OJK melihat bahwa peluang perbankan syariah khususnya dan keuangan syariah umumnya masih terbuka lebar memanfaatkan niche market dan mendorong terus produk keuangan alternatif yang memiliki keunikan syariah selain produk perbankan umum yang kompetitif dengan perbankan konvensional.

Upaya sistematik dan terkoordinasi di antara seluruh stakeholders perlu terus ditingkatkan untuk mencapai tingkat market share perbankan syariah yang signifikan melalui upaya organik dan anorganik.(r)

Kebijakan Baru di Kapal Penyeberangan Kayangan-Poto Tano, Dishub NTB Larang Penyewaan Bantal hingga Jasa Pengisian Daya

0
Salah satu kapal yang melayani lintasan penyeberangan Kayangan-Pototano(ekbisntb.com/bul)

DALAM upaya meningkatkan kenyamanan dan keselamatan pengguna jasa penyeberangan, Dinas Perhubungan Provinsi NTB mengeluarkan imbauan kepada seluruh operator kapal di lintas penyeberangan Kayangan Lombok Timur – Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat.

Dalam imbauan yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Perhubungan NTB, H. Lalu Moh. Faozal, S.Sos, M.Si, dinyatakan bahwa penyewaan bantal, matras, dan tikar di atas kapal secara tegas dilarang. Larangan ini bertujuan untuk menjaga kebersihan serta menghindari penyalahgunaan fasilitas di atas kapal.

Selain itu, pengguna jasa kapal juga dilarang keras meminta atau menggunakan jasa pengisian daya telepon seluler (HP) maupun alat elektronik lainnya di atas kapal. Langkah ini dilakukan untuk mencegah risiko korsleting listrik yang dapat membahayakan keselamatan pelayaran.

Dinas Perhubungan NTB menegaskan bahwa perusahaan yang tetap melakukan praktik penyewaan atau pengisian daya ilegal akan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Ini untuk pelayanan,” jelas Kepala Dinas Perhubungan Provinsi NTB, Lalu Moh. Faozal, Minggu 23 Februari 2025.

Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan seluruh operator kapal dan pengguna jasa dapat mematuhi aturan demi kenyamanan dan keselamatan bersama.

Terpisah, Ketua Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Gapasdap) Kayangan, Umar menegaskan, operator kapal yang melayani penyeberangan Kayangan-Pototano siap melaksanakan imbauan tersebut.

“Kita laksanakan. Sudah kita sampaikan ke armada kita masing-masing untuk mengikuti himbauan tersebut,” ujar Umar.

Ia juga menambahkan bahwa penerapan aturan ini akan diawasi langsung oleh Dinas Perhubungan NTB untuk memastikan kepatuhan operator kapal terhadap kebijakan tersebut.

Selain itu,Umar juga menegaskan, kapal-kapal yang beroperasi di lintas penyeberangan Kayangan-Poto Tano juga memenuhi standar Cleanliness, Health, Safety, and Environment Sustainability (CHSE). Hal ini menegaskan komitmen operator kapal dalam menjaga kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan di jalur penyeberangan strategis tersebut.(bul)