Beranda blog Halaman 678

Dekopinwil NTB: Koperasi Menghadapi Tantangan Besar

0
Bambang Parmadi (ekbisntb.com/ist)

KETUA Dewan Koperasi Indonesia Wilayah (Dekopinwil) NTB, Bambang Parmadi, mengungkapkan koperasi saat ini menghadapi tantangan besar dalam dua aspek utama, yaitu penerapan prinsip dan nilai dasar koperasi, serta profesionalitas dalam pengelolaan bisnis.

“Keduanya harus bisa berjalan beriringan. Di satu sisi, koperasi harus profesional agar bisa bersaing dengan entitas bisnis lain seperti PT dan CV. Namun, di sisi lain, koperasi juga harus tetap berpegang teguh pada nilai-nilai sebagai wadah perjuangan ekonomi masyarakat,” ujar Bambang.

Lebih lanjut, ia menjelaskan permasalahan koperasi tidak seragam. Setiap sektor memiliki tantangan yang berbeda. Misalnya, koperasi sektor pertanian atau Koperasi Unit Desa (KUD) yang dulunya memiliki hak istimewa dalam distribusi pupuk dan kebutuhan petani lainnya. Ketika hak istimewa itu dicabut, banyak koperasi tidak siap menghadapi persaingan pasar secara terbuka. Dalam hal ini, selain faktor profesionalitas bisnis, regulasi pemerintah juga memegang peran penting.

Tantangan juga dihadapi oleh koperasi pegawai/karyawan, yang dulunya mendapat anggota secara otomatis dari lingkungan kerja. Kini, dengan tidak adanya kewajiban menjadi anggota koperasi, jumlah anggota semakin menurun akibat pensiun atau mutasi kerja.

Selain itu, koperasi pegawai yang dulu menjadi andalan dalam pemberian pinjaman kini kalah bersaing dengan ekspansi besar-besaran perbankan yang menyasar seluruh lapisan masyarakat.

Situasi serupa dialami oleh koperasi jasa keuangan (KSP), yang harus bersaing dengan perbankan dalam program kredit mikro. Akibatnya, banyak KSP mengalami kesulitan dalam menambah anggota baru dan berkembang di tengah persaingan ketat.

Sebagai organisasi yang bertugas melakukan edukasi, advokasi, dan fasilitasi, Dekopinwil NTB tetap berupaya membantu koperasi dalam pengelolaan bisnis, penerapan nilai-nilai koperasi, serta peningkatan sumber daya manusia.

Namun, bagi koperasi yang sudah tidak aktif dan sulit dibangkitkan kembali, Dekopinwil menilai bahwa membiarkannya menjadi opsi realistis, mengingat pembubaran administratif koperasi juga membutuhkan biaya.

“Kalau bicara koperasi yang tidak aktif, baik mati suri atau benar-benar mati, ini tidak jauh berbeda dengan badan usaha lain. Banyak PT atau CV yang didirikan tetapi tidak beroperasi, dan hal itu jarang menjadi perhatian,” pungkas Bambang.

Dengan berbagai tantangan yang ada, Dekopinwil NTB terus berupaya mencari solusi untuk menjaga eksistensi koperasi sebagai pilar ekonomi rakyat, sambil tetap mendorong koperasi untuk lebih profesional dan kompetitif di era persaingan bebas.(bul)

Perbedaan Koperasi Terpercaya dan Koperasi Tak Terpercaya

0
Logo koperasi(ekbisntb.com/ist)

KOPERASI telah menjadi bagian penting dalam perekonomian Indonesia, khususnya dalam mendukung kesejahteraan anggotanya melalui berbagai layanan keuangan dan program wirausaha. Namun, tidak semua koperasi dapat dikategorikan sebagai koperasi terpercaya. Berikut adalah beberapa kriteria yang membedakan koperasi terpercaya dengan koperasi tidak terpercaya berdasarkan informasi dari Kementerian Koperasi yang dikutip dari kop.go.id.

Simpanan

Koperasi terpercaya menawarkan bunga simpanan maksimal 9 persen per tahun. Hal ini menunjukkan komitmen koperasi tersebut dalam menjaga keberlanjutan keuangan dan kesejahteraan anggotanya. Sementara itu, koperasi tidak terpercaya cenderung menawarkan bunga simpanan di atas 9 persen per tahun, yang bisa menjadi tanda bahaya bagi calon anggota.

Pinjaman

Salah satu indikator penting dari koperasi terpercaya adalah bunga pinjaman yang ditetapkan maksimal 24 persen per tahun. Kebijakan ini memberikan kepastian bagi anggota dalam merencanakan keuangan mereka. Sebaliknya, koperasi tidak terpercaya sering kali menetapkan bunga pinjaman di atas 24 persen per tahun, tidak jelas, atau sering berubah-ubah, yang dapat membebani anggota.

Transparansi Keuangan

Koperasi terpercaya selalu menyediakan laporan keuangan yang jelas, terbuka, dan dapat diakses oleh anggotanya. Transparansi ini memastikan bahwa anggota dapat memantau kinerja dan kesehatan keuangan koperasi. Di sisi lain, koperasi tidak terpercaya cenderung tidak menyediakan laporan keuangan yang jelas atau bahkan tidak tersedia sama sekali.

Manajemen

Pengelolaan yang baik menjadi kunci keberhasilan koperasi. Koperasi terpercaya dikelola oleh pengurus yang profesional dan kredibel, sehingga mampu menjalankan operasional koperasi dengan baik. Sebaliknya, koperasi tidak terpercaya dikelola oleh pengurus yang tidak profesional dan tidak kredibel, yang berpotensi merugikan anggota.

Keanggotaan

Dalam koperasi terpercaya, anggota memiliki hak berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Partisipasi ini penting untuk menjaga keberlanjutan dan kepuasan anggota. Namun, pada koperasi tidak terpercaya, anggota tidak memiliki hak berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, sehingga kurang ada transparansi dan akuntabilitas.

Program dan Layanan

Koperasi terpercaya menyediakan berbagai layanan yang bermanfaat bagi anggotanya, seperti pinjaman, tabungan, dan pelatihan wirausaha. Program-program ini membantu anggota dalam mencapai kesejahteraan ekonomi. Sedangkan koperasi tidak terpercaya menawarkan program dan layanan yang tidak jelas atau bahkan tidak menguntungkan anggotanya.

Pengawasan dan Audit

Koperasi terpercaya diawasi oleh Kementerian Koperasi dan UKM atau Dinas Koperasi serta diaudit oleh Kantor Akuntan Publik. Pengawasan dan audit ini menjamin koperasi beroperasi sesuai dengan aturan dan menjaga kepercayaan anggota. Sebaliknya, koperasi tidak terpercaya tidak diawasi dan tidak diaudit oleh Kantor Akuntan Publik, sehingga rawan terjadi penyimpangan.(r)

OJK Berkoordinasi dengan Dinas Koperasi di Daerah

0
Rudi Sulistyo (ekbisntb.com/ist)

SEBANYAK 100 lebih koperasi di Provinsi NTB sudah disurvei oleh Surveyer Indonesia. Hal ini terkait dengan peralihan pengawasan koperasi kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Kepala OJK Provinsi NTB, Rudi Sulistyo  menyampaikan, pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan OPD/dinas terkait yang membidangi koperasi. Berdasarkan hasil koordinasi itulah, diketahui ada 100 lebih koperasi di NTB yang sudah disurvei.

“Dinas (Dinas Koperasi dan UKM, red) menyampaikan kepada kami, koperasi-koperasi ini nantinya koperasi close loop (sistem tertutup/pelayanan hanya kepada anggota),” tambahnya.

Sebagaimana diketahui, Pemerintah Indonesia secara resmi mengumumkan bahwa pengawasan terhadap koperasi, khususnya yang bergerak di bidang simpan pinjam, dialihkan ke OJK. Langkah ini diambil untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan melindungi masyarakat dari potensi penyalahgunaan dana oleh koperasi yang tidak sehat.

Keputusan ini tertuang dalam revisi peraturan pemerintah yang akan menjadi landasan hukum baru bagi pengawasan koperasi simpan pinjam. Sebelumnya, koperasi berada di bawah pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, muncul berbagai kasus koperasi yang mengalami gagal bayar hingga dugaan penipuan, sehingga memunculkan kebutuhan akan pengawasan yang lebih ketat.

OJK akan mengambil alih pengawasan koperasi yang fokus pada layanan simpan pinjam, karena aktivitas ini sangat mirip dengan layanan keuangan lain seperti perbankan.

Secara nasional, OJK telah menerima 21 daftar koperasi yang menjalankan kegiatan di sektor jasa keuangan dari Kementerian Koperasi sebagai amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Menteri Koperasi RI melalui surat nomor B-3/M.KOP/PK.02.00/2025 tanggal 10 Januari 2025, telah menyampaikan daftar 21 nama koperasi open loop yang merupakan hasil penilaian Kemenkop sesuai kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44B ayat (2) dalam Pasal 202 UU P2SK.

Selanjutnya koperasi yang tercantum dalam daftar tersebut akan ditindaklanjuti oleh OJK sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

OJK akan melakukan sosialisasi dan komunikasi publik terkait proses tindak lanjut terhadap koperasi open loop tersebut dalam rangka pengembangan dan penguatan sesuai dengan UU P2SK.

Selain itu, OJK akan terus melakukan koordinasi dengan Kemenkop dan Dinas Koperasi di daerah untuk memastikan seluruh proses tindak lanjut, termasuk perizinan kepada OJK dapat berlangsung dengan baik.(bul)

Dewan Dorong Penguatan Peran Koperasi

0
Abdul Rauf (ekbisntb.com/dok)

DALAM upaya mendorong penguatan peran koperasi di NTB, anggota Komisi II DPRD NTB Abdul Rauf, S.T., M.M., menyampaikan pandangannya terkait perkembangan dan tantangan yang dihadapi koperasi di wilayah ini.

Menurut Abdul Rauf, pemerintah saat ini memiliki perhatian terhadap pengembangan koperasi. Ini dibuktikan dengan adanya Kementerian Koperasi tersendiri. Karena itulah ia menekankan pentingnya dorongan untuk memperkuat peran koperasi di NTB dengan kebijakan yang ada, terutama di bawah pemerintahan NTB yang baru yaitu Dr. H. Lalu Muhammad Iqbal, SIP., M.Si – Indah Dhamayanti Putri (Iqbal – Dinda).

“Perlu kita dorong penguatan peran koperasi. SD koperasi yang perlu diperkuat,” kata Abdul Rauf kepada Ekbis NTB akhir pekan kemarin.

Politisi Partai Demokrat ini menjelaskan koperasi merupakan usaha bersama yang bertujuan untuk saling menguatkan antar anggota. Namun, ia mencatat bahwa saat ini banyak koperasi yang lebih berfokus pada usaha individu. “Ini yang perlu dibenahi dan dievaluasi oleh Dinas Koperasi dan UKM,” tegasnya.

Salah satu problem yang sering dihadapi koperasi yaitu penguatan modal koperasi yang masih minim. Memang ada bantuan koperasi dari program reguler dan pokok pikiran (pokir), namun bagaimana ke depan koperasi bisa lebih dikuatkan dari semua aspek yang dibutuhkan.

Ia melihat bahwa koperasi yang eksis umumnya adalah koperasi simpan pinjam, namun dengan besaran bunga yang sangat tinggi. “Itu bukan seperti koperasi yang meringankan, namun beroperasi seperti ‘bank subuh’ (rentenir-red),” jelasnya.

Menurutnya, banyak masyarakat yang menyampaikan bahwa koperasi mengambil peran yang tidak meringankan anggota, tetapi justru membebani masyarakat yang tidak memiliki kemampuan finansial. Inilah yang harus menjadi bahan evaluasi.

“Koperasi dulu berjaya di semua kecamatan, namun banyak yang meninggalkan koperasi dan bergerak ke ekonomi liberal. Namun sangat perlu menghidupkan kembali koperasi sebagai sokoguru ekonomi,” paparnya.

Sebagai contoh, Rauf mencermati keberhasilan koperasi di Kabupaten Bima yang anggotanya bergerak di bidang pengelolaan usaha kemiri. “Dari penanaman sampai panen, ibu-ibu yang bekerja di sana memiliki penghasilan Rp100 ribu per hari. Artinya, ibu rumah tangga bisa menghasilkan Rp3 juta sebulan dari kemiri,” ungkapnya. Rauf yakin bahwa jika setiap usaha UMKM didukung seperti ini, maka mereka akan berdaya secara ekonomi.(ris)

Koperasi Mati Suri, Pinjol dan Dampak Corona

0
Salah satu koperasi yang tidak beroperasi dan terdampak Covid-19 lalu. Koperasi ini berubah menjadi rumah makan. (ekbisntb.com/era)

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi. Koperasi merupakan gerakan ekonomi rakyat yang berlandaskan asas kekeluargaan. Hal ini yang menjadi dasar bagi banyak orang mendirikan koperasi. Namun sayangnya koperasi yang didirikan ini banyak yang mati suri, kenapa?

SEJUMLAH bahan cetak batako dan genteng mangkrak di salah satu gudang bekas Koperasi Unit Desa (KUD) di Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah. Keberadaan bekas KUD ini masih berdiri tegak, namun atap dan dinding yang berbahan baku seng sudah banyak yang sudah hilang dan lapuk dimakan usia. Di bagian areal lahan bekas KUD ini didirikan bangunan semi permanen oleh warga dan dipergunakan sebagai lokasi tempat berjualan dan memelihara ayam.

Sebelumnya di bangunan bekas KUD ini sering disewakan pada pihak ketiga sebagai tempat penyimpanan material proyek, seperti semen, kayu, besi dan bahan bangunan lainnya. Di tempat ini juga pernah didirikan koperasi oleh remaja dalam upaya memberdayakan masyarakat yang ada di sekitarnya. Namun, koperasi yang didirikan ini tidak bertahan lama, karena kepengurusannya tidak aktif akibat kesibukan yang tidak bisa ditinggalkan.

Agul, salah satu warga setempat menuturkan, jika koperasi ini sebelumnya dipimpin oleh kakaknya. Namun, setelah kakaknya meninggal dunia, koperasi ini tidak berjalan aktif. Padahal, keberadaan koperasi ini cukup lengkap dan strategis. Apalagi, perhatian pemerintah terhadap keberadaan koperasi ini cukup besar.

Terlebih, salah satu warga di sekitar lokasi koperasi ini berdiri saat eksis menjadi pejabat di Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng). Belum lagi, salah satu warganya juga merupakan pejabat eselon III di Kementerian Koperasi dan UKM di Jakarta saat itu.

Meski demikian, keberadaan anggota yang memiliki kesibukan tersendiri dan pekerjaan tetap, sehingga umur koperasi tersebut terbengkalai dan aset yang dimiliki juga mangkrak. Menurutnya, jenis koperasi yang dibuat tidak sesuai dengan keahlian dari anggota yang merupakan kebanyakan berprofesi sebagai pegawai dan lebih banyak bekerja ke luar kota. Dirinya tidak tahu seperti apa masalah kepengurusan dan nasib koperasi ini setelah ditinggal pengurus sebelumnya, sehingga sekarang menjadi tidak terurus.

 Begitu juga dengan  Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Hari Jaya yang berlokasi di Jalan Gora, Selagalas, Kota Mataram.  Pengelola koperasi, Dayuh mengatakan koperasi yang dijalankan bersama suaminya mengalami masalah finansial saat munculnya Covid-19 awal 2020 lalu.

Menurutnya, wabah ini dinilai sangat mempengaruhi roda perekonomian di NTB dan menyebabkan terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) missal. Menyebabkan anggota koperasi menarik uang mereka yang ada di koperasi, sementara anggota yang melakukan pinjaman tidak bisa membayar cicilan sesuai dengan yang ditentukan.

“Sejak Corona itu sudah tidak aktif. Kebanyakan orang yang menjadi anggota mereka kena PHK. Itu tidak bias bayar, itu terjadi sampai sekarang,” ujarnya kepada Ekbis NTB, Sabtu, 22 Februari 2025.

Dikatakan, sejak koperasinya mengalami pailit, belum ada sentuhan dari pemerintah untuk membantu pelaku koperasi mandiri ini bangkit kembali. Pun dengan arahan berupa sosialisasi belum pernah dilakukan. “Tidak ada sosialisasi, pas Covid sudah mati semua (koperasi),” katanya.

Selain karena Covid-19, munculnya metode simpan pinjam baru juga menjadi penyebab bangkrutnya KSP milik Dayuh. Disebutkan, hampir setiap kampung memiliki koperasi. Oleh karenanya, KSP miliknya tidak bisa sembarang masuk menawarkan simpan pinjam kepada warga.

Apalagi, di era yang serba digital ini, masyarakat semakin dimudahkan dengan pinjaman online, sehingga KSP mandiri mulai banyak ditinggalkan.

“Tidak bisa kita sembarang masuk perkampungan. Itu sudah makanya karena bertahun-tahun orang tidak bayar angsuran karena itu jadinya pendapatan macet dan penarikan besar-besaran dari orang punya tabungan,” jelasnya.

Ia membeberkan, sampai saat ini, KSP miliknya masih memiliki tanggungan ke beberapa anggotanya. Oleh sebab itu, ia berharap adanya jalan keluar, baik dari pemerintah kota ataupun pemerintah provinsi untuk membantu koperasi-koperasi yang mati suri ini untuk bangkit kembali. “Kalau kita tentu butuh diperhatikan (pemerintah, red). Apalagi sejak pailit ini suami nganggur. Kita juga baru merintis tempat makan. Apalagi modal kita pinjam,” ucapnya.

Hal yang sama dialami oleh Amrul Amni, pemilik KSP Benteng Mandiri. Meski KSP nya masih beroperasi, ia mengatakan nasabah mulai berkurang sejak munculnya pinjaman online yang mudah diakses oleh masyarakat. Bahkan, katanya yang mulanya ia hanya melakukan pembayaran uang, kini mulai menerima pembayaran barang dari nasabah.

“Sekarang semua harus diterima. Mereka pinjam uang, diganti barang. Pernah saya dibayar pakai speaker,” katanya melalui sambungan telepon.

Meski baru menekuni usaha koperasi sejak lima tahun lalu, namun dirasakan perbedaan yang signifikan dari tahun ke tahun. Yang mana peminat simpan pinjam miliknya semakin menurun. Begitupun dengan pekerja yang bekerja di KSP nya, kini bersisa tinggal beberapa saja. “Dulu lumayan banyak, sekarang sudah pada keluar,” ucapnya.

Untuk mengembangkan KSP nya, Amrul Amni berharap adanya pelatihan-pelatihan strategis dari pemerintah yang bisa menarik minat masyarakat untuk kembali bergabung dengan koperasi. Dengan demikian, ia menilai kesejahteraan masyarakat, khususnya di lingkup koperasi bisa bangkit kembali.  “Ya semoga ada dari pemerintah. Kita berharapnya begitu,” pungkasnya. (era/ham)

MBG Disosialisasikan di Mataram

0
Sosialisasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hadir di Mataram(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Sosialisasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hadir di Mataram, Selaparang, Jumat, 21 Februari 2025. Kegiatan sosialisasi ini merupakan langkah pemerintah dalam meningkatkan asupan gizi dan mengatasi kasus stunting di masyarakat.

Program MBG resmi diluncurkan pemerintah pada 6 Januari 2025 lalu dan secara bertahap akan menjangkau berbagai wilayah di Indonesia.

Pada kegiatan sosialisasi ini diikuti oleh 300-an peserta yang merupakan warga setempat.

Kegiatan sosialisasi ini dihadiri oleh Anggota Komisi IX DPR RI Muazzim Akbar, Kepala dusun setempat, dan perwaklian Badan Gizi Nasional Nurjaeni.

Anggota Komisi IX DPR RI Muazzim Akbar menyampaikan bahwa Program Makan Bergizi Gratis bertujuan untuk meningkatkan kualitas gizi serta mengatasi angka stunting di masyarakat.

“Gizi yang baik adalah kunci mencetak generasi sehat, cerdas, dan produktif. Namun, tantangan seperti stunting, gizi buruk, dan keterbatasan akses masih menjadi masalah utama,” tutur Muazzim Akbar.

Untuk mengatasi tantangan-tantangan tadi, Badan Gizi Nasional mempunyai peranan utama dalam memperkuat koordinasi dan efektivitas program gizi secara nasional dan daerah.

“Selain meningkatkan kesehatan, MBG juga mendorong pertumbuhan ekonomi dengan memastikan bahan makanan berasal dari produsen lokal,” sambungnya.

Muazzim Akbar juga mengapresiasi kontribusi Presiden Prabowo yang telah menyumbangkan Rp. 150 miliar dari dana pribadinya untuk mendukung uji coba program MBG.

Sosialisasi ini diharapkan dapat memberikan manfaat besar bagi kita semua dan menjadi langkah awal yang baik untuk mewujudkan Indonesia yang lebih sehat dan sejahtera.

“Dengan adanya sosialisasi ini diharapkan dapat memberikan manfaat besar bagi kita semua dan menjadi langkah awal yang baik untuk mewujudkan Indonesia yang lebih sehat dan sejahtera,” harap Muazzim.

Program MBG dapat menjadi pilar penting dalam mendukung generasi muda yang sehat, produktif, dan siap bersaing di masa depan.

Sebagai informasi, Badan Gizi Nasional (BGN) merupakan Lembaga Negara non-Kementerian yang berdedikasi untuk pemenuhan gizi nasional. BGN fokus dalam mendukung penuh program Makan Bergizi Nasional (MBG) untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.(*)

Terminal LPG Bima Dioperasikan

0
Terminal LPG Bima(ekbisntb.com/bul)

Bima (ekbisntb.com) – PT Pertamina (Persero), melalui Subholding Commercial & Trading, PT Pertamina Patra Niaga, resmi mengoperasikan Terminal LPG Bima, salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) yang bertujuan mendukung ketahanan energi di wilayah Indonesia Timur.

Peresmian Terminal LPG Bima pada Jumat, 21 Februari 2025 dihadiri oleh Direktur Rekayasa dan Infrastruktur Darat Pertamina Patra Niaga, Eduward Adolof Kawi, dan Direktur Perencanaan dan Pengembangan Bisnis Pertamina Patra Niaga, Harsono Budi Santoso, bersama Deputi I Kepala Staf Kepresidenan Bidang Infrastruktur, Energi, dan Investasi, Febry Calvin Tetelepta; Plt. Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Bidang Perekonomian dan Pangan, Edy Priyono; Kasubdit ESDA dan IPTEK Direktorat PPS Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) Kejaksaan Agung RI, Agus Eko Purnomo; Koordinator Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Migas, Kementerian ESDM, Sugiarto; serta Sub Koordinator Asisten Deputi Bidang Industri, Energi, Minyak, dan Gas Kementerian BUMN, Ni Kadek Yuliartani.

Pembangunan Terminal LPG Bima merupakan bagian dari penugasan pemerintah dalam mendukung program konversi energi serta memperkuat distribusi LPG di Indonesia Timur. Proyek ini menjadi langkah strategis dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap energi.

Direktur Rekayasa dan Infrastruktur Darat Pertamina Patra Niaga, Eduward Adolof Kawi, menyatakan bahwa Terminal LPG Bima merupakan salah satu upaya nyata Pertamina dalam memperkuat infrastruktur energi nasional, khususnya di wilayah Indonesia Timur.

Proyek pembangunan Terminal LPG Bima dimulai sejak Maret 2019 dan selesai pada akhir 2023. Meskipun sempat menghadapi tantangan akibat pandemi COVID-19 yang menghambat penyelesaiannya, proyek ini akhirnya dapat dioperasikan sesuai rencana.

“Dengan hadirnya terminal LPG ini, kami dapat memastikan distribusi LPG yang lebih efisien, merata, dan dapat menjangkau lebih banyak masyarakat, terutama di daerah yang selama ini sulit mendapatkan akses energi,” tambahnya.

Lebih lanjut, Eduward menjelaskan bahwa Terminal LPG Bima menjadi salah satu penguat distribusi LPG untuk memenuhi kebutuhan energi masyarakat di Nusa Tenggara Barat (NTB), yang sebelumnya dilakukan melalui pengiriman skid tank menggunakan kapal landing craft tank (LCT) dari Terminal LPG Lombok ke Pulau Sumbawa.

Ia juga menekankan bahwa proyek ini bukan hanya tentang infrastruktur fisik, tetapi juga merupakan bagian dari strategi besar dan dukungan Pertamina dalam memastikan ketahanan energi nasional, sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo dalam menjaga ketahanan dan swasembada energi di Indonesia.

“Kami memahami bahwa ketersediaan energi yang andal adalah faktor kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional. Diharapkan, kehadiran Terminal LPG Bima akan memberikan manfaat besar bagi masyarakat, industri, serta sektor UMKM di NTB dan sekitarnya,” terangnya.

Pada kesempatan yang sama, Koordinator Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Migas, Kementerian ESDM, Sugiarto, mengungkapkan bahwa pembangunan Terminal LPG ini merupakan bagian dari penugasan pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No. 2157 K/10/MEM/2017.

“Pembangunan Terminal LPG, khususnya di Indonesia Timur, merupakan bagian dari penugasan pemerintah melalui Kementerian ESDM. Dari empat lokasi yang ditugaskan, tiga di antaranya—Jayapura, Wayame, dan Bima—telah selesai dan siap beroperasi, sementara satu lokasi lainnya di Kupang, Nusa Tenggara Timur, masih dalam proses penyelesaian,” ujar Sugiarto.

Sejalan dengan upaya percepatan proyek strategis ini, Kejaksaan Agung melalui Direktorat PPS Jamintel turut berperan dalam memastikan kelancaran pembangunan Terminal LPG Bima. Kasubdit ESDA dan IPTEK Direktorat PPS Jamintel Kejaksaan Agung RI, Agus Eko Purnomo, menjelaskan bahwa Kejaksaan Agung memastikan proyek ini berjalan sesuai target dengan prinsip tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran.

Dari sisi Kementerian BUMN, proyek Terminal LPG Bima mendapat dukungan penuh dalam proses mediasi dan pengawasan. Sub Koordinator Asisten Deputi Bidang Industri, Energi, Minyak, dan Gas Kementerian BUMN, Ni Kadek Yuliartani, menjelaskan bahwa Kementerian BUMN mengawasi jalannya proyek agar sesuai dengan timeline yang telah ditetapkan.

“Kolaborasi antar-BUMN menjadi kunci dalam memastikan proyek ini berjalan lancar. Alhamdulillah, pembangunan ini dapat diselesaikan sesuai timeline yang telah ditetapkan. Sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN), proyek ini menjadi fokus utama pemerintah dan diharapkan dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat,” terangnya.

Pembangunan Terminal LPG Bima menjadi bukti komitmen pemerintah dan Pertamina dalam mendukung pemerataan akses energi di seluruh Indonesia, khususnya di wilayah timur. Dengan beroperasinya terminal ini, diharapkan ketahanan energi nasional semakin kuat dan masyarakat dapat merasakan manfaatnya secara langsung.(bul)

Empat Event Pariwisata NTB Lolos Kurasi Kharisma Event Nusantara

0
Kadis Pariwisata NTB, Jamaludin Malady. (ekbisntb.com/era)

Lombok (ekbisntb.com) – Empat event NTB lolos kurasi Kharisma Event Nusantara (KEN) 2025. Empat event tersebut adalah Alunan Budaya Desa Lotim, Perang Topat Lobar, Gili Festival Lombok Utara, dan Rimpu Mantika Bima.

Kepala Dinas Pariwisata Provinsi NTB, Jamaludin Malady, S.Sos., M.t., menyatakan Kementerian Pariwisata telah mengumumkan 110 KEN 2025, empat di antaranya adalah agenda pariwisata NTB.

“Alhamdulillah baru saja Kementerian pariwisata RI mengumumkan 110 KEN 2025. Alhamdulillah NTB yang lolos KEN ada 4 event, pertama alunan budaya desa lotim, perang topat lobar, gili festival lombok utara dan rimpu mantika bima,” ujarnya, Jumat, 21 Februari 2025.

Setelah diumumkan empat event pariwisata NTB masuk KEN, Jamal mendorong pemerintah daerah untuk mengeratkan kerja sama dengan penyelenggara supaya KEN di NTB dilaksanakan secara maksimal.

Ia mendorong pemerintah daerah untuk segera membuat proposal supaya persiapan empat agenda pariwisata tersebut bisa lebih maksimal.

“Sudah lolos ini benar-benar akan dilaksanakan lebih maksimal lagi dibandingkan penyelenggaraan tahun sebelumnya. Hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Dan hari esok harus lebih baik daripada hari ini,” katanya.

Selain itu, karena anggaran yang diberikan oleh Kementerian Pariwisata untuk empat KEN tersebut masih belum mencukupi seluruh kegiatan, Jamal meminta kepada pemerintah daerah dan Event Organizer untuk menggandeng pihak ketiga, seperti pengusaha dan sponsor.

“Nah saya yakin dari sekarang membangun komunikasi dengan berbagai pihak, saya yakin akan sukses,” ucapnya.

Adapun untuk menciptakan KEN yang spektakuler, Jamal mengatakan perlu ada kerja sama dengan pemda terdekat untuk menambah jumlah kunjungan sekaligus mengenalkan kuliner daerah pada saat event berlangsung.

Misalnya saja, Pemerintah Kota Bima harus mengajak empat kabupaten terdekat daerah ini, yaitu Kabupaten Bima, Dompu, Sumbawa, dan Sumbawa Barat untuk meramaikan agenda pariwisata, Rimpu Mantika.

Tak lupa, koordinasi antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait seperti Dinas Pariwisata, Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi dan UMKM, dan Dinas Perindustrian, untuk memaksimalkan persiapan pelaksanaan KEN.

“Ini harus diajak untuk mengikuti event tersebut, supaya bisa mempromosikan kuliner daerah masing-masing, promosi ekonomi kreatif masing-masing di dalam penyelenggaraan KEN di Kota Bima,” pintanya.

Menurutnya, penyelenggaraan agenda pariwisata dikatakan sukses ketika bisa menarik banyak pengunjung yang bisa menjadi penyumbang pertumbuhan perekonomian daerah dan memberikan dampak ganda, khususnya di sektor perekonomian.

Dikatakan, setiap kabupaten/kota harus memanfaatkan event KEN ini untuk turut mempromosikan event-event yang akan diselenggarakan di NTB. Apalagi, beberapa waktu lalu Dinas Pariwisata telah meluncurkan kalender of event dengan menghadirkan 58 event di daerah.

“Industri-industri pariwisata bisa menginformasikan tamu-tamunya yang dari luar Indonesia, dari Asia, maupun Eropa,” ucapnya. (era)

Bansos Disebut Berkontribusi Turunkan Kemiskinan di Dompu

0
Muhammad Syaukani(ekbisntb.com/ist)

Dompu (ekbisntb.com) – Angka kemiskinan di Kabupaten Dompu mengalami penurunan hampir 1 persen, dari 34.310 jiwa atau 12,52 persen di tahun 2023 menjadi 32.080 jiwa atau 11,59 persen di tahun 2024 berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Dompu tahun 2025.

Penurunan angka kemiskinan Dompu juga terlihat dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) pada Kementrian Sosial RI. Pada Desember 2023, jumlah DTKS untuk Kabupaten Dompu sebanyak 170.448 jiwa. Sementara pada Desember 2024 jumlahnya sebanyak 161.502 jiwa atau mengalami penurunan jumlah sebanyak 8.946 jiwa.

“Penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Dompu ini akibat semakin banyaknya warga kita yang tidak memenuhi syarat lagi sebagai warga miskin. Ini bisa terjadi karena diantara anggota keluarga yang sudah menjadi PPPK atau ekonominya sudah membaik,” kata Kepala Dinas Sosial Kabupaten Dompu, Muhammad Syaukani, ST saat dikonfirmasi kemarin.

Beberapa tahun ini, lanjut Syaukani, pihaknya juga memprogramkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari DBHCT kepada lebih dari seribu warga Dompu yang kurang mampu, tapi belum tersentuh bantuan dari pemerintah pusat. “Kita juga memberikan permodalan bagi keluarga miskin yang mengikuti kegiatan pelatihan ketrampilan oleh pemerintah Provinsi. Sehingga ketrampilannya tidak kembali nol dan memiliki penghasilan setelah pelatihan,” ungkap Syaukani.

Penurunan data kemiskinan ini, juga akibat pendataan saat ini berfokus pada NIK. Mereka yang mengalami perubahan data terkait pekerjaan di NIK, secara otomatis akan dihampus di Kementrian. “Data DTKS itu hanya bisa dirubah dan dihapus oleh Kementrian dan di desa/kelurahan. Di desa mungkin karena dilihat ekonomi warganya sudah tidak memenuhi syarat lagi sebagai warga miskin, sehingga dihapus,” jelasnya. (ula)

Petani Tunda Penanaman Bawang Merah

0
Bibit bawang merah yang digantung di loteng rumah, yang sudah disiapkan untuk ditanam.(ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Hujan terus melanda daerah Kabupaten Bima, khususnya di beberapa desa. Akibatnya, para petani bawang merah menunda proses penanaman. Hal ini disampaikan oleh salah seorang petani bawang merah di desa Sakuru, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima, Rahma, yang dihubungi Ekbis NTB, pada Jumat siang, 21 Februari 2025.

Periode musim hujan di wilayah NTB memang diprediksi akan terus berlangsung sampai pada Maret 2025. Berdasarkan data Klimatologis, pulau Lombok dan Pulau Sumbawa memiliki karakteristik hujan yang berbeda.

Puncak musim hujan di Pulau Lombok terjadi di bulan Desember 2024 sampai dengan Januari 2025, sedangkan untuk Pulau Sumbawa saat ini sedang mengalami puncak musim hujan.

Dikatakan bahwa sampai saat ini para petani di desa Sakuru belum bisa melakukan penanaman bawang merah, dikarenakan hujan yang terus melanda desa. Dan diperkirakan akan memulai penanaman pada pertengahan atau akhir bulan Maret 2025 ketika curah hujan sudah stabil.

“Kemarin-kemarin memang hujannya setiap hari. Tapi sekarang udah tidak setiap hari. Ada jedanya sehari dua hari. Tapi sekalinya hujan datang langsung besar,” jeasnya.

Dikatakan bahwa, penanaman bibit bawang merah tidak bisa dilakukan pada media tanah yang basah. Karena jika dipaksa tanam akan berakibat pada busuknya bibit bawang merah.

“Kalo bawang merah ditanam paksa di tanah yang basah, nanti busuk bibitnya. Nanti tumbuhnya tidak bagus,” pungkasnya.

Diinformasikan bahwa di desa lain seperti Baralau, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima juga mengalami hal yang sama. Yaitu penundaan penanaman bawang merah.

Sembari menunggu curah hujan stabil para petani bawang merah, melakukan persiapan untuk penanaman bawang merah. Seperti menggarap sawah untuk tempat penanaman, persiapan bibit dan obat-obatan pestisida.

“Bajak sawah karena sehari dua hari ini hujannya lagi reda, jadi orang bajak sawah dulu,” ujarnya.

Meski demikian, diakui para petani bawang merah merasa bersyukur dengan tertundanya penanaman ini. Dikarenakan untuk saat ini harga bawang merah sedang mengalami penurunan.(hir)