Beranda blog Halaman 675

Petakan Potensi Gangguan Kamtibmas

0
Lalu Bagus Apriady(ekbisntb.com/cem)

POTENSI gangguan keamanan dan ketertiban menjelang bulan Ramadhan mulai dipetakan. Balap lari dan perang petasan menjadi bagian potensi kerawanan. Orang tua diminta mengawasi aktivitas anak mereka.

Lurah Pejeruk, Lalu Bagus Apriady dikonfirmasi pada, Senin 24 Februari 2025 menjelaskan, potensi gangguan keamanan dan ketertiban di bulan ramadhan akan dibahas bersama kepala lingkungan, tokoh agama, tokoh masyarakat, pelindung masyarakat serta babinsa dan bhabinkantibmas. Pengalaman tahun sebelumnya, potensi gangguan muncul seperti balap lari dan perang petasan. Hal ini juga menjadi atensi serius dari Pemerintah Kota Mataram. “Kalau balap motor tidak ada jalan besar di Pejeruk. Kecuali, balap lari dan perang petasan yang menjadi atensi kita di bulan Ramadhan,” kata Bagus.

Pihaknya telah memetakan lokasi dijadikan balap lari dan perang petasan. Diantaranya, Jalan Dukuh Saleh Lingkungan Pejeruk Sejahtera, Jalan Koperasi atau perbatasan antara Kelurahan Dayan Peken dengan Kelurahan Pejeruk. Selain itu, jalan di pinggir Kali Jangkok.

Bagus menegaskan, perang petasan diantisipasi dengan merazia pedagang petasan. Awiq-awiq di tingkat lingkungan juga diperketat mengikuti surat edaran dari wali kota. “Antisipasinya setiap turun salat subuh telah dijaga lokasi yang dianggap rawan sesuai dari pemetaan,” katanya.

Pengawasan tidak bisa sepenuhnya diserahkan kepada pemerintah. Peran orang tua menurut Bagus, sangat penting untuk memastikan anak-anak mereka berada di rumah. Pihaknya mengkhawatirkan libur sekolah pada awal dan akhir bulan Ramadhan, justru digunakan untuk aktifitas negatif yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. “Orang tua harus memastikan anak mereka jam 10 malam harus sudah di rumah,” pesannya.

Ia mengimbau peran aktif kepala lingkungan serta tokoh agama dan tokoh pemuda turut mengawasi aktivitas anak-anak selama Ramadhan, agar tidak menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban di lingkungan. (cem)

Harga Emas Antam Naik Tipis Jadi Rp1,707 Juta Per gram

0
Emas Antam(ekbisntb.com/ant)

Jakarta (ekbisntb.com) – Harga emas Antam yang dipantau dari laman Logam Mulia, Selasa, naik sebesar Rp2.000 per gram, dari Rp1.705.000 per gram menjadi Rp1.707.000 per gram.

Adapun harga jual kembali (buyback) emas batangan turut naik, yakni Rp1.557.000 per gram.

Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK No. 34/PMK.10/2017.

Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP.

PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai buyback.

Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam pada Selasa:

– Harga emas 0,5 gram: Rp903.500.
– Harga emas 1 gram: Rp1.707.000.
– Harga emas 2 gram: Rp3.354.000.
– Harga emas 3 gram: Rp5.006.000.
– Harga emas 5 gram: Rp8.310.000.
– Harga emas 10 gram: Rp16.565.000.
– Harga emas 25 gram: Rp41.287.000.
– Harga emas 50 gram: Rp82.495.000.
– Harga emas 100 gram: Rp164.912.000.
– Harga emas 250 gram: Rp412.015.000.
– Harga emas 500 gram: Rp823.820.000.
– Harga emas 1.000 gram: Rp1.647.600.000.

Potongan pajak harga beli emas sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.10/2017, pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,45 persen untuk pemegang NPWP dan 0,9 persen untuk non-NPWP.

Setiap pembelian emas batangan disertai dengan bukti potong PPh 22. (ant)

Yayasan Al-Amin Kediri Gagas Kemandirian Ekonomi Melalui FUWASA

0
Forum Silaturahmi Wali Santri Al Amin (FUWASA)(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Yayasan Al-Amin Gersik Gelogor, Kediri, Lombok Barat, resmi mengukuhkan sekaligus melantik Forum Silaturahmi Wali Santri Al Amin (FUWASA) pada Ahad, 23 Februari 2025. Acara ini menjadi momentum penting dalam mempererat hubungan antara yayasan dengan wali murid, serta membangun pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas.

Pengukuhan FUWASA ini menurut Ketua Yayasan Al-Amin, Ust. Hadri Ilahiya, dan Ketua FUWASA Arpan menyampaikan, forum ini dibentuk sebagai wadah silaturahmi dan kolaborasi antara wali murid dalam mendukung pengembangan pendidikan dan kemandirian ekonomi di lingkungan Yayasan Al-Amin.

Yayasan Al-Amin yang saat ini menaungi lebih dari 600 anak didik, mulai dari tingkat Raudlatul Athfal (setara Taman Kanak-Kanak), Madrasah Ibtidaiyah (MI), hingga perguruan tinggi, terus berusaha untuk bertahan dan berkembang di tengah keterbatasan sumber daya. Oleh karena itu, FUWASA hadir sebagai solusi untuk memanfaatkan aset yayasan, membentuk koperasi, dan memberdayakan wali murid guna meningkatkan perekonomian mereka.

Ust. Hadri Ilahiya menegaskan, bahwa keberlanjutan lembaga pendidikan ini sangat bergantung pada dukungan dan keterlibatan wali murid.

“Yayasan ini didirikan dengan visi membantu masyarakat mendapatkan ilmu pengetahuan tanpa harus terbebani secara finansial. Oleh karena itu, melalui FUWASA, kami ingin mengoptimalkan potensi yang ada agar sarana dan prasarana pendidikan dapat terus berkembang secara mandiri,” ujarnya.

Pembangunan fisik Yayasan Al-Amin selama ini dilakukan dengan mengandalkan amal jariyah dari para dermawan. Oleh karena itu, keterlibatan aktif wali murid dalam FUWASA diharapkan dapat menjadi langkah maju dalam menciptakan sistem pendidikan yang berkelanjutan. Dengan dukungan masyarakat dan para donatur, yayasan ini berupaya untuk tetap eksis sebagai lembaga pendidikan yang berkualitas tanpa membebani siswanya dengan biaya tinggi.

“Harapan kami, FUWASA dapat menjadi wadah yang benar-benar memberikan manfaat bagi yayasan, wali murid, dan masyarakat luas. Dengan adanya koperasi, pemberdayaan ekonomi, dan sinergi yang baik, kita bisa bersama-sama membangun pendidikan yang lebih maju dan berdaya saing,” tambah Ust. Hadri Ilahiya.

Salah satu program utama yang akan digagas melalui FUWASA adalah pembentukan koperasi. Koperasi ini diharapkan dapat menjadi pilar ekonomi bagi para wali murid dan masyarakat sekitar, sehingga mereka dapat berkontribusi aktif dalam pengembangan yayasan. Dengan adanya koperasi, wali murid dapat mengakses berbagai program ekonomi seperti simpan pinjam, usaha bersama, serta kegiatan ekonomi produktif lainnya.

“Kami ingin FUWASA tidak hanya menjadi wadah silaturahmi, tetapi juga menjadi motor penggerak ekonomi bagi para wali murid. Dengan pembentukan koperasi, kami berharap dapat meningkatkan kesejahteraan anggota dan membantu yayasan dalam membangun fasilitas pendidikan secara mandiri,” ujar Ketua FUWASA, Arpan.

Dengan dilantiknya FUWASA, diharapkan yayasan ini semakin kokoh dalam menjalankan misinya, yakni mencerdaskan anak bangsa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pendidikan yang berkualitas dan berbasis kemandirian ekonomi.(bul)

Kadistan Bersama TNI dan Bulog Lakukan Penyerapan Gabah

0
Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Dompu, Syahrul Ramadhan, SP bersama anggota Satgas Pangan saat sidak ke petani di Bakajaya Dompu, Senin 24 Februari 2025 siang.(ekbisntb.com/ist)

Dompu (ekbisntb.com) – Pemerintah memastikan harga gabah di tingkat petani sesuai Harga Pembelian Pemerintah (HPP) yang ditetapkan Badan Pangan Nasional (Bapanas) RI No 2 tahun 2025. Badan Usaha Milik Negara (Bulog) yang ditugaskan menyerap gabah petani akan langsung turun melakukan penyerapan gabah.

Untuk memastikan program pangan ini dirasakan petani, pemerintah membentuk Satgas Pangan yang melibatkan jajaran TNI dan Kepolisian melakukan pengawasan di lapangan. Petani dituntut berkoordinasi dengan Babinsa (TNI), Babinkamtibmas (Polisi), dan PPL saat hendak memanen agar dikoordinasikan dengan pembeli. Sehingga petani mendapatkan harga yang wajar sesuai HPP, yaitu Rp6.500 per kg untuk Gabah Kering Panen (GKP) di petani dengan kadar air maksimal 25 persen dan kadar hampa maksimal 10 persen.

“Alhamdulillah, tadi sidak (Inspeksi mendadak) team Satgas Pangan langsung penyerapan (gabah) oleh Bulog dengan harga Rp6.500 per kg untuk GKP. Ini dalam rangka menekan Gerakan progresif para tengkulak yang menyerap gabah petani jauh di bawah HPP,” kata Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Dompu, Syahrul Ramadhan, SP kepada Ekbis NTB, Senin 24 Februari 2025 siang.

Sebelum melakukan sidak, Satgas lebih awal melakukan rapat koordinasi yang melibatkan TNI, Polri, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, UPTD Pertanian, dan Bulog untuk menyikapi serapan gabah di bawah HPP.

Bulog, kata Syahrul, memastikan siap menyerap seberapapun gabah yang dipanen petani sesuai Keputusan Badan Pangan Nasional No 2 tahun 2025. Untuk GKP, kualitasnya memiliki Kadar Air maksimal 25 persen dan kadar hampa maksimal 10 persen dengan harga Rp6.500 per kg di petani dan Rp6.700 per kg di penggilingan. Sementara Gabah Kering Giling (GKG) memiliki kualitas kadar air maksimal 14 persen dan kadar hampa maksimal 3 persen harganya Rp8 ribu per kg di penggilingan dan Rp8.200 per kg di gudang Bulog.

Bulog tidak hanya menyerap gabah, tapi juga dalam bentuk beras. Kualitas beras yang diserap Bulog yaitu memiliki derajat sosoh minimal 100 persen, kadar air maksimal 14 persen, butir patah maksimal 25 persen, dan butir menir maksimal 2 persen. Untuk kualitas ini HPP-nya Rp12 ribu per kg. “Bulog siap menyerap sesuai keterapan HPP ini,” katanya.

Kasdim 1614/Dompu, Kolonel Inf Made Suhendra, SH, MH yang ikut sidak penyerapan gabah petani di Bakajaya meminta kepada petani untuk menginformasikan kepada petani lainya bahwa HPP GKP Rp6,5 ribu per kg. “Kalau tidak ada yang beli, Bulog siap membeli berapapun gabahnya. Tapi sarannya, sebelum memanen agar disampaikan juga ke Babinsa, Babinkamtibmas, dan PPL. Ketika tidak ada pembeli, biar bisa dihubungi Bulognya,” katanya. (ula)

Swasembada Pangan Tidak Bisa Dipaksakan

0
H. Misban Ratmaji(ekbisntb.com/fit)

INDONESIA memiliki kondisi lahan yang sangat bervariasi antara daerah perkotaan dan kabupaten. Hal ini memengaruhi upaya pemerintah dalam mencapai swasembada pangan di setiap wilayah. Anggota Komisi II DPRD Kota Mataram, H. Misban Ratmaji, SE, mengatakan, beberapa daerah dengan lahan luas memiliki potensi yang lebih besar untuk mendukung ketahanan pangan dibandingkan daerah perkotaan yang terbatas ruangnya.

‘’Berbeda dengan Jakarta yang lahan terbatas, kota-kota dengan area lebih luas seperti Pontianak dan Palangkaraya justru memiliki lebih banyak lahan sawah yang dapat mendukung produksi pangan,’’ ujarnya kepada Ekbis NTB di DPRD Kota Mataram, Senin 24 Februari 2025. Di kota Mataram, lanjut Misban, ada potensi surplus pangan, meskipun hasil dari petani sangat terbatas. Beberapa daerah seperti Lombok Timur menjadi penghasil utama beras yang memasok kebutuhan pangan di Mataram. Meskipun demikian, seringkali sulit untuk membedakan mana beras yang berasal dari daerah tersebut dan mana yang didatangkan dari luar.

Meskipun potensi untuk mengembangkan ketahanan pangan ada, beberapa tantangan juga harus dihadapi. Salah satunya adalah terbatasnya lahan yang tersedia untuk pertanian. Di Mataram misalnya, lahan yang ada sangat terbatas, bahkan beberapa wilayah yang awalnya ditujukan untuk pertanian tidak digunakan sama sekali. Hal ini menjadi salah satu hambatan besar untuk mewujudkan ketahanan pangan yang maksimal di kota tersebut. Meski begitu, meskipun lahan terbatas, pemerintah tetap berusaha mengurangi ketergantungan pada pasokan pangan dari luar daerah.

Kendala lainnya adalah rendahnya semangat bertani di kalangan masyarakat. Meskipun banyak lahan yang bisa dimanfaatkan, banyak di antaranya yang tidak ditanami atau tidak dimaksimalkan produksinya. Inilah yang menjadi salah satu alasan mengapa daerah-daerah seperti Mataram meskipun memiliki lahan luas, namun tidak mampu memenuhi kebutuhan pangan secara mandiri.

Sehingga, wilayah perkotaan seperti Jakarta, Denpasar, dan Mataram dengan kepadatan penduduk yang tinggi, memang tidak bisa dipaksa untuk mencapainya ketahanan pangan secara penuh. Ketergantungan pada daerah luar untuk pasokan pangan masih sangat besar, dan produk pangan lokal belum cukup untuk mencapai swasembada pangan.

Pemerintah telah berusaha memetakan solusi sesuai dengan kondisi di lapangan, baik itu melalui kebijakan untuk daerah yang memiliki lahan luas ataupun untuk kota dengan terbatasnya ruang untuk bertani. Namun, di daerah-daerah dengan keterbatasan lahan, seperti kota-kota besar, mungkin tidak realistis untuk memaksakan ketahanan pangan secara penuh. (fit)

Mataram Pastikan Pasar Rakyat Tetap Digelar Jelang Ramadhan 2025

0
Pasar murah di salah satu kecamatan yang ada di kota mataram(ekbisntb.com/don)

Lombok (ekbisntb.com) – Pemerintah Kota Mataram, memastikan kegiatan pasar rakyat sebagai upaya stabilisasi harga dan menyambut bulan Ramadhan 1446 Hijriah/2025 Masehi tetap digelar  pada 25-26 Februari tahun ini.

Wakil Wali Kota Mataram TGH Mujiburrahman di Mataram, Senin menyampaikan hal itu menanggapi isu dibatalkan pasar rakyat atau pasar murah karena adanya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 terkait efisiensi anggaran APBN dan APBD tahun ini.

“Kami sudah minta Dinas Perdagangan untuk tetap menggelar kegiatan pasar rakyat guna membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga murah sekaligus mendekatkan konsumen menjelang Ramadhan” katanya.

Kegiatan pasar rakyat pada  enam kecamatan se-Kota Mataram dipastikan tetap berlangsung sesuai jadwal yang telah ditetapkan Disdag Kota Mataram, yakni dengan melibatkan pihak-pihak terkait seperti Bank Indonesia, pasar modern, dan para distributor.

“Hal itu tadi menjadi bagian yang kami singgung di rapat koordinasi dengan jajaran pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD),” katanya.

Selain pasar rakyat, pemkot melakukan rapat khusus dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Mataram untuk memastikan ketersediaan stok dan keterjangkauan harga sebagai upaya pengendalian inflasi.

Tim juga akan turun langsung ke pasar-pasar tradisional untuk melihat secara riil kondisi stok dan harga. Dengan demikian, ketika ada indikasi gejolak harga, tim segera mengambil langkah-langkah antisipasi.

“Informasi dari Disdag saat rakor tadi, stok kebutuhan pokok di Mataram saat ini masih aman,” katanya.

Kendati demikian, lanjutnya, upaya antisipasi melalui kegiatan pasar rakyat, dan turun lapangan perlu dilakukan sebab biasanya menjelang bulan Ramadhan terjadi peningkatan daya beli masyarakat.

“Kami juga harus pastikan masyarakat bisa menjadi konsumen cerdas dengan belanja sesuai kebutuhan, agar tidak terjadi panik yang bisa memicu kenaikan harga,” katanya.

Sementara data dari Disdag Kota Mataram segera menggelar pasar rakyat pada  25 Februari 2025 di halaman kantor Lurah Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela.

Sedangkan tanggal 26 Februari 2025 berlangsung di Halaman SDN 15 Cakranegara, Kecamatan Cakranegara. (ant)

Daihatsu Terios Paling Diminati Wisatawan di Bali

0
Pemilik rental mobil Bangkoks Bali Wisata Made Merta (kanan) sedang berbincang dengan konsumen  mengenai keunggulan  Daihatsu Terios  di  Ubud, Bali pada akhir pekan lalu.  Tidak sedikit usaha rental yang memilih Terios menjadi mobil andalannya. Market share Terios di Bali juga sudah mencapai 28,8%, jauh di atas 16 produk lain sekelasnya.(ekbisntb.com/ist)

Denpasar (ekbisntb.com) – Pertumbuhan sektor pariwisata, khususnya dari kunjungan wisatawan mancanegara (wisman), menjadi angin segar bagi banyak pelaku usaha. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2024, Indonesia menerima 13,9 juta wisman, angka yang signifikan naik dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat 11,67 juta wisman.

Jumlah kunjungan wisman ke Bali pada tahun 2024 juga berhasil melampaui pencapaian tahun 2019, sebelum pandemi Covid-19, yang tercatat sebanyak 6,27 juta wisman.

Pertumbuhan ini turut mendorong perekonomian Bali. Bank Indonesia mencatatkan, ekonomi Bali pada tahun 2024 tumbuh sebesar 5,48% (yoy). “Pertumbuhan ekonomi Bali yang kuat menjadi indikator penting ketahanan dan potensi ekonomi wilayah dalam menghadapi tantangan global maupun domestik,” kata Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Erwin Soeriadimadja, pada 6 Februari 2025.

Sejumlah pelaku usaha, terutama dalam bisnis rental mobil, memanfaatkan peluang ini dengan memperkuat armada mereka. Salah satunya adalah Made Merta, pemilik rental mobil di Ubud, Bali, yang menyewakan mobil khusus untuk wisman. Seiring meningkatnya permintaan dari para wisman dalam tiga tahun terakhir, ia telah menambah armada rentalnya dari kurang dari 10 unit menjadi 22 unit.

“Bulan depan saya juga akan menambah armada, terutama Daihatsu Terios, yang permintaannya sangat tinggi,” ujar Made, yang sudah memiliki dua unit Terios.

Made menjelaskan, Daihatsu Terios yang mampu menampung hingga tujuh penumpang memiliki berbagai keunggulan, sehingga menjadi favorit bagi wisman. “Banyak wisman yang sudah pernah memakai Terios, dan saat kembali liburan ke Bali, mereka memilih untuk menyewa mobil ini lagi,” kata Made, pada Senin, 24 Februari 2025.

Selain itu, Terios memiliki daya dorong yang kuat dengan penggerak roda belakang, menjadikannya cocok untuk medan jalan Bali yang bergelombang. Mobil ini juga irit bahan bakar. Harganya yang lebih terjangkau dibandingkan produk sekelasnya, serta paket kredit menarik dari Daihatsu melalui lembaga pembiayaan, semakin menambah daya tarik Terios. Harga sewa Terios yang ditawarkan Made berkisar antara Rp350.000 hingga Rp500.000 per hari, tergantung pada lama penyewaan dan periode masa liburan.

Hal serupa juga diungkapkan oleh Mutamakin, pemilik Haikal Travel and Rent Cars di Jimbaran, Bali. Dari total 30 unit mobil rentalnya, sebanyak 15 unit adalah merek Daihatsu, dengan lima unit di antaranya adalah Terios. Menurutnya, Terios menjadi pilihan wisatawan karena kapasitas besar dan harga sewa yang terjangkau.

Mutamakin optimis prospek ekonomi Bali masih menjanjikan, sehingga berencana untuk menambah armada mobil Daihatsu. “Mobil Daihatsu sudah terkenal bandel dan irit. Uang muka serta paket kredit yang ditawarkan Daihatsu dan leasing cukup menarik,” ujarnya.

Kepala Cabang PT Mandiri Utama Finance (MUF), Yoyok Harri Purdwianto, menjelaskan bahwa Bali merupakan pasar yang “anomali.” Meskipun di beberapa daerah lain sektor pembiayaan kendaraan mengalami penurunan, pembiayaan kendaraan di Bali tetap tumbuh. Kondisi ini didorong oleh pemulihan sektor pariwisata pascapandemi. Pada tahun 2024, pembiayaan MUF di Bali naik 25 persen dibandingkan tahun sebelumnya, dengan pembiayaan mobil Daihatsu tumbuh 30 persen.

“Pembiayaan kendaraan Daihatsu di Bali sangat signifikan. Dari total 2.212 unit kendaraan yang dibiayai, 1.022 unit di antaranya adalah mobil Daihatsu, dan Terios menjadi produk terbanyak dengan 346 unit,” jelas Yoyok.

Kepala Cabang Astra Credit Company (ACC) Denpasar dan Renon, Bali, I Gede Ari Wiadnyana, juga mencatatkan pertumbuhan pembiayaan otomotif yang cukup signifikan, dengan 26 persen dari total pembiayaan ACC untuk kendaraan Daihatsu pada tahun 2024.

Cokro Nidzo Muddin, Kepala Cabang PT Astra International Tbk – Daihatsu Sales Operation Denpasar, menambahkan bahwa program paket kredit menarik dari pihak leasing turut berkontribusi pada peningkatan penjualan Terios. Terios berhasil menjadi mobil terlaris di Bali dan pilihan utama pelaku rental. Berdasarkan data registrasi di kepolisian atau Polreg, selama tiga tahun belakangan ini, Terios terus menduduki peringkat teratas penjualan SUV medium. Tahun 2024, Terios meraih penjualan 1.542 unit, naik dari tahun sebelumnya yang sebesar 1.301 unit. Tahun 2022, Terios di tempat teratas dengan penjualan 476 unit. Market share Terios saat ini sudah 28,8 persen, jauh di atas 16 produk lain sekelasnya. “Kekuatan Terios ada di produk, kondisi area di Bali yang naik turun mampu dijelajahi, ground clearance juga tinggi,” tutur dia. (r/bul)

Keuangan Syariah Tumbuh Positif, Pembiayaan Mencapai Rp643,55 Triliun

0
Ilustrasi Pertumbuhan Keuangan(ekbisntb.com/ist)

Jakarta (ekbisntb.com) – Perbankan syariah nasional mencatatkan kinerja yang positif pada akhir tahun 2024. Total aset tercatat sebesar Rp980,30 triliun atau tumbuh sebesar 9,88 persen yoy pada Desember 2024 dengan market share tercatat naik menjadi 7,72 persen (Desember 2023: 7,44 persen).

Dari sisi intermediasi, total penyaluran pembiayaan tercatat sebesar Rp643,55 triliun atau tumbuh 9,92 persen yoy sejalan dengan pertumbuhan industri perbankan nasional. Sementara Dana Pihak Ketiga (DPK) yang berhasil dihimpun sebesar Rp753,60 triliun atau tumbuh sekitar 10 persen yoy, jauh di atas pertumbuhan industri perbankan nasional yang berada dalam kisaran 4-5 persen.

Adapun pembiayaan yang disalurkan dominan untuk sektor perumahan (KPR) dengan proporsi sekitar 23 persen. Sedangkan penyaluran pembiayaan UMKM, mencapai sekitar 16-17 persen dari total pembiayaan.

Tingkat permodalan bank syariah tetap kuat didukung dengan likuiditas yang memadai. Tingkat Capital Adequacy Ratio (CAR) tercatat sebesar 25,4 persen dan berada di atas ketentuan. Rasio Alat Likuid/Non-Core Deposit (AL/NCD) dan Alat Likuid/Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) masing-masing sebesar 154,52 persen dan 32,09 persen serta masih di atas threshold masing-masing sebesar 50 persen dan 10 persen.

Kualitas pembiayaan tetap terjaga dengan rasio NPF Gross berada di level 2,12 persen dan NPF Nett sebesar 0,79 persen. Tingkat profitabilitas tetap tumbuh, dengan indikator Return-On-Asset (ROA) sebesar 2,04 persen. Hal ini menunjukkan akselerasi bisnis perbankan syariah tetap kuat di tengah dinamika perekonomian domestik dan global.

OJK terus mendukung akselerasi industri perbankan syariah nasional melalui implementasi Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah (RP3SI) 2023-2027. Sebagai salah satu bentuk implementasi roadmap tersebut, OJK melaksanakan pertemuan tahunan perbankan syariah di tahun 2024 dan pada kesempatan tersebut diluncurkan berbagai pedoman untuk memperkuat keunikan produk syariah, yaitu Pedoman Produk Pembiayaan Mudarabah, Pedoman Implementasi Shariah Restricted Investment Account (SRIA) dengan Akad Mudharabah Muqayyadah, dan Pedoman Implementasi Cash Waqf Linked Deposit (CWLD).

Di tahun 2025, terdapat lima arah kebijakan yang akan didorong OJK guna meningkatkan economic of scale sekaligus keunikan model bisnis industri perbankan syariah agar mampu bersaing di tingkat nasional dan global.

Pertama, Konsolidasi Bank Syariah dan penguatan UUS dilakukan dengan mendukung proses spin-off melalui koordinasi dengan stakeholders dalam proses perizinan serta kemudahan BUS hasil spin-off untuk melakukan sinergi dengan Bank Induk. OJK juga mendorong pemegang saham untuk mendukung konsolidasi agar menghasilkan BUS dengan kapasitas besar.

Kedua, Finalisasi pembentukan Komite Pengembangan Keuangan Syariah (KPKS) sebagai bentuk komitmen OJK dalam memperkuat tata kelola syariah pada industri keuangan syariah nasional.

Ketiga, Melanjutkan penyusunan pedoman produk perbankan syariah untuk menjadi panduan bersama dalam pelaksanaan produk sehingga memberikan kesamaan pandang dalam implementasinya. Selain itu, pengembangan produk dengan karakteristik syariah, atau yang disebut shari’ah-based products, juga akan terus dilakukan sejalan dengan poin penguatan keuangan syariah dalam PTIJK tahun 2025. Adapun beberapa pedoman yang akan diterbitkan, yaitu Pedoman Pembiayaan Salam, Istishna’ dan Multijasa.

Keempat, Penguatan peran perbankan syariah dalam ekosistem ekonomi syariah dengan perluasan akses layanan perbankan syariah dalam ekosistem ekonomi syariah terus dilakukan, diantaranya melalui sinergi dengan Lembaga Jasa Keuangan Syariah lainnya, Pemerintah (K/L), dan industri halal.

Kelima, Peningkatan peran perbankan syariah di sektor UMKM dengan peningkatan akses dan pendampingan perbankan syariah di sektor UMK unbankable melalui instrumen keuangan sosial syariah.

Kelima arah tersebut diharapkan menjadi game changer bagi pengembangan industri perbankan syariah nasional dan meningkatkan kontribusi industri tersebut dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi nasional yang berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Dian Ediana Rae mengatakan bahwa di tengah tantangan ekonomi global dan domestik yang masih cukup kuat, OJK melihat bahwa peluang perbankan syariah khususnya dan keuangan syariah umumnya masih terbuka lebar memanfaatkan niche market dan mendorong terus produk keuangan alternatif yang memiliki keunikan syariah selain produk perbankan umum yang kompetitif dengan perbankan konvensional. Upaya sistematik dan terkoordinasi di antara seluruh stakeholders perlu terus ditingkatkan untuk mencapai tingkat market share perbankan syariah yang signifikan melalui upaya organik dan anorganik.(r/bul)

OJK Terus Kampanyekan Literasi Dan Mendorong Inklusi Keuangan Syariah

0
Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi(ekbisntb.com/bul)

Tangerang (ekbisntb.com) – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mendorong peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah sejalan dengan upaya pemerintah dalam membangun perekonomian nasional dan memajukan kesejahteraan masyarakat.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi mengatakan berbagai kegiatan dilakukan OJK untuk semakin meningkatkan pemahaman dan penggunaan keuangan syariah di masyarakat.

“Ini adalah PR kita semua, OJK dan stakeholder untuk terus mengedukasi masyarakat tentang keuangan syariah. Perkuat branding keuangan syariah agar semakin dikenal masyarakat,” kata Friderica saat membuka “Gebyar Ramadan Keuangan Syariah (GERAK Syariah) 2025 yang digelar di di AEON Mall BSD City, Tangerang, Provinsi Banten, Minggu.

Menurutnya, GERAK Syariah diselenggarakan dalam rangka meningkatkan literasi dan mendorong inklusi keuangan syariah kepada masyarakat, serta mengoptimalkan memomentum bulan Ramadan 1446 Hijriah.

Friderica juga mendorong pelaku usaha jasa keuangan syariah untuk terus melakukan inovasi dan semakin aktif memahami kebutuhan masyarakat agar semakin banyak konsumen yang memanfaatkan jasa dan layanan jasa keuangan syariah.

Ditambahkannya, sektor keuangan syariah di Indonesia memiliki potensi yang sangat besar dan hal itu terlihat dari kinerja yang terus meningkat setiap tahunnya.

Pada Desember 2024, intermediasi perbankan syariah tumbuh positif dengan pembiayaan tumbuh 9,9 persen menjadi Rp643,5 triliun dengan NPF terjaga sebesar 2,12 persen. Sementara DPK tumbuh 10,1 persen menjadi sebesar Rp753,6 trililun.

Sedangkan market cap syariah tercatat sebesar Rp6.825,3 triliun atau naik 11,1 persen. Adapun nilai Asset Under Management (AUM) syariah mencapai Rp50,5 triiun atau tumbuh 18,2 persen (yoy) dan Sukuk (korporasi dan negara) sebesar Rp1.682,9 triliun atau tumbuh 12,9 persen (yoy).

Sementara aset asuransi syariah tumbuh 5,8 persen menjadi sebesar Rp46,55 triliun. Adapun aset piutang pembiayaan Perusahaan Pembiayaan syariah tumbuh 11,3 persen menjadi Rp33,8 triiun.

Pembukaan kegiatan GERAK Syariah 2025 turut dihadiri Anggota DPD RI Habib Ali Alwi, Ketua Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah Provinsi Banten Siti Ma’rifah dan Plt Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK M. Ismail Riyadi. Acara itu juga menghadirkan narasumber Frisca Devi Choirina Co-Founder NgertiSaham dan Andry Wicaksono Analis Senior Direktorat Pengembangan Pasar Modal dan Pasar Modal Syariah OJK.

M. Ismail Riyadi mengatakan kegiatan GERAK Syariah 2025 merupakan kampanye kolaboratif keuangan syariah bersama Pelaku Usaha Jasa Keuangan Syariah (PUJKS), Asosiasi Industri Jasa Keuangan Syariah, Bank Indonesia, Kementerian Agama Republik Indonesia, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), Tim Percepatan Keuangan Daerah (TPAKD), Media Massa, influencer, tokoh agama, dan tokoh penggerak keuangan syariah lainnya. Kegiatan ini juga akan dilaksanakan serentak oleh 37 Kantor OJK di daerah.

OJK akan menggelar rangkaian kegiatan GERAK Syariah 2025 sampai dengan 31 Maret 2025, yang akan berlangsung dengan dua rangkaian kegiatan utama, yaitu KOLAK (Kajian dan Obrolan Seputar Keuangan Syariah) dan KURMA (Kompetisi Keuangan Syariah di Bulan Ramadan). KOLAK akan diisi oleh kegiatan Webinar Edukasi, Podcast Ramadan, Talkshow Radio, School of Syariah, dan Daily Content Ramadan.

Ismail mengatakan, pada pelaksanaan GERAK Syariah 2024 telah menghasilkan 1007 kegiatan literasi dan inklusi keuangan, yang terdiri dari 742 kegiatan literasi dan 265 kegiatan inklusi keuangan. GERAK Syariah 2024 diikuti oleh peserta edukasi keuangan 3.057.194 orang dan peserta inklusi 1.175.019 orang.

Friderica mengharapkan pelaksanaan kegiatan GERAK Syariah 2025 bisa diikuti oleh peserta yang lebih besar dan menghasilkan inklusi yang lebih banyak dibanding tahun sebelumnya.(r/bul)

OJK: Porsi Kredit Channeling ke Fintech pada Desember 2024 Meningkat

0
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan (PBKN) OJK Dian Ediana Rae(ekbisntb.com/ant)

Jakarta (ekbisntb.com) – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat porsi penyaluran kredit dari perbankan melalui skema channeling kepada fintech P2P lending pada Desember 2024 meningkat dibandingkan bulan sebelumnya, yang dengan bank digital cenderung mendominasi pendanaan.

“Pendanaan perbankan pada Desember 2024 masih mendominasi penyaluran pembiayaan P2P lending sebesar 60 persen dan porsinya cenderung meningkat dibandingkan pada November 2024 sebesar 59 persen,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan (PBKN) OJK Dian Ediana Rae di Jakarta, Senin.

Adapun nominal outstanding pembiayaan P2P lending pada Desember 2024 tercatat sebesar Rp77,07 triliun dengan tren yang semakin meningkat dibandingkan pada November 2024 sebesar Rp75,60 triliun.

Dian mengatakan maraknya fenomena fintech yang bermasalah hingga saat ini belum berdampak pada peningkatan rasio non-performing loan (NPL) bank secara signifikan.

Namun demikian, kata dia, OJK senantiasa melakukan tindakan pengawasan dan pemeriksaan yang mendalam dengan meminta bank meningkatkan kualitas pengelolaan risiko dan tata kelola pemberian kredit kepada dan/atau melalui perusahaan financial technology peer-to-peer lending (fintech P2P lending).

Ia menyampaikan OJK juga meminta bank melakukan evaluasi secara komprehensif terhadap seluruh kerja sama dengan perusahaan fintech P2P lending, termasuk menilai kinerja dan kelayakan mitra fintech P2P lending, serta memperkuat pengawasan terhadap penyaluran kredit melalui platform tersebut.

Selanjutnya, apabila terdapat peningkatan kredit bermasalah (NPL) secara signifikan, maka bank diminta menghentikan sementara penyaluran kredit kepada dan/atau melalui perusahaan fintech P2P lending serta melakukan evaluasi terhadap model bisnis kerja sama dengan perusahaan fintech P2P lending tersebut.

Atas pemberian kredit dengan skema channeling, bank juga diminta untuk mengevaluasi penetapan risk acceptance criteria (RAC) dan proses analisis dalam pemberian kredit kepada end user untuk memastikan pemberian kredit telah sesuai dengan prinsip kehati-hatian.

“OJK akan terus memantau rencana dan realisasi penyaluran kredit kepada fintech P2P lending tahun 2025 agar tetap mengedepankan prudential banking dalam rangka memitigasi peningkatan risiko kredit,” kata Dian. (ant)