Untuk pertama kalinya sejak dilaksanakan rutin dalam beberapa tahun yang lalu, Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU) tak dapat melaksanakan Operasi Pasar dengan membagikan paket sembako bersubsidi.
Umumnya, program ini dilaksanakan menjelang hari-hari besar Islam atau ketika harga sedang melonjak. Namun untuk tahun 2025 ini, program tersebut tak dapat dijadwalkan karena alokasi anggaran pada APBD tidak tersedia.
Kepala Dinas Koperasi UMKM, Perindustrian dan Perdagangan KLU, Fathurrahman, S.Sos., melalui Kepala Bidang Perdagangan, Arianto, mengungkapkan operasi pasar murah khususnya dengan sembako bersubsidi tidak akan digelar. Pemda tidak mengalokasikan anggaran sebagai dampak dari efisiensi anggaran yang diamanatkan pemerintah pusat.
“Kecuali ada pergeseran anggaran besok, mungkin bisa dilaksanakan. Itu pun kemungkinannya kecil,” ujar Arianto.
Ia mengakui, program sembako bersubsidi ini mendapat apresiasi dari masyarakat. Selain harga paket sembako mendapat subsidi, peran serta anggaran dalam komoditas ini juga sedikit banyak mempengaruhi tingginya harga sembako yang berlaku saat memasuki bulan puasa.
Oleh karenanya, Arianto mengisyaratkan pihaknya berencana akan melibatkan Bulog Wilayah NTB untuk melakukan operasi pasar guna mencegah potensi inflasi. Diakui atau tidak, kecenderungan harga sejumlah komoditas pada bulan Ramadhan cenderung meningkat akibat tingginya permintaan.
“Bulog bisa menyiapkan operasi pasar atas dasar permintaan kabupaten. Tapi jenis beras yang dijual adalah beras premium karena beras SPHP (kualitas medium) untuk stabilisasi pasokan dan harga pangan tidak dikeluarkan, karena itu menjadi cadangan beras nasional untuk makan bergizi gratis,” paparnya.
Di sisi lain, Bulog kata dia, menyarankan kepada pemerintah Kabupaten untuk mengalokasikan subsidi terhadap sejumlah komoditi lain seperti minyak, gula, telur dan lainnya. Namun kemungkinan adanya anggaran subsidi dari APBD Lombok Utara belum dapat dipastikan karena tuntutan efisiensi.
Lebih lanjut, pihaknya berharap adanya respon cepat dari instansi teknis – Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DKP3) KLU yang memiliki program Gerakan Pangan Murah (GPM). GPM ini diharapkan menjadi solusi untuk mencetak potensi lonjakan harga tinggi pada bulan Puasa mendatang.
“Operasi pasar dalam bentuk GPM nantinya dilaksanakan oleh DKP3. Dari hasil rakor Tim Pengendali Inflasi Daerah kemarin, (GPM) menjelang puasa dan lebaran,” sebutnya. (ari)